Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan kesehatan di Indonesia. Ia menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, serta aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan institusional. Dokumen ini juga membahas tantangan ilmu administrasi dalam mendukung pembangunan, termasuk reorientasi
2. Pembangunan hakikatnya adalah
upaya mewujudkan tujuan
nasional bangsa Indonesia yang
maju, mandiri, sejahtera,
berkeadilan, berdasarkan iman
dan takwa kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa
Nilai-nilai Pembangunan
Nilai-nilai Kebangsaan
Nilai-nilai otonomi
Nilai-nilai kemanusiaan
3. Landasan Penyelenggaraan
Pembangunan
• UUD 1945
• Pancasila
• Keputusan/Ketetapan MPR.
• Program Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas)
• Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta)
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• Rencana Strategis (Renstra)
• Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas).
• Program Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda)
• Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada)
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
• Rencana Strategis Daerah (Renstrada).
• forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas).
4. Prinsip Penyusunan Program
• Pembangunan manusia
• Pembangunan ekonomi
• Pembangunan prasarana
• Pembangunan kelembagaan.
• Pembangunan berkelanjutan
5. Hal-hal yang harus diperhatikan pembangunan
• Perubahan/pembaruan/pembangunan akan
terjadi secara terus menerus. Perubahan
yang effektif selalu membutuhkan waktu.
• Mencakup multi perspektif.
• Menyadari tentang proses perubahan yang
sedang terjadi.
• Perkirakan tentang arus balik/perlawanan
balik.
• Sumber daya manusia sebagai investasi dari
perubahan dan pembaruan.
6. Pembangunan nasional (nation building) merupakan
usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu
bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka
pertumbuhan dan perubahan yang berencana
menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa. Pemerintah mempunyai peranan yang
sangat penting dalam menciptakan pembangunan
Nasional.
Administrasi merupakan sebagai sebuah proses dari
keeluruhan kerjasama antar manusia untuk mencapai
tujuan yang telah telah ditetapkan bersama
berdasarkan tingkat rasionalitas tertentu. Ada korelasi
atau hubungan yang jelas antar pembangunan
nasional dengan disiplin ilmu administrasi negara
berdasar keterangan di atas.
7. Dalam pembangunan nasional ada beberapa pokok pikiran yang
mesti diperhatikan, yang kemudian menjadi sebuah independent
phase daripada proses secara keseluruhan.
• Adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut
pemuasan (felt needs dan real needs),
• Tingkat formulasi keputusan politik (politic decisions),
• Perumusan dasar-dasar hukum (legal bases) bagi
pelaksanaan keputusan politik,
• Perumusan kebijakan-kebijakan program dalam rangka
mencapai tujuan (formulation of development plan),
• Penyusunan program kerja (work program),
• Implementasi (implementation of activities),
• Penilaian dari pelaksanaan maupun hasil-hasil yang
dicapai (evaluation of result obtained).
Titik tolak
9. Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi
pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.
• Aspek Sosial-Budaya
• Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan
Lingkungan Fisik
• Aspek Institusionil
10. Aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik
dengan administrasi pembangunan
• Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara
tertentu.
• Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain
sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan
kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap
usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.
• Masalah yang berhubungan dengan kestabilan pollitik.
• Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih
menunjang usaha pembangunan
• Hubungan antara proses politik dan proses administarasi serta antara kaum
politik dengan birokrasi
• Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di
luar negeri yang sering merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya
terhadap administrasi pembangunan.
11. Aspek sosial budaya yang perlu mendapat
perhatian dalam administrasi pembangunan
• Hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan
basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang
merupakan hambatan bagi suatu proses
pembangunan atau usaha pembaharuan.
• Motivasi apakah yang perlu untuk pembaharuan
atau pembangunan yang perlu perhatian dalam
administrasi pembangunan.
• Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam
masyarakat terhadap usaha pembangunan.
• Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol
dan memerlukan perhatian administrasi
pembangunan.
12. Aspek-aspek Administrasi Daripada
Proses Pembangunan
• Rencana Pembangunan Nasional
• Perumusan Program Kerja
• Pelaksanaan
• Penilaian hasil-hasil yang dicapai
13. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,
yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin
agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan
serta rencana yang telah digariskan. Karena pihak yang paling
bertanggungjawab atas kesesualan pelaksanaan kegiatan dengan
tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan
sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek
pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap
bawahannya.
14. pengawasan atas keuangan negara secara garis
besar dibedakan menjadi 2 macam yaitu
pengawasan internal
pengawasan eksternal.
Menurut Revrisond Baswir (Bawsir, 1999) tujuan pengawasan pada
dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi
serta membandingkannya dengan apa yang seharusnva. Bila ternyata
kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka
diharapkan akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi.
15. Tantangan Ilmu Administrasi Dalam Pembangunan
• Reorientasi Ilmu administrasi/Pembangunan Jika terdapat kesan dari
ilmuwan administrasi bahwa ilmu administrasii terasa ketinggalan, dalam
hal ini dengan ekonomi,
• ketiadaan peralatan analisis serta metodologi dari pengembangan ilmu
administrasi/pembangunan
• Belum terintegrasinya ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain yang
mempengaruhinya
• adanya nilai budaya, sikap mental, dan mentalitas yang kurang mendukung
terhadap pembangunan yang mempengaruhi terhadap pembangunan
administrasi negara.
• Timbulnya banyak penyakit birokrasi yang membudaya adalah bagaimana
ilmu administrasi memberikan kontribusi terhadap adanya demokratisasi
atau keterbukaan
16. Dalam mengartikan tata kerja ,prosedur dan
sistem kerja akan kita pisahkan pengertian untuk
masing – masing supaya jelas dan memahaminya.
Tata kerja : merupakan cara melaksanakan suatu
pekerjaan dengan benar dan berhasil atau bisa
mencapai tingkat efisien yang maksimal.
Prosedur : merupakan tahapan dalam tata kerja
yang harus dilalui suatu pekerjaan baik
mengenai dari mana asalnya dan mau menuju
mana,kapan pekerjaan tsb harus diselesaikan
maupun alat apa yang harus digunakan agar
pekerjaan tsb dapat diselesaikan.
Sistem : merupakan susunan antara tata kerja dengan
prosedur yang menjadi satu sehingga membentuk
suatu pola tertentu dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan.
Ketiganya merupakan kesatuan yang bulat artinya
ketiganya merupakan tindak lanjut dalam rangka
pelaksanaan suatu bidang pekerjaan tertentu.
17. Prinsip – prinsip yang harus dipenuhi dalam
memekai tata kerja ,prosedur dan sistem kerja
• harus memperharikan segi – segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan
waktu yang tersedia serta segi luas, macam, dan sifat dari tugas atau pekerjaan.
• haruslah dipersiapkan adanya penjelasan tentang
tujuan pokok organisasi, skema, klasifikasi jabatan, analisa
jabatan, unsur kegiatan organisasi dan semacamnya.
• Pilih salah satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya.
• harus dibuat dan dijelaskan daftar dari tiap – tiap detail pekerjaan yang harus
dilakukan berikut lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas
yang termaksud.
• tiap – tiap tahap itu harus betul – betul merupakan suatu kerja yang nyata dan perlu
untuk pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tugas atau pekerjaan yang dimaksud.
• skill atau kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang di perlukan untuk
penyelesaian bidang tugas termaksud.
• harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan.
• harus selalu disesuaikan dewngan kemajuan jaman dan teknologi, jadi haru dijaaga
updateednessnya.
• Untuk penggambaran tentang penerapan sesuatu prosedur tertentu
sebaiknya dipergunakan tanda – tanda atau symbol dan skema atau
bagan prosedur dengan setepat – tepatnya.
• buku – buku pedoman ( manuals ) tentang hal – hal itu mutlak perlu dipersiapkan.
18. Hakikat Anggaran
• Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka
pendek yang efektif dalam organisasi.
• Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut
2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung
dengan jumlah non moneter
3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada dua anggaran per tahun-
misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan
anggaran musim semi
4. Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima langsung
tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran
5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya
dari pembuat anggaran
6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu
7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan
varians dianalisis serta dijelaskan.
19. Kegunaan Anggaran
• Menyelaraskan dengan Rencana Strategis
• Koordinasi
• Penugasan tanggung Jawab
• Dasar untuk evaluasi Kinerja
• Isi dari Anggaran Operasi
20. Kategori Anggaran Operasi
• Anggaran Pendapatan
• Anggaran biaya Produksi dan biaya Penjualan
• Beban Pemasaran
• Beban logistik
• Beban Umum dan Administratif
• Beban Penelitian dan Pengembangan
• Pajak Penghasilan
21. Proses Penyusunan Anggaran
• Organisasi
• Penerbitan Pedoman
• Usulan Awal Anggaran
• Negosiasi
• Tinjauan dan Persetujuan
22. Keuangan negara & pengawasan
• Peraturan / ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebenarnya telah cukup banyak, namun kurang berjalan secara efektif,
sehingga ada sinyalemen yang bernada sinis, bahwa peraturan sekedar peraturan
namun penyelewengan malah meningkat dan semakin berani secara terang-
terangan.
• mekanisme pengawasan keuangan negara dapat dibedakan atas dua hal yaitu
pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi
pengawasan supervisi (built in control), pengawasan birokrasi serta pengawasan
melalui lembaga-lembaga pengawasan intern
• Pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal
Departemen / Unit Pengawasan Lembaga dan Badan Pengawasan Daerah
(Bawasda) untuk Daerah Tingkat I & II (Propinsi dan Kodya/Kabupaten). BPKP
berfungsi melakukan koordinasi atas seluruh pengawasan intern Pemerintah.
Pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan
Perwakilan Rakyat / Daerah (DPR/D) , media masa beserta lembaga atau anggota
masyarakat lainnya.Seperti diketahui bahwa untuk memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang keberadaanya diatur dengan
Undang-Undang No. 5 tahun 1973
23. PERBEKALAN
• Unsur perbekalan adalah kegiatan yang
berkenaan dengan pengurusan barang-barang
perbekalan yang dapat membantu terlaksananya
suatu kegiatan dari sekelompok orang untuk
mencapai tujuan tertentu.
• Peralatan itu pada umumnya berbentuk benda-
benda atau bersifat material, yang bisa dibedakan
sebagai berikut :
1.Peralatan Perkantoran
2.Peralatan Teknis,
24. Tugas pokok Biro/Bagian/Seksi atau urusan
perlengkapan,
• Pengadaan perlengkapan/peralatan
• Distribusi
• Inventarisasi