SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
PEMBANGUNAN ADMINISTRASI
DALAM RANGKA ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN KESEHATAN
OLEH :
SARTINI RISKY MS,
SKM.,M.KES
Pembangunan hakikatnya adalah
upaya mewujudkan tujuan
nasional bangsa Indonesia yang
maju, mandiri, sejahtera,
berkeadilan, berdasarkan iman
dan takwa kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa
Nilai-nilai Pembangunan
Nilai-nilai Kebangsaan
Nilai-nilai otonomi
Nilai-nilai kemanusiaan
Landasan Penyelenggaraan
Pembangunan
• UUD 1945
• Pancasila
• Keputusan/Ketetapan MPR.
• Program Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas)
• Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta)
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• Rencana Strategis (Renstra)
• Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas).
• Program Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda)
• Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada)
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
• Rencana Strategis Daerah (Renstrada).
• forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas).
Prinsip Penyusunan Program
• Pembangunan manusia
• Pembangunan ekonomi
• Pembangunan prasarana
• Pembangunan kelembagaan.
• Pembangunan berkelanjutan
Hal-hal yang harus diperhatikan pembangunan
• Perubahan/pembaruan/pembangunan akan
terjadi secara terus menerus. Perubahan
yang effektif selalu membutuhkan waktu.
• Mencakup multi perspektif.
• Menyadari tentang proses perubahan yang
sedang terjadi.
• Perkirakan tentang arus balik/perlawanan
balik.
• Sumber daya manusia sebagai investasi dari
perubahan dan pembaruan.
Pembangunan nasional (nation building) merupakan
usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu
bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka
pertumbuhan dan perubahan yang berencana
menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa. Pemerintah mempunyai peranan yang
sangat penting dalam menciptakan pembangunan
Nasional.
Administrasi merupakan sebagai sebuah proses dari
keeluruhan kerjasama antar manusia untuk mencapai
tujuan yang telah telah ditetapkan bersama
berdasarkan tingkat rasionalitas tertentu. Ada korelasi
atau hubungan yang jelas antar pembangunan
nasional dengan disiplin ilmu administrasi negara
berdasar keterangan di atas.
Dalam pembangunan nasional ada beberapa pokok pikiran yang
mesti diperhatikan, yang kemudian menjadi sebuah independent
phase daripada proses secara keseluruhan.
• Adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut
pemuasan (felt needs dan real needs),
• Tingkat formulasi keputusan politik (politic decisions),
• Perumusan dasar-dasar hukum (legal bases) bagi
pelaksanaan keputusan politik,
• Perumusan kebijakan-kebijakan program dalam rangka
mencapai tujuan (formulation of development plan),
• Penyusunan program kerja (work program),
• Implementasi (implementation of activities),
• Penilaian dari pelaksanaan maupun hasil-hasil yang
dicapai (evaluation of result obtained).
Titik tolak
Aspek-Aspek yang Mempengaruhi
Administrasi Pembangunan
• Aspek Politik
• Aspek Ekonomi
Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi
pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.
• Aspek Sosial-Budaya
• Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan
Lingkungan Fisik
• Aspek Institusionil
Aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik
dengan administrasi pembangunan
• Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara
tertentu.
• Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain
sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan
kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap
usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.
• Masalah yang berhubungan dengan kestabilan pollitik.
• Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih
menunjang usaha pembangunan
• Hubungan antara proses politik dan proses administarasi serta antara kaum
politik dengan birokrasi
• Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di
luar negeri yang sering merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya
terhadap administrasi pembangunan.
Aspek sosial budaya yang perlu mendapat
perhatian dalam administrasi pembangunan
• Hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan
basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang
merupakan hambatan bagi suatu proses
pembangunan atau usaha pembaharuan.
• Motivasi apakah yang perlu untuk pembaharuan
atau pembangunan yang perlu perhatian dalam
administrasi pembangunan.
• Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam
masyarakat terhadap usaha pembangunan.
• Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol
dan memerlukan perhatian administrasi
pembangunan.
Aspek-aspek Administrasi Daripada
Proses Pembangunan
• Rencana Pembangunan Nasional
• Perumusan Program Kerja
• Pelaksanaan
• Penilaian hasil-hasil yang dicapai
Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,
yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin
agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan
serta rencana yang telah digariskan. Karena pihak yang paling
bertanggungjawab atas kesesualan pelaksanaan kegiatan dengan
tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan
sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek
pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap
bawahannya.
pengawasan atas keuangan negara secara garis
besar dibedakan menjadi 2 macam yaitu
pengawasan internal
pengawasan eksternal.
Menurut Revrisond Baswir (Bawsir, 1999) tujuan pengawasan pada
dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi
serta membandingkannya dengan apa yang seharusnva. Bila ternyata
kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka
diharapkan akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi.
Tantangan Ilmu Administrasi Dalam Pembangunan
• Reorientasi Ilmu administrasi/Pembangunan Jika terdapat kesan dari
ilmuwan administrasi bahwa ilmu administrasii terasa ketinggalan, dalam
hal ini dengan ekonomi,
• ketiadaan peralatan analisis serta metodologi dari pengembangan ilmu
administrasi/pembangunan
• Belum terintegrasinya ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain yang
mempengaruhinya
• adanya nilai budaya, sikap mental, dan mentalitas yang kurang mendukung
terhadap pembangunan yang mempengaruhi terhadap pembangunan
administrasi negara.
• Timbulnya banyak penyakit birokrasi yang membudaya adalah bagaimana
ilmu administrasi memberikan kontribusi terhadap adanya demokratisasi
atau keterbukaan
Dalam mengartikan tata kerja ,prosedur dan
sistem kerja akan kita pisahkan pengertian untuk
masing – masing supaya jelas dan memahaminya.
Tata kerja : merupakan cara melaksanakan suatu
pekerjaan dengan benar dan berhasil atau bisa
mencapai tingkat efisien yang maksimal.
Prosedur : merupakan tahapan dalam tata kerja
yang harus dilalui suatu pekerjaan baik
mengenai dari mana asalnya dan mau menuju
mana,kapan pekerjaan tsb harus diselesaikan
maupun alat apa yang harus digunakan agar
pekerjaan tsb dapat diselesaikan.
Sistem : merupakan susunan antara tata kerja dengan
prosedur yang menjadi satu sehingga membentuk
suatu pola tertentu dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan.
Ketiganya merupakan kesatuan yang bulat artinya
ketiganya merupakan tindak lanjut dalam rangka
pelaksanaan suatu bidang pekerjaan tertentu.
Prinsip – prinsip yang harus dipenuhi dalam
memekai tata kerja ,prosedur dan sistem kerja
• harus memperharikan segi – segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan
waktu yang tersedia serta segi luas, macam, dan sifat dari tugas atau pekerjaan.
• haruslah dipersiapkan adanya penjelasan tentang
tujuan pokok organisasi, skema, klasifikasi jabatan, analisa
jabatan, unsur kegiatan organisasi dan semacamnya.
• Pilih salah satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya.
• harus dibuat dan dijelaskan daftar dari tiap – tiap detail pekerjaan yang harus
dilakukan berikut lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas
yang termaksud.
• tiap – tiap tahap itu harus betul – betul merupakan suatu kerja yang nyata dan perlu
untuk pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tugas atau pekerjaan yang dimaksud.
• skill atau kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang di perlukan untuk
penyelesaian bidang tugas termaksud.
• harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan.
• harus selalu disesuaikan dewngan kemajuan jaman dan teknologi, jadi haru dijaaga
updateednessnya.
• Untuk penggambaran tentang penerapan sesuatu prosedur tertentu
sebaiknya dipergunakan tanda – tanda atau symbol dan skema atau
bagan prosedur dengan setepat – tepatnya.
• buku – buku pedoman ( manuals ) tentang hal – hal itu mutlak perlu dipersiapkan.
Hakikat Anggaran
• Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka
pendek yang efektif dalam organisasi.
• Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut
2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung
dengan jumlah non moneter
3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada dua anggaran per tahun-
misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan
anggaran musim semi
4. Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima langsung
tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran
5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya
dari pembuat anggaran
6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu
7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan
varians dianalisis serta dijelaskan.
Kegunaan Anggaran
• Menyelaraskan dengan Rencana Strategis
• Koordinasi
• Penugasan tanggung Jawab
• Dasar untuk evaluasi Kinerja
• Isi dari Anggaran Operasi
Kategori Anggaran Operasi
• Anggaran Pendapatan
• Anggaran biaya Produksi dan biaya Penjualan
• Beban Pemasaran
• Beban logistik
• Beban Umum dan Administratif
• Beban Penelitian dan Pengembangan
• Pajak Penghasilan
Proses Penyusunan Anggaran
• Organisasi
• Penerbitan Pedoman
• Usulan Awal Anggaran
• Negosiasi
• Tinjauan dan Persetujuan
Keuangan negara & pengawasan
• Peraturan / ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebenarnya telah cukup banyak, namun kurang berjalan secara efektif,
sehingga ada sinyalemen yang bernada sinis, bahwa peraturan sekedar peraturan
namun penyelewengan malah meningkat dan semakin berani secara terang-
terangan.
• mekanisme pengawasan keuangan negara dapat dibedakan atas dua hal yaitu
pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi
pengawasan supervisi (built in control), pengawasan birokrasi serta pengawasan
melalui lembaga-lembaga pengawasan intern
• Pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal
Departemen / Unit Pengawasan Lembaga dan Badan Pengawasan Daerah
(Bawasda) untuk Daerah Tingkat I & II (Propinsi dan Kodya/Kabupaten). BPKP
berfungsi melakukan koordinasi atas seluruh pengawasan intern Pemerintah.
Pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan
Perwakilan Rakyat / Daerah (DPR/D) , media masa beserta lembaga atau anggota
masyarakat lainnya.Seperti diketahui bahwa untuk memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang keberadaanya diatur dengan
Undang-Undang No. 5 tahun 1973
PERBEKALAN
• Unsur perbekalan adalah kegiatan yang
berkenaan dengan pengurusan barang-barang
perbekalan yang dapat membantu terlaksananya
suatu kegiatan dari sekelompok orang untuk
mencapai tujuan tertentu.
• Peralatan itu pada umumnya berbentuk benda-
benda atau bersifat material, yang bisa dibedakan
sebagai berikut :
1.Peralatan Perkantoran
2.Peralatan Teknis,
Tugas pokok Biro/Bagian/Seksi atau urusan
perlengkapan,
• Pengadaan perlengkapan/peralatan
• Distribusi
• Inventarisasi
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanSiti Sahati
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi PembangunanDadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Dadang Solihin
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMutiara Shifa
 
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaManajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaDadang Solihin
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik76meonk
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiti Sahati
 

What's hot (20)

siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaManajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publik
 
Politik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publikPolitik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publik
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 

Similar to PEMBANGUNAN ADMINISTRASI KESEHATAN

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanDadang Solihin
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Dadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDDadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
 
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDPenyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDDadang Solihin
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUPenyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUDadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin
 
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahSinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDDadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalCucu Sya'diah
 
EKONOMI_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN.pptx
EKONOMI_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN.pptxEKONOMI_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN.pptx
EKONOMI_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN.pptxintan105869
 

Similar to PEMBANGUNAN ADMINISTRASI KESEHATAN (20)

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen Pembangunan
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDPenyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUPenyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahSinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
Pertemuan 3.pptx
Pertemuan 3.pptxPertemuan 3.pptx
Pertemuan 3.pptx
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasional
 
EKONOMI_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN.pptx
EKONOMI_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN.pptxEKONOMI_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN.pptx
EKONOMI_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN.pptx
 

Recently uploaded

materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/maGusmaliniEf
 
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfPPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfhurufd86
 
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufLAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufalmahdaly02
 
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod SurabayaToko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabayaajongshopp
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdfMeboix
 
ANESTESI LOKAL YARSI fixbgt dehhhhh.pptx
ANESTESI LOKAL YARSI fixbgt dehhhhh.pptxANESTESI LOKAL YARSI fixbgt dehhhhh.pptx
ANESTESI LOKAL YARSI fixbgt dehhhhh.pptxCahyaRizal1
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptRoniAlfaqih2
 
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANDianFitriyani15
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar KepHaslianiBaharuddin
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar KeperawatanHaslianiBaharuddin
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinanDwiNormaR
 
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptxAzwarArifkiSurg
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxpuspapameswari
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxrachmatpawelloi
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasmufida16
 
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptxrachmatpawelloi
 
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docxpuskesmasseigeringin
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptRoniAlfaqih2
 
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfPEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfMeboix
 
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh DiriAsuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diriandi861789
 

Recently uploaded (20)

materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
 
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdfPPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
PPT_ AYU SASKARANI (proposal) fix fix.pdf
 
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufLAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
 
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod SurabayaToko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
 
ANESTESI LOKAL YARSI fixbgt dehhhhh.pptx
ANESTESI LOKAL YARSI fixbgt dehhhhh.pptxANESTESI LOKAL YARSI fixbgt dehhhhh.pptx
ANESTESI LOKAL YARSI fixbgt dehhhhh.pptx
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
 
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANANETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SERTA KEBIDANAN
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
 
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
 
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
362259940-Kista-Duktus-Tiroglosus-ppt.pptx
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
 
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmasserbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
serbuk terbagi dan serbuk tabur yang gunakan untuk farmas
 
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
414325562-Ppt- Keperawatan GawatDarurat Trauma-Abdomen.pptx
 
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
 
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdfPEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
PEDOMAN PROTOTYPE PUSKESMAS_KEMENKES ALL by zb NERMI.pdf
 
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh DiriAsuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
Asuhan Keperawatan Jiwa Resiko Bunuh Diri
 

PEMBANGUNAN ADMINISTRASI KESEHATAN

  • 1. PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KESEHATAN OLEH : SARTINI RISKY MS, SKM.,M.KES
  • 2. Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Nilai-nilai Pembangunan Nilai-nilai Kebangsaan Nilai-nilai otonomi Nilai-nilai kemanusiaan
  • 3. Landasan Penyelenggaraan Pembangunan • UUD 1945 • Pancasila • Keputusan/Ketetapan MPR. • Program Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas) • Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). • Rencana Strategis (Renstra) • Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas). • Program Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda) • Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). • Rencana Strategis Daerah (Renstrada). • forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas).
  • 4. Prinsip Penyusunan Program • Pembangunan manusia • Pembangunan ekonomi • Pembangunan prasarana • Pembangunan kelembagaan. • Pembangunan berkelanjutan
  • 5. Hal-hal yang harus diperhatikan pembangunan • Perubahan/pembaruan/pembangunan akan terjadi secara terus menerus. Perubahan yang effektif selalu membutuhkan waktu. • Mencakup multi perspektif. • Menyadari tentang proses perubahan yang sedang terjadi. • Perkirakan tentang arus balik/perlawanan balik. • Sumber daya manusia sebagai investasi dari perubahan dan pembaruan.
  • 6. Pembangunan nasional (nation building) merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan Nasional. Administrasi merupakan sebagai sebuah proses dari keeluruhan kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan yang telah telah ditetapkan bersama berdasarkan tingkat rasionalitas tertentu. Ada korelasi atau hubungan yang jelas antar pembangunan nasional dengan disiplin ilmu administrasi negara berdasar keterangan di atas.
  • 7. Dalam pembangunan nasional ada beberapa pokok pikiran yang mesti diperhatikan, yang kemudian menjadi sebuah independent phase daripada proses secara keseluruhan. • Adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut pemuasan (felt needs dan real needs), • Tingkat formulasi keputusan politik (politic decisions), • Perumusan dasar-dasar hukum (legal bases) bagi pelaksanaan keputusan politik, • Perumusan kebijakan-kebijakan program dalam rangka mencapai tujuan (formulation of development plan), • Penyusunan program kerja (work program), • Implementasi (implementation of activities), • Penilaian dari pelaksanaan maupun hasil-hasil yang dicapai (evaluation of result obtained). Titik tolak
  • 8. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan • Aspek Politik • Aspek Ekonomi
  • 9. Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara. • Aspek Sosial-Budaya • Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik • Aspek Institusionil
  • 10. Aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan • Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. • Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat. • Masalah yang berhubungan dengan kestabilan pollitik. • Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan • Hubungan antara proses politik dan proses administarasi serta antara kaum politik dengan birokrasi • Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di luar negeri yang sering merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.
  • 11. Aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan • Hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan. • Motivasi apakah yang perlu untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan. • Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembangunan. • Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.
  • 12. Aspek-aspek Administrasi Daripada Proses Pembangunan • Rencana Pembangunan Nasional • Perumusan Program Kerja • Pelaksanaan • Penilaian hasil-hasil yang dicapai
  • 13. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan. Karena pihak yang paling bertanggungjawab atas kesesualan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya.
  • 14. pengawasan atas keuangan negara secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam yaitu pengawasan internal pengawasan eksternal. Menurut Revrisond Baswir (Bawsir, 1999) tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnva. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka diharapkan akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi.
  • 15. Tantangan Ilmu Administrasi Dalam Pembangunan • Reorientasi Ilmu administrasi/Pembangunan Jika terdapat kesan dari ilmuwan administrasi bahwa ilmu administrasii terasa ketinggalan, dalam hal ini dengan ekonomi, • ketiadaan peralatan analisis serta metodologi dari pengembangan ilmu administrasi/pembangunan • Belum terintegrasinya ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain yang mempengaruhinya • adanya nilai budaya, sikap mental, dan mentalitas yang kurang mendukung terhadap pembangunan yang mempengaruhi terhadap pembangunan administrasi negara. • Timbulnya banyak penyakit birokrasi yang membudaya adalah bagaimana ilmu administrasi memberikan kontribusi terhadap adanya demokratisasi atau keterbukaan
  • 16. Dalam mengartikan tata kerja ,prosedur dan sistem kerja akan kita pisahkan pengertian untuk masing – masing supaya jelas dan memahaminya. Tata kerja : merupakan cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan berhasil atau bisa mencapai tingkat efisien yang maksimal. Prosedur : merupakan tahapan dalam tata kerja yang harus dilalui suatu pekerjaan baik mengenai dari mana asalnya dan mau menuju mana,kapan pekerjaan tsb harus diselesaikan maupun alat apa yang harus digunakan agar pekerjaan tsb dapat diselesaikan. Sistem : merupakan susunan antara tata kerja dengan prosedur yang menjadi satu sehingga membentuk suatu pola tertentu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketiganya merupakan kesatuan yang bulat artinya ketiganya merupakan tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan suatu bidang pekerjaan tertentu.
  • 17. Prinsip – prinsip yang harus dipenuhi dalam memekai tata kerja ,prosedur dan sistem kerja • harus memperharikan segi – segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu yang tersedia serta segi luas, macam, dan sifat dari tugas atau pekerjaan. • haruslah dipersiapkan adanya penjelasan tentang tujuan pokok organisasi, skema, klasifikasi jabatan, analisa jabatan, unsur kegiatan organisasi dan semacamnya. • Pilih salah satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya. • harus dibuat dan dijelaskan daftar dari tiap – tiap detail pekerjaan yang harus dilakukan berikut lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas yang termaksud. • tiap – tiap tahap itu harus betul – betul merupakan suatu kerja yang nyata dan perlu untuk pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tugas atau pekerjaan yang dimaksud. • skill atau kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang di perlukan untuk penyelesaian bidang tugas termaksud. • harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan. • harus selalu disesuaikan dewngan kemajuan jaman dan teknologi, jadi haru dijaaga updateednessnya. • Untuk penggambaran tentang penerapan sesuatu prosedur tertentu sebaiknya dipergunakan tanda – tanda atau symbol dan skema atau bagan prosedur dengan setepat – tepatnya. • buku – buku pedoman ( manuals ) tentang hal – hal itu mutlak perlu dipersiapkan.
  • 18. Hakikat Anggaran • Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. • Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut 2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non moneter 3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada dua anggaran per tahun- misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi 4. Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima langsung tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran 5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran 6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu 7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.
  • 19. Kegunaan Anggaran • Menyelaraskan dengan Rencana Strategis • Koordinasi • Penugasan tanggung Jawab • Dasar untuk evaluasi Kinerja • Isi dari Anggaran Operasi
  • 20. Kategori Anggaran Operasi • Anggaran Pendapatan • Anggaran biaya Produksi dan biaya Penjualan • Beban Pemasaran • Beban logistik • Beban Umum dan Administratif • Beban Penelitian dan Pengembangan • Pajak Penghasilan
  • 21. Proses Penyusunan Anggaran • Organisasi • Penerbitan Pedoman • Usulan Awal Anggaran • Negosiasi • Tinjauan dan Persetujuan
  • 22. Keuangan negara & pengawasan • Peraturan / ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya telah cukup banyak, namun kurang berjalan secara efektif, sehingga ada sinyalemen yang bernada sinis, bahwa peraturan sekedar peraturan namun penyelewengan malah meningkat dan semakin berani secara terang- terangan. • mekanisme pengawasan keuangan negara dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervisi (built in control), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern • Pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen / Unit Pengawasan Lembaga dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) untuk Daerah Tingkat I & II (Propinsi dan Kodya/Kabupaten). BPKP berfungsi melakukan koordinasi atas seluruh pengawasan intern Pemerintah. Pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat / Daerah (DPR/D) , media masa beserta lembaga atau anggota masyarakat lainnya.Seperti diketahui bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang keberadaanya diatur dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1973
  • 23. PERBEKALAN • Unsur perbekalan adalah kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan barang-barang perbekalan yang dapat membantu terlaksananya suatu kegiatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. • Peralatan itu pada umumnya berbentuk benda- benda atau bersifat material, yang bisa dibedakan sebagai berikut : 1.Peralatan Perkantoran 2.Peralatan Teknis,
  • 24. Tugas pokok Biro/Bagian/Seksi atau urusan perlengkapan, • Pengadaan perlengkapan/peralatan • Distribusi • Inventarisasi