Dokumen tersebut membahas beberapa topik utama yaitu: 1) Kasus korupsi di Kementerian Agama yang terus terjadi 2) Upaya KPK untuk mencegah korupsi dengan mengingatkan akan pentingnya bersikap jujur 3) Kunjungan Menteri Agama baru ke KPK untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di kementeriannya

1. JUMAT | 13 Juni 2014/15 Sya’ban 1435 H www.pelitaonline.com - pertama dan penting No. 12.904 Tahun XXXIX Harga Eceran Rp3.500,-/Langganan Rp67.500,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
ASSALAMUALAIKUM
Kementerian Agama
H
ari–hari ini, Kementerian Agama banyak me-
narik perhatian. Untuk kedua kali, seorang
Menteri Agama menjadi tersangka korupsi.
Sebelumnya, juga ada berita korupsi terkait
pengadaan Al-Qur’an. Mengapa semua itu bisa
terjadi?
Ternyata korupsi tidak membedakan ko-
rbannya. Korupsi juga tidak membedakan agama. Mengesankan,
korupi sudah sistemik. Siapapun orangnya, bisa terlibat korupsi.
Mungkin, sistem yang berjalan, memang membuka peluang tindak
korupsi. Hal ini terbukti dari adanya orang–orang yang dikenal baik,
bahkan dikenal jujur, pada akhirnya tidak tahan godaan korupsi.
Karena itu, KPK selalu mengingatkan perlunya bersikap jujur. Di
gedung KPK, poster jujur ditampilkan semakin besar, bahkan san-
gat mencolok. Agaknya disesuaikan dengan kondisi kita sekarang.
Semula berbunyi “Berani jujur, hebat”. Sekarang berbunyi “pilihah
yang jujur! Pesannya, bersikap jujur itu tidak mudah. Setidaknya me-
merlukan keberanian. Sebab, bersikap jujur berarti melawan arus.
Di lingkungan yang tidak jujur, siapa yang berani jujur? Orang itu
bisa dianggap tidak normal. Ketidakjujuran, justru sudah dianggap
sebagai wajar. Norma kita sudah berubah. Jangan–jangan, selain
sistemik, juga sudah membudaya, meskipun bukan budaya. Sebab,
orang–orang yang baik, orang–orang yang jujur, kita yakin masih
banyak. Bagaimana melindungi mereka agar tidak terjebak sistem
yang memang koruptif itu?
Di sinilah kita ingin menghargai, ketika Menteri Agama yang baru,
menyempatkan berkunjung ke KPK diawal tugasnya. Selain hendak
mengembalikan citra Kementerian Agama, langkah itu memang di-
perlukan, agar dirinya tidak terjebak korupsi. Sebab, meskipun sudah
menjadi tersangka, pendahulunya masih berharap, tuduhan itu han-
ya merupakan kesalahpahaman. Dengan kata lain, ia tidak merasa
korupsi. Karena itu, semula ia ingin tetap bertahan. Dalam hal ini,
merasa tidak ada ketentuan yang dilanggar.
Sebentar lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan puasa. Akan
sangat berharga, kalau kurun waktu sebulan itu dapat dijadikan bulan
perenungan, memahami keberadaan kita sebagai pelayan masyara-
kat, agar tidak terjebak kasus yang sama. Apa yang salah dengan per-
jalanan kita selama ini? Kaidah–kaidah mengenai korupsi pun sudah
berubah, sehingga kita harus memahami segala aspek hukum terkait
tindak korupsi. Sebab, kalau kita gagal memahami, ingin berbuat baik
pun bisa dianggap koruptif. Misalnya, kalau dahulu mengirim parsel
lebaran masih dianggap biasa, sekarang sudah bisa dianggap tin-
dak koruptif. Karena itu, sebagai pejabat, dilarang menerima parsel
lebaran. Sebab, dari budaya parsel, peluang tindak korupsi semakin
terbuka. Peraturan atau ketentuan hukum, dalam hal ini tidak bisa
dikompromikan. Di lingkup Kementerian Agama, menyelipkan uru-
tan naik haji pun, sudah bisa dianggap tindak koruptif.
Semoga kunjungan Menteri Agama yang baru ke KPK akan mam-
pu mengembalikan citra Kementerian Agama. Selain itu, yang tidak
kalah penting, akan melindungi dirinya sendiri dari tindak koruptif.
Lebih jauh, agar masyarakat juga ikut memberikan dukungan, dan ti-
dak sebaliknya, menggoda terjadinya tindak koruptif. Inilah harapan
kita, sebagai manifestasi rasa ikut memiliki Kementerian Agama. n
editorial
Ekonomi
Waspadai Asing Kuasai
Pasar Konstruksi Nasional
HALAMAN 2
Kesra
46.000 Guru di DKI Jakarta
Tidak Tersertifikasi
HALAMAN 6
Jakarta
Pascaperubahan Jadwal, KRL
Jabodetabek Masih Semrawut
HALAMAN 7
Hukum
Anas Tuding Tanggapan
Jaksa Analisis Politik
HALAMAN 10 1974 - 2014
Pemerintah akan
Bentuk “Holding” BUMN
Jakarta, Pelita
Untuk menambah efektivitas perusahaan-perusahaan
dibawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
pemerintah sepakat
dan berharap secepat-
nya bisa membentuk
holding beberapa peru-
sahaan BUMN.
Menteri Koordinator
(Menko) Perekonomian
Chairul Tanjung men-
gatakan hal tersebut,
usai memimpin rapat
koordinator (Rakor) an-
tara Kementerian Per-
ekonomian dengan Ke-
menterian BUMN di Ja-
karta, Kamis (12/6).
“Kita membahas beberapa isu penting di dalam BUMN, ada
beberapa yang tadi kita sepakati dan akan segera diselesaikan
dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar dia.
Salah satu yang disepakati dalam rapat
tersebut adalah pembentukanh o l d i n g
Jakarta, Pelita
Presiden Republik Indonesia (RI)
Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoy-
ono, MA menegaskan pentingnya In-
donesia memiliki Strategi Besar un-
tuk menghadapi tantangan di masa
depan. Hal itu disampaikan Presiden
RI tersebut saat menyampaikan
pidato pengukuhannya seb-
agai Guru Besar Universi-
tas Pertahanan Indo-
nesia (Unhan)
d a l a m
ilmu ke-
tahanan
nasional,
fakultas
s t r a t e g i
pertahanan.
“ S a y a i n g i n
mengedepankan topik
penting meskipun barangkali tidak
terlalu banyak dibicarakan, yaitu
grand strategy,” kata SBY saat me-
nyampaikan pidato pengukuhannya
dengan judul ‘Perdamaian dan Ke-
amanan dalam Dunia yang Berubah:
Tantangan Penyusunan Grand Strat-
egy bagi Indonesia,’ di Sentul Jawa
Barat, Kamis (12/6).
Ia mengatakan, dalam hubungan
internasional yang terbentuk dari
masa ke masa oleh berbagai bangsa,
dunia tidak pernah tenang dan da-
mai. Dunia menurutnya, cenderung
seperti apa yang digambarkan kaum
realis yaitu, dunia yang sangat din-
amis, anarkistis dan terus berubah.
SBY menjelaskan, dalam teori dan
praktek hubungan internasional ter-
dapat dua aliran utama, yakni ide-
alis dan realis. Kaum idealis mem-
percayai bahwa perdamaian dapat
diwujudkan dalam tatanan interna-
sional.
Kemudian ia melanjutkan, kaum
realis memandang dunia pada haki-
katnya merupakan sebuah anarki,
penuh pertikaian dan tidak pernah
menghadirkan kepastian. Sehingga,
setiap negara harus memi-
liki power (kekuatan) untuk
mempengaruhi tatanan du-
nia serta untuk menegakkan
keamanan nasionalnya mas-
ing-masing.
“Saya lebih condong kepa-
da pemikiran kaum realis,”
ujar SBY.
Presiden RI itu mengingat-
kan kembali bagaimana situ-
asi pasca terjadinya perang
dunia kedua yang kemudian
disusul dengan perang dingin. Menu-
rutnya, saat itu memang dunia jauh
lebih baik dibandingkan dengan era-
era sebelumnya.
“Tetapi sayangnya, kisah suk-
ses tentang perdamaian, masih ka-
lah banyak jika dibandingkan den-
gan tetap marak terjadinya berbagai
konflik dan peperangan, baik yang
bersifat intranegara maupun antar
negara,” ungkap SBY.
Ia memberikan contoh bagaima-
na situasi Timur Tengah yang terus
membara, Afrika yang terus bergejo-
lak serta intra state conflict yang ter-
us masih terjadi di Asia dan Amerika
Latin. Selain itu juga kawasan Eropa
Timur dan Asia Timur yang bergejo-
lak kembali seiring dengan berubah
dan bergesernya geopolitik di ka-
wasan tersebut.
SBY menilai, ada berbagai fenom-
ena yang muncul dimana hal itu
menggambarkan berulang kem-
balinya sejarah yang pernah terjadi
di masa silam. Juga termasuk tatan-
an dunia serta sumber dan penyebab
Halaman 11
Halaman 11
Halaman 11
Debat Capres Dinilai Berpihak
Netralitas KPU Diragukan
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) mengajukan nama Prof.
Ahmad Erani Yustika, PhD se-
bagai moderator sesi debat beri-
kutnya. Namun nama Erani
dikabarkan dekat dengan Par-
tai Kebangkitan Bangsa (PKB)—
salah satu parpol pendukung
pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.
Kecurigaan muncul dari
alumnus Universitas Brawijaya
(UB) yang disuarakan melalui
pesan singkat kepada La Ny-
alla Mattalitti, salah satu tim
pemenangan Prabowo Hatta.
“Saya kaget juga menerima SMS
itu. Teman-teman sesama alum-
nus Universitas Brawijaya yang
mengirimi saya,” kata La Nyal-
la, Kamis (12/6).
Meski demikian, pernyata-
an ini dibantah fungsionar-
is PKB. Sekretaris Fraksi PKB
DPR Hanif Dhakiri membantah
kabar yang menyebutkan mod-
erator debat capres-cawapres
putaran kedua, Ahmad Erani
Yustika, adalah staf ahli fraksi.
“Bukan dan tidak ada hubun-
gannya dengan PKB. Dia eko-
nom dari kalangan profesion-
al independen,” katanya, Ka-
mis (12/6). Belum jelas apakah
reaksi ini membuat KPU mera-
sa perlu menganulir posisi Era-
ni Yustika.
Sebelumnya, mencuat se-
jumlah laporan menunjukkan
adanya indikasi tidak netralnya
lembaga Negara. Yang paling ak-
tual, komisioner Komisi Pemili-
han Umum (KPU) bertemu den-
gan tim sukses salah satu pas-
angan capres-cawapres.
Aktivis Serikat Pekerja BUMN
Arif Poyuwono memergoki per-
temuan antara anggota KPU
Hadar Nafis Gumay, Kepala
Badan Lem-
baga Pendidi-
kan Nasion-
al Polri Kom-
jen Pol. Budi
Gunawan dan
Ketua DPP PDI
Perjuangan
Trimedya Pan-
jaitan. Mereka
terlihat berbi-
cara serius di
Resto Satay
House Senay-
an, Menteng, Jakarta Pusat,
Sabtu (7/6). Arif sudah me-
layangkan laporan ke Propam
Mabes Polri.
Sumber di KPU sendiri me-
nyatakan, pertemuan itu un-
tuk membocorkan materi per-
tanyaan debat kepada pasangan
capres-cawapres nomor urut 2,
Jokowi-Jusuf Kalla. Peristiwa
pertemuan ini tidak dibantah
semua pihak di atas.
Namun, seperti koor, baik
Mabes Polri maupun KPU meno-
lak pertemuan
ini membahas
tindakan yang
menguntung-
k a n s a l a h
satu pihak.
K P U m e m -
bantah Hadar
ikut memba-
has pembo-
coran soal de-
bat capres.
“Pak Hadar
itu (komis-
ioner KPU), kemarin seluruh
komisioner baru saja lakukan
rapat pimpinan teknis dengan
KPU se-Indonesia, pas pulang
kami cari tempat makan. Jadi
Pak Hadar itu sama dengan
saya, di belakang saya (mobil-
nya). Kami mau makan di Men-
teng penuh,” kata komision-
er KPU Arief Budiman, di kan-
tornya, Rabu (11/6).
Saat ditanyakan ada perte-
muan timses Jokowi-JK den-
gan pihak kepolisian, KPU tak
borkomentar banyak. “Itu uru-
san orang lain, yang jelas Pak
Hadar di situ memang kami
berniat makan bareng bersama
komisioner, itu kebetulan aja,”
katanya.
Koordinator Presidium Jar-
ingan Muda Nusantara (JMN)
Muhlis Ali menyatakan, dugaan
bocornya materi debat Capres-
Cawapres kepada tim Jokowi-
Jusuf Kalla oleh oknum anggota
KPU harus diusut tuntas. Tinda-
kan ini tak terpuji yang meru-
pakan pelanggaran etis dan me-
nyalahi prinsip equal treatment
dalam sebuah proses demokrasi.
“Secara umum saya melihat
debat capres semalam pasan-
gan Prabowo-Hatta lebih ung-
Pemerintah
memastikan rencana
akuisisi PT Bank
Mandiri dan PT
Bank Tabungan
Negara (BTN) tidak
akan dilanjutkan,
karena kedua bank
memiliki karakteristik
pelayanan berbeda.
Presiden SBY : Indonesia Harus Miliki Strategi Besar
Jakarta, Pelita
Netralitaspenyelenggaraanpemiluterusmenjadi
pergunjingan. Terbaru, kandidat moderator untuk
debat capres-cawapres berikutnya, diindikasikan
terafiliasi dengan salah satu kontestan.
Grand strategy merupakan
strategi besar dan kebijakan
dasar dari sebuah negara
dengan cara membangun
dan menggunakan semua
potensi yang dimiliki untuk
melindungi kepentingan dan
tercapainya tujuan nasional.
SBY
Halaman 11
Mustahil Hadar
membocorkan
soal debat dalam
perjumpaannya
dengan Trimedya.
Sebab, pertemuan
keduanya
berlangsung sebelum
soal selesai dibenahi.
Zainal Arifin Mochtar
DEBAT CAPRES 2014 - Pasangan Peserta Pemilu Presiden 2014 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan visi dan misinya saat Debat Capres-
Cawapres di Jakarta, Senin (9/6). Debat pertama tersebut mengambil tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum. nant/prasetyo utomo/14
Pemilihan Presiden Indonesia dan Arus Demokratisasi Dunia
Tidak terasa pesta demokra-
si lima tahunan dalam memil-
ih presiden dan wakil presiden
republik Indonesia, akan segara
dimulai. Pesta demokrasi terse-
but, merupakan buah perjuan-
gan reformasi sejak 16 tahun
yang lalu. Masih segar dalam
ingatan kita, betapa terkung-
kungnya kerang kebebasan
dalam fase demokrasi di zaman
orde baru.
Suasana demokrasi yang be-
gitu indah, tentunya tidak di-
dapatkan dengan mudah, teta-
pi lewat pengorbanan yang luar
biasa. Banyak negara yang ga-
gal dalam bertransformasi de-
mokrasi. Masih segar dalam in-
gatan kita bagaiamana perjuan-
gan masyarakat di negara-neg-
ara timur tengah, seperti Sy-
iria, Yaman, Iraq, Mesir, dan
seterusnya. Masyarakat di neg-
ara-negara tersebut mengalami
keterpurukan dalam memper-
juangkan demokrasi, dan sam-
pai sekarang belum tuntas, bah-
kan dalam bulan Mei lalu, per-
dana menteri Thailand dikude-
ta oleh militer. Sehingga trans-
formasi demokrasi Indonesia
yang indah dapat menjadi con-
toh dan prototipe transforma-
si negara berkembang menjadi
negara maju yang sangat layak
dibanggakan.
Kebebasan berdemokra-
si merupakan aset yang san-
gat berharga bagi bangsa Indo-
nesia. Semenjak dahulu raky-
at Indonesia sangat mendam-
bakan adanya kebebasan dan
kemerdekaan yang
wajib dipertah-
a n k a n d a n
dikembang-
kan. Pemil-
ihan pres-
iden ber-
dasarkan
p i l i h a n
n u r a n i
d i j a m i n
oleh un-
dang-un-
dang dasar.
Waktu pelaksa-
naan, dan tujuan
pemilihan diatur di
dalam Pasal 22E ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945, yang men-
gatur tentang ketentuan pem-
berian delegasi pengaturan ten-
tang pemilihan umum dengan
undang-undang. Asas Pemilu
Langsung, Umum, Bebas, dan
Rahasia Pemilu yang
Luber dan Jurdil
mengandung
pengertian
bahwa pe-
m i l i h a n
u m u m
h a r u s
diseleng-
garakan
s e c a r a
demokra-
t i s d a n
t r a n s p a r -
an, berdasar-
kan pada asaas-
asas pemilihan yang
bersifat langsung, umum,
bebas dan rahasia, serta ju-
jur dan adil.
Dengan pelaksanaan pemili-
han pemimpin yang luber dan
jurdil, akan menyebabkan ter-
wujudnya kepemimpinan nasi-
onal yang berkesinambungan
dan sekaligus menjamin terla-
hirnya pemimpin nasional yang
berwujud atas kedaulatan bang-
sa dan rakyat secara keseluru-
han.
Dengan modal demokra-
si yang demikian itu, akan
mengantarkan rakyat Indone-
sia mencapai cita-cita nasion-
al menjadi bangsa yang maju,
sejahterah dan disegani dalam
percaturan internasional.
Indonesia merupakan negara
terbesar di wilayah ASEAN, se-
hingga pemilihan presiden di In-
donesia, bukan hanya menjadi
* Staf Akademik, University of Cali­
fornia, Amerika Serikat, dan Wakil
Ke­tua Ikatan Imuwan Indonesia
Internasional
SURAT DARI
AMERIKA SERIKAT
Dr Taruna Ikrar *