PEMBERANTASAN KORUPSI

Pelindung/Penasehat:
Mayjen (Purn) Salim S. Mengga
Pembina:
Mayjen (Purn) Salim S. Mengga
Kapt. Inf. Arman Saleh
Kapt. CPM. Inf. La Poni
Serma. Abd Kadir
Drs. H. Syahrir Hamdani
Dewan redaksi
Arman B.
RD. Darwis
Nuhroji
Penanggungjawab
Pemimpin Umum/Redaksi
RD. Darwis, S.Par, SHI
Wakil Pemimpin Umum/
Pemimpin Perusahaan
Arman B, SS
Pemimpin Produksi:
Nuhroji
Wakil Pemimpin Redaksi
Iskandar Sulthoni
Redaktur Pelaksana:
Noe Nemen
Redaktur:
Zulkifli Sunusi, S.Ip
Guntoro
Sekretaris:
Yudi Kerta
Tim Investigasi:
RD.055, Ri.04, Ar.05
Bambang Siregar
AK Tirta Kharista
Design Grafis:
Zahra/Adien
Staf Redaksi:
Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin
Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan
Yusuf Dj, Andika, Arief
Bendahara:
Sri Winingsih
Marketing:
Hildha Kharisma W.
Photografer/Sirkulasi:
Joko Kartono
Penasehat Hukum:
DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si
Abdi Segara, SH. MH
Andi Azis Maskur, SH
Maskur Husain, SH
Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jl. SMA 14 No. 16B Cawang
Jakarta Timur
Telp: (021) 2409 5520
Mobile: 0853 1116 6156
email: redaksi@skornews.com
website: www.skornews.com
Bank Mandiri: 166-00-0127395-2
An. PT Solusi Komunikasi Regional
Penerbit:
PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL
SK Menkumham;
NOMOR AHU-27892.40.10.2014
Percetakan :
CV Surya Djaya
Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat
DKI JAKARTA: ■M. Alfi Yasin ■Nurhasanah ■Rizki ■Torman ■Herman Adiardhana, SE ■Irwan ■Sitor Siringoringo
■Ratis ■ Arman ■Taswin ■M. Akbar
JAWA BARAT: ■Saidani (Korwil)¦Ujang Hendra ■Saskia ■Erwin ■Alfi ■Suryadi ■Prabowo M.
TANGERANG: ■-
JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) ■Sofyan Handoko (Pembina) ■Ridhol Maulana (Tegal) ■Budi S (Brebes).
JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi.
SUMATERA UTARA: ■Hotman Toruan ■Asman Simaremare ■Dedi Gayo ■Patar Siagian (Asahan)
SUMSEL: Muba: ■Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU: ■Asni Anwar (Kabiro).
Riau: -Indragiri Hulu: ■Dahlan Harahap Lampung: ■- Jambi: - Batam: -
Sulteng/Sulsel: ■Sudirman Umar ■ Maros: ■Suwadi ■Ahmad Fauzi ■Abdul Aziz, S.Ip.
SULAWESI BARAT: Dewan Lembah ¦ Arifuddin Haroen, SH (Polman).
SULAWESI TENGGARA: ■Nasrul Anas ■
SULUT/GORONTALO: ■Arham Licin.
KALIMANTAN TIMUR: ■Idris. KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade C Anwarudin (Kabiro) ■Harsono
MALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan. PAPUA BARAT: ■Soleman Mate.
anpa ingin terjebak pada perdebatan
pro kontra serta dukung mendukung
antara KPK Vs Polri yang telah mengu-
ras banyak energi dan membuat
masyarakat muak, fakta itu menurut
hemat penulis adalah warning bahwa gerakan
pemberatasan korupsi bukan tidak mungkin
akan kembali memasuki era kegelapan.
Era dimana konsolidasi gerakan pemberan-
tasan korupsi menjadi tumpul, yang justru be-
rada pada periode rezim yang pemimpinnya
pernah memproklamirkan diri akan berpihak ke-
pada KPK dan pemberantasan korupsi.
Pemimpin yang pernah menggaungkan pro-
gram prioritas yang dikenal dengan Nawacita
yang salah satunya berbunyi: "Kami akan meno-
lak negara lemah dengan melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas koru-
psi, bermartabat, dan tepercaya".
Warning sekaligus kekhawatiran penulis,
nampaknya semakin tidak terelakkan ketika
Presiden Joko Widodo mempersiapkan Instruksi
Jokowi itu juga menjadi sinyal buruk agenda
pemberantasan korupsi. Salah satu poin dalam
draf inpres yang membuat kita layak pesimis
ialah aturan yang mendesain agar pencegahan
korupsi mendapatkan proporsi 75% dari porsi
program aksi pemberantasan korupsi di Indo-
nesia. Itu artinya penindakan didesain hanya
mengambil porsi 25% dari seluruh aksi perang
melawan korupsi.
Kondisi itu berarti akan menempatkan insti-
tusi pemberantasan korupsi, khususnya KPK,
kian kehilangan taji untuk mengkandangkan
para koruptor. Mestinya, antara pencegahan dan
penindakan diletakkan pada proporsi yang sama
dan dilakukan secara simultan. Apalagi praktik
kejahatan korupsi saat ini masih dalam kategori
terstruktur, massif dan sistematis.
Perang melawan korupsi di negeri ini tidak
boleh mundur dan berhenti sedetik pun. Sangat
dibutuhkan dukungan kepada semua institusi
penegak hukum tidak hanya KPK tetapi juga Ke-
jaksaan dan Kepolisian harus diberikan tamba-
han amunisi dan setiap upaya pelemahan atas
institusi itu harus dilawan.
Institusi pemberantasan korupsi perlu di-
dorong secara maksimal baik penindakan mau-
pun pencegahan. Mengurangi porsi penindakan
hanya akan membuat para koruptor bernapas
lega dan bertepuk tangan untuk kemudian terus
menjalankan aksi penjarahan uang rakyat.
Kita membutuhkan KPK, Polri, dan Kejaksaan
Agung yang kuat untuk sama-sama memberan-
tas korupsi. Untuk itu, inpres yang diterbitkan
mestinya memberikan penguatan kepada ketiga
lembaga tersebut untuk mencegah sekaligus
menindak keras para koruptor, bukan malah
menumpulkan senjata pamungkas PENINDAKAN
karena pada konteks tertentu pencegahan paling
mumpuni adalah penindakan itu sendiri.■
Masih segar dalam ingatan
kita, ketika Pelaksana Tugas (plt)
Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi Taufiqurachman
Ruki melontarkan pengakuan
terbuka bahwa KPK kalah dalam
proses pengungkapan dugaan
korupsi, kemudian melimpahkan
kasus yang ditanangi kepada
Kejaksaan agung.
Terhitung mulai April 2015 Wartawan Tabloid SKOR
yang Resmi adalah yang menggunakan Id Card
dengan design baru.
Presiden (Inpres)
tentang strategi
nasional pemberan-
tasan korupsi 2015.
Inpres yang saat
ini sedang digodok

04
enurunan BPIH 2015
sebesar 26 Dollar ini
masih sangat jauh dari
keinginan Panitia Kerja
(Panja) BPIH Komisi
VIII DPR RI yang menilai bahwa
biaya haji masih bisa ditekan
antara 200-250 Dollar.
Selainitu,penurunan tersebut
tidak sebanding dengan pelema-
han nilai tukar rupiah belakan-
gan ini, meskipun BPIH 2015 tu-
run USD 26 dibanding tahun lalu
namun jika dikonversi ke rupiah
nominalnya tetap lebih tinggi.
Jika tahun lalu dengan kurs Rp
10.500, jamaah haji membayar
sekitar Rp 33,8 Juta maka seka-
rang dengan kurs sekitar Rp
12.900 BPIH yang harus dibayar
sekitar Rp 41,2 Juta.
Ketua Panja BPIH Komisi VIII
DPR RI, Sodik Mujahid menga-
takan kalau penurunannya 26
Dollar itu hanya basa-basi saja,
“Pemerintah tidak serius menu-
runkan biaya ibadah haji karena
potensi penurunan bisa lebih
besar bahkan mencapai 200-250
Dollar," tegasnya.
Sodikmenegaskan,PanjaBPIH
akan melakukan investigasi ter-
hadap kontrak penerbangan, pe-
mondokan, catering, transporta-
si darat di Mekkah dan Madina,
atribut dan lainnya.
Pada tahap awal, Panja BPIH
akan menelusuri kontrak kerja
dengan maskapai penerbangan,
kontrak kerja penerbangan se-
lama ini dilakukan dengan PT
Garuda Indonesia, kita akan
telusuri kontrak kerja dengan
maskapai lainnya, “Ini penting
karena komponen terbesar dari
biaya haji adalah biaya pener-
bangan hingga 65 persen dari
total biaya haji," katanya Jumat
lalu.
Berdasarkan observasi yang
dilakukan oleh Lembaga Swa-
daya Masyarakat (LSM) Lembaga
Informan Korupsi (LIK), sebe-
narnya BPIH 2015 bisa ditekan
jauh lebih rendah dari yang di-
targetkan Panja BPIH Komisi
VIII yakni antara 200-250 Dollar,
seharusnya bisa dipangkas
antara 500-600 Dollar.
“Komponen biaya haji
yang rawan penyimpan-
gan adalah biaya trans-
portasi karena selama
ini tidak ada penjelasan
secara terperinci ten-
tang hal itu”, kata Ketua
Tim Investigasi LIK,
Bang Awie.
Untuk mencipta-
kan tranparansi
sesuai dengan
Keppres 80 Ta-
hun 2003 junto
Perpres 54 Ta-
hun 2010 bah-
wa pelayanan
jasa trans-
portasi harus
melalui proses
SKOR, Jakarta
Demi menuruti permintaan Komisi VIII DPR RI yakni penurunan
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), akhirnya Kementerian
Agama (Kemenag) mengusulkan BPIH 2015 sebesar 3.193 Dollar.
Usulan Kemenag ini lebih rendah dari rata-rata BPIH 2014 yang
ditetapkan 3.219 Dollar.
tender secara terbuka namun
faktanya dilakukan penunjuk-
kan langsung sehingga terkesan
terjadi monopoli selama berta-
hun-tahun yang menghilangkan
kesempatan perusahaan pener-
bangan lainnya untuk berkom-
petisi,” tegas Awie saat ditemui
Tabloid SKOR, Kamis (4/3/15).
Lebih lanjut Bang Awie mem-
berikan perbandingan, kom-
ponen biaya transportasi jamaah
haji asal Singapura hanya dike-
nakan tarif sekitar 1.800 Dollar
sedang tiket Jakarta-Singapura
sekitar USD 110, sementara ja-
maah haji kita untuk komponen
yang sama pada tahun lalu har-
us merogoh kocek lebih dalam
yakni sekitar 2.615 Dollar.
“Bisa dibayangkan uang ja-
maah yang dirampok penye-
lenggara Ibadah Haji yang no-
tabene diselenggarakan oleh
pemerintah melalui Kemente-
rian Agama,” tandas Awie.
Ketua Tim Investigasi LSM
LIK ini juga menyoroti mem-
bludaknya daftar calon jamaah
haji asal Indonesia hingga me-
munculkan fenomena daftar
tunggu hingga waktu 15 tahun,
kondisi itu selain menimbul-
kan terjadinya peluang jual beli
kuota juga dimanfaatkan oleh
beberapa oknum di Kemenag
untuk mengais keuntungan den-
gan menjual “kursi percepatan”
dengan tarif hingga mencapai
angka Rp 15-20 Juta per kursi
serta berpotensi terjadinya pe-
nyalahgunaan bunga tabungan
haji.
Karut marut penyelenggaraan
ibadah haji akibat tidak adanya
perubahan yang mendasar ten-
tang paradigma yang diusung
oleh Kemenag dalam menye-
lenggarakan ibadah Haji. Motto
atau kredo penyelenggaraan dan
pelayanan haji secara etimologis
memberikan kesan jika tugas
Kemenag sebatas atas dasar per-
mintaan bukan kewajiban.
Berbeda dengan kredo yang
dimiliki pemerintah Malaysia
yang memiliki motto “berkhid-
mat”, hingga pada hal yang san-
gat detail, mereka mengurus se-
bagai Khaddam demi keamanan
dan kenyamanan para jamaah
serta kesempurnaan ibadah,” tu-
tur awie. ■Dhe’is/S10

05 www.skornews.comEdisi ke-30/Tahun IV/Maret 2015
ertanggungjawaban penggunaan
dana hibah oleh kelompok penerima
tidak dapat dilakukan karena kelom-
pok penerima itu fiktif dan dikenda-
likan oleh seorang oknum kader par-
tai yang bekerjasama dengan oknum pejabat
di lingkup Pemprov. Jabar. Sementara dalam
laporan pertanggungjawaban harus memuat
kegiatan kelompok yang dibiayai dari dana hi-
bah itu.
Sorotan SKOR selama ini atas penyalahgu-
naan dana hibah pada badan Kesatuan bangsa
dan Politik (Bakesbangpol) Prov. Jabar tahun
anggaran 2012/2013 yang pada saat itu dikep-
alai oleh Asisten 1 bidang Pemerintahan Hu-
kum dan Ham Pemprov Jabar (jabatan seka-
rang) telah diakui pihak Bakesbangpol bahwa
telah terjadi penyalahgunaan dan akan segera
ditelusuri untuk dikembalikan ke kas daerah,
“ini juga telah menjadi temuan BPK, kami akan
berkoordinasi dengan pihak Inspektorat dan
saat ini telah berhasil dikembalikan ke kas
darah sebesar Rp 425 Juta, kami juga akan me-
minta penjelasan oknum kader partai yang ter-
libat”, kata Ka. Bakesbangpol, Drs, Agus Hanafi,
BA melalui surat.
1. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pe-
merintah Provinsi Jawa Barat (Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Dan Inspektorat) Dalam me-
nangani permasalahan khususnya terhadap 13
(Tiga Belas) Kelompok yang mengatasnamakan
Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM antara lain:
a. Melakukan koordinasi dan konsultasi den-
gan instansi lain terkait dalam rangka pe-
nyelesaian permasalahan yang terjadi
b. Melakukan pemanggilan terhadap ke 13
(Tiga Belas) kelompok yang mengatas na-
makan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM
yang bermasalah sesuai dengan rekomen-
dasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Re-
publik Indonesia (BPK-RI)
c. Membuat surat teguran kepada 13 (Tiga
Belas) Kelompok yang mengatasnamakan
Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM untuk
segera mengembalikan dan atau menye-
torkan Dana Bantuan Hibah yang bersum-
ber dari APBD Provensi Jawa Barat Ke Kas
Daerah.
d. Membuat berita acara pemeriksaan kepada
oknum yang mengaku sebagai Koordinator
ke 13 (Tiga Belas) kelompok yang mengatas
namakan Lembaga Swadaya Masyarakat/
LSM untuk segera mengembalikan dan
atau menyetorkan ke Kas Daerah.
2. Hasil yang telah dicapai dalam langkah-langkah
yang telah diambil sebagai mana poin 1 di atas,
dapat kami sampaikan sebagai berikut :
a. Hasil pengembalian dari berita acara ke-
sanggupan tersebut, bahwa oknum yang
bersangkutan baru menyetorkan ke Kas
Daerah sebesar Rp. 2.000.000,00.
b. Sampai dengan batas waktu yang ditentu-
kan, yaitu pada bulan Desember 2014, Ok-
num yang bersangkutan tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana yang tertuang
dalam berita acara dimaksud.
c. Sebagai tindak lanjut dan upaya penyelesa-
ian sesuai arahan dari Inspektorat Provensi
Jawa Barat, bahwa dalam penyelesaian ka-
sus tersebut akan dikonsultasikan kembali
ke Badan Pemerikasa Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI) untuk tindakan selanjut-
nya sesuai drngan ketentuan perundanng-
undangan yang berlaku.
d. Pemerintah Provensi Jawa Barat (Badan
Kesbangpol dan Inspektorat) telah berhasil
melakukan upaya tuntutan ganti rugi ke-
pada 12 Organisasi/LSM penerima bantuan
dana hiba h dengan jumlah pengambilan
ke Kas Daerah (Kondisi sd bulan November
2014) sebesar Rp. 425.000.000,00. (empat
ratus dua puluh lima juta rupiah).
e. Namun demikian, Pemerintah Provensi
Jawa Barat akan terus melakukan upaya-
upaya penyelesaian secara persuasive pada
oknum di maksud agar dapat mengembali-
kan kerugian keungan Negara.
Diberitakan sebelumnya bahwa kelompok
penerima hibah telah dimanipulasi (dipalsu-
kan), sejumlah kelompok penerima diorganisir
oleh seorang oknum dengan memanipulasi pro-
posal, kelompok dan nama-nama anggotanya.
Ketua-ketua Kelompok fiktif tersebut diberi-
kan fee atas kerjasamanya meminjamkan
nama, KTP dan tandatangan serta pembukaan
SKOR, Jawa Barat
Marak korupsi anggaran
dana hibah terjadi di lingkup
Prov. Jawa Barat Tahun
2012-2013, Miliaran Rupiah
uang daerah yang disalurkan
kepada puluhan kelompok
masyarakat hingga kini belum
dipertanggungjawabkan.
rekening untuk memuluskan pencairan dana
hibah dan anehnya pihak Bakesbangpol pada
saat itu tidak melakukan pengecekan kebe-
naran dan keberadaan puluhan kelompok fiktif
tersebut. ■Red.01

royek tahun anggaran
2014 itu menelan dana
senilai Rp1,4 miliar. Kuat
dugaan anggaran proyek
itu telah dicairkan 100
persen kepada pemenang tender
proyek meski pengerjaanya belum
rampung.
CV. Anugrah Perdana sebagai
pelaksana proyek hingga saat ini
masih terus melanjutkan pengerjaan
proyek meski diAnggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) pokok tahun
2015 tidak lagi dianggarkan sebagai
anggaran baru ataupun lanjutan.
Beberapa Lembaga Swadaya
Masyarkat (LSM) dan juga mahasiswa
mendesak Kejari Maros untuk segera
menyeret pihak-pihak yang dianggap
bertanggung jawab.
Pasalnya, menurut mereka proyek
itu sarat aroma korupsi, kolusi dan
juga penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat di Dinas Pertambangan yang
diduga melakukan kongkalikong den-
gan kontraktor CV Anugrah Perdana.
Hal itu dikatakan sekretaris LSM
Pemuda Lira Maros, Abdul Rauf kepa-
da Skor, beberapa waktu yang lalu.
Disebutkan proyek tersebut su-
dah jelas bermasalah, untuk itu Rauf
meminta agar kasus tersebut segera
ditingkatkan dari proses penyelidikan
ke penyidikan oleh Kejari dan segera
menetapkan siapa-siapa saja yang
menjadi tersangka dalam kasus terse-
but.
"Inikan sudah sangat jelas peny-
impangannya, masa ada proyek yang
dikerjakan tidak ada anggarannya,
ataukah sudah dicairkan duluan da-
nanya. Dinas pertambangan tidak
punya dasar memerintahkan kepada
kontraktor untuk melanjutkan proyek
itu, karena dinas tidak punya ke-
wenangan anggaran, itu ranahnya
DPRD," kata Rauf.
Lebih lanjut, Rauf mengatakan,
Kejari Maros seharusnya lebih cepat
menangani kasus korupsi di Maros,
karena prestasi Kejari saat ini untuk
penuntasan kasus korupsi sangatlah
minim.
Menurutnya, Kejari tidak perlu
berlama-lama mengusut kasus yang
sangat sederhana dan tidak terlalu
06
Edisi ke-30/Tahun IV/Maret 2015
SKOR, Maros-Sulsel
Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros didesak se-
rius mengungkap kasus dugaan korupsi proyek
lampu jalan disepanjang jalan poros Kota Maros
sampai perbatasan Kota Makassar yang diduga
melibatkan Kepala Dinas Pertambangan dan En-
ergi (Kadistamben) Maros, EK Mustafa.
rumit untuk dibuktikan, seperti hal-
nya kasus lampu jalan tersebut.
"Cukup dikroscek saja apakah
dana itu cair duluan, kalau tidak cair
duluan, kemana sisa dana yang sudah
dicairkan kepada kontraktor sebesar
30 persen sesuai bobot kerjanya di
tahun lalu seperti kata kepala dinas-
nya," ujarnya.
Senada dengan hal itu, Ketua
Himpunan Pemuda Mahasiswa Indo-
nesia (HIPMI) Maros Raya, Abdu Azis
menuding adanya permainan antara
kontraktor dengan oknum pejabat di
dinas pertambangan, karena sisa ang-
garan yang seharusnya masuk keda-
lam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(Silpa) pada APBD 2015 ternyata tidak
ada.
"Seharunya, sisa anggaran senilai
satu miliar rupiah itu masuk dalam
Silpa 2015, tapi juga tidak ada. Silpa
tahun ini setahu saya hanya dua ra-
tus juta, lalu kemana yang satu mil-
iarnya. Anggaran sisa itu hasurnya di-
masukkan di Silpa untuk dianggarkan
lagi sebagai kegiatan lanjutan, namun
terlebih dahulu kontrak antara dinas
dengan kontraktor harus diputus
dulu," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertam-
bangan dan Energi Maros, EK Mustafa
menyatakan bahwa anggaran untuk
proyek itu baru dicairkan 30 persen
sesuai bobot pekerjaannya dan sudah
diberikan waktu selama 50 hari un-
tuk menyelesaikan. Ia juga mengaku,
bahwa proyek itu tidak dianggarkan
di APBD pokok 2015 karena belum se-
lesai saat itu, rencananya anggaran
sisa dari yang sudah dibayarkan akan
diajukan di APBD perubahan dibulan
oktober mendatang.
Selain kalangan aktifis LSM dan
mahasiswa, kasus lampu jalan itu
juga mendapat sorotan dari Wakil
Ketua Komisi II DPRD Maros, Amirul-
lah Nur yang mempertanyakan kelan-
jutan proyek itu. Pasalnya pada RKA
(Rencana Kegiatan dan Anggaran)
Distamben tidak dianggarkan lagi se-
bagai program lanjutan proyek.
Menurutnya, Pihak Dinas Pertam-
bangan dan Energi (Distamben) mes-
tinya mengambil langkah tegas un-
tuk memutus kontrak rekanan yang
tidak melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan batas waktu perjanjian peker-
jaan. Selain itu lanjut Amirullah pihak
Distamben kembali menganggarkan
proyek itu di 2015 sebagai program
lanjutan.
“Seharusnya proyek tersebut kem-
bali dianggarkan di APBD pokok ta-
hun 2015 sebagai program lanjutan,
atau dengan memutus kontrak reka-
nan yang sudah tidak sesuai perjan-
jian” ujarnya.
Amirullahmenjelaskan,sesuaiden-
gan aturan Peraturan Presiden (Per-
pres) nomor 70 tahun 2012 tentang
perubahan kedua atas Perpres nomor
54 tahun 2010 tentang pengadaan ba-
rang/ jasa, pemerintah diperbolehkan
untuk melakukan pemutusan kontrak
kepada rekanan yang wanprestasi,
serta mengatur denda kepada kon-
traktornya secara sepihak.
Namun anehnya, lanjut Amirullah
pihak Distamben tidak melakukan hal
itu, sehingga wajar jika beberapa ka-
langan mencurigai adanya penyalah-
gunaan anggaran dan penyalahgu-
naan kewenangan atau jabatan dalam
kasus proyek penerangan jalan itu.
"Karena belum rampung, Dinas
harus kembali menganggarkannya di
APBD Pokok sebagai program lanju-
tan yang diambil dari Sisa Lebih per-
hitungan Anggaran (Silpa) 2014 lalu.
Atau bisa saja dengan memutus kon-
trak kepada rekanannya yang sudah
jelas menyalahi kesepakatan. Dinas
kemudian harus tetap kembali men-
ganggarkan proyek tersebut di APBD
Pokok, tapi kalau begini, pasti kita
kebingungan mengenai pertanggung-
jawaban," ujar Amirullah.
Amirullah juga menduga ada
kongkalikong antara oknum dinas
Distamben dengan pihak kontraktor
yang melaksanakan proyek peneran-
gan jalan itu.
“AdasinyalpihakDistambenmalah
melindungi kontraktor yang tidak be-
cus itu. Atau jangan jangan Distam-
ben tidak mengerti aturan pengadaan
barang atau jasa” tukasnya.
■Azis-Fauzy

SKOR, Muba-Sumsel
ntuk mencapai Program Permata Muba 2017, Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Pemuda
Olahraga Dan Pariwisata (Dispopar) telah menganggarkan
Puluhan Miliar Rupiah dalam APBD Tahun 2014.
Diduga, sejumlah kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan kon-
trak diantaranya pembangunan tribun stadion serasan sekate den-
gan anggaran sebesar Rp 12,84 Miliar, pengadaan konsumsi Kegiatan
Pembibitan dan pembinaan olah ragawan berbakat (Rp 2,6 M), rehab
Ringan kolam renang (Rp 274 Juta), pengadaan bahan kimia kolam
renang (Rp 505 Juta), penyediaan sarana dan prasarana olahraga (Rp
428 Juta) dan pengadaan peralatan dan perlengkapan kesenian (Rp
521 Juta).
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak Dispopar belum memberi
tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Yudi/S10
Meski IUP perpanjangan be-
lum terbit, hingga saat ini PT SBM
terus menjalankan kegiatan operasi
produksinya. Hal itu dinilai beberapa
kalangan adalah aktivitas ilegal dan
termasuk kategori tindakan pidana
karena melanggar UU No 4 tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara (Minerba).
Dari penelusuran Skor pada ber-
bagai sumber menyebutkan proses
perpanjangan IUP terganjal beberapa
dokumen yang belum dilengkapi PT
SBM, selain itu Unit usaha inti dari
kelompok bisnis Bosowa Grup terse-
but memiliki tunggakan pajak tam-
bang golongan C bahan batu gamping
dan tanah liat mencapai Rp5 miliar
kepada Dinas Pendapatan Kabupaten
Maros.
Berdasarkan ekspose Tim Kelom-
pok Kerja Perizinan Pemkab Maros
beberapa waktu yang lalu sebagaima-
na dikutip dari Bisnis.com bahwa ter-
dapat tiga masalah pokok yang men-
gakibatkan perpanjangan IUP Semen
Bosowa belum bisa diproses.
Pertama, perseroan tidak bisa
menunjukkan peta area pertamban-
gan secara keseluruhan seluas 1.100
dang nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.
Jadi kita minta Bupati tegas mengh-
entikan sementara kegiatan PT Semen
Bosowa sampai perpanjangan izinnya
terbit” tegas aktifis Pergerakan Maha-
siswa Islam Indonesia (PMII) Kabu-
paten Maros, Abustan Djunaedi yang
ditemui Skor di warkop 89 Maros,
senin (23/2) lalu.
Selain itu, Abustan juga meminta
agar Pemkab Maros bersama DPRD
Maros harus mengevaluasi seluruh
Komitmen PT SBM sejak berdiri sam-
pai saat ini, terutama dalam hal pe-
nyaluran dana CSR yang tidak trans-
paran, serta regulasi penyaluran CSR
yang tidak jelas.
“sampai detik ini PT. SBM tidak
memiliki bagian atau departemen
pengelolaan Dana CSR sebagaimana
layaknya sebuah perusahan perse-
roan yang terbuka, hal ini diatur dida-
lam Undang-Undang No. 40/2007 ten-
tang Perseroan Terbatas (PT), PT. SBM
hanya memiliki bidang yang di sebut
Community Development (Comdev),
ini jelas perbuatan melawan hukum”
SKOR, Maros-Sulsel
Izin Usaha
Pertambangan (IUP)
Perpanjangan PT
Semen Bosowa Maros
(SBM) belum juga terbit,
padahal masa berlaku
IUP telah habis sejak
oktober 2014. Lamanya
proses perpanjangan
IUP menuai tanda
tanya, ada apa dibalik
terkatung-katungnya IUP
perpanjangan PT SBM.
ujarnya.
Yang tidak kalah pentingnya, lan-
jut Abustan adalah komitmen Pendiri
Bosowa Aksa Mahmud yang dari awal
berdirinya pabrik semen itu telah
menjanjikan presentase karyawan
yang harus bekerja di perusahaannya
tersebut adalah 60% penduduk lokal
Maros.
“Sekarang bisa dicek data kary-
awannya apa sesuai atau tidak” kata
Abustan dengan nada meragukan
komitmen pendiri Bosowa itu.
Hal senada ditegaskan Wakil Ket-
ua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
Kabupaten Maros, Tasmin Hamliong
saat ditemui di Bagas Coffie, Maros
Jum'at (27/2) yang menuding Bupati
Maros kurang tegas terhadap sejum-
lah pelanggaran yang telah dilakukan
oleh PT. Semen Bosowa Maros (SBM)
selama ini.
“Kami minta agar Bupati maros
segera memerintahkan Satpol PP un-
tuk menutup sementara PT. SBM sam-
pai keluar perpanjangan izinnya serta
kewajiban-kewajiban perusahaan
mereka penuhi dengan baik” tandas
Tasmin.
Jika hal itu tidak dilakukan, lanjut
Tasmin pihaknya akan kembali turun
ke jalan sehingga pengambil kebi-
jakan di daerah itu dapat mendengar
aspirasi yang disampaikan.
“Kami pemuda dan mahasiswa be-
serta masyarakat Maros akan meng-
gelar aksi demontrasi besar-besaran,
demi menuntut agar pihak PT. SBM
menghentikan sementara aktivitas
pertambangan mereka sampai terbit-
nya perpanjangan izin” pungkasnya.
■Aziz
hektare termasuk pal batas wilayah
pertambangan dan hutan lindung
yang berada di sekitar kawasan op-
erasional Semen Bosowa.
Kedua, dokumen analisis dampak
lingkungan atau amdal yang disetor
perseroan tidak mencakup secara ke-
seluruhan kawasan konsesi karena
hanya memasukkan hasil analisis un-
tuk pembangunan pabrik line II Se-
men Bosowa.
Ketiga, tunggakan pembayaran
pajak tambang golongan C jenis batu
gamping dan tanah liat yang menca-
pai Rp5 miliar. Adapun, bahan tam-
bang tersebut merupakan bahan baku
untuk produksi Semen Bosowa.
Masih beroperasinya usaha
produksi PT SBM disoroti beberapa
lembaga yang berbasis mahasiswa di
Kabupaten Maros. Mereka mendesak
Bupati Maros HM. Hatta Rahman ber-
sikap tegas untuk menutup sementa-
ra aktivitas pertambangan PT. Semen
Bosowa Maros (PT SBM) yang dinilai
ilegal.
“Ini sudah masuk kategori pidana
sesuai dengan pasal 158 undang un-
Nantikan Edisi Mendatang..!
Tentang Bisnis
PT Semen Bosowa

erjanjian Kerjasama Pe-
merintah Kota Manado,
PDAM dengan BV. Tirta
Sulawesi (anak Perusa-
haan kelompok usaha
NV. Waterleiding Maatschahappij
Drenthe, Belanda) tanggal 22 Ok-
tober 2005 - 22 Oktober 2021 (se-
lama 16 Tahun), disepakati Pendi-
rian Perusahaan Joint Venture
(Patungan) yang bergerak di bi-
dang suplai air yang diberi nama
PT Air Manado.
Kerjasama itu dilakukan karena
PDAM Manado terus mengalami
kerugian, tercatat utang PDAM ke-
pada pemerintah pusat lebih dari
Rp 99 M.
Berdasarkan pasal 11 (f) dalam
butir perjanjian tersebut bahwa PT
Air Manado seharusnya mengam-
bil alih kewajiban PDAM namun
hal itu tidak dilaksanakan, kemu-
dian terjadi addendum tanggal
10 Januari 2007 dimana terdapat
klausul yang menyatakan bahwa
PT Air Manado tidak berkewajiban
menanggung beban utang PDAM
Manado.
Hal itu jelas merugikan pemer-
intah Kota Manado karena harus
menanggung beban pembayaran
utang ke pemerintah pusat.
Selain tidak melaksanakan ke-
wajibanmenanggungutangPDAM
Manado juga terdapat sejumlah
permasalahan diantaranya, PT
Air Manado kurang menyetorkan
dana kontribusi kepada Pemerin-
tah Kota sebesar Rp 3 M, kualitas
air belum memenuhi standar kes-
ehatan Serta
terdapat 290.048 jiwa pen-
duduk kota Manado belum menda-
patkan pelayanan air bersih.
Humas PT Air Manado, Josua
Rantung saat dikonfirmasi men-
jelaskan bahwa seluruh persoalan
sedang dalam proses penyelesa-
ian, "segera kami perbaiki agar
keberadaan PT Air Manado bisa
bermanfaat untuk masyarakat,"
katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Pelopor Angkatan Muda Indonesia
(PAMI) Sulawesi Utara, Jeffrey So-
rongan saat ditemui SKOR menga-
takan, ”perusahaan pimpinan Otn-
iel Kojansow ini tidak bermanfaat
bagi warga”.
Jeffry menambahkan, " Ker-
jasama itu tidak menguntungkan
Pemkot dan masyarakat, wajar
saja jika ada pihak yang menuntut
keberadaan PT Air Manado ditin-
jau kembali”, tegasnya.
■Arham Licin/S10
SKOR, Manado-Sulut
Kerjasama
pemerintah dan
swasta diharapkan
mampu meningkatkan
pendapatan daerah
dan kesejahteraan
masyarakat namun
hal berbeda terjadi di
Kota Manado, Prov.
Sulawesi Utara.
SKOR, Muba-Sumsel
emerintah Kabupaten Musi Banyua-
sin (Muba), Sumatera Selatan meru-
pakan salah satu daerah yang serius
mengupayakan program listrik
masuk desa agar seluruh
masyarakatnya mendapatkan pelayanan listrik.
Guna mensukseskan Program tersebut, mela-
lui APBD 2014 Pemkab menyiapkan anggaran
hingga Puluhan Miliar Rupiah, Dinas Pertamban-
gan dan Energi (Distamben) Muba sebagai pelak-
sana pemegang komitmen pembangunan Jarin-
gan Listrik Pedesaan.
Dugaan maraknya manipulasi dan pungli
pada kegiatan tersebut santer terdengar dari
masyarakat dan aktivis LSM, Kepala Dinas Per-
tambangan dan Energi Muba, Zulfakar tidak da-
pat ditemui untuk dimintai tanggapannya.
Pembangunan Jaringan listrik pedesaan den-
gan anggaran Miliaran Rupiah itu yakni di Desa
Toman, Village XIII, Talang Jemair, Dusun Sido-
moro, Bukit Lintang, Linggosari, Talang Sungai
Labi Kayuare, Sungai Labi Bailangu, Dusun Muara
Padang, Kampung Selarai, Dusun Talang Rejo,
Desa Suka Jaya, Desa Pinang Banjar dan puluhan
desa lainnya.
Terkait dugaan penyimpangan, Aktivis LSM
Satukan Pendapat Demi Keadilan Rakyat (SPDKR)
Muba, MO Sumardi “Oyok” mengatakan, “patut
diduga jika pelaksanaan Program Listrik Masuk
Desa oleh Distamben Muba sarat dengan KKN”.
katanya.
Oyok menambahkan, “pada pembangunan
Jaringan listrik di Desa Macang Sakti, Kecamatan
SKOR, Muba-Sumsel
Program Satu Miliar Alokasi Dana Desa/Ke-
lurahan (ADD) merupakan program andalan di
Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang pelaksa-
naanya telah melalui tahap II namun perlu penga-
wasan agar tidak terjadi penyimpangan.
Ketua Aliansi LSM Muba, Drs. M. Nuh Soleh
mengatakan bahwa program 1 Miliar/Desa itu
merupakan program uji nyali bagi para kades,
“saya telah melaporkan sejumlah pengaduan
masyarakat terkait dugaan penyimpangan ADD”,
tegasnya.
Tokoh LSM yang terkenal vokal ini juga men-
gatakan jika pihaknya telah menurunkan tim ke
seluruh kecamatan untuk mengecek pelaksanaan
program ADD, “saat ini, pungli menjadi keluhan
Kepala Desa/Lurah dari oknum pejabat”, katanya.
Senada dengan pernyataan tokoh masyarakat,
MO. Sumardi (Oyok), ”pelaksanaan ADDK di se-
jumlah Desa telah rampung namun realisasinya
masih banyak
yang amburadul”,
ungkapnya.
Lebih lanjut
Oyok menegaskan
bahwa pelaksan-
aan ADDK dinilai
tidak tepat sasa-
ran, “sudah ada
warga yang me-
laporkan masalah
itu dan akan kita
kawal ke ranah hu-
kum.” ■F.972/S10
Batang Hari Leko dengan anggaran sebesar Rp 7
Miliar namun kondisi tiang listriknya saat ini su-
dah ada yang roboh bahkan kabel jaringan listrik
ada yang tidak terpasang.
Saat pemasangan jaringan listrik di desa itu,
lanjut Oyok “Kadis Tamben Muba, Zulfakar turun
langsung ke lapangan dan mengatakan bahwa
pada tahun 2014, Desa Macang Sakti akan dialiri
jaringan listirik namun hingga kini belum terlak-
sana,” tukasnya.
Pihak Distamben belum memberikan tangga-
pan atas surat konfirmasi Biro SKOR Muba hing-
ga berita ini ditulis, ”Kepala Dinas sedang dinas
luar”, kata salah seorang Pegawai Distamben den-
gan gugup. ■Yudi F/S10

ondisi 5 mobil dinas opera-
sional Setwan Kota Bekasi
yang tidak terawat terse-
but adalah hasil pen-
gadaan tahun anggaran
2010, “melihat tahunkeluarannya, mo-
bil tersebut harusnya masih sangat
layak digunakan tapi harus mangkrak
karena tidak ada perhatian pengguna
barang,” kata seorang staf DPRD yang
meminta namanya tidak disebutkan.
Senada dengan penjelasan Ketua
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota
Bekasi, H. Tumai, SE. saat ditemui
skornews bahwa Mobil dinas tersebut
masih memiliki kondisi yang cukup
baik karena setiap tahun anggaran un-
tuk perawatan mobil tersebut sudah
dianggarkan. “Dari tahun 2014 - 2015
memang ada sedikit penurunan sekitar
40% untuk anggaran Sekretariat DPRD
Kota Bekasi jika dibandingkan dengan
tahun anggaran sebelumnya,” terang-
nya.
Politisi PDIP itu menambahkan, Se-
kwan DPRD Kota Bekasi harus segera
memperbaiki mobdin tersebut atau
mengirim surat ke Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Bekasi guna melaporkan hal itu,
“Mobil itu kan masih belum tua usian-
ya jadi ya harus segera diperbaiki agar
bisa digunakan kembali,” tukasnya.
Pantauan wartawan SKOR di loka-
si, mobil dinas itu masih mangkrak di
halaman Masjid DPRD Kota Bekasi, 2
Mobdin KIA Pregio (B 2876 YQ dan B
2514 YQ), Suzuki Carry (B 1475 YQ) dan
2 Toyota Kijang (B 1065 YQ dan B 2665
YQ).
Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yayan Y.,
S.Sos mengatakan setiap mobil dinas
yang berada di Kota Bekasi merupakan
aset daerah yang dikelola oleh BPKAD,
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang menggunakan aset daerah adalah
pengguna dan penanggungjawab.
“Berbicara aset, BPKAD itu memiliki
tupoksi untuk mengelola keuangan dan
aset daerah, betul mobil itu juga masuk
ke aset kita (Pemkot Bekasi) cuma di
setiap SKPD ada yang namanya Kepala
SKOR, Kota Bekasi
Meski pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk per-
awatan kendaraan dinas namun masih terdapat sedikitnya
Lima Mobil Dinas (Mobdin) pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi
terpaksa mangkrak (rusak berat, red) di halaman Masjid DPRD
Kota Bekasi.
SKPD sebagai pengguna dan penang-
gungjawab aset tersebut,” terangnya
saat ditemui di ruang kerjanya, pekan
lalu.
Menurut Yayan, seharusnya SKPD
yang bersangkutan mengirimkan su-
rat kepada BPKAD jika ada mobil di-
nas yang rusak atau tidak layak pakai,
“sampai saat ini kita belum mendapat-
kan surat dari Sekwan terkait adanya
mobil dinas yang rusak”.
Sebelumnya BPKAD sudah menge-
luarkan surat edaran kepada seluruh
SKPD Kota Bekasi untuk membuat lapo-
ran ke BPKAD jika ada aset daerah di
wilayah kerjanya yang sudah tidak ter-
pakai atau rusak.
Hingga berita ini ditulis, Sekwan
DPRD Kota Bekasi, Edi Rosadi belum da-
pat dimintai tanggapannya. ■Alfi/S10
erdasarkan informasi dan
pantauan Skor di Rusuna-
wa Penjaringan Jakarta
Utara, khususnya blok E, F
dan G kondisinya kumuh
dan terkesan tidak terawat, tangga
jalan menuju lantai atas mulai rapuh
dan hampir roboh, selain itu pagar
sudah berkarat serta tidak adanya la-
han parkir motor yang layak.
Salah seorang penghuni Rusun
Penjaringan, Sumarno mengungkap-
kan sejak dibangun belum pernah
ada pemeliharaan dan perawatan
fasilitas dari Unit Pengelola Rumah
Susun Wilayah I Jakarta.
“Selama 30 tahun belum ada per-
baikan fasilitas dari Dinas Peruma-
han” ujar Sumarno kepada Skor saat
ditemui di Rusun Penjaringan beber-
apa waktu lalu.
Lebih lanjut, Sumarno menga-
takan selama ini perbaikan rumah
susun sewa sederhana itu dilakukan
atas inisiatif sendiri para warga pen-
ghuni.
Demi mendapatkan suasana ru-
mah susun yang layak huni, warga
mengharapkan adanya perhatian dari
pihak pengelola rumah susun, sesuai
dengan Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta No-
mor 143 tahun 2010 tentang pemben-
tukan dan tata kerja unit pengelola
rumah susun.
Dalam Peraturan Gubenur itu, dis-
ebutkan salah satu fungsi Unit Pen-
gelola Rumah Susun adalah terkait
pemeliharaan dan perawatan, keber-
sihan keindahan dan keamanan ling-
kungan rumah susun.
Rusunawa penjaringan terletak
di Jalan Tanah Pasir Kelurahan Pen-
jaringan, Kecamatan Penjaringan,
SKOR, Jakarta
Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) di Jakarta
sangat memprihatinkan.
Selain dugaan adanya
penyelewengan dana
sewa penghuni yang
dilakukan oknum pen-
gelola, beberapa Rusun
juga tidak mendapat
perhatian pemeliharaan
fasilitas dari pemerintah
provinsi DKI Jakarta.
Jakarta Utara. Rusanawa itu dikelola
Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS)
Wilayah I, terdiri dari 1.752 unit yang
terbagi dalam 17 blok serta dihuni
ribuan Kepala Keluarga.
Harga sewa Rusunawa di Penjarin-
gan beraneka ragam tergantung pada
tipe dan lamanya sekitar Rp. 30.000
sampai Rp. 100.000 per bulan, harga
sewa itu dipungut oleh pengelola ke-
mudian disetorkan ke rekening kas
daerah.
Namun, sebagaimana berita yang
dirilis Skor pada edisi sebelumnya,
Dana sewa rumah susun yang sehar-
usnya masuk ke rekening pemerintah
daerah itu justru diselewengkan ok-
num pengelola dan tidak disetorkan
ke kas daerah Pemerintah DKI Jakarta
sehingga mengakibatkan kerugian
keuangan daerah hingga miliaran ru-
piah.
Penyelewengan dana sewa Rusu-
nawa itu diduga dilakukan oleh tiga
Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS)
yakni UPRS I, II, dan III pada tahun
anggaran 2013 lalu.
Skor telah mengirim surat per-
mintaan klarifikasi kepada dinas Pe-
rumahan Provinsi DKI Jakarta, serta
masing masing UPRS I, II, dan III, na-
mun hingga berita ini ditulis Skor be-
lum menerima penjelasan dari pihak
terkait. ■Tirta/S-02

egiatan tersebut dilak-
sanakan untuk member-
ikan legitimasi formal
terhadap Koperasi Pe-
muda Wirausahawan In-
donesia (KOPWINDO) yang telah dis-
epakati melalui Lokakarya beberapa
waktu lalu.
Pada rapat keanggotaan ini juga
memilih Ketua untuk masa jabatan
periode Tahun 2015-2019 sekaligus
membentuk Pengurus dan Pengawas-
nya.
Ketua Panitia penyelenggara keg-
iatan, Andis Amir yang juga sebagai
Ketua GMNI Maros mengungkapkan
bahwa deklarasi dan pembentukan
koperasi pemuda tersebut sebagai
wujud kecintaan pemuda maros ter-
hadap daerahnya, “kemarosan kita
akan dipertanyakan ketika kita hanya
mampu bicara tentang perubahan dan
kesejahteraan namun tidak melaku-
kan langkah nyata untuk mambantu
pemerintah dalam menghadirkan
kesejahteraan melalui pendekatan
ekonomi yang berbasis lokal maupun
modern,” terang Andis.
Koperasi Pemuda sebagai wadah
silaturrahim lintas pemuda di Maros
sekaligus ruang yang baru bagi pe-
muda untuk mengasah potensi dan
SKOR, Maros-Sulsel
Sejumlah aktivis
di Kabupaten Maros,
Sulawesi Selatan yang
merupakan jebolan
dari berbagai lembaga
kepemudaan pada
Minggu, 1 Maret 2015
menggelar deklarasi
dan Pembentukan
Koperasi Pemuda
bertempat di Warkop
89 Pettarani Maros.
jiwa kewirausahaannya, hal tersebut
disampaikan oleh Abrar S.S (Bupati
LIRA Kab. Maros) yang dalam kegia-
tan itu didaulat sebagai salah satu
Dewan Penasehat Koperasi.
“Eksisitensi Koperasi Pemuda ini
harus menjadi pilar pembangunan
ekonomi di Maros, segmen pemuda
memiliki posisi yang sangat strategis
dalam pembangunan ekonomi bang-
sa, tahun ini Indonesia sudah me-
masuki pasar bebas, apabila potensi
dan SDM pemuda hari ini tidak siap
maka yakinlah kita akan jadi budak di
Negeri sendiri,” ungkap Abrar.
Mantan Ketua Cabang PMII Maros,
Safaruddin SE menyampaikan kepada
Skornews saat ditemui usai menerima
mandat sebagai Ketua Pengawas Kop-
erasi bahwa dengan terbentuknya ko-
perasi pemuda di Maros maka peran
dan tanggung jawab pemuda akan
jauh lebih strategis bagi pembangu-
nan daerah, “Tentu hadirnya koperasi
ini sebagai lompatan pemikiran yang
tercerahkan, banggalah saya bisa
menjadi bagian dari koperasi ini kare-
na saya yakin dengan koperasi ini, pe-
muda akan menciptakan karya monu-
mental bagi pembangunan ekonomi
daerah,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir
sejumlah aktifis Maros diantaranya
Muhammad Bakri dari FRAKSI, Rizal
Pauzi Ketua IMM Maros, Aziz Ketua
Umum PB HIPMI Maros Raya, Tasmin
Lamhiong Aktifis Pemuda LIRA Maros,
Mansyur Aktifis IPNU Maros, Ambo
buat pembangunan sektor ekonomi
kabupaten maros. Ia juga berterima
kasih atas mandat anggota dan ke-
percayaan yang telah di berikan un-
tuk memimpin Kopwindo, “saya juga
sangat mengapresiasi pencalonan
Tasmin dan Abustan yang nota-bene
adalah kader saya saat menjabat Ke-
tum PB HIPMI Maros Raya periode
sebelumnya, inilah salah satu wujud
kesuksesan saya dalam memimpin
lembaga karena berhasil mencipta-
kan kader-kader pemimpin yang siap
bertarung”, ungkap Rauf.
Rauf menambahkan, “koperasi pe-
muda yang ia pimpin ini akan mem-
posisikan diri sebagai lembaga kemi-
traan Pemerintah Daerah, Provinsi,
Nasional dan Perusahaan-Perusahaan
Swasta untuk menggalakkan Gerakan
Kewirausaahaan dalam lingkungan
pemuda. Idealisme, integritas dan na-
sionalisme para aktifis terhadap daer-
ah dan Indonesia adalah modal besar
untuk menjadikan koperasi ini seba-
gai salah satu segmen pergerakan rev-
olusi dini bagi pembangunan daerah
dan bangsa di bidang perekonomian,
tidak ada pilihan lain selain Bangkit
dari Kebodohan, Ketertinggalan dan
Kemiskinan”, katanya tegas.
■FAUZI.
Aktifis LSM KAKI Maros, Iskariman
Aktifis LSM AKAR Maros dan Rauf
Mappatunru Ketua ACW (Anti Corrup-
tionWatch) Maros.
Rauf Mappatunru terpilih sebagai
Ketua KOPWINDO periode 2015-2019
dengan perolehan suara terbanyak
dan mengalahkan 2 (dua) kandidat
lainnya yaitu A. Maskur dan Abustan
Djunaidi.
Dalam sambutannya, Rauf M. men-
gatakan bahwa dalam kepemimpi-
nannya, dirinya akan mengakomodir
siapa saja yang akan bergabung demi
kemajuan koperasi dan terkhusus

SKOR, Bitung
Rumah sakit Umum Daerah
(RSUD) Bitung yang belum lama
ini berubah status menjadi Badan
LayananUmum(BLU)terusmelaku-
kan pembenahan, mulai dari pe-
layanan pasien, peningkatan mutu
tenaga dokter dan perawat sampai
pembenahan infrastruktur rumah
sakit.
Menurut Direktur RSUD Bitung,
dr. Jeaneste Watuna saat ini pe-
layanan terus ditingkatkan agar
masyarakat mendapatkan kenya-
manan saat memilih rumah sakit
ini sebagai pilihan perawatan
kesehatan mereka, "Kami terus
melakukan perbaikan seperti pe-
nambahan ruang rawat inap dan
dokter spesialis," terang Watuna.
Lebih lanjut Jeaneste Watuna
menuturkan bahwa RSUD Bitung
juga meningkatan pelayanan peng-
guna kartu BPJS, “walau masih ban-
yak kendala yang dihadapi seperti
lambatnya pengiriman obat dari
distributor".
Dokter lulusan Fakultas Kedok-
teran Universitas Sam Ratulangi
Manado ini juga minta dukungan
kepada semua pihak agar RSUD
Bitung bisa menjadi rumah sakit
kebanggaan masyarakat Kota Bi-
tung, "Rumah sakit ini adalah milik
masyarakat jadi sewajarnya pula
seluruh elemen masyarakat bisa
memberikan dukungan terhadap
kemajuan rumah sakit ini," kata dr.
Watuna kepada SKOR saat ditemui
di kantornya, RSUD Bitung Manem-
bo Nembo.
■Arham L/S10
SKOR, Pontianak-Kalbar
Sengketa antara warga dengan
PT. Duta Camindo yang terjadi sejak
2013 terkait bangunan gudang milik
PT. Duta Camindo yang dibangun di
atas tanah warga di wilayah Kelura-
han Bangka Belitung Laut, Kecamatan
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
akhirnya mencapai titik temu.
Kesepakatan antara warga den-
gan PT Duta Camindo itu dicapai se-
cara damai melalui musyawarah dan
disaksikan pejabat terkait yang dime-
diasi langsung oleh Lurah Bangka Be-
litung Laut, Ibu Lestari, di ruang ker-
janya pada Jum’at (13/02).
Pertemuan mediasi yang mem-
bahas tentang penyelesaian persen-
gketaan bangunan yang melanggar
hingga ke atas tanah warga tersebut,
akhirnya membuahkan hasil berupa
tercapainya kesepakatan secara da-
mai melalui musyawarah. Padahal,
sejak tahun 2013 Lurah Bangka Be-
litung Laut yang lama, tidak pernah
tuntas menyelesaikan masalah itu.
Mediasi tersebut dihadiri oleh
para undangan dari pihak PT. Duta
Camindo yang diwakili olehTony dan
Ase. Sedangkan dari pihak warga di-
wakili oleh Gushadin dan disaksikan
oleh Hamdan selaku Ketua RT dan
Drs. Lutfi Ramli selaku Ketua RW.
Dalam mediasi tersebut juga di-
hadiri Titin Subekti SSos MSi, selaku
Camat Pontianak Tenggara, Ahmad
Sudiantoro selaku Kabid Wastib Tata
Ruang Kota Pontianak, Barsuni se-
laku Kasi Wastib Tata Ruang Kota
Pontianak, Firayanta dari Dinas Ling-
kungan Hidup, Iwan Amryadi, Ratno
dari Babinsa, serta Herizal dari Babi-
nmas. ■Ade/Har/S10
Selain itu pelaksanaannya tidak
transparan, sehingga kuat dugaan
adanya penyelewengan dana yang
dilukukan oknum pelaksana proyek
bekerjasama dengan oknum dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten OKU se-
bagai leading sektor proyek itu.
Berdasarkan pantauan dan infor-
masi yang dihimpun SKOR di lapan-
gan, proyek pembangunan beronjong
itu dikeluhkan masyarakat setempat
karena beronjong yang dibangun
dinilai masih terlalu pendek sehingga
dikhawatirkan akan mudah ambrol,
padahal menurut warga masih bisa
lebih tinggi karena masih banyaknya
sisa kawat anyaman beronjong yang
belum dipakai. Namun yang lebih
mengecewakan warga karena sisa
kawat itu justru dibuat pagar rumah
oleh keluarga pelaksana proyek atau
pemborong.
“Sebenarnya masih ada tempat
untuk memasang beronjong untuk
meninggikan beronjong yang empat
meter lagi karena tidak setara dengan
halaman masjid. Namun belum sele-
sai pembangunan beronjong ini, jus-
tru kawat anyaman beronjong yang
masih ada dibuat pagar rumah” ujar
tokoh mayarakat Semanding yang
enggan disebut namanya.
Lebih lanjut, Dia mengungkap-
kan selama kegiatan pembangunan
berlangsung, tidak ada niat baik dari
pihak pelaksana untuk memberikan
informasi kepada warga tentang
pembiayaan yang disediakan ataupun
informasi lainnya.
”Masa proyek tidak ada papan
nama, yang dapat memberi informa-
si tentang sumber dana, nilai, serta
pelaksanaannya,” ujarnya.
Menurutnya, pihak pelaksana keg-
iatan terlalu berorientasi keuntungan
semata dan mengabaikan hak rakyat
yang juga sebagai pihak pengawas
secara tidak langsung.
“Kami selaku warga Semanding
dan sekitarnya sangat kecewa dan
juga khawatir, pemasangan bronjong
tersebut tidak akan berumur panjang
dan tidak memberi asas manfaat bagi
masyarakat. Karena pondasi beron-
jong tidak sampai dasar permukaan
tanah” tegasnya.
Terkait dengan kenyataan terse-
but, kepada SKOR warga setempat
minta, agar aparat terkait turun tan-
gan menyelesaikan pekerjaan proyek
tersebut dan jangan dikerjakan asal-
asalan lagi, karena menyangkut ke-
pentingan masyarakat.
Untuk mengkonfirmasi pihak
terkait, Skor telah mendatangi kantor
Dinas PU Cipta Karya Kabupaten OKU,
namun hingga berita ini ditulis belum
ada pejabat dinas yang memberikan
keterangan. Budi Rahayu selaku Peja-
bat Pembuat Komitmen (PPK) proyek
itu juga belum bisa ditemui.
■Tim/S10
SKOR, Baturaja-Sumsel
Proyek pembangunan beronjong untuk pengamanan
tebing sungai ogan Desa Semanding Kecamatan Pengando-
nan mendapat sorotan warga setempat. Proyek yang danan-
ya bersumber dari APBD tahun 2014 dengan pagu anggaran
800 juta itu ditengarai dilaksanakan asal-asalan, amburadul
tanpa RAB.

ari pantauan SKOR, PT Gas-
mindo Utama melakukan
pengerukan bibir pantai sepa-
njang kurang lebih 200 meter di Kelu-
rahan Wangurer untuk membuka
jalur kapal muatan tabung gas elpiji.
PT Gasmindo Utama sebagai stasi-
un pengisian dan pengangkutan elpiji
khusus ini, diduga tidak memiliki izin
dari instansi terkait termasuk BLH
Kota Bitung.
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kota Bitung, Jefry Wowiling saat
dikonfirmasi SKOR mengatakan jika
sejak awal BLH tidak mengetahui keg-
iatan PT Gasmindo, "Kami baru tahu
dari wartawan dan langsung kami
tindaklanjuti dengan menurunkan
tim," jelas Wowiling.
Saat hearing bersama Dewan Per-
wakilan Rakyat Kota Bitung beberapa
waktu lalu, diketahui PT Gasmindo
tidak pernah mengurus izin ke BLH,
SKOR, Bitung-Sulut
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ta-
hun ini, pelabuhan Samudera Bitung merupakan
salah satu pelabuhan yang diprioritaskan men-
jadi pelabuhan Internasional di Kawasan Timur
Indonesia namun sungguh ironis melihat situasi
“carut marut” bongkar muat di pelabuhan terbe-
sar di Sulawesi Utara ini.
Meski banyak Perusahan Bongkar Muat (PBM)
yang terdaftar di Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Bitung
namun hampir semua PBM tersebut “mati suri”
akibat tidak mendapat pekerjaan bongkar muat,
berhubung pihak Pelindo telah memonopoli se-
luruh bisnis bongkar muat di area pelabuhan
Samudera Bitung.
Menurut sejumlah aktivis LSM bahwa aktifi-
tas perusahaan bongkar muat Pelindo telah me-
matikan perusahaan bongkar muat yang selama
ini mengais rezeki di kawasan pelabuhan Bitung.
"Pihak Pelindo sudah menguasai hampir semua
SKOR, Oku timur-Sumsel
Pemerintah Kabupaten OKU Timur
(OKUT), tanggal 27 Januari 2015 lalu melaku-
kan pencarian perdana dana bantuan Stimulan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa
(SPPIDES) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
325 desa dan 7 kelurahan di Bumi Sebiduk Se-
haluan.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pember-
dayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten
OKU Timur, Idrus Musa melalui Kepala Bidang
(Kabid) Usaha Ekonomi Desa (UED), Drs. Sole-
han MM, pekan lalu.
“Untuk 53 desa dan 7 kelurahan SPPIDES
yang tersebar di 5 kecamatan mendapat Rp100
juta,
dengan total alokasi dana sebesar Rp
6,3miliar. Sedangkan ADD bervariasi antara Rp
42 juta sampai Rp 65 juta perdesa dengan to-
tal Rp 3,5miliar,” jelasnya.
Sementara Pada acara penyerahan perdana
dana tersebut, Bupati OKU Timur H Herman
Deru dalam sambutanya menharapkan agar
program itu benar-benar berjalan sesuai den-
gan peruntukannya. Selain itu Herman juga
mengatakan Program SPPIDES yang merupak-
an satu-satunya di Indonesia itu, akan diawasi
secara ketat dan dievaluasi secara transparan.
“Kita bagi zona pertama, di 5 kecamatan
dan seterusnya kecamatan yang lain. Harapan
kita dana SPPIDES tersebut dapat diperguna-
kan dengan sebaik-baiknya untuk pemban-
gunan lebih khususnya diprioritaskan untuk
pembangunan jalan cor beton,” tegas Her-
man.
Sementara untuk ADD, Herman menye-
butkan dana itu digunakan untuk keperluan
lainnya seperti penghijauan, keamanan, PKK,
Karang Taruna ADM dan Linmas Desa, posyan-
du serta infrastruktur di tiap-tiap desa.
■Asni/S10
SKOR, Bitung-Sulut
Badan Lingkngan
Hidup (BLH) Kota Bitung
dinilai lamban merespon
pengaduan masyarakat
terkait perusakan
lingkungan oleh para
pengusaha yang merusak
struktur pantai.
"Kami baru melaporkan tindakan
tersebut kepada Lurah Wangurer dan
kami tidak tahu jika itu butuh izin
dari BLH karena pengerukan itu han-
ya bersifat sementara, setelah mem-
bongkar muatan maka kami akan
segera menutup kembali galian itu,"
jelas Pimpinan PT Gasmindo Utama,
Ridwan.
Dikonfirmasi terkait tindak lan-
jut temuan tim BLH, Kepala Bidang
Pengawasan dan Hukum BLH Kota
Bitung, Meyer Parapaga mengatakan
bahwa PT Gasmindo sudah melaku-
kan pengurusan izin dan sekarang
masih dalam proses.
Salah seorang warga Bitung men-
gatakan jika kejadian seperti ini sudah
sering terjadi dan baru direspon jika
sudah ramai dibicarakan, termasuk
kasus debu batubara milik salah satu
perusahaan di bilangan Madidir.
"Sepertinya pihak BLH tutup mata
dengan persoalan sini, respon mer-
eka sangat lamban bahkan terkesan
dibiarkan," ujar warga yang meminta
identitasnya tidak disebutkan.
"Kami tidak memiliki personil yang
banyak, kami butuh masyarakat, LSM
dan Pers untuk turut mengontrol dan
membantu memberikan laporan ke-
pada kami," kelit pihak BLH.
■Arham L/S10
jasa bongkar muat, kalaupun ada kerjaan mesti
membayar ke Pelindo," jelas Hasan Suga.
Menanggapi pemberitaan media yang me-
nyudutkan pihak Pelindo, Humas Pelindo Bitung,
Bung Theo (sapaan akrab, red) menampik, “pelin-
do tidak memonopoli jasa bongkar muat tapi PBM
itu kebanyakan tidak punya modal sesuai dengan
aturan yang berlaku,” jelasnya.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Bitung, Abdul Azis
Ketika dikonfirmasi SKOR mengatakan jika tidak
boleh ada yang melakukan monopoli di pelabu-
han. " jika Pelindo ketahuan memonopoli, kami
sebagai regulator akan memberikan teguran dan
tidak akan dibiarkan," tegas Azis.
"Namun PBM yang lain juga harus berbenah
karena dalam waktu dekat ini kami akan mendata
kembali semua PBM yang ada," lanjut Azis.
■Arham L/S10

Hal itu diungkapkan oleh Rauf
Mappatunru Ketua ACW (Anti Cor-
ruption Watch) Kab. Maros yang
ditemui Skor di Buana Cafe Senin 2
Maret 2015
Rauf menuturkan sejak Hatta
Rahman memimpin maros memang
ada sisi-sisi lain yang harus tetap
diacungi jempol, seperti pengelo-
laan keuangan daerah dan admin-
istrasi yang sudah cukup bagus, se-
lain itu pembangunan infrastruktur
jalan dan sarana umum yang mulai
menyentuh kawasan desa dan pen-
ganugerahan piala adipura pertama
dari pusat yang sontak membuat
rakyat maros terkagum-kagum.
Namun ironi sebagai daerah
yang memiliki kekayaan alam yang
melimpah ruah, hamparan gunung
karst, lahan perkebunan dan perta-
nian yang luas tetapi pertumbuhan
ekonomi kaum desa masih jauh dari
klaim kesejahteraan, kemiskinan
dan pengangguran yang belum lu-
put dari mata dan SDM yang belum
memadai.
Kondisi itu, lanjut Rauf men-
dorong dirinya angkat bicara guna
membuka mata hati masyarakat Ma-
ros dan lebih terkhusus kepada Ba-
pak Bupati Maros agar mengevaluasi
diri dan pemerintahannya sehingga
dapat dipertanggung jawabkan dih-
adapan rakyat maros.
Menjelang pemilihan kepala daer-
ah serentak, maros adalah salah satu
kabupaten yang akan ikut melak-
sanakan perhelatan tersebut, pesta
demokrasi yang sudah dianggap
tabuh oleh sebagaian masyarakat,
pasalnya momentum itu kerap di-
jadikan sebagai ajang obral janji-janji
manis tapi tak dapat direalisasikan.
Lebih jauh, aktifis muda itu me-
nyebutkan rakyat Maros hari ini seo-
lah sudah apatis karena eksisitensin-
ya hanya dijadikan objek untuk
prilaku buruk politik, kemiskinan
dan penindasan yang sudah men-
jadi realitas pahit yang tak berujung
selalu dijadikan alat politik untuk
mendulang suara rakyat sebanyak-
banyaknya demi menjadi pemenang
penerima mandat rakyat.
“Momentum Pilkada itu hanya di-
jadikan sebagai ajang membohongi
rakyat, memberikan janji manis
tetapi dalam aktualisasi kebijakan
tidak sedikit yang bertentangan den-
gan kepentingan rakyat” tegas Rauf
Rauf mengakui, maros kini jauh
dari daerah yang berdaulat, kekayaan
alam yang dimiliki perlahan dikeruk
oleh kaum investor, PT. Semen Bo-
sowa Maros adalah wujud ketidak-
berpihakannya kebijakan penguasa
terhadap rakyat maros, milyaran ke-
untungan perusahaan tersebut dari
hasil produksi semen yang dikanton-
gi setiap tahunnya oleh Bapak Aksa
Mahmud tapi masyarakat pribumi
yang terkena langsung dampak debu
dan peledakannya hanya mendap-
atkan kompensasi perusahaan/CSR
yang tidak berimbang karena regu-
lasinya yang tidak jelas dan sangat
ditutup-tutupi pihak manajemen.
Selain itu, lanjut Rauf padi dan
tanaman perkebunan rusak secara
perlahan sehingga tidak salah apa-
bila dirinya bertanya mana keber-
pihakan Bupati Maros dalam kasus
tersebut.
Hal lain yang diungakapkan Rauf
sebagai bukti kegagalan Hatta Rah-
man adalah tentang sumber mata
air Lekopancing yang merupakan
kekayaan maros sebagai pemberian
Tuhan untuk dipergunakan rakyat
maros yang daeranya kering setiap
musim kemarau tiba.
“ini harus diperjuangkan oleh be-
liau agar dikembalikan kepada ma-
ros yang selama ini diduduki oleh
Makassar, Bupati Maros seharusnya
lebih mencintai maros dan rakyatnya
karena beliau memang putra maros
asli” sebutnya.
Jika dievaluasi lebih dalam, lanjut
Rauf maka akan semakin terang dug-
aan kegagalan Hatta Rahman dalam
memimpin Kabupaten Maros.
Seperti halnya kehadiran PT. Cons
Maros South Sulawesi Mine perusa-
haan semen asal china yang seka-
rang sudah mengantongi IUP dari
Kementerian ESDM.
“Sangat disayangkan karena
rakyat sebagai pemberi mandat be-
liau tapi tidak mendapatkan ekspos
dari Bupati sebelum menerbitkan
WIUP dan Rekomendasi, padahal
beliau sangat paham bahwa hal
tersebut adalah perintah UU, jelas
suatu pelanggaran yang tidak boleh
ditoleransi sebab berpotensi terjadi
praktik transaksional dan gratifikasi”
tegasnya
“Kehadiran semen china di Ma-
ros hanyalah masalah baru yang
akan dipikul berat masyarakat dan
SKOR, Maros-Sulsel
Kepemimpinan Ir. H. M. Hatta Rahman
MM sebagai Bupati Maros sisa hitung bulan,
selama 4 tahun lebih beliau menjabat
ada beberapa pekerjaan rumah yang
tidak dapat diselesaikan dengan baik
malah meninggalkan warisan buruk bagi
pemimpin maros yang akan datang.
generasi yang akan datang, kapasi-
tas produksi yang jauh lebih besar
dibanding semen bosowa dan tekh-
nologi yang lebih canggih diguna-
kan adalah suatu gambaran bahwa
rakyat maros hanya akan jadi budak
dan buruh karena SDM yang dimiliki
maros belum mampu menjadi opera-
tor alat-alat modern” ketus Rauf
Eksistensi perusahaan semen
bosowa dan semen china di maros,
lanjut Rauf memiliki kaitan yang
erat, sama-sama merampas kedaula-
tan rakyat, merusak mahkota alam
yang lebih dikenal dengan karstnya
dan hanya mematikan pertanian dan
Perkebunan rakyat.
Sementara pembangunan Pelabu-
han Pelelangan Ikan (PPI) yang se-
mentara dibangun di Desa Bonto
Bahari, Kec. Bontoa ditengarai bukan
untuk pelabuhan ikan tetapi peman-
faatannya pada akhirnya akan dis-
ewakelolakan kepada swasta.
“PPI itu juga saya menduga akan
dimanfaatkan untuk sarana trans-
portasi laut distribusi semen cina”
imbuhnya.
Sederet masalah itu, lanjut Rauf
mengindikasikan Hatta Rahman
tidak berpihak kepada rakyat Ma-
ros secara umum, untuk itu Rauf
meminta agar Hatta Rahman segera
mengundurkan diri dari jabatan Bu-
pati Maros jika tidak mau membuka
selebar-lebarnya perihal masuknya
semen china, pelabuhan bonto ba-
hari dan memperjuangkan hak-hak
masyarakat civil yang tidak diberi-
kan oleh pihak manajemen semen
bosowa.
“Selebihnya harus dijelaskan ba-
gaimana nasib para petani, pengang-
guran, buruh dan generasi muda
yang ingin bersekolah tinggi menja-
di ahli tapi tidak memiliki biaya yang
cukup” Pungkasnya. ■Aziz

14Edisi ke-30/Tahun IV/Maret 2015
nformasi yang berhasil dihimpun
terkait mekanisme pemberian BKK,
bahwa Proposal diajuakan oleh Desa
hingga Dua kali, pertama proposal
awal dan kedua setelah desa yang
bersangkutan telah mendapatkan nilai
pagu “mau diapakan dana itu, itu baru
final,” kata sumber skor.
Pemberitaan SKOR
sebelumnya yang
menyoroti du-
gaan adanya
arahan Bupa-
ti Bandung,
Dadang M.
Naser terkait
b e s a r a n
pagu dan
desa pen-
erima Ban-
tuan Keuangan
Khusus (BKK) tahun
angaran 2013 jelas berten-
tangan dengan aturan pe-
rundang-undangan.
Hal sama terjadi pada carut
marutnya penyelesaian pembangunan
Plaza kesenian Tahun anggaran 2014
yang diduga sarat korupsi. Pasalnya, Di-
nas Pendidikan Kab. Bandung melakukan
Free Hand Over (PHO) padahal prestasi
pekerjaan masih sekitar 50%. PHO terse-
but hanya akal-akalan Penguasa dan Peng-
guna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Ang-
garan (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Konsultan dan Kontraktor pelaksana
pekerjaan yang diduga berkonspirasi un-
SKOR, Kab. Bandung
Besaran Bantuan Keuan-
gan Khusus (BKK) kepada
setiap desa yang bersumber
dari retribusi dan pajak daer-
ah tidak dapat diarahkan
oleh oknum pejabat karena
besarnya anggaran/desa
berdasarkan rumus jumlah
penduduk, luas wilayah,
jumlah rumah tangga miskin
serta mempertimbangan le-
tak georafis dan persentase
kepatutan membayar pajak,
“ga benar itu ada yang arah-
kan karena ada rumusnya”,
kata seorang pejabat lingkup
Pemkab Bandung.
tuk melakukan korupsi “Berjamaah”.
Korupsi di daerah terus “mewabah”,
koruptor kampung makin berani meny-
alahgunakan APBD/APBN.
Hal itu senada dengan ha-
sil survei yang dirilis ICW
pada semester 1 Tahun
2014 bahwa aktor yang
paling banyak ditetap-
kan tersangka pelaku
korupsi adalah pejabat di
daerah, sebanyak 205 ka-
sus.
Diduga masih
banyak pelaku ko-
rupsi yang belum
terungkap, pen-
egak hukum harus
lebih lincah membidik para
koruptor kampung yang terus
menjajah kesejahteraan rakyat,
“Kabupaten Bandung, Prov Jabar
diharapkan jadi perhatian KPK, Ke-
jaksaan dan Polisi”, kata aktivis Lem-
baga Informant Korupsi, Awie.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Bu-
pati Bandung, Dadang M. Naser menga-
takan, ”Haturan, untuk respon tanggapan
pemberitaan tabloid SKOR, saya persilah-
kan koordinasi dengan kabag humas dan
Dinas terkait, mohon maklum, hatur nu-
hun,” kata Bupati melalui pesan singkat
kepada skor.
Hingga berita ini ditulis, Kabag Hu-
mas dan TU Pimpinan serta Pihak Dinas
Pendidikan Kab. Bandung tidak bersedia
memberikan tanggapan. ■Rd.S01

15Edisi ke-30/Tahun IV/Maret 2015
arget produksi pelaksana tugas pengadaan lebih rendah dari volume
pengadaan Pupuk Urea bersubsidi sesuai Permentan, akibat dari
kurangnya produksi tersebut maka diminta bantuan pasokan dari
perusahaan lain yang harganya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pengadaan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009, dibayarkan Tahun
2011 dan hingga kini Pemerintah masih berutang lebih dari Rp 1 Triliun.
Public Service Obligation (PSO) = Penunjukan lang-
sung pelaksana tugas pengadaan.
Pelaksana PSO adalah PT Pupuk Sriwijaya (Holding).
Anak Perusahan PT Pupuk Sriwijaya adalah PT PSP, PT
PKT, PT PIM, PT PK,PT PG.
Beberapa Pejabat Tinggi Kementan adalah Komisaris
di sejumlah Perusahaan tersebut.
1. HPP PSP,PIM,PKT = Rp 2.812.268,63/Ton
2. HPP Riil PT PSP = Rp 2.605.057,46/Ton
3. Selisih HPP = Rp 207.211,17/Ton
4. HET = Rp 1.600.000/Ton
5. Realisasi volume Pengadaan = Kg 1.764.248.768
6. Nilai Subsidi dengan HPP PSP,PIM,PKT = Rp 1.212.268/Ton
7. Nilai Subsidi dengan HPP Riil PT PSP = Rp 1.005.057/Ton
8. Tagihan Subsisdi dengan HPP PSP,PIM,PKT = Rp 2.138.743.436.963
9. Tagihan Subsisdi dengan HPP Riil PT PSP = Rp 1.773.171.385.574
10. Selisih = Rp 365.572.051.388 (Pemborosan Uang Negara)
Jika target produksi pupuk bersubsidi PT PSP kurang dari
Volume yang diadakan, mengapa ditunjuk sebagai pelak-
sana PSO. Apakah disengaja...?!
Ikuti Ulasannya Edisi Mendatang..!!!

enyelewengan dana itu
merupakan temuan BPK
Perwakilan Sumsel pada
pemeriksaan PDTT (Pemer-
iksaan dengan tujuan ter-
tentu) non tematik atas Operasional
PT Petro Muba dan anak perusahaan-
nya pada tahun anggaran 2013 dan
2014 (semester I).
Demikian dikemukakan Kepala
BPK Perwakilan Sumsel, I Gede Kasta-
wa, dalam Media Workshop Ekspose
LHP Semester II tahun anggaran 2014,
di Aula BPK Sumsel, beberapa waktu
lalu.
Gede Kastawa menguraikan pe-
nyelewengan dana itu diantaranya
terdapat pada penyertaan modal
Pemkab Muba yang belum ditetapkan
landasan Peraturan Daerahnya sebe-
sar Rp 8,2 miliar.
Selain itu pencairan dana tak ses-
uai ketentuan sebesar Rp 1,2 miliar,
dan saham yang tidak tercatat pada
LK Petro Muba Rp 2,5 miliar, serta pe-
nyertaan modal belum dapat diyakini
kebenarannya sebesar Rp 1,5 miliar,
kemudian kelebihan pembayaran ke
PLN mencapai Rp 1,4 miliar, dan pa-
jak belum disetor Rp 459 juta.
Menurutnya, pengelolaan dana di
Petro Muba memang relatif sangat
buruk karena Petro Muba sebagai
holding (induk perusahan) kini tak
ada aktivitas apa-apa. Bahkan, pimpi-
nannya pun sudah tidak bekerja aktif
lagi.
“Saat pemeriksaan auditor kami
cukup sulit menemukan keberadaan
pimpinan perusahaan ini. Padahal,
kita lihat pemda mendorong opera-
sional Petro Muba, namun hasilnya
masih kurang maksimal” jelasnya.
Gede Kastawa menambahkan, dari
pokok temuan yang ada itu, pihaknya
merekomendasikan pada pihak Ins-
pektorat Daerah untuk menelusuri
lebih lanjut, mengenai saham-saham
dan akte pendirian perusahaan terse-
but. “Karena dinilai sangat rawan,
jika pada BUMD ini ada saham-saham
yang tidak dilaporkan dalam laporan
keuangannya. Makanya kita minta
Inpektorat melakukan penelusuran.
Harus diingat ini sangat rawan peny-
impangan,” tegasnya.
Ketua Aliansi LSM Kab Muba, Drs
M Nuh Soleh mengatakan, pihaknya
tengah menelusuri adanya dugaan
penyimpangan dana miliaran rupiah
atas operasional PT Petro Muba dan
anak perusahaannya pada tahun 2013
dan 2014. “Saat ini, sedang dilakukan
pemantauan, bahkan beberapa tim
sudah diturunkan untuk melakukan
investigasi,” tambahnya.
Lebih lanjut M Nuh Soleh men-
egaskan, jika benar terdapat peny-
impangan yang merugikan Negara,
kita akan segera melaporkan ke pihak
penegak hukum. “Dan jika memang
tidak menguntungkan bagi Pem-
kab Muba, Petro Muba itu sebaiknya
dibubarkan saja,” tegasnya.
Pendapat senada juga disampai-
kan Anggota Komisi II dari Fraksi
PDI-P Kab Muba, H Ismail. “Kami su-
dah mendengar adanya pemberitaan
tentang temuan BPK atas dugaan
penyimpangan pada PT Petro Muba.
Kami juga tidak tinggal diam atas
permasalahan itu, apalagi menyang-
kut masalah penyelamatan uang
Negara. Artinya, itu kan uang rakyat
juga,” katanya.
Ismail juga setuju atas ide mem-
bubarkan PT Petro apabila tidak mem-
berikan nilai tambah atas Pendapatan
Asli Daerah (PAD).
“Saya sepakat kalau itu dibubar-
kan saja. “Karena selama ini, Badan
Usaha Milik Daerah yang kita bang-
gakan itu, ternyata hanya menjadi
beban APBD dan tidak ada hasil sama
sekali,” ujar Ismal.
Petro Muba merupakan perusa-
haan yang didirikan Pemerintah Ka-
bupaten Musi Banyuasin yang memi-
liki sejumlah anak perusahaan yakni
PT Muba Link, PT Muba Sarana, PT
Muba Elektrik Power dan PT Kilang
Muba. ■Yudi/S10
Pembayaran kepada H. Ken-
dar Ali terpaksa ditunda pihak Dinas
Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta kar-
ena ada pihak lain yang mengklaim
sebagai pemilik lahan tersebut, Dinas
PU berjanji segera melakukan pemba-
yaran ganti rugi jika status kepemi-
likan tanah telah memiliki kepastian
hukum.
Setelah sengketa dimenang-
kan pihak H. Kendar Ali dan telah
berkekuatan hukum tetap (Incrach)
berdasarkan putusan Mahkamah
Agung, pembayaran ganti rugi tak
kunjung direalisasikan dan Dinas PU
terkesan sengaja menghambat.
Kesal karena tak unjung dibayar,
keluarga H. Kendar melakukan aksi
pemblokiran jalan di atas lahan terse-
but pada Selasa (25/02/2015) lalu, aksi
itu berlangsung selama Dua Jam dan
menimbulkan kemacetan yang cukup
parah hingga pihak kepolisian terpak-
sa melakukan pengalihan jalan.
Salah seorang ahli waris, H. Nimar
mengatakan jika tanah tersebut mi-
lik Diun Bin Kusin yang dibeli oleh H.
Kendar Ali (Alm) pada Tanggal, 12 Jan-
uari 1983 dengan nomor: 377/12/1983
dihadapan camat Cakung selaku PPAT
wilayah Cakung dengan luas lebih
kurang 1000 M².
“Sekitar tahun 1997 dengan SK Gu-
bernur DKI Jakarta Nomor: 437/1996
Tanggal, 6 Maret 1996, Dinas PU DKI
Jakarta melakukan pembangunan
jalan di Sentra Primer Pulo Gebang
hingga Bojong Rangkong,” jelas H.
Nimar saat ditemui di lokasi.
SKOR, Muba-Sumsel
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera
Selatan mengungkapkan pengelolaan keuangan Perusa-
haan Daerah PT Petro Muba sangat buruk, akibatnya terda-
pat penyelewengan dana operasional perusahaan pada pe-
riode 2013-2014 yang mencapai Rp. 14 miliar.
SKOR, DKI Jakarta
Program pembangunan
persimpangan jalan
jembatan dan trace jalan
dari Sentra Primer Pulo
Gebang hingga Bojong
Rangkong di wilayah
Kelurahan Pulo Gebang,
Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur pada tahun
1997 lalu ternyata masih
menyisakan masalah ganti
rugi kepada H. Kendar Ali
sebagai pemilik lahan seluas
440 M² yang dijadikan
proyek pembangunan jalan
tersebut.
Ahli waris mengaku telah mem-
berikan tenggang waktu pembayaran
kepada Dinas PU, “Kita sudah beber-
apa kali menyurati dan mendatangi
Dinas PU di Jalan Jati Baru, Jakarta
Pusat namun mereka tidak memberi-
kan kejelasan atas janji mereka sebel-
umnya,” ungkapnya.
Setelah melakukan pemblokiran
jalan, rombongan Ahli waris H. Ken-
dar Ali didamping Lurah dan Waka-
polsek Cakung mendatangi kantor
Walikota Jakarta Timur, dalam per-
temuan tersebut, Sekretaris Kota Ja-
karta Timur, M. Anwar mengatakan
bahwa persoalan ini akan dibawa ke
meja Gubernur DKI Jakarta.
“Permasalah ini akan saya per-
juangkan, selaku fasilitator, saya akan
membawa permasalahan ini ke Pak
Gubernur dan akan saya prioritas-
kan,” janji Sekkot.
Menurut Anwar, dirinya akan
berkoordinasi dengan pihak PU Bina
Marga untuk menyiapkan anggaran
ganti rugi tersebut, “Kami akan up-
ayakan tahun ini masalah tersebut
selesai,” terangnya.
■Alfi/S10

pindahan, dibebankan uang bangku
dan lainnya sebesar Rp 500.000", ka-
tanya.
Kepala Kantor KementerianAgama
Kota Bitung, Drs. H. Ulyas Taha, MPdI
saat dikonfirmasi
mengaku belum mendapatkan
informasi mengenai hal itu. "Saya
belum dapat info," katanya singkat.
Sementara Kepala MTs, Drs. Hasan
Paransa belum dapat dihubungi dan
terkesan menghindar.
■Arham L/S10
SKOR, Cimahi-Jabar
epuluh tahun berlalu, se-
jak 21 Februari 2005 saat
157 jiwa melayang dan
dua kampung terhapus
dari peta, karena tergu-
lung longsoran sampah yang berasal
dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Leuwigajah, di Cimahi Selatan, Ci-
mahi, Jawa Barat. Gunungan sampah
sepanjang 200 meter dan setinggi 60
meter itu goyah, karena diguyur hu-
jan deras semalam suntuk dan dipicu
ledakan akibat konsentrat gas metan
dari dalam tumpukan sampah.
Tragedi memilukan itu terjadi
hari Senin, 21 Februari 2005 silam,
tepatnya pukul 02.00 dinihari saat
tumpukan sampah di TPA Leuwiga-
jah longsor, bak gelombang tsunami
sampah anorganik berupa plastik,
gabus, kayu menghantam dua pe-
mukiman, Kampung Cilimus dan
Kampung Pojok.
Mengenang tragedi naas itu,
kemudian tanggal 21 Februari di-
canangkan sebagai Hari Peduli
Sampah Nasional agar semua pihak
peduli dengan masalah pengelolaan
sampah. sudah saatnya TPA dikelola
secara baik dan benar karena ternya-
ta, sekitar 90% Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) yang ada di Indonesia
dinilai belum memenuhi syarat.
Hari Peduli Sampah Nasional Ta-
hun 2015 (21/2) lalu, diperingati
SMPN I Cimaung, Kecamatan Ci-
maung, Kabupaten Bandung. Sebagai
Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)
yang juga merupakan sekolah binaan
di bawah naungan Adiwi-
yatama Mandiri, sangat
peduli dan mempu-
nyai kewajiban terh-
adap lingkungan.
Ketua Koordina-
tor Adiwiyatama
dan Panitia SMPN
1 Cimaung, Heni
Yulistiani, S.Pd.
M.Pd. menuturkan,
“kami selaku pen-
gurus sekolah dan
guru-guru, terutama
kepala sekolah juga
siswa-siswi menyam-
but positif peringatan Hari
Peduli Sampah Nasional ini” ung-
kapnya.
Tempat pembuangan sampah di
26 kota besar termasuk metropoli-
tan rawan longsor, kondisi tersebut
menempatkan Indonesia sebagai
negara tertinggi angka kematian
penduduknya akibat sampah. Total
rata-rata sampah nasional mencapai
200 Ribu Ton/Hari dan dari angka
tersebut, kota Jabodetabek merupak-
an kota penyumbang sampah terbe-
sar, sekitar 25.000 Ton/Hari.
“Bayangkan saja, bagaimana jika
sebulan sampah ini
menumpuk dan tidak
ditangani secara
terpadu, pertam-
bahan penduduk
m e n y e b a b k a n
bertambahnya
volume sampah,
hal ini dipen-
garuhi juga oleh
pola konsumsi
masyarakat dan
paradigma yang
masih mengang-
gap sampah seba-
gai sesuatu yang harus
dibuang atau disingkir-
kan,” jelas Heni.
Lingkungan hidup saat ini makin
memprihatinkan, mulai dari pence-
maran air akibat limbah pabrik mau-
pun limbah domestik, pencemaran
udara yang disebabkan pembuangan
gas emisi dari pabrik maupun kend-
araan bermotor hingga masalah kri-
sis air bersih yang kian mengancam
di masa mendatang.
“Tujuan Kegiatan memperingati
hari sampah ini adalah ingin men-
gajak semua orang peduli terhadap
kebersihan lingkungan, terutama
jangan membuang sampah semba-
rangan dan melakukan pemilahan
antara sampah organik dan anor-
ganik”, terang Heni.
Dengan tangan-tangan kreatif
dan pemikiran-pemikiran inovatif,
sampah yang selama ini sering di-
anggap masalah bagi mereka justru
menjadi berkah, ”untuk itu, tidak
berlebihan kiranya apabila mereka
saat ini memiliki motto “Lebih Baik
Hidup dari Sampah dari Pada Hidup
Menjadi Sampah,” jelas Heni.
Acara yang dihelat SMPN 1 Ci-
maung ini mendapat dukungan dari
berbagai pihak, antara lain Yayasan
FKP Foundation, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, Badan Pengenda-
lian Lingkungan Hidup(BPLH) dan
Dinas Perumahan, Tata Ruang dan
Kebersihan(Dipertasih).
■Saidani/S10
Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Negeri Maesa Kota Bitung di bawah
naungan Kementerian Agama ini
menuai sorotan dari sejumlah pemer-
hati pendidikan termasuk para orang-
tua siswa, mereka (orang tua siswa,
red) mengeluhkan berbagai pungutan
yang dibebankan pihak sekolah.
MTs Negeri Maesa mewajibkan
setiap siswa membayar infaq yang
besarnya ditentukan Komite Sekolah
sebesar Rp 30.000/ bulan, belum lagi
uang bangku, "Anak saya adalah siswa
SKOR, Bitung-Sulut
Meski alokasi anggaran
pendidikan cukup besar
dikucurkan pemerintah
pusat dan daerah, rupanya
tidak mampu menghentikan
sifat serakah oknum di
sekolah untuk melakukan
pungutan liar (Pungli).
SKOR, Muba-Sumsel
kibat ulah oknum guru berini-
sial (JN) di salah satu Madrasah
Aliyah Negeri (MAN) MODEL
Kabupaten Musi Banyuasin, dunia pen-
didikan tercoreng. Pasalnya, guru terse-
but menghukum enam muridnya
dengan memaksa merokok di depan ra-
tusan murid lain, usai upacara bendera,
Senin, (02/2/05) lalu. Karena perbuatan
guru tersebut, menuai protes wali mu-
rid yang tidak senang.
Keenam murid tersebut kedapa-
tan merokok di lingkungan sekolah.
Hingga sebagai hukumannya, masing-
masing diberikan 2 batang rokok jenis
rokok joget.
Anehnya , pada saat mereka dihu-
kum seusai upacara bendera tersebut,
disaksikan oleh Kepala Sekolah MAN
Model, Syahzili. Rupanya, sang Kepala
Sekolah mendukung atas hukuman
yang diberikan oleh oknum gurunya.
Berdasarkan keterangan salah se-
orang wali murid, Kowik (50), memang
mengakui jika anaknya yang kebetulan
sekolah di sana, sebulan lalu pernah
ada pemeriksaan di sekolah, saat diper-
iksa itulah, anaknya dan teman-teman-
nya diketahui terdapat rokok di dalam
tasnya.
Namun permasalahan itu, ungkap
Kowik, sudah diselesaikan dengan
meminta maaf kepada guru tersebut.
Bahkan mereka sudah membuat surat
pernyataan untuk tidak melakukan per-
buatannya lagi, dan saat itu disaksikan
oleh kepala sekolah.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kalau
perbuatan guru tersebut sudah keterla-
luan. Semestinya tidak begitu caranya,
itu kan sama saja menyiksa anak-anak,
“Saya sangat sesalkan perlakuan
oknum guru tersebut, karena kejadian-
nya kan sudah lama bahkan pada bulan
lalu. Kenapa anak saya kok dihukum
lagi. Seharusnya yang dihukum hanya
yang kedapatan pada saat itu saja. Ini
tidak boleh dibiarkan, sebab mereka
masih tergolong anak-anak. Apa tidak
ada jalan lain, selain memaksa mereka
merokok,” ungkapnya dengan nada ke-
sal.
Akibat hukuman oleh oknum guru
tersebut, Agus merasa shok dan tidak
mau masuk sekolah lagi. Karena se-
lain merasa malu, juga bibirnya masih
pecah-pecah.
Sementara pihak Departemen
Agama Kabupaten Musi Banyuasin ke-
tika dikonfirmasi terkait masalah terse-
but, tidak mau berkomentar dengan
alasan belum menerima laporan dari
Kepala Sekolah MAN Model. ■Yudi/S10

Berdasarkan pantauan Skor di
sepanjang jalan dari gerbang per-
batasan Maros-Makassar sampai per-
batasan Pangkep terdapat sangat ban-
yak lubang maut yang menganga di
tengah jalan, serta beberapa retakan
di badan jalan yang sudah dibeton, te-
patnya di Kecamatan Tompo Bulu. Reta-
kan tersebut semakin hari kian memb-
esar. Selain itu, pada badan jalan di
beberapa titik juga bergelombang dan
membahayakan pengendara. Kedala-
man lubang yang ditemukan bervariasi,
ada yang mencapai 30 cm dengan lebar
kurang lebih 50 cm.
Bahkan ada beberapa titik di jalan
tersebut yang menyerupai kubangan,
seperti di depan Pasar Bulu-Bulu, Ling-
kungan Maccopa, dan depan SPBU But-
ta Toa Kecamatan Turikale, Kecamatan
Maros Baru. Dan kerusakan yang kerap
SKOR, Maros-Sulsel
Pembangunan jalur Trans Sulawesi Maros-Makassar yang
menjadi kebanggaan masyarakat belum tuntas, namun
ternyata sekarang jalur utama itu sudah dipenuhi lubang
yang mengancam nyawa pengendara kendaraan yang me-
lintas dijalur utama tersebut.
menimbulkan kemacetan juga terdapat
di Jembatan Kota Maros.
Kondisi paling parah juga nampak
sebelum dan setelah Jembatan Pute
di Kecamatan Bontoa dari arah Maros
menuju Pangkep, serta beberapa titik
lainnya.
Ketua Anti Korupsion Watch, (ACW)
Maros, Rauf Mappatuntu' saat ditemui
Skor beberapa pekan lalu mengung-
kapkan kondisi jalur Trans Sulawesi,
khususnya di wilayah Maros sudah
banyak yang rusak dan sudah sering
menelan korban pengendara yang men-
galami kecelakaan.
Namun, kata dia, jalan ini meru-
pakan jalan negara, hingga menjadi
tanggung jawab Balai Besar Jalan dan
Jembatan untuk membenahi. Meski de-
mikian Rauf mengharapkan agar pihak
pemerintah daerah tidak tutup mata
atas kondisi jalan itu karena sudah san-
gat meprihatinkan dan membahahaya-
kan.
“Ini harus ditangani, karena akan
keliru kalau nanti ada korban baru
dibenahi. Pihak pemerintah daerah
tidak bisa membiarkan kondisi begitu
saja, karena persoalan ini dapat meng-
ganggu aktivitas masyarakat dan jan-
gan menunggu korban lebih banyak
lagi” tambahnya.
Lebih lanjut Rauf menegaskan, jika
pemerintah daerah tidak memperbaiki
jalan tersebut, maka patut dicurigai
dan perlu dipertanyakan ,anggaran un-
tuk pemeliharaan jalan tersebut dikem-
anakan.
■Fauzy/S10
Pelaku yang sehari-sehari bekerja sebagai
petani, dan pembuat alat-alat pertanian dibeng-
kelnya tersebut, ternyata juga menerima pesanan
masyarakat yang ingin memesan senpi dengan
harga yang telah ditentukan.
Menurut Sahdan Ali saat diamankan di Polres
Muba belum lama ini, dirinya membuat pistol
berawal dari melihat pistol mainan anak-anak
dan mencoba membuatnya, dan ternyata ber-
hasil. “Untuk satu unit pistol, dikerjakan paling
lama satu bulan, itupun tergantung ukurannya,"
ujarnya.
Pelaku juga menjelaskan, pemesan berasal
dari masyarakat sekitar yang mengaku untuk
berburu dan berjaga-jaga. Banyak yang telah
memesan senpi padanya. Bahkan ada oknum
Kades di Muba yang pesan, namun dia tidak mau
mengatakan siapa kades itu.
Kapolres Muba AKBP Ahmad Ikhsan membe-
narkan, telah menangkap tersangka pembuatan
senpi home industri di Lumpatan, Kabupaten
Musi Banyuasin (Muba). "Pelaku merupakan re-
sidivis pada tahun 2006 atas kasus yang sama.
Pada saat itu, pelaku ditahan selama 3 bulan,"
jelas Kapolres.
Dia juga menuturkan, untuk harga satu unit
senpi buatannya, pelaku mematok harga Rp 1,5
Juta rupiah, itupun tergantung dari ukuran senpi
laras panjang dan pendek. Dari penangkapan
tersangka tersebut berhasil diamankan satu unit
senjata api rakitan jenis revolver, dan silinder,
SKOR, Muba
Satuan Satreskrim Polres Muba
bongkar bisnis home industri pem-
buatan senjata api (senpi) illegal,
yang sudah beroperasi selama 10
tahun. Sahdan Ali (62) warga Lump-
atan Kecamatan Sekayu Kab Musi
Banyuasin Prov Sumsel, merupakan
residivis atas kasus yang sama, dan
saat ini, pelaku kembali diamankan
pihak Polres Muba.
SKOR, Bitung-Sulut
Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak
pada Desember 2015, sejumlah nama mulai mencuat un-
tuk melanjutkan kepemimpinan Wali Kota Bitung, Hanny
Sondakh yang berakhir pada Februari 2016 mendatang.
Sejumlah pihak memetakan kekuatan politik berdasar-
kan hasil pemilu legislatif 2014 silam, diprediksi terdapat
sedikitnya Tiga Kandidat yang siap berkompetisi.
Anggota komisi B DPR Kota Bitung, Tony Yunus, SE dan
Faisal Dzulkarnain, S.Sos mulai angkat bicara, “kami se-
mentara mencari sosok yang layak dan berkarakter untuk
calon wakil walikota." kata tony (sapaan akrab).
Saat ditanyakan siapa sosok yang paling layak, Tony
Yunus mengatakan bahwa, "Ketua PHBI Kota Bitung, H.
Ramlan Ifran yang menurut saya saat ini paling layak,"
katanya.
Politisi yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Mae-
sa Madidir ini juga menyebut nama Gunawan Pontoh se-
bagai figur yang patut diperhitungkan untuk calon Wakil
Walikota," ujarnya.
Sementara legislator PPP yang terpilih dari dapil satu,
Faisal Dzulkarnain mengatakan, “sebagai kader partai
P3, jelas yang paling layak adalah Drs. H. Nurdin Duke,
M.Si. yang pada pileg lalu meraih suara paling signifikan,"
terangnya. ■Arham L
mesin bubut, bor besi, mesin pemotong, kunci-
kunci, peluru, dan berbagai jenis alat untuk mem-
buat senpi rakitan.
"Dari penangkapan pelaku, kita juga berha-
sil mengamankan barang bukti untuk membuat
senjata api yang jumlahnya sangat banyak," pa-
parnya.
Dari penangkapan pelaku Suhdan lalu dikem-
bangkan, hasilnya dapat mengamankan 4 orang
yang memiliki senjata api rakitan dan senjata
laras panjang atas target operasi (TO) yang dida-
lami oleh Satreskrim Polres Muba, yakni Epriwan
(32) warga Ulak Paceh,Lawang Wetan, serta Mu-
lyadi (22), Efendi (32) dan Abdulah Tahir (44), ke-
tiganya warga Bandar Jaya, Sekayu Muba," ung-
kapnya.
Dari tertangkapnya 4 pelaku tersebut,
pihaknya akan terus melakukan penelusuran ke-
mungkinan ada kaitannya dengan pelaku Sahdan.
"Kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut,
mungkin ada keterkaitannya, dan melakukan
pengembangan terhadap kasus senpi ini, seper-
ti kepada siapa saja pelaku telah menjual senpi
tersebut," ujarnya.
Untuk pelaku sementara dikenakan, Undang-
undang Darurat No 51 dengan ancaman hukuman
12 tahun penjara. Ia juga menghimbau kepada
masyarakat, bagi warga yang menyimpan senpi
agar segera diserahkan kepada pihak berwajib,”
tegasnya.
■F.972/S10

eretan baligho calon Bupati terpa-
jang di sepanjang jalan Desa, Keca-
matan dan jalan poros utama Kab.
Kolaka Timur untuk mengejar angka
popularitas dan elektabilitas.
Selain Tony Herbiansyah, muncul figur Mappa-
jarungi Manan yang berlatar belakang aktivis dan
wartawan (Wartawan senior Media Indonesia),
kalangan pengusaha H. Muh. Buddu yang juga
Ketua DPD Golkar Koltim, Wahyu Ade Pratama
(Anggota DPRD Prov. Sultra) dan Andi Nur Lape.
Nama-nama inilah yang kini ramai diperbincang-
kan masyarakat Kolaka Timur.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kolaka
Timur untuk pertama kali dihelat sejak daerah ini
dinyatakan sebagai DOB berdasarkan Undang-Un-
dang RI No 8 Tahun 2013. Sebagai daerah peme-
karan maka ditunjuklah Pj. Bupati Kolaka Timur,
Drs. H. Tony Herbiansyah untuk melaksanakan tu-
gas pemerintahan dan memfasilitasi pelaksanaan
Pilkada di Kolaka Timur berdasarkan surat keputu-
san Mendagri No 131.16 tertanggal 16 April 2013.
Maka pada tanggal 22 April 2013 dilantiklah
Tony Herbiansyah untuk mengendalikan roda
pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur, tentu-
nya ini tidak lepas dari campur tangan Gubernur
Sulawesi Tenggara, Nur Alam, SE dengan tugas-
nya segera mengambil langkah-langkah dalam
penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat
UU pembentukan DOB, sebagaimana diatur da-
lam pedoman pelaksanaannya agar segera men-
ingkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan
masyarakat.
Dari pantauan media ini, nama Tony Herbi-
ansyah yang masih menjabat Pj. Bupati Kolaka
Timur ini, nampaknya punya ambisi besar untuk
menjadi Bupati Kolaka Timur yang defenitif mela-
lui arena pilkada.
Hal ini terlihat dari sejumlah baligho yang
terpasang dan pergerakannya sebagai Pj. Bupati
Kolaka Timur saat media ini melihat dan menda-
patkan informasi dari sumber yang dikenal dekat
dengan Tony Herbiansyah. Bahkan, hari ini Tony
Herbiansyah secara terang-terangan membon-
ceng ambisinya di kegiatan Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrembang) di salah satu Keca-
matan di Kolaka Timur, Mowewe, beberapa pekan
lalu, dengan mengeluarkan sejumlah pernyataan
yang bernada ajakan kepada seluruh tokoh dan
masyarakat untuk mendukung dirinya menjadi
Bupati Kolaka Timur.
Muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan,
“Apakah ini melanggar ?”, pengamat poitik dari LIK
di Jakarta, Rizki awi mengatakan meski tahapan
pilkada belum berjalan namun etika politik dan
tata negara tidak membenarkan, “ini namanya aji
mumpung, kesempatan masih menjabat sebagai
Pj. Bupati dengan leluasa memerintahkan selu-
ruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Koltim untuk bekerja sampingan sebagai tim
suksesnya, tentu ini tidak fair”, ungkap awi saat
ditemui skor di daerah senayan Jakarta Selatan.
Geliat tim sukses Tony Herbiansyah dari sejum-
lah Kepala SKPD ini menarik ditelisik untuk men-
jadi catatan buat masyarakat Kolaka Timur agar
lebih berhati-hati dan kritis melihat pola yang
dilakukan Tony Herbiansyah untuk memenang-
kan pertarungan politik di Kolaka Timur. Pasal-
nya, dengan cara-cara memanfaatkan kekuatan
birokrasi, dipastikan akan menyalahgunakan ke-
wenangannya serta berpotensi menyalahgunakan
anggaran negara yang melekat di unit kerjanya.
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pasti
akan terjadi untuk membiayai kegiatan-kegia-
tan berbau kepentingan politik. Apalagi mental
birokrasi di Kolaka Timur yang menduduki jaba-
tan pastilah Asal Bapak Senang (ABS) dan lapo-
ran selalu bagus. Fenomena ini terlihat di depan
mata, tampilan Baligho Tony Herbiansyah yang
melekatkan simbol dan logo masing-masing
SKOR, Kolaka Timur-Sultra
Meski genderang
pertarungan politik
belum ditabuh untuk
merebut kursi nomor
satu di Kabupaten
Kolaka Timur namun
suhu politik di daerah
otonomi baru (DOB)
pemekaran dari
Kabupaten Kolaka ini
sudah terasa panasnya.
SKPD yang ada di Pemerintahan Kolaka Timur.
“Apakah Tony Herbiansyah menang dengan
cara ini?” Pertanyaan ini akan terjawab setelah
berakhir masa jabatannya sebagai Pj.Bupati,
tanggal 22 April 2015 secara otomatis tim sukses
dari kalangan birokrasi ini akan memudar kar-
ena PNS dan sejumlah Kepala SKPD akan bermain
dua kaki atau meninggalkan Tony Herbiansyah
yang tidak lagi berkuasa mengatur birokrasi. Ini-
lah awal kemandulan Tony Herbiansyah sebagai
Calon Bupati Kolaka Timur.
Meskipun hari ini, Tony Herbiansyah masih
terlihat begitu percaya diri bisa menang di Pilka-
da Kolaka Timur ini, dan leluasa memanfatkan
birokrasi untuk kepentingan politiknya,namun
sejumlah kalangan menilai peluang menang Tony
Herbiansyah yang pernah kalah bertarung men-
jadi Wali Kota Kendari di Tahun 2012 ini akan
terulang kembali.
Direktur Eksekutif Lingkar Demokrasi Rakyat
(LIDER) Sulawesi Tenggara, Herman Syahruddin
mengungkapkan ini dihadapan sejumlah pew-
arta media cetak/online di Kolaka Timur, Rabu
(25/2) usai melakukan monitoring di beberapa
wilayah kecamatan di Kolaka Timur. Beberapa
argumentasi yang dijadikan ukuran jika Tony
Herbiansyah akan terpuruk kembali di Pilkada
Kolaka Timur ini adalah sosoknya yang terkesan
tidak menghargai perjuangan sejumlah tokoh
pemekaran Kolaka Timur dan mengklaim sebagai
Bapak Pembangunan di Kolaka Timur. Sikap ini,
tentu menyakitkan hati tokoh-tokoh yang “berd-
arah-darah” untuk perjuangan pemekaran yang
kini dinikmati oleh Tony Herbiansyah sebagai Pj.
Bupati Kolaka Timur.
Selain itu, pernyataan tidak sedap juga per-
nah dilontarkan bahwa sumber daya manusia
(SDM) di Kolaka Timur belum layak sehingga
kebijakannya mengimpor sejumlah pejabat dari
luar Kolaka Timur ini memicu kekecewan Drs. H.
Adel Berty, M.Si selaku tokoh penting di Kolaka
Timur-Kolaka, meskipun tidak secara terbuka di-
ungkapkan namun beberapa kerabat dekat ke-
luarga besar Adel Berty ini menyatakan bahwa
tidak akan memberikan dukungnya kepada Tony
Herbiansyah sebagai Calon Bupati Kolaka Timur.
Herman Syahruddin yang juga aktifis anti ko-
rupsi ini, mengajak masyarakat di Kolaka Timur
untuk menjadi pemilih yang rasional dan tidak
terpancing dengan politik uang yang akan dilaku-
kan oleh tim sukses calon Bupati Kolaka Timur
saat Pilkada digelar. Selain itu, dia juga mengajak
untuk memilih pemimpin yang bersih dari prak-
tik korupsi,kolusi dan nepotisme.
■S.055

roma korupsi penyelewengan dana
retribusi ditengarai juga terjadi
yang mengakibatkan rendahnya
kontribusi pada Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Maros.
Nilai pajak parkir yang diduga melayang masuk
ke kantong oknum pengelola ditaksir mencapai
puluhan juta rupiah perharinya atau sekitar
Rp300 juta per bulan.
Penempatan loket karcis parkir di area jalan
Negara akses masuk Bandara itu mengakibatkan
pengunjung yang hanya mengantar penumpang
dan tidak berparkir di area parkir sebagai fasili-
tas bandara, tak luput dari biaya parkir padahal
setiap warga Negara mempunyai hak melewati
fasilitas umum tanpa dikenakan pungutan.
Demikian dikatakan Bupati Lumbung Infor-
masi Rakyat (Lira) Maros, Abrar Rahman saat
ditemui Skor dikopi tiam makassar Selasa (24/2).
Menurutnya apa yang dilakukan oleh Pihak
Bandara Sultan Hasanuddin itu sudah jelas Pung-
li dan melanggar Undang-undang No 28 tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Ini sudah pungutan liar karena yang mere-
ka pungut adalah pajak parkir, sementara tidak
semua kendaraan yang lewat disana itu masuk
diarea parkir yang disiapkan sebagai fasilitas”
ujarnya.
"Hanya bandara Sultan Hasanuddin yang
melakukan itu. Di Bandara Soekarno Hatta,
pengunjung hanya dikenakan pajak parkir jika
masuk ke area parkir dan tidak dipungut kalau
kendaraan hanya melintas dan menurunkan atau
menjemput penumpang," kata Abrar.
Loket pembayaran parkir di Bandara lain, kata
Abrar, disimpan di jalan masuk dan keluar area
fasilitas parkir, sehingga yang dikenakan tarif
parkir itu adalah pengunjung yang mempergu-
nakan fasilitas parkir yang dibuat oleh bandara.
Sementara di jalan raya masuk Bandara, sama
sekali tidak ada loket untuk memungut pajak
apapun.
"Aturannya jelas, pungutan itu dianggap sah
apabila satu lembaga atau instansi menyiapkan
fasilitas tertentu diluar fasilitas umum yang
dibuat oleh negara, nah sementara Bandara
Hasanuddin, memungut parkir diarea publik. Itu
jelas pelaggaran apatah lagi ini perusahaan milik
negara," ungkapnya.
Kepala Bidang Umum Yayasan Lembaga Ka-
jian Konsumen (YLK) Sulsel, Ambo Masse yang
dimintai keterangannya, kepada Skor menga-
takan bahwa praktek tersebut jelas merugikan
konsumen. Hak yang dilanggar oleh Pihak Ban-
dara Sultan Hasanuddin adalah informasi terkait
pungutan pajak yang dikenakan, karena hal itu
tidak diterangkan secara detail dalam karcis yang
diberikan oleh pihak Bandara kepada konsumen.
"Jelas mereka dirugikan, karena fasilitas neg-
ara seperti jalan umum tidak boleh ada pung-
utan apapun. Hak konsumen terkait informasi
juga dilanggar oleh mereka, karena karcis parkir
yang mereka berikan tidak menerangkan apak-
ah mereka bayar atau tidak kalau hanya melin-
tas menurunkan atau menjemput penumpang,"
terangnya.
Sementara anggota DPRD Maros menuding
selain adanya dugaan Pungli, juga terjadi keboc-
oran pada pajak parkir bandara sultan hasanud-
din yang mengakibatkan kurangnya kontribusi
pada Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Tak
tanggung-tanggung nilai pajak parkir yang di-
duga melayang ditaksir mencapai sepuluh juta
rupiah perharinya atau sekitar Rp300 juta per
bulan.
Hal itu dikatakan anggota Komisi II DPRD
Maros, M Amri Yusuf saat ditemui di kantornya,
Rabu (25/2). Menurutnya, pengelolaan pajak
parkir oleh Pengelola Bandara Hasanuddin, PT
(Persero) Angkasa Pura I selama ini tidak trans-
paran terkait jumlah kendaraan serta durasi
parkir yang masuk ke Bandara, hingga penghasi-
lan dari pajak parkir ke Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Maros sangat tidak sesuai.
"Kalau dulu pajak parkir tersebut dilaksana-
kan pihak ketiga, wajar-wajar saja pendapatan-
nya berkurang. Sekarang ini kan, pengelolaan
parkir di sana itu sudah ditangani langsung oleh
pihak Bandara, harusnya nilainya naik signifi-
kan. Namun faktanya, dari tahun ke tahun hanya
berkisar empat sampai lima miliar rupiah," tu-
kasnya.
Kalau selama ini Pemda dan DPRD tutup mata
soal loket pungutan parkir, lanjut Amri, namun
melihat realitasnya, Bandara Hasanuddin tidak
mesti sewenang-wenang lagi melakukan pung-
utan yang tidak sesuai aturan. "Kalau soal itu,
selama ini kami hanya tutup mata, tapi kali ini
kami akan bersuara juga," tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD
Maros lainnya, A. Aso Patarai Amir juga mengaku
geram dengan pungutan pajak parkir yang dini-
lainya tidak jelas landasan hukumnya serta nilai
setoran pajak yang diberikan ke Pemda Maros.
"Mall saja, kalau kita masuk hanya selang beber-
apa menit itu gratis, tapi kok di Bandara malah
lebih sadis," ketusnya.
Bendahara Partai Golkar Maros ini, mengaku
akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian
target pajak parkir Bandara Hasanuddin yang
dinilainya tidak sesuai, meskipun target untuk
tahun 2015 ini sudah dinaikkan oleh Pemda Ma-
ros.
Terkait rencana perubahan nama dari pun-
gutan parkir menjadi bea masuk bandara oleh
pihak Bandara Hasanuddin, menurut Aso, itu
tidak berdasar dan jelas tidak dibenarkan. Karena
yang namanya retribusi hanya boleh dipungut
oleh Pemda setelah adanya fasilitas yang dibuat
secara khusus. Perubahan nama tersebut terang
akan membuat Maros kehilangan pendapatan,
karena yang diatur dalam Perda Parkir adalah
parkiran dan bukan bea masuk.
"Saya rasa kalau pihak Bandara mau merubah
nama pungutan parkir menjadi bea masuk, itu
artinya pihak bandara mengajak perang dengan
kami. Itu jelas tidak ada aturannya, Bandara tidak
boleh semena-mena seperti itu," ungkapnya.
Sementara itu, manta Kepala Dinas Pendapa-
tan Daerah (Dispenda) Maros, NurAlim mengaku,
saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas di Dispen-
da, hal tersebut sudah pernah dibahas, dimana
pihak Bandara berjanji akan membuat sebuah
sistem pengelolaan parkir berbasis komputerisa-
si yang bisa diakses juga oleh Pemda Maros, agar
pengelolaannya bisa lebih transparan.
"GM dulu itu pernah berjanji, kalau mereka
akan membuat pengelolaan parkiran dengan
sistem komputerisasi yang juga bisa terakses oleh
Pemda Maros, namun GMnya diganti dan hingga
kini hal itu belum dilaksanakan," paparnya.
Sementara itu, Bupati Lumbung Informasi
Rakyat (Lira) Maros, Abrar Rahman meminta agar
Pemda Maros segera melakukan tindakan tegas
kepada pihak Bandara atas dua tudingan terse-
but. Menurutnya, DPRD Maros harus segera me-
manggil pihak PT (Persero) Angkasa Pura I untuk
melakukan dengar pendapat terkait pajak parkir
tersebut dan jika perlu, loket Pungutan Liar
(Pungli) yang diklaim sebagai tempat memungut
parkiran tersebut segera dibongkar.
"Pemda harus tegas bersikap, kalau perlu
tempat Pungli itu dibongkar saja. Toh selama ini
seharusnya pendapatan Pemda bisa lebih besar,
namun nyatanya juga tidak ada pengaruhnya,
sebab yang dirugikan juga masyarakat sebagai
konsumen," ujarnya.
Sebelumnya, pihak Bandara Sultan Hasanud-
din mengaku tidak melanggar aturan terkait
penempatan loket parkir, karena sebelum UU 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
loket tersebut sudah ada. Belum lagi, pihak Ban-
dara melalui General Managernya (GM) Yanus
Suprayogi mengatakan, akan mengubah nama
pajak parkir menjadi bea masuk bandara kalau
hal itu dianggap menyalahi aturan yang ada.
■Aziz/S10/S02
SKOR, Maros-Sulsel
Pengelolaan retribusi parkir
bandar udara sultan hasanuddin
bertolak belakang dengan
status yang disandang sebagai
bandara internasional pintu
masuk ke Indonesia timur. PT
Angkasa Pura I (Persero) sebagai
pengelola dituding tidak
becus, pasalnya diduga terjadi
pungutan liar (Pungli) berkedok
pajak parkir dengan memasang
loket karcis parkir di area jalan
negara akses masuk Bandara,
bukan di area parkir.

emanfaatan sumber daya yang dimi-
liki untuk meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) TNI-
Polri demi meningkatkan kemam-
puan dan solidaritas personel TNI
dan Polri dalam penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan visi dan misi keduanya.
Nota Kesepahaman itu meliputi, Pendidi-
kan Dasar Integrasi Kemitraan Akademi TNI
dan Akademi Kepolisian, Pendidikan Intelijen,
Pendidikan Bidang Kelautan Sekolah Tinggi
Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Pendidikan
Para, Pendidikan Kedirgantaraan di TNI AU,
Pendidikan Sespim (Sespimti/Sespimmen/
Sespimma) dan Pendidikan Pengembangan
Umum TNI (Sesko TNI/Sesko Angkatan/Selapa/
Sederajat).
Jenderal TNI, Dr. Moeldoko dalam sambu-
tannya yang juga dihadiri Presiden RI Joko
SKOR, Jakarta
Panglima TNI, Jenderal TNI
Dr. Moeldoko dan Waka Polri,
Komisaris Jenderal Polisi Drs.
Badroddin Haiti menandatangani
nota kesepahaman pendidikan
bersama antara TNI dan POLRI
pada acara Rapat Pimpinan
(Rapim) TNI-Polri Tahun 2015
bertempat di Auditorium Sekolah
Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
Jakarta Selatan, (3/3/15).
Widodo, Menkopolhukam, Kepala BIN, Kas-
ad, Kasal, Kasau dan Pejabat TNI serta Polri,
mengatakan bahwa seluruh prajurit TNI dan
Polri bekerja untuk eksistensi Negara Kesatu-
an Republik Indonesia, “TNI dan Polri memi-
liki semangat yang sama, tujuan yang sama
yaitu NKRI. Untuk itu,
TNI dan Polri harus
memiliki solidaritas
dan bersinergi. Hal
itu dapat berjalan
baik apabila masing-
masing dapat meng-
hilangkan ego sekto-
ral,” kata Moeldoko.
Rapim dengan
tema “Sinergitas
TNI-Polri Peng-
gerak Revolusi
Mental” yang diikuti oleh 246 personel dari
TNI dan Polri, bertujuan menyatukan persepsi
Pimpinan TNI dan Polri agar memiliki kesa-
maan pemahaman dalam melaksanakan tugas
pokok, fungsi dan perananan masing-masing
serta pemantapan sinergitas sehingga dapat
terimplementa-
sikan dalam
rencana kerja
dan kebi-
jakan.
■Puspen
TNI
Irwasda Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Noer Ali mengisi pos
baru Dirtipidkor Bareskrim Polri.
Pejabat sebelumnya, Brigjen Pol Ike
Edwin menjadi Widyaiswara Madya
Sespim Polri Lemdikpol. Sementara
jabatan Irwasda Polda Metro Jaya
yang ditinggalkan Noer Ali akan
diisi oleh Kombes Pol Ricardo Hu-
tauruk yang sebelumnya menjabat
sebagai Irwasda Polda Papua.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro
Jaya, Kombes Pol Royke Lumowa
akan mengisi jabatan Kabagkamsel
Korlantas Polri, posisinya digan-
tikan Kombes Pol Dwi Sigit Nur-
mantyas yang sebelumnya menja-
bat Dirlantas Polda Jawa Tengah.
Wakil Dirlantas Polda Metro
Jaya, AKBP Tomex Korniawan juga
dipromosikan menjadi Dirlantas
Polda Kalimantan Tengah, posisin-
ya diisi AKBP Wahyono yang sebel-
umnya menjabat Kapolres Blitar.
Direktur Binmas Polda Metro
Jaya, Kombes Pol Erwin Usman
bakal mengisi jabatan Kasubdit-
binkamsa Ditbinmas Baharkam Pol-
ri. Posisinya diisi Kombes Pol Yosi
Hariyoso yang sebelumnya menja-
bat Dirbinmas Polda Sulawesi Teng-
gara sedangkan Kepala Biro Op-
erasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol
Sujarno juga dipromosikan sebagai
Kepala Biro Provost Mabes Polri.
Kapolres Metro Tangerang Kota,
Kombes Pol Tavip Yulianto bakal
mengisi jabatan Kabag Binamitra
Ropenmas Divhumas Polri, posis-
inya akan digantikan Kombes Pol
Wahyu Widada yang sebelum-
nya menjabat Kapolres Tangerang
Kabupaten. Jabatan Kapolres
Tangerang Kabupaten selanjutnya
diisi Kombes Pol Bambang Priyo
Anggodo yang sebelumnya men-
jabat Kepala SPN Polda Metro Jaya
dan Kepala SPN Polda Metro Jaya
diisi AKBP Muhammad Iqbal yang
sebelumnya menjabat Wakapol-
restabes Surabaya.
Kapolres Kepulauan Seribu,
AKBP Hero Herianto Bachtiar diges-
er sebagai Kapolres Cirebon dan Ka-
polres Kepulauan Seribu ditempati
AKBP Djuwito Purnomo. ■Awie
SKOR, Jakarta
Markas Besar Kepolisian
Negara RI (Mabes Polri)
melakukan mutasi di ja-
jaran perwira tinggi (pati)
maupun perwira men-
egah (pamen), sejumlah
perwira mengisi pos baru
pada struktur organisasi
di lingkungan Mabes Polri
termasuk di lingkup Polda
Metro Jaya.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PEMBERANTASAN KORUPSI

Similar to PEMBERANTASAN KORUPSI (20)

PEMBERANTASAN KORUPSI