1. ” ~ Boileau
HARIAN
BERANI BICARA FAKTA
Nomor: 4.286 Tahun XVII
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1
Jendela Lepas dari Lantai
16 Hotel Timpa Perempuan
Ada yang positif ya pak...
hehehe....
REALITAS
Selasa, 22 Januari 2019
“
Sebelum menulis,
belajarlah berpikir
dulu.
Ini Baru Berita
Bawaslu Telusuri Penyumbang Fiktif
Dana Kampanye Pilpres
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1
AKTRIS Raline Shah merasa dirinya
adalah sosok yang berkepribadian lucu
dalam kehidupan sehari-hari. Oleh
karena itu, ketika mendapat tawaran
bermain komedi, ia tidak takut.
"Hidup aku sih lumayan komedi dan
horor, jadi aku tinggal menjadi diri aku
sendiri," kata Raline saat ditemui dalam
pemutaran perdana film "Orang Kaya
Baru" di Jakarta, Senin (21/1).
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3
Raline Shah Mengaku tak Takut
Bermain Film Komedi
SEORANG perempuan asal China tewas setelah
tertimpa daun jendela yang terlepas dan jatuh dari lantai 16
sebuah hotel ternama di Hong Kong.
Korban, yang diketahui seorang perempuan berusia 25
tahun, berasal dari Foshan, Provinsi Guangdong dan baru
tiba di kota tersebut pada Senin (21/1) pagi.
Dia datang ke Hong Kong bersama dengan sejumlah
RatusanASNRSUDrPirngadiDemoMMMMMeeeeedddddaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
RRRRRaaaaatttttuuuuusssssaaaaan An An An An Apppppaaaaarararararatttttur Sur Sur Sur Sur Siiiiipppppiiiiil Nl Nl Nl Nl Ne-e-e-e-e-
gggggaaaaara (Ara (Ara (Ara (Ara (ASSSSSN) RSN) RSN) RSN) RSN) RSU DU DU DU DU Dr Pr Pr Pr Pr Piririririrnnnnngggggaaaaadididididi
MMMMMeeeeedddddaaaaan mn mn mn mn meeeeelllllaaaaakkkkkuuuuukkkkkaaaaan an an an an aksksksksksi di di di di deeeeemmmmmo ko ko ko ko keeeee
KKKKKaaaaannnnntttttooooor Wr Wr Wr Wr Waaaaalililililikkkkkooooottttta Ma Ma Ma Ma Meeeeedddddaaaaan dn dn dn dn daaaaan kn kn kn kn keeeee
gggggeeeeedddddununununung Dg Dg Dg Dg DPPPPPRD MRD MRD MRD MRD Meeeeedddddaaaaan, Sn, Sn, Sn, Sn, Seeeeennnnnininininin
(21/1).(21/1).(21/1).(21/1).(21/1).
ANANANANANGGOGGOGGOGGOGGOTTTTTAAAAA Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Mochamad
Afifuddin mengatakan, pihaknya
melakukan penelusuran terhadap
temuan penyumbang fiktif dana
kampanye pilpres dua paslon
capres-cawapres. Menurut Afif,
ada sanksi pidana jika sumbangan
tersebut terbukti berasal dari
sumber fiktif.
"Kami sudah perintahkan
untuk ditelusuri temuan itu.
Karena memang, laporannya
belum ada," ujar Afif kepada
wartawan di Kantor KPU,
Menteng, Jakarta Pusat, Senin
(21/1).
Sejumlah hal yang menjadi
poin penelusuran Bawaslu yakni
identitas penyumbang dan jumlah
sumbangan. Setelah itu, Bawaslu
juga akan mencari sejumlah
informasi tambahan lain. "Kalau
ada yang memberi informasi tidak
benar atau sumbangan tidak
benar, maka ada dampak
pidananya. Tapi itu masih kita
lihat hasil penelusuran nanti,"
tegas Afif.
Sebelumnya, Jaringan
Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat
(JPPR) menemukan puluhan juta
sumbangan dana kampanye dari
sumber fiktif kepada dua paslon
capres-cawapres. Capres-cawapres
PrPrPrPrProooootttttes Tes Tes Tes Tes Tambahan Pambahan Pambahan Pambahan Pambahan Penghasilan Penghasilan Penghasilan Penghasilan Penghasilan Pegaegaegaegaegawwwwwaiaiaiaiai
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3
SERAHKAN KAPAL PERANG RS
PT PAL Indonesia menyerahkan
Kapal Perang Rumah Sakit jenis
Landing Platform Dock (LPD) 124
dengan nama KRI Semarang kepada
TNI AL. Penyerahan dilakukan di
Dermaga Divisi Kapal Niaga, PT PAL
Indonesia, Kawasan Ujung Tanjung
Perak, Surabaya, Senin, 21 Januari
2019.
AIR GUN ILEGAL DISITA
Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil membongkar lapak jual-beli air gun ilegal via
medsos. Dalam rilis tersebut ditunjukkan air gun sebanyak 29 buah berbentuk handgun serta peluru 300 butir
sebanyak 46 pack dari ketiga orang tersangka yang berbeda.
DEMO
Protes Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima hanya Rp 1,7 juta, RatusanAparatur Sipil Negara (ASN)
RSU Dr Pirngadi Medan melakukan aksi demo ke Kantor Walikota Medan dan ke gedung DPRD Medan, Senin (21/1).
Mereka protes lantaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima hanya Rp 1,7 juta.
Mereka protes lantaran Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP) yang diterima hanya Rp 1,7 juta.
Dalam aksinya, massa menuntut agar peratu-
ran walikota (perwal) no 44 tahun 2017 tentang
TPP seluruh ASN Pemko Medan mendapatkan
TPP penuh sesuai pasal 6. Sebab, pengakuan pe-
gawai, mereka biasanya menerima TPP Rp 2,4
juta sebulan. Namun sejak pertengahan 2017,
mereka hanya memperoleh Rp 1,7 juta.
"Kami minta agar ditinjau kembali perwal
no 44 tahun 2017 tentang TPP pasal 6 ayat
9,"kata massa.
Perwal tersebut menyebutkan, bahwasanya
khusus pegawai ASN di lingkungan Dinas Kese-
hatan dan rumah sakit milik pemerintah daerah
yang telah mendapatkan jasa pelayanan hanya
diberikan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja,
TPP ASN berdasarkan disiplin kerja, TPP ASN
berdasarkan beban kerja dan TPP ASN ber-
dasarkan pertimbangan objektif lainnya.
KKKKKeeeeennnnndddddaaaaarrrrriiiii, R, R, R, R, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Praktisi hukum, Yusril Ihza
Mahendra menegaskan, terpidana
kasus terorisme, Abu Bakar
Baasyir memiliki hak untuk dibe-
baskan dari penjara. Ia pun men-
yatakan, upayanya membebaskan
Baasyir tidak bertentangan den-
gan ketentuan perundang-undan-
gan yang ada.
"Wajar saja kalau sana sini ter-
jadi perdebatan tentang pembe-
basan Ustaz Abu Bakar Baasyir.
Mungkin masih ada pihak yang
tidak paham sehingga berpo-
lemik," kata Yusril di Kendari, Se-
nin (21/1).
Menurut Yusril, secara norma-
tif narapidana memiliki hak bebas,
bilamana sudah menjalani dua per
tiga masa hukuman dan dinilai
baik selama menjalani masa pena-
hanan. Yusril menambahkan, hak
Yusril Tegaskan Baasyir
Memiliki Hak untuk Dibebaskan
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6
JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung
Priok membongkar lapak jual-beli air gun ile-
gal. Para pelaku memperjual belikan air gun
tersebut via media sosial.
"Kami menemukan adanya jual beli airsoft
gun secara ilegal, sesuai Undang-Undang
Darurat RI No 12 Tahun 1951. Saat ini Sa-
treskrim Pelabuhan Tanjung Priok sudah men-
gamankan 3 orang tersangka dengan inisial
DK, ULM, dan FA untuk proses lebih lanjut,"
ujar Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ko-
mpol Kurniawan Hartono kepada wartawan di
kantornya, Jalan Pelabuhan Nusantara II No 1
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (21/1).
Sementara Kasat Reskrim Polres Pelabuhan
Tanjung Priok AKP Faruk Rozi mengatakan,
PPPPPolisi Bongkolisi Bongkolisi Bongkolisi Bongkolisi Bongkar Par Par Par Par Penjualanenjualanenjualanenjualanenjualan
Air Gun Ilegal via MedsosAir Gun Ilegal via MedsosAir Gun Ilegal via MedsosAir Gun Ilegal via MedsosAir Gun Ilegal via Medsos
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3
JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Merry Purba membantah se-
mua dakwaan jaksa padanya men-
genai penerimaan suap SGD 150
ribu. Merry pun meragukan alat
bukti penetapan tersangka padan-
ya yang dilakukan KPK.
"Sepanjang penetapan tersang-
ka hanya bersumber dari satu saksi
yakni Helpandi yang mengaku
menyerahkan uang melalui sopir
Merry Purba," ujar pengacara
Merry, Effendi Lod Simanjuntak,
saat membacakan eksepsi atau
nota keberatan atas surat dakwaan
jaksa KPK dalam persidangan di
Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan
Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat,
Senin (21/1).
Merry merupakan hakim ad-
hoc Pengadilan Tipikor Medan
yang ditangkap KPK karena
diduga menerima suap dari seor-
Hakim Merry Purba Ajukan Eksepsi
Bantah Terima Suap SGD 150 Ribu
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1
Alami Gangguan Jiwa,
Kompol Fahrizal
Tak Dihukum
MMMMMeeeeedddddaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Kasus pembunuhan yang dilakukan
Kompol Fahrizal terhadap adik iparnya
Jumingan (33) kembali digelar di PN
Medan, Senin (21/1).
JPU dalam nota tuntutannya menya-
takan mantan Wakapolres Lombok Ten-
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6
Basarnas Butuh
Tambahan Anggaran
Beli Kapal dan Helikopter
JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Kepala Basarnas M Syaugi mengata-
kan, lembaganya butuh penambahan
anggaran untuk tahun 2019.
Penambahan anggaran itu akan di-
gunakan untuk beberapa hal seperti
pengadaan kapal dan helikopter.
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3
JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah akan menindaklanjuti
aduan keluarga korban pesawat
jatuh Lion Air JT 610. Dia akan
mengirim surat kepada Presiden
Joko Widodo agar ada kejelasan
atas nasib keluarga korban.
"Saya akan kirim surat ke Pres-
iden berdasarkan aspirasi hari ini,
supaya Presiden bantu keluarga
korban menyelesaikan akhir ceri-
ta," ujar Fahri di kompleks parle-
men, Senin (21/1).
Keluarga korban jatuhnya pe-
sawat Lion Air menemui Fahri un-
tuk menceritakan keluhan mereka.
Hal pertama yang Fahri soroti
adalah penghentian operasi pen-
carian 64 korban. Fahri mem-
bandingkannya dengan operasi
pencarian korban jatuhnya pesa-
wat Malaysia Airline. Dia menga-
takan pemerintah Malaysia masih
mencari korban meski sudah lewat
tiga tahun.
"Begitu berharganya nyawa di
sana. Di kita ini, ada kesan diabai-
kan, dilepas begitu saja. Dianggap
ini tidak penting diurus. Padahal
keluarga korban ini masih mencari
keadilan bagi keluarga mereka,"
ujar Fahri.
Pimpinan DPR Akan Surati Presiden Minta
Kejelasan Nasib Keluarga Korban Lion Air
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.6
JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Lima anggota DPRD Sumatera
Utara (Sumut) dituntut 4 tahun
penjara dengan denda Rp 200 juta
subsider 6 bulan kurungan. Keli-
manya diyakini jaksa menerima
uang suap 'ketok palu' untuk
mengesahkan APBD Pemprov
Sumut Tahun Anggaran 2012 sam-
pai 2015.
Kelima terdakwa ini adalah Rijal
Sirait,FadlyNurzal, RoolyndraMar-
paung, Rinawati Sianturi, dan Ti-
aisah Ritonga. Kelimanya didakwa
jaksa karena menerima uang ketok
palu dari dari mantan Gubernur
Sumut Gatot Pujo Nugroho.
"Meminta agar majelis hakim
pada Pengadilan Negeri Tipikor
Jakarta Pusat memutuskan terdak-
wa terbukti secara sah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana
korupsi," ucap jaksa KPK saat
membacakan tuntutan di Penga-
dilan Tipikor Jakarta, Jalan Bun-
gur Besar Raya, Jakarta Pusat, Se-
nin (21/1).
Jaksa juga menuntut agar
hakim mencabut hak politik mas-
ing-masing terdakwa selama em-
pat tahun terhitung setelah men-
jalani pidana pokok.
Terkait hal yang memberatkan,
5 Anggota DPRD Sumut
Dituntut 4 Tahun Penjara
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1
KPU: "Contekan"
Debat Tak Selalu
Negatif
JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Komisioner Komisi Pemilihan
Umum ( KPU) Wahyu Setiawan memin-
ta publik bijak memaknai "contekan"
yang dibawa pasangan capres cawapres
dalam debat Pemilihan Presiden 2019.
Ia mengatakan, contekan tidak selalu
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.3
2. 11Selasa, 22 Januari 2019 REALITAS
Jendela Lepas....................................................................
rekannya.
Korban tengah berjalan kaki menyusuri Nathan Road yang
ramai di distrik perbelanjaan Tsim Sha Tsui, saat tiba-tiba
sebuah daun jendela jatuh menimpa dirinya.
Jendela itu diketahui jatuh dari lantai 16 Hotel Mira yang
terkenal di Hong Kong. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul
10.30 pagi waktu setempat.
Korban segera dibawa ke Rumah Sakit Queen Elizabeth di
Yau Ma Tei, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Juru
bicara otoritas rumah sakit mengatakan, korban dinyatakan
meninggal pada pukul 12.16 siang.
Menurut sumber kepolisian, seperti dilansir SCMP, hasil
penyelidikan awal menunjukkan bahwa daun jendela tersebut
terlepas saat sedang dibersihkan.
Polisi telah menahan seorang perempuan berusia 38 tahun,
petugas kebersihan di hotel, yang diduga berkaitan dengan
insiden yang menewaskan seorang pejalan kaki itu.
Pihak manajemen Hotel Mira menyampaikan belasungkawa
atas insiden ini dan menyatakan siap bekerja sama dengan
kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut.
"Kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan untuk
membantu keluarga korban," kata pernyataan manajemen hotel,
seperti dikutip SCMP.
Lokasi kejadian, yang berada di dekat persimpangan
Kimberley Road, yang berseberangan dengan Taman Kowloon
dan hanya berjarak 300 meter dari Kantor Polisi Tsim Sha Tsui,
kini ditutup oleh petugas.
"Penyelidikan awal menunjukkan bahwa korban tertimba
jendela yang jatuh. Dia mengalami luka di kepala dan tak
sadarkan diri," kata juru bicara kepolisian. (kmp)
"Orang Kaya Baru" adalah film bergenre komedi pertama
Raline. Ia mengatakan sangat menikmati proses syuting.
Bahkan, ia sampai sering ditegur oleh sang sutradara, Ody C
Harahap karena sering melucu.
"Aku emang suka ngelucu, sampai mas Ocay (Ody) bilang
'Ralin! Ini udah mau take, ngapain ngelucu lagi, pada ketawa nih
orang-orang'. Sampai boncengan motor dia enggak bisa
berhenti ketawa, hampir keserempet mobil apa segala macem,
aku emang suka ngelucu," katanya.
Raline juga merasa jika karakter Tika yang diperankan
olehnya paling mendekati sifat aslinya. "Sejujurnya si Tika ini
paling dekat dengan kehidupan aku yang nyata sih karakternya.
Dibanding karakter yang lain yang pernah aku mainin, Tika yang
paling Raline, karena dia cewek satu-satunya, dan lumayan
keras kepala," jelas Raline.
"Waktu aku kuliah juga lumayan persis kayak dia, ayah aku
juga ngebatasin banget jajan, kostumnya sama, sampe yang
pakai sweater dan baju, ikut-ikut olimpiade lah, kompetisi nyanyi
lah. Jadi pas lihat skenarionya kok ada sih, seperti aku dengan
latar belakang berbeda aja," lanjutnya. (Rol)
Raline Shah ........................................................................
Caleg DPRD Dapil Binjai Selatan
Hasil Survei 3000 Suara Siap
Pilih Zainal Abidin Nasution
BBBBBinininininjjjjjaaaaaiiiii, R, R, R, R, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Menurut hasil Survei yang telah
dilakukan untuk pesta Demokrasi
pemilihan Calon Legislatif ( Caleg )
DPRD Kota Binjai tahun 2019-
2024, sebanyak 3000 suara di Keca-
matan Binjai Selatan siap men-
dukung dan memilih Zainal Abidin
Nasution untuk duduk menjadi
anggota DPRD Kota Binjai.
Zainal Abidin Nasution yang
akrab di sapa K Ageng oleh
masyarakat Binjai yang maju dari
Partai Hanura saat Bincang-bin-
cang dengan Realitas Senin ( 21/1 )
di Binjai mengatakan bahwa dari
hasil survei yang telah dilakukan
oleh saya bersama tim bahwasanya
sebanyak 3000 suara di Kecamatan Binjai Selatan ini telah siap men-
dukung dan memilih dirinya untuk duduk menjadi anggota DPRD Kota
Binjai untuk masa bhakti 2019-2024 mendatang.
Zainal Abidin Nasution nama akrab K Ageng yang juga merupakan
Wakil Ketua Gerakan Muda Partai hanura Sumatera Utara ( Sumut ) apa
yang kita jelaskan tadi tidak hanya omongan saja, akan tetapi berdasar-
kan bukti-bukti dari apa yang kita lakukan dengan turun ketengah-ten-
gah masyarakat khususnya di seluruh masyarakat yang ada di Kecama-
tan Binjai Selatan ini.
Keinginan saya maju untuk maju menjadi wakil rakyat dari partai
Hanura tak lepas dari dukungan dan keinginan masyarakat yang datang,
dan mereka menyatakan sendiri untuk mendukung saya, atas keinginan
tersebut diri saya merasa terpanggil.
K Ageng juga mengharapkan doa bagi masyarakat Binjai khususnya
masyarakat di Kecamatan Binjai selatan ini semoga apa yang diinginkan
bisa tercapai, karena kita harus yakin kalau niat kita ini memang berada
niat tulus dan berada di jalan yang lurus, ALLAH SWT akan meridhoi
serta mengabulkan cita-cita kita jelas Zainal Abidin Nasution.
Sementara beberapa masyarakat Kecamatan Binjai Selatan saat dim-
intai komentarnya terkait majunya Zainal Abidin Nasution untuk men-
jadi Anggota DPRD Binjai pada pemilihan mendatang mengatakan,
mereka sangat mendukung sepenuhnya, sosok seperti bapak K Ageng
tersebut sangat pantas menjadi Wakil rakyat.
Orangnya sangat loyal, sosialnya tinggi, kalau masyarakat disini
sudah tahu, suka bergaul, apalagi beliu mendengar atau melihat
masyarakat merasa di kebiri, dia dengan cepat turun dan memperjuang-
kan orang yang tersakiti,makanya begitu kami mendengar dan menge-
tahui K Ageng mencalonkan diri ikut Caleg kami sangat senang, karena
jiwa dan sosok seperti Zainal Abidin itulah yang bisa melindungi kami
jelas para masyarakat. (R(R(R(R(R-n-n-n-n-nd)d)d)d)d)
Selain itu, massa juga meminta
pada Walikota Medan agar kese-
jahteraan TPP mereka disetarakan
dengan skpd lainnya. Massa juga
menyatakan, lebih baik dihapus-
kan jasa bpjs kepada ASN di RSU
Dr Pirngadi, sebab tidak ada
transparansi pembagian jasa pel-
ayanan.
Selain berunjukrasa Pemko
Medan, rombongan tersebut juga
mendatangi DPRD Medan. Dan di
sana, pengunjukrasa yang dikoor-
dinir Nasri M Malia yang merupa-
kan perawat di rumah sakit terse-
but diterima oleh anggota Komisi
B DPRD Medan Wong Chun Sen.
Dalam pertemuan itu, perwak-
ilan ASN Pirngadi tersebut men-
geluhkan peraturan walikota (per-
wal) no 44 tahun 2017 tentang
TPP seluruh ASN Pemko Medan
mendapatkan TPP penuh sesuai
pasal 6 ayat 9. Biasanya mereka
menerima TPP Rp 2,4 juta sebu-
lan. Namun sejak pertengahan
2017, mereka hanya memperoleh
Rp 1,7 juta.
Menanggapi hal tersebut Wong
Chun Sen berjanji akan men-
indaklanjuti keluhan dan per-
masalahan yang dihadapi ASN
tersebut serta akan mempertanya-
kannya ke manajemen rumah sak-
it. "Terkait honor BPJS yang belum
dibayar tiga bulan akan disikapi,
menyangkut kesejahteraan para
ASN akan dipertanyakan ke Dirut
Pirngadi. Selain itu, minggu depan
Komisi B juga akan memanggil
Dirut RS Pirngadi untuk menden-
gar penjelasannya," tegas Wong.
Dikesempatanitu, para ASNjuga
minta tolong kepada Wong Chun
Sen untuk mempertanyakan kepada
manajemen apa alasan jasa medis
mereka sampai saat ini belum diba-
yar selama setahun, tepatnya tahun
2018. Padahal, perbulannya hanya
Rp20 hingga Rp50 ribu rupiah.
Usai pertemuan itu, politisi
PDI Perjuangan tersebut men-
yarankan agar pegawai kembali
bekerja seperti biasa. "Kita tam-
pung semua aspirasinya dan akan
disampaikan ke Ketua DPRD
Medan dan komisi di DPRD ter-
kait Perwal tersebut. Dan sekarang
sebaiknya ibu-ibu kembali beker-
ja," pungkasnya. (R(R(R(R(R-J-J-J-J-Ji)i)i)i)i)
Ratusan ASN ...........................................................................................................................
bebas bagi Abu Bakar Baasyir sebenarnya sudah harus diterima pada
Desember 2018, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi maka tidak di-
laksanakan.
Syarat itu adalah, Baasyir diminta menanda tangani pernyataan taat
pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setia kepada
Pancasila. Baasyir menolak menanda tangani dua pernyataan syarat
tersebut.
Setelah yusril menjelaskan bahwa, Pancasila dan Islam tidak berten-
tangan, Baasyir pun menyambut dengan pernyataan bahwa, hanya mau
taat kepada Allah dan setia kepada Islam. "Sampai di situ yang tidak
mau lagi perpanjang diskusi dengan Pak Baasyir. Sudah jelas bahwa
Baasyir hanya mau taat pada Allah dan setia kepada Islam. Intinya bah-
wa Pancasila dan Islam tidak bertentangan," tutur Yusril.
Dua persyaratan yang mengganjal Baasyir tersebut di luar kewenan-
gan kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Hukum
dan HAM, bahkan Menteri Hukum dan HAM. "Berdasarkan itu semua
maka solusi hukum untuk Baasyir adalah kebijakan Presiden. Presiden
dapat mengesampingkan peraturan lainnya," ujarnya.
Mengenai adanya pihak yang menafsirkan bahwa pembebasan
Baasyir syarat dengan kepentingan politik, Yusril mengatakan, memang
politik karena sudah masuk kewenangan kepala pemerintahan tertinggi
di negeri ini, yakni Presiden. Yusril menilai, pPembebasan Baasyir tidak
bertentangan dengan ketentuan lain yang tidak membolehkan terpi-
dana narkotika, terorisme dan pencucian uang memperoleh remisi
maupun pembebasan bersyarat karena Ba'asir sudah menjalani proses
hukum sebelum undang undang tersebut disahkan.
"Perundang-undangan atau peraturan apa pun tidak dapat berlaku
surut. Ini yang harus dipahami semua pihaknya," kata Yusril menangga-
pi polemik pembebasan Ba'asir.
Hal yang paling prinsip dari Presiden Joko Widodo terkait pembe-
basan Baasyir adalah sudah usia lanjut 81 tahun, sakitnya semakin seri-
us dan cinta ulama. "Pak Jokowi tidak tega seorang ulama dipenjara di
usia sepuh. Alasan kemanusiaan mendasari pembebasan Ba'asir," tam-
bah Yusril.
Upaya pembebasan tanpa syarat Ustaz Abu Bakar Baasyir memang
belum rampung. Bahkan, kini upaya pembebasannya masih akan ditin-
jau lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia.
"Atas dasar pertimbangan kemanusiaan maka Presiden sangat me-
mahami permintaan keluarga tersebut. Namun, tentunya masih perlu
dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya," ujar Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto,
saat konferensi pers (konpers) mendadak yang dilakukan di Kantor Ke-
menko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (21/1). (r(r(r(r(roooool)l)l)l)l)
Yusril Tegaskan................................................................
kasus ini terungkap berkat cyber
patrol yang dilakukan timnya di
dunia maya. Awalnya polisi mene-
mukan sejumlah lapak di akun Fa-
cebook dan Instagram.
"Setelah kita laksanakan parto-
li, kita inventarisir, itu kita temu-
kan bahwa salah satu tersangka ini
menggunakan akun di medsos
yaitu di facebook dan di instagram
untuk menjual senjata jenis air
gun itu secara ilegal," jelas Faruk.
Ketiga tersangka ditangkap di
dua lokasi berbeda. Salah satu ter-
sangka berinisial FA ditangkap
membawa sepucuk airsoft gun.
"Air gun itu harganya Rp 3 juta,
kalau airsoft gun itu Rp 5,5 juta,"
tuturnya.
Dari ketiga tersangka, polisi
menyita 20 pucuk air gun, sepu-
cuk airsoft gun jenis glock, 4 buah
magazen airsoftg gun. Ketiganya
dijerat dengan UU Darurat. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
Polisi kemudian menyamar se-
bagai pembeli kepada tersangka. Pel-
akupunmengirimkanbarangpesan-
an polisi itu ke alamat yang dituju.
"Setelah itu kita melaksanakan
penangkapan dan penggeledahan,
di mana setelah kita melaksanakan
penggeledahan ditemukan air gun
yang lain yang berjumlah kurang
lebih 22 unit air gun dan beberapa
peluru gotri dan aksesoris-akse-
soris air gun yang lain," jelasnya.
Polisi Bongkar.......................................................................................................................
ang pengusaha bernama Tamin Sukardi yang diadili di pengadilan
tersebut. Duit dari Tamin untuk Merry disebut jaksa diberikan melalui
Helpandi selaku panitera pengganti di Pengadilan Tipikor Medan.
Menurut Efendi, keterangan Helpandi mengenai uang untuk Merry
tidak didukung bukti lainnya. Selain itu, dia mengklaim tidak ada aliran
uang ke rekening Merry.
"Keterangan juga tidak didukung bukti lainnya seperti percakapan
telepon atau WhatsApp. Begitu juga geledah dan sita rekening dan mo-
bil, nggak ditemukan aliran dana yang membuktikan menerima SGD
150 ribu untuk memengaruhi putusan Tamin Sukardi," sambungnya.
Dia juga menyebut bila mobil Rush milik suami Merry tidak pernah
digunakan untuk mengambil uang SGD 150 ribu seperti yang didakwa-
kan jaksa. Dia mengatakan mobil tersebut justru dalam waktu yang
sama mobil tersebut dipakai untuk acara wisuda saudara suami Merry.
Untuk itu Merry meminta majelis hakim menerima eksepsinya. Dia
juga meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa KPK. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
Hakim Merry.......................................................................
Prabowo-Sandiaga Uno mendap-
at sumbangan dana sumber fiktif
sebesar lebih dari Rp 31 juta.
Peneliti JPPR, Alwan Ola
Riantoby mengatakan peman-
tauan laporan dana kampanye
dilakukan dengan metode studi
dokumen terhadap Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK). Pemantuan
ini bertujuan untuk mengukur
tingkat kebenaran, transparan dan
akuntabel dalam menyampaikan
LPSDK.
"Kami menemukan adanya
penyumbang perseorangn dengan
identitas fiktif atau peyumbang
fiktif pada paslon Jokowi- Ma'ruf
Amin sebanyak 18 orang dan
Prabowo-Sandiaga Uno sebanyak
12 orang," jelas Alwan kepada
wartawan di Kantor Bawaslu,
Thamrin, Jakarta Pusat, Senin.
Dia menjelaskan besaran
sumbangan dari penyumbang
fiktif untuk paslon Jokowi-Ma'ruf
bervariasi dari Rp 50 ribu hingga
Rp 2 juta. Total jumlah dana
kampanye dari penyumbang fiktif
untuk Jokowi-Ma'ruf Amin
sebanyak Rp 7.770.475.
Sementara jumlah sumbangan
dari penyumbang fiktif perseor-
angan untuk Prabowo-Sandiaga
Uno bervariasi dari Rp 40 ribu
hingga Rp 4 juta. Kemudian, ada
dua kelompok penyumbang fiktif
untuk Prabowo-Sandiaga Uno
dengan jumlah sumbangan
sebesar Rp 16,3 juta. Total jumlah
dana kampanye dari penyumbang
fiktif baik perorangan dan
kelompok untuk paslon nomor 02
itu adalah sebesar Rp 31.365.500.
JPPR menilai format LPSDK
tidak memenuhi aspek transpar-
ansi. Pasalnya, dalam format
LPSDK kedua paslon hanya
memuat nama penyumbang saja.
Hal ini, tidak sesuai dengan
aturan yang tertuang dalam
PKPU No 34 Tahun 2018, bahwa
penyumbang harus mencantum-
kan identitasnya seperti, NPWP,
KTP, dan alamat peyumbang.
Selain itu, LPSDK kedua
paslon juga tidak melampirkan
identitas penyumbang, alamat,
dan nomor telepon yang dapat
dihubungi. Ini bertentangan
dengan Pasal 335 Ayat 4 UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu.
Menurut Alwan, penyumbang
yang tidak mencantumkan data
identitas secara lengkap bisa
dipidana jika merujuk pada
perintah Pasal 497 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017
tengan Pemilu. Pasal 497 ini
mengatakan, setiap orang dengan
sengaja memberikan keeterangan
tidak benar dalam laporan dana
kampanye dipidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp
24.000.000,00 (dua puluh empat
juta rupiah).
Selain itu, terdapat Pasal 496
UU Pemilu yang menegaskan
bahwa Peserta Pemilu yang
dengan sengaja memberikan
keterangan tidak benar dalam
laporan dana kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/
atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat
(1), ayat (2), dan/atau ayat (3)
dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp
12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).
"Maka dapat dikatakan ada
potensi dugaan pelanggaran
tindak pidana yang dilakukan
oleh Pasangan calon Jokowi-
Ma'ruf dan Pasangan calon
Prabowo-Sandi dalam hal
kebenaran identitas penyumbang
dalam laporan LPSDK," tambah
Alwan. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
Bawaslu Telusuri.................................................................................................................
gah itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Namun ter-
hadap Fahrizal tidak dapat diminta pertanggungjwaban pidana karena
mengalami gangguan kejiwaan.
“Intinya terbukti melanggar Pasal 338 KUHP tapi terhadap terdakwa
tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena pada saat keja-
dian, kondisi kejiwaan terdakwa terganggu. Jadi sesuai dengan ketentu-
an Pasal 44 KUHP jika terdakwa mengalami gangguan jiwa dia tidak
bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,” ungkap penasihat hukum
Fahrizal, Julisman kepada wartawan seusai persidangan.
Tim penasihat hukum, lanjut Julisman, mengapreasiasi tuntutan
yang dibacakan oleh JPU Randi Tambunan ini. Pasalnya hal ini sesuai
dengan fakta persidangan.
“Faktanya pada saat penembakan, terdakwa sedang mengalami
gangguan kejiwaan sesuai keterangan dokter Rumah Sakit Jiwa, M Il-
drem. Jaksa sepertinya mengajukan tuntutan berdasarkan keterangan
ahli kejiwaan itu,” terangnya.
Meski tuntutan yang diajukan sudah sesuai fakta persidangan, na-
mun Julisman mengaku timnya akan tetap mengajukan pembelaan
pada persidangan sepekan mendatang. “Kami akan serahkan putusan-
nya pada majelis hakim,” sebutnya.
Seperti diberitakan, Kompol Fahrizal didakwa melakukan pem-
bunuhan karena menembak mati adik iparnya, Jumingan pada, 4 April
2018. Setelah melepaskan 6 tembakan yang tidak beruntun, dia menyer-
ahkan diri ke Polrestabes Medan.
Sebelumnya, penasihat hukum menolak dakwaan dan menyatakan
perwira menengah itu mengalami gangguan jiwa sejak 2014. Dia bah-
kan beberapa kali dibawa berobat ke Klinik Utama Bina Atma di Jalan
HOS Cokroaminoto, Medan.
Penasihat hukum menilai Fahrizal tidak dapat dikenakan dakwaan
karena sudah mengalami gangguan kejiwaan akut atau skizofrenia para-
noid tiga tahun sebelum peristiwa penembakan terjadi. (w(w(w(w(woooool)l)l)l)l)
Alami Gangguan...............................................................
Hal ini disampaikan dalam ra-
pat bersama dengan Komisi V di
Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (21/1).
"Tadi sudah saya sampaikan ke-
pentingan-kepentingan Basarnas
tentunya pembelian kapal, kapal
yang besar, kemudian helikopter,
kemudian truk tentunya dalam
rangka penugasan operasi SAR itu
sudah kita belanjakan," ujar Syaugi.
"Namun demikian, kami tetap
masih merasa perlu penambahan
anggaran karena sesuai restra kita
masih ada beberapa hal yang be-
lum terpenuhi sampai restra akhir
2019," lanjut dia.
Namun, Syaugi tidak merinci
berapa tambahan anggaran yang
diperlukan Basarnas.
Adapun, pengadaan helikopter
dan kapal sangat dibutuhkan un-
tuk mempercepat proses evakuasi
saat ada bencana.
Rapat bersama Komisi V kali
ini sekaligus mengevaluasi APBN
2018. Dari Rp 2,2 triliun anggaran
pada 2018, Basarnas mampu
menyerap Rp 2,1 triliun atau 97,6
persen.
Namun, kata Syaugi, anggaran
Basarnas pada APBN 2019 tidak
sampai Rp 2 triliun. Hal ini menja-
di alasan lain bagi Basarnas untuk
mengajukan penambahan angga-
ran.
"Tadi Komisi V sudah menya-
takan akan mendukung dan mem-
inta kepada Badan Anggaran ter-
masuk pemerintah Kemenkeu.
Kami juga sudah menulis surat,"
kata dia. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
Basarnas Butuh....................................................................................................................
Fahri juga kecewa dengan pihak maskapai yang terkesan "mengerjai"
keluarga korban. Hal ini karena pihak maskapai menjadikan uang ko-
mpensasi yang menjadi hak keluarga korban sebagai bagian dari uang
asuransi. Padahal itu merupakan hal yang berbeda.
Selain untuk Presiden, Fahri juga akan bersurat ke internal DPR.
"Agar diadakan rapat gabungan untuk menemukan di mana titik
lemah persoalan ini, sehingga penyelesaian keluarga korban ini dilaku-
kan segera," kata dia.
Pesawat Lion Air JT 610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang ter-
jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Senin
(29/10/2018) pagi.
Sebanyak 181 penumpang dan 8 orang kru Ikut dalam penerbangan
tersebut jadi korban.
Adapun operasi pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610
di perairan Karawang, Jawa Barat dihentikan pada Sabtu (10/11/2018).
Dari 189 korban, 125 korban berhasil ditemukan, sedangkan 64 or-
ang belum ditemukan.
TTTTTaaaaannnnnggggggggggaaaaapppppaaaaan Bn Bn Bn Bn Baaaaasssssaaaaarrrrrnnnnnaaaaasssss
Sementara itu Kepala Basarnas M Syaugi menegaskan, pihaknya
sudah selesai melakukan evakuasi korban pesawat jatuh Lion Air JT 610.
Syaugi mengatakan sudah tidak ada lagi korban yang ditemukan
Basarnas dalam pencarian beberapa hari terakhir.
"Faktanya 196 kantong itu sudah ditemukan dan di bawah tidak ada
lagi. Itu tim SAR gabungan loh, bukan hanya Basarnas, ada TNI, Polri,
relawan, semua," ujar Syaugi di kompleks parlemen, Senin (21/1).
Hal ini untuk menanggapi keluarga korban yang kecewa Basarnas
menghentikan pencarian. Keluarga korban mengadukan hal itu kepada
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, hari ini.
Basarnas telah memperpanjang operasi pencarian sampai 13 hari.
Syaugi mengatakan selama 13 hari itu Basarnas rutin melakukan pen-
carian. Hasilnya, Basarnas menemukan bagian tubuh korban sampai
196 kantong.
Basarnas yakin semua korban ada di dalam kantong tersebut. Sebab
Basarnas tidak menemukan apa-apa lagi setelah 196 kantong itu.
"Di dasar laut di radius 250 meter tempat jatuhnya pesawat Lion itu,
termasuk di Pantai Tanjung Kerawang itu sudah tidak ada lagi ditemu-
kan. Jadi sampai hari ke-12 pun sudah tidak ada, hari ke-13 tidak ada,
kita mau mencari ke mana lagi?" ujar dia. (D(D(D(D(Dtttttc)c)c)c)c)
Pimpinan DPR ....................................................................
kelimanya disebut tidak mendukung upaya pemerintah terkait program
pencegahan korupsi, sedangkan untuk yang meringankan adalah keli-
manya mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan uang suap
tersebut ke KPK.
Jaksa meyakini Rijal Sirait menerima Rp 477 juta, Fadly Nurzal men-
erima Rp 960 juta, Rooslynda Marpaung menerima Rp 885 juta, Rina-
wati Sianturi menerima Rp 505 juta, dan Tiaisah Ritonga menerima Rp
480 juta. Mereka menerima uang tersebut secara bertahap.
Kasus ini bermula pada tahun anggaran 2013, Gatot memberikan
uang ketok palu dalam bentuk proyek kepada DPRD Sumut. Akhirnya
disepakati proyek senilai Rp 1 triliun diganti Rp 50 miliar untuk seluruh
anggota DPRD itu. Tak hanya itu, saat tahun anggaran 2014 dan 2015,
pimpinan DPRD Sumut kembali bertemu dengan jajaran Pemprov
Sumut untuk minta uang ketok palu. Uang itu dibagikan kepada anggo-
ta DPRD termasuk para terdakwa.
Jaksa menyakini para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12
huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah den-
gan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
5 Anggota DPRD ................................................................
berkonotasi negatif. KPU memang
memperbolehkan pasangan calon
presiden dan calon wakil presiden
membawa catatan atau dokumen
selama mereka berada di pang-
gung debat.
Catatan atau dokumen itu beri-
si data-data yang dapat menduku-
ng penyampaian kandidat.
"Tentang contekan, kami lurus-
kan. Kalau menurut saya, paslon
itu dipersilakan untuk membawa
catatan, membawa dokumen,"
kata Wahyu di Kantor KPU, Ment-
eng, Jakarta Pusat, Senin (21/1).
"Kita juga bijaklah, catatan itu
tidak selalu konotasinya negatif,
dan mereka boleh mencatat di
situ," lanjut dia.
Wahyu menjelaskan, catatan
atau dokumen penting bagi paslon
menyampaikan gagasannya yang
didukung dengan data valid yang
mengutip sebuah lembaga.
Misalnya, paslon hendak men-
gutip data Badan Pusat Statistik
(BPS), maka diperbolehkan mem-
bawa catatan data tersebut. Sebab,
mustahil paslon dapat menghapal
angka-angka dalam jumlah besar
dan banyak.
"Bayangkan kalau paslon itu
menjelaskan data yang sumbernya
dari BPS, apa mungkin itu di-
hapalkan," kata Wahyu.
Menurut Wahyu, akan lebih
baik pula kandidat menyampaikan
pernyataan berdasarkan data, bu-
kan hanya pernyataan-pernyataan
tak berdasar.
"Ini kan disaksikan seluruh
rakyat Indonesia, sehingga hara-
pan kita data-data yang disampai-
kan paslon dan visi-misinya dalam
debat itu ya data-data yang ber-
dasar," kata dia.
TTTTTaaaaak Ck Ck Ck Ck Ceeeeerrrrrmmmmminininininkkkkkaaaaan Kn Kn Kn Kn Kuuuuuaaaaalililililitttttaaaaasssss
Sementara itu Praktisi sekali-
gus konsultan komunikasi Erman
Sulaeman menilai bahwa debat
pertama pilpres pada Kamis (17/1)
lalu belum mencerminkan kuali-
tas sebenarnya dari kedua pasan-
gan calon presiden dan calon wak-
il presiden.
"Jawaban yang diberikan oleh
masing-masing capres itu tidak
mencerminkan siapa dirinya,
tidak mencerminkan kualitas di-
rinya. Jawaban yang disiapkan itu
jawaban yang sudah diberikan
oleh tim kampanyenya," ujar Er-
man dalam sebuah diskusi di me-
dia center pasangan Prabowo-San-
diaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Se-
latan, Senin (21/1).
"Jadi itu tidak mencerminkan
kualitas dari masing-masing (ca-
pres)," lanjutnya.
Di sisi lain Komisi Pemilihan
Umum (KPU) memutuskan untuk
memberikan kisi-kisi pertanyaan
kepada kedua pasangan calon se-
pekan sebelum debat.
Menurut Erman, pemberian
kisi-kisi oleh KPU membuat jalan-
nya debat berjalan tidak natural. Hal
itu justru merugikan masyarakat se-
bagai pemilik hak suara.
Erman mengatakan, proses de-
bat yang tidak natural malah
membuat masyarakat kesulitan
untuk melihat kapasitas sebenarn-
ya dari pasangan calon.
"Sehingga dengan adanya jawa-
ban yang sudah disiapkan oleh tim
masing-masing tidak membuka
siapa capres itu sebenarnya," kata
Erman.
"Tentu ini mengecewakan
masyarakat sebagai pemilik hak
suara karena debatnya tidak ber-
jalan natural," tuturnya. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
KPU: "Contekan" ...................................................................................................................
Zainal Abidin Nasution
PPPPPaaaaadddddaaaaannnnngggggsssssiiiiidimdimdimdimdimpppppuuuuuaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Menciptakan suasana yang
kondusif menjelang p est a
demokrasi Pemilihan Umum
(Pemilu) 2019 di wilayah hukum
Polres Padangsidimpuan, jajaran
Polres Padangsidimpuan dari
Satuan Sabhara Polres Padangsi-
dimpuan menggelar operasi Cipta
Kondisi (Cipkon) di sejumlah
Tempat Hiburan Malam (THM)
dan penginapan kelas Melati yang
ada di Kota Padangsidimpuan,
Sabtu (19/1) malam.
Selain untuk menciptakan kon-
disi yang aman dan kondusif Op-
erasi Cipkon juga guna menganti-
sipasi tindakan kriminal seperti
penyalahgunaan narkoba, pereda-
ran miras, dll. Operasi ini sendiri
dipimpin Kasat Sabhara Polres
Padangsidimpuan AKP Rudi Sire-
gar SH dan melibatkan puluhan
personil Sat Sabhara.
Kapolres Padangsidimpuan
AKBP Hilman Wijaya SIK.MH
melalui Kasat Sabhara AKP Rudi
Siregar SH mengatakan, Operasi
Cipkon ini selain untuk mencipta-
kan kondisi yang aman dan kon-
dusif, juga guna mengantisipasi
tindakan kriminal seperti pen-
yalahgunaan narkoba, peredaran
miras, dll.
“ Kami sengaja selektif memilih
sasaran operasi kali ini, karena
tempat-tempat tersebut disinyalir
rawan terjadinya tindakan crimi-
nal dan mengharapkan dukungan
masyarakat agar kegiatan serupa
dapat terus dilaksanakan, “ terang
Kasat.
Kasat menuturkan, Operasi
Cipkon tersebut dilakukan secara
persuasive dengan mendatangi
lokasi hiburan malam dan pengi-
napan yang diawali dengan konfir-
masi kepada pihak pengelola hibu-
ran da penginapan, selanjutnya di-
lakukan pemeriksaan identitas
berupa kepemilikan KTP bagi set-
iap tamu hotel dan pengunjung
tempat hiburan malam THM.
Menurut Kasat, dari hasil op-
erasi yang digelar, pihaknya meng-
interogasi 4 orang tamu di salah
satu penginapan yang mana ada
satu pasangan yang diduga bukan
suami istri kedapatan sedang bera-
da dalam satu kamar di sebuah
penginapan dan di tempat terse-
but, pihaknya menemukan alat
kontasepsi (kondom) dari dalam
kamar tempat pasangan tersebut
menginap.
Kepada petugas, kedua pasan-
gan tersebut mengaku merupakan
sepasang kekasih dan berencana
akan menikah. Akan tetapi, orang-
tua sang wanita tidak merestui
hingga keduanya kabur dan beren-
cana hendak kawin lari. (R(R(R(R(R-r-r-r-r-riiiiis)s)s)s)s)
Operasi Cipkon, Polisi Sweeping Tempat Hiburan dan Penginapan
INTEROGASI: Kasat Sabhara Polres Padangsidimpuan,AKP Rudi Siregar, SH
memeriksa barang bawaan dan identitas pengunjung tempat huburan malam
dan penginapan pada Operasi Cipkon dalam rangka menciptakan suasana yang
kondusif menjelang pesta demokrasi Pemilu 2019 di wilayah hukum Polres
Padangsidimpuan, Sabtu (19/1) malam. (Foto : Realitas / Riswandy)
3. 12REALITASSelasa, 22 Januari 2019 HARIAN
REALITAS
Jaksa Tunggu
Salinan Putusan MA
JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
TTTTTim Jim Jim Jim Jim Jaaaaaksksksksksa Pa Pa Pa Pa Peeeeennnnnunununununtttttuuuuut Ut Ut Ut Ut Ummmmmum sum sum sum sum siiiiiaaaaap mp mp mp mp meeeeennnnngggggeeeeekskskskskseeeeekkkkkuuuuusssssiiiii
RRRRRaaaaammmmmaaaaadddddhhhhhaaaaan Pn Pn Pn Pn Pooooohhhhhaaaaan, yan, yan, yan, yan, yannnnng tg tg tg tg teeeeelllllaaaaah dih dih dih dih dijjjjjaaaaatttttuuuuuhhhhhi Mi Mi Mi Mi Maaaaahhhhhkkkkkaaaaammmmmaaaaahhhhh
AAAAAgggggununununung (MA) dg (MA) dg (MA) dg (MA) dg (MA) deeeeennnnngggggaaaaan hn hn hn hn huuuuukkkkkumumumumumaaaaan 3 tn 3 tn 3 tn 3 tn 3 taaaaahhhhhun pun pun pun pun peeeeennnnnjjjjjaaaaararararara
kkkkkaaaaarrrrreeeeennnnna ta ta ta ta teeeeerrrrrbbbbbuuuuukkkkkttttti mi mi mi mi meeeeelllllaaaaakkkkkuuuuukkkkkaaaaan tn tn tn tn tininininindddddaaaaak pk pk pk pk piiiiidddddaaaaannnnnaaaaa
pppppeeeeennnnniiiiipppppuuuuuaaaaan sn sn sn sn seeeeebbbbbeeeeesssssaaaaar Rr Rr Rr Rr Rp 15,3 mp 15,3 mp 15,3 mp 15,3 mp 15,3 miiiiilililililiaaaaarrrrr. N. N. N. N. Naaaaammmmmun mun mun mun mun meeeeerrrrreeeeekkkkkaaaaa
mmmmmaaaaasssssiiiiih mh mh mh mh meeeeennnnnunununununggggggggggu su su su su saaaaalinlinlinlinlinaaaaan pn pn pn pn puuuuutttttuuuuusssssaaaaan pn pn pn pn peeeeerrrrrkkkkkaaaaara ira ira ira ira itttttuuuuu.....
Siap Eksekusi Ramadhan Pohan
PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS - 1A KHUSUS
RISALAH PANGGILAN SIDANG
Nomor: 702/Pdt.G/2018/PN.Mdn
Pada hari ini, SENIN tanggal 22 JANUARI 2019, saya SUSANTO, NIP.
19651018 198501 1 002 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan
Kelas 1-AKhusus yang dihunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus untuk menjalankan pekerjaan ini;
TELAH MEMANGGIL:
HERMANWAN WIJAYA, NIK: 1271140502600004, umur 58 tahun, aga-
ma Budha, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Mandala By
Pass, No. 104 LK VIII, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tem-
bung, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selan-
jutnya disebut sebagai TERGUGAT;
Agar datang menghadap persidangan umum yang diselenggarakan
di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, bersidang di Gedung yang
beralamat di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, telah ditentukan untuk itu pada
hari SENIN tanggal 22 APRIL 2019 pada pukul 09.00 WIB, dalam pemerik-
saan perkara Perdata Gugatan No. 702/Pdt.G/2018/PN.Mdn, sehubun-
gan akan diadakan persidangan antara:
SUARTI EFFENDI................................................sebagai PENGGUGAT
LAWAN
HERMANWAN WIJAYA.........................................sebagai TERGUGAT
Demikian relaas Panggilan Sidang ini dibuat melalui media cetak /
koran ini dengan mengingat sumpah jabatan.
Yang Memanggil
JURUSITA PENGGANTI
PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELAS I-A KHUSUS
d.t.o
SUSANTO
NIP. 19651018 198501 1 002
Panitera Pengganti:
PPPPParlin H Harahap, SH, MHarlin H Harahap, SH, MHarlin H Harahap, SH, MHarlin H Harahap, SH, MHarlin H Harahap, SH, MH
Ingin Pasang
Iklan
Hubungi
081361253995/
081263183010
atau
Email ke:
harian_realitas
@yahoo.com
TTTTTaaaaapppppuuuuuttttt, R, R, R, R, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Sudah tiga hari berjalan sejak
peristiwa pembunuhan yang
menggegerkan warga Desa Sigo-
tom Julu Kecamatan Pangaribuan
Taput, Jumat (18/1) dini hari.
Hingga kini, Tim yang terdiri
dari Polres, Polsek dan dibantu
masyarakat belum juga dapat
melacak tersangka Barita Tam-
bunan (25) yang menghabisi nya-
wa Opung Sudiono Simanjuntak
(75) serta melukai ketiga cucunya
Fransiska, Nova dan Olivia Tam-
bunan.
Faktor cuaca dan kondisi
geografis Kecamatan Pangaribuan
menambah kesulitan polisi mela-
cak keberadaan tersangka yang
diduga bermotifkan pemerkosaan
tersebut.
" Belum ada titik terang ke-
beradaan pelaku pembunuhan.
Kami yakin dia lari ke kawasan
Hutan di Pangaribuan," ungkap
Kasat Reskrim Taput AKP Hendro
Sutarno, Senin (21/1).
Lambatnya pengejaran pelaku
diakibatkan faktor cuaca yang
kurang mendukung.
" Kami telah mengerahkan tim
mencapai 50 orang yang terdiri
dari anggota Polres, Polsek dan
masyarakat bahkan dalam kondisi
hujan tetap masuk ke lokasi hutan
yang diperkirakan pelaku bersem-
bunyi," ujarnya.
Hendro tetap optimis akan me-
nemukan pelaku secepatnya," Kita
y a k i n d a n o p t i m i s a k a n
menangkap pelaku sehingga tidak
ada lagi ketakutan di masyarakat.
Lagian, kemana dia akan lari kita
akan kejar," tegasnya.
Seperti diberitakan, peristiwa
pembunuhan sadis terjadi di Keca-
matan Pangaribuan, Jumat dini hari
(18/1) 2019 sekira pukul 00.15 Wib.
Peristiwa yang menggegerkan
masyarakat Sigotom Julu tersebut
menewaskan Opung Sudiono Si-
manjuntak (75) serta tersangka
yang masih buron Barita Tam-
bunan sempat melukai cucu kor-
ban Fransiska Tambunan (14) ,
Nova Olivia Tambunan (9) dan
Yohana Tambunan (5).
Kasat Reskrim Polres Taput AKP
Hendro Sutarno membenarkan
peristiwa pembunuhan yanh terjadi
di Desa Sigotom Julu tersebut.
Kronologis kejadiannya dipa-
parkan Hendro, Jumat (18/1)
sekira pukul 00:15 Wib, Opung
Sudiono beserta cucunya Nova
Tambunan dan Yohana Tambunan
sedang tidur di ruang tengah.
Tiba-tiba tersangka Barita
Tambunan (buron) masuk ked-
alam rumah dengan melewati jen-
dela, kemudian mematikan lampu
kamar.
" Barita langsung membunuh
Opung Sudiono di duga dengan
cara di tusuk di bagian dada, " un-
gkapnya.
Kemudian, setelah melihat kor-
bannya lumpuh selanjutnya Barita
beralih ke Nova Tambunan den-
gan cara menusuk menggunakan
pisau dibagian leher dan Yohana di
tusuk di bagian lengan kiri.
Sedangkan yang paling besar
cucu korban Fransiska Tambunan
lari menghampiri.
Melihat itu , tersangka yang
sudah gelap mata menarik Fransis-
ka Tambunan ke dalam ke dalam
kamar namun korban melakukan
perlawananan serta lolos.
Fransiska yang berhasil lolos
berteriak dan minta pertolongan,
akhirnya tersangka Barita Tam-
bunan lari dari jendela.
" Kami duga motifnya pemer-
kosaan melihat Fransiska yang di-
tarik kekamar sedangkan kedua
adiknya ditusuk dileher dan len-
gan bawah kiri," pungkasnya. (R(R(R(R(R-a-a-a-a-as)s)s)s)s)
Tersangka Pembunuhan Masih Diburon
Kondisi Iklim Persulit Polisi
MMMMMeeeeedddddaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Salah satu fasilitas yang dimili-
ki oleh PT. ANGKASA PURA II
adalah sebuah Masjid yang berdiri
megah di kawasan Bandara
Kualanamu. Keberadaan masjid
ini cukup memberikan nilai tam-
bah bagi kehidupan religi bagi
karyawan BUMN ini, dalam men-
ingkatkan keimanan dan ket-
aqwaan yang berbanding lurus
didalam kemajuan dan peningka-
tan usaha yang pesat dalam bisnis
jasa kebandarudaraan melalui ber-
bagai sarana dan prasana khususn-
ya masjid Kualanamu ini.
Dalam bincang-bincang den-
gan Realitas ketua BKM Sudirman
melalui salah seorang pengurus
Masjid Abdul Muluk mengatakan,
masjid dibangun pada tahun 2014.
Adapun kegiatan yang dilaksana-
kan di Masjid Kualanamu selain
sholat 5 waktu diadakan juga pen-
gajian rutin 4 kali dalam sebulan
setiap hari Selasa.
Badan Kemakmuran Masjid
Kualanamu yang dibawah asuhan
GM Angkasa Pura II Bayuh Iswan-
toro bisa dikatakan sebagai Masjid
yang sudah makmur. Karena sudah
beberapa kali memberikan bantuan
ke beberapa Masjid disekitar Ban-
dara Kualanamu, seperti di Desa
Batang Kuis, Desa Beringin, Desa
Pantai Labu dan dalam waktu dekat
salah satu masjid di Desa Sei Rotan
juga akan mendapat bantuan.
Abdul Muluk lebih lanjut men-
gatakan bahwa para jamaah yang
mengisi Masjid ini adalah disamp-
Masjid Kualanamu Berdiri Megah
ing karyawan Angkasa Pura II ada
juga dari karyawan Imigrasi, Bea
Cukai, Kargo, Karantina dan dari
pengunjung, tarutama ketika sholat
Jum’at Masjid akan penuh dengan
jamaah. Apalagi akses menuju
Masjid Kualanamu cukup mudah.
Kemegahan Masjid Kualanamu ini
cukup memberikan kenyamanan
dan kesejukan bagi para jamaah
yang melaksanakan Ibadah
didalamnya. (R(R(R(R(R-a-a-a-a-al)l)l)l)l)
FOTO BERSAMA: Pengurus Masjid Kualanamu Abdul Muluk dan pengurus
lainnya foto bersama dengan Realitas.
MMMMMeeeeedddddaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaallllltttttiiiiiaaaaasssss
Pemko Medan jajaki kerjasama
dengan Kodam I/BB dalam hal
penanganan banjir di daerah ali-
ran Sungai Bedera. Kerjasama ini
dilakukan untuk membantu Pem-
ko Medan dalam menormalisasi
Sungai Bederah yang selama ini
merupakan salah satu penyum-
bang banjir di Kota Medan.
“Saya atas nama Pemko Medan
sangat menyambut baik dan bert-
erima kasih atas perhatian Bapak
Pangdam I/BB beserta jajarannya
karena menjadikan persoalan ini
sebagai salah satu bagian dari
Karya Bhakti TNI. Karena per-
soalan Sungai Bederah ini sudah
sangat lama dan menahun serta
harus cepat ditangani,” ujar Wakil
Wali Kota
Hal ini disampaikan Wakil
Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar
Nasution, MSi saat menghadiri
Rapat Koordinasi Penanganan
Sungai Bedera di Makodam I/BB
Jalan Gatot Subroto Medan, Senin
(21/1). Rapat ini juga dihadiri Kas-
dam I/BB Brigjen TNI Hasanud-
din, S.IP, MM, Kadis PU Kota
Medan Khairul Syahnan, Kadis
Lingkungan Hidup Kota Medan
Isa Anshari, ST, Kadis PU Kabu-
paten Deli Serdang Donald Tob-
ing, Perwakilan Balai Wilayah
Sungai II Arron L. Batu dan Roy
Pardede serta Sekcam Medan Hel-
vetia.
Wakil Wali Kota mengatakan,
penanganan Sungai Bedera ini
memang harus lekas dilaksanakan
namun pihaknya tidak ingin ter-
buru-buru dalam melakukan aksi
nyata. Perlu ada perencanaan ma-
tang ujar Wakil Wali Kota, agar da-
pat diselesaikan secara tuntas.
”Persoalan ini bukan serta
Merta masalah mengorek sedimen
yang ada di aliran sungai namun
benar-benar menormalisasikan
Sungai Bedera itu hingga berfung-
si sebagai mana mestinya. Artinya
jika ada perumahan penduduk
atau perkantoran yang mengha-
langi aliran sungai harus ditertib-
kan terlebih dahulu,” ungkapnya.
Melalui Kadis PU Kota Medan
dan BWS Sumatera II, Wakil Wali
Kota berharap untuk terus
melakukan pengecekan pada per-
s o al an p emb eb as an la han
masyarakat yang awalnya telah
dibebaskan namun karena penan-
ganan yang selama ini lambat
maka diokupasi kembali oleh
masyarakat.
“Kita punya data-data pembe-
basan lahan tersebut dan harus
kita selesaikan segera sebelum
normalisasi sungai dilaksanakan
nantinya. Agar dapat berjalan den-
gan maksimal,” kata Wakil Wali
Kota Medan.
Sementara itu, Perwakilan Bal-
ai Wilayah Sungai Sumatera II
Provsu Arron L. Batu memapar-
kan, beberapa daerah atau lokasi
aliran Sungai Bedera yang memili-
ki penguasaan terhadap aliran
sungai tersebut sehingga terjadi
penyempitan serta pendangkalan
aliran sungai. Adapun beberapa
lokasi yang dipaparkan diantaran-
ya perkantoran Pajak, Perumahan
Bumi Asri, perkampungan pen-
duduk, Komplek Perwira Kodam
I/BB.
”BWS S II sendiri mengalami
kesulitan dalam menginventori
penguasaan atas aliran sungai
karena berada di lingkungan peru-
mahan dan perkantoran. Harus
ada penanganan khusus dalam
melaksanakan inventori itu sendiri
agar kami mengetahui bagaimana
cara mengatasi persoalan sungai
dikawasan tersebut.
Selain itu, Arron menjelaskan,
terdapat daerah aliran sungai yang
diatasnya telah berdiri rumah
yang pada penampakannya di ke-
lilingi aliran sungai. Hal tersebut
harus diatasi segera. Karena jika
rumah tersebut dibiarkan diatas
aliran tentu akan menyebabkan
pendangkalan serta penyempitan
aliran sungai.
“Seharusnya keadaan rumah
seperti ini tidak boleh diizinkan
karena dapat mempersempit ali-
ran sungai.jika rumah ini dihi-
langkan maka aliran sungai terse-
but dapat lebih luas lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kasdam I/BB
Brigjen TNI Hassanuddin dalam
sambutannya mengatakan bahwa
pihaknya siap membantu Pemko
Medan dan BWS Sumatera II
dalam penanganan normalisasi
Sungai Bedera.
“Karya Bhakti TNI merupakan
salah satu Tugas Pokok TNI opera-
si militer selain perang salah satu-
nya adalah membantu tugas pe-
merintah daerah. Untuk itu, den-
gan adanya upaya penanganan
Sungai Bedera ini saya dan jajaran
siap membantu Pemko Medan dan
BWS S II dalam menormalisasikan
sungai tersebut,” ujarnya.
Dengan perencanaan dan pen-
anganan yang tepat, Kasdam
mengharapkan persoalan yang se-
lama ini disebabkan oleh penyem-
pitan dan pendangkalan Sungai
Bedera ini dapat teratasi secara
tuntas.
”Kami siap membantu. Mari
kita rencanakan secara matang,
lengkapi seluruh data yang diper-
lukan, kemudian kita susun strate-
gi dan setelahnya aksi nyata hing-
ga persoalan tuntas,” kata Kasdam.
Kemudian, usai pemaparan, ra-
pat dilanjutkan dengan tanya
jawab, Wakil Wali Kota sebelum
meninggalkan rapat kembali
memaparkan, beberapa poin yang
menjadi langkah ke depan dalam
menjalankan normalisasi Sungai
Bedera.
“Langkah awal, kita inventaris
dahulu mengenai pembebasan la-
han yang lebih kurang dua tahun
lalu sudah pernah kita lakukan.
Kemudian akan dilakukan ekspos
kepada masyarakat mengenai nor-
malisasi ini agar masyarakat me-
mahami betul bahwa aliran sungai
yang telah menyempit dan dan-
gkal ini harus segera dinormal-
isasikan,” papar Wakil Wali Kota.
Setelah langkah tersebut dilak-
sanakan, sambung Wakil Wali
Kota, Pemko Medan siap menor-
malisasi Sungai Bedera dibantu ja-
jaran Kodam I/BB dan BWS S II.
“Kita semua berharap rencana
penanganan ini segera terwujud
dengan aksi yang nyata dan tuntas.
Saya kembali mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak Pangdam beserta jajarannya
yang mau berkontribusi aktif dalam
hal penanganan banjir di Kota Med-
an,” pungkasnya. (R(R(R(R(R-a-a-a-a-agggggl/jk)l/jk)l/jk)l/jk)l/jk)
Wakil Wali Kota Apresiasi Kodam I/BB
Bantu Normalisasi Sungai Bedera
"Kalau salinan putusannya
sudah kami terima, pasti akan
langsung kita eksekusi," kata Ke-
pala Seksi Penerangan Hukum Ke-
jaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera
Utara, Sumanggar Siagian, Senin
(21/1).
Sumanggar mengatakan, sali-
nan putusan itu biasa sampai
dalam waktu sepekan atau dua pe-
kan ke depan. "Kita tunggu saja,"
ucapnya.
Mengenai penahanan Ra-
madhan, kata Sumanggar, akan
ditentukan setelah salinan putusan
diterima. Hal itu nantinya bergan-
tung kebijakan pimpinan Kejati
Sumut.
Sementara JPU dalam perkara
ini, Emmy, menyatakan pihaknya
belum bisa melakukan eksekusi
jika belum menerima salinan pu-
tusan. "Saya pun baru tahu putu-
sannya tadi dari TV," kata Emmy.
Terpisah, Marasamin Ritonga,
penasihat hukum Ramadhan Po-
han, juga mengaku belum meneri-
ma salinan putusan itu. Mereka
pun baru tahu permohonan kasasi
kliennya ditolak.
"Makanya kita belum bisa ko-
mentar. Biasanya kan harus ada
pemberitahuan sama kita atau
yang bersangkutan," ucapnya.
Marasamin juga belum dapat
memastikan apakah kliennya akan
mengajukan upaya hukum Penin-
jauan Kembali (PK) atas putusan
itu. "Kemungkinan untuk itu pasti
ada, tapi setelah kita pelajari dulu
bagaimana isi putusannya. Nanti
kita lihat dulu bagaimana, baru
bisa tentukan langkah-langkah se-
lanjutnya," ucapnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung
(MA) menjatuhi Ramadhan Pohan
dengan hukuman 3 tahun penjara.
Hukuman yang dijatuhkan majelis
hakim kasasi yang diketuai Andi
Abu Ayyub Saleh dengan anggota
Wahidin dan Margono itu men-
guatkan putusan Pengadilan Tinggi
(PT) Medan yang menghukum Ra-
madhan Pohan 3 tahun penjara. Se-
mentara di Pengadilan Negeri (PN)
Medan, Ramadhan hanya dijatuhi
hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.
Ramadhan terbukti melanggar
Pasal 378 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1
jo pasal 65 Ayat (1) ke-1 KHUPid-
ana. Dia terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana penipuan sebesar
Rp 15,3 miliar terhadap korban-
nya, bernama Laurenz Hanry Ha-
monangan Sianipar dan Rotua
Hotnida Simanjuntak.
Dalam perkara ini, Ramadhan
dan Savita Linda Hora Panjaitan
dinyatakan telah menipu Rotua
dan putranya Laurenz. Rotua
merugi Rp 10,8 miliar sedangkan
Laurenz Rp 4,5 miliar, sehingga to-
talnya menjadi Rp 15,3 miliar.
Perkara penipuan ini terjadi
menjelang Pilkada serentak pada
pengujung 2015. Korban mengaku
terbujuk rayu dan janji hingga
mau memberikan uang sebesar
Rp15,3 miliar untuk kepentingan
Ramadhan Pohan, yang maju ca-
lon Wali Kota Medan 2016-2021.
Ramadhan dan Linda mengim-
ing-imingi korban dengan sejum-
lah persentase keuntungan. Untuk
meyakinkan korban, Ramadhan
Pohan meninggalkan cek kepada
Laurenz. Ternyata saat akan dic-
airkan isi rekeningnya hanya seki-
tar Rp 10 juta. (m(m(m(m(mdddddk)k)k)k)k)