E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar ...
Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013
EDITORIAL
2
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO
DKI JAKARTA : Chanda Pasaribu, PO...
Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013
METROPOLITAN
3
Lurah Pondok Kopi
Dituding Bohongi Warga
JAKARTA, (WN)...
Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013
NUSANTARA
4
Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Manado
Kasus Cetak Sawah
T...
Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013 5
BAPERJAKAT GODOK PERGANTIAN
Sejumlah SKPD dan Camat
Terancam Tergus...
PT AA Jaya Abaikan
UU dan Perda
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP CIMAHI TUTUP MATA
CIMAHI, (WN)
Perlindungan dan Pengelolaan...
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HARIAN WARTA NASIONAL

3,604 views

Published on

HARIAN WARTA NASIONAL

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,604
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HARIAN WARTA NASIONAL

  1. 1. E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) TAJAM, KRITIS DAN TERPERCAYA H A R I A N LURAHPONDOKKOPI DITUDINGBOHONGIWARGA BAPERJAKATGODOKPERGANTIAN SEJUMLAHSKPDDANCAMAT TERANCAMTERGUSURBerdirinya Usaha percetakan di depan kelurahan Pondok Kopi yang sudah berjalan dari bulan juni 2011 ,Warga masyarakat yang bertempat tingal di Perumahan Pondok kopi, merasa telah ditipu dan dibohongi lurahnya sendiri. Pelaksana Tugas Walikota Medan, Drs H Dzulmi Eldin S MSi dalam waktu dekat ini akan melakukan mutasi besar-besaran pejabat Eselon II dan III di jajaran pemko Medan. Proses pergantian sedang digodok Tim Baperjakat. HAL. 3 HAL. 5 FACEBOOK Harian Warta Nasional E-MAIL wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id SMS CENTER 082125582006 Sri Mulyani “Ogah” Bicara Skandal Century >>bersambung hal . 07 >>bersambung hal . 07 >>bersambung hal . 07 >>bersambung hal . 07 >>bersambung hal . 07 AyiVivananda JadiPltWaliKota Bandung Dituntut18Tahun Penjara,DjokoSusilo UcapkanTerimaKasih INFO HUKUM Roro Fitria SAH SAJA OPERASI PERINDAH PAYUDARA, ASAL ... JAKARTA, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi Mitroat- modjo terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Selasa (20/8/2013). Pemprovsu Selewengkan Dana BOS Rp 14,9 Miliar MANTAN DEPUTI GUBERNUR BI KEMBALI DIPERIKSA KAPTENBONGSUPASARIBUKOMANDANHARIMAUMENGGANASTAPANULI(1) l Urus NPWP, SIUP, PKP, dll l SPT PPh Psl. 29/Tahunan Karyawan Swasta (ada bukti potong PPh 1721-A1 dari perusahaan, income hanya dari gaji perusahaan) l SPT PPh Psl. 29/Tahunan Perorangan non Karyawan Swasta (wiraswasta, pekerja tidak tetap, profesional, direksi / komisaris perusahaan) l SPT PPh Pasal 21/26 ( Tahunan) Badan Usaha Laporan bulanan/Masa PPN, PPh 21, PPh 25, PPh 23, dll l Pembukuan / Laporan Keuangan Komersial & Fiskal ( masing-masing ) ANDA MAU NGURUS? HUBUNGI: HARIAN WARTA NASIONAL HP 08212 558 2006 “Diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberi- taan dan Informasi KPK Pri- harsa Nugraha. Adapun Ard- hayadi tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.45 WIB dengan di- dampingi seorang stafnya. Ia enggan mengomentari soal pemeriksaan yang akan dijalaninya. Ia memilih me- naiki tangga dan masuk ke gedung KPK. Selain Ardhayadi diperik- sa, KPK juga telah melaku- kan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau biasa disapa Ani sebagai sak- si kasus bail out Bank Cen- tury. Ani, yang kini menjadi Managing Director World Bank, diperiksa di Kedutaan Besar RI di Washington DC, Amerika Serikat. KPK menyebut banyak informasi baru dari pemerik- saan tersebut. Apa saja yang diungkapkan Ani kepada penyidik KPK? Ani enggan menjelaskan terkait pemer- iksaan itu. Alasannya, ia su- dah menyerahkan sepenuh- nya penanganan Century kepada KPK. Jawaban sama dilontar- kan ketika dimintai pandan- gannya, apakah ada korupsi dalam bail out Century atau ada permainan politik dalam kasus itu. “Saya sudah mengatakan itu berkali- kali. Jadi, bi- arkan jalur hukum ber- jalan. Saya meng hor- mati hukum Indonesia,” k a t a n y a dalam waw- ancara dengan wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu. Lalu, apakah peker- jaan Anda di World Bank terganggu dengan adanya proses hukum kasus Century di Indonesia? , “Kayaknya yang terganggu orang di sini deh,” jawab Ani sambil terse- nyum. Seperti diberitakan, KPK memeriksa Ani karena dianggap tahu seputar bail out Century senilai Rp 6,7 triliun. Ikut diperiksa man- tan Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan BI Wimboh Santoso. Sebagai Menteri Keuangan saat itu, Ani adalah Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketika masih menjabat Menkeu, Ani mengaku ke- pada Jusuf Kalla alias JK selaku Wakil Presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan kri- sis. Ani juga mengaku telah tertipu data yang diberikan Bank Indonesia soal sta- tus gagal sistemiknya Bank Century. KPK menargetkan penanganan kasus Century rampung dan mulai disidan- gkan tahun ini. KPK sudah memeriksa 38 saksi. KPK juga sudah menyita doku- men-dokumen dalam peng- geledahan di BI. Curhatan Ani yang men- gaku tertipu dengan data Bank Indonesia terkait bail- out Bank Century Rp 6,7 tril- iun mengundang tanya. Ani dinilai tetap tak bisa lari dari tanggungjawab karena saat bailout dikucurkan menjabat menteri keuangan dan ketua KSSK. “Pertanyaan men- dasarnya, orang yang mudah ditipu orang bodoh, beliau (Ani) kan tidak bodoh. Bah- wa beliau merupakan bagian dari sistem sehingga kejahat- an kriminal bailout Century berlaku, itulah faktanya,” ujar Ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan, DR. Rizal Ramli, kepada wartawan. Selain itu, kata man- tan menkoperekonomian ini, kalau toh Ani yang kini menjabat Direktur Bank Dunia merasa ditipu karena data awal nilai bailout dari BI sebesar Rp 632 miliar, bisa saja saat itu dia men- gambil sikap tegas dengan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. “Pertanyaanya seder- hana, kalau tidak suka dan merasa ditipu harusnya mengundurkan diri dong. Itu baru cirinya intelek,” kata Rizal. Dia mengingatkan KPK bahwa kasus Century MEDAN, (WN) Bertanam tebu di pinggir bibir. Pepatah ini layak buat Gubsu, Gatot Pudjo Nugroho. Tokoh yang peduli pendidikan ini, justru malah ditengarai terlibat dugaan penyelewengan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). Tidak tanggung- tanggung, jumlah dana yang diselewengkan mencapai Rp 14,9 miliar. Penyelewengan dana BOS itu terungkap setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara mengaudit penggunaan dan penyaluran dana di Pemprovsu. Auditor menemukan penyimpangan dana BOS BANDUNG, (WN) Setelah Wali Kota Band- ung Dada Rosada ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semua tugasnya ditangani wakilnya, Ayi Vivananda. “Se- gala urusan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandung oleh pemerintahnya berjalan seb- agaimana mestinya,” kata Dedi Sopian Sekretaris Humas Pem- kot Bandung kepada sejumlah wartawan di kantornya, Selasa, (20/82013). Salah seorang pegawai Pemkot Bandung yang enggan disebutkan namanya, pasca penahanan Dada Rosada menyatakan, justru setelah Dada ditahan, Ayi lebih mampu memimpin ketimbang Dada dan saya nyakin roda pemerintahan akan lebih baik ditangan Ayi, Ayi lebih merakyat dari pada Dada JAKARTA, (WN) Dituntut dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliarsubsidersatutahunkurungan, serta pidana uang pengganti sebesar Rp 32 miliar, Djoko Susilo hanya bisa mengucapkan terima kasih. “Terimakasih,” kata Djoko usai mendengar tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (20/8) malam. Sedangkan, ditemui usai sidang, eks Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri ini tidak banyak berkomentar seputar tuntutan yang dijatuhkan penuntut umum kepadanya. Walaupun, usai mendengarkan tuntutan Djoko tetap bisa terlihat tersenyum bahkan ketika menyalami jaksa sebelum meninggalkan ruang sidang. “Sudah ya, ada penasehat hukum,” kata Djoko. Tahun 1947, Belanda melancar- kan Agresi II di tanah air di seluruh pelosok Indonesia, termasuk ke Kota Sibolga/Tapanuli Tengah, Su- matera Utara. Kapten Bongsu Pas- aribu di usia 24 tahun sudah tampil sebagai Komandan Batalyon Kes- atuan Harimau Mengganas Tapan- uli. Kesatuan Harimau Mengganas Tapanuli yang dipimpinnya sukses membuat pasukan Belanda kocar- kacir. Sehingga nama beliau sangat dikenal warga Sumatera Utara seb- agai pahlawan muda. Sayang, ia tertembak dan tewas dipenggal Belanda di Harakka, Ba- rus, tanggal 3 Maret 1947. Enam puluh satu tahun ke- mudian, barulah kisahnya dibukukan atas permintaan masyarakat dan LVRI Si- bolga. Inilah sejumlah re- spon dan kisah sejarah yang berhasil dikumpulkan Har- ian Warta Nasional, Dian- taranya, Masnudin Tanjung (80), warga Jalan Perumnas Padang Masiang Barus. Masnudin mengungkap- kan fakta-fakta sejarah di Barus yang belum banyak terekspos. “Data sejarah soal tewasnya Kapten Bongsu Pasaribu perlu dilengkapi. Saya baca di koran kepala Kapten Bongsu dipenggal dan ditenteng oleh tentara Belanda. Yang sebenarnya bukan hanya itu, setelah dipenggal, kepala Kapten Bongsu itu ditusuk dengan tombak dan ditenteng di atas tombak itu ke Onan Ba- rus. Dan ada lagi fakta lain yang belum ditulis, yakni Barus pernah menjadi lau- tan api,” jelas mantan Ten- tara Pelajar ini. Warga Barus ini mengatakan, tak hanya Bandung yang pernah men- jadi lautan api. Pada masa Agresi II Belanda masa saat Kapten Bongsu tewas, ada sebuah malam yang tang- galnya dia tak ingat pasti tapi diyakininya masih bisa ditelusuri, di mana hampir separuh dari Kota Barus ter- bakar. “Soal tanggal, saya ha- rapkan Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu’ dapat membantu menelu- surinya. Karena saya ini tak hafal tanggal-tanggal. Saya ingin hanya membantu pa- nitia bedah buku, agar dapat melengkapi buku itu den- gan fakta-fakta sejarah yang lebih dahsyat pada masa itu. Saya khusus datang dari Ba- rus untuk membantu pani- tia,” jelasnya bersemangat. Ia mengisahkan, pada suatu malam di masa Agresi II Belanda, ada sekelompok Jakarta, WN Banyaknya wanita yang rela melakukan operasi payudara demi meperbesar dan memperindah payudaranya. Bagi Roro Fitria, hal itu sah-sah saja. Menurut pelantun lagu “Bawa Aku Malayang” yang penting adalah mengetahui dampak dari operasi itu ke depannya. “Itu semua pilihan masing-masing individu, ya. Yang penting sih, tahu baik dan buruknya di kemudian hari. Jangan sampai menyesal,” ujar Roro Fitria, saat berbincang dengan wartawan di Senayan City, Jakarta, yang ditulis Senin (19/8/2013) Dara 25 tahun yang kerap disapa Neng Geulis ini juga menyarankan, ada baiknya bagi wanita yang hendak melakukan operasi memperindah payudaranya, untuk benar- benar memilih dokter yang tepat, dan jangan asal. “Terpenting itu menurutku perhatikan dokter yang sesuai bidangnya. Soalnya ‘kan, dokter ada spesialisnya masing-masing. Takutnya, dia bukan spesialis bedah plastik, tapi beranikan diri untuk melakukannya,” jelas Roro. “Pokoknya, harus yang benar-benar dokter ahli di bidangnya,” tambahnya. Sekali lagi Roro menekankan, sebelum akhirnya memutuskan untuk operasi memperindah payudaranya, pikirkanlah dampak plus dan minus dari efek samping tersebut di kemudian hari. “Dan ingat, jangan pernah menyesal melakukan itu,” tutupnya. (tim)
  2. 2. Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013 EDITORIAL 2 KEPALA PERWAKILAN/ BIRO DKI JAKARTA : Chanda Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Musa Lubis, JAKARTATIMUR : P. Hutajulu, Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Libra Rustiana, Asep Rohendi, KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : Jatigor Habeahan, KABUPATEN BANDUNG BARAT : Juliater Silaen, Parinton Rianto Sianipar, CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: , BANJAR : GARUT : Adam Pribadie , Deden Solihin, Supriatna, Agus Lukman, KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : Hendra Setia Permana, SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Pohan, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis.L.Tobing, Ramlan Naibaho, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Anton, KABUPATEN BEKASI : Gomba Sianipar, M.Marbun, BOGOR: M. Limbong, DEPOK : Samuel, BANTEN: LEBAK : TANGERANG: Puji Iman Jarkasih, SP.d, SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Hermawan, Roni, Lukman Hadi, Agung Bhudi Christanto, LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH PEKANBARU: SIAK : Halomoan Manalu, PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, M. Barimbing, HUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fattah, BANYUASIN : M .Riza Vahlevi, PALEMBANG : Ahmad, BATURAJA : Usman Irawan, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean. S , NIAS : Delisama Ndruru , PASANG IKLAN HUBUNGI : 082125582006, (SON) Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi Indonesia Belum Mampu Berperadaban dan Berkesejahteraan Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden di Harian Warta Nasional di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Bagi yang berminat dapat menghubungi : Hp. 08212 558 2006 ttd Redaksi DIBUTUHKAN STOP PERS DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM“INFASI” KOMISARIS Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir. Jamangalap Simanullang WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Chandra Pasaribu DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu Ade Muksin PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR EKSEKUTIF Posta Tamba REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Janri Sitorus SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing Hj. Zakariani Santoso Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Sahat LBN Gaol SE, Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2, Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA Chanda Pasaribu (HP 081384512051) KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA Sabam Silitonga KOORDINATOR Marlan Pasaribu KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau Alamat : Jln Sungai Ranoketang, No 25, Kelurahan Karame Lingkungan Iii, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Silawesi Utara PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) SUKABUMI, (WN) Seorang ayah kandung berinisial UN (36), warga Kp.Bojongsoka, Desa Limusnunggal Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi diduga telah mencabuli anak kandungannya sendiri (darah dagingnya) sebut saja Mawar (14) (nama samaran). Diketahuinya kasus tersebut bukan karena laporan korban atau pihak korban, namun hasil temuan petugas dan para media yang mencurigakan terhadap anak kandungnya, dan para tetangga korban pun baru menyadarinya ketika mendengar informasi dari bidan setempat yang menyatakan bahwa ”Mawar sedang hamil” baru setelah itu para tetangga menyadari dan menjadi buah bibir di lingkungan tersebut. Dengan secara sigap telinga yang sangat tajam petugas pun langsung menuju lokasi tempat kediaman UN yaitu ayah korban untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya oleh anggota Polsek Warungkiara yang di pimpin Kanit Reskrim Polsek Warungkiara. Pelaku sempat melawan dan tidak mengakuinya, petugas yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap UN tidak banyak ambil resiko langsung menangkap dan memborgol pelaku dan malam itu juga pelaku langsung dibawa ke kantor Mapolres Palabuhanratu untuk diperiksa/BAP di Unit PPA. (Libra/Rady) NapsuBejatTerhadapAnak KandungnyaSendiri? MENJADI negeri yang merdeka merupakan dambaan setiap bangsa. Begitu juga, menjadi bangsa berperadaban unggul dengan rakyat sejahtera dan terlimpahi keadilan merupakan impian masyarakat di belahan mana pun. Namun, tak semua bangsa mampu meraih kedua cita-cita ideal tersebut. Ada yang mampu merdeka, tetapi lebih banyak lagi yang belum sanggup meraih obsesi menjadi negara berperadaban dan berkesejahteraan. Jalan untuk menggandengkan keduanya amat rumit, mendaki, dan sangat licin. Hanya negara- negara bermental baja dan berkarakter tinggilah yang sanggup mewujudkannya. Mereka, negara-negara berperadaban tinggi dan maju tersebut, telah membuat peta jalan jauh- jauh hari, dengan visi-visi besar yang pada masanya dianggap mengawang-awang, tapi kenyataannya bisa diwujudkan. Karena itulah, ketika berbagai kalangan menyusun strategi untuk masa depan Indonesia, itu jelas merupakan sumbangan pemikiran yang patut kita apresiasi. Ada yang membuat visi Indonesia 2025, 2030, bahkan Indonesia 2045 atau saat usia kemerdekaan Republik ini satu abad. Semua itu merupakan bentuk dari keinginan kuat membuat konsepsi-konsepsi sebagaimana diamanatkan proklamator RI Bung Karno. Presiden pertama RI tersebut berkali-kali mengatakan Indonesia adalah bangsa yang berkarakter dan memiliki konsepsi-konsepsi. Jalan untuk menuju ke arah itu bahkan sudah dimiliki negeri ini. Bukankah dengan produk domestik bruto sebesar US$8.000 yang diraih Indonesia saat ini menjadikan kita sebagai negara dengan peringkat PDB 20 besar dunia? Bukankah pula sejumlah temuan anak bangsa ini sudah diakui berbagai belahan dunia? Semua itu merupakan modal penting bagi bangsa ini untuk mewujudkan segala visi menjadi negara maju. Namun, syaratnya modal tersebut tidak didiamkan bergerak sendiri serta digerogoti sikap- sikap pragmatisme akut yang kini juga menjalar di hampir segala lini kehidupan bangsa ini. Virus-virus pragmatis seperti ingin cepat kaya dengan jalan pintas, ingin berkuasa dengan cara apa pun, dan ingin menggemukkan pundi- pundi pribadi dengan jalan korupsi kini teramat mudah ditemui. Keinginan untuk menjadi negara maju yang berperadaban pun sekadar jargon kertas sekelompok kecil anak bangsa. Di mana-mana, sebuah negara berhasil menjadi bangsa maju ketika ia sudah tuntas membentuk karakter anak bangsanya. Karena itu, di negara-negara maju tingkat korupsi pejabat sangat kecil, kepedulian akan kepentingan publik dan kelestarian lingkungan amat besar, serta perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat tinggi. Keputusan kini ada di tangan kita sendiri. Jika bangsa ini serius mempersiapkan masa depan, jalan menuju negara maju amat mungkin lebih cepat daripada yang diperkirakan. (**) OLEH : REKSON H. PASARIBU Pimpinan Redaksi Halo !!! Apa kabar para embaca salam kompak dari jajaran Warta Nasional, Kita melanjutkan lagi sejarah so- sok pejuang tanpa pamrih ini : ki Hajar Dewantara, Dou- wes Dekkter dan Cipto Man- gankusumo ( yang mempro- LANJUTAN RIWAYAT KI HAJAKR DEWANTARA PEJUANG PENDIDIKAN OLEH : APIH LIBRA tes Hukuman itu ) pu ikut pula di hukum, Dekker di buang ke kupang dan Mangankusumo ke pulau banda, karena di piker di tempat terpencil banyak hal yang bias diperoleh ketiganya, meminta di asingkan ke belan- da saja, Terkabul alhasil mulai Agustus 1913, Tiga serangkai ini di asingkan ke belanda. Di negri penjajah ini lah Ki Hajar mulai tertarik pada pen- didikan berkat kegigihan dalam beajar Ki Hajar Dewantara memperoleh Europeesche Akte di bidang pendidikan dan pen- gajaran pada tahun 1918 dia kembali ke tanah air Indonesia. Sang pejuang ini di tanah air langsung mendirikan Taman Siswa,MimpinyaKiHajaruntuk bisa menyelenggarakan sekolah bagimasyarakatsecaraluas,ter- wujud pada tanggal 3 Juli 1922 ketika mendirikan National Onderwijs Instituut Taman siswa atau dikenal sebagai Per- guruan Nasional Taman Siswa, Sekolah yang bercocok Nasi- onal.Sebelumnya pada tahun 1948 Belanda mendirikan 20 Regentschapscolen khusus bagi mak-mak Priayayi pada tahun 1907 J.B Van haviz mendirikan Volksschule ( Sekolah Rakyat ) yang menawarkan pendidikan 3 tahun menggunakan bahasa lo- kal dengan guru-guru pribumi. Tujuan utama pendirian Ta- man Siswa adalah memberikan pengajaran secara luas dengan dasar kerakyatan pendidikan Taman Siswa di kerahkan untuk mengembangkan ke pribadian yang baik dank e bebeasan indi- vidu di dalam budaya Nasional dan bukan kolomial. Taman Siswa juga mandiri dalam mengurus diri termasuk termasuk soal pendanaan seko- lah ini tidak menerima subsidi dari pemerintah kolonial, wa- laupun demikian Taman Siswa mampu berkembang dengan baik pendidikan yang di seleng- garakan oleh perguruan Taman siswa melengkapi Taman Indria (TK), Taman muda (SD), Taman Dewa (SMP), Ta- man Guru (SPG ), Taman Karya (SMK ), dan Taman Madya (SMA) Taman Siswa pun mampu berkembang menjadi 166 Sekolah pada tahun 1932 (kamus sejarah Indonesia, Robert Cribb dan Audrey kahin). Pemirsa pembaca yang berkarya dalam membaca Warta Nasional, Sejarah ini kita sambung lagi di episode berikutnya edisi yang akan dating sampai jumpa lagi. Salam sejarah dari sekum- pulan WARTA NASIONAL. *wassalam* Terhitung sejak hari ini diterbitkan, atas nama AWALUDDIN BUTAR-BUTAR, domisili Kabupaten Siak, sudah di pecat dengan tidak hormat dari wartawan HARIAN WARTA NASIONAL. Karena yang bersangkutan MELAKUKAN PENIPUAN dengan mengaku-ngaku sebagai PIMPINAN UMUM MEDIA TUNTAS NEWS dan tersangkut kasus penipuan di Redaksi yang mulai diproses di Kepolisian. Kepada semua pihak jika mengetahui keberadaan yang bersangkutan dan masih mengaku-ngaku sebagai wartawan HARIAN WARTA NASIONAL,dimohon supaya yang bersangkutan dilaporkan ke Aparat Kepolisian dan menghubungi Redaksi di Email: harianwartanasional@yahoo. co.id, contak person : 082125582006, ( Tertanda, Pemimpin Redaksi )
  3. 3. Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013 METROPOLITAN 3 Lurah Pondok Kopi Dituding Bohongi Warga JAKARTA, (WN) Berdirinya Usaha percetakan di depan ke- lurahan Pondok Kopi yang sudah berjalan dari bulan juni 2011 ,Warga masyarakat yang bertempat tingal di Perumahan Pon- dok kopi, merasa telah ditipu dan dibohon- gi lurahnya sendiri. PemkotJaktimTertibkanKawasanPKLJatinegara TakSanggupGajiSesuaiUMP,4PerusahaanTerancamDitutup PASCA LIBUR LEBARAN 99 % Pegawai Pemkot Jaktim Masuk Kerja KalauCumaRp1Juta, SayaTinggaldiMana? Hal ini diutarakan Agus Armen salah seorang warga setempat yang sudah lama tinggal di daerah tersebut merasa terkejut ,bahwa usaha percetakan itu sudah berjalan saat di temuin Harian Warta Nasional. Sebelum berdirinya bangunan Agus mengungkap- kan waktu pemilik datang per- tama sekali kekeluran Pondok Kopi dihadapan warga,bahwa pemilik tanah mengatakan mengurus ”Pematangan Ta- nah” serta disaksikan Lurah . Namun tanpa sepengeta- huan warga bahwa yang diban- gun usaha Percetakan dan ka- mipun merasa sagat tergangu. Dalam hal ini lurah tidak per- nah mengundang musawarah warga serta persetujuan, malah kami yang mengadu sama lurah,” kami merasa di- bohongi Lurah,seharusnya se- bagai lurah sudah tau hukum,” ungkapnya. Akibat berdirinya per- cetakan di lingkungan mereka sangat diresahkan dan meng- ganggu setiap hari akibat kendaraan truk yang men- JAKARTA (WN) Untuk menata keindahan Kota ,keaman serta lingkugan yang sehat dan bersih Pemer- intahan Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan penenertiban para pedangang kaki lima(PKL)di kawasan Jatinegara.Penertiban ini lansung di pimpin Wakil Wa- likota Jakarta Timur H. Hu- sein Murad,didampingi dan para pejabat terkait lainnya. Rabu(14/8) . Dalam penert- iban ini,sebanyak 450 personil gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri yang sudah di siap- kan dengan mengikuti apel di halaman parkir Pusat Grosir Jatinegara (PGJ). Sebelum dilakukan pen- JAKARTA, (WN) Hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran, BadanKepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (Sidak) absensi pegawai di Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin (12/8). Dalam sidak yang dipimpin Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta I Made Karmayoga, tidak ditemui pegawai negeri sipil (PNS) yang bolos atau mangkir kerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta I Made Karmayoga pun mengaku senang melihat tingginya tingkat kehadiran pegawai di wilayah Jakarta Timur. Ini menunjukkan rasa tanggung jawab dalam diri PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta semakin baik.“Kita ingin membangun kesadaran dalam diri PNS untuk bersama-sama membangun Jakarta. Semangat ini yang akan terus ditingkatkan,” kata Made yang datang bersama timnya dengan menggunakan rompi hitam bertuliskan Blusukan BKD. SEMENTARA Menurut Walikota Jakarta Timur H.R. Krisdianto, ini menunjukkan semakin tingginya tingkat disiplin para pegawai. Hasil sidak ini harus mendapat apresiasi. Mungkin kalau hanya ancaman pemotongan TKD, masih ada pegawai yang memilih tidak masuk setelah libur Lebaran. Tapi semua ini karena tingkat kesadaran dan komitmen kebersamaan dalam diri para pegawai yang semakin baik. Krisdianto mengatakan, dari jumlah 3.231 orang PNS di lingkungan Pemkot Jakarta Timur, pada hari pertama setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri, tercatat ada 18 orang yang terlambat dan 229 pegawai yang tidak masuk kerja. Para pegawai yang tidak masuk kerja, tercatat sebanyak 180 pegawai karena cuti dan 49 orang dengan alasan sakit. “Hasil dari sidak ini cukup menggembirakan dimana tingkat kehadiran mencapai 99 persen. Tidak ada pegawai yang mangkir atau bolos kerja, sementara yang tidak masuk sekitar 0,8 persen karena alasan sakit dan cuti,” ujarnya.** (CH) gangkut bahan cetak, dan keluar masuk melalui jalan komplek dan beroperasi se- tiap malam serta keselamatan warga,terutama anak-anak ke- cil di lingkungan tersebut. Belum lama ini terjadi ke- salapahaman antara warga dengan pemilik Percetakan saudara Muslim dan saudara Solahuddin akibat perparki- ran di wilayah warga setempat yang berdiam di lingkungan RT 10/RW05. Dengan merasa bahwa saudara Muslim menguasai semua lahan yang ada di ling- kungan dekat warga RT 010/ RW 05 milik dia dan langsung membikin pagar ,agar sia- papun tidak bisa memasuki wilayahnya.dengan merasa tidak senang juga Muslim langsung memanggil Kopasus yang bernama Sariyoso dan aparat kepolisian tanpa koor- dinasi terhadap Lurah dan pengurus RT/RW. SEMENTARA Selama beroperasi sejak dua tahun berjalan berdir- inya percetakan ini menurut warga 05 mengindikasikan percetakan ini tidak berdomis- ili di lingkungan RW 05 serta tidak memiliki Undang –un- dang ganguan(UUG).Namun aparat pemerintah yang men- gayomi masyarakat setempat termasuk Lurah Pondok Kopi tidak pernah perduli. Kepala Seksi( Kasie) Per- izinan Sat Pol PP Jakarta Timur Partono saat ditemuin di kantornnya mengatan se- jauh ini belum ada di urus pemilik Izin Undang – un- dang Ganguan dan dari pihak kami sudah berapa kali me- manggil pemilik tidak pernah datang,namun masalah ini tetap kami proses dan ditin- dak secepatnya.”tegasnya. **TIM ertiban, sejak Minggu (11/4) hingga Selasa (13/8) kemarin, pihak Pemkot Jakarta Timur telah melakukan sosialisasi kepada para PKL di kawasan tersebut. Pada kesempatan ini pun, Husein Murad, tetap me- nyampaikan himbauan kepada pedagang agar tidak meng- gunakan badan jalan untuk berdagang.”Memang berda- gang adalah hak siapa saja. Tapi tentu tidak dengan me- langgar hak pengguna jalan,” ujarnya. Husein mengatakan se- tiap harinya ada puluhan ribu bahkan jutaan pengguna jalan yang dirugikan akibat berdir- inya lapak ataupun parkir liar di badan jalan. Menurutnya, kemacetan akibat gangguan di badan jalan dapat merugikan dari sisi kenyamanan ataupun sisi ekonomi. “Kemacetan dapat meng- ganggu kenyamanan atau- pun kegiatan ekonomi orang lain. Karena itu, marilah sal- ing menghormati hak orang lain. Kita harap pedagang menyikapi hal ini secara ber- kesinambungan,” tegasnya Khusus unuk para peda- gang yang berjualan di atas trotoar masih diberikan tol- eransi untuk dapat berjualan hingga lokasi penampungan jadi. Akan tetapi terhadap ra- tusan pedagang yang biasa tumpah ke jalanan di sekitar kawasan Pasar Gembrong, Jl Basuki Rahmat dan kawasan seputar Pasar Jatinegara, di sekitar Jl Matraman Raya (ka- wasan Gunung Antang), kemu- dian Jl Jatinegara Barat, dan Jl Jatinegara Timur, bila kedapa- tan masih membuka lapak, akan ditindak tegas. Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Syahdonan, menjelas- kan bahwa terhadap para PKL yang membuka lapaknya dia- tas trotoar, masih akan diberi toleransi mengingat belum disiapkannya lokasi penam- pungan. Sesuai arahan Pak Gubernur, pedagang yang ditertibkan harus disiapkan lokasi baru. Karena itu masih ada toleransi untuk yang di atas trotoar. Sementara lapak ataupun parkir liar yang ada di badan jalan akan langsung ditindak tegas. Terkait lokasi penampun- gan bagi para pedagang, Camat Jatinegara, Syofian Taher men- gatakan, untuk pedagang Pasar Gembrong saat ini masih dicar- ikan lokasi yang paling tepat untuk menampung para peda- gang. “Karena itu, pedagang bukan sama sekali dilarang di sana, melainkan diminta un- tuk tidak mendirikan lapaknya di badan jalan,” Pesanya. Ia menambahkan, pi- haknya bersama PD Pasar Jaya akan membahas terkait peng- gunaan Pasar Cipinang Besar Selatan yang juga berada di Jl Basuki Rahmat, apakah me- mungkinkan untuk dijadikan penampungan bagi para PKL di Pasar Gembrong. “Hari Rabu ini akan ada pertemuan untuk membahas hal itu. Kita akan li- hat bagaimana kemungkinan- kemungkinan di lapangan,” kata Syofian. Sedangkan untuk PKL di Jatinegara, nanti akan dipindahkan ke gedung SMPN 14 yang rencananya akan dire- lokasi ke wilayah Matraman, Jakarta Timur. SEMANTARA Kepala Suku Dinas Per- hubungan Jakarta Timur, Mir- za Aryadi mengatakan, lokasi- lokasi tempat PKL mangkal selalu identik dengan adanya parkir liar. Karena itu, ia men- gaku pihaknya pun terlibat dalam operasi ini untuk me- nindak para pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan- nya di badan jalan. “Tentu agar operasi ini efektif, apapun fak- tor lain yang mengganggu lalu lintas akan kami tindak,” tegas Mirza. Mirza menyebutkan, nantinya penindakan di badan jalan akan dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari te- guran secara lisan, penggem- bokan di tempat, hingga pe- nilangan yang dikordinasikan dengan pihak kepolisian. “Kami di sini juga berkordinasi dengan kepolisian. Kami nanti melakukan penggembokan, dan polisi yang akan menilang. Kordinasi ini akan kami laku- kan berkesinambungan,” tu- kasnya .(CH) JAKARTA, (WN) Rencana pengosongan kawasan Waduk Ria Rio, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, masih meng- hadapi kendala. Warga yang menggarap lahan waduk sebagai tempat tinggal tetap menolak kompensasi Rp 1 juta per keluarga. Padahal, setidaknya 350 keluarga yang menempati lahan waduk itu harus membongkar rumah mereka pada akhir Agustus sam- pai awal September. Mereka tinggal di RT 006 dan RT 007 di RW 015, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Menurut Sekretaris RT 007 Muhamad, warga menolak kom- pensasi Rp 1 juta karena kompensasi itu dinilai tak sebanding dengan nilai bangunan rumah mereka. Apalagi, ada warga yang baru merenovasi rumahnya yang terbakar beberapa bulan lalu. “Sudah tahu mau menertibkan, mengapa tidak bilang dari awal. Warga yang rumahnya hangus akibat kebakaran beberapa bu- lan lalu telanjur mengeluarkan biaya tak sedikit untuk merenovasi rumahnya,” kata Muhamad di Jakarta, Selasa (20/8). Rini (48), salah satu warga, mengaku mengeluarkan biaya lebih dari Rp 10 juta untuk merenovasi rumahnya yang terbakar. “Kalau cuma Rp 1 juta, saya mau tinggal di mana,” kata ibu lima anak yang bekerja sebagai buruh cuci itu. Sesuai rencana, Waduk Ria Rio akan dikembangkan pemi- lik area waduk, PT Pulomas Jaya, sebagai kawasan pengendali banjir dan ruang terbuka hijau. Waduk seluas 7 hektar itu akan dioptimalkan sebagai muara sejumlah saluran air di kawasan Pu- lomas, yang kemudian airnya dipompa ke Kali Sunter. Sementara area daratan di sekitar waduk yang mencapai lebih dari 13 hektar, ditambah 5 hektar lahan yang masih dalam proses pembebasan lahan, akan menjadi ruang terbuka hijau. Sekretaris PT Pulomas Jaya Nastasya Yulius mengatakan, pengosongan area waduk tetap dilaksanakan. PT Pulomas Jaya juga telah memutuskan bahwa biaya kompensasi bagi warga yang menggarap lahan waduk sebesar Rp 1 juta per keluarga. Menurut Nastasya, uang kompensasi sebesar itu dapat digunak- an warga untuk mengontrak rumah dan biaya pindah rumah. Na- mun, dia mengaku, pendistribusian dana kompensasi itu masih menunggu keputusan Pemkot Jakarta Timur. Camat Pulogadung Teguh Hendarwan mengatakan, sampai saat ini Pemkot Jakarta Timur telah berupaya mencarikan tempat tinggal bagi warga Waduk Ria Rio, yaitu di sejumlah rumah susun sewa di Jakarta Timur. Teguh menyebutkan, rusun sewa yang siap menampung warga waduk itu tersebar di Pulogebang dan Cipinang Besar Selatan. Namun, dia mengakui, unit hunian di dua lokasi rusun sewa itu umumnya telah dihuni sehingga hanya tersedia 150 unit. “Makanya, baru 150 keluarga yang dapat ditampung di rusun sewa untuk saat ini,” katanya. Sisanya, kata Teguh, akan direlokasi ke rusun sewa di Ja- lan Pinus, Cakung. Namun, karena dua blok rusun di kawasan Cakung itu masih direnovasi, 200 keluarga harus menunggu sampai renovasi selesai sekitar dua bulan ke depan. Sementara itu, Teguh mengaku belum mengetahui pasti batas akhir pengo- songan area waduk. “Ini masih dibahas di tingkat Pemkot Jakarta Timur. Namun, yang pasti, awal September area itu harus ko- song,” katanya. (Chandra) JAKARTA, (WN) Sebanyak empat peru- sahaan asal Korea Selatan di kawasan Jakarta Indus- trial Estate Pulogadung (JIEP), Jakarta Timur, terancam ditutup. Keem- pat perusahaan yakni PT Winer 3, PT Hansol 1, PT Hansai 5, dan PT Olimpic terpaksa ditutup karena tidak mampu membayar upah para pekerjanya sesuai UMP DKI Jakarta, sebesar Rp 2,2 juta. “Belum ditutup, tapi mereka sudah mengajukan penutupan pabrik langsung kepada Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jakarta Timur. Mereka menilai ke- naikan UMP itu tinggi sekali. Jadi mereka langsung lewat jalur Apindo dan Gubernur, tidak melalui JIEP,”kata Ke- pala Humas PT JIEP, Achmad Maulizal, Senin (19/8/2013). Dijelaskan Maulizal, Keempat perusahaan tersebut berencana akan membuka kembali perusahaannya di wilayah luar Jakarta yang memiliki UMP lebih rendah. “Soal itu sudah dibahas di forum komunikasi JIEP, mer- eka berencana buka di Jawa Barat, seperti Sukabumi atau Bekasi yang UMP-nya masih Rp 1,8 juta, tapi belum tahu juga,” ujarnya. Maurizal mengatakan ratusan pekerja terancam ke- hilangan pekerjaan atas imbas penutupan empat perusahaan tersebut. “Karyawannya banyak, 500 lebih ada. Kalau di PHK tidak mungkin mampu bayar pesangon. Mungkin diberhen- tikan karena alasan pailit, jadi karyawan diberhentikan atau sesuai perjanjian mereka,” jelas Maurizal. (Chandra)
  4. 4. Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013 NUSANTARA 4 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Manado Kasus Cetak Sawah Temui Titik Terang OknumBeaCukaiBekingi PeredaranMiras PeriksadanTangkap Pejabat“OKB” BANYUASIN, (WN) Penyelewengan dana cetak sawah yang diduga sudah disimpangkan oleh beberapa oknum dari salah satu dinas di Pemkab banyuasin mulai menemui titik terang, karna jajaran polres banyuasin dengan kerja kerasnya sudah mulai menemukan tersangka dari kasus cetak sawah, Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Banyuasin, menyeret oknum PNS Distanak berinisial H sebagai tersangka. Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad Ikhsan Melalui Kasat Reskrim Akp Ali rajikin men- gatakan, H saat ini ditetapkan sebagai tersangka, hal itu ber- dasarkan hasil pemeriksaan 34 saksi diantaranya dari gabungan kelompok tani, PNS distanak, BPKP, Kementerian Pertanian pusat, Kement- erian keuangan dan tiga saksi ahli. Hasilnya mengarah ad- anya dugaan merugikan nega- ra yang melibatkan tersangka. “Berdasakan audit BPKP, negara diduga dirugikan Rp MANADO, (WN) Kementrian Perhubungan melalui Dirjenhubla kembali mengucurkan dana ke Satker Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bitung Sulawesi Utara Rp. 34.651.240.000. Anggaran pekerjaan yang dikontrak pada bulan April 2013 diperuntukkan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Manado yang dikerjakan oleh PT.Siwa Prestasi Gemilang sebagai kontraktor pelaksana MANADO, (WN) Terkait pengelolaan dana pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2012 yang ada di Satker APBD BPJN XI Sulut-Gorontalo khu- susnya ruas jalan Girian Liku- pang dinilai curang akibatnya banyaknya dugaan korupsi dan ketidak profesionalnya pejabat yang diberi kewenan- gan menangani proyek swake- lolaberbandrol4,5Mtersebut. Berdasarkan hasil pantauan lengkap dengan dokumentasi di lapangan, sepanjang ruas jalan apalagi di hamper tiap tikungan Girian-Likupang ru- saknya cukup serius dengan lubang menganga menjamur muncul dan mengancam para pengguna jalan. Memangadabeberapatitik MANADO, (WN) Dengan segala cara pemerintah memprogramkan rencana kegiatan demi terwujudnya transparansi dalam menyikapi proyek pembangunan yang melibatkan segala unsur. Namun sangat disayangkan hal ini justru menjadi kesempatan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dimanfaatkan memperkaya diri, bahkan diantaranya menyalagunakan jabatan serta otoritas yang ada, sehingga tidak sedikit pejabat atau PNS yang dipercayakan dan diangkat serta ditunjuk sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementrian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam waktu sekejab bisa jadi Orang Kaya-Baru. Menurut pantauan wartawan Koran ini dari sekian banyaknya Kasatker, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengelola proyek sumber dana APBD/ APBN, bisa memiliki bahkan mengoleksi beberapa rumah dan mobil mewah. Hal ini tentunya mengundang Tanya karena rata- rata berasal dari PNS golongan 3A atau 3B yang jika ditelusuri gaji serta tunjangan tidak lagi sesuai dengan harta dan kekayaan yang dimiliki. Salah satu fungsionaris NGO-TIP3KN (Team Investigasi Pemantau Penerima Penyelenggara Keuangan Negara) Ferdinand Tatawi SH, mengatakan bahwa memang suatu hal yang patut dipertanyakan jika ada pejabat yang dipercayakan mengelola keuanganan Negara dalam bentuk pembangunan proyek kemudian dalam waktu bersamaan bisa memiliki kekayaan yang kalau dihitung tidak lagi sesuai denga gaji atau pendapatan sebagai PNS. Diduga kekayaan tersebut didapat dari hasil kerja sama dengan pihak kontraktor, diambil dari sebagian dana yang telah dianggarkan pada proyek-proyek yang dikelola sehingga sudah pasti karena dananya telah dikebiri maka berdampak pada kwalitas pekerjaan yang asal jadi. “Kami menghimbau kepada aparat hukum agar oknum- oknum yang telah menyala gunakan jabatan serta kewenangan mereka, segera ditindak dan diproses secara hokum maupun secara administrasi sesuai Undang-Undang yang berlaku karena perbuatan semacam ini bukan perbuatan yang patut melainkan perbuatan tikus-tikus berdasi yang harus segera dikandangkan dalam jeruji besi”. tegasnya. (JEAN) MANADO, (WN) Sesuai Undang-Undang Cukai No.11 Tahun 1995 Jo No.39 Tahun 2007 yang mulai diberlakukan bulan Juli 2010 di Su- lawesi Utara tentang pelekatan pita cukai pada kemasan produk minuman keras (miras) yang mengandung alkohol golongan B, ternyata dianggap remeh oleh sebagian besar pengusaha miras tersebut. Dari hasil pemantauan dilapangan masih banyak bere- dar minuman beralkohol yang kemasannya harus dilekati pita cu- kai tapi tidak dilekati pita cukai karena hal ini berpengaruh pada harga jual dengan perbedaan Rp.10.000 per botol lebih murah dibanding dengan kemasan yang dilekati pita cukai. Anehnya hal ini tidak ditanggapi serius oleh pihak Bea Cu- kai Manado untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku, bahkan ada indikasi antara pengusaha dengan pengawas lapangan dari kantor Bea Cukai bekerja sama meloloskan barang yang tidak dilekati pita cukai beredar bebas. Beberapa nara sumber men- gatakan bahwa oknum-oknum tersebut sering berada di lokasi pabrik bukan dalam rangka tugas pengawasan tapi diduga be- rada dilokasi hanya minta bantuan dengan berbagai alasan untuk kepentingan pribadi. Demikian pula para pengusaha miras terkesan dinina-bob- okan dengan cara seperti ini, padahal setiap tahunnya telah ditetapkan jumlah produksi sesuai dengan jumlah pita cukai yang dikeluarkan.Tapi pada kenyataannya yang terjadi minuman beralkohol ini produksinya melampaui jumlah pita cukai yang tersedia. Kakanwil DJBC Sulawesi melalui kasubag Humas & RT Achmad Sugiarto ketika dikonfirmasi di ruangannya menjelas- kan, ”hal itu tidak dibenarkan karena sangat melanggar aturan dan informasi ini akan ditindak lanjuti.” Kalau hal ini terjadi terus menerus didiamkan berarti dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja sydah pasti merugikan keuangan negara maka perlu ada perhatian dari institusi hukum untuk dapat menindak oknum-oknum tersebut di atas. (JEAN) dan sebagai konsultan CV.Dinamika Karya Konsultan. “Proyek tersebut terbagi atas dua item pekerjaan, yakni kelanjutan pembangunan dermaga dan penambahan volume panjang Breakwater, “ jelas Ir. Alexander Mamengko Kabid Perhubungan Laut Sulut yang juga PPK proyek pembangunan pelabuhan Manado dan proyek lanjutan Breakwater 2011. Brekwater itu sendiri telah dibangun sejak tahun 2004 oleh kasatker Ir. Joy Oroh hingga tahun 2005 yang kemudian rusak dan kembali direhab sampai selesai pada tahun 2011 dengan total keseluruhan anggaran kurang lebih 70 M. Tapi ternyata tahun 2013 ini kembali mendapat alokasi dana melalui proyek lanjutan pelabuhan Manado karena dinilai masih kurang panjang sehingga perlu ditambah dengan tujuan pekerjaan tersebut dapat mengantisipasi terjangan ombak yang akan menerpa lokasi dermaga yang sementara dikerjakan yang harus selesai dalam waktu 220 hari kerja. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lanjutan pembangunan faspel Manado juga adalah kepala seksi Pemanduan Sistem dan Kerja Sama Antar Lembaga Ir. Netty Janiet Nelwan, ketika mau dikonfirmasi lebih lanjut mengenai proyek tersebut tidak bersedia dengan alasan sibuk.(JEAN) 3,32 M dan tersangka diduga ikut terlibat dalam kasus ini” jelasnya Ali Rajikin diruang kerjannyabeberapawaktulalu. Menurut Ali Tersangka teran- cam pasal pasal 2,3,8, dan 12e. UU No 31 tahun 99 diperbarui Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Namun pihak kepolisian enggan menjelas- kan kepada wartawan, apa peran tersangka hingga petu- gas kepolisian menyeretnya sebagai tersangka. “Yang jelas tersangka diduga terlibat, tapi kami tidak bisa menjelaskan secara detil apa peran Dia, ta- kutnya menghambat penyedi- kan,” jelasnya. Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah ini telah masuk tahap penyidikan Tipikor Pol- res Banyuasin sejak Maret lalu. Namun baru ada satu tersangka, setalah maraknya demonstrai mahasiswa dan masyarakat yang mendesak polisi segera menuntaskan ka- sus pencurian uang rakyat itu. “Penetapan sebagai tersangka tidak ada hubungannya den- gan tuntuan demonstrasi, polisi bertindak berdasarkan prosedur yang mengacu pada hasil penyidikan. Polisi tidak bertindak di bawah intervensi pihak manapun,” tegasnya. Berdasarkan pantauan ko- ranini,tersangkadicecarsejum- lahpertanyaanselamasembilan jam,daripukul09.00wib-18.00 wib. Seperti yang pernah di- beritakan sebelumnya, ang- garan proyek perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah baru) di Distanak Banyuasin diduga disunat dan tidak sesuai dengan peruntukan. Anggaran proyek perluasan areal tana- man pangan (cetak sawah baru) dalam program penyediaan dan pengembangan prasarana sa- rana pertanian ini berasal dari APBN program Bansos tahun anggaran 2012 sebesar Rp 18 Miliar yang digunakan untuk cetak sawah di Sembilan desa dalam Kecamatan Pulau Rimau dengan luas 1800 hektar. (reza) PekerjaanMilyaranRupiahAsalJadi ProgramLisdesdiSubangDiwarnaiPungli yang hanya sebagian kecil dari kerusakan telah dipatchyng (tambal) tapi dengan hasil yang aneh. Lihat saja cara me- nambal jalan berlubang yang asal jadi karena cara kerja tidak sesuai Standard Operasional Pelaksanaan (SOP). Belum lagi pemeliharaan jembatan dan tiang-tiang scampal, dari sekian jumlah yang ada hanya beberapa yang dicat, itupun tanpa dibersihkan lebihdulu. Dan yang mengecewakan lagi hampir sepanjang damija tum- buh subur rumput, kemung- kinan besar daerah ini hanya dibersihkan satu kali satu tahun supaya lebih irit penge- luaran, diduga untuk kepent- ingan pribadi. Bahkan salah seorang nara sumber (orang- dalam.red) mengatakan bahwa anggaran proyek pemotongan rumput keuntungannya bisa membeli sebuah kendaraan roda empat. Pejabat Pembuat Komit- men (PPK) 02 Sandra- Lengkong,ST ketika dihubungi via handphone membantah dengan alasan bahwa pada tahun 2012 di ruas yang sama dipegang oleh dua PPK yakni beliau dan Dantje Tulalo,ST,MMT. Kalau dihi- tung biaya pemeliharaan rutin yang dikerjakan tidak sampai menghabiskan miliaran rupi- ah, jadi bagaimana proses pen- cairan dan ke mana sebagian anggaran perlu dipertanyakan. Kendati jika dilihat dari jumlah dana yang tidak ter- lalu besar namun harus ditin- dak, karena saat ini banyak kegiatan yang mungkin sen- gaja dibuat tidak dengan dana yang terlalu besar namun jumlahnya yang diperbanyak. Oleh sebab itu kepada instansi terkait mulai dari dinas sam- pai Dirjen kementrian PU untuk mengaudit hasil kerja kasatker dan PPK khususnya yang ada di ruas jalan Girian Likupang . Bahkan kepada penegak hokum yang tidak be- rani terima suap untuk dapat menindak sesuai mekanisme hokum yang berlaku apabila terdapat pelanggaran, karena tidak ada pejabat yang kebal dan tidak bisa tersentuh hu- kum.(JEAN) SUBANG, (WN) Berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan mestinya diapresiasi semua pihak, salah satunya program perbaiakan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Namun sayangnya masih saja ada oknum yang matisuri hati nuraninya, sebut saja Ed oknum Ketua BPD Desa Telagasari, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang , Jabar dan oknum konsultan program Rutilahu Her, diduga telah menggondol dana program Rutilahu hingga ratusan juta rupiah. Menurut sumber, modus pemalakan yang dilakukan Edi dengan cara meminta paksa terhadap setiap penerima dana Rutilahu. Pada kucuran Tahap-I meminta Rp.1,4 juta/KK dan Tahap-II Rp.1,2 juta/KK, dari keseluruhan penerima bantuan Rutilahu sebanyak 120 rumah. Jadi totalnya mencapai Rp.2,6 juta/ KK dari seluruh bantuan senilai Rp.6 juta/KK. Modus operandinya, sebelum atau setidaknya ketika berlangsung pencairan dana di BRI KCP Sagalaherang Edi sudah nongkrong, setelah warga menerima uang dari Bank sang oknum langsung menghampirinya dan meminta Japrem (jatah preman). Lokasinya di berbagai tempat, diantaranya ada yang didalam mobil, tempat WC, juga ada yang dijalanan. “ Tingkah Edi sang oknum ini bak Begal Jalanan saja, “ ujar sumber geram. Edi sendiri saat dikonfirmasi Warta Nasional ini di kediamnya mengaku dengan gamblang, bila dirinya meminta jatah dana program itu untuk mengganti biaya ATK, pembelian materai dan pembuatan proposal. Namun sejumlah warga (Penerima manfaat) saat dijumapi Warta Nasioanl di kediamannya masing-masing mempertanyakan peruntukan pembelian kertas (ATK) 400 lembar seharga Rp.700,-/lbr, materai 97 buah seharga Rp.6.500,-/bh bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. Mantan Kades Talagasari Wihata.S. saat dimintai keterangannya ( 9/7) kepada Sinar Pagi membeberkan, pada tahun 2012 pihaknya mengusulkan bantuan dana Rutilahu untuk sebanyak 125 warga/ rumah, namun yang dikabul hanya 120 warga/rumah. Masing- masing warga mendapat bantuan perbiakan rumah (Rutilahu) seniali Rp.6.000.000,- Pada saat pencairan, kata Wihata dirinya sudah tidak lagi menjabat Kades karena sudah habis masa jabatannya sejak terhitung Januari 2012. Ia mengaku tidak mengetahui proses lanjutannya. Menurut sepegetahuan Wihata pencairannya ditangani oleh Ketua BPD Talagasari Edi, dan saat itu masih masa transisi masa pemerintahan Kepala Desa Talagasari yang baru Opik Hidayat yang menggatikan dirinya. “ Saat membuat usulan Rutilahu saya juga turut andil membiayai, tapi hingga kini tidak ada yang mengganti, nominalnya mencapai lima jutaan,” ujarnya mengeluh. Wihata mengaku mendukung bila kasus ini diungkap, agar terang benderang siapa yang berhianat dan jahat terhadap nasib orang miskin. Beri hukuman yang setimpal bagi siapa saja yang melanggar hukum, agar ada efek jera, tegasnya. (abh/esuh) OknumKetuaBPDdan KonsultanProgramDesaDiduga MerampasDanaRutilahu SUBANG, (WN) Program Listrik pedesaan (Lis- des) yang dibiayai Pemerintah di- prioritaskan untuk kalangan orang miskin. Semua calon konsumen- nya (peserta program-Red) tidak dikenakan biaya alias gratis. Hal ini dimaksudkan untuk membantu warga tak mampu agar lebih cepat bangkit dari keterpurukan eko- nomi. Setelah ada listrik mereka diharapkan bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk lebih mendorong menciptakan usaha yang men- garah pada pemberdayaan pereko- nomian pedesaan. Namun I’tikad baik pemerintah itu oleh sejumlah oknum malah dihianati. Seperti halnya terjadi dugaan pungutan liar (pungli) pemasangan listrik di di sejumlah Desa wilayah kecamatan Sukasari, kabupaten Subang, Jabar yang dilakukan ok- num karyawan instalatir PLN UPJ Pamanukan berinisial Ujg. Dengan dalih untuk biaya operasional dan pembelian materai oknum Ujg me- mungut biaya antara Rp.50.000,- hingga Rp.120.000,-/konsumen. “ saya Sudah bayar Rp.100.000,- sesuai yang diminta Ujg,” ujar Ade Karim menantu Ita salah seorang konsumen listrik program Lisdes saat ditemui Warta Nasional. Dugaan pungli itu juga seperti dilaporkan Pemerintah Desa Sukasari melalui suratnya No.671.1/37/PUK, tanggal 27 Juni 2013, tentang Penarikan dana/ biaya sambungan aliran listrik dari konsumen pra-KS. Tindakan oknum itu dinilai se- jumlah kalangan merupakan tinda- kan pungli, karena memungut biaya tanpa ada payung hukumnya. “ Apapun dalihnya pungutan itu ber- tentangan dengan ketentuan. Dan pelakunya harus diberi sanksi ses- uai dengan peraturan perundangan hukum yang berlaku,” ujar pentolan LSM Aliansi Kabupaten Subang D.Ramlan saat dimintai tanggapan di kediamannya. Ramlan menegaskan, oknum instalatir sebagai pelaku harus di- pertanggung jawabkan pihak PLN, lantaran instalatair itu menjadi do- mainnya PLN. Kasus itu tergolong korupsi, pasalnya program Lisdes sudah dibiayai pemerintah. Jadi jangan lagi membebani masyara- kat, tutur Ramlan. Saat dihubungi via Ponselnya Kasi Kelistrikan Dinas Pertamban- gan dan Energi Kabupaten Subang, Apud Setiawan,MM. menjelaskan, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada warga, bahwa program ini tidak dipungut biaya alias gratis. Namun ketika di lapangan terjadi hal-hal yang menyimpang dari ke- tentuan, itu sudah menjadi ranahn- ya pihak lain. “Kami tidak berkompeten mengegur pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan terkait program ini,” tuturnya. Labih jauh Apud menerangkan, terkait mekanisme program lisdes ini, kata dia ada dua kegiatan / pekerjaan yang dilakukan secara terpisah pertanggung jawabannya. Saat pemasangan instalasi dan gantungan , matrialnya disiapkan oleh instalatir/kontraktor dibawah kendali Distamben, sementara in- slatasi Kwh matrialnya dikerjakan oleh instalatir dibawah kendali PLN. “ Jadi pihak kami sudah membayar penuh ke pihak PLN untuk keper- luan instalasi penyambungan, se- mentara bila kontraktor yang direk- rut PLN melakukan peniyimpangan itu menjadi tanggung jawab PLN,” tegasnya. (abh/esuh).
  5. 5. Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013 5 BAPERJAKAT GODOK PERGANTIAN Sejumlah SKPD dan Camat Terancam Tergusur Eldin Ingatkan Camat Tingkatkan Kebersihan Tuntaskan Skandal Korupsi DPRD Pembuatan Akta Kelahiran Disdukcapil Bertele-Tele KasusKMTungkal Samudra,RiwayatmuKini MEDAN, (WN) Pelaksana Tugas Walikota Medan, Drs H Dzulmi Eldin S MSi dalam waktu dekat ini akan melakukan mutasi besar-besaran pejabat Eselon II dan III di jajaran pemko Medan. Proses pergantian sedang digodok Tim Baperjakat. Sejumlah Pimpinan Sat- uan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para camat akan mengisi pos baru. Tak mengh- erankan, ini membuat para pe- jabat mulai dari Kadis, asisten, staf ahli, Kaban, kabag, Kabid termasuk camat di jajajan Pemko Medan ketar-ketir. Mereka mulai sibuk dan kasak- kusuk melakukan lobi-lobi untuk ‘menyelematkan’ posisi agar tak digusur. Pergantian pejabat Pemko Medan secara besar-besaran ini menimbulkan spekulasi dan rumor tak sedap menyu- sul penetapan putusan Kasus Mantan Sekda Tapsel yang juga Walikota Non-aktif, RH oleh Pengadilan Tipikor, hari ini, Rabu (15/8). Namun dipasti- kan pergantian para pejabat tersebut sudah diskenariokan jauh hari sebelumnya menyu- sul hasil kinerja mereka yang selama ini dianggap jeblok dan tidak mendongkrak Pendapa- tan Asli daerah (PAD) Pemko Medan. Infomasi yang berha- sil dihimpun wartawan dari sejumlah sumber menyebut, pejabat eselon II yang diperki- rakan bakal copot jabatannya di antaranya, Kadis TRTB yang MEDAN, (WN) Masalah kebersihan kini menjadi sorotan serius Pelak- sana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi. Wajah Kota Medan terlihat jorok karena sampah berser- akan di sejumlah wilayahnya, terutama pasca Lebaran ini. Karena itulah Eldin memerin- tahkan kepada seluruh camat agar peduli dengan masalah kebersihan di wilayahnya kerjanya masing-masing. Dia tidak ingin ada kesan pembi- aran sehingga sampah terlihat berserakan dimana-mana. “Saya ingin camat mening- katkan kinerjanya lagi, teruta- ma dalam menangasi masalah kebersihan di wilayah kerjan- ya masing-masing. Saya tidak ingin ada kesan pembiaran, sebab saya melihat sampah bertumpuk dan berserakan di TANJAB BARAT, (WN) Secara berkala aliansi LSM Jambi dan LSM Tanjab Barat pernah melakukan unjuk rasa tentang penyelesaian kasus pengadaan Kapal Tungkal Samudra di Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal menyegarkan memori publik tentanng skandal aliran dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Bara sebesar 14 Milyar ke kapal bekas tersebut. “Kejaksaan Negri Kuala Tungkal memeriksa tiga orang terkait pengadaan kapal tungkal samudra 01, salah satunya mantan Kabag Umum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat,Endang Surya,selaku pimpinan proyek dan dua orang lainya adalah panitia lelang, “ucap Arsad. “Pemeriksaan Endang Surya dan kawan-kawan oleh kejaksaan negri Kuala Tungkal, Jambi, memang patut diapreasikan. Aliansi LSM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Jambi merekomendasikan sejumlah nama yang mesti bertanggung jawab dalam kasus penagadaan KM.Tungkal Samudra, karena ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu,jelasnya berupa rekayasa proses pelelangan atau tender yang memenangkan PT.Mriamatama Gemanusa yang tidak sesuai dengan kepres nomor:18 tahun 2000,tentang pedoman pelaksaan pengadaan barang /jasa instansi pemerintah.pemalsuan kualifikasi perusahaan dari M menjadi B,karena kualifikasi M hanya bisa untuk tender nilai proyeknya maksimal 10 milyar,juga trjadi rekayasa penetuan harga kapal bekas sehingga menjadi lebih mahal dari harga sebenarnya. Ekspektasi publik terhadap kejaksaan negri kuala tungkal,untuk menuntaskan skandal KM Tungkal Samudra amatlah tinggi.Bahkan prenuntasaan kasus tersebut menjadi salah satu barometer keberhasilan Kejari Kuala Tungkal,Jambi,pimpinan Viktor Antonius S Sidabutar,selain kasus ANcol Beach dan BPR Tanggo Rajo.”ucap Arsad yang juga mantan aktivis ini. “Tentu saja Kejari Kuala Tungkal,yang paling tahu siapa saja yang harus menjadi tersangka dalam kasus KM Tungkal Samudra ,jika seandainya Endang Surya,dan kawan-kawan hanyalah pemeran pembantu dalam skandal ini. Lalu siapakah aktor utamanya.? Kita sama sekali tidak menoleransi pihak-pihak yang memaksa Kejari untuk menetapkan status hukum seseorang ,dan kita juga tidak menoleransi pihak-pihak yang memaksa untuk menghentikan proses penyelidikan ,jika ada tekana seperti itu Kejari patut mencampakanya.”ucap Arsad. Meski kejaksaan negri Kuala Tungkal,sudah memeriksa Endang Surya selaku pimpinan proyek dan kawaan-kawan ,pengungkapan skandal KM,Tungkal Samudra sangat tertatih-tatih akan tetapi itu bukan,kerana kejaksaan negri kuala tungkal memiliki agenda melindungi seseorang. “Kita percaya Kejari Kuala Tungkal,terus mengumpulkan Barang bukti sebelum meningkatkan status seseorang menjdi tersangka.Kita mengepreasi Kejari yang kembali giat menyelisik kasus KM.Tungkal Samudra.itu sebuah pertanda bahwa kejari masih bertaring dan bertaji,namun kita patut mengingatkan Kejari untuk tidak tergelincir membedakan pihak-pihak yang di periksa dalam setiap kasus. “Di depan hukum tidak ada warga negara kelas satu,keas 2,kelas 3,yang patut di istimewakan atau dinistakan.Dengan mengistimewakan seseorang ,Kejari Kuala Tungkal,membuka peluang bagi publik untuk bespekulasi ada sesuatu yang hendak di sembunyikan.Spekulasi akan meluas jika kejari tidak sanggup menjelaskan alasan yang masuk akal.Seperti semboyan Kejaksaan ,memberantas korupsi tampa pandang bulu.kita mendesak kejari juga tidak memandang bulu dalam memeriksa warga negara.”terang Arsad, (A.F) TANJAB BARAT,(WN) Apapun, dimanapun dan bagaimanapun praktik korupsi itu terjadi tidak bisa di toleransi. Korupsi tetaplah merupakan kejahatan luar biasa yang harus di tangani secara luar biasa pula. Dalam hal ini kita menunggu keberanian Kapolda Jambi yang baru untuk menuntaskan kasus ini. Polda Jambi sudah tidak bisa lagi melakukan pembiaran dalam kasus ini yang hanya mengorbankan H.Machludin Ahmad (Alm) sampai saat ini gagal mencapai target PAD akibat banyaknya bangunan bermasalah yang ti- dak ditertibkan. Kadis Perkim yang dianggap gagal dalam pembangunan jalan setapak, rehah gedung perkantoran dan sekolah-sekolah. Kadis Perta- manan kurang becus mengu- rus lampu jalan yang banyak mati dan taman-taman di Kota Medan yang jorok dan sem- raut serta banyaknya jumlah penunggak pajak reklame. Selanjutnya, Kadis Binamarga juga dianggap gagal karena banyak jalan di Medan kupak-kapik. Kadis Catatan Sipil, pengurus akte kelahiran sampai saat ini juga belum beres. Kaban LH kinerjanya juga melempem akibat ban- yaknya hotel-hotel di Medan Amdal dan IPAL bermasalah, salah satunya Rumah Sakit Murni Teguh dan Mal Center Point Jalan Jawa Medan. Ka- dis Sosnaker termasuk Kiner- janya ‘loyo’ karena banyaknya perusahaan buruh yang tidak tuntas, termasuk persoalan Gepeng di Medan. Kadis Kebersihan juga di- anggap ‘mati suri’, sebab ban- yaknya sampah berserakan di Medan dan tidak mampu men- gelola Bank Sampah, sehingga Medan gagal memperoleh Adipura Kencana 2013.Kadis Pendidikan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadisperindag, Ka- dis Kesehatan, KepalaBKKBN Medan, Kepala BKD, Kaban Kesbanglismas Pol dan Kasat- pol PP. Sedangkan Kepala In- spektorat pun dianggap ‘lebay’ lantaran banyak hasil pemerik- saan para pejabat tidak ditind- fak lanjuti dengan sanksi. Tak hanya itu, juga para asisten, antara lain, Asisten Kessos, dan Asisten Pemer- intahan masuk dalam daftar mutasi. Menyusul para Kabag yang juga jadi sararan ‘tem- bak’ misalnya, Kabah Umum, Kabag Agama, Kabag Pereko- nomian dan Kabag Sosial serta para camat di antaranya, Camat Medan Kota, Camat Medan Sunggal, Camat Medan Selayang, Camat Medan Tun- tungan, Camat Medan Amp- las, Camat Medan Area, Camat Medan Petisah dan Camat Medan Denai, Camat Medan Barat, Camat Medan Johor. Sementara Kadis Pariwisa- ta Medan, Bursal Manan yang pensiun bulan ini dikabarkan akan diperpanjang masa ja- batannya lantaran kedeka- tannya dengan pejabat teras Pemko Medan. Padahal, kin- erja Kadis Pariwisata termasuk dalam kategori buruk. Bahkan sejumlah program dan keg- iatan Dinas Pariwisata terma- suk Chrismast Season tahun 2012 ada temuan BPK dan pe- jabat yang bersangkutan per- nah diperiksa Kejaksaan. Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin ketika dicegat wartawan di Balaikota soal mutasi pejabat tersebut ti- dak menjawab dan hanya senyum-senyum. “Sejauh ini belum ada,”jawabnya sembari tersenyum. Sedangkan Ketua Baperjakat yang juga Sekda Medan, Ir H Syaiful Bahri ke- tika dikonfirmasi wartawan di Balaikota, Selasa tak berada di tempat. Menurut stafnya Sekda Medan masih belebaran di kampung halaman. “Bapak masih Lebaran, belum ma- suk. Hari Jumat ini baru akytif,”kata ajudan Sekda. Se- dangkan Kabag Humas, Budi Hariyono SSTP, MAP, me- nyatakan tidak tahu bakal ada mutasi.”Ah, saya gak tahu ada mutasi,”kata Budi. (Marlan) sejumlah wilayah. Akibatnya masalah sampah kini menjadi pembicaraan,” kata Eldin ke- tika menggelar rapat bersama seluruh camat terkait penan- ganan kebersihan pasca Hari Raya Idul Fitri 1434 H di Balai Kota Medan, Kamis (15/8). Wilayah yang menjadi so- rotan serius Eldin adalah Ke- camatan Medan Patisah dan Medan Amplas. Untuk Keca- matan Medan Petisah, dia me- lihat sampah menumpuk dan berserakan di kawasan Pasar Petisah. Sedangkan di Keca- matan Medan Amplas, an- tara perbatasan Kota Medan dengan Deli Serdang dipenuhi sampah. Kehadiran sampah tentunya sangat mengganggu keindahan dan kebersihan wajah ibukota provinsi Suma- tera Utara. “Jangan pikirkan yang lain, kita harus fokus dengan pekerjaan. Saya tidak mau kalian merasa tertekan dan ditekan dalam menjalankan tugas. Intinya bagaimana kalian dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga tidak pernah berpikiran yang macam-macam. Hasil kerja it- ulah yang mdenjadi penilaian apakah kalian dapat menjalan tugas atau tidak,” ungkapnya yang dalam rapat itu didam- pingi Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM dan Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay SH. Untuk itu mulai sekarang, Eldin minta kepada seluruh camat agar meningkatkan ke- bersihan di wilayah kerjanya. Selain melibatkan seluruh lurah dan kepala lingkun- gan, dia juga minta camat agar memberdayakan warga dalam mendukung kebersi- han. Dia yakin dengan dukun- gan penuh masyarakat, maka masalah sampah pasti bisa diatasi. Eldin mencotonhkan kawasan Jalan H Adam Malik dan kawasan Medan Maimun. Kedua kawasan itu dinilainya bisa bersih berkat dukungan dan partisipasi penuh seluruh masyarakat. “Kalau kita mau, semua pasti bisa diatasi. Jika ada masalah yang ditemui dalam menjalankan tugas, segera disampaikan.Kitaakanpecah- kan dan kerjakan bersama. Semua masalah apabila dik- erjakan bersama-sama, pasti bisa diselesaikan. Jadi mulai sekarang bekerjalah dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” ujarnya. Selanjutnya, Eldin meng- ingatkan camat untuk peduli dan harus mengetahui dengan apa yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Artinya, sekecil apapun persoalan maupun masalah yang terjadi harus diketahui. “Saya tidak mau ada orang lain lebih men- getahui kondisi yang terjadi di wilayah kita ketimbang kita sendiri,” pesannya. Selain camat, Eldin juga mengingatkan sekretaris camat (sekcam) agar ikut peduli dengan masalah ke- bersihan. Tanpa menunggu perintah camat, sekcam harus punya inisiatif untuk mem- buat wilayahnya bersih. “Saya minta sekcam tidak hanya menunggu perintah camat dan hanya mengurusi admini- stasi kecamatan saja. Sekcam harus punya inisiatif dan mampu menjaga kebersihan di wilayahnya,” tegasnya. (Marlan) dan Syarifuddin,SE dalam kasus ini. “Intinya percuma jika Polda Jambi hanya berani menjerat H.Machluddin Ahmad (Alm) dan Syarifuddin,SE dalam skandal korupsi DPRD Kabupaten Tnjung Jabung Barat, Jambi, periode tahun 1999-2004. Seharusnya dalam tahap penyidikan,Polda Jambi harus berani menangkap lansung pelaku utama korupsi yang utama dalam kasus ini ialah keberanian Polda Jambi,”ucap Arsad salah seorang tokoh masyarakat,Kuala Tungkal,Jambi. Arsad juga mempertanyakan status H.Umar Ibrahim dan Luhut Silaban,SH sebagai tersangka pasalnya dua orang lain yang terjerat dalam kasus serupa sudah bebas dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama oleh Pengadilan Negri Kuala Tungkal,Jambi.”Masa H.M.Umar Ibrahim dan Lujut Silaban,mau menjadi tersangka seumur hidup,apa mereka tidak merasa terzalimi.KUHAP Tidak memberi batasan sampai kapan seseorang di tetapkan sebagi tersangka.Jalan di tempatnya prose penyidikan skandak korupsi berjamaah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat,Jambi,di karenakan oleh sikap Polda Jambi yang di wilayah,Abu- abu.Selama masih ada tebang pilih dan tidak ada penegakan hukum yang benar korupsi akan terus berlangsung.”ucap Arsad yang juga alumi UGM,ini. Arsad mengatakan,hukum tidak melihat apa yang di persepsikan tapi apa yang di lakukan orang.”Polda Jambi mesti bekerja sesuai tupoksi yang netral.Hukum perlu di tegakan agar orang bisa membedakan mana otoritas hukum dan mana yang bukan,itu harus clear. Kalau wilayah hukum terus abu-abu,korupsi kan terus meningkat .”Kata Arsad yang juga mantan aktivis ini. Masih banyak perkara besar yang harus di hadapi bansa in.Korupsi tidak ada habis-habisnya kendati terus di kikis,bahkan sebaliknya,mega scandal kasus korupsi dari waktu ke waktu terus bermunculan seperti tidak ada habisnya ,celakanya selain banyak kasus korupsi yang tenggelam atau tidak terungkap tuntas,penegakan hukum juga melempam.”kata Arsad. Proses hukum semakin nyata tidak mampu menyentuh orang-orang tertentu,karena pengaruh kekuasan.Menurut Arsad,masalah dalam penuntasan kasus skandal korupsi DPRD Kabupaten Tanjab Barat,periode 1999- 2004 bukan terletak pada alat bukti. ”Setahu saya ,bukti-bukti itu sudah ada di tangan Polda Jambi.Ini cuma masalah keberanian Polda Jambi,saja. Arsad juga berharap,Kapolda Jambi Brigjen Satriya Hari Prasetya tidak tunduk dengn kepaentingan kekuasaan .Dengan respon cepat akan dapat di hilangkan tuduhan sejumlah kalangan bahwa Polri dan Negara melakukan pembiaran terhadap skandal korupsi berjamaah DPRD Kabupaten Tanjab Barat periode tahun 1999-2004. Pada tingkatan selanjutnya, lakukan tindakan hukum secara profesional, objektiv,transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.” terang Arsad. (A.F) NUSANTARA SUBANG, (WN) Pasca dibatalkannya Pasal 32 UU No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, oleh Mahkamah Konstitusi dan berlaku sejak awal Mei 2013 yang intinya bagi penduduk yang lahir lebih dari satu tahun belum membuat Akta Kelahiran prosesnya tidak lagi melalui keputusan Pengadilan. Disambut suka cita oleh kalangan masyarakat, utamanya bagi penduduk yang tak berpunya saat hendak menyekolahkan anaknya diman Akta Kelahiran sebagai persyaratan. Namun regulasi pemerintah pusat itu kurang didukung perangkat di daerah. Sebut saja Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang dalam melayani kebutuhan masyarakat terkait pembuatan Akta Kelahiran, sehingga banyak dikeluhkan warga. Pasalnya proses pembuatan Akta Kelahirannya memakan waktu cukup lama hingga berbulan-bulan, padahal sesuai aturan ditentukan paling lama 14 (empat belas) hari saja bagi yang berkasnya memenuhi syarat. Lambatnya proses pembuatan Akta Kelahiran itu seperti dikeluhkan Maman salah seorang guru di SD Kecamatan Cisalak. Menurut pengakuannya saat dijumpai Warta Nasional di kantor Disdukcapil kabupaten Subang belum lama ini, telah mengajukan sekitar 110 pemohon, baru selesai 50 % saja. Padahal mestinya tanggal 13 Mei 2013 sudah kelar seluruhnya sesuai tertulis pada naskah Bukti Penerimaan Berkas yang ditandatangani petugas,namun faktanya hingga akhir Juli 2013 ini belum tuntas dengan tanpa alasan yang jelas. Maman membeberkan , salah seorang kawannya guru yang mengajar di SD Cisalak-IV yang mengajukan permohonan Akta Kelahiran sekitar 150 orang prosesnya cukup cepat, hanya membutuhkan waktu semingguan. Konon menurut pengakuan kawannya, prosesnya bisa cepat jadi itu lantaran ngasih uang sabun ( sogokan) kepada oknum petugas senilai dua kali lipat dari tarif yang mestinya hanya Rp.40.000,-/orang sesuai ketentuan Peraturan Daerah, ujarnya. Keluhan serupa, seperti diungkapkan seorang yang menugurus perbaikan Naskah Akta Kelahiran dari Desa Cisalak yang enggan dikorankan namanya, merasa kesal dan kebingungan saat hendak mengurus kesalahan nama, tanggal lahir dan lainnya seperti atas nama Bilkis Wisnda Permata Gea (Salah nama), Meisy Harti Diana Putri (salah tanggal lahir), Sinta Indrianti (salah bin/nama orang tua) mestinya dicantumkan nama ayahnya, tetapi yang tertulis di Akta Kelahiran malah nama Ibunya, padahal berkasnya lengkap ada Surat Nikahnya, ujarnya kesal. “ Saya sudah berkali-kali mendatangani kantor ini (Disdukcapil), namun kesanya petugas bagian revisi pak Adang dan Erwin cuek-cuek saja, malahan saya merasa dipingpong,” ujarnya kesal. Masih menurut dia, bagi perbaikan yang nyawer sejumlah fulus makruh plus mengganti blanko sebesar Rp.15.000,-/pemohon lancar- lancar saja. “ sesungguhnya kita juga mau menuruti keinginan oknum petugas asal ada keterbukaan, apakah memang bila kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas kita harus turut menanggung cosnya (biaya), semisal membayar blanko apakah juga diatur dalam Perda,” tuturnya bertanya. Berbagai kalangan meminta, untuk menyikapi persoalan ini agar Disdukcapil bisa memberikan pelayanan prima, tidak lantas pelayanan administrasi kependudukan ( pembuatan Akta Kelahiran,KK dan KTP regular) yang nota bene menjadi hak warga malah dijadikan ajang pungli dan membebani warga yang tidak jelas payung hukumnya dan bertele-tele. (abh/esuh)
  6. 6. PT AA Jaya Abaikan UU dan Perda KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP CIMAHI TUTUP MATA CIMAHI, (WN) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melastarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadin- ya pencemaran dan/atau kerusakan ling- kungan hidup yang meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan. Desa Citamiang Purabaya Mendapatkan Instruktur Desa Kepala SMAN 22 Menerima Siswa Dibawah Passing Grade, Imbalan Fantastis Pembuatan Sertifikat Program Prona Di Subang Jadi Ajang Pungli PelaksanaanJalanLingkarPasar CibatuSedangDikerjakan SMPPGRIBantarGadung MenungguPembangunan Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 20136 BANDUNG, (WN) Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2013/2014 sejumlah sekolah mulai tingkat SMP dan SMA di Kota Bandung banyak yang meny- alahi aturan dan menyimpang dari nilai luhur pendidikan. Adapun sistem yang sudah ditentukan pemerintah un- tuk penerimaan peserta didik baru mulai dari jalur prestasi, jalur non akademis,dan jalur akademis. Namun masih banyak para oknum kepala sekolah yang berani melakukan terobosan baru yakni melalui jalur be- lakang, hal-hal semacam ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, atau mungkin su- dah diketahui tapi menerima upeti dari setiap kepala seko- lah yang menerima siswa le- wat jalur belakang,dan titipan dari oknum oknum tertentu. Salah satunya adalah SMA N 22 Bandung menurut in- formasi yang diterima Harian Warta Nasional bahwa Kepala Sekolah SMA N 22 telah me- nerima siswa baru yang memi- liki NEM 17 dengan imbalan Rp 25 juta, diduga kuat ban- yak siswa baru yang diterima secara curang alias lewat jalur belakang tanpa memikirkan dampaknya,apakah siswa tersebut akan mampu mengi- kuti mata pelajaran di SMA N 22 atau tidak. Sementara passing grade di SMA N 22 Bandung tahun ajaran 2013/2014 adalah 31.00. Ketika hendak dikon- firmasi kepada Kepala SMA N 22 Bandung Hatta Saputra tidak berada dikantornya, “bapak tidak ada di kantor hari ini semua Kepala Sekolah rapat di SMAN 2 Bandung, kata Hana Humas SMA N 22 kepada Harian Warta Nasi- onal. Hana sebagai Humas di SMA N 22 saat di Konfirmasi mengatakan saya tidak tahu kalau ada siswa yang diterima lewat jalur belakang dan mem- bayar sejumlah uang, kalau masalah itu silahkan tanya langsung kepada penanggung jawab yaitu Kepala Sekolah, Hana menjelaskan jumlah siswa baru yang diterima dari jalur akademis sebanyak 232 siswa, non akademis sebanyak 35 siswa, keseluruhan men- jadi 267 siswa untuk 10 ruang kelas. Jumlah siswa di SMA N 22 dari kelas X sampai XII adalah 1100 siswa. Hana mengatakan DSP (Dana Sumbangan Pendi- dikan) yang dipungut dari siswa baru sebesar Rp.5 juta persiswa, DSP tersebut digu- nakan untuk membiayai keg- iatan proses belajar mengajar, membeli spidol dan biaya sa- rana prasarana dan iuran Rp 350.000/siswa/bulan untuk tambahan biaya-biaya terse- but. Biaya sebesar Rp.5 juta tersebut hasil kesepakatan rapat para orang tua siswa yang dihadiri sekitar 200 orang tua siswa. Saat WN menanyakan apakah ke 200 orangtua siswa perekonomiannya merata se- hingga bisa disepakati dengan besaran Rp.5 juta?, Dan apa yang dimaksud dengan sum- bangan? Karena sumbangan adalah sukarela sementara SMA N 22 adalah mematok dengan Rp.5 juta, Hana men- gatakan itu yang bisa saya sampaikan lebih lengkapnya langsung aja nanti sama Ke- pala Sekolah karena yang mengelola DSP adalah Kepala Sekolah. Yayat seorang tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan saat dimintai ko- mentarnya mengatakan kalau DSP tersebut dikelola oleh Kepala Sekolah ini jelas sudah menyalahi aturan,seharusnya Komite Sekolah yang mengelolanya,namun komite sekolah justru seringkali dibajak para oknum Kepala Sekolah untuk kepentingan- nya.hal ini karena mekanisme pembentukan Komite belum jelas,dantidakadaaturanyang menegaskan mengenai pihak yang dapat menjadi anggota komite,cara memilihnya,dan bentuk pertanggung jawaban- nya, akibatnya Komite di isi oleh orang-orang yang dekat dengan Kepala Sekolah se- hingga fungsinya tidak jalan tegas,yayat kepada WN. (Martua) Namun apa yang dilaku- kan oleh PT AA Jaya yang berlokasi di jalan Cibaligo, Ke- lurahan Cigugur Tengah, Ke- camatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, ini jelas telah meng- abaikan Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Per- aturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 1 Tahun 2012 Ten- tang Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan yang telah ditetapkan Pemer- intah. Kepala Kantor Lingkun- gan Hidup Kota Cimahi pun tidak bisa berbuat dan me- milih tutup mata, para Pen- gusaha yang jelas-jelas telah mencemari lingkungan dan merusak lingkungan hidup, terbukti hingga saat ini ma- sih banyak perusahaan yang membuang limbah semba- rangan tanpa ijin dibiarkan saja. Sama halnya seperti PT AA Jaya hingga saat ini ma- sih membuang limbah cairnya ke kali cibaligo atau saluran umum di lingkungan pemuki- man warga Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang di- duga kuat mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Sementara UU RI No 32 Tahun 2009 pada padal 3 men- gatakan, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hid- up bertujuan huruf (b), Men- jamin keselamatan, Kesehatan dan Kehidupan manusia, hur- uf (c) Menjamin kelangsun- gan kehidupan makluk hidup dan kelestarian ekosistem,dan huruf (d), Menjaga kelestar- ian fungsi Lingkungan Hidup dan Perda Provinsi Jaw- abarat No 1 Tahun 2012 pada pasal 87 mengatakan Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang;huruf (a),Membuang Limbah B3 kemedia lingkun- gan hidup tanpa melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan,huruf (c), dilarang membuang limbah kemedia lingkungan hidup tanpa me- menuhi baku mutu lingkun- gan hidup, huruf (d),dilarang keras membuang limbah ke- media lingkungan hidup tan- pa ijin. Dalam hal peran serta ma- syarakat memiliki hak dan ke- sempatan yang sama dan sel- uas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah di atur didalam UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH pada pasal 70 ayat 2 dikatakan peran ma- syarakat dapat pengawasan social, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan,dan penyampaian informasi atau laporan dan pemerintah juga diminta ber- peran aktif untuk mengawasi, jangan sampai ada pembiaran bagi para perusahaan yang membuang limbahnya secara sembarangan tanpa ijin, kare- na di dalam UU ini pada pasal 74 ayat 1 dikatakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berhak melakukan peman- tauan, meminta keterangan, mengambil sempel, pada ayat 3 dikatakan Penanggung jaw- ab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelak- sanaan tugas pejabat penga- was lingkungan hidup. Maka setiap orang dan/atau pelaku usaha yang membuang limbahnya dengan sembaran- gan tanpa ijin,yang mencemar- kan lingkungan dan perusak lingkungan hidup dapat dipi- danakan sesuai dengan yang tertuang di dalam UU RI No 32 tahun 2009 pada pasal 98 ayat 1 mengatakan setiap orang yangdengansengajamelakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000. (Martua) GARUT, (WN) Hampir tiga tahun pembangunan Jalan lingkar Pasar Cibatu Kabupaten Garut pelaksanaannya tersendat dan kini jalan tersebut sedang dilaksankan pengerjaannya. Jalan yang menghubungkan jalan provinsi di desa Cibunar dengan jalan kabupaten di desa keresek yang ada dilokasi Kecamatan Cibatu tak lama akan di pergunakan warga. Pasalnya jalan tersebut merupakan jalan pintas untuk dipergunakan alat tranfortasi warga hingga tak perlu memutar yang jaraknya cukup jauh. Jajat dari CV.Ginasari selaku pelaksana lapangan yang mengerjakan pengerjaan jalan, mengatakan pihaknya melaksanakan jalan lingkar pasar Cibatu kini dalam tahap pengaspalan.” Kami mengerjakan pengerjaan jalan sampai saat ini hingga delapan puluh persen,” tuturnya. Pihaknya menjelaskan pengerjaan jalan awalnya dengan pengurugan dan pengaspalan hingga pembangunan saluran air (drainase) dan pemasangan gorong-gorong yang melintasi jalan desa.” Saya mengerjakan pengerjaan jalan diawali dengan pengurugan, pembangunan drainase dan sampai pengaspalan, ucap Jajat. Menurutnya pelaksanaan pengurugan dengan lebar lima meter dan panjang 986 meter, dan pegerjaan pengaspalan dengan lebar empat meter dan panjang 986 meter tegasnya. Untuk pelaksanaan pengerjaan jalan lingkar pasar Cibatu dilaksanakan 120 hari kalender dan kini akan selesai hingga sampai pelaksanaan pengaspalan mencapai 80 persen dan tak lama lagi pemabangunan jalan lingkar pasar Cibatu akan selesai, papar Jajat. “ Tak lama lagi pengerjaan jalan lingkar pasar Cibatu akan selesai dan kini sedang tahap penyelesaian dengan mengerjakan pengaspalan hingga mencapai 80 persen, “ tandasnya. Dengan akan selesainya pembangunan jalan lingkar pasar Cibatu, kini disambut warga Cibatu karena jalan tersebut tak lama lagi dapat dilalui untuk dipergunakan menuju kedua arah daerah tersebut.Dan warga tak perlu memutar jauh karena jalan itu tak lama akan selesai**** (Agus) SUKABUMI, (WN) Desa Citamiang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi bisa membangun lebih dari kapasitas anggaran yang diterima, anggaran tersebut dari APBD Propinsi yang disebut untuk inspratruktur Desa se Jawa Barat sebesar Rp. 100.000.000. Kepada Desa Citamiang H. Eman Suryaman, ketika di konfrmasi Wartawan mengakui telah memajarkan tentang renovasi kantor desa dan aulanya selua 198m2, yang saat ini sudah selesai 100% sehingga menghabiskan anggaran Rp. 151.584.000. Pada pertengahan Maret 2013 Desa Citamiang menerima dana tersebut secara spontanitas kepada desa langsung membentuk kemitraan : diantaranya : penanggung jawab/ ketua panitia : H. Eman Surayaman, Sekertaris : mulyani Bendahara : B. Soebandi di dominasi anggota-anggotanya : LPMB, BPD, Para ka.ur, ka.ur, unsur pemuda dan ketua Rt dan Rw Renovasi tersebut di mulai tanggal 15 Maret 2013 s/d 30 Mei 2013, 45 hari kegiatan terleasisasi, hasil kekompakan dan kegigihan dorongan warga. “Hanya” anggaran Rp.100.000.000 itu membengkak pada penggunanya terhitung di buku catatan harian dan LPJ Rp. 151.584.000, jajaran desa serta jaringan kepanitiaan berinisiatif rapat kecil untuk menggali tambahan. Yang akhirnya berhasil uang swadaya masyarakat Rp. 4.400.000 swadaya tenaga kerja Rp. 5.784.000, kemudian mau tidak mau kepada desa panitia pembangunan untuk ikut bersanggaran karena suatu prepensif, kewajiban seorang pemimpin yang akhirnya kades H. Emang Suryaman menurunkan dana pribadi senilai Rp. 41.400.000. Demi suksesnya pembangunan ujar H. Emang Suryaman. Ditempat yang terpisah ruangan kantor sekdes mulyani saat di konpirmasi pada hari itu juga, 15 Juli 2013mulyani mengatakan, memang benar anggaran yang di terapkan menghabiskan Rp.151.584.000, itu pun upaya-upaya jajaran panitia hingga sehingga yang jadi tanggung jawab sekurangnya kepada desa. Dan setelah selesai langsung di resmikan pada 28 Juni 2013 dihadiri TRI Pika kecamatan Purabaya. (Libra/Rady) SUKABUMI, (WN) Wilayahnya jauh dari titik Kota, namun Dedi Rukmana S,Pd. MM selaku Kepala SMP PGRI mampu mengembangkan dunia pendidikan dengan mengajak warga setempat untuk ikut berpar- tisipasi terlibat langsung ikut mengajar anak didik. Itu dibuktikan dengan mengangkat guru Honor yang jumlahnya sangat fantas- tic yaitu sebanyak 53 orang. Lembaga pendidikan yang didirikanya pada tahun 2002 yang berstatus Lembaga Pendidikan Sekola Swasta SMP PGRI Ban- tar Gadung, Kabupaten Sukabumi, beralamat di Jl. Pasir Suren – Bojong soka Desa Limusnuggal, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi 5km dari jalan Sukabumi Pelabuhan Ratu yang dibangung di lahan seluas 20.000 Meter Persegi. Yang bernomor NSS : 2020206261 dan Nps : 20247058 tahun didirikan 2002 di operasikan tahun 2002, Kelompok seko- lah timbas akreditasi B, Lembaga ini sebetulnya sangat berhak mendapatkan kelayakan dana bantuan program pendidikan dari Propinsi untuk ruang kelas baru, karena kurangnya ruangan ke- las minimal 5 ruangan kelas baru, karena yang ada baru 8 kelas lama sedang kouta siswa/siswi ada 843 Orang terpaksa ambil inisiatif jadi ada shief, pagi hari s/d jam 12.00 dan siang hari jam 13.00 s/d jam 17.00. Jumlah siswa/siswi smp PGRI Bantar Gadung setiap tahunnya meningkat, tahun ajaran 2013-2014 ada 767 Orang. (LIBRA/ Rady) SUBANG,(WN) Misi utama pembuatan Sertifikat massal melalui Program Nasional Agria (Prona) tahun 2013 di Kabupaten Subang, Jabar, sasaranya terutama untuk mengangkat keterpurukan bagi warga miskin yang belum memiliki sersertifikat. Sementara program Prona itu sendiri sudah dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah yang bersumber dari APBN sehingga tidak menjadi beban masyarakat, kecuali biaya beberapa materai yang dibutuhkan dan sejumlah patok tapal batas. Kenyataan di lapangan program tersebut oleh oknum panitia malah dijadikan ajang pungutan liar (Pungli). Mereka berdalih telah dimusyawarahkan dengan warga. Seperti yang terjadi di Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, panitia Prona Desa Kumpay Rahmat Hidayat sebagai Ketua LPMD setempat, yang juga mengaku tugas kesehariannya sebagai Penilik TK/SD dan Ketua PGRI di lingkup UPTD Dikbud Kecamatan Jalancagak saat ditemui Tim Warta Nasional dikediamannya pekan, secara blak-blakan mengaku memungut sebesar Rp.600,-ribu/bidang. Biaya itu menurutnya diperuntukan, biaya operasioal panitia, pembuatan surat-surat keterangan desa, pembelian materai, patok tapal batas, suguh tamu dan transport petugas BPN. “ Orang BPN nitip-nitip pada saya, agar petugas BPN terutama yang bestatus Sukwan minta diperhatikan dukungan operasionalnya,” ujarnya. Sementara menurut sumber lain oknum BPN juga minta jatah dari peruntukan dana itu sekian untuk tiap bidangnya. Lebih lanjut Rahmat membeberkan, bila pungutan biaya prona ini dilakukan di semua desa penerima program, khususnya di Desa-desa wilayah kecamatan Subang selatan.” Informasi itu berdasarkan hasil koordinasi dengan desa tetangga yang juga memungut biaya prona,” ujarnya. Namun yang membingungkan masih kata Rahmat, BPN saat sosialisasi terkesan tidak transparan ketika membahas ihwal biaya. “ Bila benar program Prona ini gratis, berarti pihak BPN dianggap telah melakukan kebohongan public. Kami akan datang ke BPN untuk meminta kejelasan seputar pembiayaan prona,” ancam Rahmat. Keterangan yang berhasil dihimpunTim Wartawan Warta Nasional, segala kegiatan yang berkenaan dengan program prona telah dianggarkan kantor BPN yang tertuang di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran itu diperuntuakan membiayai pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, sidang panitia, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Sedangkan kewajiban warga cukup hanya menyerahkan bukti- bukti kepemilikan tanah (Data yuridis-Red) dan dokumen yang diperlukan, pemasangan patok dan pengadaan materai sedikitnya 4 bh, tuturnya. Terkait pelaksanaan program Prona Bupati Subang Ojang Sohandi, S.STp.M.Si telah mewanti-wanti kepada bawahanya, agar tidak membebani warga terkait pelaksanaan program serupa Prona. Salah satu poinya ditegaskan bila para Camat dan Kepala Desa tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya yang memberatkan warga, kecuali mereka menyediakan materai dan sejumlah patok tapal batas. Namun penegasan Bupati itu tidak digubris bawahannya, faktanya dilapangan pungutan biaya itu tetap ada dan berlangsung secara transparan. ( Abh/Esuh ) NUSANTARA

×