PHKA SK.102/IV/set-3/2005 tentang Petunjuk Teknis PENGAMANAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH LAUT

1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : SK. 102 /IV/Set-3/2005
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAMANAN KAWASAN
KONSERVASI DIWILAYAH LAUT
DIRERTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM,
Menimbang : a. Bahwa kawasan konservasi yang terdiri dari Kawasan Pelestarian Alam dan
Kawasan Suaka Alam meliputi wilayah daratan dan perairan mempunyai
kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan, oleh karena itu perlu dijaga
keutuhan dan kelestarian fungsinya untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan
masyarakat baik masa kini maupun masa mendatang;
b. Bahwa untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan konservasi di
wilayah laut dari gangguan manusia perlu dilakukan kegiatan pengamanan
kawasan konservasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang
Petunjuk Teknis Pengamanan Kawasan Konservasi di Wilayah Laut.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan
dan Satwa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar;
9. Preaturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet

2. Indonesia Bersatu;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha
Pengambilan atau Penagkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13 /Menhut-II/2005 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGAMANAN KAWASAN KONSERVASI DI
WILAYAH LAUT.
KESATU : Mengesahkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Kawasan Konservasi di Wilayah
Laut yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang
Petunjuk Teknis Pengamanan Kawasan Konservasi di Wilayah Laut sebagaimana
pada amar kesatu wajib dijadikan pegangan/pedoman bagi pengelolan dan pihak
terkait dalam melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan konservasi di wilayah
laut.
KETIGA : Peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan kawasan konservasi di
wilayah laut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dapat dijadikan
acuan.
KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan
hutan dan Konservasi Alam ini akan diatur kemudian.
KELIMA : Keputusan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 Oktober 2005
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
IR.KOES SAPARJADI,MF.
NIP. 080027173

3. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Menteri kehutanan.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
6. Gubernur di saeluruh Indonesia.
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
8. Kepala Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia
9. Kepala balai konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia
Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam
Nomor : SK. 102/VI/Set-3/2005
Tanggal : 10 Oktober 2005
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kawasan konservasi dalam konteks kegiatan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam merujuk
pada kawasan hutan yang karena keadaannya perlu dikonservasi sedemikian rupa sehingga keberadaan
kawasan tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses-proses ekologis yang penting bagi
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sesuai dengan undang-undang No.5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan undang-undang No.41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan konservasi, khususnya kawasan konservasi di wilayah laut,
terdiri dari Kawasan Suaka Alam (Cagar Alm dan Suaka Margasatwa), dan Kawasan Pelestarian Alam
(Taman Nasional dan Taman Wisata Alam).
Permasalahan utam di dalam kawasan konservasi laut, antara lain :
a. Penangkapan sumberdaya alam di dalam kawasan dengan menggunakan bom, dan bahan kimia
beracun.
b. Penangkapan sumberdaya alam di dalam kawasan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah
lingkungan (muro ami, trawl, bubu, dan alat tidak ramah lingkungan lainnya)
c. Penangkapan sumberdaya alam di dalam kawasan di saat musim dan ditempat pemijahan.
d. Kegiatan yang mengancam kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (penambangan

4. pasir/terumbu karang, perambahan mangrove, perusakan lamun, pengambilan biota laut
dilindungi, dan kegiatan yang merusak lainnya)
e. Pencemaran (limbah rumah tannga, tumpahan minyak, sampah dan bentuk pencemaran lainnya)
f. Pelanggaran zonasi/blok
Perlindungan dan pengamanan kawasan pada dasarnya adalah upaya melindungi dan mengamankan
kawasan dari gangguan manusia, baik yang berada disekitar maupun yang jauh dari kawasan namun
mempunyai akses yang tinggi terhadap kawasan tersebut, atau bentuk gangguan lainnya, kebakaran,
gangguan ternak, hama dan penyakit.
Perlindungan dan pengamanan hutan, khususnya kawasan konservasi di wilayah laut berbeda dengan
di kawasan konservasi yang berada di daratan, karena kawasan konservasi di wilayah laut meliputi
daerah perairan sehingga pengamanan kawasan harus dilakukan dengan sarana dan prasarana khusus,
sehingga tetap menjamin keselamatan petugas, selain itu modus operandi pelanggaran hukumnya pun
berbeda, sehingga kegiatan perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi di wilayah laut perlu
diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Perlindungan dan pengamanan fisik kawasan;
2. Identifikasi daerah-daerah rawan gangguan.
3. Sosialisasi batas;
4. Pengembangan kemitraan dengan masyarakat;
5. Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan;
6. Penegakan hukum;
7. Pemusnahan hama penyakit serta jenis penggangu lainnya,dll
Mengingat kegiatan perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi di wilayah laut mempunyai
kekhususan, maka perlu dibuat suatu petunjuk teknis pengamanan tersendiri, sebagai acuan seluruh
pemangku kawasan konservasi laut.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusun Petunjuk (Juknis) Pengamanan Kawasan Konservasi di Wilayah Laut ini adalah
memberikan acuan bagi UPT dalam melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan konservasi laut di
wilayah kerjanya sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Tujuannya adalah agar pelaksanaan pengamanan kawasan konservasi di wilayah laut dapat lebih
optimal, efektif sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mempertahankan fungsi
kawasan, serta mempermudah pembinaan, monitoring dan evaluasinya.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Juknis Pengamanan Kawasan Konservasi di Wilayah Laut ini antara

5. lain mencangkup:
1. Ketentuan Umum (pengertian dan batasan, serta prinsip-prinsip pengamanan kawasan)
2. Tahapan pengamanan kawasan (perencanaan pelaksanaan pengamanan dan pelaporan)
3. Metode pengamanan kawasan (sifat pengamanan, bentuk kegiatan pengamanan, penyidikan
serta penanganan darurat).
4. Saran dan prasarana pengamanan (jenis dan uraian peralatan pengamanan dan kelengkapan
administrasi)
5. Tata hubungan kerja.
6. Pembinaan Sumberdaya Manusia (aparat dephut dibidang pengamanan serta masyarakat)
7. Pendanaan (sumberdana prosedur pendanaan, standar biaya pengaman dan prosedur perolehan
dan pertanggungjawaban dana)
8. Pelaporan dan Evaluasi (jenis dan isi laporan, serta evaluasi)
II. KETENTUAN UMUM
A. Pengertiaan dan Batasan
Petunjuk teknis ini akan menggunakan istilah-istilah pengamanan yang dibakukan atau biasa dipakai
di lingkup Direktorat Jenderal PHKA. Adapun kegiatan-kegiatan pengamanan akan disesuaikan
berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan, ini termasuk (tetapi tidak hanya terbatas pada)
sumberdaya manusia yang ada, dukungan infrastruktur, pendanaan, adat istiadat setempat, koordinasi
dengan instituís yang terkait pada masalah pengamanan dan hukum, dan karakteristik alam di kawasan
ini sendiri.
Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Konservasi adalah Kawasan Pelestarian Alam dan atau Kawasan Suaka Alam.
2. Kawasan Pelestarian Alam adalah Taman Nasional (TN), Kawasan Taman Hutan Raya dan
Kwasan Taman Wisata.
3. Unit Pengelola Kawasan adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang mendapat kewenangan
mengelola Kawasan Konservasi.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup
Instansi Kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus
penyidikan dibidang kehutanan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
5. Polisi Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Instansi Kehutanan
yang oleh undang-undang diberi wewenang Kepolisian, dibidang kehutanan dan konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Pengamanan pre-emtif adalah salah satu tahapan dalam sistem pengamanan yang bersifat
pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pengguna kawasan.

6. 7. Pengamanan preventif adalah salah satu tahapan kegiatan dalam sistem pengamanan kawasan
konservasi yang bersifat pengawasan dan pencegahan.
8. Penhamanan represif adalah salah satu tahapan dalam sitem pengamanan kawasan konservasi
yang bersifat penindakan secara hukum terhadap pelaku.
9. Penjagaan merupakan salah satu tugas pengamanan yang bersifat preventif yang di lakukan
disekitar kawasan konservasi baik secara tetap maupun untuk sementara dengan tujuan
memelihara keamanan serta mencegah terjadinya pelanggaran- pelanggaran pelaturan,hukum
dan perundang-undangan serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya.
10. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan
dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara khususpidana yang ia dengar sendiri ia lihat
sendiri, dan ia alami sendiri.
13. Tempat Kejadian Perkara adalah suatu tempat dimana terjadinya suatu tindak pidana didalam
maupun diluar kawasan Konsevasi dimana tersangka dan barang bukti yang berhubungan
dengan tindah pidana ditemukan.
14. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan yang dilakukan
dalam Kawasan konservasi, yang dapat diancam dengan hukuman.
15. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak
pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat
kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakuan
tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau
membantu melakukan tindak pidana itu.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
B. Prinsip-prinsip Pengamanan
Prinsip-prinsip pengamanan kawasan konservasi yang harus diperhatikan oleh UPT dalam
melaksanakan kegiatan pengamanan, adalah sebagai berikut:
1. Cepat, lugas, efektif, dan efisien.
2. Tegas, consisten, konsekuen berdasarkan aturan yang berlaku.
3. Proprsional dan profesional.
4. Menerapkan prinsip HAM.
5. Praduga tak bersalah.
6. Pengamanan beraraskan konservasi.
7. Pengamanan tetap mengutamakan keselamatan petugas

7. III. TAHAPAN PENGAMANAN
A. Perencanaan Pengamanan
Perencanaan merupakan hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pengamanan.
Beberapa unsur perancanaan tersebut antara lain mencakup:
1. Persiapan
a. Peta kerja
Petugas pengamanaan harus mengetahui wilayah kerja, serta daerah-daerah rawan
pelanggaran dalam kawasan, khususnya di setiap zonasi/blok, yang dituangkan dalam peta
kerja dan peta kerawanan, yang akan menjadi sasaran kegiatan pengamanan.
b. Tata waktu
Menentukan tata waktu pelaksanaan pengamanan yang terdiri dari lama waktu yang
dibutuhkan, tanggal dan jam keberangkatan serta kembali, yang harus disesuaikansituasi,
kondisi dan strategi.
c. personil
Ketua tim pengamanan menentukan jumlah personil serta komposisi petugas
(polhut,teknisi,PPNS.dll) yang dibutuhkan dalam setiap bentuk pengamanan, termasuk
kebutuhan bantuan personil dari unsur masyarakat (kampung/desa/kelurahan/kecamatan),
Kepolisian dan atau TNI, atau instansi terkait lainnya.
d. Logistik
Kebutuhan logistik selama kegiatan pengamanan harus terjamin, oleh karena itu perlu
dihitung secara detil kebutuhan logistik, jenis dan jumlahnya untuk setiap kegiatan
pengamanan, dengan memperhitungkan resiko yang akan terjadi.
e. Sarpras
Sarpras kegiatan pengamanan sangat tergantung dengan tujuan dan target pengamanan itu
sendiri. Beberapa sarpras yang harus dipersiapkan antara lain: alat transportasi, alat
komunikasi, alat pengamatan, senjata, peralatan SAR, peralatan snorkeling/SCUBA, dan
sarpras lain yang diperlukan.
f. Strategi
Strategi pengamanan kawasan disiapkan berdasarkan kebutuhan , target yang hendak
dicapai, informasi yang ada, serta mengakomodasi keadaan darurat yang mungkin terjadi,
taktik danprediksi-prediksi kemungkinannya.
g. Kelengkapan administrasi
Berbagai kelengkapan administrasi harus disiapkan sebagai penunjang kegiatan
pengamanan, agar legal berdasarkan hukum. Kelengkapan administrasi yang harus disiapkan
antara lain:
1). pas senjata dan SIM
2). pas kapal dan SIM
3). Surat tugas
4). Kartu penyidik PPNS dan KTA Polhut

8. 5). Surat alat komunikasi
6). Surat permintaan bantuan
7). Format Laporan Kejadian
2. Observasi
Observasi yaitu kegiatan untuk melihat, mengamati mencatat hal-hal yang berkaitan dengan
pengamanan Kawasan, antara lain mencakup:
a. Kondisi sumber daya alam Dapat dilakukan melalui data sekunder maupun pengamatan
langsung dilapangan.
b. Pelaku
Perseorangan atau kelompok atau perusahaan atau badan hukum lainnya yangmelakukan
tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan.
c. Sasaran kegiatan pengamanan(Modus operandi) ditujukan kepada kegiatan yang dilarang
dilakukan dalam kawasan, yang meliputi antaralain :
- Beraktivitas di zona inti kawasan
- Bila dalam kondisi darurat berada dalam kawasan inti namin alat tangkap dalam kondisi
beroperasi.
- Menagkap/mengambil simber daya alam dalam kawasan dengan menggunakan alat
tangkap, apapun bentuk dan jenisnya di zona/blok yang dilarang.
- Menangkap/ mengambil sumberdaya alam kawasan di zona/blok yang diperbolehkan,
namun menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan/merusak(misalnya:bom,
bius, racun, sengatan listrik, kompresor, bubu, trawl, muro ami).
- Menangkap/mengambil sumberdaya alam laut di saat misim dan di tempat pemijahan
(spauning ground).
- Mengambil/merusak terumbu karang.
- Melakukan pencemaran didalam kawasan atau diluar kawasan yang mungkin dapat
berdampak pada kerusakan kawasan.
- Mendirikan bangunan tanpa ijin dalam kawasan,
-Melakukan kegiatan wisata yang merusak(menginjak karang, membuang jangkar pada
terumbu karang, , dan aktivitas lainnya).
- Menghilangkan atau merusak rambu-rambu, papan peringatan, papan nama, tanda batas
kawasan didalam kawasan konservasi.
- Mengambil dan atau mengangkut sampel berupa bagian Flora dan Fauna tanpa ijin yang
berwenang.
d. Peralatan pelaku
Peralatan, yang meliputi: Alat Transportasi laut atau alat angkut, bahan peledak, alat selam
dan alat tangkap lainnya yang ada dan patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan
yang di larang dalam Kawasan Konservasi atau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
e. Lokasi pengamanan
Kegiatan pengamanan dilaksanakan pada seluruh wilayah kawasan konservasi laut, yang
dikelola berdasarkan zona atau blok kawasan.
f. Objek pengamanan

9. Objek pengamanan antara lain fisik kawasan, sarana dan prasarana pengelolaan, rambu/papan
informasi, tanda batas kawasan/zona/blok, keanekaragaman hayati dalam kawasan.
3. Analisis Situasi
Analisis situasi yaitu uraian kemungkinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil
keputusan serta penentuan teknis pengamanan dilapangan. Bahan yang dipergunakan untuk
menganalisis situasi adalah data dan informasi yang dihimpun dari hasil observasi.
B. Pelaksanaan Pengamanan
Setelah mendapatkan hasil analisis situasi, maka dilaksanakan kegiatan pengamanan dalam bentuk
pengamanan pre-emtif, pengamanan preventif, pengamanan respresif, pengamanan partisipasif
masyarakat maupun proses penegakan hukumnya.
C. Pelaporan
Pelaporan dibuat setiap pelaksanaan kegiatan pengamanan telah dilaksanakan. Salah satu fungsi
laporan adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan pengamanan yang telah dilakukan, selanjutnya hasil
evaluasi tersebut digunakan untuk perencanaan pengamanan selanjutnya.
IV. METODE PELAKSANAAN PENGAMANAN
A. Sifat Pengamanan
1. pengamanan Fungsional
Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan secara rutin,terus menerus, berencana dan simultan oleh
PPNS, Polhut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kewenagannya.
2. Pengamanan Gabungan
Karena pertimbangan tingkat kemampuan, umlah keterbatasan wewenang dari PPNS, kehutanan
maupun polhut, maka dimungkinkan dilaksanakan kegiatan pengamanan gabungan yang
melibatkan Polri, TNI, Unsur masyarakat (Kampung/desa/kelurahan/kecamatan) atau instansi
terkait lainnya sesuai kebutuhan.
B. Bentuk kegiatan pengamanan
1. Pengamanan pre-emtif
Merupakan salah satu betuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan
melalui pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pengguna kawasan, dalam rangka
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi kawasan konservasi bagi
pembangunan nasional/daerah dan kehidupan manusia, serta dalam rangka meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam pelanggaran /kejahatan dibidang
kehutanan.

10. 2. Pengamanan preventif
Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang bersifat
Pengawasan dan pencegahan , dalam rangka mencegah masyarakat melaksanakan pelanggaran
/Kejahtan dibidang kehutanan, antara lain:
a. Penjagaan
Penjagaan adalah kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan
dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan
didalam kawasan.
b. Patroli
Patroli adalah bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun
gabungan, antara lain melalui:
1). Patroli rutin.
Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksakan dengan frekwensi
tertentu, dengan menggunakan alat transportasi Speed Boat maupun ”Floating Rangers
Station” (FRS).
2). Patroli Insidentil/Mendadak.
Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan secara mendadak
atau insidentil, apabila mendapat informasi akan terjadinya pelanggaran/tindak pidana bidang
kehutanan, yang perlu segera dilakukan pencegahannya.
3). Pengamanan Refresif
Kegiatan pengaman, baik fungsional maupun gabungan, dalam rangka penanggulangan atau
tindakan hukum atau yustisia terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan di
dalam kawasan konservasi laut, yang dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersipat
strategis dan dilakukan secara simultan.
Pengamanan represif, dilakukan melalui :
a. Operasi intelijen
Dilaksanakan untuk pengumpulan bahan, keterangan terjadinya pelanggaran/kejahatan
di bidang kehutanan, antara lain tentang tokoh penggerak, pemodal, aktor intelektual,
rencana kegiatan pelanggaran/kejahatan dll,
b. Operasi represif.
Dilaksanakan dalam rangka pengejaran,penangkapan, terhadap pelaku
pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, serta penahanan dan penanganan barang
bukti
c. Operasi khusus

11. Dilaksanakandalam rangka penanggulangan terhadap gangguan/pelanggaran /kejahatan
dibidang kehutanan yang sangat, komplek serta sudah mengancam kelestarian kawasan,
sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan khusus.
4). Pengamanan partisifatif/swakarsa
Pengamanan kawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk
kearifan lokal dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam disekitarnya
Pengamanan parsitipatif ini harus mendapat pembinaan oleh balai Taman Nasional atau Balai
KSDA, melalui kerjasama dengan unsur terkait didaerah dan masyarakat setempat sehingga
pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal
setempat yang telah ada.
Pembinaan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional atau Balai KSDA dalam rangka
peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengamanan, antara lain melalui upaya
peningkatan kesejahtraan masyarakat yang meliputi kehidupan ekonomi, pendidikan dan
spiritual dengan maksud agar masyarakat tidak mengganggu kelestarian kaawasan serta
mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengamanan kawasan.
5). Pendidikan
Serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya menurut cara yang di atur menurut KUHP.
Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa
yang terjadi diduga dan merupakan tindak pidana berdasarkan laporan kejadian, maka PPNS
segera melakukan kegiatan penyidikan setelah memperoleh surat perintah tugas dari
pimpinan. Prosedur dan tahapan penyidikan mengacu kepada aturan/pedoman yang sudah
ada.
C. Penanganan darurat (quick respons)
Kondisi darurat merupakan suatau keadaan berbahaya yang mengancam keselamatan fisik dan
mental seluruh unsur pengamanan dan atau UPT pengelola kawasan konservasi, yang terjadi
sebagai dampak dilaksanakannya kegiatan pengamanan, yang membutuhkan dukungan khusus,
baik dari aparat hukum, pimpinan pemerintah daerah , pemerintah pusat (Dephut cq Ditjen
PHKA) serta pihak terkait lainnya dalam rangka penyelesaiannya.
Dikingan khusus dalam rangka penyelesaian kondisi darurat tersebut berupa:

12. 1. Mekanisme hubungan langsung melalui telepon atau alat komunikasi lainnya kepada
pengambil kebijakan tertinggi (Dirjen PHKA, Bupati, Gubernur, Kapolres, dan pengambil
kebijakan lainnya)
2. Pembentukan gugus tugas khusus masalah darurat(taskforce) oleh Dirjen PHKA.
3. Pendanaan khusus dalam rangka penyelesain kondisi darurat
4. advokasi atau bantuan hukum terhadap petugas
5. Perlindungan petugas dan saksi (fisik)
V. SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN
Untuk menunjan pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan konservasi diwilayah laut perlu
tersedia sarana prasarana pengamanan antara lain :
1. Pos jaga
Diperlukan sebagai tempat penjagaan dilokasi-lokasi strategis dalam kawasan, sehingga
dapat mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran dalam kawasan.
Pos jaga bisa juga menggunakan alat transportasi air yang dipergunakan sebagai sarana pos
terapung bagi kegiatan pengamanan.
2. Alat transportasi air
Perahu/kapal motor/speed boat yang dipergunakan sebagai sarana angkut petugas dalam
rangka kegiatan pengamanan.
3. Alat komunikasi
Alat komunikasi sebagai sarana penunjang untuk menerima dan memberi informasi apabila
adanya gangguan kawasan ataupun sebagai sarana untuk meminta petunjuk lebih lanjut.
Peralatan komunikasi berupa SSB, Handy Talky (HT), RIG, Telepon, Handphone atau alat
komunikasi lainnya yang ditempatkan di Pos Jaga, Pos Apung, Kantor Balai. Penggunaan
alat komunnikasi berupa SSB untuk menghindari kebocoran informasi, sedangkan alat
komunikasi berupa HT akan menggunakan kode-kode (sandy) tertentu. Penerimaan
inpormasi atau yang menginformasikan harus mencatat semua kejadian atau laporan yang
masuk, sehingga dapat ditindak lanjuti.
4. Tanda batas kawasan, zona/blok
Tata batas kawassan dan zona/blok merupakan faktor penting dalam menentukan
letak/posisi pelanggaran yang terjadi. Dalam kawasan konservasi di wilayah laut, tanda
batas berupa titik referensi, koordinat batas maupun rambu-rambu.

13. Peletakan titik referensi maupun rambu-rambu sebaiknya ditempatkan di lokasi-lokasi yang
midah diketahui tanpa harus menggunakan Global Positioning System(GPS), serta
disosislisasikan kepada pihak terkait dan masyarakat.
5. Papan informasi/interpretasi
Papan informasi dan papan interpretasi adalah benda yang dipasang pada suatu tempat baik
di darat, dipermukaan laut maupun didalam laut yang fungsinya memberi informasi
mengenai jenis, potenso, posisi Geografis, Route Interpretasi atau ketentuan-ketentuan
yang perla dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan didalam kawasan.
6. Rambu-rambu Laut
Rambu-rambu Laut adalah benda yang dipasang pada permukaan laut dengan maksud
memberi tanda / peringatan (warning) kepada berbagai pihak yang melakukan kegiatan
didalam kawasan.
7. Persenjataan
a. Pengertian umum
Senjata adalah benda sebagai alat bantu yang dipergunakan oleh petugas keamanan
dalam keadaan tertentu sesuai prosedur yang berlaku uintuk melumpuhkan ”Lawan”
dalam jarak jauh atau dekat. Lawan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang melakukan
tindak pidana yang menggangu dan mengancam baik terhadap keberadaan kawasan
konservasi maupun keselamatan jiwa petugas keamanan yang sedang bertugas.
b.Penggunaan
penggunaan dan pengamanan senjata api mengacu kepada prosedur tetap penggunaan
senjati apiyang dikeluarkan oleh Kepolisdian RI dan atau mengacu pada peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
c.Urgensi penggunaan
Penggunaan senjata api apabila kondisi yang dihadapi membahayakan jiwa petugas
pengamanan dan atau orang lain, serta hanya bisa dilumpuhkan dengan mengunakan
senjata api.
VI. TATA HUBUNGAN KERJA
Tata hubungan kerja merupakan mekanisme komunikasi, koordinasi, jejaring kerja dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pengamanan baik ditingkat pusat dan daearh. Tata
hubungan kerja dalampelaksanaan pengamanan kawasan, adalah sebagai berikut :
Pelindung : -Dirjen perlindungan hutan dan konservasi alam
: -Bupati

14. : -Dandim
: -Kapolres
: -Kajari
: -Danlanal
Penanggung jawab : Kepala Balai TN/KSDA
Ketua Tim : Polhut/Pejabat yang ditunjuk Kepala Balai
Sekretaris : Polhut
Anggota Tom : -Pengamanan fungsional:Polhut,PPNS
-Pengamanan gabungan:Polhut,PPNS,serta meminta bantuan
kepada pihak terkait lainnya yang dibutuhkan
Uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:
1. pelindung:
a. Menetapkan kebujakan Strategis dan teknis operasional pengamanan.
b. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan.
c. Memberikan bantuan dukungan personal dan Logistik.
2. Penanggung jawab:
a. Memerintahkan pelaksanaan pengamanan dengan mengeluarka Surat Perintah.
b. Menyusun rencana pengamanan kawasan dilengkapai dengan rencana anggaran yang
diperlukan.
c. Mengadakan koordinasi dengan Intansi Terkait,khususnya dengan Aparat keamanan
dan penegak hukum serta unsur masyarakat.
d. Memberikan Bimbingn Teknis dalam pengamanan kawasan yang dilaksanakan tim
pengamanan.
e. Melaksanakan pemantauan, pengawasan,serta pengendalian pelaksanaan pengamanan
kawasan.
f. Melaporkan pertanggungjawaban pengamanan kawasan kepada pelindung/penasehat.
g. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengamanan kawasan.
3. Ketua Tim:
a. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai atas pelaksanaan pengamanan Kawasan.
b. Melakukan observasi dan analisis situasi sebelum melaksanakan pengamanan
kawasan.
c. Menyusun dan mempersiapkan rencana pengamanan kawasan dari hasil analisis
situasi.
d. Memberikan arahan da petuinjuk lepada anggota tim sebelum melaksanakan kegiatan.
e. Melakukan tindakan hukum jira ada pelanggaran dalam kawasan.
f. Mengkoordinir anggota tim dalam pembagian tugas.
4. Sekretaris:
a. Menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan pengamanan.
b. Menerima dan mendata laporan hasil pengamanan kawaan.

15. c. membantu Ketua Tim untuk menyelesaikan laporan setelah selesai melaksanakan
kegiatan pengamanan kawasan.
d. Mengambil tindakan tertentu untuk proses penyidikan bila terjadi pelanggaran dalam
kawasan bekerja sama dengan semua anggota.
e. Bertanggung Jawab kepada Ketua Tim.
5. Anggota Tim:
a. Menyiapkan sarpras kegiatan pengamanan kawasan.
b. Membantu Ketua Tim melakukan observasi dan analisis situasi.
c. Membantu Ketua Tim menyusun dan mempersiapkan rencana pengamanan kawasan.
d. Melaksanakan kegiatan pengamanan sesuai arahan dan penunjuk Ketua Tim.
e. Melakukan Tindakan hukum juka ada pelanggaran dalam kawasan.
f. Membantu ketua Tim membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan setelah selesai
melaksanakan tugas.
g. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
VII. PEMBINAAN SDM
A. Aparat Dephut di bidang pengamanan
Dalam peningkatan propesionalisme aparat Dephut di bidang pengamanan,maka perlu dilakukan
peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan aparat Dephut melalui pembinaan,
bimbingan teknis, pelatihan antara lain di bidang:
1. PPNS
2. Keterampilan penggunaan Peralatan SAR dan sarpras penamanan
3. Kemampuan penilaian keruguan/kerusakan sumberdaya alam (termasuk dampak suatu
kegiatan yang menggunakan motor).
4. Sertifikasi
5. Keterampilan pengejaran dengan perahu/speed boat
6. Keterampilan menembak
7. pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan
8. Kemampuan fisik
9. Berkemampuan berkomunikasi, pembinaan dan penyulihan masyarakat
10. Pengetahuan tentang kearifan tradisional masyarakat
B. Masyarakat
Dalam peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan masyarakat,maka perlu dilakukan
pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan antara lain di bidang :
1. Pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan

16. 2. Alternatif mata pencaharian yang tidak merusak
3. Pengembangan kearifan tradisional melalui pengembangan hukum-hukum adat yang selaras
dengan pelaturan perundang-undangan
4. Kemampuan berkomunikasi dengan aparat pengamanan
VIII. PENDANAAN
A. Sumber dana
Sumber dana pelaksanaan pengamanan antara lain melalui:
1. Dana APBN
2. Dana APBD bantuan pemerintah daerah
3. Dana hibah dari perseorangan,kelompok,badan hukum di tingkat lokal,nasional dan
internasional yang tidak mengikat
B. Prosedur prndanaan
Prosedur pendanaan kegiatan pengamanan dilaksanakan berdasarkan mekanisme
penganggaran pemerintah apabila menggunakan dana pemerintah, atau melalui perjanjian kerja
sam apabila menggunakan dana hibah.
C. Standar biaya pengamanan
Biaya pengamanan sangat bervariasi, tergantung dari kondisi/letak masing-masing kawasan.
Standar biaya pengamanan mencakup biaya terhadap komponen pengamanan :
1. bahan bakar
2. logistik dan operasional tim pengamanan
3. penanganan dan pengamanan barang bukti, saksi dan tersangka
4. penyelesaian kasus atau paska operasi
5. adpokasi/legal backup
D. Prosedur perolehan dan pertanggungjawaban dana
Prosedur perolehan dan pertanggungjawaban dana kegiatan pengamanan dilaksanakan
berdasarkan mekanisme penganggaran pemerintah apabila menggunakan dana pemerintah,
atau berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama apabila
menggunakan dana hibah.
IX.PELAPORAN DAN EVOLUASI
A. Jenis laboran
1. Pelaporan komprehensif (laboran secara keseluruhan kasus dalam waktu tahunan)
2. Pelaporan per kasus
B. Isi Laboran

17. 1. Dasar hukum pelaksana tugas
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
3. Pelaksanaan:
a. Waktu pelaksanaan
b. Pelaksana
c. Alat yang digunakan
4. Hasil pelaksanaan:
a. Kronologis kegiatan pengamanan
b. Barang yang di temukan/disita
c. Alat yang di temukan/disita
d. Proses tindak lanjutnya
e. Lampiran surat-surat pendukung lainnya
C. Evaluasi
Evaluasi dilakukan terhadap tim pengamanan, proseur pengamanan, dan hasil pengamanan
dikaitkan dengan perencanaan pengamanan yang telah dibuat.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka akan dpakai sebagai dasar penyusunan perencanaan
pengamanan selanjutnya, serta dapat dipakai sebagai referensi terhadap kegiatan pengamanan
selanjutnya.
DIREKTUR JENDERAL,
Ttd
Ir KOES SAPARJADI, MF.
NIP. 080027173
LAMPIRAN
Lampiran
Lampirtan 1. Perkiraan Kerusakan akibat Illegal Fishing(dari hasil kajian BTN
Bunaken)

18. 1. Kerusakan akibat pemboman
a. Satu botol kratingdaeng bom ikan menimbulkan kerusakan karang sebesar 3m x 3m atau
radius 9 m.
b. Satu botol cocacola menimbulkan kerusakan dengan radius 30 m
c. Satu kg. Amoniak menghasilkan 4 botol colacola bahan peledak atau setara dengan 8
bahan peledak (bom ikan) berukuran Krating Daeng.
d. Satu kg Amoniak bahan bom ikan akan menghancuran karang seluas 4 botol cocacola
x30 m =120m.
Untuk memulihkan kondisi karang pada keadaan semula sangat sulit, karena karang yang
sudah dibom akan hancur dan bahkan ada beberapa keadaan lokasi menjadi berpasir
sehingga untuk memulihkannya sangat tidak mungkin.
2. Kerusakan akibat potasium/cyianida
a. Satu biji potasium berdampak kerusakan karang seluas radius 20m.
b. Untuk memulihkan kondisi seperti sediakala di butuhka waktu 5 tahun dengan asumsi
tanpa ada gangguan.
c. Kerugian ekonominya adalah tidak dapat mencari ikan pada likasi tersebut selama 5
tahun.
Lampiran 2. Hak azasi Manusia dalam Kegiatan Pengamanan
1. Hak dan Kewajiban Tim Pengamanan
Hak Anggota Tim
a. Mendapatkan perlindungan hukum sebagai aparat sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. Mendapatkan pelayanan logistik selama kegiatan berlangsung;
c. Mendapatkan perlengkapan keselamatan tugas;
d. Mendapatkan asuransi keselamatan kerja;
Kewajiban Anggota Tim :
a. Melaksanakan segala tindakan sesuai prosedur;
b. Dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak asasi
manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan kekerasan,pemaksaan,
penyiksaan, dan/atau perlakuan kejam yang mengancam keselamatan jiwa manusia”
c. Menjaga citra institusi, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk tidak
mengambil ikan nelayan tanpa hak dan menerima suap;
d. Melaksakan semua kegiatan dengan penuh tanggung jawab;
e. Memperlakukan tersangka/pelaku dengan prinsif praduga tidak bersalah;
f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara kolektif dan menyerahka kepada
Kepala Balai TN/KSDA;

19. 2. Hak dan Kewajiban Pelanggar/Pelaku
Hak Pelanggar/Pelaku:
a. Mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Menerima perlakuan sesuai prosedur yang berlaku dan manusiawi;
c. Tersangka memperoleh jaminan tidak akan dirampas hak milik pribadinya
sepanjang hak milik tersebut bukan merupakan barang yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana dan/atau merupakan hasil dari tindak pidana.
Kewajiban Pelanggar/pelaku:
a. Memberikan keterangan dengan benar;
b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas
pada UU No.5 Tahun 1990;
c. Pendekatn terhadap tersangka di lokasi kejadian dan tempat penahanan.