Pengelolaan gambut mangrove

1,356 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengelolaan gambut mangrove

  1. 1. PENGELOLAANEKOSISTEM MANGROVE dan GAMBUTdalam KAWASAN KONSERVASIdi INDONESIAOleh:EDY SUTRISNO
  2. 2. MAKSUD DAN TUJUAN• Maksud Pedoman Pengelolaan Ekosistem adalahsebagai pedoman bagi institusi pengelola KPA dan KSAdan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaanekosistem gambut dan ekosistem mangrove.• Tujuan Pedoman Pengelolaan Ekosistem adalahmemberikan arahan dan acuan kerja bagi institusipengelola kawasan konservasi dan para pihak terkaitsehingga upaya perlindungan, pengawetan danpemafaatan ekosistem mangrove dan gambut di dalamkawasan konservasi dapat dilakukan dengan efektif danoptimal sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan.
  3. 3. RUANG LINGKUP• Ruang Lingkup pedoman ini adalahpengelolaan ekosistem gambut dan mangrovedi dalam kawasan konservasi yang terdiri dariperencanaan, perlindungan, pengawetan,pemberdayaan dan peran serta masyarakatserta monitoring dan evaluasi.
  4. 4. Keberadaan ekosistem gambutdan/atau mangrove di kawasankonservasiPerencanaan Perlindungan Pengawetan Pemanfaatan Pemberdayaan danPeran SertaMasyarakatMonitoringdan EvaluasiTujuan Pengelolaan Kawasan KonservasiKERANGKA ALUR FIKIR PEDOMAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGROVE DI DALAM KAWASAN KONSERVASI
  5. 5. LUARANLuaran dari Pedoman ini adalah panduan bagipengelola kawasan konservasi di Indonesiauntuk mengelola ekosistem gambut danekosistem mangrove yang ada di dalamkawasan untuk mencapai tujuan pelaksanaanpengelolaan ekosistem secara efektif danberdaya guna sesuai dengan peran dan fungsiekosistem tersebut di dalam kawasankonservasi.
  6. 6. EKOSISTEM GAMBUT
  7. 7. PENGERTIAN & MORFOLOGIKeputusan Presiden No. 32 tahun 1990 mendefinisikankawasan bergambut sebagai kawasan yang unsurpembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisabahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2010)menyebutkan bahwa pembentukan gambut bermuladari genangan didaerah rawa belakang (backswamp), danau dangkal atau daerah cekungan yangsecara berangsur-angsur ditumbuhi oleh tanaman airdan vegetasi lahan basah.
  8. 8. Skema Melintang Kubah Gambut
  9. 9. SEBARAN & DISTRIBUSIDari berbagai laporan, luas lahan gambut di Indonesiasangat bervariasi, yaitu antara 13,5-26,5 juta haBalai Besar Penelitian dan Pengembangan SumberdayaLahan Pertanian Badan Penelitian dan PengembanganPertanian Kementerian Pertanian (2011) menyebutkanbahwa total lahan gambut di pulauSumatera, Kalimantan dan Papua adalah 14.905.574Hektar, dimana Sumatera memiliki lahan gambutseluas 6.436.649 hektar, Kalimantan 4.778.004hektar, dan Papua seluas 3.690.921 hektar
  10. 10. EKOSISTEM MANGROVE
  11. 11. PENGERTIAN & MORFOLOGIStrategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah (2004)mendefinisikan hutan mangrove sebagai suatu tipe hutanyang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantaiyang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenangpasang dan bebas dari genangan pada saat surut yangkomunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.Kusmana et. al (2008) menyebutkan bahwa mangroveumumnya membentuk zonasi mulai dari pinggir pantaisampai pedalaman daratan. Zonasi yang terbentuk bisaberupa zonasi yang sederhana (satu zonasi, zonasicampuran) dan zonasi yang kompleks (beberapazonasi), tergantung pada kondisi lingkungan mangroveyang bersangkutan.
  12. 12. Contoh Zonasi Mangrove
  13. 13. SEBARAN & DISTRIBUSIRusila noor et. al. (1999) menyebutkan bahwaGiesen (1993) menyebutkan luas mangroveIndonesia 2,5 juta hektar, Dit. Bina ProgramINTAG (1996) menyebutkan 3.5 juta hektar danSpalding, dkk (1997) menyebutkan seluas 4,5juta hektar.Pusat survey sumberdaya alam laut,BAKOSURTANAL (2009) menyebutkan luashutan mangrove Indonesia 3,244,018.459 (Ha)
  14. 14. Peta Penyebaran Mangrove di Indonesia(http://pssdal.bakosurtanal.go.id)
  15. 15. LANDASAN HUKUM
  16. 16. EKOSISTEM GAMBUT EKOSISTEM MANGROVEUUD 1945UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan EkosistemnyaUU No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati di IndonesiaUU No. 6 tahun 1994 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB mengenai Perubahan IklimUU No. 41 tahun 1999 tentang KehutananUU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan ruangUU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan pesisir dan Pulau-Pulau KecilUU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPeraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 ttg Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran airPeraturan Pemerintah No. 150/2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi biomassaPeraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian AlamPeraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
  17. 17. EKOSISTEM GAMBUT EKOSISTEM MANGROVEKeputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan LindungPeraturan Presiden No. 73 tahun 2012 tentang Strategi NasionalPengelolaan Ekosistem MangroveKeputusanPresiden No. 48 tahun 1991 tentang Pengesahaan Convention on Wetlands of International Importance Especially as WaterfowlHabitatKeputusan Presiden No. 80 tahun 1999 tentang Pedoman UmumPerencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan LahanGambut di Kalimantan TengahInstruksi Presiden No. 2 tahun 2007 tentang PercepatanRehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan LahanGambut di KaltengInstruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang BerkeadilanInstruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang PenundaanPemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan AlamPrimer dan Lahan GambutPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.70/Menhut-II/2009 tentang 8 (Delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam ProgramPembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu IIPeraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2005 tentang Standar sistem silvikultur pada hutan alam, tanah kering dan atau hutanalam tanah basah/rawaPeraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka alam dan Kawasan PelestarianAlam
  18. 18. EKOSISTEM GAMBUT EKOSISTEM MANGROVEPeraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian AlamPeraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2008tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi KawasanPengembangan Lahan Gambut di Kalimantan TengahPeraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030Keputusan Menteri Kehutanan No. 187/Menhut-II/2012 tentang Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan BasahKeputusan Menteri Kehutanan No. SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan PemberianIzin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Areal PenggunaanLain (Revisi III)Peraturan Dirjen PHKA No. SK.151/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial LahanBasah.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serangtahun 2011-2030
  19. 19. PEDOMAN PENGELOLAAN EKOSISTEMGAMBUT
  20. 20. PEDOMAN PENGELOLAAN EKOSISTEMMANGROVE
  21. 21. KRITERIA DANINDIKATORPENGELOLAANEKOSISTEMGAMBUT
  22. 22. KRITERIA DANINDIKATORPENGELOLAANEKOSISTEMMANGROVE
  23. 23. TERIMAKASIH

×