SlideShare a Scribd company logo

BAB 1 ADMEN.pdf

•
•
S
ssuser3407231

BAB 1 ADMEN

Healthcare
1 of 134
Download to read offline
STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB 1 KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
RUK RPK PERHATIKAN SD  SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, SASARAN PELAYANAN LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
ALUR PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN SD PENGGERAKAN & PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILIAN PENCATATAN & PELAPORAN P1 P2 P3 P D S A C Q I
1.1 Perencanaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja Puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan 1.1.1 PENETAPAN JENIS PELAYANAN 1.1.2 AKSES STANDAR 1.1. PERENCANAAN PUSKESMAS 1.1 PERENCANAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DILAKUKAN SECARA TERPADU
1.1.1 Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. (lihat juga PMP 5.1; dan PMP 5.2 ) Pokok Pikiran: • Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit laya nan yang bekerja profesional harus memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai yang mencerminkan Tugas Pokok da n Fungsinya sebagai penyedia layanan UKM maupun UKPPP. (lihat PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah) • Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai, hasil analisis kebutuhan d an harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan dan perat uran perundang-undangan • Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi data kinerja Puskesmas, data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpa du yang berbasis wilayah kerja Puskesmas. (UKM : 2.1.1 dan 2.8.3) • Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan nya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan d irinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksana an Kegiatan (RPK) sesuai siklus perencanaan anggaran daerah 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
Pokok Pikiran: • Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu baik KMP, upaya kesehatan masyarakat (UKM), Up aya Kesehatan Perseorangan (UKP), Kefarmasian, dan Laboratorium & disusun bersama dengan sektort erkait dan masyarakat • Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim Manajemen Puskesm as, yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulka n ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota • Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dilakukan berdasarkan : 1) Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes Kab /Kota; 2) Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yg diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawa san dan pengendaliannya • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondi si tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R) Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R,D,W Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan. (D, W). 1 3 5 7 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) 2 Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W). 4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) 6 1.1.1 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
1.1.1.EP 1 Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R) • SK Kepala Puskesmas: Visi, Misi, Tujuan dan Tatanilai Puskesmas • Visi Puskesmas : • kondisi/kinerja Puskesmas yang akan diwujudkan dalam 5 tahun yad • Misi Puskesmas: • Menunjukkan alasan keberadaan puskesmas  menunjuk pada tupoksi Puskesmas • Terdiri dari beberapa komponen (program dan kegiatan) yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. • Komprehensif mencakup admen, ukm dan ukp • Tujuan Puskesmas (lihat PMK 43 tahun 2019) • Tatanilai Puskesmas: • Kristalisasi peraturan internal Puskesmas untuk menjaga semangat dan komitmen seluruh karyawan secara konsisten melaksanakan misi untuk mewujudkan visi • Sebaiknya disepakati bersama, sederhana, implementatif dan bias diukur
1.1.1.EP 2. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) • Ada SK Kepala Puskesmas tentang Jenis2 pelayanan Puskesmas • Ditetapkan berdasarkan: • Peraturan perundangan yang berlaku • Hasil identifikasi dan analisis: • kebutuhan dan harapan masyarakat, • hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan pada area prioritas, • hasil identifikasi dan analisis risiko penyelenggaraan pada unit-unit pelayanan baik dari sisi KMP, UKM, maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, peralatan Puskesmas
1.1.1.EP 3. Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) • RENCANA LIMA TAHUNAN • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 15 sd 34, • contoh format Renlita: Formulir 3 di hal. 60-70, lampiran Pmk 44/2016 • Bagian integral dari Renstra Dinkes Kab/Kota untuk mewujudkan Visi n Misi Bupati/Walikota di bidang kesehatan • Periode Renlita menyesuaikan dengan masa bakti Bupati/Walikota, kecuali untuk Puskesmas BLUD, RBS pertama kali tergantung kapan dilaksanakannya ketentuan BLUD • Bukti penyusunan melibatkan lintas program dan lintas sector • Sesuai dengan RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
1.1.1.EP 4. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W) • Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim Manajemen Puskesmas, yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 34 sd 36, • Contoh format RUK: Formulir 4 di hal. 71-72, lampiran Pmk 44/2016 • RUK mencakup perencanaan UKM, UKP, Perbaikan Mutu, Upaya Mitigasi Risiko, dsb. • Lihat contoh siklus anggaran, termasuk masa2 penyusunan RUK di Lampiran Pmk 44/2016, • Gambar-1, Sikuls Manajemen Puskesmas, hal 11 • Gambar-2, Siklus Perencanaan dan Anggaran Daerah, hal. 15 • Sesuai dengan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • BUKTI PROSES PENYUSUNAN melibatkan lintas program dan lintas sektoral
1.1.1.EP 5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R, D, W) • Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dilakukan berdasarkan : • Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes Kabupaten/Kota; • Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38, • Contoh • Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74, lampiran Pmk 44/2016 • Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76, lampiran Pmk 44/2016 • Lihat contoh siklus anggaran, termasuk masa2 penyusunan RPK di Lampiran Pmk 44/2016, • Gambar-1, Sikuls Manajemen Puskesmas, hal 11 • Gambar-2, Siklus Perencanaan dan Anggaran Daerah, hal. 15 • Bukti penyusunan melibatkan lintas program
1.1.1.EP 6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya. • Penyusunan RPK bulanan dilakukan berdasar hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pencapaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan • RPK Bulanan sebagai alat manajemen Puskesmas (alat monitoring pencapaian kinerja sekaligus penyerapan anggaran) • Bisa berisi rencana2 perbaikan kinerja dan mutu pelayanan • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38, • Contoh • Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74, lampiran Pmk 44/2016 • Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76, lampiran Pmk 44/2016
1.1.1.EP 7. Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan (D, W) • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja Puskesmas • Forum untuk perubahan adalah melalui lokakarya mini, pastikan dokumentasi notulensi , dan dokumen perubahannya
1.1.2 Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (Lihat juga UKM : 2.2.1; 2.2.2; 1.1.2 AKSES  INFORMASI: - HAK & KEWAJIBAN PASIEN - JENIS PELAYANAN - KEGIATAN2 PUSKESMAS  AKSES THD PELAYANAN  AKSES UTK PENYAMPAIAN UMPAN BALIK Diinformasikan melalui media komunikasi yang telah ditetapkan Mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses , keluhan dan usulan perbaikan SK, bukti sosialisasi, evaluasi & TL penyampaian informasi, serta upaya mendapatkan umpan balik 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W) Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W) 1 2 3 4 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
1.1.2.EP 1. Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) 1) Ada SK Ka Puskesmas ttg Hak dan Kewajiban Pasien 2) Ada SK Kepala Puskesmas tentang Jenis2 pelayanan Puskesmas R 1.1.2.EP 2. Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) • Wawancara kepada petugas tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas • Wawancara kepada pasien dan keluarganya, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan D W • Ada bukti kegiatan sosialisasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & kegiatan-kegiatan Puskesmas melalui berbagai macam media, • Ada media sosialisasi dalam bentuk brosur, leaflet, baliho, dsb
1.1.2.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W) • Wawancara kepada petugas tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan sosialisasi ttg Hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegatan Puskesmas • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun D W • Ada bukti kegiatan evaluasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas, yg menghasilkan RTL perbaikan kegiatan sosialisasi • Ada bukti dilakukan jajag pendapat kepada pengguna layanan ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas
1.1.2.EP 4. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W) • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang Pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat dan pengguna layanan D W • Ada Tim Pengelola umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan • Ada register untuk mencatat pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat & pengguna layanan O • Ada sarana, media untuk menampung umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan, al. kotak saran, media social, pertemuan2 dengan masyarakat
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI 1.2.2 DOKUMEN REGULASI 1.2.3 PENGELOLAAN JARINGAN & JEJARING 1.2.4 SISTEM INFORMASI PUSKESMAS STANDAR 1.2 TATA KELOLA ORGANISASI PUSKESMAS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STANDAR 1.2. TATAKELOLA ORGANISASI
1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI 1.2.1 POKOK PIKIRAN • Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggungjawab dan persyaratan jabatan • Pengisian jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan persyaratan jabatan • Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik 1.2.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan 2 1 Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) ELEMEN PENILAIAN Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. (R) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) 3 POKOK PIKIRAN
1.2.1.EP 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) • Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 • Dilengkapi dengan uraian jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta persyaratan jabatan R
1.2.1.EP 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) • Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 dan SK Kadinkes Kab/Kota • Penetapan dg mengisi kotak2 struktur dalam SK Kadinkes dengan tenaga Puskesmas yang memenuhi persyaratan jabatan • Karena keterbatasan jumlah tenaga, dimungkinkan terjadi perangkapan jabatan R 1.2.1.EP 3. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. (R) Ada SK Kepala Puskesmas ttg Pendelegasian Wewenang (manajerial) R
1.2.1 POKOK PIKIRAN • Pedoman tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen regulasi yang meliputi kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur, maupun dalam pengendalian dokumen eksternal dan dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan • Pedoman tata naskah mengatur, al:  Penyusunan,tinjauan & pengesahan  Pengendalian dokumen termasuk perubahannya  Pemeliharaan dokumen  Pengelolaan dokumen eksternal  Masa retensi  Alur pneyusunan & distribusi • Penyusunan Pedoman tata naskah Puskesmas dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait tata naskah dinas 1.2.2 Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan 2 1 Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran (R) ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium. (R) 1.2.2. DOKUMEN REGULASI
1.2.2.EP 1. Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran (R) Ada PEDOMAN TATA NASKAH PUSKESMAS • Sesuai yg diminta dalam Pokok Pikiran Kriteria 1.2.2 • Komponen Tata Naskah Puskesmas sebaiknya mengacu pada Pedoman Tata Naskah yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/Kota R 1.2.2.EP 2. Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium. (R) • Ada DOKUMEN REGULASI (SK, Pedoman/Panduan, SOP, KAK untuk KMP, Penyelenggaraan UKM, Penyelenggaraan UKPP, Kefarmasian dan Laboratorium • Format Dokumen Regulasi harus mengacu pada Pedoman Tata Naskah Puskesmas R
1.2.1 POKOK PIKIRAN • Puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan • Jaringan pelayanan Puskesmas meliputi: Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jejaring Puskesmas meliputi UKBM, UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, praktik mandiri tenaga kesehatan, dan Fasilitas kesehatan lainnya. • Puskesmas selain melakukan pembinaan terhadap jaringan Puskesmas dan UKBM, juga melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama • Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk pembinaan ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu 1.2.3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat 2 1 Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) ELEMEN PENILAIAN Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring. (D) Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W) ) 3 1.2.3. PENGELOLAAN JARINGAN DAN JEJARING
D • Ada dokumen bukti identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas • Ada register data2 jaringan dan Jejaring Puskesmas 1.2.3.EP 1. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) 1.2.3.EP 2 Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W) D • Ada bukti pelaksanaan (GAUN) pembinaan • Wawancara kepada petugas tentang Bagaimana melakukan pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas (harus cocok dg bukti dokumen) W Ada Dokumen Program Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas R
D • Ada dokumen evaluasi Pembinaan jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas • Ada dokumen RTL Pembinaan jaringan dan Jejaring Puskesmas • Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas 1.2.3.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring (D)
Rencana Pembinaan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembinaan Identifikasi jejaring & jaringan
1.2.1 POKOK PIKIRAN • Puskesmas menyediakan data dan informasi yang dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait • Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan Tim Peningkatan Mutu, para penanggung jawab upaya pelayanan, dan masing-masing pelaksana pelayanan baik UKM maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan • Pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan • Distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan 1.2.4. Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas 2 1 Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) 1.2.4. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS ELEMEN PENILAIAN
• Ada dokumen bukti pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas: mulai dari pengumpulan data, bukti analisis data, bukti pelaporan, bukti distribusi informasi 1.2.4.EP 1. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) D • Wawancara kepada petugas tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas, dan pemanfaatan data/informasi untuk pelayanan maupun untuk manajemen W • Ada SK Ka Puskesmas tentang Sistem Informasi Puskesmas, mengacu pada Pmk 31/2020 • SK tsb mencakup Tim Pengelola SIP, Pengelolaan SIP (sejak Pencatatan, Pengumpulan, Analisis data, Pelaporan dan Distribusi Informasi • Ada SOP Pengelolaan SIP (sejak Pencatatan, Pengumpulan, Analisis data, Pelaporan dan Distribusi Informasi R
1.2.4.EP 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) D • Wawancara kepada petugas tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas W • Ada dokumen evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas • Ada dokumen RTL berdasar hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas • Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas
PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP
STANDAR 1.3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUSKESMAS DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERSEDIAAN SDM SESUAI JUMLAH, JENIS & KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN & PERATURAN 1.3.1 URAIAN TUGAS 1.3.2 FILE KEPEGAWAIAN 1.3.3 ORIENTASI PEGAWAI 1.3.4 PENYELENGGARAAN K3 1.3.5 STANDAR 1.3. MANAJEMEN SDM
KETERSEDIAAN SDM SESUAI JUMLAH, JENIS & KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN & PERATURAN 1.3.1 POKOK PIKIRAN • Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas berdasarkan jumlah, jenis dan kompetensi maka perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja • Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. • Analisis Jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi Puskesmas, jabatan fungsional tenaga Puskesmas, dan jabatan pelaksana di Puskesmas. • Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat ELEMEN PENILAIAN 1. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. (R, D, W) 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W) 1.3.1. KETERSEDIAAN SDM
1. Dokumen analisis kebutuhan tenaga 2. Dokumen peta jabatan dan uraian jabatan 3. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga berdasarkan peta jabatan
Badan Kepegawaian Negara Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi. PETA JABATAN
KLS B K +/- KLS = kelas jabatan B = besetting K = kebutuhan +/- = lebih/kurang Catatan: Kelas jabatan digunakan untuk Melakukan penilaian untuk menentukan TPP (tambahan penghasilan pegawai) Acuan: Permenpan 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Permen PANRB No 1/2020 KMK NOMOR HK. 01.07/MENKES/17/2018
POKOK PIKIRAN • Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan • Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. • Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan: jenis pelayanan, kegiatan dan SK jabatan fungsional • Bagi pegawai non ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan • Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan • Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan • Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan uraian tugas dan tata nilai yang disepakati ELEMEN PENILAIAN 1. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. (R) 2. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R) 3. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan. (D, W) URAIAN TUGAS 1.3.2 1.3.2. URAIAN TUGAS
1. SK Penetapan Uraian Tugas 2. SK indiKator Kinerja Pegawai 3. Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pegawai dan RTL
1.3.3 Setiap pegawai mempunyai dokumen (file) kepegawaian yang lengkap dan mutakhir POKOK PIKIRAN • Puskesmas wajib menyediakan file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. • Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • File kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain: • bukti pendidikan (ijazah) dan verifikasinya • bukti surat tanda registrasi (STR) dan verifikasinya secara periodik • bukti surat izin praktik (SIP) dan verifikasinya secara periodik • uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan • bukti sertifikat pelatihan • bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan • hasil penilaian kinerja pegawai • bukti kebutuhan pengembangan/pelatihan • bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan • bukti pelaksaanaan orientasi. ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. (D, W) URAIAN TUGAS 1.3.3 1.3.3. DOKUMEN (file) KEPEGAWAIAN
Dokumen File Kepegawaian yang termutakhir untuk setiap tenaga puskesmas Dokumen Evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian Puskesmas
1.3.4 Pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya POKOK PIKIRAN • Setiap pegawai baru dan alih tugas baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi, agar pegawai baru dan alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan diemban • Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari Institusi Pendidikan • Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu Puskesmas dan keselamatan pengguna layanan, serta program pengendalian infeksi. • Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan pegawai tersebut. • Pada kegiatan orientasi khusus ini pegawai baru diberi/dijelaskan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana melakukan dengan aman sesuai dengan Panduan Praktik Klinis, panduan asuhan lainnya dan pedoman program lainnya. ELEMEN PENILAIAN 1. Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. (D, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (D.W) ORIENTASI PEGAWAI 1.3.4 1.3.4. ORIENTASI PEGAWAI
3. Dokumen Bukti Pelaksanaan Orientasi sesuai dg KAK 4. Dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (1. SK penetapan pelaksaan Orientasi) (2. KAK orientasi)
PENYELENGGARAAN K3 1.3.5 POKOK PIKIRAN • Pegawai yang bekerja di Puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan baik langsung maupun tidak langsung • Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, demikian juga pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi risiko epidemiologi penyakit infeksi, serta program perlindungan pegawai terhadap penularan penyakit infeksi proses pelaporan jika terjadi paparan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling perlu disusun dan diterapkan • Pegawai juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesama pegawai • Dalam Program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami bagaimana cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut akibat cedera seperti tertusuk jarum (suntik), paparan terhadap penyakit menular, memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya dalam fasilitas serta masalah-masalah kesehatan dan keselamatan lainnya ELEMEN PENILAIAN 1. Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D, W) 2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. (D, W) 3. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. (D, W) 4. Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja. (D, W) 1.3.5. PENYELENGGARAAN K3
REGULASI PELAYANAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA Pemeriksaan kesehatan Imunisasi Identifikasi area berisiko kekerasan Konseling Tindak lanjut jika. Terjadi Kekerasan di tempat kerja REFERENSI : PMK 52/2018: K3 FASYANKES
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  27 EP 1.4
1.4.3. MANAJEMEN INVENTARISASI, PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN B3 1.4.4. PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILISASI 1.4.6. PROGRAM KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN 1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.1. PROGRAM MFK STANDAR 1.4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)
1.4.1. PROGRAM MFK 1.4.1 Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, manajemen bencana, pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan system utilisasi Pokok Pikiran: • Puskesmas perlu menyusun program MFK a. Manajemen Keselamatan dan keamanan b. Manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun c. Manajemen Bencana/disaster d. Manajemen Penanganan Kebakaran e. Manajemen Alat Kesehatan f. Manajemen system utilisasi g. Pendidikan (edukasi) petugas • Dilakukan identifikasi dan pembuatan peta risiko (huruf a sd f) • Tetapkan tim atau petugas yang menjalankan program MFK • Dilakukan evaluasi minimal per tri wulan
2 1 Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. (R) ELEMEN PENILAIAN Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per tri wulan terhadap pelaksanaan program MFK meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D) Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D,W) 3 1.4.1. PROGRAM MFK
PJ. MFK KESELAMATAN & KEAMANAN SISTEM UTILISASI PENGELOLAAN B3 LIMBAH B3 MANAJEMEN KEDARURATAN PENGAMANAN KEBAKARAN PERALATAN KESEHATAN DIKLAT MFK MONEV & TL R Ada SK Ka Puskesmas ttg PJ MFK Program MFK dan Identifikasi (AREA) BERISIKO Setiap 3 bulan Perbaikan & Minimalisir risiko D
Kerangka ISI Program MFK 1.Pendahuluan 2.Latar belakang 3.Tujuan umum dan khusus 4.Kegiatan pokok & Rincian Kegiatan • Kegiatan pokok : a.Keselamatan dan Keamanan b.Bahan beracun dan berbahaya c. Disaster plan d.Kebakaran e.Sistim utilisasi , listrik, air dan sistim pendukung penting lainnya f. Peralatan medis 5.Cara melaksanakan kegiatan 6.Sasaran 7.Jadwal pelaksanaan kegiatan 8.Evaluasi pelaksanaan kegiatan & pelaporannya --> Ketentuan Review Program 9.Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan R
1.4.2. Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan Pokok Pikiran: • Program untuk keselamatan dirancang untuk mencegah terjadinya ceder a bagi pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat akibat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan, keb akaran, gedung roboh, dan tersengat listrik • Program keselamatan bagi petugas terintegrasi dengan program keselam atan dan kesehatan kerja • Program untuk keamanan perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas • Apabila Puskesmas mengalami renovasi dan atau konstruksi bangunan m aka perlu disusun Infection Control Risk Assesment (ICRA) renovasi untuk memastikan proses renovasi dan atau konstruksi bangunan dilakukan sec ara aman dan mengontrol terjadinya penyebaran infeksi (lihat juga PPI 5. 5.2 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing) (D,O,W) Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (D,O,W) Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. (D, O,W). Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. (D,O,W) 1 2 3 4 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.Pendahuluan 2.Latar belakang 3.Tujuan umum & khusus 4.Kegiatan pokok & rincian kegiatan a. Melakukan asesmen risiko secara komprehensif & proaktif untuk mengidentifikasi bangunan, ruangan / area, peralatan, perabotan & fasilitas lainnya yang berpotensi menimbulkan cedera. b. Melakukan pemeriksaan fasilitassecara berkala &terdokumentasi. c. Menyediakan anggaran untuk melakukan perbaikan d. Melakukan asesmenrisiko pra kontruksi (pra construction risk assessment / PCRA) setiap ada kontruksi, renovasi atau penghancuran bangunan / demolisasi. e. Merencanakan dan menyediakan fasilitas pendukung yang aman, untuk mencegah terjadi kecelakaan dan cedera, mengurangi bahaya dan risiko serta mempertahankan kondisi aman bagi pasien, keluarga, staf, pengunjung. f) Penggunaan kartu identitas seluruh staf RS dan semua individu yang bekerja di RS, pada pasien RI, penunggu pasien, pengunjung (termasuk tamu) yang memasuki area terbatas (restricted area) sehingga menciptakan lingkungan yang aman g) Melindungi dari kejahatan perorangan, kehilangan, kerusakan atau pengrusakan barang milik pribadi h) Menyediakan fasilitas yang aman sesuai dengan PerUU, mis: Setiap tangga ada pegangannya, lantai tidak licin, Ruang perawatan pasien jiwa : pintu kamar menghadap keluar, shower di kamar mandi tidak boleh menggunakan selang, dll i) Melakukan monitoring pada daerah yang berisiko keselamatan dan keamanan seperti ruang bayi, OK, ruang anak, lanjut usia, pasien rentan yang tidak dapat melindungi diri sendiri atau memberi tanda minta bantuan bila terjadi bahaya. 5. Cara melaksanakan kegiatan 6. Sasaran 7. Skedul (jadwal) pelaksanaankegiatan 8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan & pelaporannya 9. Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan R
1.4.3 Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun se rta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan berd asarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundangan POKOK PIKIRAN: • Bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. • Puskesmas perlu menginventarisasi B3 meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutahirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan . • Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) • Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1.4.3. PENGELOLAAN B-3
ELEMEN PENILAIAN Dilaksanakan program pengelolaan B3 dan limbahnya sesuai angka satu sampai tujuh huruf b (R) Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) (D,O,W) Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (D, O) Ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3. (D,W) 1 2 3 4 1.4.3. PENGELOLAAN B-3
Program Pengelolaan B3 meliputi: 1) Penetapan jenis dan area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Sistem pelabelan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6) Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7) Pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai peraturan perundang- undangan 8) Penggunaan APD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan R
INVENTARISASI PENGELOLAAN PENYIMPANAN PENGGUNAAN PENGENDALIAN PROGRAM PENGENDALIAN B3 & LIMBAH B3 MONEV TINDAK LANJUT regulasi inventArisasi • Penetapan jenis, area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan perundangan • Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan perundangan (termasuk MSDS) • Penggunaan APD yang sesuai untuk penggunaan dan penaganan tumpahan dan paparan yang sesuai ketentuan perundangan • Sistem pelabelan yang sesuai ketentuan perundangan • Sistem pendokumentasian dan perijinan • Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan
1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA 1.4.4. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanggap darurat bencana internal dan eksternal • Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ikut bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik internal maupun eksternal. • Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment). • Program kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan (setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem 2) sampai dengan 6) yang telah diuraikan di bagian c kriteria 1.5.1. • Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi pelaksanaan program tanggap darurat yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana • Debriefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. • Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan .
• Puskesmas ikut bertanggungjawab dalam berperan aktif dalam u paya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik inter nal maupun eksternal • Strategi dan rencana untuk menghadapi bencana perlu disusun s esuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesme nt), meliputi: 1. identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi, 2. menentukan peran Puskesmas jika terjadi bencana dengan teta p memperhatikan keberlangsungan layanan dan tindak lanjut t erhadap bencana, 3. strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4. manajemen sumber daya, 5. penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6. identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan 7. manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana • Program persiapan bencana disimulasikan (disaster drill) setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, khu susnya nomer 3 sd 7 • Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simula si dalam pelaksanaan program tanggap darurat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL TINDAK LANJUT • strategi komunikasi jika terjadi bencana, • manajemen sumber daya, • penyediaan pelayanan dan alternatifnya, • identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan • manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. DISASTER DRILL (SIMULASI DISASTER) IDENTIFIKASI RISIKO BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL HAZARD VULNERABILITY ASSESSMENT EDUKASI & SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA MONEV PEMBENTUKAN TIM TANGGAP/ PENANGGULANGAN BENCANA PENYUSUNAN DISASTER PLAN
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. (D) Dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka satu sampai dengan angka tujuh huruf c pada kriteria 1.4.1. (D, W). Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua sampai dengan angka enam huruf c pada kriteria 1.4.1. terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W) Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulai dan evaluasi tahunan. (D) 1 2 3 4 1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA
Situasi terdapat potensi Bencana Perencanaan Kontijensi Situasi saat Terjadi Bencana Evakuasi Situasi pasca bencana Rehabilitasi Situasi normal tidak bencana Perencanaan Mitigasi
PERENCANAAN MANAJEMEN BENCANA (DISASTER PLAN) KEBIJAKAN V V V V V V V V KOMPONEN PROGRAM MANAJEMEN BENCANA 1) Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi (HVA), 2) Menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana 3) Strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4) Manajemen sumber daya, 5) Penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6) Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana, 7) Peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia
Hazard Vulnerability Assement Risk konsep Disaster/ Eksposure
Mitigasi Bencana - Rekayasa prasarana fisik dan bangunan . - Sarana penunjang tanggap bencana. - Pembuatan kebijakan dan peraturan - Pembentukan tim tanggap bencana - Pelatihan/workshop/seminar/lokakarya - Edukasi ke masyarakat
Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi Apa itu Kontijensi ? Rencana Kontijensi adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada situasi kontijensi atau situasi yg belum tentu terjadi . Rencana kontijensi ada kemung- kinan tidak dilakukan (diaktifkan) jika keadaan yang diprediksi tidak terjadi Apa itu RencanaKontijensi ? Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
RenKon dilakukan (diaktifkan) segera setelah tanda tanda awal bencana atau peringatan dini. Kapan sebaiknya RenKon dilakukan? -Dilakukan bersama sama dengan stake holder dan multi- sektor yang terlibat. -Skenario dan tujuan disepakati. -Dilakukan secara terus terang. -Menetapkan peran dan tugas pelaku. -Menyepakati konsensus. -Dibuat untuk menghadapi ke- adaan darurat. Apa prinsip prinsip RenKon Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
Penilaian risiko Penentuan kejadian Pengembangan skenario Penetapan kebijakan an Strategi Analisa kesenjangan Rencana tindaklanjut Formalisasi Aktivasi Proyeksi kebutuhan Ketersediaan sumber daya Kaji ulang Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
SIMULASI DAN EVALUASI TAHUNAN TUJUAN Mengukur kinerja Seluruh komponen Identifikasi area yang Perlu perbaikan Meningkatkan kemampuan Staf dan karyawan menghadapi bencana Pemanfaatan Sumber Daya Implementasi: Program Prosedur, Kebijakan terkait KEGIATAN SIMULASI: - Emergency Drill - Workshop - Seminar - Table Top - Fullscale - dll Diprogramkan dan dilaksanakan Minimal setahun sekali Diikuti seluruh staf dan karyawan serta Komunitas secara luas Melakukan Debriefing seusai simulasi Menindak lanjuti Debriefing hasil simulasi Hasil debriefing didokumentasikan
1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.5 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi POKOK PIKIRAN: • Setiap fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran • Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu disusun sebagai wujud kesiagaan Puskesmas terhadap terjadinya kebakaran • Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif. • Proteksi kebakaran aktif, contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap, • Proteksi kebakaran secara pasif, contohnya: jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, tempat titik kumpul aman.
PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN IDENTIFIKASI RISIKO KEBAKARAN INSPEKSI, PENGUJIAN, PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI 7 PENANGGULANGAN KEBAKARAN EDUKASI DAN SIMULASI: PROTEKSI & EVAKUASI JALUR EVAKUASI LARANGAN MEROKOK 1.4.5 SK Larangan merokok
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran angka satu sampai angka empat huruf d pada kriteria 1.4.1. (D, O, W) Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. (D, O, W) . Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program pengamanan kebakaran. (D, W) Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas. (R) 1 2 3 4 1.4.5 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Identifikasi risiko terhadap terjadinya kebakaran Inspeksi terhadap sistim proteksi kebakaran, ketersediaan sarana Menguji dan memelihara sistim proteksi secara periodik Meningkatkan sumber daya manusia melalui edukasi & simulasi Menerbitkan kebijakan larangan merokok Memantau kepatuhan kebijakan larangan merokok PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN R • Menentukan lokasi yang berpotensi HAZARD kebakaran • Menganalisa kemungkin yg meningkatkan VULNAREBILITY • Menentukan tingkat RISK kebakarangunakan HVA Tool
Memeriksa kelengkapan , kondisi kelayakan sistim proteksi dan Sarana penanganan kebakaran Memeriksa kelayakan sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi Uji coba terhadap sistim proteksi dan sarana penanggulangan kebakaran Memasang label tanda bahaya dilokasi risiko kebakaran Pemeriksaan, Pengujian dan pemeliharaan dilakukan periodik minimal sekali dalam setahun Evaluasi dan dokumentasikan, up date jika perlu
Memberi edukasi kepada karyawan Puskesmas dan masyarakat sekitar tentang pencegahan kebakaran dan pengamanan kebakaran. Mengupayakan sosialisasi dalam bentuk poster, pamflet, dll. Mengikuti seminar , lokakarya dan pelatihan bagi staf dan karyawan Puskesmas. Kegiatan bersifat periodik dan terjadwal, Semua kegiatan di evaluasi dan didokumentasikan
Melatih staf dan karyawan Puskesmas menghadapi situasi TANGGAP DARURAT KEBAKARAN Melatih staf dan karyawan Puskesmas menggunakan sarana penanggulangan kebakaran Melatih staf dan karyawan Puskesmas melakukan EVAKUASI Melatih staf dan karyawan Puskesmas menangani korban Melakukan DEBRIEFING dan EVALUASI untuk tindaklanjut Hasil simulasi, debriefing dan evaluasi didomentasikan Simulasi dan pelatihan merupakan kegiatan tahunan
Puskesmas Menerbitkan Kebijakan Larangan merokok di area Puskesmas sesuai UU RI No.32 Th 2010. Sosialisasi dan edukasikan Kepada masyarakat tentang Bahaya merokok bagi Kesehatan dan bahaya kebakaran Pantau kepatuhan larangan merokok secara berkesinambungan Evaluasi pelaksanaan kepatuhan Larangan merokok, dan dokumentasikan
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Sistim proteksi aktif Karung goni Hidrant APAR Sprinkler Smoke Detector dengan Alarm A. FIRE DETECTOR B. FIRE SUPPRESANT
Sistem Kebakaran Pasif: - sarana evakuasi - alat bantu evakuasi
1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN POKOK PIKIRAN • Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. • Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi untuk menjamin kebenarannya • Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Program yang dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. • Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi : kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat 1.4.6 Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK. (R) Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik (D, 0, W) Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (D,O,W) 1 2 3 1.4.6 1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN
R D  INSPEKSI & PENGUJIAN  PEMELIHARAAN & KALIBRASI
1.4.7. PROGRAM KETERSEDIAAN UTILITAS 1.4.7 Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi POKOK PIKIRAN • Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medis dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air dan lainnya. • Program pengelolaan sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas • Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. • Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan/ atau listrik. • Puskesmas harus menyediakan cadangan sumber air, listrik dan gas medis selama 7 hari 24 jam sesuai kebutuhan. • Prasarana air, listrik, dan prasarana penting lainnya, seperti genset, perpipaan air, panel listrik, perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan . • prasarana air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti, uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS Ketersediaan listrik, air, gas medis Identifikasi area berisiko kegagalan listrik, air Uji coba sumber air Dan listrik cadangan Pemeriksaan kualitas air Identifikasi & Ketersediaan sistem utilitas kunci yang lain Pemeliharaan system utilitas implementasi
PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN TERENCANA PEMELIHARAAN TIDAK TERENCANA PEMELIHARAAN PENCEGAHAN PEMELIHARAAN KOREKTIF PEMELIHARAAN DARURAT Pemeriksaan termasuk penyetelan dan pelumasan Penggantian komponen minor yaitu pekerjaan yang timbul langsung dari pemeriksaan Reparasi minor yang tidak ditemukan waktu pemeriksaan Lihat, rasakan dengarkan Pemeliharaan Waktu berhenti Pemeliharaan waktu berjalan Overhaul terencana SISTEM PEMELIHARAAN
Sumber air, listrik dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas. (D,O) 01 Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya sesuai huruf f pada kriteria 1.4.1. (R) 01 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS ELEMEN PENILAIAN
1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.8 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)bagi petugas POKOK PIKIRAN • Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK) perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. • Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in house training/workshop/lokakarya. • Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana program pendidikan manajamen fasilitas dan keselamatan
ELEMEN PENILAIAN Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (R) Dilaksanakan program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai rencana. (D,W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W) 1 2 3 1.4.8. DIKLAT MFK
PROGRAM DIKLAT MFK SOSIALISASI PROGRAM MFK DIKLAT TERKAIT MFK (lihat 6 program)
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola, kesesuaian dengan rencana, dan pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas dapat berupa pemantauan, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
1.5.1 INDIKATOR KINERJA 1.5.2 LOKAKARYA MINI 1.5.3 AUDIT INTERNAL & PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN 1.5 Pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKAOR KINERJAA 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen Puskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota (D) 1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKAOR KINERJAA
pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal mencakup aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja program dan teknis pelayanan. Bila ditemukan ketidaksesuaian perlu dilakukan pembinaan melalui kegiatan supervisi yang dilakukan secar terjadwal atau sewaktu-waktu. PENGAWASAN serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terus menerus untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara membandingkan capaian saat ini dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila terjadi ketidaksesuaian harus dilakukan upaya perbaikan (corrective action). PENGENDALIAN Suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan Puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi puskemas. PENILAIAN KINERJA PEMANTAUAN & EVALUASI SUPERVISI LOKAKARYA MINI AUDIT INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
KRITERIA 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2021 BAB I 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen Puskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2021 BAB I 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota (D)
1.5.1.1 DITETAPKAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS SESUAI DENGAN JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (R) SK JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SK PENETAPAN INDIKATOR MUTU KINERJA (MANAJEMEN, UKM & UKP) INDIKATOR KINERJA MANAJEMEN INDIKATOR KINERJA CAKUPAN PELAYANAN UKM INDIKATOR KINERJA CAKUPAN PELAYANAN UKM MENGACU PADA:  SPM  KABIJAKAN/PEDOMAN KEMENKES, DINKES PROV, DINKES KAB/ KOTA R
1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W) SK MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN SK PENILAIAN KINERJA SOP PENILAIAN KINERJA SOP MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENGAWASAN DAN EVALUASI:  DILAKUKAN BERJENJANG BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL  INTERNAL: PELAKSANA  PJ UPAYA  TIM MUTU/TIM AUDIT  KA. PUSKESMAS  EKSTERNAL: DINKES KAB/KOTA  DINKES PROVINSI  KEMENTERIAN, MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR R SK UMPAN BALIK SOP UMPAN BALIK, TL UMPAN BALIK
1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W) D TABEL MONITORING KINERJA GRAFIK TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN UMPAN BALIK DARI LP, LS, MASYARAKAT, DINKES
1.5.1.3 DILAKUKAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA TERHADAP TARGET YANG DITETAPKAN DAN HASIL KAJI BANDING DENGAN PUSKESMAS LAIN (D) D EVALUASI DAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING KAJI BANDING “KINERJA PUSKESMAS” LANGKAH2 KAJI BANDING: 1. MEMBUAT KAK 2. MEMBUAT INSTRUMEN 3. MEMBUAT SURAT PERMOHONAN 4. MEMBUAT LAPORAN HASIL KAJI BANDING 5. MEMBUAT RTL PERBAIKAN 6. MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT HASIL KAJI BANDING 1 2 3 4 5 6
1.5.1.4 DILAKUKAN ANALISIS TERHADAP HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN KEGIATAN MASING-MASING UPAYA PUSKESMAS, DAN UNTUK PERENCANAAN PUSKESMAS (D) D DASAR PERBAIKAN DAN PERENCANAAN KEGIATAN ANALISIS SECARA PERIODIK, DAPAT PER:  BULANAN  TRIBULAN  TAHUNAN  BULANAN  TAHUNAN
1.5.1.5 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DALAM BENTUK PERBAIKAN KINERJA DISEDIAKAN DAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN REVISI PERENCANAAN KEGIATAN BULANAN (D, W) D RENCANA PERBAIKAN KINERJA REVISI RENCANA DAPAT TERJADI PADA PADA:  PERUBAHAN KEGIATAN  PERUBAHAN TARGET  PERUBAHAN WAKTU  PERUBAHAN LOKUS  PERUBAHAN METODE  PERUBAHAN ANGGARAN  PERUBAHAN PELAKSANA DAN PIHAK TERKAIT
RUK RPK PERHATIKAN SD  SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, SASARAN PELAYANAN LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
1.5.1.6 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA DALAM BENTUK LAPORAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP), SERTA UPAYA PERBAIKAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (D) D PENILAIAN MANAJEMEN PUSKESMAS PENILAIAN CAKUPAN KEGIATAN PKP DILAPORKAN KEPADA DINAS KESEHATAN UNTUK MENDAPATKAN VERIFIKASI DAN UMPAN BALIK TINGKAT KINERJA BAIK TINGKAT KINERJA SEDANG TINGKAT KINERJA KURANG  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≥ 91%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : ≥ 8,5  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : 81 - 90%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : 5,5 - 8,4  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≤ 80%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : < 5,5
KRITERIA 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur POKOK PIKIRAN • Proses maupun hasil pelaksanaan upaya Puskesmas perlu dikomunikasikan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya baik KMP, UKM, dan UKPP kepada serta lintas program dan lintas sektor terkait agar ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya Puskesmas. • Komunikasi dan koordinasi Puskesmas melalui Lokakarya mini bulanan lintas program dan Lokakarya mini triwulan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan • Lokakarya mini bulanan digunakan untuk : menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksana kegiatan, dukungan (lintas program dan sektor) yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang digunakan; menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas. • Lokakarya mini triwulan digunakan untuk : menetapkan secara konkrit dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan mendatang, melalui sinkronisasi/harmonisasi RPK antar-sektor (antar-instansi) dan kesatupaduan tujuan; menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan; meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan 1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya – upaya Puskesmas (D,W) Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini (D,W) Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. (D,W) 1 2 3 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur 1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP
1.5.2.EP 1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA – UPAYA PUSKESMAS (D,W) UNDANGAN LOKMIN TRIBULAN NOTULEN LOKMIN BULANAN DAN TRIBULAN
1.5.2.EP 1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA – UPAYA PUSKESMAS (D,W) LOKMIN BULANAN LOKMIN TRIBULAN PERTAMA RUTIN PERTAMA RUTIN
1.5.2.EP 2 DILAKUKAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN, HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT DALAM LOKAKARYA MINI (D,W) NOTULEN LOKMIN BULANAN DAN TRIBULAN DALAM NOTULEN TERAGENDAKAN PEMBAHASAN HAMBATAN DAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KESEPAKATAN PEMECAHAN SEBAGAI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.5.2.EP 3 DILAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIWULAN DALAM BENTUK PERBAIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN. (D,W)
1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 1.5.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan POKOK PIKIRAN • Kinerja Puskesmas yang dilakukan perlu dipantau apakah mencapai target yang ditetapkan, yang dapat dilakukan melalui audit internal dan tinjauan manajemen • Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas • Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti • Pelaksanaan kinerja direncanakan dan dipantau serta ditindaklanjuti. • Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan. • Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh Penanggung jawab Mutu
ELEMEN PENILAIAN 1. Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. (R) 2. Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. (R) 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait. (D) 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana. (D) 5. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan agenda sebagaimana pokok pikiran. (D, W) 6. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. (D) 1.5.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan 1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1.5.3.EP 1 KEPALA PUSKESMAS MEMBENTUK TIM AUDIT INTERNAL DENGAN URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB YANG JELAS. (R) SK TIM AUDIT, DILENGKAPI  URAIAN TUGAS  WEWENANG  TANGGUNG JAWAB
1.5.3.EP 2 DISUSUN RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUNAN YANG DILENGKAPI KERANGKA ACUAN AUDIT DAN DILAKUKAN KEGIATAN AUDIT SESUAI DENGAN RENCANA YANG TELAH DISUSUN. (R) “MENGACU” PEDOMAN AI & PTM FKTP PELAKSANAAN SESUAI JADWAL AUDIT INTERNAL TERMASUK PENYIAPAN INSTRUMEN AUDIT KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RENCANA PROGRAM TAHUNAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS (SECARA KESELURUHAN ADMEN, UKM, UKP)
1.5.3.EP 3 ADA LAPORAN DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL KEPADA KEPALA PUSKESMAS, TIM MUTU, PIHAK YANG DIAUDIT DAN UNIT TERKAIT. (D) LAPORAN AUDIT INTERNAL “PROGRAM P2 - TB” KEPALA PUSKESMAS KETUA TIM MUTU PROGRAM P2 - TB UMPAN BALIK AUDITOR BERUPA TEMUAN, REKOMENDASI & RTL
1.5.3.EP 4 TINDAK LANJUT DILAKUKAN TERHADAP TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI HASIL AUDIT INTERNAL BAIK OLEH KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB MAUPUN PELAKSANA. (D) KEPALA PUSKESMAS PJ PELAKSANA AUDITOR MELAKUKAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN TL “TEMUAN AUDIT INTERNAL HARUS DITINDAKLANJUTI BERDASARKAN REKOMENDASI DAN RTL YANG TELAH DIBUAT OLEH UNIT TERKAIT SECARA BERJENJANG” DINKES KAB/KOTA
1.5.3.EP 5 KEPALA PUSKESMAS BERSAMA DENGAN TIM MUTU MERENCANAKAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DILAKUKAN DENGAN AGENDA SEBAGAIMANA POKOK PIKIRAN. (D, W) AGENDA PTM 1. Pembukaan oleh Ketua Mutu 2. Pengarahan oleh Kepala Puskesmas 3. Pembahasan Hasil PTM sebelumnya 4. Pembahasan hasil audit internal 5. Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan 6. Pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan 7. Pembahasan hasil penilaian kinerja 8. Pembahasan masalah operasional yang terkait dengan sitem manajemen mutu, pelayanan UKM dan UKP 9. REKOMENDASI 10. RENCANA PERBAIKAN/PERUBAHAN YANG DIPERLUKAN 11. Penutupan SOP PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN  PERIODIK  TERENCANA DENGAN BAIK UNDANGAN PTM LAPORAN PTM
1.5.3.EP 6 REKOMENDASI HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DITINDAKLANJUTI DAN DIEVALUASI. (D) TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI PTM
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
STANDAR 1.6. PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 1.6 Peran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas melalui Akreditasi POKOK PIKIRAN • Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan • Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas • Pembinaan tersebut dilaksanakan secara periodik termasuk pembinaan dalam rangka pencapaian target PIS PK, target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Program Prioritas Nasional (PPN), serta pemenuhan standar akreditasi • Tugas pembinaan meliputi: pendampingan persiapan penilaian untuk survei akreditasi termasuk pra survei, pendampingan pasca survei dalam rangka tindaklanjut hasil rekomendasi surveiior (penyusunan PPS), pembinaan mutu pasca survei dan monev mutu. 1.6.1 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas
1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA ELEMEN PENILAIAN 1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan struktur organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pembinaan Puskesmas secara periodik yang dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur (R, D) 3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas. (D,W) 4. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan. (D, W) 5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W) 6. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja Puskesmas. (D, W) 7. Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (D, W)
1.6.1.EP2. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA MENETAPKAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PUSKESMAS SECARA PERIODIK YANG DITUANGKAN DALAM PROGRAM KERJA YANG JELAS DAN TERUKUR (R, D) 1.6.1.EP1. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MENETAPKAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. (R) Ada SK dan Program Kerja dari Dinas Kesehatan yang disampaikan ke Puskesmas 1 2 3 4 5 6 dst NO PUSKESMAS TIM WAKTU PROGRAM KERJA TPCB KABUPATEN "…" TAHUN 2021 BULAN : JUNI 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
1.6.1.EP4 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MELAKUKAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN. (D, W)) 1.6.1.EP3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas. (D,W) Puskesmas : Kab./Kota : Tanggal : Surveior : KRITERIA 5.1.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas. Persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas sudah dituangkan ke dalam SK Kepala Puskesmas EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan persyaratan kompetensi. Di dalam SK hanya tertuang penetapan SK sebagai SK PJ UKM Esensial dan Pengembangan Lengkapi isi SK dengan mencantumkan keputusan tentang PJ UKM Puskesma EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas. Penetapan tidak diserteasi dengan analisis komptensi yang sudah ditetapkan Lengkapi isi analisis dengan mengacu pada kompetensi yang sudah diteapkan EP 4 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. Hasil wawancara bahwa tindaklanjut dilakukan namun bukti dokumentasi tidak ada Lengkapi bukti tindaklanjut berdasarkan hasil analisis yang sudah dibuat Jumlah BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP). Pada saat dilakukan pendampingan pengisian, ditambahkan satu kolom rencana pelaksanaan kegiatannya sbg bahan utk monitoring progress pencapaian PPS 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
1.6.1.EP6 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MELAKUKAN VERIFIKASI DAN MEMBERIKAN UMPAN BALIK EVALUASI KINERJA PUSKESMAS. (D, W) 1.6.1.EP5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W) HASIL MINLOK  JIKA ADA REKOMENDASI UTK DTINDAKLANJUTI OLEH DINKES MAKA DIBUATKAN SURAT DAN LAMPIRKAN NOTULEN DINKES PUSKESMAS 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
1.6.1.EP7. PUSKESMAS MELAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PEMBINAAN DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA. (D, W) DINKES CONTOH HASIL PEMBINAAN YG DBERIKAN OLEH DINKES PUSKESMAS MELAKUKAN TINDAKLANJT HASIL TINDAKLANJUT 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
BERSAMA KITA BISA….

Recommended

523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdfRediAdritoJuperta
 
BAB 1 ADMEN.pptx
BAB 1 ADMEN.pptxBAB 1 ADMEN.pptx
BAB 1 ADMEN.pptxIndahPuspitasari83
 
BAB 1_ADMEN.pptx
BAB 1_ADMEN.pptxBAB 1_ADMEN.pptx
BAB 1_ADMEN.pptx2anaoktaviarisanti
 
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docxSuMarni41
 
Pedoman mutu cakung 2022.doc
Pedoman mutu cakung 2022.docPedoman mutu cakung 2022.doc
Pedoman mutu cakung 2022.docfitriaisyahrakhman1
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas renjanaera
 
Sk tim perencanaan
Sk tim perencanaanSk tim perencanaan
Sk tim perencanaansitiwardjijati
 
KAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docKAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docFitria927087
 

Recommended

523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdfRediAdritoJuperta
 
BAB 1 ADMEN.pptx
BAB 1 ADMEN.pptxBAB 1 ADMEN.pptx
BAB 1 ADMEN.pptxIndahPuspitasari83
 
BAB 1_ADMEN.pptx
BAB 1_ADMEN.pptxBAB 1_ADMEN.pptx
BAB 1_ADMEN.pptx2anaoktaviarisanti
 
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docx
3.1.1.3 Pedoman Manual Mutu.docxSuMarni41
 
Pedoman mutu cakung 2022.doc
Pedoman mutu cakung 2022.docPedoman mutu cakung 2022.doc
Pedoman mutu cakung 2022.docfitriaisyahrakhman1
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas renjanaera
 
Sk tim perencanaan
Sk tim perencanaanSk tim perencanaan
Sk tim perencanaansitiwardjijati
 
KAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docKAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docFitria927087
 
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptxKementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptxBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptx
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptxprogram K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptx
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptxNIKEN70
 
Slide skm permenpan 14 2017
Slide skm permenpan 14 2017Slide skm permenpan 14 2017
Slide skm permenpan 14 2017jonefi alifiardi
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)IndiSusanti
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkhusnijaeh
 
SK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docx
SK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docxSK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docx
SK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docxMufidanaAzis1
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxLaporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxPuskemasPanunggangan
 
PETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptx
PETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptxPETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptx
PETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptxMasDianSaputra
 
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1Imam Pirdaus
 
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)M Handoko
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfDedeRusmana5
 
BAB I TKPP.pptx
BAB I TKPP.pptxBAB I TKPP.pptx
BAB I TKPP.pptxfadlykdg
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS Zakiah dr
 
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.pptABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.pptHeryPurnomoBanjarneg
 
1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran ok1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran okemaliaemil
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGBINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGKiki Abdul Gani
 
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptxBAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptxkkyazidannabhani
 
Skp kepegawaian
Skp kepegawaianSkp kepegawaian
Skp kepegawaianpamuaralabuh
 
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlockedafzamighilman
 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...puskesmas
 

More Related Content

What's hot

program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptx
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptxprogram K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptx
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptxNIKEN70
 
Slide skm permenpan 14 2017
Slide skm permenpan 14 2017Slide skm permenpan 14 2017
Slide skm permenpan 14 2017jonefi alifiardi
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)IndiSusanti
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkhusnijaeh
 
SK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docx
SK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docxSK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docx
SK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docxMufidanaAzis1
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxLaporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxPuskemasPanunggangan
 
PETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptx
PETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptxPETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptx
PETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptxMasDianSaputra
 
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1Imam Pirdaus
 
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)M Handoko
 
BAB I TKPP.pptx
BAB I TKPP.pptxBAB I TKPP.pptx
BAB I TKPP.pptxfadlykdg
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS Zakiah dr
 
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.pptABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.pptHeryPurnomoBanjarneg
 
1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran ok1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran okemaliaemil
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGBINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGKiki Abdul Gani
 
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptxBAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptxkkyazidannabhani
 

What's hot (20)

Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptxKementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
 
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptx
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptxprogram K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptx
program K3 MFK terintegrasi di Puskesmas.pptx
 
Slide skm permenpan 14 2017
Slide skm permenpan 14 2017Slide skm permenpan 14 2017
Slide skm permenpan 14 2017
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
 
SK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docx
SK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docxSK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docx
SK PROGRAM PENINGKATN MUTU.docx
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxLaporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
 
PETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptx
PETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptxPETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptx
PETUNJUK-VALIDASI DATA ASPAK_Hendrik.pptx
 
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
 
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
Lampiran II - Berita Acara Musrenbang Desa (Gresik)
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdf
 
BAB I TKPP.pptx
BAB I TKPP.pptxBAB I TKPP.pptx
BAB I TKPP.pptx
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
 
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.pptABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
 
1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran ok1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran ok
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGBINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
 
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptxBAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptx
 
Skp kepegawaian
Skp kepegawaianSkp kepegawaian
Skp kepegawaian
 

Similar to BAB 1 ADMEN.pdf

57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlockedafzamighilman
 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...puskesmas
 
Perencanaan Puskesmas oke.pptx
Perencanaan Puskesmas oke.pptxPerencanaan Puskesmas oke.pptx
Perencanaan Puskesmas oke.pptxmeiyana dianning
 
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docxINSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docxFajarKumalasari
 
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdfBAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdfzabiyaalfin
 
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptxPerencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptxmeiyana dianning
 
SA Akre Manggar UKP.docx
SA Akre Manggar UKP.docxSA Akre Manggar UKP.docx
SA Akre Manggar UKP.docxAkhmadIrawan3
 
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptxBAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptxRudiNardoyo
 
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptxAKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptxTheodorusIndarto1
 
INSTRUMEN AKREDITASI
INSTRUMEN AKREDITASIINSTRUMEN AKREDITASI
INSTRUMEN AKREDITASIIndiSusanti
 
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar AkreditasiPerencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasinug nugroho
 
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptDeviNamira
 
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptxBAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptxHendraSetiawan106
 
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docxBAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docxAgfurIdhan
 
2. standar dan instrumen akreditasi ns(1).pptx admen
2. standar dan instrumen akreditasi ns(1).pptx admen2. standar dan instrumen akreditasi ns(1).pptx admen
2. standar dan instrumen akreditasi ns(1).pptx admenTelly Verawati
 
Instrumen akreditasi puskesmas
Instrumen akreditasi puskesmasInstrumen akreditasi puskesmas
Instrumen akreditasi puskesmasJaya Saragih
 
2. standar dan instrumen akreditasi ns
2. standar dan instrumen akreditasi ns2. standar dan instrumen akreditasi ns
2. standar dan instrumen akreditasi nsFaridaAryani9
 

Similar to BAB 1 ADMEN.pdf (20)

57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
 
Perencanaan Puskesmas oke.pptx
Perencanaan Puskesmas oke.pptxPerencanaan Puskesmas oke.pptx
Perencanaan Puskesmas oke.pptx
 
1.2.fix DINA DARINA.pptx
1.2.fix DINA DARINA.pptx1.2.fix DINA DARINA.pptx
1.2.fix DINA DARINA.pptx
 
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docxINSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
 
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdfBAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
 
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptxPerencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
 
SA Akre Manggar UKP.docx
SA Akre Manggar UKP.docxSA Akre Manggar UKP.docx
SA Akre Manggar UKP.docx
 
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptxBAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
 
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptxAKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
 
cover EP Admen.docx
cover EP Admen.docxcover EP Admen.docx
cover EP Admen.docx
 
INSTRUMEN AKREDITASI
INSTRUMEN AKREDITASIINSTRUMEN AKREDITASI
INSTRUMEN AKREDITASI
 
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar AkreditasiPerencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
 
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
 
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptxBAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptx
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptx
 
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docxBAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
BAB 2 UKM (1)-dikonversi.docx
 
2. standar dan instrumen akreditasi ns(1).pptx admen
2. standar dan instrumen akreditasi ns(1).pptx admen2. standar dan instrumen akreditasi ns(1).pptx admen
2. standar dan instrumen akreditasi ns(1).pptx admen
 
Akreditasi Puskesmas
Akreditasi PuskesmasAkreditasi Puskesmas
Akreditasi Puskesmas
 
Instrumen akreditasi puskesmas
Instrumen akreditasi puskesmasInstrumen akreditasi puskesmas
Instrumen akreditasi puskesmas
 
2. standar dan instrumen akreditasi ns
2. standar dan instrumen akreditasi ns2. standar dan instrumen akreditasi ns
2. standar dan instrumen akreditasi ns
 

Recently uploaded

ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADAASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADARismaZulfiani
 
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA tugas keperawatan keluarga.pptx
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA tugas keperawatan keluarga.pptxKONSEP KELUARGA SEJAHTERA tugas keperawatan keluarga.pptx
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA tugas keperawatan keluarga.pptxmade406432
 
Materi Elektroterapi Fisioterapi Interrupted Galvanic (Exponential) Current
Materi Elektroterapi Fisioterapi Interrupted Galvanic (Exponential) CurrentMateri Elektroterapi Fisioterapi Interrupted Galvanic (Exponential) Current
Materi Elektroterapi Fisioterapi Interrupted Galvanic (Exponential) Currentaditya romadhon
 
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smeardokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smearprofesibidan2
 
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.pptParasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.pptStevenSamuelBangun
 
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024Zakiah dr
 
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptxPB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptxHikmaLavigne
 
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologijenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologissuser7c01e3
 
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...Arif Fahmi
 
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkbregulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkbSendaUNNES
 
ALERGI MAKANAN - ALERMUN dokter doktor subi.pptx
ALERGI MAKANAN - ALERMUN dokter doktor subi.pptxALERGI MAKANAN - ALERMUN dokter doktor subi.pptx
ALERGI MAKANAN - ALERMUN dokter doktor subi.pptxmarodotodo
 
konsep keperawatan kritis dan asuhan keperawatan kritis
konsep keperawatan kritis dan asuhan keperawatan kritiskonsep keperawatan kritis dan asuhan keperawatan kritis
konsep keperawatan kritis dan asuhan keperawatan kritisfidel377036
 
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptxASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptxabdulmujibmgi
 
MODUL P5BK TEMA KEBEKERJAAN KENALI DUNIA KERJA.docx
MODUL P5BK TEMA KEBEKERJAAN KENALI DUNIA KERJA.docxMODUL P5BK TEMA KEBEKERJAAN KENALI DUNIA KERJA.docx
MODUL P5BK TEMA KEBEKERJAAN KENALI DUNIA KERJA.docxsiampurnomo90
 
081-388-333-722 Toko Jual Alat Bantu Seks Penis Ikat Pinggang Di SUrabaya Cod
081-388-333-722 Toko Jual Alat Bantu Seks Penis Ikat Pinggang Di SUrabaya Cod081-388-333-722 Toko Jual Alat Bantu Seks Penis Ikat Pinggang Di SUrabaya Cod
081-388-333-722 Toko Jual Alat Bantu Seks Penis Ikat Pinggang Di SUrabaya Codajongshopp
 

Recently uploaded (15)

ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADAASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
ASUHAN KEPERAWATAN NYERI AKUT 2023 STIKES DIAN HUSADA
 
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA tugas keperawatan keluarga.pptx
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA tugas keperawatan keluarga.pptxKONSEP KELUARGA SEJAHTERA tugas keperawatan keluarga.pptx
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA tugas keperawatan keluarga.pptx
 
Materi Elektroterapi Fisioterapi Interrupted Galvanic (Exponential) Current
Materi Elektroterapi Fisioterapi Interrupted Galvanic (Exponential) CurrentMateri Elektroterapi Fisioterapi Interrupted Galvanic (Exponential) Current
Materi Elektroterapi Fisioterapi Interrupted Galvanic (Exponential) Current
 
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smeardokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
dokumen.tips_pap-smear-ppt-final.pptx_iva pap smear
 
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.pptParasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
Parasitologi-dan-Mikrobiologi-Pertemuan-4.ppt
 
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
MANASIK KESEHATAN HAJI KOTA DEPOK TAHUN 2024
 
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptxPB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
PB I KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (1).pptx
 
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologijenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
jenis-jenis Data dalam bidang epidemiologi
 
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
Rancangan Aksi_ Si IMAAM ( Sistem Informasi Manajemen Aset dan Alat Medis di ...
 
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkbregulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
regulasi tentang kosmetika di indonesia cpkb
 
ALERGI MAKANAN - ALERMUN dokter doktor subi.pptx
ALERGI MAKANAN - ALERMUN dokter doktor subi.pptxALERGI MAKANAN - ALERMUN dokter doktor subi.pptx
ALERGI MAKANAN - ALERMUN dokter doktor subi.pptx
 
konsep keperawatan kritis dan asuhan keperawatan kritis
konsep keperawatan kritis dan asuhan keperawatan kritiskonsep keperawatan kritis dan asuhan keperawatan kritis
konsep keperawatan kritis dan asuhan keperawatan kritis
 
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptxASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA MENJELANG AJAL PPT.pptx
 
MODUL P5BK TEMA KEBEKERJAAN KENALI DUNIA KERJA.docx
MODUL P5BK TEMA KEBEKERJAAN KENALI DUNIA KERJA.docxMODUL P5BK TEMA KEBEKERJAAN KENALI DUNIA KERJA.docx
MODUL P5BK TEMA KEBEKERJAAN KENALI DUNIA KERJA.docx
 
081-388-333-722 Toko Jual Alat Bantu Seks Penis Ikat Pinggang Di SUrabaya Cod
081-388-333-722 Toko Jual Alat Bantu Seks Penis Ikat Pinggang Di SUrabaya Cod081-388-333-722 Toko Jual Alat Bantu Seks Penis Ikat Pinggang Di SUrabaya Cod
081-388-333-722 Toko Jual Alat Bantu Seks Penis Ikat Pinggang Di SUrabaya Cod
 

BAB 1 ADMEN.pdf

  • 2. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
  • 3. RUK RPK PERHATIKAN SD  SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, SASARAN PELAYANAN LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
  • 4. ALUR PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN SD PENGGERAKAN & PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILIAN PENCATATAN & PELAPORAN P1 P2 P3 P D S A C Q I
  • 5. 1.1 Perencanaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja Puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan 1.1.1 PENETAPAN JENIS PELAYANAN 1.1.2 AKSES STANDAR 1.1. PERENCANAAN PUSKESMAS 1.1 PERENCANAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DILAKUKAN SECARA TERPADU
  • 6. 1.1.1 Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. (lihat juga PMP 5.1; dan PMP 5.2 ) Pokok Pikiran: • Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit laya nan yang bekerja profesional harus memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai yang mencerminkan Tugas Pokok da n Fungsinya sebagai penyedia layanan UKM maupun UKPPP. (lihat PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah) • Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai, hasil analisis kebutuhan d an harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan dan perat uran perundang-undangan • Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi data kinerja Puskesmas, data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpa du yang berbasis wilayah kerja Puskesmas. (UKM : 2.1.1 dan 2.8.3) • Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan nya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan d irinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksana an Kegiatan (RPK) sesuai siklus perencanaan anggaran daerah 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
  • 7. Pokok Pikiran: • Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu baik KMP, upaya kesehatan masyarakat (UKM), Up aya Kesehatan Perseorangan (UKP), Kefarmasian, dan Laboratorium & disusun bersama dengan sektort erkait dan masyarakat • Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim Manajemen Puskesm as, yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulka n ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota • Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dilakukan berdasarkan : 1) Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes Kab /Kota; 2) Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yg diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawa san dan pengendaliannya • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondi si tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
  • 8. ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R) Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R,D,W Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan. (D, W). 1 3 5 7 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) 2 Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W). 4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) 6 1.1.1 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
  • 9. 1.1.1.EP 1 Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R) • SK Kepala Puskesmas: Visi, Misi, Tujuan dan Tatanilai Puskesmas • Visi Puskesmas : • kondisi/kinerja Puskesmas yang akan diwujudkan dalam 5 tahun yad • Misi Puskesmas: • Menunjukkan alasan keberadaan puskesmas  menunjuk pada tupoksi Puskesmas • Terdiri dari beberapa komponen (program dan kegiatan) yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. • Komprehensif mencakup admen, ukm dan ukp • Tujuan Puskesmas (lihat PMK 43 tahun 2019) • Tatanilai Puskesmas: • Kristalisasi peraturan internal Puskesmas untuk menjaga semangat dan komitmen seluruh karyawan secara konsisten melaksanakan misi untuk mewujudkan visi • Sebaiknya disepakati bersama, sederhana, implementatif dan bias diukur
  • 10. 1.1.1.EP 2. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) • Ada SK Kepala Puskesmas tentang Jenis2 pelayanan Puskesmas • Ditetapkan berdasarkan: • Peraturan perundangan yang berlaku • Hasil identifikasi dan analisis: • kebutuhan dan harapan masyarakat, • hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan pada area prioritas, • hasil identifikasi dan analisis risiko penyelenggaraan pada unit-unit pelayanan baik dari sisi KMP, UKM, maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, peralatan Puskesmas
  • 11. 1.1.1.EP 3. Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) • RENCANA LIMA TAHUNAN • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 15 sd 34, • contoh format Renlita: Formulir 3 di hal. 60-70, lampiran Pmk 44/2016 • Bagian integral dari Renstra Dinkes Kab/Kota untuk mewujudkan Visi n Misi Bupati/Walikota di bidang kesehatan • Periode Renlita menyesuaikan dengan masa bakti Bupati/Walikota, kecuali untuk Puskesmas BLUD, RBS pertama kali tergantung kapan dilaksanakannya ketentuan BLUD • Bukti penyusunan melibatkan lintas program dan lintas sector • Sesuai dengan RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
  • 12. 1.1.1.EP 4. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W) • Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim Manajemen Puskesmas, yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 34 sd 36, • Contoh format RUK: Formulir 4 di hal. 71-72, lampiran Pmk 44/2016 • RUK mencakup perencanaan UKM, UKP, Perbaikan Mutu, Upaya Mitigasi Risiko, dsb. • Lihat contoh siklus anggaran, termasuk masa2 penyusunan RUK di Lampiran Pmk 44/2016, • Gambar-1, Sikuls Manajemen Puskesmas, hal 11 • Gambar-2, Siklus Perencanaan dan Anggaran Daerah, hal. 15 • Sesuai dengan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • BUKTI PROSES PENYUSUNAN melibatkan lintas program dan lintas sektoral
  • 13. 1.1.1.EP 5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R, D, W) • Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dilakukan berdasarkan : • Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes Kabupaten/Kota; • Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38, • Contoh • Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74, lampiran Pmk 44/2016 • Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76, lampiran Pmk 44/2016 • Lihat contoh siklus anggaran, termasuk masa2 penyusunan RPK di Lampiran Pmk 44/2016, • Gambar-1, Sikuls Manajemen Puskesmas, hal 11 • Gambar-2, Siklus Perencanaan dan Anggaran Daerah, hal. 15 • Bukti penyusunan melibatkan lintas program
  • 14. 1.1.1.EP 6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya. • Penyusunan RPK bulanan dilakukan berdasar hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pencapaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan • RPK Bulanan sebagai alat manajemen Puskesmas (alat monitoring pencapaian kinerja sekaligus penyerapan anggaran) • Bisa berisi rencana2 perbaikan kinerja dan mutu pelayanan • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38, • Contoh • Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74, lampiran Pmk 44/2016 • Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76, lampiran Pmk 44/2016
  • 15. 1.1.1.EP 7. Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan (D, W) • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja Puskesmas • Forum untuk perubahan adalah melalui lokakarya mini, pastikan dokumentasi notulensi , dan dokumen perubahannya
  • 16. 1.1.2 Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (Lihat juga UKM : 2.2.1; 2.2.2; 1.1.2 AKSES  INFORMASI: - HAK & KEWAJIBAN PASIEN - JENIS PELAYANAN - KEGIATAN2 PUSKESMAS  AKSES THD PELAYANAN  AKSES UTK PENYAMPAIAN UMPAN BALIK Diinformasikan melalui media komunikasi yang telah ditetapkan Mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses , keluhan dan usulan perbaikan SK, bukti sosialisasi, evaluasi & TL penyampaian informasi, serta upaya mendapatkan umpan balik 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
  • 17. ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W) Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W) 1 2 3 4 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
  • 18. 1.1.2.EP 1. Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) 1) Ada SK Ka Puskesmas ttg Hak dan Kewajiban Pasien 2) Ada SK Kepala Puskesmas tentang Jenis2 pelayanan Puskesmas R 1.1.2.EP 2. Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) • Wawancara kepada petugas tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas • Wawancara kepada pasien dan keluarganya, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan D W • Ada bukti kegiatan sosialisasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & kegiatan-kegiatan Puskesmas melalui berbagai macam media, • Ada media sosialisasi dalam bentuk brosur, leaflet, baliho, dsb
  • 19. 1.1.2.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W) • Wawancara kepada petugas tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan sosialisasi ttg Hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegatan Puskesmas • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun D W • Ada bukti kegiatan evaluasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas, yg menghasilkan RTL perbaikan kegiatan sosialisasi • Ada bukti dilakukan jajag pendapat kepada pengguna layanan ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas
  • 20. 1.1.2.EP 4. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W) • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang Pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat dan pengguna layanan D W • Ada Tim Pengelola umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan • Ada register untuk mencatat pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat & pengguna layanan O • Ada sarana, media untuk menampung umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan, al. kotak saran, media social, pertemuan2 dengan masyarakat
  • 21. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
  • 22. 1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI 1.2.2 DOKUMEN REGULASI 1.2.3 PENGELOLAAN JARINGAN & JEJARING 1.2.4 SISTEM INFORMASI PUSKESMAS STANDAR 1.2 TATA KELOLA ORGANISASI PUSKESMAS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STANDAR 1.2. TATAKELOLA ORGANISASI
  • 23. 1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI 1.2.1 POKOK PIKIRAN • Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggungjawab dan persyaratan jabatan • Pengisian jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan persyaratan jabatan • Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik 1.2.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan 2 1 Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) ELEMEN PENILAIAN Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. (R) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) 3 POKOK PIKIRAN
  • 24. 1.2.1.EP 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) • Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 • Dilengkapi dengan uraian jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta persyaratan jabatan R
  • 25. 1.2.1.EP 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) • Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 dan SK Kadinkes Kab/Kota • Penetapan dg mengisi kotak2 struktur dalam SK Kadinkes dengan tenaga Puskesmas yang memenuhi persyaratan jabatan • Karena keterbatasan jumlah tenaga, dimungkinkan terjadi perangkapan jabatan R 1.2.1.EP 3. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. (R) Ada SK Kepala Puskesmas ttg Pendelegasian Wewenang (manajerial) R
  • 26. 1.2.1 POKOK PIKIRAN • Pedoman tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen regulasi yang meliputi kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur, maupun dalam pengendalian dokumen eksternal dan dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan • Pedoman tata naskah mengatur, al:  Penyusunan,tinjauan & pengesahan  Pengendalian dokumen termasuk perubahannya  Pemeliharaan dokumen  Pengelolaan dokumen eksternal  Masa retensi  Alur pneyusunan & distribusi • Penyusunan Pedoman tata naskah Puskesmas dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait tata naskah dinas 1.2.2 Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan 2 1 Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran (R) ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium. (R) 1.2.2. DOKUMEN REGULASI
  • 27. 1.2.2.EP 1. Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran (R) Ada PEDOMAN TATA NASKAH PUSKESMAS • Sesuai yg diminta dalam Pokok Pikiran Kriteria 1.2.2 • Komponen Tata Naskah Puskesmas sebaiknya mengacu pada Pedoman Tata Naskah yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/Kota R 1.2.2.EP 2. Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium. (R) • Ada DOKUMEN REGULASI (SK, Pedoman/Panduan, SOP, KAK untuk KMP, Penyelenggaraan UKM, Penyelenggaraan UKPP, Kefarmasian dan Laboratorium • Format Dokumen Regulasi harus mengacu pada Pedoman Tata Naskah Puskesmas R
  • 28. 1.2.1 POKOK PIKIRAN • Puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan • Jaringan pelayanan Puskesmas meliputi: Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jejaring Puskesmas meliputi UKBM, UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, praktik mandiri tenaga kesehatan, dan Fasilitas kesehatan lainnya. • Puskesmas selain melakukan pembinaan terhadap jaringan Puskesmas dan UKBM, juga melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama • Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk pembinaan ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu 1.2.3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat 2 1 Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) ELEMEN PENILAIAN Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring. (D) Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W) ) 3 1.2.3. PENGELOLAAN JARINGAN DAN JEJARING
  • 29. D • Ada dokumen bukti identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas • Ada register data2 jaringan dan Jejaring Puskesmas 1.2.3.EP 1. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) 1.2.3.EP 2 Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W) D • Ada bukti pelaksanaan (GAUN) pembinaan • Wawancara kepada petugas tentang Bagaimana melakukan pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas (harus cocok dg bukti dokumen) W Ada Dokumen Program Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas R
  • 30. D • Ada dokumen evaluasi Pembinaan jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas • Ada dokumen RTL Pembinaan jaringan dan Jejaring Puskesmas • Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas 1.2.3.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring (D)
  • 31. Rencana Pembinaan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembinaan Identifikasi jejaring & jaringan
  • 32. 1.2.1 POKOK PIKIRAN • Puskesmas menyediakan data dan informasi yang dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait • Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan Tim Peningkatan Mutu, para penanggung jawab upaya pelayanan, dan masing-masing pelaksana pelayanan baik UKM maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan • Pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan • Distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan 1.2.4. Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas 2 1 Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) 1.2.4. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS ELEMEN PENILAIAN
  • 33. • Ada dokumen bukti pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas: mulai dari pengumpulan data, bukti analisis data, bukti pelaporan, bukti distribusi informasi 1.2.4.EP 1. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) D • Wawancara kepada petugas tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas, dan pemanfaatan data/informasi untuk pelayanan maupun untuk manajemen W • Ada SK Ka Puskesmas tentang Sistem Informasi Puskesmas, mengacu pada Pmk 31/2020 • SK tsb mencakup Tim Pengelola SIP, Pengelolaan SIP (sejak Pencatatan, Pengumpulan, Analisis data, Pelaporan dan Distribusi Informasi • Ada SOP Pengelolaan SIP (sejak Pencatatan, Pengumpulan, Analisis data, Pelaporan dan Distribusi Informasi R
  • 34. 1.2.4.EP 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) D • Wawancara kepada petugas tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas W • Ada dokumen evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas • Ada dokumen RTL berdasar hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas • Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas
  • 35. PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP
  • 36. STANDAR 1.3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUSKESMAS DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERSEDIAAN SDM SESUAI JUMLAH, JENIS & KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN & PERATURAN 1.3.1 URAIAN TUGAS 1.3.2 FILE KEPEGAWAIAN 1.3.3 ORIENTASI PEGAWAI 1.3.4 PENYELENGGARAAN K3 1.3.5 STANDAR 1.3. MANAJEMEN SDM
  • 37. KETERSEDIAAN SDM SESUAI JUMLAH, JENIS & KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN & PERATURAN 1.3.1 POKOK PIKIRAN • Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas berdasarkan jumlah, jenis dan kompetensi maka perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja • Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. • Analisis Jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi Puskesmas, jabatan fungsional tenaga Puskesmas, dan jabatan pelaksana di Puskesmas. • Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat ELEMEN PENILAIAN 1. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. (R, D, W) 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W) 1.3.1. KETERSEDIAAN SDM
  • 38. 1. Dokumen analisis kebutuhan tenaga 2. Dokumen peta jabatan dan uraian jabatan 3. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga berdasarkan peta jabatan
  • 39. Badan Kepegawaian Negara Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi. PETA JABATAN
  • 40. KLS B K +/- KLS = kelas jabatan B = besetting K = kebutuhan +/- = lebih/kurang Catatan: Kelas jabatan digunakan untuk Melakukan penilaian untuk menentukan TPP (tambahan penghasilan pegawai) Acuan: Permenpan 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Permen PANRB No 1/2020 KMK NOMOR HK. 01.07/MENKES/17/2018
  • 41. POKOK PIKIRAN • Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan • Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. • Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan: jenis pelayanan, kegiatan dan SK jabatan fungsional • Bagi pegawai non ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan • Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan • Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan • Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan uraian tugas dan tata nilai yang disepakati ELEMEN PENILAIAN 1. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. (R) 2. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R) 3. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan. (D, W) URAIAN TUGAS 1.3.2 1.3.2. URAIAN TUGAS
  • 42. 1. SK Penetapan Uraian Tugas 2. SK indiKator Kinerja Pegawai 3. Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pegawai dan RTL
  • 43. 1.3.3 Setiap pegawai mempunyai dokumen (file) kepegawaian yang lengkap dan mutakhir POKOK PIKIRAN • Puskesmas wajib menyediakan file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. • Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • File kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain: • bukti pendidikan (ijazah) dan verifikasinya • bukti surat tanda registrasi (STR) dan verifikasinya secara periodik • bukti surat izin praktik (SIP) dan verifikasinya secara periodik • uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan • bukti sertifikat pelatihan • bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan • hasil penilaian kinerja pegawai • bukti kebutuhan pengembangan/pelatihan • bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan • bukti pelaksaanaan orientasi. ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. (D, W) URAIAN TUGAS 1.3.3 1.3.3. DOKUMEN (file) KEPEGAWAIAN
  • 44. Dokumen File Kepegawaian yang termutakhir untuk setiap tenaga puskesmas Dokumen Evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian Puskesmas
  • 45. 1.3.4 Pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya POKOK PIKIRAN • Setiap pegawai baru dan alih tugas baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi, agar pegawai baru dan alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan diemban • Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari Institusi Pendidikan • Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu Puskesmas dan keselamatan pengguna layanan, serta program pengendalian infeksi. • Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan pegawai tersebut. • Pada kegiatan orientasi khusus ini pegawai baru diberi/dijelaskan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana melakukan dengan aman sesuai dengan Panduan Praktik Klinis, panduan asuhan lainnya dan pedoman program lainnya. ELEMEN PENILAIAN 1. Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. (D, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (D.W) ORIENTASI PEGAWAI 1.3.4 1.3.4. ORIENTASI PEGAWAI
  • 46. 3. Dokumen Bukti Pelaksanaan Orientasi sesuai dg KAK 4. Dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (1. SK penetapan pelaksaan Orientasi) (2. KAK orientasi)
  • 47. PENYELENGGARAAN K3 1.3.5 POKOK PIKIRAN • Pegawai yang bekerja di Puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan baik langsung maupun tidak langsung • Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, demikian juga pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi risiko epidemiologi penyakit infeksi, serta program perlindungan pegawai terhadap penularan penyakit infeksi proses pelaporan jika terjadi paparan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling perlu disusun dan diterapkan • Pegawai juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesama pegawai • Dalam Program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami bagaimana cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut akibat cedera seperti tertusuk jarum (suntik), paparan terhadap penyakit menular, memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya dalam fasilitas serta masalah-masalah kesehatan dan keselamatan lainnya ELEMEN PENILAIAN 1. Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D, W) 2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. (D, W) 3. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. (D, W) 4. Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja. (D, W) 1.3.5. PENYELENGGARAAN K3
  • 48. REGULASI PELAYANAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA Pemeriksaan kesehatan Imunisasi Identifikasi area berisiko kekerasan Konseling Tindak lanjut jika. Terjadi Kekerasan di tempat kerja REFERENSI : PMK 52/2018: K3 FASYANKES
  • 49. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  27 EP 1.4
  • 50. 1.4.3. MANAJEMEN INVENTARISASI, PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN B3 1.4.4. PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILISASI 1.4.6. PROGRAM KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN 1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.1. PROGRAM MFK STANDAR 1.4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)
  • 51. 1.4.1. PROGRAM MFK 1.4.1 Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, manajemen bencana, pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan system utilisasi Pokok Pikiran: • Puskesmas perlu menyusun program MFK a. Manajemen Keselamatan dan keamanan b. Manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun c. Manajemen Bencana/disaster d. Manajemen Penanganan Kebakaran e. Manajemen Alat Kesehatan f. Manajemen system utilisasi g. Pendidikan (edukasi) petugas • Dilakukan identifikasi dan pembuatan peta risiko (huruf a sd f) • Tetapkan tim atau petugas yang menjalankan program MFK • Dilakukan evaluasi minimal per tri wulan
  • 52. 2 1 Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. (R) ELEMEN PENILAIAN Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per tri wulan terhadap pelaksanaan program MFK meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D) Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D,W) 3 1.4.1. PROGRAM MFK
  • 53. PJ. MFK KESELAMATAN & KEAMANAN SISTEM UTILISASI PENGELOLAAN B3 LIMBAH B3 MANAJEMEN KEDARURATAN PENGAMANAN KEBAKARAN PERALATAN KESEHATAN DIKLAT MFK MONEV & TL R Ada SK Ka Puskesmas ttg PJ MFK Program MFK dan Identifikasi (AREA) BERISIKO Setiap 3 bulan Perbaikan & Minimalisir risiko D
  • 54. Kerangka ISI Program MFK 1.Pendahuluan 2.Latar belakang 3.Tujuan umum dan khusus 4.Kegiatan pokok & Rincian Kegiatan • Kegiatan pokok : a.Keselamatan dan Keamanan b.Bahan beracun dan berbahaya c. Disaster plan d.Kebakaran e.Sistim utilisasi , listrik, air dan sistim pendukung penting lainnya f. Peralatan medis 5.Cara melaksanakan kegiatan 6.Sasaran 7.Jadwal pelaksanaan kegiatan 8.Evaluasi pelaksanaan kegiatan & pelaporannya --> Ketentuan Review Program 9.Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan R
  • 55. 1.4.2. Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan Pokok Pikiran: • Program untuk keselamatan dirancang untuk mencegah terjadinya ceder a bagi pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat akibat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan, keb akaran, gedung roboh, dan tersengat listrik • Program keselamatan bagi petugas terintegrasi dengan program keselam atan dan kesehatan kerja • Program untuk keamanan perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas • Apabila Puskesmas mengalami renovasi dan atau konstruksi bangunan m aka perlu disusun Infection Control Risk Assesment (ICRA) renovasi untuk memastikan proses renovasi dan atau konstruksi bangunan dilakukan sec ara aman dan mengontrol terjadinya penyebaran infeksi (lihat juga PPI 5. 5.2 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
  • 56. ELEMEN PENILAIAN Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing) (D,O,W) Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (D,O,W) Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. (D, O,W). Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. (D,O,W) 1 2 3 4 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
  • 57. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.Pendahuluan 2.Latar belakang 3.Tujuan umum & khusus 4.Kegiatan pokok & rincian kegiatan a. Melakukan asesmen risiko secara komprehensif & proaktif untuk mengidentifikasi bangunan, ruangan / area, peralatan, perabotan & fasilitas lainnya yang berpotensi menimbulkan cedera. b. Melakukan pemeriksaan fasilitassecara berkala &terdokumentasi. c. Menyediakan anggaran untuk melakukan perbaikan d. Melakukan asesmenrisiko pra kontruksi (pra construction risk assessment / PCRA) setiap ada kontruksi, renovasi atau penghancuran bangunan / demolisasi. e. Merencanakan dan menyediakan fasilitas pendukung yang aman, untuk mencegah terjadi kecelakaan dan cedera, mengurangi bahaya dan risiko serta mempertahankan kondisi aman bagi pasien, keluarga, staf, pengunjung. f) Penggunaan kartu identitas seluruh staf RS dan semua individu yang bekerja di RS, pada pasien RI, penunggu pasien, pengunjung (termasuk tamu) yang memasuki area terbatas (restricted area) sehingga menciptakan lingkungan yang aman g) Melindungi dari kejahatan perorangan, kehilangan, kerusakan atau pengrusakan barang milik pribadi h) Menyediakan fasilitas yang aman sesuai dengan PerUU, mis: Setiap tangga ada pegangannya, lantai tidak licin, Ruang perawatan pasien jiwa : pintu kamar menghadap keluar, shower di kamar mandi tidak boleh menggunakan selang, dll i) Melakukan monitoring pada daerah yang berisiko keselamatan dan keamanan seperti ruang bayi, OK, ruang anak, lanjut usia, pasien rentan yang tidak dapat melindungi diri sendiri atau memberi tanda minta bantuan bila terjadi bahaya. 5. Cara melaksanakan kegiatan 6. Sasaran 7. Skedul (jadwal) pelaksanaankegiatan 8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan & pelaporannya 9. Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan R
  • 58. 1.4.3 Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun se rta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan berd asarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundangan POKOK PIKIRAN: • Bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. • Puskesmas perlu menginventarisasi B3 meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutahirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan . • Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) • Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1.4.3. PENGELOLAAN B-3
  • 59. ELEMEN PENILAIAN Dilaksanakan program pengelolaan B3 dan limbahnya sesuai angka satu sampai tujuh huruf b (R) Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) (D,O,W) Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (D, O) Ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3. (D,W) 1 2 3 4 1.4.3. PENGELOLAAN B-3
  • 60. Program Pengelolaan B3 meliputi: 1) Penetapan jenis dan area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Sistem pelabelan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6) Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7) Pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai peraturan perundang- undangan 8) Penggunaan APD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan R
  • 61. INVENTARISASI PENGELOLAAN PENYIMPANAN PENGGUNAAN PENGENDALIAN PROGRAM PENGENDALIAN B3 & LIMBAH B3 MONEV TINDAK LANJUT regulasi inventArisasi • Penetapan jenis, area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan perundangan • Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan perundangan (termasuk MSDS) • Penggunaan APD yang sesuai untuk penggunaan dan penaganan tumpahan dan paparan yang sesuai ketentuan perundangan • Sistem pelabelan yang sesuai ketentuan perundangan • Sistem pendokumentasian dan perijinan • Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan
  • 62. 1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA 1.4.4. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanggap darurat bencana internal dan eksternal • Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ikut bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik internal maupun eksternal. • Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment). • Program kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan (setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem 2) sampai dengan 6) yang telah diuraikan di bagian c kriteria 1.5.1. • Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi pelaksanaan program tanggap darurat yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana • Debriefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. • Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan .
  • 63. • Puskesmas ikut bertanggungjawab dalam berperan aktif dalam u paya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik inter nal maupun eksternal • Strategi dan rencana untuk menghadapi bencana perlu disusun s esuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesme nt), meliputi: 1. identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi, 2. menentukan peran Puskesmas jika terjadi bencana dengan teta p memperhatikan keberlangsungan layanan dan tindak lanjut t erhadap bencana, 3. strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4. manajemen sumber daya, 5. penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6. identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan 7. manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana • Program persiapan bencana disimulasikan (disaster drill) setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, khu susnya nomer 3 sd 7 • Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simula si dalam pelaksanaan program tanggap darurat
  • 64. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL TINDAK LANJUT • strategi komunikasi jika terjadi bencana, • manajemen sumber daya, • penyediaan pelayanan dan alternatifnya, • identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan • manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. DISASTER DRILL (SIMULASI DISASTER) IDENTIFIKASI RISIKO BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL HAZARD VULNERABILITY ASSESSMENT EDUKASI & SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA MONEV PEMBENTUKAN TIM TANGGAP/ PENANGGULANGAN BENCANA PENYUSUNAN DISASTER PLAN
  • 65. ELEMEN PENILAIAN Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. (D) Dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka satu sampai dengan angka tujuh huruf c pada kriteria 1.4.1. (D, W). Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua sampai dengan angka enam huruf c pada kriteria 1.4.1. terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W) Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulai dan evaluasi tahunan. (D) 1 2 3 4 1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA
  • 66. Situasi terdapat potensi Bencana Perencanaan Kontijensi Situasi saat Terjadi Bencana Evakuasi Situasi pasca bencana Rehabilitasi Situasi normal tidak bencana Perencanaan Mitigasi
  • 67. PERENCANAAN MANAJEMEN BENCANA (DISASTER PLAN) KEBIJAKAN V V V V V V V V KOMPONEN PROGRAM MANAJEMEN BENCANA 1) Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi (HVA), 2) Menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana 3) Strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4) Manajemen sumber daya, 5) Penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6) Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana, 7) Peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia
  • 69. Mitigasi Bencana - Rekayasa prasarana fisik dan bangunan . - Sarana penunjang tanggap bencana. - Pembuatan kebijakan dan peraturan - Pembentukan tim tanggap bencana - Pelatihan/workshop/seminar/lokakarya - Edukasi ke masyarakat
  • 70. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi Apa itu Kontijensi ? Rencana Kontijensi adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada situasi kontijensi atau situasi yg belum tentu terjadi . Rencana kontijensi ada kemung- kinan tidak dilakukan (diaktifkan) jika keadaan yang diprediksi tidak terjadi Apa itu RencanaKontijensi ? Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
  • 71. RenKon dilakukan (diaktifkan) segera setelah tanda tanda awal bencana atau peringatan dini. Kapan sebaiknya RenKon dilakukan? -Dilakukan bersama sama dengan stake holder dan multi- sektor yang terlibat. -Skenario dan tujuan disepakati. -Dilakukan secara terus terang. -Menetapkan peran dan tugas pelaku. -Menyepakati konsensus. -Dibuat untuk menghadapi ke- adaan darurat. Apa prinsip prinsip RenKon Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
  • 72. Penilaian risiko Penentuan kejadian Pengembangan skenario Penetapan kebijakan an Strategi Analisa kesenjangan Rencana tindaklanjut Formalisasi Aktivasi Proyeksi kebutuhan Ketersediaan sumber daya Kaji ulang Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
  • 73. SIMULASI DAN EVALUASI TAHUNAN TUJUAN Mengukur kinerja Seluruh komponen Identifikasi area yang Perlu perbaikan Meningkatkan kemampuan Staf dan karyawan menghadapi bencana Pemanfaatan Sumber Daya Implementasi: Program Prosedur, Kebijakan terkait KEGIATAN SIMULASI: - Emergency Drill - Workshop - Seminar - Table Top - Fullscale - dll Diprogramkan dan dilaksanakan Minimal setahun sekali Diikuti seluruh staf dan karyawan serta Komunitas secara luas Melakukan Debriefing seusai simulasi Menindak lanjuti Debriefing hasil simulasi Hasil debriefing didokumentasikan
  • 74. 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.5 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi POKOK PIKIRAN: • Setiap fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran • Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu disusun sebagai wujud kesiagaan Puskesmas terhadap terjadinya kebakaran • Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif. • Proteksi kebakaran aktif, contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap, • Proteksi kebakaran secara pasif, contohnya: jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, tempat titik kumpul aman.
  • 75. PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN IDENTIFIKASI RISIKO KEBAKARAN INSPEKSI, PENGUJIAN, PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI 7 PENANGGULANGAN KEBAKARAN EDUKASI DAN SIMULASI: PROTEKSI & EVAKUASI JALUR EVAKUASI LARANGAN MEROKOK 1.4.5 SK Larangan merokok
  • 76. ELEMEN PENILAIAN Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran angka satu sampai angka empat huruf d pada kriteria 1.4.1. (D, O, W) Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. (D, O, W) . Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program pengamanan kebakaran. (D, W) Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas. (R) 1 2 3 4 1.4.5 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
  • 77. Identifikasi risiko terhadap terjadinya kebakaran Inspeksi terhadap sistim proteksi kebakaran, ketersediaan sarana Menguji dan memelihara sistim proteksi secara periodik Meningkatkan sumber daya manusia melalui edukasi & simulasi Menerbitkan kebijakan larangan merokok Memantau kepatuhan kebijakan larangan merokok PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN R • Menentukan lokasi yang berpotensi HAZARD kebakaran • Menganalisa kemungkin yg meningkatkan VULNAREBILITY • Menentukan tingkat RISK kebakarangunakan HVA Tool
  • 78. Memeriksa kelengkapan , kondisi kelayakan sistim proteksi dan Sarana penanganan kebakaran Memeriksa kelayakan sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi Uji coba terhadap sistim proteksi dan sarana penanggulangan kebakaran Memasang label tanda bahaya dilokasi risiko kebakaran Pemeriksaan, Pengujian dan pemeliharaan dilakukan periodik minimal sekali dalam setahun Evaluasi dan dokumentasikan, up date jika perlu
  • 79. Memberi edukasi kepada karyawan Puskesmas dan masyarakat sekitar tentang pencegahan kebakaran dan pengamanan kebakaran. Mengupayakan sosialisasi dalam bentuk poster, pamflet, dll. Mengikuti seminar , lokakarya dan pelatihan bagi staf dan karyawan Puskesmas. Kegiatan bersifat periodik dan terjadwal, Semua kegiatan di evaluasi dan didokumentasikan
  • 80. Melatih staf dan karyawan Puskesmas menghadapi situasi TANGGAP DARURAT KEBAKARAN Melatih staf dan karyawan Puskesmas menggunakan sarana penanggulangan kebakaran Melatih staf dan karyawan Puskesmas melakukan EVAKUASI Melatih staf dan karyawan Puskesmas menangani korban Melakukan DEBRIEFING dan EVALUASI untuk tindaklanjut Hasil simulasi, debriefing dan evaluasi didomentasikan Simulasi dan pelatihan merupakan kegiatan tahunan
  • 81. Puskesmas Menerbitkan Kebijakan Larangan merokok di area Puskesmas sesuai UU RI No.32 Th 2010. Sosialisasi dan edukasikan Kepada masyarakat tentang Bahaya merokok bagi Kesehatan dan bahaya kebakaran Pantau kepatuhan larangan merokok secara berkesinambungan Evaluasi pelaksanaan kepatuhan Larangan merokok, dan dokumentasikan
  • 83. Sistim proteksi aktif Karung goni Hidrant APAR Sprinkler Smoke Detector dengan Alarm A. FIRE DETECTOR B. FIRE SUPPRESANT
  • 84. Sistem Kebakaran Pasif: - sarana evakuasi - alat bantu evakuasi
  • 85. 1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN POKOK PIKIRAN • Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. • Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi untuk menjamin kebenarannya • Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Program yang dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. • Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi : kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat 1.4.6 Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat
  • 86. ELEMEN PENILAIAN Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK. (R) Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik (D, 0, W) Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (D,O,W) 1 2 3 1.4.6 1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN
  • 87. R D  INSPEKSI & PENGUJIAN  PEMELIHARAAN & KALIBRASI
  • 88. 1.4.7. PROGRAM KETERSEDIAAN UTILITAS 1.4.7 Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi POKOK PIKIRAN • Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medis dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air dan lainnya. • Program pengelolaan sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas • Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. • Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan/ atau listrik. • Puskesmas harus menyediakan cadangan sumber air, listrik dan gas medis selama 7 hari 24 jam sesuai kebutuhan. • Prasarana air, listrik, dan prasarana penting lainnya, seperti genset, perpipaan air, panel listrik, perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan . • prasarana air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti, uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
  • 89. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS Ketersediaan listrik, air, gas medis Identifikasi area berisiko kegagalan listrik, air Uji coba sumber air Dan listrik cadangan Pemeriksaan kualitas air Identifikasi & Ketersediaan sistem utilitas kunci yang lain Pemeliharaan system utilitas implementasi
  • 90. PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN TERENCANA PEMELIHARAAN TIDAK TERENCANA PEMELIHARAAN PENCEGAHAN PEMELIHARAAN KOREKTIF PEMELIHARAAN DARURAT Pemeriksaan termasuk penyetelan dan pelumasan Penggantian komponen minor yaitu pekerjaan yang timbul langsung dari pemeriksaan Reparasi minor yang tidak ditemukan waktu pemeriksaan Lihat, rasakan dengarkan Pemeliharaan Waktu berhenti Pemeliharaan waktu berjalan Overhaul terencana SISTEM PEMELIHARAAN
  • 91. Sumber air, listrik dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas. (D,O) 01 Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya sesuai huruf f pada kriteria 1.4.1. (R) 01 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS ELEMEN PENILAIAN
  • 92. 1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.8 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)bagi petugas POKOK PIKIRAN • Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK) perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. • Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in house training/workshop/lokakarya. • Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana program pendidikan manajamen fasilitas dan keselamatan
  • 93. ELEMEN PENILAIAN Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (R) Dilaksanakan program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai rencana. (D,W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W) 1 2 3 1.4.8. DIKLAT MFK
  • 94. PROGRAM DIKLAT MFK SOSIALISASI PROGRAM MFK DIKLAT TERKAIT MFK (lihat 6 program)
  • 95. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
  • 96. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola, kesesuaian dengan rencana, dan pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas dapat berupa pemantauan, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
  • 97. 1.5.1 INDIKATOR KINERJA 1.5.2 LOKAKARYA MINI 1.5.3 AUDIT INTERNAL & PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN 1.5 Pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
  • 98. 1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKAOR KINERJAA 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen Puskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
  • 99. 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota (D) 1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKAOR KINERJAA
  • 100. pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal mencakup aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja program dan teknis pelayanan. Bila ditemukan ketidaksesuaian perlu dilakukan pembinaan melalui kegiatan supervisi yang dilakukan secar terjadwal atau sewaktu-waktu. PENGAWASAN serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terus menerus untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara membandingkan capaian saat ini dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila terjadi ketidaksesuaian harus dilakukan upaya perbaikan (corrective action). PENGENDALIAN Suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan Puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi puskemas. PENILAIAN KINERJA PEMANTAUAN & EVALUASI SUPERVISI LOKAKARYA MINI AUDIT INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
  • 101. KRITERIA 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah
  • 102. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2021 BAB I 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen Puskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
  • 103. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2021 BAB I 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota (D)
  • 104. 1.5.1.1 DITETAPKAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS SESUAI DENGAN JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (R) SK JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SK PENETAPAN INDIKATOR MUTU KINERJA (MANAJEMEN, UKM & UKP) INDIKATOR KINERJA MANAJEMEN INDIKATOR KINERJA CAKUPAN PELAYANAN UKM INDIKATOR KINERJA CAKUPAN PELAYANAN UKM MENGACU PADA:  SPM  KABIJAKAN/PEDOMAN KEMENKES, DINKES PROV, DINKES KAB/ KOTA R
  • 105. 1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W) SK MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN SK PENILAIAN KINERJA SOP PENILAIAN KINERJA SOP MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENGAWASAN DAN EVALUASI:  DILAKUKAN BERJENJANG BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL  INTERNAL: PELAKSANA  PJ UPAYA  TIM MUTU/TIM AUDIT  KA. PUSKESMAS  EKSTERNAL: DINKES KAB/KOTA  DINKES PROVINSI  KEMENTERIAN, MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR R SK UMPAN BALIK SOP UMPAN BALIK, TL UMPAN BALIK
  • 106. 1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W) D TABEL MONITORING KINERJA GRAFIK TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN UMPAN BALIK DARI LP, LS, MASYARAKAT, DINKES
  • 107. 1.5.1.3 DILAKUKAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA TERHADAP TARGET YANG DITETAPKAN DAN HASIL KAJI BANDING DENGAN PUSKESMAS LAIN (D) D EVALUASI DAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING KAJI BANDING “KINERJA PUSKESMAS” LANGKAH2 KAJI BANDING: 1. MEMBUAT KAK 2. MEMBUAT INSTRUMEN 3. MEMBUAT SURAT PERMOHONAN 4. MEMBUAT LAPORAN HASIL KAJI BANDING 5. MEMBUAT RTL PERBAIKAN 6. MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT HASIL KAJI BANDING 1 2 3 4 5 6
  • 108. 1.5.1.4 DILAKUKAN ANALISIS TERHADAP HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN KEGIATAN MASING-MASING UPAYA PUSKESMAS, DAN UNTUK PERENCANAAN PUSKESMAS (D) D DASAR PERBAIKAN DAN PERENCANAAN KEGIATAN ANALISIS SECARA PERIODIK, DAPAT PER:  BULANAN  TRIBULAN  TAHUNAN  BULANAN  TAHUNAN
  • 109. 1.5.1.5 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DALAM BENTUK PERBAIKAN KINERJA DISEDIAKAN DAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN REVISI PERENCANAAN KEGIATAN BULANAN (D, W) D RENCANA PERBAIKAN KINERJA REVISI RENCANA DAPAT TERJADI PADA PADA:  PERUBAHAN KEGIATAN  PERUBAHAN TARGET  PERUBAHAN WAKTU  PERUBAHAN LOKUS  PERUBAHAN METODE  PERUBAHAN ANGGARAN  PERUBAHAN PELAKSANA DAN PIHAK TERKAIT
  • 110. RUK RPK PERHATIKAN SD  SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, SASARAN PELAYANAN LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
  • 111. 1.5.1.6 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA DALAM BENTUK LAPORAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP), SERTA UPAYA PERBAIKAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (D) D PENILAIAN MANAJEMEN PUSKESMAS PENILAIAN CAKUPAN KEGIATAN PKP DILAPORKAN KEPADA DINAS KESEHATAN UNTUK MENDAPATKAN VERIFIKASI DAN UMPAN BALIK TINGKAT KINERJA BAIK TINGKAT KINERJA SEDANG TINGKAT KINERJA KURANG  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≥ 91%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : ≥ 8,5  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : 81 - 90%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : 5,5 - 8,4  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≤ 80%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : < 5,5
  • 112. KRITERIA 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
  • 113. 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur POKOK PIKIRAN • Proses maupun hasil pelaksanaan upaya Puskesmas perlu dikomunikasikan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya baik KMP, UKM, dan UKPP kepada serta lintas program dan lintas sektor terkait agar ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya Puskesmas. • Komunikasi dan koordinasi Puskesmas melalui Lokakarya mini bulanan lintas program dan Lokakarya mini triwulan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan • Lokakarya mini bulanan digunakan untuk : menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksana kegiatan, dukungan (lintas program dan sektor) yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang digunakan; menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas. • Lokakarya mini triwulan digunakan untuk : menetapkan secara konkrit dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan mendatang, melalui sinkronisasi/harmonisasi RPK antar-sektor (antar-instansi) dan kesatupaduan tujuan; menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan; meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan 1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP
  • 114. ELEMEN PENILAIAN Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya – upaya Puskesmas (D,W) Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini (D,W) Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. (D,W) 1 2 3 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur 1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP
  • 115. 1.5.2.EP 1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA – UPAYA PUSKESMAS (D,W) UNDANGAN LOKMIN TRIBULAN NOTULEN LOKMIN BULANAN DAN TRIBULAN
  • 116. 1.5.2.EP 1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA – UPAYA PUSKESMAS (D,W) LOKMIN BULANAN LOKMIN TRIBULAN PERTAMA RUTIN PERTAMA RUTIN
  • 117. 1.5.2.EP 2 DILAKUKAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN, HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT DALAM LOKAKARYA MINI (D,W) NOTULEN LOKMIN BULANAN DAN TRIBULAN DALAM NOTULEN TERAGENDAKAN PEMBAHASAN HAMBATAN DAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KESEPAKATAN PEMECAHAN SEBAGAI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
  • 118. 1.5.2.EP 3 DILAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIWULAN DALAM BENTUK PERBAIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN. (D,W)
  • 119. 1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 1.5.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan POKOK PIKIRAN • Kinerja Puskesmas yang dilakukan perlu dipantau apakah mencapai target yang ditetapkan, yang dapat dilakukan melalui audit internal dan tinjauan manajemen • Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas • Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti • Pelaksanaan kinerja direncanakan dan dipantau serta ditindaklanjuti. • Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan. • Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh Penanggung jawab Mutu
  • 120. ELEMEN PENILAIAN 1. Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. (R) 2. Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. (R) 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait. (D) 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana. (D) 5. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan agenda sebagaimana pokok pikiran. (D, W) 6. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. (D) 1.5.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan 1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
  • 121. 1.5.3.EP 1 KEPALA PUSKESMAS MEMBENTUK TIM AUDIT INTERNAL DENGAN URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB YANG JELAS. (R) SK TIM AUDIT, DILENGKAPI  URAIAN TUGAS  WEWENANG  TANGGUNG JAWAB
  • 122. 1.5.3.EP 2 DISUSUN RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUNAN YANG DILENGKAPI KERANGKA ACUAN AUDIT DAN DILAKUKAN KEGIATAN AUDIT SESUAI DENGAN RENCANA YANG TELAH DISUSUN. (R) “MENGACU” PEDOMAN AI & PTM FKTP PELAKSANAAN SESUAI JADWAL AUDIT INTERNAL TERMASUK PENYIAPAN INSTRUMEN AUDIT KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RENCANA PROGRAM TAHUNAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS (SECARA KESELURUHAN ADMEN, UKM, UKP)
  • 123. 1.5.3.EP 3 ADA LAPORAN DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL KEPADA KEPALA PUSKESMAS, TIM MUTU, PIHAK YANG DIAUDIT DAN UNIT TERKAIT. (D) LAPORAN AUDIT INTERNAL “PROGRAM P2 - TB” KEPALA PUSKESMAS KETUA TIM MUTU PROGRAM P2 - TB UMPAN BALIK AUDITOR BERUPA TEMUAN, REKOMENDASI & RTL
  • 124. 1.5.3.EP 4 TINDAK LANJUT DILAKUKAN TERHADAP TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI HASIL AUDIT INTERNAL BAIK OLEH KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB MAUPUN PELAKSANA. (D) KEPALA PUSKESMAS PJ PELAKSANA AUDITOR MELAKUKAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN TL “TEMUAN AUDIT INTERNAL HARUS DITINDAKLANJUTI BERDASARKAN REKOMENDASI DAN RTL YANG TELAH DIBUAT OLEH UNIT TERKAIT SECARA BERJENJANG” DINKES KAB/KOTA
  • 125. 1.5.3.EP 5 KEPALA PUSKESMAS BERSAMA DENGAN TIM MUTU MERENCANAKAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DILAKUKAN DENGAN AGENDA SEBAGAIMANA POKOK PIKIRAN. (D, W) AGENDA PTM 1. Pembukaan oleh Ketua Mutu 2. Pengarahan oleh Kepala Puskesmas 3. Pembahasan Hasil PTM sebelumnya 4. Pembahasan hasil audit internal 5. Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan 6. Pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan 7. Pembahasan hasil penilaian kinerja 8. Pembahasan masalah operasional yang terkait dengan sitem manajemen mutu, pelayanan UKM dan UKP 9. REKOMENDASI 10. RENCANA PERBAIKAN/PERUBAHAN YANG DIPERLUKAN 11. Penutupan SOP PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN  PERIODIK  TERENCANA DENGAN BAIK UNDANGAN PTM LAPORAN PTM
  • 126. 1.5.3.EP 6 REKOMENDASI HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DITINDAKLANJUTI DAN DIEVALUASI. (D) TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI PTM
  • 127. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
  • 128. STANDAR 1.6. PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 1.6 Peran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas melalui Akreditasi POKOK PIKIRAN • Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan • Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas • Pembinaan tersebut dilaksanakan secara periodik termasuk pembinaan dalam rangka pencapaian target PIS PK, target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Program Prioritas Nasional (PPN), serta pemenuhan standar akreditasi • Tugas pembinaan meliputi: pendampingan persiapan penilaian untuk survei akreditasi termasuk pra survei, pendampingan pasca survei dalam rangka tindaklanjut hasil rekomendasi surveiior (penyusunan PPS), pembinaan mutu pasca survei dan monev mutu. 1.6.1 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas
  • 129. 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA ELEMEN PENILAIAN 1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan struktur organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pembinaan Puskesmas secara periodik yang dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur (R, D) 3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas. (D,W) 4. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan. (D, W) 5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W) 6. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja Puskesmas. (D, W) 7. Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (D, W)
  • 130. 1.6.1.EP2. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA MENETAPKAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PUSKESMAS SECARA PERIODIK YANG DITUANGKAN DALAM PROGRAM KERJA YANG JELAS DAN TERUKUR (R, D) 1.6.1.EP1. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MENETAPKAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. (R) Ada SK dan Program Kerja dari Dinas Kesehatan yang disampaikan ke Puskesmas 1 2 3 4 5 6 dst NO PUSKESMAS TIM WAKTU PROGRAM KERJA TPCB KABUPATEN "…" TAHUN 2021 BULAN : JUNI 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
  • 131. 1.6.1.EP4 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MELAKUKAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN. (D, W)) 1.6.1.EP3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas. (D,W) Puskesmas : Kab./Kota : Tanggal : Surveior : KRITERIA 5.1.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas. Persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas sudah dituangkan ke dalam SK Kepala Puskesmas EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai dengan persyaratan kompetensi. Di dalam SK hanya tertuang penetapan SK sebagai SK PJ UKM Esensial dan Pengembangan Lengkapi isi SK dengan mencantumkan keputusan tentang PJ UKM Puskesma EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas. Penetapan tidak diserteasi dengan analisis komptensi yang sudah ditetapkan Lengkapi isi analisis dengan mengacu pada kompetensi yang sudah diteapkan EP 4 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. Hasil wawancara bahwa tindaklanjut dilakukan namun bukti dokumentasi tidak ada Lengkapi bukti tindaklanjut berdasarkan hasil analisis yang sudah dibuat Jumlah BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP). Pada saat dilakukan pendampingan pengisian, ditambahkan satu kolom rencana pelaksanaan kegiatannya sbg bahan utk monitoring progress pencapaian PPS 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
  • 132. 1.6.1.EP6 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MELAKUKAN VERIFIKASI DAN MEMBERIKAN UMPAN BALIK EVALUASI KINERJA PUSKESMAS. (D, W) 1.6.1.EP5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W) HASIL MINLOK  JIKA ADA REKOMENDASI UTK DTINDAKLANJUTI OLEH DINKES MAKA DIBUATKAN SURAT DAN LAMPIRKAN NOTULEN DINKES PUSKESMAS 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
  • 133. 1.6.1.EP7. PUSKESMAS MELAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PEMBINAAN DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA. (D, W) DINKES CONTOH HASIL PEMBINAAN YG DBERIKAN OLEH DINKES PUSKESMAS MELAKUKAN TINDAKLANJT HASIL TINDAKLANJUT 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA