Analisis beban kerja digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi secara sistematis dengan metode tertentu. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan kegunaan analisis beban kerja serta contoh penyusunan formasi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja melalui beberapa langkah seperti menentukan butir kegiatan, angka kredit, konstanta, waktu penyelesaian kegiatan, dan
2. ANALISIS BEBAN KERJA
Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik
untuk menentukan jumlah dan jenis
pekerjaan suatu unit organisasi / pemegang
jabatan yang dilakukan secara sistematis
dengan menggunakan metode tertentu
3. DASAR HUKUM
1. UU NO. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
3. KepmenPAN No. KEP/75/M.PAN/7/2004 Tentang Pedoman Penghitungan
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka
Penyusunan Formasi PNS
4. Peraturan Kepala BKN 19 Tahun 2011 Tentang Analisis Beban Kerja
5. Permenkes No. 53 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Beban Kerja Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Permenkes No. 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum Di
Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Permenkes 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan
8. Permenpan, Perka BKN dan Permenkes Tentang JFT
9. E-Formasi
4. UU No. 5/2014 Tentang ASN
Pasal 56 ayat (1)
1) Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja
2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per
1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan PNS secara nasional.
PERPRES 7/2015, PERPRES 35/2015, PMK 64/2015
5. KEGUNAAN
• Penataan / penyempurnaan struktur organisasi
• Bahan penyempurnaan system dan prosedur kerja
• Penyusunan rencana kebutuhan riil pegawai sesuai
beban kerja
• Penilaian kinerja dengan metode sasaran kerja pegawai
• Program seleksi, rotasi, dan promosi pegawai dari unit
yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan
pegawai
• Bahan penentuan diklat
7. Latar Belakang
Penyusunan pedoman Formasi jabfung kes
Pembangunan Aparatur Sipil Negara (UU ASN No.5 Tahun 2014)
Pasal 4 :
“Setiap Instansi pemerintah wajib
menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan PNS berdasarkan
analisis jabatan & beban kerja”
PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
Perencanaan formasi jabfung kesehatan)
Pasal 7 :
“Penyusunan kebutuhan
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
Meliputi kebutuhan jumlah & jenis ;
JA, JF, JPT”
8. DEFINISI
Penyusunan Formasi jabatan
fungsional kesehatan harus
dilakukan sesuai dengan
Pedoman Penyusunan
Formasi Jabatan Fungsional
Kesehatan.
Acuan bagi Unit Pembina Jabatan
Fungsional Kesehatan dan Instansi
Pengguna Jabatan Fungsional
Kesehatan di Pusat dan Daerah, dalam
menyusun dan menghitung jumlah
kebutuhan formasi jabatan fungsional
kesehatan berdasarkan jenjang
jabatannya.
Pedoman Penyusunan
Formasi
Jabatan Fungsional
Penyusunan
Formasi
Penetapan Formasi
9. Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan
(PMK 43 Tahun 2017)
Pengertian
Formasi Jabatan Fungsional
Kesehatan adalah jumlah dan
susunanfungsional teknis yang
didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu,
serta diperlukan oleh satuan
organisasiagar mampu
melaksanakantugas pokok
untuk jangka waktu tertentu
yang ditetapkan oleh pejabat
berwenang
Prinsip Penyusunan Formasi
• Analisis Kebutuhan Jabfung
• Beban Kerja
• Peta Jabatan
• Mutasi, Promosi atau kenaikan
jenjang jabatan berdasarkan
posisi jabatan yang lowong
• Pengangkatan PNS kedalam
jabatan fungsionalberdasarkan
lowongan formasi sesuai jenis
dan jenjang jabatan fungsional
• Lowongan formasi terjadi
apabila ada formasi jabatan
belum terisi
10. Aspek Penghitungan Formasi
• Beban Kerja
berdasarakan target unit
kerja
• Waktu Penyelesaian
Kegiatan (Wpk)
- Konstanta
- SOP yang ditetapkan oleh
Instansi, Organisasi Profesi
• Waktu Kerja Efektif (1 thn)
Waktu Pelaksanaan
• Untuk jangka waktu 5 tahun
diperinci setiap tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan
• Mempertimbangkan target yang
ditetapkan dalam 5 tahun
11. Tata cara Penyusunan Formasi Jabatan
Fungsional Kesehatan
Kebutuhan
Pegawai
Keb.
Pegawai
Cara
Menentukan
formasi
Inventarisasi
Uraian
Kegiatan
a. Langkah pertama adalah menyusun peta jabatan
b. Formasi jabfungkes dapat disusun bila ada peta jabatan
Anjab
Info Jab
Hitung Wpk per
butir kegiatan
Analisis
kegiatan
yg ada AK
Peta
Jabatan
jabfungkes
Formasi
Jabfungkes
Menjadi
Nama
Jabatan
ABK
Tugas
Pokok Hitung target
volume
kegiatan/thn
Hitung formasi
jabfung per jenjang
12. Tabel perhitungan formasi jabatan fungsional.... Jenjang...
Uraian
keg
(1)
Butir
keg
(2)
Satuan
hasil
(3)
Angka
kredit
(4)
Konstan
ta
(5)
Wpk
Akb/kt
(6)
Vol
(7)
Wpv
Wpk x v
(8)
∑Wpv/1250
jam
Keterangan :
• Uraian kegiatan : Diisi berdasarakan kegiatan yang akn dilakukan oleh pejabat fungsional
• Kolom 2, 3, 4 : Diisi berdasarkan Permenpan masing-masing Jabfung dan Angka Kreditnya
• Kolom 5 : Diisi berdasarkan Tabel 1 dengan memilih nilai konstanta berdasarkan jenjang
jabatan yang akan dihitung formasinya
• Kolom 6 : Diperoleh berdasarkan pembagian besaran angka kredit dan nilai
konstanta (Wpk = Akb/Kt)
• Kolom 7 : Diisi berdasarkan target volume kegiatan yang ditetapkan oleh
satuan kerja
• Kolom 8 : Diperoleh berdasarkan pembagian besaran angka kredit dan nilai konstanta
(Wpv = Wpk x Volume)
DETAIL PER KATEGORI DAN
JENJANG JABATAN
13. Alur Penetapan Kebutuhan
Add your
text in here
Instansi
Pengusul
Instansi
Pembina
(Kemenkes)
MenPAN-RB
• Menghitung keb
jabfung kes
• Menyampaikan
keb kepada PyB
• Melakukan validasi &
verifikasi keb
• Memasukkan keb ke
dalam e-formasi
Menpan
• Menyampaikan
usulan keb kpd
MenPAN, Instansi
Pembina & Instansi
Pengusul
• Validasi dan
Verifikasi e-formasi
• Menyampaikan
Pertimbangan
Teknis ke Menpan
• Berdasarkan
pertimbangan
BKN dan
Kemenkeu
menetapkan
keb yang
disetujui untuk
Inpassing
14. Jumlah formasi = beban kerja (vol) X Wpk
Waktu kerja Efektif (WKE)
Volume : Target yang ditetapkan unit kerja
Wpk : Waktu penyelesaian setiap butir keg
Wke : Standar jam kerja efektif 1250 jam/tahun
RUMUS PENGHITUNGAN FORMASI
17. Penetapan Waktu Penyelesaian butir keg
(Wpk)
Kecuali
Untuk jabatan fungsional perawat, perawat
gigi, Asisten Anastesi, Penata Anastesi
dan teknisi gigi penetapan Wpk dengan
menggunakan norma waktu sesuai yang
ditetapkan oleh organisasi profesi.
18. LFJFT Lowongan formasi JFT
TFJFT total formasi JFT
JFT Jumlah JFT
JFTM Jumlah JFT yang akan masuk
JFTN JFT yang akan naik
JFTB Jumlah JFT yang akan berhenti
Rumus LFJFT = TFJFT – (JFT + JFTM – JFTN-JFTB)
Penghitungan formasi 5 tahun
19. Inventarisir seluruh kegiatan yang
mendapatkan penilaian angka kredit
berdasarkan Permenpan RB Nomor
13 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Pembimbing Kesehatan
Kerja dan Angka Kreditnya
URAIAN KEGIATAN
21. No Butir Kegiatan No Butir Kegiatan
1 Mengumpulkan data sekunder tentang
demografi kesehatan kerja berdasarkan
jumlah kelompok pekerja informal
5 Melakukan pemetaan di wilayah kerja
yang meliputi kelompok pekerja, jenis
usaha/bidang kegiatan dan lokasi tempat
kerja
2 Mengumpulkan data sekunder tentang
demografi kesehatan kerja berdasarkan
jumlah tempat kerja formal
6 Menyusun perencanaan 5 (lima) tahunan
upaya kesehatan kerja di wilayah kerja,
sebagai anggota
3 Mengumpulkan data sekunder tentang
demografi kesehatan kerja berdasarkan
kebijakan internal di fasilitas kesehatan
7 Menyusun perencanaan tahunan upaya
kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai
anggota
4 Mengumpulkan data sekunder tentang
demografi kesehatan kerja berdasarkan
jumlah pekerja berdasarkan umur, jenis
kelamin, pendidikan pekerja
8 Membuat kerangka acuan dalam rangka
perencanaan triwulanan upaya kesehatan
kerja di wilayah kerja, dst.
Langkah 1 :
Butir Kegiatan
Pembimbing Kesehatan Kerja Jenjang Pertama
22. No Jabatan
Fungsional
Butir Kegiatan Satuan
Hasil
Angka
Kredit
1 Jabatan Fungsional
Pembimbing
Kesehatan Kerja
Jenjang Pertama
Mengumpulkan data sekunder tentang
demografi kesehatan kerja
berdasarkan jumlah kelompok pekerja
informal
Data 0,02
Mengumpulkan data sekunder tentang
demografi kesehatan kerja
berdasarkan jumlah tempat kerja
formal
Data 0,02
Mengumpulkan data sekunder tentang
demografi kesehatan kerja
berdasarkan kebijakan internal di
fasilitas kesehatan, dst.
Laporan 0,02
Langkah 2 :
Lihat satuan hasil dan Angka Kredit sesuai Permenpan RB
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional
Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
24. No Jabatan
Fungsional
Butir Kegiatan Satuan
Hasil
Angka
Kredit
Konstanta
1 Jabatan
Fungsional
Pembimbing
Kesehatan
Kerja Jenjang
Pertama
Mengumpulkan data
sekunder tentang demografi
kesehatan kerja berdasarkan
jumlah kelompok pekerja
informal
Data 0,02 0,01
Mengumpulkan data
sekunder tentang demografi
kesehatan kerja berdasarkan
jumlah tempat kerja formal
Data 0,02 0,01
Mengumpulkan data
sekunder tentang demografi
kesehatan kerja berdasarkan
kebijakan internal di fasilitas
kesehatan, dst.
Laporan 0,02 0,01
Masukkan Konstanta
Berdasarkan PMK 43/2017 (Pembimbing Kesehatan Kerja)
Langkah 3
26. N
o
Jabatan
Fungsional
Butir Kegiatan Satuan
Hasil
Angka
Kredit
Konstanta WPK
1 Jabatan
Fungsional
Pembimbing
Kesehatan Kerja
Jenjang Pertama
Mengumpulkan data
sekunder tentang
demografi kesehatan
kerja berdasarkan
jumlah kelompok
pekerja informal
Data 0,02 0,01 2,00
Mengumpulkan data
sekunder tentang
demografi kesehatan
kerja berdasarkan
jumlah tempat kerja
formal
Data 0,02 0,01 2,00
Mengumpulkan data
sekunder tentang
demografi kesehatan
kerja berdasarkan
kebijakan internal di
fasilitas kesehatan,
dst.
Laporan 0,02 0,01 2,00
Langkah 4
Hitung WPK = Angka Kredit di bagi Konstanta
(Pembimbing Kesehatan Kerja)
28. N
o
Jabatan
Fungsional
Butir Kegiatan Satua
n
Hasil
Angka
Kredit
Konstanta WPK Volume
1 Jabatan
Fungsional
Pembimbing
Kesehatan
Kerja Jenjang
Pertama
Mengumpulkan data sekunder
tentang demografi kesehatan
kerja berdasarkan jumlah
kelompok pekerja informal
Data 0,02 0,01 2,00 12
Mengumpulkan data sekunder
tentang demografi kesehatan
kerja berdasarkan jumlah
tempat kerja formal
Data 0,02 0,01 2,00 12
Mengumpulkan data sekunder
tentang demografi kesehatan
kerja berdasarkan kebijakan
internal di fasilitas kesehatan,
dst.
Lapor
an
0,02 0,01 2,00 12
Langkah 5
Tetapkan volume/tahun
sumber: laporan tahunan sebelumnya
(Pembimbing Kesehatan Kerja)
30. N
o
Jabatan
Fungsional
Butir Kegiatan Satuan
Hasil
Angka
Kredit
Konstant
a
WPK Volume WPV
1 Jabatan
Fungsional
Pembimbing
Kesehatan
Kerja Jenjang
Pertama
Mengumpulkan data
sekunder tentang
demografi kesehatan
kerja berdasarkan jumlah
kelompok pekerja
informal
Data 0,02 0,01 2,00 12 24
Mengumpulkan data
sekunder tentang
demografi kesehatan
kerja berdasarkan jumlah
tempat kerja formal
Data 0,02 0,01 2,00 12 24
Mengumpulkan data
sekunder tentang
demografi kesehatan
kerja berdasarkan
kebijakan internal di
fasilitas kesehatan, dst.
Laporan 0,02 0,01 2,00 12 24
Langkah 6
Hitung WPV (Beban Kerja)
= WPK di kali volume (Pembimbing Kesehatan Kerja)
32. N
o
Jabatan
Fungsional
Butir Kegiatan Satuan
Hasil
Angka
Kredit
Konstant
a
WPK Volume WPV
1 Jabatan
Fungsional
Pembimbing
Kesehatan
Kerja Jenjang
Pertama
Mengumpulkan data
sekunder tentang
demografi kesehatan
kerja berdasarkan jumlah
kelompok pekerja
informal
Data 0,02 0,01 2,00 12 24
Mengumpulkan data
sekunder tentang
demografi kesehatan
kerja berdasarkan jumlah
tempat kerja formal
Data 0,02 0,01 2,00 12 24
Mengumpulkan data
sekunder tentang
demografi kesehatan
kerja berdasarkan
kebijakan internal di
fasilitas kesehatan, dst.
Laporan 0,02 0,01 2,00 12 24
Langkah 7
Hitung Total Formasi= ∑WPV:1250
(Pembimbing Kesehatan Kerja)
Total Formasi: ∑WPV/1250
=24 + 2 4 + 24 + dst
1250
= -+ 4100:1250= 3,28 = 3
34. LFJFT Lowongan formasi JFT
TFJFT total formasi JFT
JFT Jumlah JFT
JFTM Jumlah JFT yang akan masuk
JFTN JFT yang akan naik
JFTB Jumlah JFT yang akan berhenti
Rumus LFJFT = TFJFT – (JFT + JJFTM – JJFTN-JJFTB)
Penghitungan formasi 5 tahun