SlideShare a Scribd company logo

AksesKesehatan

•Download as PPTX, PDF•
•
I
IndahPuspitasari83

Admin

Education
1 of 134
STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB 1 KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS TATA KELOLA ORGANISASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
RUK RPK PERHATIKAN SD  SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
ALUR PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN SD PENGGERAKAN& PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILIAN P1 P2 P3 PENCATATAN& PELAPORAN P D S A C Q I
1.1 Perencanaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja Puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan 1.1.1 PENETAPANJENIS PELAYANAN 1.1.2 AKSES STANDAR 1.1. PERENCANAAN PUSKESMAS 1.1 PERENCANAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DILAKUKAN SECARA TERPADU
1.1.1 Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. (lihat juga PMP 5.1; dan PMP 5.2 ) Pokok Pikiran: • Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit laya nan yang bekerja profesional harus memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai yang mencerminkan Tugas Pokok da n Fungsinya sebagai penyedia layanan UKM maupun UKPPP. (lihat PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah) • Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai, hasil analisis kebutuhan d an harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan dan perat uran perundang-undangan • Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi data kinerja Puskesmas, data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpa du yang berbasis wilayah kerja Puskesmas. (UKM : 2.1.1 dan 2.8.3) • Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan nya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan d irinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksana an Kegiatan (RPK) sesuai siklus perencanaan anggaran daerah 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
Pokok Pikiran: • Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu baik KMP, upaya kesehatan masyarakat (UKM), Up aya Kesehatan Perseorangan (UKP), Kefarmasian, dan Laboratorium & disusun bersama dengan sektort erkait dan masyarakat • Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim Manajemen Puskesm as, yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulka n ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota • Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dilakukan berdasarkan : 1)Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes Kab /Kota; 2) Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yg diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawa san dan pengendaliannya • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondi si tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
ELEMEN PENILAIAN Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan PemerintahDaerah dilakukan revisi perencanaansesuai kebijakan yang ditetapkan. (D, W). 1 3 5 7 Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hinggaevaluasi kinerja Puskesmas (R) Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) 2 Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D,W). 4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) 6 1.1.1 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
1.1.1.EP 1 Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R) • SK Kepala Puskesmas: Visi, Misi, Tujuan dan Tatanilai Puskesmas • Visi Puskesmas : • kondisi/kinerja Puskesmas yang akan diwujudkan dalam 5 tahun yad • Misi Puskesmas: • Menunjukkan alasan keberadaan puskesmas  menunjuk pada tupoksi Puskesmas • Terdiri dari beberapa komponen (program dan kegiatan) yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. • Komprehensif mencakup admen, ukm dan ukp • Tujuan Puskesmas (lihat PMK 43 tahun 2019) • Tatanilai Puskesmas: • Kristalisasi peraturan internal Puskesmas untuk menjaga semangat dan komitmen seluruh karyawan secara konsisten melaksanakan misi untuk mewujudkan visi • Sebaiknya disepakati bersama, sederhana, implementatif dan bias diukur
1.1.1.EP 2. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) • Ada SK Kepala Puskesmas tentang Jenis2 pelayanan Puskesmas • Ditetapkan berdasarkan: • Peraturan perundangan yang berlaku • Hasil identifikasi dan analisis: • kebutuhan dan harapan masyarakat, • hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan pada area prioritas, • hasil identifikasi dan analisis risiko penyelenggaraan pada unit-unit pelayanan baik dari sisi KMP, UKM, maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, peralatan Puskesmas
1.1.1.EP 3. Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) • RENCANA LIMA TAHUNAN • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 15 sd 34, • contoh format Renlita: Formulir 3 di hal. 60-70, lampiran Pmk 44/2016 • Bagian integral dari Renstra Dinkes Kab/Kota untuk mewujudkan Visi n Misi Bupati/Walikota di bidang kesehatan • Periode Renlita menyesuaikan dengan masa bakti Bupati/Walikota, kecuali untuk Puskesmas BLUD, RBS pertama kali tergantung kapan dilaksanakannya ketentuan BLUD • Bukti penyusunan melibatkan lintas program dan lintas sector • Sesuai dengan RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
1.1.1.EP 4. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W) • Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim Manajemen Puskesmas, yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 34 sd 36, • Contoh format RUK: Formulir 4 di hal. 71-72, lampiran Pmk 44/2016 • RUK mencakup perencanaan UKM, UKP, Perbaikan Mutu, Upaya Mitigasi Risiko, dsb. • Lihat contoh siklus anggaran, termasuk masa2 penyusunan RUK di Lampiran Pmk 44/2016, • Gambar-1, Sikuls Manajemen Puskesmas, hal 11 • Gambar-2, Siklus Perencanaan dan Anggaran Daerah, hal. 15 • Sesuai dengan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • BUKTI PROSES PENYUSUNAN melibatkan lintas program dan lintas sektoral
1.1.1.EP 5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R, D, W) • Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dilakukan berdasarkan : • Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes Kabupaten/Kota; • Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38, • Contoh • Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74, lampiran Pmk 44/2016 • Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76, lampiran Pmk 44/2016 • Lihat contoh siklus anggaran, termasuk masa2 penyusunan RPK di Lampiran Pmk 44/2016, • Gambar-1, Sikuls Manajemen Puskesmas, hal 11 • Gambar-2, Siklus Perencanaan dan Anggaran Daerah, hal. 15 • Bukti penyusunan melibatkan lintas program
1.1.1.EP 6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya. • Penyusunan RPK bulanan dilakukan berdasar hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pencapaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan • RPK Bulanan sebagai alat manajemen Puskesmas (alat monitoring pencapaian kinerja sekaligus penyerapan anggaran) • Bisa berisi rencana2 perbaikan kinerja dan mutu pelayanan • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38, • Contoh • Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74, lampiran Pmk 44/2016 • Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76, lampiran Pmk 44/2016
1.1.1.EP 7. Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan (D, W) • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan • Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja Puskesmas • Forum untuk perubahan adalah melalui lokakarya mini, pastikan
1.1.2 Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (Lihat juga UKM : 2.2.1; 2.2.2; 1.1.2 AKSES  INFORMASI: - HAK & KEWAJIBANPASIEN - JENIS PELAYANAN - KEGIATAN2 PUSKESMAS  AKSES THD PELAYANAN  AKSES UTK PENYAMPAIAN UMPAN BALIK Diinformasikan melalui media komunikasi yang telah ditetapkan Mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses, keluhan dan usulan perbaikan SK, bukti sosialisasi, evaluasi & TL penyampaian informasi, serta upaya mendapatkan umpan balik 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan- kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W) Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W) 1 2 Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) 3 4 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
1.1.2.EP 1. Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) 1) Ada SK Ka Puskesmas ttg Hak dan Kewajiban Pasien 2) Ada SK Kepala Puskesmas tentang Jenis2 pelayanan Puskesmas R 1.1.2.EP 2. Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) D W • Ada bukti kegiatan sosialisasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & kegiatan-kegiatan Puskesmas melalui berbagai macam media, • Ada media sosialisasi dalam bentuk brosur, leaflet, baliho, dsb • Wawancara kepada petugas tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas • Wawancara kepada pasien dan keluarganya, tentang kegiatan sosialisasi dan
1.1.2.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D,W) • Wawancara kepada petugas tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan sosialisasi ttg Hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegatan Puskesmas • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun D W • Ada bukti kegiatan evaluasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas, yg menghasilkan RTL perbaikan kegiatan sosialisasi • Ada bukti dilakukan jajag pendapat kepada pengguna layanan ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas
1.1.2.EP 4. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O,W) • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang Pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat dan pengguna layanan D W • Ada Tim Pengelola umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan • Ada register untuk mencatat pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat & pengguna layanan O • Ada sarana, media untuk menampung umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan, al. kotak saran, media social, pertemuan2 dengan masyarakat
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
1.2.1 STRUKTUR ORGANISA SI 1.2.2 DOKUME N REGULAS I 1.2.3 PENGELOLA AN JARINGAN & JEJARING 1.2.4 SISTEM INFORMAS I PUSKESM AS STANDAR 1.2 TATA KELOLA ORGANISASI PUSKESMAS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STANDAR 1.2. TATAKELOLA ORGANISASI
• Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggungjawab dan persyaratan jabatan • Pengisian jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan persyaratan jabatan • Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik 2 1 Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) ELEMEN PENILAIA N Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan.(R) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) 3 1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI 1.2.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan POKOK PIKIRAN
1.2.1.EP 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) • Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 • Dilengkapi dengan uraian jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta persyaratan jabatan R
1.2.1.EP 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) • Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 dan SK Kadinkes Kab/Kota • Penetapan dg mengisi kotak2 struktur dalam SK Kadinkes dengan tenaga Puskesmas yang memenuhi persyaratan jabatan • Karena keterbatasan jumlah tenaga, dimungkinkan terjadi perangkapan jabatan R 1.2.1.EP 3. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. (R) Ada SK Kepala Puskesmas ttg Pendelegasian Wewenang (manajerial) R
merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait tata naskah dinas 2 1 Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran(R) POKOK PIKIRAN • Pedoman tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen regulasi yang meliputi kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur, maupun dalam pengendalian dokumen eksternal dan dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan • Pedoman tata naskah mengatur, al:  Penyusunan,tinjauan & pengesahan  Pengendalian dokumen termasuk perubahannELyEa  Pemeliharaan dokumen  Pengelolaan dokumen eksternal  Masa retensi  Alur pneyusunan & distribusi • Penyusunan Pedoman tata naskah Puskesmas dapat Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium.(R) 1.2.2. DOKUMEN REGULASI 1.2.2 Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaankegiatan
1.2.2.EP 1. Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran (R) Ada PEDOMAN TATA NASKAH PUSKESMAS • Sesuai yg diminta dalam Pokok Pikiran Kriteria 1.2.2 • Komponen Tata Naskah Puskesmas sebaiknya mengacu pada Pedoman Tata Naskah yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/Kota R 1.2.2.EP 2. Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium. (R) • Ada DOKUMEN REGULASI (SK, Pedoman/Panduan, SOP, KAK untuk KMP, Penyelenggaraan UKM, Penyelenggaraan UKPP, Kefarmasian dan Laboratorium • Format Dokumen Regulasi harus mengacu pada Pedoman Tata Naskah Puskesmas R
POKOK PIKIRAN • Puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan • Jaringan pelayanan Puskesmas meliputi: Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jejaring Puskesmas meliputi UKBM, UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, praktik mandiri tenaga kesehatan, dan Fasilitas kesehatan lainnya. • Puskesmas selain melakukan pembinaan terhadap jaringan Puskesmas dan UKBM, juga melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama • Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk pembinaan ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu 2 1 Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) ELEMEN PENILAIA N Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring. (D) Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W)) 3 1.2.3. PENGELOLAAN JARINGAN DAN JEJARING 1.2.3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat
D • Ada dokumen bukti identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas • Ada register data2 jaringan dan Jejaring Puskesmas 1.2.3.EP 1. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) 1.2.3.EP 2 Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W) D • Ada bukti pelaksanaan (GAUN) pembinaan • Wawancara kepada petugas tentang Bagaimana melakukan pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas (harus cocok dg bukti dokumen) W Ada Dokumen Program Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas R
D • Ada dokumen evaluasi Pembinaan jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas • Ada dokumen RTL Pembinaan jaringan dan Jejaring Puskesmas • Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas 1.2.3.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring (D)
Rencana Pembinaan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembinaan Identifikasi jejaring & jaringan
dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait • Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan Tim Peningkatan Mutu, para penanggung jawab upaya pelayanan, dan masing-masing pelaksana pelayanan baik UKM maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan • Pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan • Distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan 1.2.4. Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraanSistem Informasi Puskesmas POKOK PIKIRAN • Puskesmas menyediakan data dan informasi yang 2 1 Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) 1.2.4. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS ELEMEN PENILAIA N
• Ada dokumen bukti pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas: mulai dari pengumpulan data, bukti analisis data, bukti pelaporan, bukti distribusi informasi 1.2.4.EP 1. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) D • Wawancara kepada petugas tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas, dan pemanfaatan data/informasi untuk pelayanan maupun untuk manajemen W • Ada SK Ka Puskesmas tentang Sistem Informasi Puskesmas, mengacu pada Pmk 31/2020 • SK tsb mencakup Tim Pengelola SIP, Pengelolaan SIP (sejak Pencatatan, Pengumpulan, Analisis data, Pelaporan dan Distribusi Informasi • Ada SOP Pengelolaan SIP (sejak Pencatatan, Pengumpulan, Analisis data, Pelaporan dan Distribusi Informasi R
1.2.4.EP 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) D • Wawancara kepada petugas tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas W • Ada dokumen evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas • Ada dokumen RTL berdasar hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas • Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas
PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP
STANDAR 1.3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUSKESMAS DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.3.1 KETERSEDIAAN SDM SESUAI JUMLAH, JENIS & KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN & PERATURAN 1.3.2 URAIAN TUGAS 1.3.3 FILE KEPEGAWAIAN 1.3.4 ORIENTASI PEGAWAI 1.3.5 PENYELENGGARAAN K3 STANDAR 1.3. MANAJEMEN SDM
1.3.1 KETERSEDIAAN SDM SESUAI JUMLAH, JENIS & KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN & PERATURAN POKOK PIKIRAN • Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas berdasarkan jumlah, jenis dan kompetensi maka perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja • Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. • Analisis Jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi Puskesmas, jabatan fungsional tenaga Puskesmas, dan jabatan pelaksana di Puskesmas. • Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat ELEMEN PENILAIAN 1. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(R) 2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. (R, D, W) 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W) 1.3.1. KETERSEDIAAN SDM
1. Dokumen analisis kebutuhan tenaga 2. Dokumen peta jabatan dan uraian jabatan 3. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga berdasarkan peta jabatan
Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi. PETA JABATAN
KLS B K +/- KLS B K +/- = kelas jabatan = besetting = kebutuhan = lebih/kurang Catatan: Kelas jabatan digunakan untuk Melakukan penilaian untuk menentukan TPP (tambahan penghasilan pegawai) Acuan: Permenpan 34/2011 tentang PedomanEvaluasi Jabatan Permen PANRB No 1/2020 KMK NOMOR HK. 01.07/MENKES/17/2018
POKOK PIKIRAN • Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan • Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. • Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan: jenis pelayanan, kegiatan dan SK jabatan fungsional • Bagi pegawai non ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan • Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan • Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan • Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan uraian tugas dan tata nilai yang disepakati ELEMEN PENILAIAN 1. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. (R) 2. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R) 3. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan. (D, W) 1.3.2 URAIAN TUGAS 1.3.2. URAIAN TUGAS
1. SK Penetapan Uraian Tugas 2. SK indiKator Kinerja Pegawai 3. Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pegawai dan RTL
3. Setiap pegawai mempunyai dokumen (file) kepegawaian yang lengkap dan mutakhir POKOK PIKIRAN • Puskesmas wajib menyediakan file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. • Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • File kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain: • bukti pendidikan (ijazah) dan verifikasinya • bukti surat tanda registrasi (STR) dan verifikasinya secara periodik • bukti surat izin praktik (SIP) dan verifikasinya secaraperiodik • uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan • bukti sertifikat pelatihan • bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan • hasil penilaian kinerja pegawai • bukti kebutuhan pengembangan/pelatihan • bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan • bukti pelaksaanaan orientasi. ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. (D, W) 1.3.3 URAIAN TUGAS 1.3.3. DOKUMEN (file) KEPEGAWAIAN
Dokumen File Kepegawaian yang termutakhir untuk setiap tenaga puskesmas Dokumen Evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian Puskesmas
1.3.4 Pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya POKOK PIKIRAN • Setiap pegawai baru dan alih tugas baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi, agar pegawai baru dan alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan diemban • Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari Institusi Pendidikan • Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu Puskesmas dan keselamatan pengguna layanan, serta program pengendalian infeksi. • Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan pegawai tersebut. • Pada kegiatan orientasi khusus ini pegawai baru diberi/dijelaskan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana melakukan dengan aman sesuai dengan Panduan Praktik Klinis, panduan asuhan lainnya dan pedoman program lainnya. ELEMEN PENILAIAN 1. Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. (D, W) 1.3.4 ORIENTASI PEGAWAI 1.3.4. ORIENTASI PEGAWAI
3. Dokumen Bukti Pelaksanaan Orientasi sesuai dg KAK 4. Dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (1. SK penetapan pelaksaan Orientasi) (2. KAK orientasi)
1.3.5 PENYELENGGARA AN K3 POKOK PIKIRAN • Pegawai yang bekerja di Puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan baik langsung maupun tidak langsung • Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, demikian juga pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi risiko epidemiologi penyakit infeksi, serta program perlindungan pegawai terhadap penularan penyakit infeksi proses pelaporan jika terjadi paparan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling perlu disusun dan diterapkan • Pegawai juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesamapegawai • Dalam Program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami bagaimana cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut akibat cedera seperti tertusuk jarum (suntik), paparan terhadap penyakit menular, memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya dalam fasilitas serta masalah-masalah kesehatan dan keselamatan lainnya ELEMEN PENILAIAN 1. Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D, W) 2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. (D, W) 3. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. (D, W) 4. Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja. (D, W) 1.3.5. PENYELENGGARAAN K3
REGULASI PELAYANAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA Pemeriksaan kesehatan Imunisasi Identifikasi area berisiko kekerasan Konseling Tindak lanjut jika. Terjadi Kekerasan di tempatkerja REFERENSI : PMK 52/2018: K3 FASYANKES
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  27 EP 1.4
1.4.3. MANAJEMEN INVENTARISASI, PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN B3 1.4.4. PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILISASI 1.4.6. PROGRAM KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN 1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.1. PROGRAM MFK STANDAR 1.4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)
1.4.1. PROGRAM MFK 1.4.1 Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, manajemen bencana, pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan systemutilisasi Pokok Pikiran: • Puskesmas perlu menyusun program MFK a. Manajemen Keselamatan dan keamanan b. Manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun c. Manajemen Bencana/disaster d. Manajemen Penanganan Kebakaran e. Manajemen Alat Kesehatan f. Manajemen system utilisasi g. Pendidikan (edukasi) petugas • Dilakukan identifikasi dan pembuatan peta risiko (huruf a sd f ) • Tetapkan tim atau petugas yang menjalankan program MFK • Dilakukan evaluasi minimal per tri wulan
2 1 ELEMEN PENILAIAN Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per tri wulan terhadap pelaksanaan program MFK meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D) Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. (R) Dilakukan identifikasi terhadaparea- area berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D,W) 3 1.4.1. PROGRAM MFK
PJ. MFK KESELAMATAN & KEAMANAN SISTEM UTILISASI PENGELOLAAN B3 LIMBAH B3 MANAJEMEN KEDARURATAN PENGAMANAN KEBAKARAN PERALATAN KESEHATAN DIKLAT MFK R Ada SK Ka Puskesmas ttg PJ MFK Program MFK dan Identifikasi (AREA) BERISIKO MONEV & TL Setiap 3 bulan Perbaikan & Minimalisir risiko D
Kerangka ISI Program MFK 1.Pendahuluan 2.Latar belakang 3.Tujuan umum dan khusus 4.Kegiatan pokok & Rincian Kegiatan • Kegiatan pokok : a.Keselamatan dan Keamanan b.Bahan beracun dan berbahaya c. Disaster plan d.Kebakaran e.Sistim utilisasi , listrik, air dan sistim pendukung penting lainnya f. Peralatan medis 5.Cara melaksanakan kegiatan 6.Sasaran 7.Jadwal pelaksanaan kegiatan 8.Evaluasi pelaksanaan kegiatan & pelaporannya --> Ketentuan Review Program 9.Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan R
2. Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan Pokok Pikiran: • Program untuk keselamatan dirancang untuk mencegah terjadinya ceder a bagi pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat akibat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan, keb akaran, gedung roboh, dan tersengat listrik • Program keselamatan bagi petugas terintegrasi dengan program keselam atan dan kesehatan kerja • Program untuk keamanan perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas • Apabila Puskesmas mengalami renovasi dan atau konstruksi bangunan m aka perlu disusun Infection Control Risk Assesment (ICRA) renovasi untuk memastikan proses renovasi dan atau konstruksi bangunan dilakukan sec ara aman dan mengontrol terjadinya penyebaran infeksi (lihat juga PPI 5. 5.2 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing) (D,O,W) Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (D,O,W) Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. (D,O,W). Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. (D,O,W) 1 2 3 4 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.Pendahuluan 2.Latar belakang 3.Tujuan umum & khusus 4.Kegiatan pokok & rincian kegiatan a. Melakukan asesmen risiko secara komprehensif & proaktif untuk mengidentifikasi bangunan, ruangan / area, peralatan, perabotan & fasilitas lainnya yang berpotensi menimbulkan cedera. b. Melakukan pemeriksaan fasilitassecara berkala &terdokumentasi. c. Menyediakan anggaran untuk melakukan perbaikan d. Melakukan asesmen risiko pra kontruksi (pra construction risk assessment / PCRA) setiap ada kontruksi, renovasi atau penghancuran bangunan / demolisasi. e. Merencanakan dan menyediakan fasilitas pendukung yang aman, untuk mencegah terjadi kecelakaan dan cedera, mengurangi bahaya dan risiko serta mempertahankan kondisi aman bagi pasien, keluarga, staf, pengunjung. f) Penggunaan kartu identitas seluruh staf RS dan semua individu yang bekerja di RS, pada pasien RI, penunggu pasien, pengunjung (termasuk tamu) yang memasuki area terbatas (restricted area) sehingga menciptakan lingkungan yang aman g) Melindungi dari kejahatan perorangan, kehilangan, kerusakan atau pengrusakan barang milik pribadi h) Menyediakan fasilitas yang aman sesuai dengan PerUU, mis: Setiap tangga ada pegangannya, lantai tidak licin, Ruang perawatan pasien jiwa : pintu kamar menghadap keluar, shower di kamar mandi tidak boleh menggunakan selang,dll i) Melakukan monitoring pada daerah yang berisiko keselamatan dan keamanan seperti ruang bayi, OK, ruang anak, lanjut usia, pasien rentan yang tidak dapat melindungi diri sendiri atau memberi tanda minta bantuan bila terjadi bahaya. 5. Cara melaksanakankegiatan 6. Sasaran 7. Skedul (jadwal) pelaksanaankegiatan 8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan & pelaporannya 9. Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan R
1.4.3 Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun se ber d rta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan asarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundangan POKOK PIKIRAN: • Bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. • Puskesmas perlu menginventarisasi B3 meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutahirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan . • Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) • Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1.4.3. PENGELOLAAN B-3
ELEMEN PENILAIAN Dilaksanakan program pengelolaan B3 dan limbahnya sesuai angka satu sampai tujuh huruf b (R) Ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3. (D,W) 1 2 Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) (D,O,W) 3 Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (D, O) 4 1.4.3. PENGELOLAAN B-3
Program Pengelolaan B3 meliputi: 1) Penetapan jenis dan area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Sistem pelabelan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6) Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan peraturan perundang - sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7) Pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai undangan 8) Penggunaan APD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan R
INVENTARISASI PENGELOLAAN PENYIMPANAN PENGGUNAAN PENGENDALIAN PROGRAM PENGENDALIAN B3 & LIMBAH B3 MONEV TINDAK LANJUT regulasi inventArisasi • Penetapan jenis, area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan perundangan • Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan perundangan (termasuk MSDS) • Penggunaan APD yang sesuai untuk penggunaan dan penaganan tumpahan dan paparan yang sesuai ketentuan perundangan • Sistem pelabelan yang sesuai ketentuan perundangan • Sistem pendokumentasian dan perijinan • Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan
1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA program tanggap 1.4.4. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi darurat bencana internal dan eksternal • Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ikut bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik internal maupun eksternal. • Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment). • Program kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan (setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem 2) sampai dengan 6) yang telah diuraikan di bagian c kriteria 1.5.1. • Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi pelaksanaan program tanggap darurat yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana • Debriefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. • Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan .
• Puskesmas ikut bertanggungjawab dalam berperan aktif dalam u paya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik inter nal maupun eksternal • Strategi dan rencana untuk menghadapi bencana perlu disusun s esuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesme nt), meliputi: 1. identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi, 2. menentukan peran Puskesmas jika terjadi bencana dengan teta p memperhatikan keberlangsungan layanan dan tindak lanjut t erhadap bencana, 3. strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4. manajemen sumber daya, 5. penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6. identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan 7. manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana • Program persiapan bencana disimulasikan (disaster drill) setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, khu susnya nomer 3 sd 7 • Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simula si dalam pelaksanaan program tanggap darurat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL TINDAK LANJUT • strategi komunikasi jika terjadi bencana, • manajemen sumber daya, • penyediaan pelayanan dan alternatifnya, • identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan • manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. DISASTER DRILL (SIMULASI DISASTER) IDENTIFIKASI RISIKO BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL HAZARD VULNERABILITY ASSESSMENT EDUKASI & SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA MONEV PEMBENTUKAN TIM TANGGAP/ PENANGGULANGAN BENCANA PENYUSUNAN DISASTER PLAN
ELEMEN PENILAIAN Dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka satu sampai dengan angka tujuh huruf c pada kriteria 1.4.1. (D, W). Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua sampai dengan angka enam huruf c pada kriteria 1.4.1. terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W) 1 Dilakukan identifikasirisiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. (D) 2 3 4 Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulai dan evaluasi tahunan. (D) 1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA
Situasi terdapat potensi Bencana Perencanaan Kontijensi Situasi saat Terjadi Bencana Evakuasi Situasi pasca bencana Rehabilitasi Situasi normal tidak bencana Perencanaan Mitigasi
PERENCANAAN MANAJEMEN BENCANA (DISASTER PLAN) V V V V V V V V KOMPONEN PROGRAM MANAJEMEN BENCANA 1) Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi (HVA), 2) Menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana 3) Strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4) Manajemen sumber daya, 5) Penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6) Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana, 7) Peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia
Hazard Vulnerability Assement konsep Risk Disaster/ Eksposure
Mitigasi Bencana - Rekayasa prasarana fisik dan bangunan . - Sarana penunjang tanggap bencana. - Pembuatan kebijakan dan peraturan - Pembentukan tim tanggap bencana - Pelatihan/workshop/seminar/lokakarya - Edukasi ke masyarakat
Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi Apa itu Kontijensi ? Rencana Kontijensi adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada situasi kontijensi atau situasi yg belum tentu terjadi . Rencana kontijensi ada kemung- kinan tidak dilakukan (diaktifkan) jika keadaan yang diprediksi tidak terjadi Apa itu RencanaKontijensi ? Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
RenKon dilakukan (diaktifkan) segera setelah tanda tanda awal bencana atau peringatan dini. Kapan sebaiknya RenKon dilakukan? Apa prinsip prinsip RenKon -Dilakukan bersama sama dengan stake holder dan multi- sektor yang terlibat. -Skenario dan tujuan disepakati. -Dilakukan secara terus terang. -Menetapkan peran dan tugas pelaku. -Menyepakati konsensus. -Dibuat untuk menghadapike- adaan darurat. Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
Penilaianrisiko Penentuan kejadian Pengembangan skenario a Penetapan kebijak an Strategi Analisa kesenjangan Rencana tindaklanjut Formalisasi Aktivasi Proyeksi kebutuhan Ketersediaan sumber daya Kaji ulang Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
SIMULASI DAN EVALUASI TAHUNAN TUJUAN Mengukur kinerja Seluruh komponen Identifikasi area yang Perlu perbaikan Meningkatkan kemampuan Staf dan karyawan menghadapi bencana Pemanfaatan Sumber Daya Implementasi: Program Prosedur, Kebijakan terkait KEGIATAN SIMULASI: - Emergency Drill - Workshop - Seminar - Table Top - Fullscale - dll Diprogramkan dan dilaksanakan Minimal setahun sekali Diikuti seluruh staf dan karyawan serta Komunitas secara luas Melakukan Debriefing seusai simulasi Menindak lanjuti Debriefing hasil simulasi Hasil debriefing didokumentasikan
1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 5. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi POKOK PIKIRAN: • Setiap fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran • Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu disusun sebagai wujud kesiagaan Puskesmas terhadap terjadinya kebakaran • Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif. • Proteksi kebakaran aktif, contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap, • Proteksi kebakaran secara pasif, contohnya: jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, tempat titik kumpul aman.
PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN IDENTIFIKASI RISIKO KEBAKARAN INSPEKSI, PENGUJIAN, PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI 7 PENANGGULANGAN KEBAKARAN EDUKASI DAN SIMULASI: PROTEKSI & EVAKUASI JALUR EVAKUASI LARANGAN MEROKOK 1.4.5 SK Larangan merokok
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran angka satu sampai angka empat huruf d pada kriteria 1.4.1. (D, O, W) Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. (D, O, W) . 1 2 3Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program pengamanan kebakaran. (D, W) 4 Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas. (R) 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.5
Identifikasi risiko terhadap terjadinya kebakaran Inspeksi terhadap sistim proteksi kebakaran, ketersediaan sarana Menguji dan memelihara sistim proteksi secara periodik Meningkatkan sumber daya manusia melalui edukasi & simulasi Menerbitkan kebijakan larangan merokok Memantau kepatuhan kebijakan laranganmerokok PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN R • MenentukanlokasiyangberpotensiH A Z A R D kebakaran • MenganalisakemungkinygmeningkatkanV U L N A R E B I L I T Y • MenentukantingkatR I S KkebakarangunakanH V A T o o l
Memeriksa kelengkapan , kondisi kelayakan sistim proteksi dan Sarana penanganan kebakaran Memeriksa kelayakan sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi Uji coba terhadap sistim proteksi dan sarana penanggulangan kebakaran Memasang label tanda bahaya dilokasi risiko kebakaran Pemeriksaan, Pengujian dan pemeliharaan dilakukan periodik minimal sekali dalam setahun Evaluasi dan dokumentasikan, up date jika perlu
Memberi edukasi kepada karyawan Puskesmas dan masyarakat sekitar tentang pencegahan kebakaran dan pengamanankebakaran. Mengupayakan sosialisasi dalam bentuk poster, pamflet, dll. Mengikuti seminar , lokakarya dan pelatihan bagi staf dan karyawan Puskesmas. Kegiatan bersifat periodik dan terjadwal, Semua kegiatan di evaluasi dan didokumentasikan
Melatih staf dan karyawan Puskesmas menghadapi situasi TANGGAP DARURAT KEBAKARAN Melatih staf dan karyawan Puskesmas menggunakan sarana penanggulangan kebakaran Melatih staf dan karyawan Puskesmas melakukan EVAKUASI Melatih staf dan karyawan Puskesmas menangani korban Melakukan DEBRIEFING dan EVALUASI untuk tindaklanjut Hasil simulasi, debriefing dan evaluasi didomentasikan Simulasi dan pelatihan merupakan kegiatan tahunan
Puskesmas Menerbi Kebijakan Larangan tkan merokok esuai UU RI No.32 Th 2010. Sosialisasi dan edukasikan di area Puskesmas s Kepada masyarakat tentang Bahaya merokok bagi Kesehatan dan bahaya kebakaran secara berkesinamb tuhan rokok ungan Pantau kepa Evaluasi pelaksanaan kepatuhan larangan me Larangan merokok, dan dokumentasikan
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Sistim proteksi aktif Karung goni Hidrant APAR Sprinkler Smoke Detector dengan Alarm A. FIRE DETECTOR B. FIRE SUPPRESANT
Sistem Kebakaran Pasif: - sarana evakuasi - alat bantu evakuasi
1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN 1.4.6 Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat POKOK PIKIRAN • Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. • Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi untuk menjamin kebenarannya • Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Program yang dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. • Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi : kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (D,O,W) 1 Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK. (R) 2 Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik (D, 0, W) 3 1.4.6 1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN
R D  INSPEKSI & PENGUJIAN  PEMELIHARAAN & KALIBRASI
1.4.7. PROGRAM KETERSEDIAAN UTILITAS 7. Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi POKOK PIKIRAN • Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medis dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air dan lainnya. • Program pengelolaan sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas • Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. • Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan/ atau listrik. • Puskesmas harus menyediakan cadangan sumber air, listrik dan gas medis selama 7 hari 24 jam sesuai kebutuhan. • Prasarana air, listrik, dan prasarana penting lainnya, seperti genset, perpipaan air, panel listrik, perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan . • prasarana air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti, uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS Ketersediaan listrik, air, gas medis Uji coba sumber air Dan listrik cadangan Identifikasi & Ketersediaan sistem utilitas kunci yang lain Identifikasi area berisiko kegagalan listrik, air Pemeriksaan kualitas air Pemeliharaan system utilitas implementasi
PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN TERENCANA PEMELIHARAAN TIDAK TERENCANA PEMELIHARAAN PENCEGAHAN PEMELIHARAAN KOREKTIF PEMELIHARAAN DARURAT Pemeriksaan termasuk penyetelan dan pelumasan Penggantiankomponen minor yaitu pekerjaan yang timbul langsung dari pemeriksaan Reparasi minor yang tidak ditemukan waktu pemeriksaan Lihat, rasakan dengarkan Pemeliharaan Waktuberhenti Pemeliharaan waktu berjalan Overhaul terencana
01 Sumber air, listrik dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas. (D,O) Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya sesuai huruf f pada kriteria 1.4.1. (R) 01 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS ELEMEN PENILAIAN
1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.8 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)bagi petugas POKOK PIKIRAN • Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK) perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. • Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in house training/workshop/lokakarya. • Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana program pendidikan manajamen fasilitas dan keselamatan
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W) 1 Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (R) 2 Dilaksanakan program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai rencana. (D,W) 3 1.4.8. DIKLAT MFK
PROGRAM DIKLAT MFK SOSIALISASI PROGRAM MFK DIKLAT TERKAIT MFK (lihat 6 program)
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola, kesesuaian pemenuhan dengan terhadap rencana, dan kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dilakukan pengawasan, pengendalian dan kinerja puskesmas dapat penilaian berupa lokakarya pemantauan, supervisi, mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
1.5.1 INDIKATO R KINERJA 1.5.2 LOKAKARY A MINI 1.5.3 AUDIT INTERNAL & PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN 1.5 Pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKAOR KINERJAA 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periodeberikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemenPuskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periodeberikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, danLaboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan danprosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadaptarget yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota(D) 1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKAOR KINERJAA
pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal mencakup aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja program dan teknis pelayanan. Bila ditemukan ketidaksesuaian perlu dilakukan pembinaan melalui kegiatan supervisi yang dilakukan secar terjadwal atau sewaktu-waktu. PENGAWASAN serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terus menerus untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara membandingkan capaian saat ini dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila terjadi ketidaksesuaian harus dilakukan upaya perbaikan (corrective action). PENGENDALIAN PENILAIAN KINERJA Suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan Puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi puskemas. PEMANTAUAN & EVALUASI SUPERVISI LOKAKARYA MINI AUDIT INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
KRITERIA 1.5.1 pengendalian, dan Dilakukan pengawasan, penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2021 BAB I 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periodeberikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemenPuskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periodeberikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, danLaboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2021 BAB I 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan danprosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadaptarget yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota(D)
1.5.1.1 DITETAPKAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS SESUAI DENGAN JENIS- JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (R) SK JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SK PENETAPANINDIKATOR MUTU KINERJA (MANAJEMEN, UKM & UKP) INDIKATOR KINERJA MANAJEMEN INDIKATOR KINERJA CAKUPAN PELAYANAN UKM INDIKATOR KINERJA CAKUPAN PELAYANAN UKM MENGACU PADA:  SPM  KABIJAKAN/PEDOMAN KEMENKES, DINKES PROV, DINKES KAB/ KOTA R
1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W) SK MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN SK PENILAIAN KINERJA SOP PENILAIAN KINERJA SOP MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN  DILAKUKAN BERJENJANG BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL  INTERNAL: PELAKSANA  PJ UPAYA  TIM MUTU/TIM AUDIT  KA.PUSKESMAS  EKSTERNAL: DINKES KAB/KOTA  DINKES PROVINSI  KEMENTERIAN, MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR R SK UMPAN BALIK PENGAWASAN DAN EVALUASI: SOP UMPAN BALIK, TL UMPAN BALIK
1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W) D TABEL MONITORING KINERJA GRAFIK TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN UMPAN BALIK DARI LP, LS, MASYARAKAT, DINKES
D EVALUASI DAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING KAJI BANDING “KINERJA PUSKESMAS” 1.5.1.3 DILAKUKAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA TERHADAP TARGET YANG DITETAPKAN DAN HASIL KAJI BANDING DENGAN PUSKESMAS LAIN (D) LANGKAH2 KAJI BANDING: 1. MEMBUAT KAK 2. MEMBUAT INSTRUMEN 3. MEMBUAT SURAT PERMOHONAN 4. MEMBUAT LAPORAN HASIL KAJI BANDING 5. MEMBUAT RTL PERBAIKAN 6. MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT HASIL KAJI BANDING 1 2 3 4 5 6
1.5.1.4 DILAKUKAN ANALISIS TERHADAP HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN KEGIATAN MASING-MASING UPAYA PUSKESMAS, DAN UNTUK PERENCANAAN PUSKESMAS (D) D ANALISIS SECARA PERIODIK, DAPAT PER:  BULANAN  TRIBULAN  TAHUNAN DASAR PERBAIKAN DAN PERENCANAAN KEGIATAN  BULANAN  TAHUNAN
1.5.1.5 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DALAM BENTUK PERBAIKAN KINERJA DISEDIAKAN DAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN REVISI PERENCANAAN KEGIATAN BULANAN (D, W) D RENCANA PERBAIKAN KINERJA REVISI RENCANA DAPAT TERJADI PADA PADA:  PERUBAHAN KEGIATAN  PERUBAHAN TARGET  PERUBAHAN WAKTU  PERUBAHAN LOKUS  PERUBAHAN METODE  PERUBAHAN ANGGARAN  PERUBAHAN PELAKSANA DAN PIHAK TERKAIT
RUK RPK PERHATIKAN SD  SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
1.5.1.6 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA DALAM BENTUK LAPORAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP), SERTA UPAYA PERBAIKAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (D) D PENILAIAN MANAJEMEN PUSKESMAS PENILAIAN CAKUPANKEGIATAN PKP DILAPORKAN KEPADA DINAS KESEHATAN UNTUK MENDAPATKANVERIFIKASI DAN UMPAN BALIK TINGKAT KINERJA BAIK  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≥ 91%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : ≥8,5 TINGKAT KINERJA SEDANG  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : 81 -90%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : 5,5 -8,4 TINGKAT KINERJA KURANG  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≤ 80%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : <5,5
KRITERIA 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
2. Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur POKOK PIKIRAN • Proses maupun hasil pelaksanaan upaya Puskesmas perlu dikomunikasikan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya baik KMP, UKM, dan UKPP kepada serta lintas program dan lintas sektor terkait agar ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya Puskesmas. • Komunikasi dan koordinasi Puskesmas melalui Lokakarya mini bulanan lintas program dan Lokakarya mini triwulan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan • Lokakarya mini bulanan digunakan untuk : menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatanyang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksana kegiatan, dukungan (lintas program dan sektor) yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang digunakan; menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas. • Lokakarya mini triwulan digunakan untuk : menetapkan secara konkrit dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan mendatang, melalui sinkronisasi/harmonisasi RPK antar- sektor (antar-instansi) dan kesatupaduan tujuan; menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan; meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat 1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. (D,W) 1 Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya – upaya Puskesmas (D,W) 2 Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini (D,W) 3 1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur ELEMEN PENILAIAN
1.5.2.EP 1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA– UPAYA PUSKESMAS (D,W ) UNDANGAN LOKMIN TRIBULAN NOTULEN LOKMIN BULANAN DAN TRIBULAN
1.5.2.EP 1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA – UPAYA PUSKESMAS (D,W) LOKMIN BULANAN LOKMIN TRIBULAN PERTAMA RUTIN PERTAMA RUTIN
PERMASALAHAN, HAMBATAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT DALA M DALA M 1.5.2.EP 2 DILAKUKAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LOKAKARYA MINI (D,W) NOTULEN LOKMIN BULANAN DAN TRIBULAN DALAM NOTULEN TERAGENDAKAN PEMBAHASAN HAMBATAN DAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KESEPAKATAN PEMECAHAN SEBAGAI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.5.2.EP 3 DILAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIWULAN DALAM BENTUK PERBAIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN. (D,W)
1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 1.5.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan POKOK PIKIRAN • Kinerja Puskesmas yang dilakukan perlu dipantau apakah mencapai target yang ditetapkan, yang dapat dilakukan melalui audit internal dan tinjauan manajemen • Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas • Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti • Pelaksanaan kinerja direncanakan dan dipantau serta ditindaklanjuti. • Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan. • Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh Penanggung jawab Mutu
3. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan ELEMEN PENILAIAN 1. Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. (R) 2. Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun.(R) 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait. (D) 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana.(D) 5. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan agenda sebagaimana pokok pikiran. (D, W) 6. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.(D) 1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1.5.3.EP 1 KEPALA PUSKESMAS MEMBENTUK TIM AUDIT INTERNAL DENGAN URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB YANG JELAS. (R) SK TIM AUDIT, DILENGKAPI  URAIAN TUGAS  WEWENANG  TANGGUNG JAWAB
1.5.3.EP 2 DISUSUN RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUNAN YANG DILENGKAPI KERANGKA ACUAN AUDIT DAN DILAKUKAN KEGIATAN AUDIT SESUAI DENGAN RENCANA YANG TELAH DISUSUN. (R) “MENGACU” PEDOMAN AI & PTM FKTP PELAKSANAAN SESUAI JADWAL AUDIT INTERNAL TERMASUK PENYIAPAN INSTRUMEN AUDIT KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RENCANA PROGRAM TAHUNAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS (SECARA KESELURUHAN ADMEN, UKM, UKP)
1.5.3.EP 3 ADA LAPORAN DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL KEPADA KEPALA PUSKESMAS, TIM MUTU, PIHAK YANG DIAUDIT DAN UNIT TERKAIT. (D) LAPORAN AUDIT INTERNAL “PROGRAM P2 - TB” KEPALA PUSKESMAS KETUA TIM MUTU PROGRAM P2 - TB UMPAN BALIK AUDITOR BERUPA TEMUAN, REKOMENDASI & RTL
1.5.3.EP 4 TINDAK LANJUT DILAKUKAN TERHADAP TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI HASIL AUDIT INTERNAL BAIK OLEH KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB MAUPUN PELAKSANA. (D) KEPALA PUSKESMAS PJ PELAKSANA AUDITOR MELAKUKAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN TL “TEMUAN AUDIT INTERNAL HARUS DITINDAKLANJUTI BERDASARKAN REKOMENDASI DAN RTL YANG TELAH DIBUAT OLEH UNIT TERKAIT SECARA BERJENJANG” DINKES KAB/KOTA
1.5.3.EP 5 KEPALA PUSKESMASBERSAMA DENGAN TIM MUTU MERENCANAKAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DILAKUKAN DENGAN AGENDA SEBAGAIMANA POKOK PIKIRAN. (D, W) AGENDA PTM oleh Kepala Hasil PTM 1. Pembukaan oleh Ketua Mutu 2. Pengarahan Puskesmas 3. Pembahasan sebelumnya 4. Pembahasan hasil audit internal 5. Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan 6. Pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan 7. Pembahasan hasil penilaian kinerja 8. Pembahasan masalah operasional yang terkait dengan sitem manajemen mutu, pelayanan UKM dan UKP 9. REKOMENDASI 10. RENCANA PERBAIKAN/PERUBAHAN YANG DIPERLUKAN 11. Penutupan SOP PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN  PERIODIK  TERENCANA DENGAN BAIK UNDANGAN PTM LAPORAN PTM
TINJAUA N MANAJEME N 1.5.3.EP 6 REKOMENDASI HASIL PERTEMUAN DITINDAKLANJUTI DAN DIEVALUASI. (D) TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI PTM
DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
STANDAR 1.6. PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 6. Peran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan mutu pelayanankesehatan Puskesmas melalui Akreditasi 1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas POKOK PIKIRAN • Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan • Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas • Pembinaan tersebut dilaksanakan secara periodik termasuk pembinaan dalam rangka pencapaian target PIS PK, target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Program Prioritas Nasional (PPN), serta pemenuhan standar akreditasi • Tugas pembinaan meliputi: pendampingan persiapan penilaian untuk survei akreditasi termasuk pra survei, pendampingan pasca survei dalam rangka tindaklanjut hasil rekomendasi surveiior (penyusunan PPS), pembinaan mutu pasca survei dan monev mutu.
1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA ELEMEN PENILAIAN 1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan struktur organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pembinaan Puskesmas secara periodik yang dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur (R, D) 3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas. (D,W) 4. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan. (D, W) 5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W) 6. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja Puskesmas. (D, W) 7. Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (D, W)
1.6.1.EP1. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MENETAPKAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. (R) 1.6.1.EP2. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA MENETAPKAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PUSKESMAS SECARA PERIODIK YANG DITUANGKAN DALAM PROGRAM KERJA YANG JELAS DAN TERUKUR (R, D) Ada SK dan Program Kerja dari Dinas Kesehatan yang disampaikan ke Puskesmas PROGRAM KERJA TPCB KABUPATEN "…" TAHUN 2021 BULAN : JUNI NO PUSKESMAS TIM WAKTU 1 2 3 4 5 6 dst 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
1.6.1.EP4 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MELAKUKAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN. (D, W)) 1.6.1.EP3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas.(D,W) 4.KepalaPuskesmasmenindaklanjutihasilanalisis EP 4 kompetensitersebut untuk peningkatan kompetensi Hasilwawancarabahwatindaklanjutdilakukannamun bukti Lengkapibuktitindaklanjutberdasarkanhasilanalisisyang sudah Penanggung jawabUKM Puskesmas. dokumentasitidak ada dibuat Jumlah BAB.V.Kepemimpinan dan Manajemen ProgramPuskesmas(KMPP). Puskesmas : Kab./Kota : Tanggal : Surveior : KRITERIA5.1.1. FAKTADANANALISIS REKOMENDASI EP1 1.KepalaPuskesmasmenetapkan persyaratan kompetensiPenanggungjawabUKMPuskesmas sesuaidengan pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas. PersyaratankompetensiPenanggungjawabUKMPuskesmassudah dituangkankedalamSKKepalaPuskesmas EP2 2.KepalaPuskesmasmenetapkanPenanggung jawabUKMPuskesmassesuaidenganpersyaratan kompetensi. DidalamSKhanyatertuangpenetapanSKsebagaiSKPJUKM Esensial danPengembangan Lengkapiisi SKdenganmencantumkan keputusantentangPJ UKM Puskesma EP3 3.KepalaPuskesmasmelakukananalisis kompetensiterhadapPenanggungjawabUKM Puskesmas. Penetapantidakdiserteasi dengan analisiskomptensiyangsudah ditetapkan Lengkapiisi analisisdengan mengacu padakompetensiyang sudahditeapkan Pada saat dilakukan pendampingan pengisian, ditambahkan satu kolom rencana pelaksanaan kegiatannya sbg bahan utk monitoring progress pencapaian PPS 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
1.6.1.EP6 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MELAKUKAN VERIFIKASI DAN MEMBERIKAN UMPAN BALIK EVALUASI KINERJA PUSKESMAS. (D, W) HASIL MINLOK  JIKA ADA REKOMENDASI UT K DTINDAKLANJUTI OLEH DINKES MAKA DIBUATKAN SURAT DAN LAMPIRKAN NOTULEN DINKES 1.6.1.EP5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D,W) PUSKESMAS 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
1.6.1.EP7. PUSKESMAS MELAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PEMBINAAN DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA. (D, W) DINKE S CONTOH HASIL PEMBINAAN YG DBERIKAN OLEH DINKES PUSKESMA S MELAKUKAN TINDAKLANJ T HASIL TINDAKLANJUT 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
BERSAMA KITA BISA….

Recommended

Bab 1 admen
Bab 1 admenBab 1 admen
Bab 1 admennovitawanget
 
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMASSismiati bulu
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfDedeRusmana5
 
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSangidYahya
 
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmasCha Eco
 
Ep 7.4.2.4 sk-hak dan kewajiban pasien...
Ep 7.4.2.4 sk-hak dan kewajiban pasien...Ep 7.4.2.4 sk-hak dan kewajiban pasien...
Ep 7.4.2.4 sk-hak dan kewajiban pasien...Abdul Aziz Nurse
 
Sop lansia
Sop lansiaSop lansia
Sop lansiaArsulsaniSulaiman1
 
KAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docKAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docFitria927087
 

Recommended

Bab 1 admen
Bab 1 admenBab 1 admen
Bab 1 admennovitawanget
 
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMASSismiati bulu
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfDedeRusmana5
 
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSangidYahya
 
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmasCha Eco
 
Ep 7.4.2.4 sk-hak dan kewajiban pasien...
Ep 7.4.2.4 sk-hak dan kewajiban pasien...Ep 7.4.2.4 sk-hak dan kewajiban pasien...
Ep 7.4.2.4 sk-hak dan kewajiban pasien...Abdul Aziz Nurse
 
Sop lansia
Sop lansiaSop lansia
Sop lansiaArsulsaniSulaiman1
 
KAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docKAK LOKMIN BULANAN.doc
KAK LOKMIN BULANAN.docFitria927087
 
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhanELFTV
 
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.pptPetunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.pptLastriMarga
 
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataSk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
 
Contoh surat tugas
Contoh surat tugasContoh surat tugas
Contoh surat tugasMULVIDA TIKU
 
3. kak penyuluhan
3. kak penyuluhan3. kak penyuluhan
3. kak penyuluhanpuskesmas seulimeum
 
PPT UKM AKREDITASI.ppt
PPT UKM AKREDITASI.pptPPT UKM AKREDITASI.ppt
PPT UKM AKREDITASI.pptDaeniest
 
09.KAK Posyandu.docx
09.KAK Posyandu.docx09.KAK Posyandu.docx
09.KAK Posyandu.docxNuarikaAnggrainiAnam
 
Sop orientasi pegawai baru
Sop orientasi pegawai baruSop orientasi pegawai baru
Sop orientasi pegawai baruSangidYahya
 
Sk pendamping akreditasi fktp
Sk pendamping akreditasi fktpSk pendamping akreditasi fktp
Sk pendamping akreditasi fktpZakiah dr
 
SOP KESLING.docx
SOP KESLING.docxSOP KESLING.docx
SOP KESLING.docxdayatali1
 
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmasHerti Septiani
 
1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring
1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring
1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoringreni diah faridayanti
 
Akreditasi Puskesmas
Akreditasi PuskesmasAkreditasi Puskesmas
Akreditasi PuskesmasJuwitour MICE Training
 
Tor krisna prasarana dak 2020
Tor krisna prasarana dak 2020Tor krisna prasarana dak 2020
Tor krisna prasarana dak 2020Hospital Pidie Jaya, Aceh - Indonesia
 
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
 
Orientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanOrientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanK'Is Uba Adam
 
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMTUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMDinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 
KERANGKA ACUAN UKM.doc
KERANGKA ACUAN UKM.docKERANGKA ACUAN UKM.doc
KERANGKA ACUAN UKM.docRUMI83
 
575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf
575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf
575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdfedipurwanto81
 
Notulen mmd
Notulen mmdNotulen mmd
Notulen mmdPuskesmasUmbulharjoI
 
70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf
70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf
70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdfFeni Wahira
 
BAB 1 ADMEN.pdf
BAB 1 ADMEN.pdfBAB 1 ADMEN.pdf
BAB 1 ADMEN.pdfVeraNirda
 

More Related Content

What's hot

4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhanELFTV
 
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.pptPetunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.pptLastriMarga
 
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataSk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
 
Contoh surat tugas
Contoh surat tugasContoh surat tugas
Contoh surat tugasMULVIDA TIKU
 
PPT UKM AKREDITASI.ppt
PPT UKM AKREDITASI.pptPPT UKM AKREDITASI.ppt
PPT UKM AKREDITASI.pptDaeniest
 
Sop orientasi pegawai baru
Sop orientasi pegawai baruSop orientasi pegawai baru
Sop orientasi pegawai baruSangidYahya
 
Sk pendamping akreditasi fktp
Sk pendamping akreditasi fktpSk pendamping akreditasi fktp
Sk pendamping akreditasi fktpZakiah dr
 
SOP KESLING.docx
SOP KESLING.docxSOP KESLING.docx
SOP KESLING.docxdayatali1
 
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmasHerti Septiani
 
1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring
1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring
1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoringreni diah faridayanti
 
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
 
Orientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanOrientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanK'Is Uba Adam
 
KERANGKA ACUAN UKM.doc
KERANGKA ACUAN UKM.docKERANGKA ACUAN UKM.doc
KERANGKA ACUAN UKM.docRUMI83
 
575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf
575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf
575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdfedipurwanto81
 

What's hot (20)

4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
 
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.pptPetunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
 
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataSk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
 
Contoh surat tugas
Contoh surat tugasContoh surat tugas
Contoh surat tugas
 
3. kak penyuluhan
3. kak penyuluhan3. kak penyuluhan
3. kak penyuluhan
 
PPT UKM AKREDITASI.ppt
PPT UKM AKREDITASI.pptPPT UKM AKREDITASI.ppt
PPT UKM AKREDITASI.ppt
 
09.KAK Posyandu.docx
09.KAK Posyandu.docx09.KAK Posyandu.docx
09.KAK Posyandu.docx
 
Sop orientasi pegawai baru
Sop orientasi pegawai baruSop orientasi pegawai baru
Sop orientasi pegawai baru
 
Sk pendamping akreditasi fktp
Sk pendamping akreditasi fktpSk pendamping akreditasi fktp
Sk pendamping akreditasi fktp
 
SOP KESLING.docx
SOP KESLING.docxSOP KESLING.docx
SOP KESLING.docx
 
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas
 
1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring
1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring
1.1.5.3 analisis terhadap hasil monitoring
 
Akreditasi Puskesmas
Akreditasi PuskesmasAkreditasi Puskesmas
Akreditasi Puskesmas
 
Tor krisna prasarana dak 2020
Tor krisna prasarana dak 2020Tor krisna prasarana dak 2020
Tor krisna prasarana dak 2020
 
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...
 
Orientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatanOrientasi kader kesehatan
Orientasi kader kesehatan
 
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMTUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
 
KERANGKA ACUAN UKM.doc
KERANGKA ACUAN UKM.docKERANGKA ACUAN UKM.doc
KERANGKA ACUAN UKM.doc
 
575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf
575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf
575015275-STANDAR-2-5-PIS-PK.pdf
 
Notulen mmd
Notulen mmdNotulen mmd
Notulen mmd
 

Similar to AksesKesehatan

70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf
70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf
70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdfFeni Wahira
 
BAB 1 ADMEN.pdf
BAB 1 ADMEN.pdfBAB 1 ADMEN.pdf
BAB 1 ADMEN.pdfVeraNirda
 
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlockedafzamighilman
 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...puskesmas
 
Perencanaan Puskesmas oke.pptx
Perencanaan Puskesmas oke.pptxPerencanaan Puskesmas oke.pptx
Perencanaan Puskesmas oke.pptxmeiyana dianning
 
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docxINSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docxFajarKumalasari
 
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdfBAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdfzabiyaalfin
 
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdfRediAdritoJuperta
 
SA Akre Manggar UKP.docx
SA Akre Manggar UKP.docxSA Akre Manggar UKP.docx
SA Akre Manggar UKP.docxAkhmadIrawan3
 
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptxAKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptxTheodorusIndarto1
 
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptxPerencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptxmeiyana dianning
 
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptxBAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptxRudiNardoyo
 
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptDeviNamira
 
INSTRUMEN AKREDITASI
INSTRUMEN AKREDITASIINSTRUMEN AKREDITASI
INSTRUMEN AKREDITASIIndiSusanti
 
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar AkreditasiPerencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasinug nugroho
 
BAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxBAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxHDetchGaming
 

Similar to AksesKesehatan (20)

70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf
70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf
70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf
 
BAB 1 ADMEN.pdf
BAB 1 ADMEN.pdfBAB 1 ADMEN.pdf
BAB 1 ADMEN.pdf
 
BAB 1 ADMEN.pdf
BAB 1 ADMEN.pdfBAB 1 ADMEN.pdf
BAB 1 ADMEN.pdf
 
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
 
BAB 1_ADMEN.pptx
BAB 1_ADMEN.pptxBAB 1_ADMEN.pptx
BAB 1_ADMEN.pptx
 
1.2.fix DINA DARINA.pptx
1.2.fix DINA DARINA.pptx1.2.fix DINA DARINA.pptx
1.2.fix DINA DARINA.pptx
 
Perencanaan Puskesmas oke.pptx
Perencanaan Puskesmas oke.pptxPerencanaan Puskesmas oke.pptx
Perencanaan Puskesmas oke.pptx
 
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docxINSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I.docx
 
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdfBAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
 
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
523010708-BAB-2-UKM-Revisi-21-Juni.pdf
 
SA Akre Manggar UKP.docx
SA Akre Manggar UKP.docxSA Akre Manggar UKP.docx
SA Akre Manggar UKP.docx
 
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptxAKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
 
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptxPerencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
Perencanaan Puskesmas_16 Juli 2022.pptx
 
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptxBAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
 
cover EP Admen.docx
cover EP Admen.docxcover EP Admen.docx
cover EP Admen.docx
 
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
 
INSTRUMEN AKREDITASI
INSTRUMEN AKREDITASIINSTRUMEN AKREDITASI
INSTRUMEN AKREDITASI
 
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar AkreditasiPerencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasi
 
BAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxBAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptx
 

Recently uploaded

aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 

Recently uploaded (20)

aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 

AksesKesehatan

  • 2. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS TATA KELOLA ORGANISASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
  • 3. RUK RPK PERHATIKAN SD  SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
  • 4. ALUR PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN SD PENGGERAKAN& PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILIAN P1 P2 P3 PENCATATAN& PELAPORAN P D S A C Q I
  • 5. 1.1 Perencanaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja Puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan 1.1.1 PENETAPANJENIS PELAYANAN 1.1.2 AKSES STANDAR 1.1. PERENCANAAN PUSKESMAS 1.1 PERENCANAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DILAKUKAN SECARA TERPADU
  • 6. 1.1.1 Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. (lihat juga PMP 5.1; dan PMP 5.2 ) Pokok Pikiran: • Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit laya nan yang bekerja profesional harus memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai yang mencerminkan Tugas Pokok da n Fungsinya sebagai penyedia layanan UKM maupun UKPPP. (lihat PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah) • Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai, hasil analisis kebutuhan d an harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan dan perat uran perundang-undangan • Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi data kinerja Puskesmas, data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpa du yang berbasis wilayah kerja Puskesmas. (UKM : 2.1.1 dan 2.8.3) • Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan nya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan d irinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksana an Kegiatan (RPK) sesuai siklus perencanaan anggaran daerah 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
  • 7. Pokok Pikiran: • Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu baik KMP, upaya kesehatan masyarakat (UKM), Up aya Kesehatan Perseorangan (UKP), Kefarmasian, dan Laboratorium & disusun bersama dengan sektort erkait dan masyarakat • Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim Manajemen Puskesm as, yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulka n ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota • Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dilakukan berdasarkan : 1)Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes Kab /Kota; 2) Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yg diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawa san dan pengendaliannya • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondi si tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
  • 8. ELEMEN PENILAIAN Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan PemerintahDaerah dilakukan revisi perencanaansesuai kebijakan yang ditetapkan. (D, W). 1 3 5 7 Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hinggaevaluasi kinerja Puskesmas (R) Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) 2 Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D,W). 4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) 6 1.1.1 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
  • 9. 1.1.1.EP 1 Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R) • SK Kepala Puskesmas: Visi, Misi, Tujuan dan Tatanilai Puskesmas • Visi Puskesmas : • kondisi/kinerja Puskesmas yang akan diwujudkan dalam 5 tahun yad • Misi Puskesmas: • Menunjukkan alasan keberadaan puskesmas  menunjuk pada tupoksi Puskesmas • Terdiri dari beberapa komponen (program dan kegiatan) yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. • Komprehensif mencakup admen, ukm dan ukp • Tujuan Puskesmas (lihat PMK 43 tahun 2019) • Tatanilai Puskesmas: • Kristalisasi peraturan internal Puskesmas untuk menjaga semangat dan komitmen seluruh karyawan secara konsisten melaksanakan misi untuk mewujudkan visi • Sebaiknya disepakati bersama, sederhana, implementatif dan bias diukur
  • 10. 1.1.1.EP 2. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) • Ada SK Kepala Puskesmas tentang Jenis2 pelayanan Puskesmas • Ditetapkan berdasarkan: • Peraturan perundangan yang berlaku • Hasil identifikasi dan analisis: • kebutuhan dan harapan masyarakat, • hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan pada area prioritas, • hasil identifikasi dan analisis risiko penyelenggaraan pada unit-unit pelayanan baik dari sisi KMP, UKM, maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, peralatan Puskesmas
  • 11. 1.1.1.EP 3. Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) • RENCANA LIMA TAHUNAN • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 15 sd 34, • contoh format Renlita: Formulir 3 di hal. 60-70, lampiran Pmk 44/2016 • Bagian integral dari Renstra Dinkes Kab/Kota untuk mewujudkan Visi n Misi Bupati/Walikota di bidang kesehatan • Periode Renlita menyesuaikan dengan masa bakti Bupati/Walikota, kecuali untuk Puskesmas BLUD, RBS pertama kali tergantung kapan dilaksanakannya ketentuan BLUD • Bukti penyusunan melibatkan lintas program dan lintas sector • Sesuai dengan RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
  • 12. 1.1.1.EP 4. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W) • Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui penetapan Tim Manajemen Puskesmas, yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 34 sd 36, • Contoh format RUK: Formulir 4 di hal. 71-72, lampiran Pmk 44/2016 • RUK mencakup perencanaan UKM, UKP, Perbaikan Mutu, Upaya Mitigasi Risiko, dsb. • Lihat contoh siklus anggaran, termasuk masa2 penyusunan RUK di Lampiran Pmk 44/2016, • Gambar-1, Sikuls Manajemen Puskesmas, hal 11 • Gambar-2, Siklus Perencanaan dan Anggaran Daerah, hal. 15 • Sesuai dengan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • BUKTI PROSES PENYUSUNAN melibatkan lintas program dan lintas sektoral
  • 13. 1.1.1.EP 5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R, D, W) • Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dilakukan berdasarkan : • Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disetujui oleh Dinkes Kabupaten/Kota; • Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK tahunan • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38, • Contoh • Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74, lampiran Pmk 44/2016 • Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76, lampiran Pmk 44/2016 • Lihat contoh siklus anggaran, termasuk masa2 penyusunan RPK di Lampiran Pmk 44/2016, • Gambar-1, Sikuls Manajemen Puskesmas, hal 11 • Gambar-2, Siklus Perencanaan dan Anggaran Daerah, hal. 15 • Bukti penyusunan melibatkan lintas program
  • 14. 1.1.1.EP 6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya. • Penyusunan RPK bulanan dilakukan berdasar hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pencapaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan • RPK Bulanan sebagai alat manajemen Puskesmas (alat monitoring pencapaian kinerja sekaligus penyerapan anggaran) • Bisa berisi rencana2 perbaikan kinerja dan mutu pelayanan • Referensi : • Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38, • Contoh • Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74, lampiran Pmk 44/2016 • Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76, lampiran Pmk 44/2016
  • 15. 1.1.1.EP 7. Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan (D, W) • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan • Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja Puskesmas • Forum untuk perubahan adalah melalui lokakarya mini, pastikan
  • 16. 1.1.2 Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (Lihat juga UKM : 2.2.1; 2.2.2; 1.1.2 AKSES  INFORMASI: - HAK & KEWAJIBANPASIEN - JENIS PELAYANAN - KEGIATAN2 PUSKESMAS  AKSES THD PELAYANAN  AKSES UTK PENYAMPAIAN UMPAN BALIK Diinformasikan melalui media komunikasi yang telah ditetapkan Mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses, keluhan dan usulan perbaikan SK, bukti sosialisasi, evaluasi & TL penyampaian informasi, serta upaya mendapatkan umpan balik 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
  • 17. ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan- kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W) Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W) 1 2 Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) 3 4 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN
  • 18. 1.1.2.EP 1. Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) 1) Ada SK Ka Puskesmas ttg Hak dan Kewajiban Pasien 2) Ada SK Kepala Puskesmas tentang Jenis2 pelayanan Puskesmas R 1.1.2.EP 2. Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) D W • Ada bukti kegiatan sosialisasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & kegiatan-kegiatan Puskesmas melalui berbagai macam media, • Ada media sosialisasi dalam bentuk brosur, leaflet, baliho, dsb • Wawancara kepada petugas tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas • Wawancara kepada pasien dan keluarganya, tentang kegiatan sosialisasi dan
  • 19. 1.1.2.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D,W) • Wawancara kepada petugas tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan sosialisasi ttg Hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegatan Puskesmas • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun D W • Ada bukti kegiatan evaluasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas, yg menghasilkan RTL perbaikan kegiatan sosialisasi • Ada bukti dilakukan jajag pendapat kepada pengguna layanan ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas
  • 20. 1.1.2.EP 4. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O,W) • Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang Pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat dan pengguna layanan D W • Ada Tim Pengelola umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan • Ada register untuk mencatat pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat & pengguna layanan O • Ada sarana, media untuk menampung umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan, al. kotak saran, media social, pertemuan2 dengan masyarakat
  • 21. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
  • 22. 1.2.1 STRUKTUR ORGANISA SI 1.2.2 DOKUME N REGULAS I 1.2.3 PENGELOLA AN JARINGAN & JEJARING 1.2.4 SISTEM INFORMAS I PUSKESM AS STANDAR 1.2 TATA KELOLA ORGANISASI PUSKESMAS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STANDAR 1.2. TATAKELOLA ORGANISASI
  • 23. • Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggungjawab dan persyaratan jabatan • Pengisian jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan persyaratan jabatan • Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik 2 1 Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) ELEMEN PENILAIA N Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan.(R) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) 3 1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI 1.2.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan POKOK PIKIRAN
  • 24. 1.2.1.EP 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) • Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 • Dilengkapi dengan uraian jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta persyaratan jabatan R
  • 25. 1.2.1.EP 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) • Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 dan SK Kadinkes Kab/Kota • Penetapan dg mengisi kotak2 struktur dalam SK Kadinkes dengan tenaga Puskesmas yang memenuhi persyaratan jabatan • Karena keterbatasan jumlah tenaga, dimungkinkan terjadi perangkapan jabatan R 1.2.1.EP 3. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. (R) Ada SK Kepala Puskesmas ttg Pendelegasian Wewenang (manajerial) R
  • 26. merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait tata naskah dinas 2 1 Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran(R) POKOK PIKIRAN • Pedoman tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen regulasi yang meliputi kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur, maupun dalam pengendalian dokumen eksternal dan dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan • Pedoman tata naskah mengatur, al:  Penyusunan,tinjauan & pengesahan  Pengendalian dokumen termasuk perubahannELyEa  Pemeliharaan dokumen  Pengelolaan dokumen eksternal  Masa retensi  Alur pneyusunan & distribusi • Penyusunan Pedoman tata naskah Puskesmas dapat Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium.(R) 1.2.2. DOKUMEN REGULASI 1.2.2 Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaankegiatan
  • 27. 1.2.2.EP 1. Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran (R) Ada PEDOMAN TATA NASKAH PUSKESMAS • Sesuai yg diminta dalam Pokok Pikiran Kriteria 1.2.2 • Komponen Tata Naskah Puskesmas sebaiknya mengacu pada Pedoman Tata Naskah yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/Kota R 1.2.2.EP 2. Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium. (R) • Ada DOKUMEN REGULASI (SK, Pedoman/Panduan, SOP, KAK untuk KMP, Penyelenggaraan UKM, Penyelenggaraan UKPP, Kefarmasian dan Laboratorium • Format Dokumen Regulasi harus mengacu pada Pedoman Tata Naskah Puskesmas R
  • 28. POKOK PIKIRAN • Puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan • Jaringan pelayanan Puskesmas meliputi: Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jejaring Puskesmas meliputi UKBM, UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, praktik mandiri tenaga kesehatan, dan Fasilitas kesehatan lainnya. • Puskesmas selain melakukan pembinaan terhadap jaringan Puskesmas dan UKBM, juga melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama • Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk pembinaan ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu 2 1 Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) ELEMEN PENILAIA N Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring. (D) Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W)) 3 1.2.3. PENGELOLAAN JARINGAN DAN JEJARING 1.2.3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat
  • 29. D • Ada dokumen bukti identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas • Ada register data2 jaringan dan Jejaring Puskesmas 1.2.3.EP 1. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) 1.2.3.EP 2 Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W) D • Ada bukti pelaksanaan (GAUN) pembinaan • Wawancara kepada petugas tentang Bagaimana melakukan pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas (harus cocok dg bukti dokumen) W Ada Dokumen Program Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas R
  • 30. D • Ada dokumen evaluasi Pembinaan jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas • Ada dokumen RTL Pembinaan jaringan dan Jejaring Puskesmas • Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas 1.2.3.EP 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring (D)
  • 31. Rencana Pembinaan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembinaan Identifikasi jejaring & jaringan
  • 32. dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait • Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan Tim Peningkatan Mutu, para penanggung jawab upaya pelayanan, dan masing-masing pelaksana pelayanan baik UKM maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan • Pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan • Distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan 1.2.4. Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraanSistem Informasi Puskesmas POKOK PIKIRAN • Puskesmas menyediakan data dan informasi yang 2 1 Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) 1.2.4. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS ELEMEN PENILAIA N
  • 33. • Ada dokumen bukti pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas: mulai dari pengumpulan data, bukti analisis data, bukti pelaporan, bukti distribusi informasi 1.2.4.EP 1. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) D • Wawancara kepada petugas tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas, dan pemanfaatan data/informasi untuk pelayanan maupun untuk manajemen W • Ada SK Ka Puskesmas tentang Sistem Informasi Puskesmas, mengacu pada Pmk 31/2020 • SK tsb mencakup Tim Pengelola SIP, Pengelolaan SIP (sejak Pencatatan, Pengumpulan, Analisis data, Pelaporan dan Distribusi Informasi • Ada SOP Pengelolaan SIP (sejak Pencatatan, Pengumpulan, Analisis data, Pelaporan dan Distribusi Informasi R
  • 34. 1.2.4.EP 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) D • Wawancara kepada petugas tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas W • Ada dokumen evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas • Ada dokumen RTL berdasar hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas • Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas
  • 35. PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP
  • 36. STANDAR 1.3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUSKESMAS DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.3.1 KETERSEDIAAN SDM SESUAI JUMLAH, JENIS & KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN & PERATURAN 1.3.2 URAIAN TUGAS 1.3.3 FILE KEPEGAWAIAN 1.3.4 ORIENTASI PEGAWAI 1.3.5 PENYELENGGARAAN K3 STANDAR 1.3. MANAJEMEN SDM
  • 37. 1.3.1 KETERSEDIAAN SDM SESUAI JUMLAH, JENIS & KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN & PERATURAN POKOK PIKIRAN • Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas berdasarkan jumlah, jenis dan kompetensi maka perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja • Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. • Analisis Jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi Puskesmas, jabatan fungsional tenaga Puskesmas, dan jabatan pelaksana di Puskesmas. • Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat ELEMEN PENILAIAN 1. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(R) 2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. (R, D, W) 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W) 1.3.1. KETERSEDIAAN SDM
  • 38. 1. Dokumen analisis kebutuhan tenaga 2. Dokumen peta jabatan dan uraian jabatan 3. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga berdasarkan peta jabatan
  • 39. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi. PETA JABATAN
  • 40. KLS B K +/- KLS B K +/- = kelas jabatan = besetting = kebutuhan = lebih/kurang Catatan: Kelas jabatan digunakan untuk Melakukan penilaian untuk menentukan TPP (tambahan penghasilan pegawai) Acuan: Permenpan 34/2011 tentang PedomanEvaluasi Jabatan Permen PANRB No 1/2020 KMK NOMOR HK. 01.07/MENKES/17/2018
  • 41. POKOK PIKIRAN • Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan • Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. • Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan: jenis pelayanan, kegiatan dan SK jabatan fungsional • Bagi pegawai non ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan • Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan • Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan • Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan uraian tugas dan tata nilai yang disepakati ELEMEN PENILAIAN 1. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. (R) 2. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R) 3. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan. (D, W) 1.3.2 URAIAN TUGAS 1.3.2. URAIAN TUGAS
  • 42. 1. SK Penetapan Uraian Tugas 2. SK indiKator Kinerja Pegawai 3. Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pegawai dan RTL
  • 43. 3. Setiap pegawai mempunyai dokumen (file) kepegawaian yang lengkap dan mutakhir POKOK PIKIRAN • Puskesmas wajib menyediakan file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. • Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • File kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain: • bukti pendidikan (ijazah) dan verifikasinya • bukti surat tanda registrasi (STR) dan verifikasinya secara periodik • bukti surat izin praktik (SIP) dan verifikasinya secaraperiodik • uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan • bukti sertifikat pelatihan • bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan • hasil penilaian kinerja pegawai • bukti kebutuhan pengembangan/pelatihan • bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan • bukti pelaksaanaan orientasi. ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. (D, W) 1.3.3 URAIAN TUGAS 1.3.3. DOKUMEN (file) KEPEGAWAIAN
  • 44. Dokumen File Kepegawaian yang termutakhir untuk setiap tenaga puskesmas Dokumen Evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian Puskesmas
  • 45. 1.3.4 Pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya POKOK PIKIRAN • Setiap pegawai baru dan alih tugas baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi, agar pegawai baru dan alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan diemban • Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari Institusi Pendidikan • Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu Puskesmas dan keselamatan pengguna layanan, serta program pengendalian infeksi. • Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan pegawai tersebut. • Pada kegiatan orientasi khusus ini pegawai baru diberi/dijelaskan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana melakukan dengan aman sesuai dengan Panduan Praktik Klinis, panduan asuhan lainnya dan pedoman program lainnya. ELEMEN PENILAIAN 1. Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. (D, W) 1.3.4 ORIENTASI PEGAWAI 1.3.4. ORIENTASI PEGAWAI
  • 46. 3. Dokumen Bukti Pelaksanaan Orientasi sesuai dg KAK 4. Dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (1. SK penetapan pelaksaan Orientasi) (2. KAK orientasi)
  • 47. 1.3.5 PENYELENGGARA AN K3 POKOK PIKIRAN • Pegawai yang bekerja di Puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan baik langsung maupun tidak langsung • Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, demikian juga pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi risiko epidemiologi penyakit infeksi, serta program perlindungan pegawai terhadap penularan penyakit infeksi proses pelaporan jika terjadi paparan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling perlu disusun dan diterapkan • Pegawai juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesamapegawai • Dalam Program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami bagaimana cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut akibat cedera seperti tertusuk jarum (suntik), paparan terhadap penyakit menular, memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya dalam fasilitas serta masalah-masalah kesehatan dan keselamatan lainnya ELEMEN PENILAIAN 1. Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D, W) 2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. (D, W) 3. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. (D, W) 4. Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja. (D, W) 1.3.5. PENYELENGGARAAN K3
  • 48. REGULASI PELAYANAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA Pemeriksaan kesehatan Imunisasi Identifikasi area berisiko kekerasan Konseling Tindak lanjut jika. Terjadi Kekerasan di tempatkerja REFERENSI : PMK 52/2018: K3 FASYANKES
  • 49. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  27 EP 1.4
  • 50. 1.4.3. MANAJEMEN INVENTARISASI, PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN B3 1.4.4. PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILISASI 1.4.6. PROGRAM KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN 1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.1. PROGRAM MFK STANDAR 1.4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)
  • 51. 1.4.1. PROGRAM MFK 1.4.1 Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, manajemen bencana, pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan systemutilisasi Pokok Pikiran: • Puskesmas perlu menyusun program MFK a. Manajemen Keselamatan dan keamanan b. Manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun c. Manajemen Bencana/disaster d. Manajemen Penanganan Kebakaran e. Manajemen Alat Kesehatan f. Manajemen system utilisasi g. Pendidikan (edukasi) petugas • Dilakukan identifikasi dan pembuatan peta risiko (huruf a sd f ) • Tetapkan tim atau petugas yang menjalankan program MFK • Dilakukan evaluasi minimal per tri wulan
  • 52. 2 1 ELEMEN PENILAIAN Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per tri wulan terhadap pelaksanaan program MFK meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D) Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. (R) Dilakukan identifikasi terhadaparea- area berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D,W) 3 1.4.1. PROGRAM MFK
  • 53. PJ. MFK KESELAMATAN & KEAMANAN SISTEM UTILISASI PENGELOLAAN B3 LIMBAH B3 MANAJEMEN KEDARURATAN PENGAMANAN KEBAKARAN PERALATAN KESEHATAN DIKLAT MFK R Ada SK Ka Puskesmas ttg PJ MFK Program MFK dan Identifikasi (AREA) BERISIKO MONEV & TL Setiap 3 bulan Perbaikan & Minimalisir risiko D
  • 54. Kerangka ISI Program MFK 1.Pendahuluan 2.Latar belakang 3.Tujuan umum dan khusus 4.Kegiatan pokok & Rincian Kegiatan • Kegiatan pokok : a.Keselamatan dan Keamanan b.Bahan beracun dan berbahaya c. Disaster plan d.Kebakaran e.Sistim utilisasi , listrik, air dan sistim pendukung penting lainnya f. Peralatan medis 5.Cara melaksanakan kegiatan 6.Sasaran 7.Jadwal pelaksanaan kegiatan 8.Evaluasi pelaksanaan kegiatan & pelaporannya --> Ketentuan Review Program 9.Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan R
  • 55. 2. Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan Pokok Pikiran: • Program untuk keselamatan dirancang untuk mencegah terjadinya ceder a bagi pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat akibat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan, keb akaran, gedung roboh, dan tersengat listrik • Program keselamatan bagi petugas terintegrasi dengan program keselam atan dan kesehatan kerja • Program untuk keamanan perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas • Apabila Puskesmas mengalami renovasi dan atau konstruksi bangunan m aka perlu disusun Infection Control Risk Assesment (ICRA) renovasi untuk memastikan proses renovasi dan atau konstruksi bangunan dilakukan sec ara aman dan mengontrol terjadinya penyebaran infeksi (lihat juga PPI 5. 5.2 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
  • 56. ELEMEN PENILAIAN Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing) (D,O,W) Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (D,O,W) Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. (D,O,W). Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. (D,O,W) 1 2 3 4 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
  • 57. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.Pendahuluan 2.Latar belakang 3.Tujuan umum & khusus 4.Kegiatan pokok & rincian kegiatan a. Melakukan asesmen risiko secara komprehensif & proaktif untuk mengidentifikasi bangunan, ruangan / area, peralatan, perabotan & fasilitas lainnya yang berpotensi menimbulkan cedera. b. Melakukan pemeriksaan fasilitassecara berkala &terdokumentasi. c. Menyediakan anggaran untuk melakukan perbaikan d. Melakukan asesmen risiko pra kontruksi (pra construction risk assessment / PCRA) setiap ada kontruksi, renovasi atau penghancuran bangunan / demolisasi. e. Merencanakan dan menyediakan fasilitas pendukung yang aman, untuk mencegah terjadi kecelakaan dan cedera, mengurangi bahaya dan risiko serta mempertahankan kondisi aman bagi pasien, keluarga, staf, pengunjung. f) Penggunaan kartu identitas seluruh staf RS dan semua individu yang bekerja di RS, pada pasien RI, penunggu pasien, pengunjung (termasuk tamu) yang memasuki area terbatas (restricted area) sehingga menciptakan lingkungan yang aman g) Melindungi dari kejahatan perorangan, kehilangan, kerusakan atau pengrusakan barang milik pribadi h) Menyediakan fasilitas yang aman sesuai dengan PerUU, mis: Setiap tangga ada pegangannya, lantai tidak licin, Ruang perawatan pasien jiwa : pintu kamar menghadap keluar, shower di kamar mandi tidak boleh menggunakan selang,dll i) Melakukan monitoring pada daerah yang berisiko keselamatan dan keamanan seperti ruang bayi, OK, ruang anak, lanjut usia, pasien rentan yang tidak dapat melindungi diri sendiri atau memberi tanda minta bantuan bila terjadi bahaya. 5. Cara melaksanakankegiatan 6. Sasaran 7. Skedul (jadwal) pelaksanaankegiatan 8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan & pelaporannya 9. Pencatatan, pelaporan & evaluasi kegiatan R
  • 58. 1.4.3 Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun se ber d rta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan asarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundangan POKOK PIKIRAN: • Bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. • Puskesmas perlu menginventarisasi B3 meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutahirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan . • Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) • Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1.4.3. PENGELOLAAN B-3
  • 59. ELEMEN PENILAIAN Dilaksanakan program pengelolaan B3 dan limbahnya sesuai angka satu sampai tujuh huruf b (R) Ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3. (D,W) 1 2 Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) (D,O,W) 3 Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (D, O) 4 1.4.3. PENGELOLAAN B-3
  • 60. Program Pengelolaan B3 meliputi: 1) Penetapan jenis dan area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Sistem pelabelan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6) Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan peraturan perundang - sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7) Pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai undangan 8) Penggunaan APD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan R
  • 61. INVENTARISASI PENGELOLAAN PENYIMPANAN PENGGUNAAN PENGENDALIAN PROGRAM PENGENDALIAN B3 & LIMBAH B3 MONEV TINDAK LANJUT regulasi inventArisasi • Penetapan jenis, area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan perundangan • Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan perundangan (termasuk MSDS) • Penggunaan APD yang sesuai untuk penggunaan dan penaganan tumpahan dan paparan yang sesuai ketentuan perundangan • Sistem pelabelan yang sesuai ketentuan perundangan • Sistem pendokumentasian dan perijinan • Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan
  • 62. 1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA program tanggap 1.4.4. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi darurat bencana internal dan eksternal • Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ikut bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik internal maupun eksternal. • Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment). • Program kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan (setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem 2) sampai dengan 6) yang telah diuraikan di bagian c kriteria 1.5.1. • Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi pelaksanaan program tanggap darurat yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana • Debriefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. • Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan .
  • 63. • Puskesmas ikut bertanggungjawab dalam berperan aktif dalam u paya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik inter nal maupun eksternal • Strategi dan rencana untuk menghadapi bencana perlu disusun s esuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesme nt), meliputi: 1. identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi, 2. menentukan peran Puskesmas jika terjadi bencana dengan teta p memperhatikan keberlangsungan layanan dan tindak lanjut t erhadap bencana, 3. strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4. manajemen sumber daya, 5. penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6. identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan 7. manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana • Program persiapan bencana disimulasikan (disaster drill) setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, khu susnya nomer 3 sd 7 • Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simula si dalam pelaksanaan program tanggap darurat
  • 64. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL TINDAK LANJUT • strategi komunikasi jika terjadi bencana, • manajemen sumber daya, • penyediaan pelayanan dan alternatifnya, • identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan • manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. DISASTER DRILL (SIMULASI DISASTER) IDENTIFIKASI RISIKO BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL HAZARD VULNERABILITY ASSESSMENT EDUKASI & SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA MONEV PEMBENTUKAN TIM TANGGAP/ PENANGGULANGAN BENCANA PENYUSUNAN DISASTER PLAN
  • 65. ELEMEN PENILAIAN Dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka satu sampai dengan angka tujuh huruf c pada kriteria 1.4.1. (D, W). Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua sampai dengan angka enam huruf c pada kriteria 1.4.1. terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W) 1 Dilakukan identifikasirisiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. (D) 2 3 4 Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulai dan evaluasi tahunan. (D) 1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA
  • 66. Situasi terdapat potensi Bencana Perencanaan Kontijensi Situasi saat Terjadi Bencana Evakuasi Situasi pasca bencana Rehabilitasi Situasi normal tidak bencana Perencanaan Mitigasi
  • 67. PERENCANAAN MANAJEMEN BENCANA (DISASTER PLAN) V V V V V V V V KOMPONEN PROGRAM MANAJEMEN BENCANA 1) Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi (HVA), 2) Menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana 3) Strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4) Manajemen sumber daya, 5) Penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6) Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana, 7) Peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia
  • 69. Mitigasi Bencana - Rekayasa prasarana fisik dan bangunan . - Sarana penunjang tanggap bencana. - Pembuatan kebijakan dan peraturan - Pembentukan tim tanggap bencana - Pelatihan/workshop/seminar/lokakarya - Edukasi ke masyarakat
  • 70. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi Apa itu Kontijensi ? Rencana Kontijensi adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada situasi kontijensi atau situasi yg belum tentu terjadi . Rencana kontijensi ada kemung- kinan tidak dilakukan (diaktifkan) jika keadaan yang diprediksi tidak terjadi Apa itu RencanaKontijensi ? Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
  • 71. RenKon dilakukan (diaktifkan) segera setelah tanda tanda awal bencana atau peringatan dini. Kapan sebaiknya RenKon dilakukan? Apa prinsip prinsip RenKon -Dilakukan bersama sama dengan stake holder dan multi- sektor yang terlibat. -Skenario dan tujuan disepakati. -Dilakukan secara terus terang. -Menetapkan peran dan tugas pelaku. -Menyepakati konsensus. -Dibuat untuk menghadapike- adaan darurat. Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
  • 72. Penilaianrisiko Penentuan kejadian Pengembangan skenario a Penetapan kebijak an Strategi Analisa kesenjangan Rencana tindaklanjut Formalisasi Aktivasi Proyeksi kebutuhan Ketersediaan sumber daya Kaji ulang Sumber “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
  • 73. SIMULASI DAN EVALUASI TAHUNAN TUJUAN Mengukur kinerja Seluruh komponen Identifikasi area yang Perlu perbaikan Meningkatkan kemampuan Staf dan karyawan menghadapi bencana Pemanfaatan Sumber Daya Implementasi: Program Prosedur, Kebijakan terkait KEGIATAN SIMULASI: - Emergency Drill - Workshop - Seminar - Table Top - Fullscale - dll Diprogramkan dan dilaksanakan Minimal setahun sekali Diikuti seluruh staf dan karyawan serta Komunitas secara luas Melakukan Debriefing seusai simulasi Menindak lanjuti Debriefing hasil simulasi Hasil debriefing didokumentasikan
  • 74. 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 5. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi POKOK PIKIRAN: • Setiap fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran • Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu disusun sebagai wujud kesiagaan Puskesmas terhadap terjadinya kebakaran • Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif. • Proteksi kebakaran aktif, contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap, • Proteksi kebakaran secara pasif, contohnya: jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, tempat titik kumpul aman.
  • 75. PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN IDENTIFIKASI RISIKO KEBAKARAN INSPEKSI, PENGUJIAN, PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI 7 PENANGGULANGAN KEBAKARAN EDUKASI DAN SIMULASI: PROTEKSI & EVAKUASI JALUR EVAKUASI LARANGAN MEROKOK 1.4.5 SK Larangan merokok
  • 76. ELEMEN PENILAIAN Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran angka satu sampai angka empat huruf d pada kriteria 1.4.1. (D, O, W) Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. (D, O, W) . 1 2 3Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program pengamanan kebakaran. (D, W) 4 Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas. (R) 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.5
  • 77. Identifikasi risiko terhadap terjadinya kebakaran Inspeksi terhadap sistim proteksi kebakaran, ketersediaan sarana Menguji dan memelihara sistim proteksi secara periodik Meningkatkan sumber daya manusia melalui edukasi & simulasi Menerbitkan kebijakan larangan merokok Memantau kepatuhan kebijakan laranganmerokok PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN R • MenentukanlokasiyangberpotensiH A Z A R D kebakaran • MenganalisakemungkinygmeningkatkanV U L N A R E B I L I T Y • MenentukantingkatR I S KkebakarangunakanH V A T o o l
  • 78. Memeriksa kelengkapan , kondisi kelayakan sistim proteksi dan Sarana penanganan kebakaran Memeriksa kelayakan sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi Uji coba terhadap sistim proteksi dan sarana penanggulangan kebakaran Memasang label tanda bahaya dilokasi risiko kebakaran Pemeriksaan, Pengujian dan pemeliharaan dilakukan periodik minimal sekali dalam setahun Evaluasi dan dokumentasikan, up date jika perlu
  • 79. Memberi edukasi kepada karyawan Puskesmas dan masyarakat sekitar tentang pencegahan kebakaran dan pengamanankebakaran. Mengupayakan sosialisasi dalam bentuk poster, pamflet, dll. Mengikuti seminar , lokakarya dan pelatihan bagi staf dan karyawan Puskesmas. Kegiatan bersifat periodik dan terjadwal, Semua kegiatan di evaluasi dan didokumentasikan
  • 80. Melatih staf dan karyawan Puskesmas menghadapi situasi TANGGAP DARURAT KEBAKARAN Melatih staf dan karyawan Puskesmas menggunakan sarana penanggulangan kebakaran Melatih staf dan karyawan Puskesmas melakukan EVAKUASI Melatih staf dan karyawan Puskesmas menangani korban Melakukan DEBRIEFING dan EVALUASI untuk tindaklanjut Hasil simulasi, debriefing dan evaluasi didomentasikan Simulasi dan pelatihan merupakan kegiatan tahunan
  • 81. Puskesmas Menerbi Kebijakan Larangan tkan merokok esuai UU RI No.32 Th 2010. Sosialisasi dan edukasikan di area Puskesmas s Kepada masyarakat tentang Bahaya merokok bagi Kesehatan dan bahaya kebakaran secara berkesinamb tuhan rokok ungan Pantau kepa Evaluasi pelaksanaan kepatuhan larangan me Larangan merokok, dan dokumentasikan
  • 83. Sistim proteksi aktif Karung goni Hidrant APAR Sprinkler Smoke Detector dengan Alarm A. FIRE DETECTOR B. FIRE SUPPRESANT
  • 84. Sistem Kebakaran Pasif: - sarana evakuasi - alat bantu evakuasi
  • 85. 1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN 1.4.6 Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat POKOK PIKIRAN • Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. • Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi untuk menjamin kebenarannya • Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Program yang dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. • Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi : kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat
  • 86. ELEMEN PENILAIAN Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (D,O,W) 1 Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK. (R) 2 Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik (D, 0, W) 3 1.4.6 1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN
  • 87. R D  INSPEKSI & PENGUJIAN  PEMELIHARAAN & KALIBRASI
  • 88. 1.4.7. PROGRAM KETERSEDIAAN UTILITAS 7. Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi POKOK PIKIRAN • Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medis dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air dan lainnya. • Program pengelolaan sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas • Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. • Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan/ atau listrik. • Puskesmas harus menyediakan cadangan sumber air, listrik dan gas medis selama 7 hari 24 jam sesuai kebutuhan. • Prasarana air, listrik, dan prasarana penting lainnya, seperti genset, perpipaan air, panel listrik, perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan . • prasarana air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti, uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
  • 89. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS Ketersediaan listrik, air, gas medis Uji coba sumber air Dan listrik cadangan Identifikasi & Ketersediaan sistem utilitas kunci yang lain Identifikasi area berisiko kegagalan listrik, air Pemeriksaan kualitas air Pemeliharaan system utilitas implementasi
  • 90. PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN TERENCANA PEMELIHARAAN TIDAK TERENCANA PEMELIHARAAN PENCEGAHAN PEMELIHARAAN KOREKTIF PEMELIHARAAN DARURAT Pemeriksaan termasuk penyetelan dan pelumasan Penggantiankomponen minor yaitu pekerjaan yang timbul langsung dari pemeriksaan Reparasi minor yang tidak ditemukan waktu pemeriksaan Lihat, rasakan dengarkan Pemeliharaan Waktuberhenti Pemeliharaan waktu berjalan Overhaul terencana
  • 91. 01 Sumber air, listrik dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas. (D,O) Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya sesuai huruf f pada kriteria 1.4.1. (R) 01 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS ELEMEN PENILAIAN
  • 92. 1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.8 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)bagi petugas POKOK PIKIRAN • Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK) perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. • Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in house training/workshop/lokakarya. • Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana program pendidikan manajamen fasilitas dan keselamatan
  • 93. ELEMEN PENILAIAN Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W) 1 Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (R) 2 Dilaksanakan program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai rencana. (D,W) 3 1.4.8. DIKLAT MFK
  • 94. PROGRAM DIKLAT MFK SOSIALISASI PROGRAM MFK DIKLAT TERKAIT MFK (lihat 6 program)
  • 95. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
  • 96. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola, kesesuaian pemenuhan dengan terhadap rencana, dan kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dilakukan pengawasan, pengendalian dan kinerja puskesmas dapat penilaian berupa lokakarya pemantauan, supervisi, mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
  • 97. 1.5.1 INDIKATO R KINERJA 1.5.2 LOKAKARY A MINI 1.5.3 AUDIT INTERNAL & PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN 1.5 Pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
  • 98. 1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKAOR KINERJAA 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periodeberikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemenPuskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periodeberikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, danLaboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
  • 99. 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan danprosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadaptarget yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota(D) 1.5.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKAOR KINERJAA
  • 100. pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal mencakup aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja program dan teknis pelayanan. Bila ditemukan ketidaksesuaian perlu dilakukan pembinaan melalui kegiatan supervisi yang dilakukan secar terjadwal atau sewaktu-waktu. PENGAWASAN serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terus menerus untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara membandingkan capaian saat ini dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila terjadi ketidaksesuaian harus dilakukan upaya perbaikan (corrective action). PENGENDALIAN PENILAIAN KINERJA Suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan Puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi puskemas. PEMANTAUAN & EVALUASI SUPERVISI LOKAKARYA MINI AUDIT INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
  • 101. KRITERIA 1.5.1 pengendalian, dan Dilakukan pengawasan, penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah
  • 102. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2021 BAB I 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periodeberikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemenPuskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periodeberikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, danLaboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
  • 103. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2021 BAB I 1.5.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan danprosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadaptarget yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota(D)
  • 104. 1.5.1.1 DITETAPKAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS SESUAI DENGAN JENIS- JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (R) SK JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SK PENETAPANINDIKATOR MUTU KINERJA (MANAJEMEN, UKM & UKP) INDIKATOR KINERJA MANAJEMEN INDIKATOR KINERJA CAKUPAN PELAYANAN UKM INDIKATOR KINERJA CAKUPAN PELAYANAN UKM MENGACU PADA:  SPM  KABIJAKAN/PEDOMAN KEMENKES, DINKES PROV, DINKES KAB/ KOTA R
  • 105. 1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W) SK MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN SK PENILAIAN KINERJA SOP PENILAIAN KINERJA SOP MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN  DILAKUKAN BERJENJANG BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL  INTERNAL: PELAKSANA  PJ UPAYA  TIM MUTU/TIM AUDIT  KA.PUSKESMAS  EKSTERNAL: DINKES KAB/KOTA  DINKES PROVINSI  KEMENTERIAN, MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR R SK UMPAN BALIK PENGAWASAN DAN EVALUASI: SOP UMPAN BALIK, TL UMPAN BALIK
  • 106. 1.5.1.2 DILAKUKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN, DAN HASILNYA DIUMPANBALIKKAN PADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W) D TABEL MONITORING KINERJA GRAFIK TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN UMPAN BALIK DARI LP, LS, MASYARAKAT, DINKES
  • 107. D EVALUASI DAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING KAJI BANDING “KINERJA PUSKESMAS” 1.5.1.3 DILAKUKAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA TERHADAP TARGET YANG DITETAPKAN DAN HASIL KAJI BANDING DENGAN PUSKESMAS LAIN (D) LANGKAH2 KAJI BANDING: 1. MEMBUAT KAK 2. MEMBUAT INSTRUMEN 3. MEMBUAT SURAT PERMOHONAN 4. MEMBUAT LAPORAN HASIL KAJI BANDING 5. MEMBUAT RTL PERBAIKAN 6. MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT HASIL KAJI BANDING 1 2 3 4 5 6
  • 108. 1.5.1.4 DILAKUKAN ANALISIS TERHADAP HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN KEGIATAN MASING-MASING UPAYA PUSKESMAS, DAN UNTUK PERENCANAAN PUSKESMAS (D) D ANALISIS SECARA PERIODIK, DAPAT PER:  BULANAN  TRIBULAN  TAHUNAN DASAR PERBAIKAN DAN PERENCANAAN KEGIATAN  BULANAN  TAHUNAN
  • 109. 1.5.1.5 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DALAM BENTUK PERBAIKAN KINERJA DISEDIAKAN DAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN REVISI PERENCANAAN KEGIATAN BULANAN (D, W) D RENCANA PERBAIKAN KINERJA REVISI RENCANA DAPAT TERJADI PADA PADA:  PERUBAHAN KEGIATAN  PERUBAHAN TARGET  PERUBAHAN WAKTU  PERUBAHAN LOKUS  PERUBAHAN METODE  PERUBAHAN ANGGARAN  PERUBAHAN PELAKSANA DAN PIHAK TERKAIT
  • 110. RUK RPK PERHATIKAN SD  SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
  • 111. 1.5.1.6 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA DALAM BENTUK LAPORAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP), SERTA UPAYA PERBAIKAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (D) D PENILAIAN MANAJEMEN PUSKESMAS PENILAIAN CAKUPANKEGIATAN PKP DILAPORKAN KEPADA DINAS KESEHATAN UNTUK MENDAPATKANVERIFIKASI DAN UMPAN BALIK TINGKAT KINERJA BAIK  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≥ 91%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : ≥8,5 TINGKAT KINERJA SEDANG  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : 81 -90%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : 5,5 -8,4 TINGKAT KINERJA KURANG  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≤ 80%  CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : <5,5
  • 112. KRITERIA 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
  • 113. 2. Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur POKOK PIKIRAN • Proses maupun hasil pelaksanaan upaya Puskesmas perlu dikomunikasikan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya baik KMP, UKM, dan UKPP kepada serta lintas program dan lintas sektor terkait agar ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya Puskesmas. • Komunikasi dan koordinasi Puskesmas melalui Lokakarya mini bulanan lintas program dan Lokakarya mini triwulan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan • Lokakarya mini bulanan digunakan untuk : menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatanyang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksana kegiatan, dukungan (lintas program dan sektor) yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang digunakan; menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas. • Lokakarya mini triwulan digunakan untuk : menetapkan secara konkrit dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan mendatang, melalui sinkronisasi/harmonisasi RPK antar- sektor (antar-instansi) dan kesatupaduan tujuan; menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan; meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat 1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP
  • 114. Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. (D,W) 1 Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya – upaya Puskesmas (D,W) 2 Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini (D,W) 3 1.5.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP 1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur ELEMEN PENILAIAN
  • 115. 1.5.2.EP 1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA– UPAYA PUSKESMAS (D,W ) UNDANGAN LOKMIN TRIBULAN NOTULEN LOKMIN BULANAN DAN TRIBULAN
  • 116. 1.5.2.EP 1 DILAKUKAN LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIBULANAN SECARA KONSISTEN DAN PERIODIK UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKAN UPAYA – UPAYA PUSKESMAS (D,W) LOKMIN BULANAN LOKMIN TRIBULAN PERTAMA RUTIN PERTAMA RUTIN
  • 117. PERMASALAHAN, HAMBATAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT DALA M DALA M 1.5.2.EP 2 DILAKUKAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LOKAKARYA MINI (D,W) NOTULEN LOKMIN BULANAN DAN TRIBULAN DALAM NOTULEN TERAGENDAKAN PEMBAHASAN HAMBATAN DAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KESEPAKATAN PEMECAHAN SEBAGAI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
  • 118. 1.5.2.EP 3 DILAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LOKAKARYA MINI BULANAN DAN TRIWULAN DALAM BENTUK PERBAIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN. (D,W)
  • 119. 1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 1.5.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan POKOK PIKIRAN • Kinerja Puskesmas yang dilakukan perlu dipantau apakah mencapai target yang ditetapkan, yang dapat dilakukan melalui audit internal dan tinjauan manajemen • Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas • Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti • Pelaksanaan kinerja direncanakan dan dipantau serta ditindaklanjuti. • Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan. • Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh Penanggung jawab Mutu
  • 120. 3. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan ELEMEN PENILAIAN 1. Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. (R) 2. Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun.(R) 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait. (D) 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana.(D) 5. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan agenda sebagaimana pokok pikiran. (D, W) 6. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.(D) 1.5.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
  • 121. 1.5.3.EP 1 KEPALA PUSKESMAS MEMBENTUK TIM AUDIT INTERNAL DENGAN URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB YANG JELAS. (R) SK TIM AUDIT, DILENGKAPI  URAIAN TUGAS  WEWENANG  TANGGUNG JAWAB
  • 122. 1.5.3.EP 2 DISUSUN RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUNAN YANG DILENGKAPI KERANGKA ACUAN AUDIT DAN DILAKUKAN KEGIATAN AUDIT SESUAI DENGAN RENCANA YANG TELAH DISUSUN. (R) “MENGACU” PEDOMAN AI & PTM FKTP PELAKSANAAN SESUAI JADWAL AUDIT INTERNAL TERMASUK PENYIAPAN INSTRUMEN AUDIT KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RENCANA PROGRAM TAHUNAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS (SECARA KESELURUHAN ADMEN, UKM, UKP)
  • 123. 1.5.3.EP 3 ADA LAPORAN DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL KEPADA KEPALA PUSKESMAS, TIM MUTU, PIHAK YANG DIAUDIT DAN UNIT TERKAIT. (D) LAPORAN AUDIT INTERNAL “PROGRAM P2 - TB” KEPALA PUSKESMAS KETUA TIM MUTU PROGRAM P2 - TB UMPAN BALIK AUDITOR BERUPA TEMUAN, REKOMENDASI & RTL
  • 124. 1.5.3.EP 4 TINDAK LANJUT DILAKUKAN TERHADAP TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI HASIL AUDIT INTERNAL BAIK OLEH KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB MAUPUN PELAKSANA. (D) KEPALA PUSKESMAS PJ PELAKSANA AUDITOR MELAKUKAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN TL “TEMUAN AUDIT INTERNAL HARUS DITINDAKLANJUTI BERDASARKAN REKOMENDASI DAN RTL YANG TELAH DIBUAT OLEH UNIT TERKAIT SECARA BERJENJANG” DINKES KAB/KOTA
  • 125. 1.5.3.EP 5 KEPALA PUSKESMASBERSAMA DENGAN TIM MUTU MERENCANAKAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN DILAKUKAN DENGAN AGENDA SEBAGAIMANA POKOK PIKIRAN. (D, W) AGENDA PTM oleh Kepala Hasil PTM 1. Pembukaan oleh Ketua Mutu 2. Pengarahan Puskesmas 3. Pembahasan sebelumnya 4. Pembahasan hasil audit internal 5. Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan 6. Pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan 7. Pembahasan hasil penilaian kinerja 8. Pembahasan masalah operasional yang terkait dengan sitem manajemen mutu, pelayanan UKM dan UKP 9. REKOMENDASI 10. RENCANA PERBAIKAN/PERUBAHAN YANG DIPERLUKAN 11. Penutupan SOP PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN  PERIODIK  TERENCANA DENGAN BAIK UNDANGAN PTM LAPORAN PTM
  • 126. TINJAUA N MANAJEME N 1.5.3.EP 6 REKOMENDASI HASIL PERTEMUAN DITINDAKLANJUTI DAN DIEVALUASI. (D) TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI PTM
  • 127. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI BAB I - KMP PERENCANAAN PUSKESMAS AKSES PENGGUNA LAYANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  2 KRITERIA  11 EP  4 KRITERIA  10 EP  5 KRITERIA  14 EP  8 KRITERIA  27 EP  3 KRITERIA  15 EP  1 KRITERIA  7 EP BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMENPENILAIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
  • 128. STANDAR 1.6. PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 6. Peran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan mutu pelayanankesehatan Puskesmas melalui Akreditasi 1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas POKOK PIKIRAN • Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan • Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas • Pembinaan tersebut dilaksanakan secara periodik termasuk pembinaan dalam rangka pencapaian target PIS PK, target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Program Prioritas Nasional (PPN), serta pemenuhan standar akreditasi • Tugas pembinaan meliputi: pendampingan persiapan penilaian untuk survei akreditasi termasuk pra survei, pendampingan pasca survei dalam rangka tindaklanjut hasil rekomendasi surveiior (penyusunan PPS), pembinaan mutu pasca survei dan monev mutu.
  • 129. 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA ELEMEN PENILAIAN 1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan struktur organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pembinaan Puskesmas secara periodik yang dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur (R, D) 3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas. (D,W) 4. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan. (D, W) 5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W) 6. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja Puskesmas. (D, W) 7. Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (D, W)
  • 130. 1.6.1.EP1. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MENETAPKAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. (R) 1.6.1.EP2. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA MENETAPKAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PUSKESMAS SECARA PERIODIK YANG DITUANGKAN DALAM PROGRAM KERJA YANG JELAS DAN TERUKUR (R, D) Ada SK dan Program Kerja dari Dinas Kesehatan yang disampaikan ke Puskesmas PROGRAM KERJA TPCB KABUPATEN "…" TAHUN 2021 BULAN : JUNI NO PUSKESMAS TIM WAKTU 1 2 3 4 5 6 dst 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
  • 131. 1.6.1.EP4 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MELAKUKAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN. (D, W)) 1.6.1.EP3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas.(D,W) 4.KepalaPuskesmasmenindaklanjutihasilanalisis EP 4 kompetensitersebut untuk peningkatan kompetensi Hasilwawancarabahwatindaklanjutdilakukannamun bukti Lengkapibuktitindaklanjutberdasarkanhasilanalisisyang sudah Penanggung jawabUKM Puskesmas. dokumentasitidak ada dibuat Jumlah BAB.V.Kepemimpinan dan Manajemen ProgramPuskesmas(KMPP). Puskesmas : Kab./Kota : Tanggal : Surveior : KRITERIA5.1.1. FAKTADANANALISIS REKOMENDASI EP1 1.KepalaPuskesmasmenetapkan persyaratan kompetensiPenanggungjawabUKMPuskesmas sesuaidengan pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas. PersyaratankompetensiPenanggungjawabUKMPuskesmassudah dituangkankedalamSKKepalaPuskesmas EP2 2.KepalaPuskesmasmenetapkanPenanggung jawabUKMPuskesmassesuaidenganpersyaratan kompetensi. DidalamSKhanyatertuangpenetapanSKsebagaiSKPJUKM Esensial danPengembangan Lengkapiisi SKdenganmencantumkan keputusantentangPJ UKM Puskesma EP3 3.KepalaPuskesmasmelakukananalisis kompetensiterhadapPenanggungjawabUKM Puskesmas. Penetapantidakdiserteasi dengan analisiskomptensiyangsudah ditetapkan Lengkapiisi analisisdengan mengacu padakompetensiyang sudahditeapkan Pada saat dilakukan pendampingan pengisian, ditambahkan satu kolom rencana pelaksanaan kegiatannya sbg bahan utk monitoring progress pencapaian PPS 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
  • 132. 1.6.1.EP6 ADA BUKTI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA MELAKUKAN VERIFIKASI DAN MEMBERIKAN UMPAN BALIK EVALUASI KINERJA PUSKESMAS. (D, W) HASIL MINLOK  JIKA ADA REKOMENDASI UT K DTINDAKLANJUTI OLEH DINKES MAKA DIBUATKAN SURAT DAN LAMPIRKAN NOTULEN DINKES 1.6.1.EP5. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D,W) PUSKESMAS 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA
  • 133. 1.6.1.EP7. PUSKESMAS MELAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PEMBINAAN DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA. (D, W) DINKE S CONTOH HASIL PEMBINAAN YG DBERIKAN OLEH DINKES PUSKESMA S MELAKUKAN TINDAKLANJ T HASIL TINDAKLANJUT 1.6.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA