Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) tahun 2021, termasuk relaksasi syarat penerima dan penyaluran dana desa secara bersamaan untuk 3 bulan. Pemerintah juga menetapkan target penyaluran BLT Desa kepada 8 juta keluarga miskin dan mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 di desa.
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) tahun 2021, termasuk relaksasi syarat penerima dan penyaluran dana desa secara bersamaan untuk 3 bulan. Pemerintah juga menetapkan target penyaluran BLT Desa kepada 8 juta keluarga miskin dan mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 di desa.
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021TV Desa
Pagu dana desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun untuk 74.961 desa di Indonesia akan dialokasikan untuk pembangunan swakelola melalui PKTD, bantuan sosial BLT Dana Desa, dan penanganan Covid-19 termasuk mendukung kegiatan PPKM Mikro di desa-desa.
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut merupakan kamus istilah kebijakan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mencakup definisi istilah-istilah penting seperti administrasi desa, alokasi dana desa, akreditasi pelatihan masyarakat, dan istilah-istilah terkait lainnya beserta rujukan peraturan terkait.
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiTV Desa
Dokumen ini membahas evaluasi kinerja pendamping di daerah Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di desa. Dokumen menjelaskan lima paket layanan konvergensi stunting yang menjadi tanggung jawab desa, peran Kader Pembangunan Manusia sebagai pendamping, serta penggunaan dana desa untuk kegiatan terkait stunting. Dokumen juga memberikan penilaian terhadap kinerja pendamping berdasarkan monitoring yang dil
Dokumen tersebut membahas kebijakan peningkatan demand dan supply dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan prioritas pada desa-desa tertinggal, terdepan, dan terpencil untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Dokumen tersebut merupakan naskah pidato Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada peringatan 7 tahun Undang-Undang Desa. Pidato tersebut menyoroti perjalanan panjang perjuangan desa, pengakuan hak-hak desa melalui berbagai peraturan perundang-undangan, serta implementasi Undang-Undang Desa khususnya dalam bentuk pendanaan melalui Dana Desa.
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Solo 7 Oktober 2014
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
Dokumen tersebut membahas arahan dan kebijakan pembangunan Indonesia tahun 2015. Secara singkat, dokumen tersebut meninjau pencapaian program pembangunan nasional tahun 2010-2014, menetapkan tema "Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional" untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, serta menjelaskan prioritas dan tantangan pembangunan.
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggaraanto7
Dokumen ini memberikan ringkasan evaluasi capaian pembangunan Aceh dari tahun 2007-2011 yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dokumen juga membahas alokasi anggaran pembangunan Aceh dan prioritas pembangunan ke depan yang diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur pendukung investasi.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pembangunan nasional Indonesia untuk periode 2015-2019 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN ini menetapkan visi, misi, sasaran makro, dan arahan kebijakan untuk pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kedaulatan pangan. Dokumen ini juga menjelaskan capaian kinerja pembangunan di Provinsi Ace
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Rooy John
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengalokasian dana desa dari APBN, termasuk perhitungan alokasi dan penggunaannya. Dana desa bersumber dari APBN dan merupakan hak desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 mengatur penyesuaian mekanisme pengalokasian dana desa untuk mengurangi
Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan tahunan pemerintah kota Depok. Berisi tentang visi, misi, dan struktur organisasi pemerintah kota serta indikator pembangunan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2010 seperti peningkatan pelayanan publik, penataan ruang kota, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Dokumen ini membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons pandemi Covid-19 di desa-desa, termasuk kebijakan kesehatan, daya beli, pengangguran, inovasi desa, permodalan, dan protokol adaptasi. Rincian pelaksanaan program-program seperti Desa Tanggap Covid, BLT Dana Desa, dan Padat Karya Tunai Desa serta manfaatnya dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 TV Desa
Dokumen tersebut membahas tentang masa depan pembinaan dan pengawasan desa di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah musyawarah desa sebagai forum demokrasi tertinggi di desa, pembinaan dan pengawasan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berdasarkan tujuan SDGs Desa, restrukturisasi pendampingan desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi dan program-program nasional sesuai kewenangan desa.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) fasilitatorsid
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021TV Desa
Pagu dana desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun untuk 74.961 desa di Indonesia akan dialokasikan untuk pembangunan swakelola melalui PKTD, bantuan sosial BLT Dana Desa, dan penanganan Covid-19 termasuk mendukung kegiatan PPKM Mikro di desa-desa.
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut merupakan kamus istilah kebijakan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mencakup definisi istilah-istilah penting seperti administrasi desa, alokasi dana desa, akreditasi pelatihan masyarakat, dan istilah-istilah terkait lainnya beserta rujukan peraturan terkait.
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiTV Desa
Dokumen ini membahas evaluasi kinerja pendamping di daerah Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di desa. Dokumen menjelaskan lima paket layanan konvergensi stunting yang menjadi tanggung jawab desa, peran Kader Pembangunan Manusia sebagai pendamping, serta penggunaan dana desa untuk kegiatan terkait stunting. Dokumen juga memberikan penilaian terhadap kinerja pendamping berdasarkan monitoring yang dil
Dokumen tersebut membahas kebijakan peningkatan demand dan supply dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan prioritas pada desa-desa tertinggal, terdepan, dan terpencil untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Dokumen tersebut merupakan naskah pidato Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada peringatan 7 tahun Undang-Undang Desa. Pidato tersebut menyoroti perjalanan panjang perjuangan desa, pengakuan hak-hak desa melalui berbagai peraturan perundang-undangan, serta implementasi Undang-Undang Desa khususnya dalam bentuk pendanaan melalui Dana Desa.
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Solo 7 Oktober 2014
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
Dokumen tersebut membahas arahan dan kebijakan pembangunan Indonesia tahun 2015. Secara singkat, dokumen tersebut meninjau pencapaian program pembangunan nasional tahun 2010-2014, menetapkan tema "Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional" untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, serta menjelaskan prioritas dan tantangan pembangunan.
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggaraanto7
Dokumen ini memberikan ringkasan evaluasi capaian pembangunan Aceh dari tahun 2007-2011 yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dokumen juga membahas alokasi anggaran pembangunan Aceh dan prioritas pembangunan ke depan yang diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur pendukung investasi.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pembangunan nasional Indonesia untuk periode 2015-2019 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN ini menetapkan visi, misi, sasaran makro, dan arahan kebijakan untuk pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kedaulatan pangan. Dokumen ini juga menjelaskan capaian kinerja pembangunan di Provinsi Ace
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Rooy John
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengalokasian dana desa dari APBN, termasuk perhitungan alokasi dan penggunaannya. Dana desa bersumber dari APBN dan merupakan hak desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 mengatur penyesuaian mekanisme pengalokasian dana desa untuk mengurangi
Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan tahunan pemerintah kota Depok. Berisi tentang visi, misi, dan struktur organisasi pemerintah kota serta indikator pembangunan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2010 seperti peningkatan pelayanan publik, penataan ruang kota, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Dokumen ini membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons pandemi Covid-19 di desa-desa, termasuk kebijakan kesehatan, daya beli, pengangguran, inovasi desa, permodalan, dan protokol adaptasi. Rincian pelaksanaan program-program seperti Desa Tanggap Covid, BLT Dana Desa, dan Padat Karya Tunai Desa serta manfaatnya dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 TV Desa
Dokumen tersebut membahas tentang masa depan pembinaan dan pengawasan desa di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah musyawarah desa sebagai forum demokrasi tertinggi di desa, pembinaan dan pengawasan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berdasarkan tujuan SDGs Desa, restrukturisasi pendampingan desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi dan program-program nasional sesuai kewenangan desa.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) fasilitatorsid
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikrorisaraihan
Dokumen tersebut membahas peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan mikro serta memberikan izin usaha kepada lembaga-lembaga baru. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perizinan dan pengukuhan lembaga keuangan mikro oleh OJK."
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum pertanahan di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sebelum UUPA berlaku, terdapat dualisme hukum tanah di Indonesia antara hukum tanah adat dan barat. UUPA kemudian menciptakan kesatuan hukum tanah nasional berdasarkan konsep hukum tanah adat."
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Oswar Mungkasa
MP3KI bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan sistem perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Program ini akan diimplementasikan secara terpadu dengan MP3EI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
PPJB dalam dokumen ini menjelaskan perjanjian antara pembeli dan penjual untuk membeli tanah. Dokumen menjelaskan klausul-klausul penting dalam PPJB seperti harga pembelian, ketentuan pembayaran, persyaratan penyerahan tanah, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian.
Bagi Anda yang ingin dibantu dalam masalah Pengelolaan SDM Perusahaan nya, maka dapat menghubungi Kami : HARD-Hi SMART CONSULTING ( Hotline: 0878-7063-5053 )
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya kerjasama lintas sektor dalam pengembangan ekonomi daerah. Dokumen ini menjelaskan tentang isu-isu strategis pembangunan perkotaan dan perdesaan seperti kesenjangan antarwilayah, keterkaitan kota-desa, dan arah kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan.
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkecil ketimpangan antar daerah, khususnya melalui program pembangunan daerah tertinggal. Strategi yang diusung antara lain meningkatkan perekonomian lokal, sarana prasarana, dan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resakAgung Gempa
Laporan ini merangkum laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2014 oleh kepala desa Titian Resak. Laporan ini mencakup gambaran umum kondisi desa seperti luas wilayah, jumlah penduduk, pendidikan, dan mata pencaharian penduduk. Laporan ini juga merangkum kegiatan pemerintahan desa selama tahun 2014 sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
Dokumen tersebut merupakan panduan pengembangan desa kreatif yang menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan tahapan penyusunannya. Panduan ini bertujuan untuk membantu pengembangan desa berbasis ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan perdesaan Indonesia dengan fokus pada revitalisasi pembangunan perdesaan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tahapan perkembangan desa dan program pembangunan, serta sasaran pembangunan perdesaan hingga tahun 2019."
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaRooy John
Dokumen tersebut membahas strategi Kemendes dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui tiga program utama, yaitu Lumbung Ekonomi Rakyat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di desa, Jaring Komunitas Wirawesa untuk menguatkan desa dan masyarakat desanya, serta Lingkar Budaya Desa untuk menguatkan modal sosial masyarakat.
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas arahan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia dengan menekankan pada peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang isu-isu pembangunan perkotaan di Indonesia, termasuk ketimpangan antar kota, belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan, dan kebijakan untuk mewujudkan kota masa depan yang berkelanjutan."
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang program kerja dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022. Program kerja terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dalam peraturan desa dan pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan.
[Ringkuman]
Dokumen tersebut membahas tentang indikator pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa indikator utama yang dirangkum antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB dan kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa. Secara umum, indikator-indikator tersebut mengalami perbaikan namun belum mencapai target yang dit
Dokumen tersebut merupakan laporan kondisi umum Kota Singkawang yang mencakup luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan usulan program pembangunan dari masing-masing kecamatan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2015.
Dokumen ini membahas tema dan subtema Reform Leader Academy (RLA) tahun 2016 yaitu E-Govt untuk Pelayanan Publik Terintegrasi dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mengatasi Disparitas. Dibahas pula tantangan implementasi e-government dan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah, khususnya di Papua, melalui pembangunan infrastruktur TIK, desa, dan perbatasan.
Similar to Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perdesaan rpjmn 2015-2019(1) (20)
Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bertugas dalam bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Peraturan ini juga mengatur struktur organisasi dan tugas masing-masing unit organisasi di bawah Kementerian tersebut.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 mengatur tentang organisasi dan tugas Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan terdiri atas Sekretariat Jenderal, 8 Direktorat Jenderal, dan 5 Staf Ahli Bidang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Indonesia. Pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa di suatu kabupaten/kota, atau secara bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan perencanaan biaya. Tahapan pemilihan terdiri dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, mencakup ketentuan umum, asas pengelolaan, kekuasaan pengelolaan, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan ketentuan lainnya. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman teknis peraturan di desa. Dokumen ini membahas jenis peraturan di desa, materi muatannya, proses penyusunan, pembahasan, penetapan, evaluasi, dan klarifikasi peraturan desa. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa.
Dokumen ini memberikan instruksi langkah-langkah untuk login ke dasbor WordPress, termasuk mengetahui nama domain dan pengguna, memasukkan username dan password, serta cara untuk mendapatkan kembali password yang hilang melalui email. Jika metode tersebut tidak berhasil, disarankan untuk menghubungi penyedia hosting atau tim dukungan teknis.
Komunitas Dem-IT Ciamis adalah wadah gerakan sosial yang mendorong pemerintahan desa yang terbuka dan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Ciamis. Komunitas ini bertujuan membangun pelayanan publik yang baik serta pengelolaan sumber daya desa yang transparan melalui pelatihan penggunaan website dan aplikasi desa. Saat ini telah banyak desa di Ciamis yang mengelola website untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkuat peran desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Beberapa poin kuncinya adalah penguatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta pemberdayaan ekonomi desa untuk mencapai mandiri dan sejahtera.
Berita ini merangkum hasil panen ikan mas di Desa Cibeureum yang menjadi sumber pendapatan warga. Forum Warga Cibeureum memanen lima kolam ikan mas dan memperoleh hasil panen dua ton ikan mas yang dijual dengan keuntungan Rp15 juta. Usaha kolam ikan mas ini memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa.
PP ini menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan berbasis kas menuju akrual untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan UU Keuangan Negara. SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I dan berlaku sejak ditetapkan, sedangkan SAP berbasis kas menuju akrual tercantum dalam Lampiran II. PP ini mencabut PP sebelumnya tentang SAP.
Dokumen tersebut membahas transformasi peran fasilitator dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menyongsong implementasi Undang-Undang Desa. Dokumen menjelaskan peran fasilitator yang berubah seiring waktu, dari TKS hingga pendamping PNPM, serta kompetensi apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk mendampingi pembangunan berkelanjutan di desa sesuai UU Desa.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perdesaan rpjmn 2015-2019(1)
1. Oleh :
Direktur Perkotaan dan Perdesaan
1
Kementerian PPN/
Bappenas
Selasa, 2 September 2014
Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali
2. OUTLINE PAPARAN
GAMBARAN UMUM KONDISI PERDESAAN DI INDONESIA
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJP 2005-2025
DAN RPJMN 2015-2019
PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM UU DESA DAN PP NO.43 TAHUN
2014
SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN PENDAMPINGAN DALAM PERSIAPAN
PELAKSANAAN UU DESA
SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN
Kementerian PPN/
Bappenas
4. 4
Kementerian PPN/
Bappenas
Menurunnya Pembangunan Perekonomian Wilayah
Perdesaan
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten
dan Kota
2006 2007 2008 2009
10.00
9.00
8.00
%
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
Laju Pertumbuhan PDRB
Kota 5.88 6.00 6.15 5.47
Kabupaten 9.36 4.86 3.07 1.87
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten menunjukkan penurunan yang besar dari tahun ke
tahun dibandingkan dengan laju PDRB Kota.
5. 5
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Urbanisasi Desa - Kota
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
2010 2015 2020 2025 2030 2035
Persentase (%)
Perkotaan Perdesaan
% terhadap jumlah
penduduk nasional
Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan 2,18% pertahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar
1% pertahun. Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun.
Kementerian PPN/
Bappenas
1. Masih terbatasnya konektivitas antara desa-kota dan persebaran pusat pertumbuhan
yang menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya;
2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat menciptakan
diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara
kota dan desa;
3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya
peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi
6. KEMISKINAN
6
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
23.00
21.00
19.00
17.00
15.00
13.00
11.00
9.00
7.00
5.00
Perkembangan Jml Penduduk Miskin
Maret 2009 Maret 2010 Maret 2011 Sepetember 2011 Maret 2012
Kota (Juta Jiwa) Desa (Juta Jiwa) % Kota % Desa
Juta Jiwa
%
23.54
20.92
20.65
20.26
19.74
18.66
16.78
16.56
15.52
14.88
13.88
13.66
12.28
11.29
10.44
10.15
10.14
10.06
8.45
8.24
6.67
6.02
5.69
8.19
10.88
14.67
18.05
21.95
25.1
33.94
30.89
46.02
43.48
Papua
Papua Barat
Maluku
Gorontalo
Nusa Tenggara Timur
Nangroe Aceh Darussalam
DI Yogyakarta
Sulawesi Tenggara
Lampung
Sulawesi Tengah
Jawa Timur
Jawa Tengah
Bengkulu
Nusa Tenggara Barat
Indonesia
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sumatera Selatan
Jawa Barat
Kalimantan Timur
Maluku Utara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Banten
Riau
Sulawesi Utara
Kalimantan Barat
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah
Jambi
Bali
Kalimantan selatan
Angka Kemiskinan Desa 2012 (%)
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Pengeluaran per Kapita (RP)
Gap: Rp 309.508
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pengeluaran Penduduk Kota (Rp per Kap) Pengeluaran Penduduk desa (Rp per Kap)
Rp
Sumber : Susenas (diolah)
Kementerian PPN/
Bappenas
7. Pergeseran Tenaga Kerja Sektor Pertanian
70000
65000
60000
55000
50000
45000
40000
35000
30000
Agus
2008
Feb
2009
Agus
2009
Feb
2010
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Agus
2010
Feb
2011
Agus
2011
Feb
2012
Ribu Jiwa
Total Pekerja Desa-Kota
(Ribu Jiwa)
Non-Pertanian
kota
desa
Kementerian PPN/
Bappenas
39
38
37
36
35
34
33
Agus
2008
Feb 2009 Agus
2009
Feb 2010 Agus
2010
Feb 2011 Agus
2011
Feb 2012
Juta Jiwa
Pertanian
Pertanian
0
Agus 2008 Feb 2009 Agus 2009 Feb 2010 Agus 2010 Feb 2011 Agus 2011 Feb 2012
Pertambangan Industri
Listrik, Gas, Air Bangunan
Perdagangan Transportasi, dan Komunikasi
Keuangan Jasa
Sumber Sakernas (diolah)
8. PERTAMBAHAN JUMLAH DESA
DAN MENURUNNYA AREAL PERSAWAHAN
Petern
akan
Pertam
bangan
Perhut
anan
Perind
ustrian
/ Jasa
Perlad
angan
Pesisir
Perkeb
unan
Persaw
ahan
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008 0.2 0.24 3.43 8.86 8.73 14.14 17.33 47.08
2011 0.29 0.45 3.4 9.75 12.92 15.11 17.63 40.45
%
Tipologi Desa (%)
8800
8600
8400
8200
8000
7800
7600
7400
7200
74000
72000
70000
68000
66000
64000
62000
Desa & Kelurahan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Desa (Kiri) Kelurahan (Kanan)
Desa (unit)
Kelurahan (Unit)
2011: 8286
Kelurahan
2011: 69603
Desa
2015*: 8706
Kelurahan
2015*:
73132 Desa
Sejak tahun 2005, perkembangan jumlah desa di
Indonesia meningkat pesat.
Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 –
2008 yaitu sebesar 7,8%
Sumber : Podes dan Kemendagri (diolah)
Kementerian PPN/
Bappenas
9. PETA SEBARAN KAWASAN PERDESAAN NASIONAL TAHUN 2011
Perdesaan Berkembang
Perdesaan Tertinggal
Kawasan Perkotaan (Pusat Pertumbuhan)
WILAYAH PAPUA:
Desa Tertinggal: 89.5%
Desa Berkembang: 9.8%
Desa Mandiri: 0.7%
WILAYAH SULAWESI:
Desa Tertinggal: 28.8%
Desa Berkembang: 61.4%
Desa Mandiri: 9.8%
WILAYAH MALUKU:
Desa Tertinggal: 64.7%
Desa Berkembang: 32.2%
Desa Mandiri: 3.1 %
WILAYAH KALIMANTAN:
Desa Tertinggal: 49.0%
Desa Berkembang: 43.5%
Desa Mandiri: 7.5%
WILAYAH NUSA
TENGGARA:
Desa Tertinggal: 55.6%
Desa Berkembang: 37.6%
Desa Mandiri: 6.9%
WILAYAH JAWA-BALI:
Desa Tertinggal: 1.8%
Desa Berkembang: 53.8%
Desa Mandiri: 44.4%
WILAYAH SUMATERA:
Desa Tertinggal: 22.8%
Desa Berkembang: 67.9%
Desa Mandiri: 9.3%
Sumber: Potensi Desa Tahun 2005 dan 2011, SP2010 (diolah)
Catatan: jumlah desa termasuk kelurahan
Perdesaan Mandiri
9
Kementerian PPN/
Bappenas
11. Isu-isu Strategis Pembangunan Desa (1) Kementerian PPN/
• Masih tingginya angka kemiskinan
• Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian pangan
Bappenas
Kemiskinan, pengangguran,
dan kerentanan ekonomi
masyarakat desa
• Rendahnya pelayanan pendidikan dasar-menengah
• Rendahnya pelayanan kesehatan dasar
• Rendahnya pelayanan sanitasi dan air bersih
Keterbatasan ketersediaan
pelayanan umum dan
pelayanan dasar minimum
• Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam
partisipasi ekonomi, partisipasi publik, partisipasi
politik
Masih rendahnya
keberdayaan masyarakat
perdesaan
• Belum tersusunnya peraturan pendukung untuk pelaksanaan
UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga
pelaksanaan UU ini belum bisa terlaksana dengan optimal
•Belum siapnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga
desa, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan
• Belum memadainya data desa riil yang dapat digunakan
sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan
pembangunan desa sebagai amanat pelaksanaan UU No 6/
2014 Tentang Desa
Belum optimalnya tata kelola
desa dan peran kelembagaan
desa dalam perencanaan dan
pembangunan desa
12. Isu-isu Strategis Pembangunan Desa (2) Kementerian PPN/
• Tingginya kerusakan lingkungan akibat kegiatan
pencemaran, pembakaran, dan sampah laut
• Masih tingginya perambahan dan alih fungsi kawasan
pertanian menjadi kawasan non-pertanian
• Kerentanan perdesaan terhadap bencana dan
perubahan iklim
Kementerian PPN/
Bappenas
Bappenas
Belum optimalnya
penataan ruang
kawasan perdesaan,
pengelolaan
sumberdaya alam dan
lingkungan lingkungan
hidup
• Masih belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana
transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan
jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta
jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan
pusat pertumbuhan terdekat .
• Ketersediaan dan pelayanan prasarana energi khususnya
dalam hal pemenuhan elektrifikasi perdesaan masih
belum optimal
• Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan
prasarana pengolahan dan pemasaran dalam menunjang
kegiatan agribisnis dan industrialisasi di perdesaan
Keterbatasan
ketersediaan
infrastruktur dalam
membuka keterisolasian
daerah perdesaan dan
mendorong keterkaitan
Desa-Kota.
14. 1. Pengembangan agroindustri padat pekerja;
2. Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga
keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi;
14
TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025
(UU NO. 17 TAHUN 2005)
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG
LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA
SAING
RPJMN 1 (2005-2009) RPJMN 4 (2020-2024)
Menata kembali NKRI,
membangun Indonesia
yang aman dan damai, yang
adil dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang lebih
baik.
RPJMN 2 (2010-2014)
Memantapkan penataan
kembali NKRI,
meningkatkan kualitas
SDM, membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya saing
perekonomian
RPJMN 3 (2015-2019)
Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian berbasis SDA
yang tersedia, SDM berkualitas,
serta kemampuan IPTEK
Mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju,
adil dan makmur melalui
percepatan pembangunan di
segala bidang dengan struktur
ekonomi kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif
1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya
2. Pengembangan social capital dan human capital;
1. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang
kegiatan produksi untuk menciptakan keterkaitan
fisik, sosial dan ekonomi;
1. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di
wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di
wilayah perdesaan didorong secara sinergis.
Intervensi harga dan kebijakan perdagangan pro
pertanian;
Ekonomi
Perdesaan
Sumber
Daya
Manusia dan
Sosial
Infrastruktur
Keterkaitan
antarwilayah
Intervensi
Kebijakan
1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah
sektor primer (pertanian, kelautan dan
pertambangan);
1. Pengembangan pelayanan transportasi perintis di
daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan
berbasis masyarakat (community based) dan
wilayah.
1. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan
untuk pengembangan kegiatan perekonomian
perdesaan;
2. Perdagangan luar negeri yang lebih
menguntungkan, mendukung dan mengamankan
pengembangan perdesaan;
3. Mengembangkan sektor keuangan untuk
meningkatkan akses pendanan bagi keluarga
miskin di perdesaan;
Kementerian PPN/
Bappenas
15. Skala Prioritas RPJMN 2015-2019
DALAM RPJPN 2005-2025
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
RPJMN
(2015-2019)
Memantapkan pem-bangunan
secara
menyeluruh dengan
menekankan pem-bangunan
keunggulan
kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan
menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan
kemitraan, semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap
Melalui daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan; untuk
mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi,
dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan
SDA; Diimbangi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan
didukung meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku
masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas
penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dgn rencana tata ruang
Melalui berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi;
Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai
kebutuhan sehingga eletrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi
perdesaan dapat tercapai, serta terwujudnya konservasi sumber daya
air, pengembangan sumber daya dan terpenuhinya penyediaan
air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan,
terutama untuk mendukung pembangunan pertanian
15
Kementerian PPN/
Bappenas
16. 16
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PEMBANGUNAN
PERDESAAN DALAM RPJMN 2015 – 2019
Arah Kebijakan :
Mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki
ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui:
4.Mewujudkan Desa Berkelanjutan melalui
Penataan Ruang Perdesaan Serta
Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA-LH
1. Mengurangi Kemiskinan dan
Kerentanan Ekonomi di
Perdesaan.
2. Meningkatkan Ketersediaan
Pelayanan Umum dan
Pelayanan Dasar Minimum di
Perdesaan.
3. Meningkatkan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
5. Mengembangkan Pusat Kawasan
Transmigrasi, Kawasan
Agropolitan dan Minapolitan,
serta Kawasan Pariwisata
sebagai Pusat Pertumbuhan
Baru untuk Meningkatkan
Keterkaitan Kota dan Desa
6. Mewujudkan Tata Kelola Perdesaan Yang Optimal
17. 1. Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa;
3. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan;
4. Terwujudnya tata kelola perdesaan yang optimal;
5. Terwujudnya desa yang berkelanjutan; dan
6. Terwujudnya keterkaitan desa-kota
TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN
Mewujudkan Desa Berkelanjutan yang Memiliki Ketahanan Sosial-
Ekonomi dan Ekologi serta berdaya saing
17
PERWUJUDAN SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
DALAM RPJMN 2015 – 2019
18. Perdesaan Berkelanjutan
18
Tahapan Perkembangan Desa
Kementerian PPN/ PEMBANGUNAN PERDESAAN
Bappenas
Desa Tertinggal
Rentan terhadap
guncangan sosial-ekonomi
dan
lingkungan
Desa Berkembang
Secara ekonomi
memiliki ketahanan
dan mekanisme
ketahanan yang
dibangun utuk
bertahan dari krisis
ekonomi, sosial, dan
lingkungan hidup
bagi segenap warga
desanya
Desa Mandiri
- Memiliki ketahanan
sosial-ekonomi dan
mekanisme untuk
bertahan bagi diri sendiri
dan masyarakat di desa
sekitarnya
- Mandiri dalam segala
hal: pangan, energi, listrik,
dst
- Mampu menjadi
penggerak ekonomi bagi
daerah sekitarnya
• Pusat
Pertumbuhan
Baru
• Keterkaitan
dengan pusat
pertumbuhan
yang ada
Perkembangan Desa Secara Sosial,
Ekonomi dan Ekologi
19. SISTEM
PERLINDUNGAN
SOSIAL YANG
KOMPREHENSIF
PENINGKATAN
PELAYANAN
DASAR
PENGEMBANGAN
PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN
Jaminan Sosial
Bantuan Sosial
Asuransi Sukarela
Infrastruktur dan Sarana
Pelayanan Publik
Perluasan Jangkauan Pelayanan
Publik untuk Penduduk Miskin
dan Rentan
Pengembangan Sustainable
Livelihood
Kementerian PPN/
Bappenas
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN
PERDESAAN PASCA UU DESA
STRATEGI PEMBANGUNAN
PERDESAAN UNTUK PENURUNAN
TINGKAT KEMISKINAN
1. Mengurangi kemiskinan dan
kerentanan ekonomi di
perdesaan.
2. Meningkatkan ketersediaan
pelayanan umum dan
pelayanan dasar minimum di
perdesaan.
3. Meningkatkan keberdayaan
masyarakat perdesaan
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
UNTUK KANTONG-KANTONG KEMISKINAN
20. STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN 2015-2019 (1/2)
20
Kementerian PPN/
Bappenas
Mengurangi Kemiskinan dan Kerentanan Ekonomi di Perdesaan
• Mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik
potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan
• Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam
pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan permodalan/kredit, jaminan sosial, dan kesempatan
berusaha.
Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Umum dan Pelayanan Dasar
Minimum di Perdesaan
•Optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Desa
• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi
masyarakat perdesaan
• Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan
ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, air minum, sanitasi (air limbah,
persampahan, dan drainase lingkungan), listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan.
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
• Meningkatkan fasilitasi keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat,
termasuk peraturan perundangan tentang tanah adat/ulayat, meningkatnya taraf pendidikan, dan
status kesehatan.
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi tanah, sekaligus pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan tanah dan SDA bagi
kesejahteraan hidup.
21. 21
STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN 2015-2019 (2/2)
Kementerian PPN/
Bappenas
Mewujudkan Tata Kelola Perdesaan Yang Optimal
• Mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa.
• Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas
terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
• Memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa
untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat.
• Mengumpulkan dan mengkompilasikan data dan informasi desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun
perencanaan dan pembangunan desa.
Mewujudkan Desa Berkelanjutan melalui Penataan Ruang Perdesaan serta Pemanfaatan
dan Pengelolaan SDA-LH
• Pengendalian penataan ruang melalui fasilitasi dalam penyusunan RDTR dan penataan ruang perdesaan, monitoring dan
law enforcement terhadap lahan pertanian berkelanjutan
• Menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B) dalam RTRW
• Memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan
mitigasi bencana.
Mengembangkan Pusat Kawasan Transmigrasi, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan,
serta Kawasan Pariwisata sebagai Pusat Pertumbuhan Baru untuk Meningkatkan
Keterkaitan Kota dan Desa
• Mewujudkan industri pengolahan hasil pertanian secara luas yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah
• Meningkatkan akses terhadap modal usaha, pemasaran, teknologi, dan informasi,
• Menerapkan teknologi dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah,
• Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah
• Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta.
22. PERKOTAAN KETERKAITAN KOTA - DESA PERDESAAN
Arah Kebijakan:
Mewujudkan keterkaitan hulu di
perdesaan dan hilir di perkotaan,
melalui:
1. Mewujudkan industri
pengolahan dari potensi
produksi perdesaan.
2. Mengembangkan pusat-pusat
kawasan agropolitan,
minapolitan, transmigrasi,
pariwisata, dan klaster industri,
untuk menjadi pusat
pengolahan hasil pertanian dan
jasa.
3. Meningkatkan akses
infrastruktur desa dan pusat-pusat
pertumbuhan.
4. Meningkatkan kelembagaan
dan tata kelola ekonomi daerah
5. Mengembangkan kerjasama
antar daerah dan kerjasama
pemerintah-swasta
6. Menerapkan teknologi dan
inovasi di tingkat lokal untuk
meningkatkan nilai tambah
Arah Kebijakan :
Mewujudkan Kota Berkelanjutan
yang Berdaya saing, melalui:
1. Mewujudkan peran kota dalam
sistem perkotaan nasional:
a. Mewujudkan KSN perkotaan
sebagai Pusat Kegiatan
Nasional/Global;
b. Mempercepat peran kota
sedang sebagai PKN atau PKW
untuk mewujudkannya
sebagai penyangga urbanisasi.
2. Mempercepat pembangunan
sarana dan prasarana pelayanan
perkotaan (SPP) khususnya kota
sedang dan kota kecil;
3. Mewujudkan kota hijau yang
berketahanan iklim dan bencana;
mewujudkan kota layak huni
yang aman dan nyaman;
mewujudkan kota cerdas yang
berdaya saing;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur
kelembagaan, dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
kota, , mengembangkan regulasi
dan pembiayaan perkotaan.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PERKOTAAN-PERDESAAN
Arah Kebijakan :
Mewujudkan kemandirian
masyarakat dan mewujudkan desa-desa
berkelanjutan yang memiliki
ketahanan sosial, ekonomi, dan
ekologi sesuai amanat UU
No.6/2014:
1. Mengurangi Kemiskinan dan
22
kerentanan ekonomi desa
2. Meningkatkan ketersediaan
pelayanan umum dan pelayanan
dasar minimum
3. Meningkatkan keberdayaan
masyarakat perdesaan
4. Mewujudkan tata kelola
perdesaan dan yang optimal.
5. Mewujudkan desa berkelanjutan
melalui penataan ruang
perdesaan serta pemanfaatan
dan pengelolaan SDA-LH.
6. Mengembangkan Pusat Kawasan
Transmigrasi, Kawasan
Agropolitan dan Minapolitan,
serta Kawasan Pariwisata
sebagai Pusat Pertumbuhan Baru
untuk Meningkatkan Keterkaitan
Kota dan Desa
Kementerian PPN/
Bappenas
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian PPN/
Bappenas
• Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa
25. PENDAMPINGAN
UU 6/2014 tentang Desa
Kementerian PPN/
Bappenas
• Pendamping Teknis BUMDesa (ps 90) Yang
dimaksud dengan “pendampingan” adalah
termasuk penyediaan sumber daya manusia
pendamping dan manajemen
• Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Desa
perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan (ps 112 ayat 4)
• Pendamping Upaya Percepatan
Pembangunan Desa (ps 114 e)
26. Pendampingan Secara Berkelanjutan
Kementerian PPN/
Bappenas
Siapa yang mendampingi Desa? (Ps 112 UU 6/2014)
• Pemerintah,
• Pemerintah Daerah Provinsi, dan
• Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintah & pemda provinsi, kab/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat Desa dengan (i) melakukan pendampingan masyarakat
Desa yang berkelanjutan (ps 127 PP 43/2014);
Pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan (ps 128 PP 43/2014)
Pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh satker perangkat kab/Kota dan
dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa
di wilayahnya
27. Tenaga Pendamping Profesional
• Tenaga pendamping profesional terdiri atas (ps 129 PP
43/2014):
a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama
Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang
berskala lokal Desa;
b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa
dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas
meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Kementerian PPN/
Bappenas
28. Kompetensi & Kualifikasi Tenaga Pendamping
Kementerian PPN/
Bappenas
• Pendamping Profesional harus memiliki sertifikasi
kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik
rekruitmen melalui perjanjian kerja sesuai dg
peraturan
• Kader pemberdayaan masyarakat Desa berasal dari
unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk
menumbuhkan dan mengembangkan serta
menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya
gotong royong rekruitmen melalui mekanisme
musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat
keputusan kepala Desa
29. Bagaimana Pendampingan Dilaksanakan?
Masyarakat Desa berhak:
– meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa
– Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
– memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
– menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara
bertanggung jawab (Ps 68 UU Desa)
– memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Ps 69 UU Desa)
– mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan
Desa
– melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa (Ps 82
UU Desa)
29
Kementerian PPN/
Bappenas
menekankan pada pemenuhan hak masyarakat
31. Sosialisasi UU Desa, PP No.43/2014, PP No.60/2014, Pedoman,
Juklak, dan Juknis Kementerian PPN/
Bappenas
2014 : Sosialisasi sampai tingkat Desa 2015: Pelatihan dan Pendampingan
Level
Substansi/
Materi
Media Sosialisasi
Pusat
(K/L)
Dana Desa,
Pengalokasian
Keuangan
Desa,
Rapat Koordinasi,
Seminar/public
lecture
Provinsi
dan
Kab/Kota
Pengelolaan
dan penyaluran
dana desa
Rapat Koordinasi,
Seminar/public
lecture, media
elektronik
Kecamata
n dan
Desa
Penggunaan
dan pelaporan
dana desa
Pendampingan oleh
Fasilitator/Kader,
Diskusi, Brosur,
Poster, Papan,
Media Elektronik
Level Substansi/ Materi
Media
Sosialisasi
Pusat (K/L) • Pengalokasian dan Monev
DD dalam APBN,
• Monev pelaksanaan program
sektoral masuk desa
Rapat
Koordinasi,
Seminar/publ
ic lecture
Provinsi dan
Kab/Kota
• Pengalokasian dan Monev
DD dalam RKUD, monev
bantuan keuangan Prov, dan
ADD
• Monev pelaksanaan
program sektoral masuk
desa
• Monev pelaksanaan kegiatan
pemb.kaw perdesaan.
• Koordinasi dan pembekalan
pendamping tk Kab/kota
Rapat
Koordinasi,
Seminar/publ
ic lecture,
media
elektronik
Kecamatan
dan Desa
Pengalokasian DD dalam
rekening kas desa, Tata kelola
pemerintahan desa,
inventarisasi potensi desa,
penyusunan peraturan desa,
RPJM Desa, RKP Desa
Pendampinga
n oleh
Fasilitator/Ka
der, Diskusi,
Brosur, Poster,
Papan, Media
Elektronik
32. Pelatihan dan pendampingan 2015
Program Substansi/ Materi
Anggaran 2015
(RKA K/L)
Kementerian PPN/
Bappenas
Kementerian Dalam Negeri
- PNPM
- Balai PMD
- Kapasitas dan Pelatihan masyarakat
-Pelatihan Fasilitator
-Pelatihan KaDes, Kader, Masy
-Penyusunan Pedoman/Modul untuk
pelatihan masyarakat desa
- PHLN
- APBN
- APBN
K/L teknis
- Kemenparekraf(PNPM Pariwisata)
- …..
- Pelatihan Fasilitator PNPM Pariwisata - APBN/PHLN
Program Substansi/ Materi
Anggaran 2015
(RKA K/L)
Kementerian dalam
negeri (PNPM dan
Program reguler
Ditjen PMD)
• Pendampingan dalam potensi desa, penyusunan peraturan desa,
RPJM Desa, RKP Desa
• Pendampingan dalam Evaluasi RPJMDes
• Pendampingan dalam peningkatan kapasitas SDM Desa
• Pendampingan dalam Fasilitasi pembentukan KPMD
• Pendampingan dalam Fasilitasi pembuatan laporan penggunaan
dana desa serta hasil pemb Desa dan kaw perdesaan
APBN/PHLN
K/L teknis Pendampingan dalam penyusunan Juklak/Juknis dari segi fisik dan
pendanaan
APBN/PHLN
Pelatihan
Pendampingan
33. ROAD MAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEMERINTAHAN DESA, KELEMBAGAAN, DAN MASYARAKAT DESA
4. Pelatihan, Penguatan dan Pendampingan Pemerintah Desa danMasyarakat Desa
Kementerian PPN/
2014 2017
(A) PELATIHAN PENDAMPING (TOT), KESAMAAN PEMAHAMAN, SERTIFIKASI
• FASILITATOR PELATIHAN PNPM(+ 14.300 fasilitator)
NASIONAL/ PROV
•Fasilitator Kabupaten (Faskab)
•Fasilitator Kecamatan (+ 10.000 orang): Fasilitator
Pemberdayaan dan Fasilitator Teknis
•PJOK (Penanggung jawab Operasional
Kegiatan):Kasi PMD tingkat Kecamatan sejumlah +
5.300 orang
PELATIHAN
REGIONAL/BALAI
(Kabupaten)
•Kader Desa dengan jumlah rata-rata 5-10 orang/desa
(total + 364.720 s.d 729.440 orang)
PELATIHAN DAN
PENDAMPINGAN
(Kecamatan dan Desa)
SERTIFIKASI
PENDAMPING
FASILITATOR DI
KECAMATAN
KRITERIA KADER DESA
2015 2019
(B) PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN
APARAT DESA
•Perencanaan
•Pembangunan
•Pengelolaan keuangan desa
•Pengelolaan aset desa
•Penyusunan Peraturan Desa
KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA
•Pengendalian
•Pengawasan
•Manajemen pembangunan desa
MASYARAKAT DESA
•Partisipasi dalam perencanaan
•Musyawarah desa
•Pembangunan desa
Bappenas
35. 35
Isu Strategis, Kebijakan dan Kegiatan Prioritas
dan Peta Peran Ditjen PMD dan K/L lain
Isu Strategis Kebijakan & strategi
Kemiskinan, pengangguran,
dan kerentanan ekonomi
masyarakat desa
Keterbatasan ketersediaan
pelayanan umum dan
pelayanan dasar minimum
Masih rendahnya
keberdayaan masyarakat
perdesaan
Belum optimalnya tata
kelola desa dan peran
kelembagaan desa dalam
perencanaan dan
pembangunan desa
Belum optimalnya penataan
ruang kawasan perdesaan,
pengelolaan sumberdaya
alam dan lingkungan
lingkungan hidup
Keterbatasan ketersediaan
infrastruktur dalam
membuka keterisolasian
daerah perdesaan dan
mendorong keterkaitan
Desa-Kota.
Mengurangi kemiskinan
dan kerentanan ekonomi
di perdesaan
Meningkatkan
ketersediaan pelayanan
umum dan pelayanan
dasar minimum di
perdesaan
Meningkatkan
keberdayaan masyarakat
perdesaan
Mewujudkan tata kelola
perdesaan yang optimal
Mewujudkan desa
berkelanjutan melalui
penataan ruang
perdesaan serta
pemanfaatan dan
pengelolaan SDA-LH
Mengembangkan potensi
ekonomi lokal dan
meningkatkan
keterkaitan desa-kota
Kegiatan Prioritas
Fasilitasi Pemberdayaan dan Kualitas
SDM Masyarakat Desa,
Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial
Budaya Masyarakat
Pemenuhan SPM perdesaan:
Penyusunan dan Fasilitasi:
1.Penyusunan indeks Pembangunan
Desa
2.Sinkronisasi SPM di perdesaan
Penyiapan NSPM, Pelatihan dan
pendampingan masyarakat dalam
perencanaan dan pembangunan desa
Penyiapan NSPM dan pembinaan aparat
dan pendamping
Fasilitasi Pengelolaan Penataan Ruang
dan Lahan Desa, rehabiltasi dan
penghijauan lahan kritis, dan adaptasi
bencana.
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan
Desa dan Kelurahan , melalui
penyusunan PP dan Fasilitasi :
1. Penguatan aparatur Pemdes
2. Penguatan kelembagaan Pemdes
Fasilitasi dan monitoring perkembangan
pembangunan desa
Pelaku
Ditjen PMD :
Dit.UEM
Dit. Sosbud
- K/L Sektoral :
Perhubungan, PU
ESDM, Pendidikan,
Kesehatan, Kominfo
- Ditjen PMD : Setditjen
Ditjen PMD :
Balai
Dit. KPM
Ditjen PMD :
Dit,. Pemdes
Dit KPM
Balai
- K/L Sektoral : PU,
LH, BNPB
- Ditjen PMD : Dit.
KPM, Dit. SDA-TTG
Kementerian PPN/
Bappenas
- K/L Sektoral :
Perhubungan, PU
ESDM, Pendidikan,
Kesehatan, Kominfo
- Ditjen PMD : Setditjen
36. Sinergi Pembangunan Perdesaan
Kementerian PPN/
Bappenas
Identifikasi program dan kegiatan K/L berskala Desa
1. Kebutuhan Desa
a) Akses kepada infrastruktur
pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan, perumahan, air bersih,
sanitasi dan infrastruktur energi
(sesuai dengan kondisi geografis
tertentu), serta bantuan stimulant
bidang sosial
b) Akses kepada modal, infrastruktur
dan pelayanan pemasaran,
pertanian, perikanan, hutan
produksi skala desa, transportasi
jaringan irigasi skala desa, waduk
dan embung.
c) Peningkatan kapasitas aparat dan
masyarakat desa
2. Kebutuhan Kawasan Perdesaan
a) Konektivitas antardesa dan ke pusat
pertumbuhan
b) Akses ke pusat pengolahan primer,
sekunder, dan tersier, akses ke pusat
pemasaran dan lembaga keuangan
c) Infrastruktur transportasi,
telekomunikasi, perumahan, air bersih
dan sanitasi (sesuai dengan kondisi
geografis seragam)
d) Sarana pengairan primer dan sekunder
perdesaan
e) Pentaraan ruang perdesaan,
perlindungan lahan pangan
berkelanjutan, konservasi, pemanfaatan
dan pengemolaan SDA-LH.
37. Kriteria Kegiatan K/L sebagai Sinergi Pembangunan Perdesaan
Kementerian PPN/
Bappenas
1. Kegiatan memiliki karakteristik tertentu terkait dengan pusat dan daerah.
Sebagai contoh:
a)Pembangunan pasar. Pada dasarnya pembangunan pasar adalah
kewenangan daerah namun khusus untuk pasar yang memiliki
karakteristik percontohan dapat dikecualikan menjadi kewenangan pusat
b)Program-program Sustainable Livelihood daerah pilot
2. Prioritas Nasional : Kegiatan yang dialihkan tetap memperhatikan
pencapaian prioritas nasional. Hal ini terkait dengan :
a) Kriteria penentuan besaran alokasi pada desa (memperhatikan prioritas
nasional seperti kantung kemiskinan)
b) Kriteria pilihan menu kegiatan
38. HASIL PENYISIRAN PROGRAM BERDASARKAN KRITERIA
Program/Kegiatan
K/L Penanggung Jawab
Kebutuhan Desa (Dana Desa) Kebutuhan Kawasan Perdesaan
Program Pemberdayaan Masy dan Desa Program Pemberdayaan Masy dan
Desa
Kementeriandagri
Program terkait Kesehatan - Kementerian Kesehatan
Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PU
Program terkait Pendidikan Program terkait Pendidikan Kementerian Pendidikan
- Program Pengelolaan Pertanahan
Nasional
BPN
- Program P2Kt dan Program P2MKT Kemenakertrans
Penyediaan Sarpras Pertanian - Kementerian Pertanian
Program Perlindungan Jaminan Sosial dan
- Kementerian Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
Program Percepatan Pembangunan
daerah Tertinggal
- KPDT
- Program terkait Ketenagalistrikan,
Energi, dan Telekomunikasi
Kementerian ESDM dan
KemenkomInfo
Program terkait Modal, dan Pemasaran Kementerian KUKM,
Kemendag
Kementerian PPN/
Bappenas