Sutardjo ( Mang Ojo ), profile picture
Uploaded bySutardjo ( Mang Ojo )
PPTX, PDF2,900 views

Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perdesaan rpjmn 2015-2019(1)

Dokumen ini membahas tantangan dan strategi pembangunan perdesaan di Indonesia, termasuk isu kemiskinan, infrastruktur, dan konektivitas antara desa dan kota. Diperlukan upaya sinergis dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas layanan dasar. Kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan daerah perkotaan.

Embed presentation

Downloaded 195 times
Oleh : Direktur Perkotaan dan Perdesaan 1 Kementerian PPN/ Bappenas Selasa, 2 September 2014 Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali
OUTLINE PAPARAN GAMBARAN UMUM KONDISI PERDESAAN DI INDONESIA ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJP 2005-2025 DAN RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM UU DESA DAN PP NO.43 TAHUN 2014 SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN PENDAMPINGAN DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN UU DESA SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN Kementerian PPN/ Bappenas
GAMBARAN UMUM KONDISI PERDESAAN DI INDONESIA 1 3 3
4 Kementerian PPN/ Bappenas Menurunnya Pembangunan Perekonomian Wilayah Perdesaan Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan Kota 2006 2007 2008 2009 10.00 9.00 8.00 % 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Laju Pertumbuhan PDRB Kota 5.88 6.00 6.15 5.47 Kabupaten 9.36 4.86 3.07 1.87 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten menunjukkan penurunan yang besar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan laju PDRB Kota.
5 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Urbanisasi Desa - Kota Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Persentase (%) Perkotaan Perdesaan % terhadap jumlah penduduk nasional Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan 2,18% pertahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun. Kementerian PPN/ Bappenas 1. Masih terbatasnya konektivitas antara desa-kota dan persebaran pusat pertumbuhan yang menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya; 2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat menciptakan diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara kota dan desa; 3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi
KEMISKINAN 6 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 23.00 21.00 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 5.00 Perkembangan Jml Penduduk Miskin Maret 2009 Maret 2010 Maret 2011 Sepetember 2011 Maret 2012 Kota (Juta Jiwa) Desa (Juta Jiwa) % Kota % Desa Juta Jiwa % 23.54 20.92 20.65 20.26 19.74 18.66 16.78 16.56 15.52 14.88 13.88 13.66 12.28 11.29 10.44 10.15 10.14 10.06 8.45 8.24 6.67 6.02 5.69 8.19 10.88 14.67 18.05 21.95 25.1 33.94 30.89 46.02 43.48 Papua Papua Barat Maluku Gorontalo Nusa Tenggara Timur Nangroe Aceh Darussalam DI Yogyakarta Sulawesi Tenggara Lampung Sulawesi Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Bengkulu Nusa Tenggara Barat Indonesia Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumatera Selatan Jawa Barat Kalimantan Timur Maluku Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Banten Riau Sulawesi Utara Kalimantan Barat Bangka Belitung Kepulauan Riau Kalimantan Tengah Jambi Bali Kalimantan selatan Angka Kemiskinan Desa 2012 (%) 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Pengeluaran per Kapita (RP) Gap: Rp 309.508 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pengeluaran Penduduk Kota (Rp per Kap) Pengeluaran Penduduk desa (Rp per Kap) Rp Sumber : Susenas (diolah) Kementerian PPN/ Bappenas
Pergeseran Tenaga Kerja Sektor Pertanian 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 Agus 2008 Feb 2009 Agus 2009 Feb 2010 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Agus 2010 Feb 2011 Agus 2011 Feb 2012 Ribu Jiwa Total Pekerja Desa-Kota (Ribu Jiwa) Non-Pertanian kota desa Kementerian PPN/ Bappenas 39 38 37 36 35 34 33 Agus 2008 Feb 2009 Agus 2009 Feb 2010 Agus 2010 Feb 2011 Agus 2011 Feb 2012 Juta Jiwa Pertanian Pertanian 0 Agus 2008 Feb 2009 Agus 2009 Feb 2010 Agus 2010 Feb 2011 Agus 2011 Feb 2012 Pertambangan Industri Listrik, Gas, Air Bangunan Perdagangan Transportasi, dan Komunikasi Keuangan Jasa Sumber Sakernas (diolah)
PERTAMBAHAN JUMLAH DESA DAN MENURUNNYA AREAL PERSAWAHAN Petern akan Pertam bangan Perhut anan Perind ustrian / Jasa Perlad angan Pesisir Perkeb unan Persaw ahan 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 0.2 0.24 3.43 8.86 8.73 14.14 17.33 47.08 2011 0.29 0.45 3.4 9.75 12.92 15.11 17.63 40.45 % Tipologi Desa (%) 8800 8600 8400 8200 8000 7800 7600 7400 7200 74000 72000 70000 68000 66000 64000 62000 Desa & Kelurahan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Desa (Kiri) Kelurahan (Kanan) Desa (unit) Kelurahan (Unit) 2011: 8286 Kelurahan 2011: 69603 Desa 2015*: 8706 Kelurahan 2015*: 73132 Desa  Sejak tahun 2005, perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat.  Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 – 2008 yaitu sebesar 7,8% Sumber : Podes dan Kemendagri (diolah) Kementerian PPN/ Bappenas
PETA SEBARAN KAWASAN PERDESAAN NASIONAL TAHUN 2011 Perdesaan Berkembang Perdesaan Tertinggal Kawasan Perkotaan (Pusat Pertumbuhan) WILAYAH PAPUA: Desa Tertinggal: 89.5% Desa Berkembang: 9.8% Desa Mandiri: 0.7% WILAYAH SULAWESI: Desa Tertinggal: 28.8% Desa Berkembang: 61.4% Desa Mandiri: 9.8% WILAYAH MALUKU: Desa Tertinggal: 64.7% Desa Berkembang: 32.2% Desa Mandiri: 3.1 % WILAYAH KALIMANTAN: Desa Tertinggal: 49.0% Desa Berkembang: 43.5% Desa Mandiri: 7.5% WILAYAH NUSA TENGGARA: Desa Tertinggal: 55.6% Desa Berkembang: 37.6% Desa Mandiri: 6.9% WILAYAH JAWA-BALI: Desa Tertinggal: 1.8% Desa Berkembang: 53.8% Desa Mandiri: 44.4% WILAYAH SUMATERA: Desa Tertinggal: 22.8% Desa Berkembang: 67.9% Desa Mandiri: 9.3% Sumber: Potensi Desa Tahun 2005 dan 2011, SP2010 (diolah) Catatan: jumlah desa termasuk kelurahan Perdesaan Mandiri 9 Kementerian PPN/ Bappenas
2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN 10 10
Isu-isu Strategis Pembangunan Desa (1) Kementerian PPN/ • Masih tingginya angka kemiskinan • Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian pangan Bappenas Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa • Rendahnya pelayanan pendidikan dasar-menengah • Rendahnya pelayanan kesehatan dasar • Rendahnya pelayanan sanitasi dan air bersih Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum • Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam partisipasi ekonomi, partisipasi publik, partisipasi politik Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan • Belum tersusunnya peraturan pendukung untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga pelaksanaan UU ini belum bisa terlaksana dengan optimal •Belum siapnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan • Belum memadainya data desa riil yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa sebagai amanat pelaksanaan UU No 6/ 2014 Tentang Desa Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa
Isu-isu Strategis Pembangunan Desa (2) Kementerian PPN/ • Tingginya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pencemaran, pembakaran, dan sampah laut • Masih tingginya perambahan dan alih fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan non-pertanian • Kerentanan perdesaan terhadap bencana dan perubahan iklim Kementerian PPN/ Bappenas Bappenas Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lingkungan hidup • Masih belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat . • Ketersediaan dan pelayanan prasarana energi khususnya dalam hal pemenuhan elektrifikasi perdesaan masih belum optimal • Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi di perdesaan Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam membuka keterisolasian daerah perdesaan dan mendorong keterkaitan Desa-Kota.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJP 2005-2025 DAN RPJMN 2015-2019 2 13 13
1. Pengembangan agroindustri padat pekerja; 2. Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; 14 TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17 TAHUN 2005) MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING RPJMN 1 (2005-2009) RPJMN 4 (2020-2024) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJMN 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN 3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif 1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 2. Pengembangan social capital dan human capital; 1. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi untuk menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi; 1. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis. Intervensi harga dan kebijakan perdagangan pro pertanian; Ekonomi Perdesaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Infrastruktur Keterkaitan antarwilayah Intervensi Kebijakan 1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah sektor primer (pertanian, kelautan dan pertambangan); 1. Pengembangan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan berbasis masyarakat (community based) dan wilayah. 1. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan untuk pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan; 2. Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan, mendukung dan mengamankan pengembangan perdesaan; 3. Mengembangkan sektor keuangan untuk meningkatkan akses pendanan bagi keluarga miskin di perdesaan; Kementerian PPN/ Bappenas
Skala Prioritas RPJMN 2015-2019 DALAM RPJPN 2005-2025 BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH RPJMN (2015-2019) Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan kemitraan, semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap Melalui daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan; untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA; Diimbangi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dgn rencana tata ruang Melalui berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga eletrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta terwujudnya konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian 15 Kementerian PPN/ Bappenas
16 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN 2015 – 2019 Arah Kebijakan : Mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui: 4.Mewujudkan Desa Berkelanjutan melalui Penataan Ruang Perdesaan Serta Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA-LH 1. Mengurangi Kemiskinan dan Kerentanan Ekonomi di Perdesaan. 2. Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Umum dan Pelayanan Dasar Minimum di Perdesaan. 3. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5. Mengembangkan Pusat Kawasan Transmigrasi, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, serta Kawasan Pariwisata sebagai Pusat Pertumbuhan Baru untuk Meningkatkan Keterkaitan Kota dan Desa 6. Mewujudkan Tata Kelola Perdesaan Yang Optimal
1. Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja; 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa; 3. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan; 4. Terwujudnya tata kelola perdesaan yang optimal; 5. Terwujudnya desa yang berkelanjutan; dan 6. Terwujudnya keterkaitan desa-kota TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN Mewujudkan Desa Berkelanjutan yang Memiliki Ketahanan Sosial- Ekonomi dan Ekologi serta berdaya saing 17 PERWUJUDAN SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN 2015 – 2019
Perdesaan Berkelanjutan 18 Tahapan Perkembangan Desa Kementerian PPN/ PEMBANGUNAN PERDESAAN Bappenas Desa Tertinggal Rentan terhadap guncangan sosial-ekonomi dan lingkungan Desa Berkembang Secara ekonomi memiliki ketahanan dan mekanisme ketahanan yang dibangun utuk bertahan dari krisis ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup bagi segenap warga desanya Desa Mandiri - Memiliki ketahanan sosial-ekonomi dan mekanisme untuk bertahan bagi diri sendiri dan masyarakat di desa sekitarnya - Mandiri dalam segala hal: pangan, energi, listrik, dst - Mampu menjadi penggerak ekonomi bagi daerah sekitarnya • Pusat Pertumbuhan Baru • Keterkaitan dengan pusat pertumbuhan yang ada Perkembangan Desa Secara Sosial, Ekonomi dan Ekologi
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF PENINGKATAN PELAYANAN DASAR PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Jaminan Sosial Bantuan Sosial Asuransi Sukarela Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Publik Perluasan Jangkauan Pelayanan Publik untuk Penduduk Miskin dan Rentan Pengembangan Sustainable Livelihood Kementerian PPN/ Bappenas STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN PASCA UU DESA STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN UNTUK PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN 1. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan. 2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN UNTUK KANTONG-KANTONG KEMISKINAN
STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN 2015-2019 (1/2) 20 Kementerian PPN/ Bappenas Mengurangi Kemiskinan dan Kerentanan Ekonomi di Perdesaan • Mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan • Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan permodalan/kredit, jaminan sosial, dan kesempatan berusaha. Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Umum dan Pelayanan Dasar Minimum di Perdesaan •Optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Desa • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan • Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, air minum, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan), listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan • Meningkatkan fasilitasi keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk peraturan perundangan tentang tanah adat/ulayat, meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan. • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi tanah, sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan tanah dan SDA bagi kesejahteraan hidup.
21 STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN 2015-2019 (2/2) Kementerian PPN/ Bappenas Mewujudkan Tata Kelola Perdesaan Yang Optimal • Mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa. • Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. • Memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. • Mengumpulkan dan mengkompilasikan data dan informasi desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa. Mewujudkan Desa Berkelanjutan melalui Penataan Ruang Perdesaan serta Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA-LH • Pengendalian penataan ruang melalui fasilitasi dalam penyusunan RDTR dan penataan ruang perdesaan, monitoring dan law enforcement terhadap lahan pertanian berkelanjutan • Menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW • Memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana. Mengembangkan Pusat Kawasan Transmigrasi, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, serta Kawasan Pariwisata sebagai Pusat Pertumbuhan Baru untuk Meningkatkan Keterkaitan Kota dan Desa • Mewujudkan industri pengolahan hasil pertanian secara luas yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah • Meningkatkan akses terhadap modal usaha, pemasaran, teknologi, dan informasi, • Menerapkan teknologi dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah, • Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah • Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta.
PERKOTAAN KETERKAITAN KOTA - DESA PERDESAAN Arah Kebijakan: Mewujudkan keterkaitan hulu di perdesaan dan hilir di perkotaan, melalui: 1. Mewujudkan industri pengolahan dari potensi produksi perdesaan. 2. Mengembangkan pusat-pusat kawasan agropolitan, minapolitan, transmigrasi, pariwisata, dan klaster industri, untuk menjadi pusat pengolahan hasil pertanian dan jasa. 3. Meningkatkan akses infrastruktur desa dan pusat-pusat pertumbuhan. 4. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah 5. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta 6. Menerapkan teknologi dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah Arah Kebijakan : Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang Berdaya saing, melalui: 1. Mewujudkan peran kota dalam sistem perkotaan nasional: a. Mewujudkan KSN perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Global; b. Mempercepat peran kota sedang sebagai PKN atau PKW untuk mewujudkannya sebagai penyangga urbanisasi. 2. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan (SPP) khususnya kota sedang dan kota kecil; 3. Mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; mewujudkan kota cerdas yang berdaya saing; 4. Meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, , mengembangkan regulasi dan pembiayaan perkotaan. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN-PERDESAAN Arah Kebijakan : Mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi sesuai amanat UU No.6/2014: 1. Mengurangi Kemiskinan dan 22 kerentanan ekonomi desa 2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan 4. Mewujudkan tata kelola perdesaan dan yang optimal. 5. Mewujudkan desa berkelanjutan melalui penataan ruang perdesaan serta pemanfaatan dan pengelolaan SDA-LH. 6. Mengembangkan Pusat Kawasan Transmigrasi, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, serta Kawasan Pariwisata sebagai Pusat Pertumbuhan Baru untuk Meningkatkan Keterkaitan Kota dan Desa Kementerian PPN/ Bappenas
PENDAMPINGAN DALAM UU DESA DAN PP NO.43 TAHUN 2014 3 23 23
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PPN/ Bappenas • Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
PENDAMPINGAN UU 6/2014 tentang Desa Kementerian PPN/ Bappenas • Pendamping Teknis  BUMDesa (ps 90) Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen • Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Desa  perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (ps 112 ayat 4) • Pendamping  Upaya Percepatan Pembangunan Desa (ps 114 e)
Pendampingan Secara Berkelanjutan Kementerian PPN/ Bappenas Siapa yang mendampingi Desa? (Ps 112 UU 6/2014) • Pemerintah, • Pemerintah Daerah Provinsi, dan • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah & pemda provinsi, kab/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa dengan (i) melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan (ps 127 PP 43/2014); Pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan (ps 128 PP 43/2014)  Pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh satker perangkat kab/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.  Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya
Tenaga Pendamping Profesional • Tenaga pendamping profesional terdiri atas (ps 129 PP 43/2014): a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kementerian PPN/ Bappenas
Kompetensi & Kualifikasi Tenaga Pendamping Kementerian PPN/ Bappenas • Pendamping Profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik  rekruitmen melalui perjanjian kerja sesuai dg peraturan • Kader pemberdayaan masyarakat Desa berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong  rekruitmen melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa
Bagaimana Pendampingan Dilaksanakan? Masyarakat Desa berhak: – meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa – Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; – memperoleh pelayanan yang sama dan adil; – menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab (Ps 68 UU Desa) – memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Ps 69 UU Desa) – mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa – melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa (Ps 82 UU Desa) 29 Kementerian PPN/ Bappenas  menekankan pada pemenuhan hak masyarakat
SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN PENDAMPINGAN DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN UU DESA 30 4
Sosialisasi UU Desa, PP No.43/2014, PP No.60/2014, Pedoman, Juklak, dan Juknis Kementerian PPN/ Bappenas 2014 : Sosialisasi sampai tingkat Desa 2015: Pelatihan dan Pendampingan Level Substansi/ Materi Media Sosialisasi Pusat (K/L) Dana Desa, Pengalokasian Keuangan Desa, Rapat Koordinasi, Seminar/public lecture Provinsi dan Kab/Kota Pengelolaan dan penyaluran dana desa Rapat Koordinasi, Seminar/public lecture, media elektronik Kecamata n dan Desa Penggunaan dan pelaporan dana desa Pendampingan oleh Fasilitator/Kader, Diskusi, Brosur, Poster, Papan, Media Elektronik Level Substansi/ Materi Media Sosialisasi Pusat (K/L) • Pengalokasian dan Monev DD dalam APBN, • Monev pelaksanaan program sektoral masuk desa Rapat Koordinasi, Seminar/publ ic lecture Provinsi dan Kab/Kota • Pengalokasian dan Monev DD dalam RKUD, monev bantuan keuangan Prov, dan ADD • Monev pelaksanaan program sektoral masuk desa • Monev pelaksanaan kegiatan pemb.kaw perdesaan. • Koordinasi dan pembekalan pendamping tk Kab/kota Rapat Koordinasi, Seminar/publ ic lecture, media elektronik Kecamatan dan Desa Pengalokasian DD dalam rekening kas desa, Tata kelola pemerintahan desa, inventarisasi potensi desa, penyusunan peraturan desa, RPJM Desa, RKP Desa Pendampinga n oleh Fasilitator/Ka der, Diskusi, Brosur, Poster, Papan, Media Elektronik
Pelatihan dan pendampingan 2015 Program Substansi/ Materi Anggaran 2015 (RKA K/L) Kementerian PPN/ Bappenas Kementerian Dalam Negeri - PNPM - Balai PMD - Kapasitas dan Pelatihan masyarakat -Pelatihan Fasilitator -Pelatihan KaDes, Kader, Masy -Penyusunan Pedoman/Modul untuk pelatihan masyarakat desa - PHLN - APBN - APBN K/L teknis - Kemenparekraf(PNPM Pariwisata) - ….. - Pelatihan Fasilitator PNPM Pariwisata - APBN/PHLN Program Substansi/ Materi Anggaran 2015 (RKA K/L) Kementerian dalam negeri (PNPM dan Program reguler Ditjen PMD) • Pendampingan dalam potensi desa, penyusunan peraturan desa, RPJM Desa, RKP Desa • Pendampingan dalam Evaluasi RPJMDes • Pendampingan dalam peningkatan kapasitas SDM Desa • Pendampingan dalam Fasilitasi pembentukan KPMD • Pendampingan dalam Fasilitasi pembuatan laporan penggunaan dana desa serta hasil pemb Desa dan kaw perdesaan APBN/PHLN K/L teknis Pendampingan dalam penyusunan Juklak/Juknis dari segi fisik dan pendanaan APBN/PHLN Pelatihan Pendampingan
ROAD MAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEMERINTAHAN DESA, KELEMBAGAAN, DAN MASYARAKAT DESA 4. Pelatihan, Penguatan dan Pendampingan Pemerintah Desa danMasyarakat Desa Kementerian PPN/ 2014 2017 (A) PELATIHAN PENDAMPING (TOT), KESAMAAN PEMAHAMAN, SERTIFIKASI • FASILITATOR PELATIHAN PNPM(+ 14.300 fasilitator) NASIONAL/ PROV •Fasilitator Kabupaten (Faskab) •Fasilitator Kecamatan (+ 10.000 orang): Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknis •PJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan):Kasi PMD tingkat Kecamatan sejumlah + 5.300 orang PELATIHAN REGIONAL/BALAI (Kabupaten) •Kader Desa dengan jumlah rata-rata 5-10 orang/desa (total + 364.720 s.d 729.440 orang) PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN (Kecamatan dan Desa) SERTIFIKASI PENDAMPING FASILITATOR DI KECAMATAN KRITERIA KADER DESA 2015 2019 (B) PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN APARAT DESA •Perencanaan •Pembangunan •Pengelolaan keuangan desa •Pengelolaan aset desa •Penyusunan Peraturan Desa KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA •Pengendalian •Pengawasan •Manajemen pembangunan desa MASYARAKAT DESA •Partisipasi dalam perencanaan •Musyawarah desa •Pembangunan desa Bappenas
SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN 34 5
35 Isu Strategis, Kebijakan dan Kegiatan Prioritas dan Peta Peran Ditjen PMD dan K/L lain Isu Strategis Kebijakan & strategi Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lingkungan hidup Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam membuka keterisolasian daerah perdesaan dan mendorong keterkaitan Desa-Kota. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan Mewujudkan tata kelola perdesaan yang optimal Mewujudkan desa berkelanjutan melalui penataan ruang perdesaan serta pemanfaatan dan pengelolaan SDA-LH Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan keterkaitan desa-kota Kegiatan Prioritas Fasilitasi Pemberdayaan dan Kualitas SDM Masyarakat Desa, Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Pemenuhan SPM perdesaan: Penyusunan dan Fasilitasi: 1.Penyusunan indeks Pembangunan Desa 2.Sinkronisasi SPM di perdesaan Penyiapan NSPM, Pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa Penyiapan NSPM dan pembinaan aparat dan pendamping Fasilitasi Pengelolaan Penataan Ruang dan Lahan Desa, rehabiltasi dan penghijauan lahan kritis, dan adaptasi bencana. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan , melalui penyusunan PP dan Fasilitasi : 1. Penguatan aparatur Pemdes 2. Penguatan kelembagaan Pemdes Fasilitasi dan monitoring perkembangan pembangunan desa Pelaku Ditjen PMD : Dit.UEM Dit. Sosbud - K/L Sektoral : Perhubungan, PU ESDM, Pendidikan, Kesehatan, Kominfo - Ditjen PMD : Setditjen Ditjen PMD : Balai Dit. KPM Ditjen PMD : Dit,. Pemdes Dit KPM Balai - K/L Sektoral : PU, LH, BNPB - Ditjen PMD : Dit. KPM, Dit. SDA-TTG Kementerian PPN/ Bappenas - K/L Sektoral : Perhubungan, PU ESDM, Pendidikan, Kesehatan, Kominfo - Ditjen PMD : Setditjen
Sinergi Pembangunan Perdesaan Kementerian PPN/ Bappenas Identifikasi program dan kegiatan K/L berskala Desa 1. Kebutuhan Desa a) Akses kepada infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi dan infrastruktur energi (sesuai dengan kondisi geografis tertentu), serta bantuan stimulant bidang sosial b) Akses kepada modal, infrastruktur dan pelayanan pemasaran, pertanian, perikanan, hutan produksi skala desa, transportasi jaringan irigasi skala desa, waduk dan embung. c) Peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat desa 2. Kebutuhan Kawasan Perdesaan a) Konektivitas antardesa dan ke pusat pertumbuhan b) Akses ke pusat pengolahan primer, sekunder, dan tersier, akses ke pusat pemasaran dan lembaga keuangan c) Infrastruktur transportasi, telekomunikasi, perumahan, air bersih dan sanitasi (sesuai dengan kondisi geografis seragam) d) Sarana pengairan primer dan sekunder perdesaan e) Pentaraan ruang perdesaan, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, konservasi, pemanfaatan dan pengemolaan SDA-LH.
Kriteria Kegiatan K/L sebagai Sinergi Pembangunan Perdesaan Kementerian PPN/ Bappenas 1. Kegiatan memiliki karakteristik tertentu terkait dengan pusat dan daerah. Sebagai contoh: a)Pembangunan pasar. Pada dasarnya pembangunan pasar adalah kewenangan daerah namun khusus untuk pasar yang memiliki karakteristik percontohan dapat dikecualikan menjadi kewenangan pusat b)Program-program Sustainable Livelihood daerah pilot 2. Prioritas Nasional : Kegiatan yang dialihkan tetap memperhatikan pencapaian prioritas nasional. Hal ini terkait dengan : a) Kriteria penentuan besaran alokasi pada desa (memperhatikan prioritas nasional seperti kantung kemiskinan) b) Kriteria pilihan menu kegiatan
HASIL PENYISIRAN PROGRAM BERDASARKAN KRITERIA Program/Kegiatan K/L Penanggung Jawab Kebutuhan Desa (Dana Desa) Kebutuhan Kawasan Perdesaan Program Pemberdayaan Masy dan Desa Program Pemberdayaan Masy dan Desa Kementeriandagri Program terkait Kesehatan - Kementerian Kesehatan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kementerian PU Program terkait Pendidikan Program terkait Pendidikan Kementerian Pendidikan - Program Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN - Program P2Kt dan Program P2MKT Kemenakertrans Penyediaan Sarpras Pertanian - Kementerian Pertanian Program Perlindungan Jaminan Sosial dan - Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal - KPDT - Program terkait Ketenagalistrikan, Energi, dan Telekomunikasi Kementerian ESDM dan KemenkomInfo Program terkait Modal, dan Pemasaran Kementerian KUKM, Kemendag Kementerian PPN/ Bappenas
TERIMA KASIH 39

More Related Content

PDF
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
byGedhe Foundation
 
PDF
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
byTV Desa
 
PDF
Pidato Desa 2021
byTV Desa
 
PDF
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
byGedhe Foundation
 
PDF
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
byTV Desa
 
PPTX
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
byAkademi Desa 4.0
 
PDF
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
byGedhe Foundation
 
PDF
Dana Desa per 25 januari 2021
byTV Desa
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
byGedhe Foundation
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
byTV Desa
 
Pidato Desa 2021
byTV Desa
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
byGedhe Foundation
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
byTV Desa
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
byAkademi Desa 4.0
 
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
byGedhe Foundation
 
Dana Desa per 25 januari 2021
byTV Desa
 

What's hot

PDF
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
byGedhe Foundation
 
PDF
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
byS. Pandu Hartadita
 
PPTX
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
byKPDT
 
PDF
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
byDinaSepti2
 
PDF
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
byDadang Solihin
 
PPT
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
byifa09
 
PDF
Pidato selamatan Desa 2021
byTV Desa
 
PPTX
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
byAkademi Desa 4.0
 
PPT
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara
byanto7
 
PDF
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
byTV Desa
 
PPTX
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
byAnton Setiadi
 
PPT
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
byDeki Zulkarnain
 
PPT
Paparan musrenbang wonogiri 2016
by93220872
 
PPT
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
byTV Desa
 
PPTX
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
byAkademi Desa 4.0
 
PDF
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
byAkademi Desa 4.0
 
PDF
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
byTV Desa
 
PDF
ketahanan Desa Menghadapi covid 19
byTV Desa
 
PPT
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
byRooy John
 
PPTX
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
byTV Desa
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
byGedhe Foundation
 
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
byS. Pandu Hartadita
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
byKPDT
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
byDinaSepti2
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
byDadang Solihin
 
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
byifa09
 
Pidato selamatan Desa 2021
byTV Desa
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
byAkademi Desa 4.0
 
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggara
byanto7
 
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
byTV Desa
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
byAnton Setiadi
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
byDeki Zulkarnain
 
Paparan musrenbang wonogiri 2016
by93220872
 
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
byTV Desa
 
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
byAkademi Desa 4.0
 
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
byAkademi Desa 4.0
 
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
byTV Desa
 
ketahanan Desa Menghadapi covid 19
byTV Desa
 
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
byRooy John
 
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
byTV Desa
 

Viewers also liked

PDF
Sosialisasi peraturan perusahaan
byGuntur Santosa
 
PPTX
Alternatif penyelesaian Sengketa
byLeks&Co
 
PPTX
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
byLeks&Co
 
PPTX
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
byfasilitatorsid
 
PPT
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
byOswar Mungkasa
 
PPTX
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
byLeks&Co
 
PDF
Modul Managemen Asset Desa
byMustika Aji
 
PDF
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012
byKhalid Mustafa
 
PPTX
Slide presentasi PPh pasal 21
byalarif-aholic
 
PPTX
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
byLeks&Co
 
PDF
CONTOH PERATURAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN
byShobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
 
PPTX
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
byLeks&Co
 
PPTX
Paparan Reformasi Birokrasi
byAshep Ramdhan
 
PPTX
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
byrisaraihan
 
ODP
Kisah web desa berbasis sistem informasi desa
byfasilitatorsid
 
DOCX
Dasar hukum agraria
byyoko14
 
PDF
Tata kelola sumber daya desa lewat e gov desa
byMaman Darmawan
 
Sosialisasi peraturan perusahaan
byGuntur Santosa
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
byLeks&Co
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
byLeks&Co
 
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA)
byfasilitatorsid
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
byOswar Mungkasa
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
byLeks&Co
 
Modul Managemen Asset Desa
byMustika Aji
 
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012
byKhalid Mustafa
 
Slide presentasi PPh pasal 21
byalarif-aholic
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
byLeks&Co
 
CONTOH PERATURAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN
byShobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
byLeks&Co
 
Paparan Reformasi Birokrasi
byAshep Ramdhan
 
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
byrisaraihan
 
Kisah web desa berbasis sistem informasi desa
byfasilitatorsid
 
Dasar hukum agraria
byyoko14
 
Tata kelola sumber daya desa lewat e gov desa
byMaman Darmawan
 

Similar to Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perdesaan rpjmn 2015-2019(1)

PDF
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
byinputdatakabupaten
 
PPTX
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
byRooy John
 
PDF
Sinergi PEMANFAATAN POTENSI DESA 2024.pdf
byluqmanulhakim55191
 
PPTX
MASALAH PEMBANGUNAN PERDESAAN, PROSES DIMANA MASYARAKAT DESA MELAKUKAN PEMBAN...
byahmaddduho23012020
 
PPTX
Pengantar perencanaan pembangunan
byUnikarta Tenggarong
 
PPT
Wakil Menteri Pertanian: Peran TKPK Daerah dalam Upaya Meningkatkan Produktiv...
bykhoiril anwar
 
PPTX
Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan bidang Pertanian Rakor 301117.pptx
bymuhammadabid22133
 
DOCX
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
bySeptian Muna Barakati
 
DOCX
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
byOperator Warnet Vast Raha
 
PPTX
Training PELD 2014
byKacung Abdullah
 
PPTX
ppt learning manajemen sistem ppt mendagri
byesyaputra666
 
PPTX
LMS Desa OLEH- Tenaga Ahli Mendagri.pptx
bylaluardianzamzamy
 
PPTX
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
bykeuangandesa
 
PPTX
Simulasi dd per 31 juli 2017 - revised-1 (3)
bySentot Satria
 
PDF
Pemanfaatan dana desa
byLove Circle Community
 
PPT
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PPTX
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
byTri Eka Sari
 
PPTX
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PPTX
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
bykhoiril anwar
 
PPT
Ekdes 4
byNandya Guvita
 
Kemendes PDTT_Arah Kebijakan Pembangunan KPPN.pdf
byinputdatakabupaten
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
byRooy John
 
Sinergi PEMANFAATAN POTENSI DESA 2024.pdf
byluqmanulhakim55191
 
MASALAH PEMBANGUNAN PERDESAAN, PROSES DIMANA MASYARAKAT DESA MELAKUKAN PEMBAN...
byahmaddduho23012020
 
Pengantar perencanaan pembangunan
byUnikarta Tenggarong
 
Wakil Menteri Pertanian: Peran TKPK Daerah dalam Upaya Meningkatkan Produktiv...
bykhoiril anwar
 
Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan bidang Pertanian Rakor 301117.pptx
bymuhammadabid22133
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
bySeptian Muna Barakati
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
byOperator Warnet Vast Raha
 
Training PELD 2014
byKacung Abdullah
 
ppt learning manajemen sistem ppt mendagri
byesyaputra666
 
LMS Desa OLEH- Tenaga Ahli Mendagri.pptx
bylaluardianzamzamy
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
bykeuangandesa
 
Simulasi dd per 31 juli 2017 - revised-1 (3)
bySentot Satria
 
Pemanfaatan dana desa
byLove Circle Community
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
byTri Eka Sari
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
bykhoiril anwar
 
Ekdes 4
byNandya Guvita
 

More from Sutardjo ( Mang Ojo )

PDF
Cara membuat akun twitter
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PDF
Cara membuat facebook page
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PPTX
keuangan desa ( Firman Siagian )
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PDF
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PPT
Kementerian pertanian[1]
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
DOCX
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
DOC
Permendagri no. 111 thn 2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
DOC
Permendagri no. 111 thn 2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
DOC
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PDF
Perpres nomor-12-tahun-2015
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
DOC
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
DOC
Permendagri no 113 tahun 2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PPT
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PDF
Cara login ke dasbor wodrpress
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PPT
Profil komunitas dem it ciamis
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
DOC
Permendagri no. 112 thn 2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PDF
Perpres nomor-11-tahun-2015
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PPTX
Jadilah jurnalis desa
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PPTX
Pedoman menulis berita
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PDF
Cara mengubah ukuran foto
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Cara membuat akun twitter
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Cara membuat facebook page
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
keuangan desa ( Firman Siagian )
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Kementerian pertanian[1]
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Permendagri no. 111 thn 2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Permendagri no. 111 thn 2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Perpres nomor-12-tahun-2015
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Permendagri no 113 tahun 2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Cara login ke dasbor wodrpress
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Profil komunitas dem it ciamis
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Permendagri no. 112 thn 2014
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Jadilah jurnalis desa
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Pedoman menulis berita
bySutardjo ( Mang Ojo )
 
Cara mengubah ukuran foto
bySutardjo ( Mang Ojo )
 

Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perdesaan rpjmn 2015-2019(1)

  • 1.
    Oleh : DirekturPerkotaan dan Perdesaan 1 Kementerian PPN/ Bappenas Selasa, 2 September 2014 Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali
  • 2.
    OUTLINE PAPARAN GAMBARANUMUM KONDISI PERDESAAN DI INDONESIA ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJP 2005-2025 DAN RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM UU DESA DAN PP NO.43 TAHUN 2014 SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN PENDAMPINGAN DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN UU DESA SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN Kementerian PPN/ Bappenas
  • 3.
    GAMBARAN UMUM KONDISIPERDESAAN DI INDONESIA 1 3 3
  • 4.
    4 Kementerian PPN/ Bappenas Menurunnya Pembangunan Perekonomian Wilayah Perdesaan Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan Kota 2006 2007 2008 2009 10.00 9.00 8.00 % 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Laju Pertumbuhan PDRB Kota 5.88 6.00 6.15 5.47 Kabupaten 9.36 4.86 3.07 1.87 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten menunjukkan penurunan yang besar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan laju PDRB Kota.
  • 5.
    5 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Urbanisasi Desa - Kota Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Persentase (%) Perkotaan Perdesaan % terhadap jumlah penduduk nasional Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan 2,18% pertahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun. Kementerian PPN/ Bappenas 1. Masih terbatasnya konektivitas antara desa-kota dan persebaran pusat pertumbuhan yang menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya; 2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat menciptakan diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara kota dan desa; 3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi
  • 6.
    KEMISKINAN 6 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 23.00 21.00 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 5.00 Perkembangan Jml Penduduk Miskin Maret 2009 Maret 2010 Maret 2011 Sepetember 2011 Maret 2012 Kota (Juta Jiwa) Desa (Juta Jiwa) % Kota % Desa Juta Jiwa % 23.54 20.92 20.65 20.26 19.74 18.66 16.78 16.56 15.52 14.88 13.88 13.66 12.28 11.29 10.44 10.15 10.14 10.06 8.45 8.24 6.67 6.02 5.69 8.19 10.88 14.67 18.05 21.95 25.1 33.94 30.89 46.02 43.48 Papua Papua Barat Maluku Gorontalo Nusa Tenggara Timur Nangroe Aceh Darussalam DI Yogyakarta Sulawesi Tenggara Lampung Sulawesi Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Bengkulu Nusa Tenggara Barat Indonesia Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumatera Selatan Jawa Barat Kalimantan Timur Maluku Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Banten Riau Sulawesi Utara Kalimantan Barat Bangka Belitung Kepulauan Riau Kalimantan Tengah Jambi Bali Kalimantan selatan Angka Kemiskinan Desa 2012 (%) 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Pengeluaran per Kapita (RP) Gap: Rp 309.508 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pengeluaran Penduduk Kota (Rp per Kap) Pengeluaran Penduduk desa (Rp per Kap) Rp Sumber : Susenas (diolah) Kementerian PPN/ Bappenas
  • 7.
    Pergeseran Tenaga KerjaSektor Pertanian 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 Agus 2008 Feb 2009 Agus 2009 Feb 2010 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Agus 2010 Feb 2011 Agus 2011 Feb 2012 Ribu Jiwa Total Pekerja Desa-Kota (Ribu Jiwa) Non-Pertanian kota desa Kementerian PPN/ Bappenas 39 38 37 36 35 34 33 Agus 2008 Feb 2009 Agus 2009 Feb 2010 Agus 2010 Feb 2011 Agus 2011 Feb 2012 Juta Jiwa Pertanian Pertanian 0 Agus 2008 Feb 2009 Agus 2009 Feb 2010 Agus 2010 Feb 2011 Agus 2011 Feb 2012 Pertambangan Industri Listrik, Gas, Air Bangunan Perdagangan Transportasi, dan Komunikasi Keuangan Jasa Sumber Sakernas (diolah)
  • 8.
    PERTAMBAHAN JUMLAH DESA DAN MENURUNNYA AREAL PERSAWAHAN Petern akan Pertam bangan Perhut anan Perind ustrian / Jasa Perlad angan Pesisir Perkeb unan Persaw ahan 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 0.2 0.24 3.43 8.86 8.73 14.14 17.33 47.08 2011 0.29 0.45 3.4 9.75 12.92 15.11 17.63 40.45 % Tipologi Desa (%) 8800 8600 8400 8200 8000 7800 7600 7400 7200 74000 72000 70000 68000 66000 64000 62000 Desa & Kelurahan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Desa (Kiri) Kelurahan (Kanan) Desa (unit) Kelurahan (Unit) 2011: 8286 Kelurahan 2011: 69603 Desa 2015*: 8706 Kelurahan 2015*: 73132 Desa  Sejak tahun 2005, perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat.  Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 – 2008 yaitu sebesar 7,8% Sumber : Podes dan Kemendagri (diolah) Kementerian PPN/ Bappenas
  • 9.
    PETA SEBARAN KAWASANPERDESAAN NASIONAL TAHUN 2011 Perdesaan Berkembang Perdesaan Tertinggal Kawasan Perkotaan (Pusat Pertumbuhan) WILAYAH PAPUA: Desa Tertinggal: 89.5% Desa Berkembang: 9.8% Desa Mandiri: 0.7% WILAYAH SULAWESI: Desa Tertinggal: 28.8% Desa Berkembang: 61.4% Desa Mandiri: 9.8% WILAYAH MALUKU: Desa Tertinggal: 64.7% Desa Berkembang: 32.2% Desa Mandiri: 3.1 % WILAYAH KALIMANTAN: Desa Tertinggal: 49.0% Desa Berkembang: 43.5% Desa Mandiri: 7.5% WILAYAH NUSA TENGGARA: Desa Tertinggal: 55.6% Desa Berkembang: 37.6% Desa Mandiri: 6.9% WILAYAH JAWA-BALI: Desa Tertinggal: 1.8% Desa Berkembang: 53.8% Desa Mandiri: 44.4% WILAYAH SUMATERA: Desa Tertinggal: 22.8% Desa Berkembang: 67.9% Desa Mandiri: 9.3% Sumber: Potensi Desa Tahun 2005 dan 2011, SP2010 (diolah) Catatan: jumlah desa termasuk kelurahan Perdesaan Mandiri 9 Kementerian PPN/ Bappenas
  • 10.
    2 ISU STRATEGISPEMBANGUNAN PERDESAAN 10 10
  • 11.
    Isu-isu Strategis PembangunanDesa (1) Kementerian PPN/ • Masih tingginya angka kemiskinan • Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian pangan Bappenas Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa • Rendahnya pelayanan pendidikan dasar-menengah • Rendahnya pelayanan kesehatan dasar • Rendahnya pelayanan sanitasi dan air bersih Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum • Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam partisipasi ekonomi, partisipasi publik, partisipasi politik Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan • Belum tersusunnya peraturan pendukung untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga pelaksanaan UU ini belum bisa terlaksana dengan optimal •Belum siapnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan • Belum memadainya data desa riil yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa sebagai amanat pelaksanaan UU No 6/ 2014 Tentang Desa Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa
  • 12.
    Isu-isu Strategis PembangunanDesa (2) Kementerian PPN/ • Tingginya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pencemaran, pembakaran, dan sampah laut • Masih tingginya perambahan dan alih fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan non-pertanian • Kerentanan perdesaan terhadap bencana dan perubahan iklim Kementerian PPN/ Bappenas Bappenas Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lingkungan hidup • Masih belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat . • Ketersediaan dan pelayanan prasarana energi khususnya dalam hal pemenuhan elektrifikasi perdesaan masih belum optimal • Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi di perdesaan Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam membuka keterisolasian daerah perdesaan dan mendorong keterkaitan Desa-Kota.
  • 13.
    ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANPERDESAAN DALAM RPJP 2005-2025 DAN RPJMN 2015-2019 2 13 13
  • 14.
    1. Pengembangan agroindustripadat pekerja; 2. Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; 14 TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17 TAHUN 2005) MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING RPJMN 1 (2005-2009) RPJMN 4 (2020-2024) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJMN 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN 3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif 1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 2. Pengembangan social capital dan human capital; 1. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi untuk menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi; 1. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis. Intervensi harga dan kebijakan perdagangan pro pertanian; Ekonomi Perdesaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Infrastruktur Keterkaitan antarwilayah Intervensi Kebijakan 1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah sektor primer (pertanian, kelautan dan pertambangan); 1. Pengembangan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan berbasis masyarakat (community based) dan wilayah. 1. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan untuk pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan; 2. Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan, mendukung dan mengamankan pengembangan perdesaan; 3. Mengembangkan sektor keuangan untuk meningkatkan akses pendanan bagi keluarga miskin di perdesaan; Kementerian PPN/ Bappenas
  • 15.
    Skala Prioritas RPJMN2015-2019 DALAM RPJPN 2005-2025 BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH RPJMN (2015-2019) Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan kemitraan, semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap Melalui daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan; untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA; Diimbangi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dgn rencana tata ruang Melalui berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga eletrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta terwujudnya konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian 15 Kementerian PPN/ Bappenas
  • 16.
    16 ARAH KEBIJAKANDAN STRATEGI BIDANG PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN 2015 – 2019 Arah Kebijakan : Mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui: 4.Mewujudkan Desa Berkelanjutan melalui Penataan Ruang Perdesaan Serta Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA-LH 1. Mengurangi Kemiskinan dan Kerentanan Ekonomi di Perdesaan. 2. Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Umum dan Pelayanan Dasar Minimum di Perdesaan. 3. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5. Mengembangkan Pusat Kawasan Transmigrasi, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, serta Kawasan Pariwisata sebagai Pusat Pertumbuhan Baru untuk Meningkatkan Keterkaitan Kota dan Desa 6. Mewujudkan Tata Kelola Perdesaan Yang Optimal
  • 17.
    1. Pengentasan Kemiskinandan Penciptaan Lapangan Kerja; 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa; 3. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan; 4. Terwujudnya tata kelola perdesaan yang optimal; 5. Terwujudnya desa yang berkelanjutan; dan 6. Terwujudnya keterkaitan desa-kota TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN Mewujudkan Desa Berkelanjutan yang Memiliki Ketahanan Sosial- Ekonomi dan Ekologi serta berdaya saing 17 PERWUJUDAN SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN 2015 – 2019
  • 18.
    Perdesaan Berkelanjutan 18 Tahapan Perkembangan Desa Kementerian PPN/ PEMBANGUNAN PERDESAAN Bappenas Desa Tertinggal Rentan terhadap guncangan sosial-ekonomi dan lingkungan Desa Berkembang Secara ekonomi memiliki ketahanan dan mekanisme ketahanan yang dibangun utuk bertahan dari krisis ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup bagi segenap warga desanya Desa Mandiri - Memiliki ketahanan sosial-ekonomi dan mekanisme untuk bertahan bagi diri sendiri dan masyarakat di desa sekitarnya - Mandiri dalam segala hal: pangan, energi, listrik, dst - Mampu menjadi penggerak ekonomi bagi daerah sekitarnya • Pusat Pertumbuhan Baru • Keterkaitan dengan pusat pertumbuhan yang ada Perkembangan Desa Secara Sosial, Ekonomi dan Ekologi
  • 19.
    SISTEM PERLINDUNGAN SOSIALYANG KOMPREHENSIF PENINGKATAN PELAYANAN DASAR PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Jaminan Sosial Bantuan Sosial Asuransi Sukarela Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Publik Perluasan Jangkauan Pelayanan Publik untuk Penduduk Miskin dan Rentan Pengembangan Sustainable Livelihood Kementerian PPN/ Bappenas STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN PASCA UU DESA STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN UNTUK PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN 1. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan. 2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN UNTUK KANTONG-KANTONG KEMISKINAN
  • 20.
    STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN2015-2019 (1/2) 20 Kementerian PPN/ Bappenas Mengurangi Kemiskinan dan Kerentanan Ekonomi di Perdesaan • Mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan • Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan permodalan/kredit, jaminan sosial, dan kesempatan berusaha. Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Umum dan Pelayanan Dasar Minimum di Perdesaan •Optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Desa • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan • Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, air minum, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan), listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan • Meningkatkan fasilitasi keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk peraturan perundangan tentang tanah adat/ulayat, meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan. • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi tanah, sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan tanah dan SDA bagi kesejahteraan hidup.
  • 21.
    21 STRATEGI PEMBANGUNANPERDESAAN 2015-2019 (2/2) Kementerian PPN/ Bappenas Mewujudkan Tata Kelola Perdesaan Yang Optimal • Mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa. • Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. • Memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. • Mengumpulkan dan mengkompilasikan data dan informasi desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa. Mewujudkan Desa Berkelanjutan melalui Penataan Ruang Perdesaan serta Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA-LH • Pengendalian penataan ruang melalui fasilitasi dalam penyusunan RDTR dan penataan ruang perdesaan, monitoring dan law enforcement terhadap lahan pertanian berkelanjutan • Menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW • Memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana. Mengembangkan Pusat Kawasan Transmigrasi, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, serta Kawasan Pariwisata sebagai Pusat Pertumbuhan Baru untuk Meningkatkan Keterkaitan Kota dan Desa • Mewujudkan industri pengolahan hasil pertanian secara luas yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah • Meningkatkan akses terhadap modal usaha, pemasaran, teknologi, dan informasi, • Menerapkan teknologi dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah, • Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah • Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta.
  • 22.
    PERKOTAAN KETERKAITAN KOTA- DESA PERDESAAN Arah Kebijakan: Mewujudkan keterkaitan hulu di perdesaan dan hilir di perkotaan, melalui: 1. Mewujudkan industri pengolahan dari potensi produksi perdesaan. 2. Mengembangkan pusat-pusat kawasan agropolitan, minapolitan, transmigrasi, pariwisata, dan klaster industri, untuk menjadi pusat pengolahan hasil pertanian dan jasa. 3. Meningkatkan akses infrastruktur desa dan pusat-pusat pertumbuhan. 4. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah 5. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta 6. Menerapkan teknologi dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah Arah Kebijakan : Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang Berdaya saing, melalui: 1. Mewujudkan peran kota dalam sistem perkotaan nasional: a. Mewujudkan KSN perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Global; b. Mempercepat peran kota sedang sebagai PKN atau PKW untuk mewujudkannya sebagai penyangga urbanisasi. 2. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan (SPP) khususnya kota sedang dan kota kecil; 3. Mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; mewujudkan kota cerdas yang berdaya saing; 4. Meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, , mengembangkan regulasi dan pembiayaan perkotaan. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN-PERDESAAN Arah Kebijakan : Mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi sesuai amanat UU No.6/2014: 1. Mengurangi Kemiskinan dan 22 kerentanan ekonomi desa 2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan 4. Mewujudkan tata kelola perdesaan dan yang optimal. 5. Mewujudkan desa berkelanjutan melalui penataan ruang perdesaan serta pemanfaatan dan pengelolaan SDA-LH. 6. Mengembangkan Pusat Kawasan Transmigrasi, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, serta Kawasan Pariwisata sebagai Pusat Pertumbuhan Baru untuk Meningkatkan Keterkaitan Kota dan Desa Kementerian PPN/ Bappenas
  • 23.
    PENDAMPINGAN DALAM UUDESA DAN PP NO.43 TAHUN 2014 3 23 23
  • 24.
    Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PPN/ Bappenas • Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
  • 25.
    PENDAMPINGAN UU 6/2014tentang Desa Kementerian PPN/ Bappenas • Pendamping Teknis  BUMDesa (ps 90) Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen • Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Desa  perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (ps 112 ayat 4) • Pendamping  Upaya Percepatan Pembangunan Desa (ps 114 e)
  • 26.
    Pendampingan Secara Berkelanjutan Kementerian PPN/ Bappenas Siapa yang mendampingi Desa? (Ps 112 UU 6/2014) • Pemerintah, • Pemerintah Daerah Provinsi, dan • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah & pemda provinsi, kab/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa dengan (i) melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan (ps 127 PP 43/2014); Pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan (ps 128 PP 43/2014)  Pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh satker perangkat kab/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.  Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya
  • 27.
    Tenaga Pendamping Profesional • Tenaga pendamping profesional terdiri atas (ps 129 PP 43/2014): a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kementerian PPN/ Bappenas
  • 28.
    Kompetensi & KualifikasiTenaga Pendamping Kementerian PPN/ Bappenas • Pendamping Profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik  rekruitmen melalui perjanjian kerja sesuai dg peraturan • Kader pemberdayaan masyarakat Desa berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong  rekruitmen melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa
  • 29.
    Bagaimana Pendampingan Dilaksanakan? Masyarakat Desa berhak: – meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa – Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; – memperoleh pelayanan yang sama dan adil; – menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab (Ps 68 UU Desa) – memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Ps 69 UU Desa) – mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa – melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa (Ps 82 UU Desa) 29 Kementerian PPN/ Bappenas  menekankan pada pemenuhan hak masyarakat
  • 30.
    SOSIALISASI, PELATIHAN, DANPENDAMPINGAN DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN UU DESA 30 4
  • 31.
    Sosialisasi UU Desa,PP No.43/2014, PP No.60/2014, Pedoman, Juklak, dan Juknis Kementerian PPN/ Bappenas 2014 : Sosialisasi sampai tingkat Desa 2015: Pelatihan dan Pendampingan Level Substansi/ Materi Media Sosialisasi Pusat (K/L) Dana Desa, Pengalokasian Keuangan Desa, Rapat Koordinasi, Seminar/public lecture Provinsi dan Kab/Kota Pengelolaan dan penyaluran dana desa Rapat Koordinasi, Seminar/public lecture, media elektronik Kecamata n dan Desa Penggunaan dan pelaporan dana desa Pendampingan oleh Fasilitator/Kader, Diskusi, Brosur, Poster, Papan, Media Elektronik Level Substansi/ Materi Media Sosialisasi Pusat (K/L) • Pengalokasian dan Monev DD dalam APBN, • Monev pelaksanaan program sektoral masuk desa Rapat Koordinasi, Seminar/publ ic lecture Provinsi dan Kab/Kota • Pengalokasian dan Monev DD dalam RKUD, monev bantuan keuangan Prov, dan ADD • Monev pelaksanaan program sektoral masuk desa • Monev pelaksanaan kegiatan pemb.kaw perdesaan. • Koordinasi dan pembekalan pendamping tk Kab/kota Rapat Koordinasi, Seminar/publ ic lecture, media elektronik Kecamatan dan Desa Pengalokasian DD dalam rekening kas desa, Tata kelola pemerintahan desa, inventarisasi potensi desa, penyusunan peraturan desa, RPJM Desa, RKP Desa Pendampinga n oleh Fasilitator/Ka der, Diskusi, Brosur, Poster, Papan, Media Elektronik
  • 32.
    Pelatihan dan pendampingan2015 Program Substansi/ Materi Anggaran 2015 (RKA K/L) Kementerian PPN/ Bappenas Kementerian Dalam Negeri - PNPM - Balai PMD - Kapasitas dan Pelatihan masyarakat -Pelatihan Fasilitator -Pelatihan KaDes, Kader, Masy -Penyusunan Pedoman/Modul untuk pelatihan masyarakat desa - PHLN - APBN - APBN K/L teknis - Kemenparekraf(PNPM Pariwisata) - ….. - Pelatihan Fasilitator PNPM Pariwisata - APBN/PHLN Program Substansi/ Materi Anggaran 2015 (RKA K/L) Kementerian dalam negeri (PNPM dan Program reguler Ditjen PMD) • Pendampingan dalam potensi desa, penyusunan peraturan desa, RPJM Desa, RKP Desa • Pendampingan dalam Evaluasi RPJMDes • Pendampingan dalam peningkatan kapasitas SDM Desa • Pendampingan dalam Fasilitasi pembentukan KPMD • Pendampingan dalam Fasilitasi pembuatan laporan penggunaan dana desa serta hasil pemb Desa dan kaw perdesaan APBN/PHLN K/L teknis Pendampingan dalam penyusunan Juklak/Juknis dari segi fisik dan pendanaan APBN/PHLN Pelatihan Pendampingan
  • 33.
    ROAD MAP PELAKSANAANPENDAMPINGAN PEMERINTAHAN DESA, KELEMBAGAAN, DAN MASYARAKAT DESA 4. Pelatihan, Penguatan dan Pendampingan Pemerintah Desa danMasyarakat Desa Kementerian PPN/ 2014 2017 (A) PELATIHAN PENDAMPING (TOT), KESAMAAN PEMAHAMAN, SERTIFIKASI • FASILITATOR PELATIHAN PNPM(+ 14.300 fasilitator) NASIONAL/ PROV •Fasilitator Kabupaten (Faskab) •Fasilitator Kecamatan (+ 10.000 orang): Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknis •PJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan):Kasi PMD tingkat Kecamatan sejumlah + 5.300 orang PELATIHAN REGIONAL/BALAI (Kabupaten) •Kader Desa dengan jumlah rata-rata 5-10 orang/desa (total + 364.720 s.d 729.440 orang) PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN (Kecamatan dan Desa) SERTIFIKASI PENDAMPING FASILITATOR DI KECAMATAN KRITERIA KADER DESA 2015 2019 (B) PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN APARAT DESA •Perencanaan •Pembangunan •Pengelolaan keuangan desa •Pengelolaan aset desa •Penyusunan Peraturan Desa KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA •Pengendalian •Pengawasan •Manajemen pembangunan desa MASYARAKAT DESA •Partisipasi dalam perencanaan •Musyawarah desa •Pembangunan desa Bappenas
  • 34.
  • 35.
    35 Isu Strategis,Kebijakan dan Kegiatan Prioritas dan Peta Peran Ditjen PMD dan K/L lain Isu Strategis Kebijakan & strategi Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lingkungan hidup Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam membuka keterisolasian daerah perdesaan dan mendorong keterkaitan Desa-Kota. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan Mewujudkan tata kelola perdesaan yang optimal Mewujudkan desa berkelanjutan melalui penataan ruang perdesaan serta pemanfaatan dan pengelolaan SDA-LH Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan keterkaitan desa-kota Kegiatan Prioritas Fasilitasi Pemberdayaan dan Kualitas SDM Masyarakat Desa, Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Pemenuhan SPM perdesaan: Penyusunan dan Fasilitasi: 1.Penyusunan indeks Pembangunan Desa 2.Sinkronisasi SPM di perdesaan Penyiapan NSPM, Pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa Penyiapan NSPM dan pembinaan aparat dan pendamping Fasilitasi Pengelolaan Penataan Ruang dan Lahan Desa, rehabiltasi dan penghijauan lahan kritis, dan adaptasi bencana. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan , melalui penyusunan PP dan Fasilitasi : 1. Penguatan aparatur Pemdes 2. Penguatan kelembagaan Pemdes Fasilitasi dan monitoring perkembangan pembangunan desa Pelaku Ditjen PMD : Dit.UEM Dit. Sosbud - K/L Sektoral : Perhubungan, PU ESDM, Pendidikan, Kesehatan, Kominfo - Ditjen PMD : Setditjen Ditjen PMD : Balai Dit. KPM Ditjen PMD : Dit,. Pemdes Dit KPM Balai - K/L Sektoral : PU, LH, BNPB - Ditjen PMD : Dit. KPM, Dit. SDA-TTG Kementerian PPN/ Bappenas - K/L Sektoral : Perhubungan, PU ESDM, Pendidikan, Kesehatan, Kominfo - Ditjen PMD : Setditjen
  • 36.
    Sinergi Pembangunan Perdesaan Kementerian PPN/ Bappenas Identifikasi program dan kegiatan K/L berskala Desa 1. Kebutuhan Desa a) Akses kepada infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi dan infrastruktur energi (sesuai dengan kondisi geografis tertentu), serta bantuan stimulant bidang sosial b) Akses kepada modal, infrastruktur dan pelayanan pemasaran, pertanian, perikanan, hutan produksi skala desa, transportasi jaringan irigasi skala desa, waduk dan embung. c) Peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat desa 2. Kebutuhan Kawasan Perdesaan a) Konektivitas antardesa dan ke pusat pertumbuhan b) Akses ke pusat pengolahan primer, sekunder, dan tersier, akses ke pusat pemasaran dan lembaga keuangan c) Infrastruktur transportasi, telekomunikasi, perumahan, air bersih dan sanitasi (sesuai dengan kondisi geografis seragam) d) Sarana pengairan primer dan sekunder perdesaan e) Pentaraan ruang perdesaan, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, konservasi, pemanfaatan dan pengemolaan SDA-LH.
  • 37.
    Kriteria Kegiatan K/Lsebagai Sinergi Pembangunan Perdesaan Kementerian PPN/ Bappenas 1. Kegiatan memiliki karakteristik tertentu terkait dengan pusat dan daerah. Sebagai contoh: a)Pembangunan pasar. Pada dasarnya pembangunan pasar adalah kewenangan daerah namun khusus untuk pasar yang memiliki karakteristik percontohan dapat dikecualikan menjadi kewenangan pusat b)Program-program Sustainable Livelihood daerah pilot 2. Prioritas Nasional : Kegiatan yang dialihkan tetap memperhatikan pencapaian prioritas nasional. Hal ini terkait dengan : a) Kriteria penentuan besaran alokasi pada desa (memperhatikan prioritas nasional seperti kantung kemiskinan) b) Kriteria pilihan menu kegiatan
  • 38.
    HASIL PENYISIRAN PROGRAMBERDASARKAN KRITERIA Program/Kegiatan K/L Penanggung Jawab Kebutuhan Desa (Dana Desa) Kebutuhan Kawasan Perdesaan Program Pemberdayaan Masy dan Desa Program Pemberdayaan Masy dan Desa Kementeriandagri Program terkait Kesehatan - Kementerian Kesehatan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kementerian PU Program terkait Pendidikan Program terkait Pendidikan Kementerian Pendidikan - Program Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN - Program P2Kt dan Program P2MKT Kemenakertrans Penyediaan Sarpras Pertanian - Kementerian Pertanian Program Perlindungan Jaminan Sosial dan - Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal - KPDT - Program terkait Ketenagalistrikan, Energi, dan Telekomunikasi Kementerian ESDM dan KemenkomInfo Program terkait Modal, dan Pemasaran Kementerian KUKM, Kemendag Kementerian PPN/ Bappenas
  • 39.

Editor's Notes