Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Buku ini membahas upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui implementasi SDGs Desa. SDGs Desa merupakan pembangunan total di desa yang melibatkan seluruh aspek kehidupan warga desa. Buku ini juga menjelaskan metodologi dan instrumen pengukuran pencapaian SDGs Desa serta hasil uji coba instrumen tersebut di beberapa desa. Pilot project akan dilaksanakan pada Desember 2020 untuk men
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep terkait pengukuran perkembangan kawasan perdesaan, meliputi definisi wilayah, teori pembangunan berkelanjutan, pendekatan pembangunan berpusat pada manusia, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan klaster."
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 TV Desa
Dokumen tersebut membahas tentang masa depan pembinaan dan pengawasan desa di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah musyawarah desa sebagai forum demokrasi tertinggi di desa, pembinaan dan pengawasan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berdasarkan tujuan SDGs Desa, restrukturisasi pendampingan desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi dan program-program nasional sesuai kewenangan desa.
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Buku ini membahas upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui implementasi SDGs Desa. SDGs Desa merupakan pembangunan total di desa yang melibatkan seluruh aspek kehidupan warga desa. Buku ini juga menjelaskan metodologi dan instrumen pengukuran pencapaian SDGs Desa serta hasil uji coba instrumen tersebut di beberapa desa. Pilot project akan dilaksanakan pada Desember 2020 untuk men
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep terkait pengukuran perkembangan kawasan perdesaan, meliputi definisi wilayah, teori pembangunan berkelanjutan, pendekatan pembangunan berpusat pada manusia, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan klaster."
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 TV Desa
Dokumen tersebut membahas tentang masa depan pembinaan dan pengawasan desa di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah musyawarah desa sebagai forum demokrasi tertinggi di desa, pembinaan dan pengawasan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berdasarkan tujuan SDGs Desa, restrukturisasi pendampingan desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi dan program-program nasional sesuai kewenangan desa.
Ringkasan dokumen ini memberikan informasi tentang pendekatan struktural dan kultural dalam melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di desa. Secara struktural, SDGs dapat dilokalkan dengan mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam dokumen perencanaan desa dan menyesuaikannya dengan kondisi desa. Sedangkan secara kultural, dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai inti SDGs seperti tidak meninggalk
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kedeputian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan melalui pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berbasis partisipasi, demokrasi, kemandirian dan keberlanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya integrasi sistem dan
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. UU No. 6/2014 mengatur hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa. Desa berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa harus melindungi persatuan masyarakat dan meningkatkan kehidupan mereka. Masyarakat berhak atas pelayanan dan partisipasi dalam desa
Kebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis MasyarakatOswar Mungkasa
Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat membahas pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam perencanaan dan pengelolaan. Program PAMSIMAS merupakan implementasi dari kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi.
Dokumen tersebut membahas tentang peran perhutanan sosial dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa, khususnya SDGs ke-3 (kesehatan), 4 (pendidikan), dan 5 (kesetaraan gender). Perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan,
Penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi
Kabupaten Belitung 2018 dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi
Pemerintah Kabupaten Belitung dan para pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif,
terpadu dan terukur, meliputi subsektor air limbah domestik,
persampahan domestik dan drainase lingkungan.
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penganggaran desa yang responsif gender. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa perencanaan penganggaran desa perlu memperhatikan aspek kesetaraan gender dengan melakukan analisis gender dalam setiap tahapnya, memfasilitasi partisipasi masyarakat secara berimbang antara laki-laki dan perempuan, serta mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan baik laki-laki ma
Permendesa prioritas penggunaan dana desa 2021pupuabdul
Permendagri No. 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang mencakup empat hal utama yaitu: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; (3) adaptasi kebiasaan baru desa; dan (4) bantuan langsung tunai dana desa. Permendagri ini menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat didanai melalui dana
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Desa memiliki karakteristik tersendiri seperti mata pencaharian penduduk agraris, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar, hubungan antar warga relatif akrab, dan tradisi masih kuat. Desa diklasifikasi menjadi desa mandiri, berkembang, dan tertinggal berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi. Desa memiliki kewenangan lokal dan mandat pembangunan dalam bidang pelayanan
Ringkasan dokumen ini memberikan informasi tentang pendekatan struktural dan kultural dalam melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di desa. Secara struktural, SDGs dapat dilokalkan dengan mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam dokumen perencanaan desa dan menyesuaikannya dengan kondisi desa. Sedangkan secara kultural, dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai inti SDGs seperti tidak meninggalk
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kedeputian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan melalui pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berbasis partisipasi, demokrasi, kemandirian dan keberlanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya integrasi sistem dan
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. UU No. 6/2014 mengatur hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa. Desa berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa harus melindungi persatuan masyarakat dan meningkatkan kehidupan mereka. Masyarakat berhak atas pelayanan dan partisipasi dalam desa
Kebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis MasyarakatOswar Mungkasa
Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat membahas pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam perencanaan dan pengelolaan. Program PAMSIMAS merupakan implementasi dari kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi.
Dokumen tersebut membahas tentang peran perhutanan sosial dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa, khususnya SDGs ke-3 (kesehatan), 4 (pendidikan), dan 5 (kesetaraan gender). Perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan,
Penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi
Kabupaten Belitung 2018 dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi
Pemerintah Kabupaten Belitung dan para pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif,
terpadu dan terukur, meliputi subsektor air limbah domestik,
persampahan domestik dan drainase lingkungan.
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penganggaran desa yang responsif gender. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa perencanaan penganggaran desa perlu memperhatikan aspek kesetaraan gender dengan melakukan analisis gender dalam setiap tahapnya, memfasilitasi partisipasi masyarakat secara berimbang antara laki-laki dan perempuan, serta mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan baik laki-laki ma
Permendesa prioritas penggunaan dana desa 2021pupuabdul
Permendagri No. 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang mencakup empat hal utama yaitu: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; (3) adaptasi kebiasaan baru desa; dan (4) bantuan langsung tunai dana desa. Permendagri ini menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat didanai melalui dana
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Desa memiliki karakteristik tersendiri seperti mata pencaharian penduduk agraris, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar, hubungan antar warga relatif akrab, dan tradisi masih kuat. Desa diklasifikasi menjadi desa mandiri, berkembang, dan tertinggal berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi. Desa memiliki kewenangan lokal dan mandat pembangunan dalam bidang pelayanan
Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kementerian Desa, Pembandungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai program-program peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pen
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
Perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bersama untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang). Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) melalui berbagai tahapan seperti verifikasi aspirasi masyarakat, penentuan prioritas, dan penetapan RKPDes melalui kesepakatan bersama. Dokumen juga menjelaskan sumber
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dokumen menjelaskan definisi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta prinsip-prinsip pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang perlu dijalankan. Dokumen juga menjelaskan pentingnya perencanaan pembangunan
Dokumen tersebut membahas peran Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota berperan melalui penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi proses perencanaan, pembangunan, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan dituangkan dalam RPJM Desa sebagai pedoman pembang
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program padat karya tunai di desa tahun 2018 untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dan mempertahankan semangat gotong royong.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) secara sistematis dan partisipatif yang meliputi profil desa, proses penyusunan, visi-misi, program dan kegiatan indikatif, serta lampiran-lampiran pendukung.
9. Makna:
• menentukan tindakan
I masa depan yang tepat
Perencanaan
adalah suatu • melalui urutan pilihan,
proses untuk II
:
• dengan memperhitungkan
III sumber daya yang tersedia
11. KONDISI YANG
LEGENDA DAN
KONDISI SAAT INI KESENJANGAN DIHARAPKAN
MASALAH
SEJARAH VISI- MISI
DAN
PEMBANGUNAN DESA DESA
POTENSI DESA
JEMBATAN PERENCANAAN
REFLEKSI
RPJMDesa / 5 TAHUN
Th I Th II Th III Th IV Th V
RENCANA TAHUNAN
RKP Desa
11
13. TUJUAN
Mendukung antar pelaku
pembangunan
Menjamin adanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi
Menjamin keterkaitan dan konsistensi,
antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan
Mengoptimalkan partisipasi
masyarakat
Menjamin tercapainya penggunaan
sumberdaya secara efesien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan
14. PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004 )
• merupakan hasil proses politik, khususnya
POLITIK penjabaran visi misi kepala Desa terpilih
• Perencanaan yang dilakukan oleh perencana
TEKNOKRATIK profesional , atau oleh lembaga / unit organisasi
yang secara fungsional melakukan perencanaan
PARTISIPATIF • Perencanaan yang melibatkan masyarakat
Perencanaan yang aliran prosesnya dari
ATAS BAWAH atas ke bawah atau dari bawah ke atas
dalam hirarki pemerintahan
15. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan
masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan
mereka dalam proses penyusunan rencana
pembangunan ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d
UU No 25 )
Masyarakat adalah orang orang-perseorangan,
kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat
atau badan hukum yang berkepentingan dengan
kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai
penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat,
maupun penanggung resiko
16. • Rencana pembangunan
jangka menengah desa
RPJMDes 5 Tahun (Ditetapkan dg
Perdes)
Musrenbang
Dalam
Rangka
penyusunan • Rencana Kerja
pembangunan desa 1
RKPDes Tahun (Ditetapkan dg
Kepkades)
17. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM PP 72 TAHUN 2005
PASAL 63 (1)
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Desa disusun perencanaan pembangunan desa
sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah kabupaten /
kota
(2) Perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif
oleh pemerintah Desa sesui dengan
kewenanganya
18. ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA
PARTISIPATIF
MUSDUS
/RT
SOSIALISASI/ MUSDUS LOKAKARYA MUSREN
ORIENTASI / RT DESA BANGDes
MUSDUS Pembahasan
/RT BPD
1. Rencana Program/Kegiatan sekala Desa
dibiayai APB Desa, salah satu sumber RAPAT PARI PURNA BPD
dari ADD PENETAPAN PERDES
Alokasi ADD = 30% untuk Belanja Tidak RPJM Desa
Langsung dan 70% Belanja Langsung Out put
2. Rencana Program/Kegiatan sekala
Kabupaten melalui Musrenbangcam,
Forum SKPD dan Musrenbangkab. SOSIALISASI
Dibiayai APBD; Pihak Ketiga; dll
18
20. DEFINISI KEMISKINAN
Kemiskinan adalah kondisi seseorang
atau sekelompok orang, laki laki- hak-
laki dan perempuan tidak terpenuhi hak
hak dasar untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang
bermartabat.(Kriteria SNPK)
Kriteria BPS: Pengeluaran seseorang
atau keluarga berada di bawah garis
kemiskinan, yaitu besarnya rupiah yang
dikeluarkan untuk konsumsi pangan dan
non pangan
(sandang, perumahan, kesehatan, pendi
dikan, angkutan dan bahan bakar)
setara 2.100 kkal per kapita per hari
21. Kemiskinan didekati dengan pendekatan berbasis hak
dasar (right- approach), yang meliputi:
terpenuhinya kebutuhan pangan,
kesehatan,
pendidikan,
Pekerjaan
perumahan,
air bersih,
pertanahan,
sumberdaya alam dan lingkungan hidup
rasa aman,
hak untuk berpartisipasi, dan
hak untukterbebas dari tindak kekerasan
22. HAK HIDUP
HAK PENGHIDUPAN YANG LAYAK
HAK MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN
HAK MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN
HAK ATAS KESEMPATAN KERJA DAN
BERUSAHA
HAK ATAS LAYANAN PERUMAHAN / TEMPAT
TINGGAL
HAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG BAIK DAN SEHAT
HAK ATAS PARTISIPASI
23. TUJUAN MDG’S :
DEKLARASI PBB TENTANG TUJUAN
PEMBANGUNAN 2015
memberantas kemiskinan dan kelaparan
mewujudkan pendidikan dasar
meningkatkan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan
mengurangi angka kematian bayi
meningkatkan kesehatan ibu.
memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan
mengembangkan kemitraan global dalam
pembangunan
25. ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDESA &
RKPDESA
Masukan Proses Hasil Dampak
Pemeri • Perencanaan • Peraturan desa
ngkat Pembangunan tentang RPJM-
Profil Desa Tindak Desa Yang Desa
an Dibiayai
Swadaya • Daftar Usulan
Masyarakat dan Rencana
Pemeca
Potret han Pihak Ketiga Kegiatan
Desa Masalah • Perenc. Pemb. Pembangunan
Desa yang ada Di Desa
Daftar Peringk
dananya (DURKPDesa)
Kalend masal at • RPJM-Desa (5
er ah thnan) • Keputusan
Musim masala
dan h • RKP-Desa Kepala Desa
poten (1Tahunan) tentang RKP-
Bagan si Desa
Kelem Pengelo
bagaa mpokan
n masalah
26. TAHAPAN PENYUSUN RPJM DESA
Penyusunan Rencana
a. MUSDUS
b. LOKARYA DESA
c. MUSRENBANDES
Penetapan Rencana
a. MUSYAWARAH BPD
b. PERDES RPJMDes
28. I
1 • Skesta Desa
2 • Kelembagaan
3 • Kalender Musim
29. 1. PENJARINGAN MASALAH DAN POTENSI
DENGAN SKETSA DESA
Pengertian
Sketsa Desa Adalah Gambaran Desa Secara
Kasar/Umum Mengenai Keadaan Sumber Daya
Fisik ( Alam Dan Buatan )
30. Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya di
desa.
Sebagai alat untuk menggali / menjaring masalah
yang ada di tingkat dusun ( Permasalahan
Pengembangan Wilayah, Sosial budaya dan
Ekonomi
Sebagai alat untuk menggali / menjaring potensi
yang ada di tingkat dusun
Menyamakan presepsi tentang masalah dan
potensi
31. PERSIAPAN
PilihdanTentukanPeserta
PersiapkanTempatyang memadai
SiapkanlahFormat masalahSketsaDesa
JelaskantujuankajiandenganSketsaDesa
Siapkanalatyang akandigunakan( Spidol, Plano )
Membagitugas( FasilitatordanPencatat)
MEMBUAT SKETSA DESA
Pilihlahsalahsatupesertayang paling mengetahuitentangbatas-
bataswilayahDesa/ Dusun
AjaklahuntukmembuatbatasDesa/ Dusunpadamedia yang tersedia
Sepakatibersamasimbol/ legendadantulis/ gambar pada pojok kiri bawah
sketsa desa
Ajaklah pesertauntuk menggambar simbol yang disepakati dalams ketsay
ang telah dibuat
Ajaklahpesertauntukmenelitikembalisketsadesayang telahdibuat
AjaklahPesertauntukmelakukanperbaikankalaumemangdiperlukan
32. MASALAH
Adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan yang
sesungguhnya
KEBUTUHAN
Kebutuhan adalah sesutu jika tidak dipenuhi akan menimbulkan
masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup
KEINGINAN
Kebutuhan adalah sesuatu jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan
masalah
POTENSI
Adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat
digunakan untuk mengatasi masalah
33. Galilah pengertian tentang Masalah, Kebutuhan, Hak-hak Dasar
Keinginan dan potensi
Ajaklah peserta untuk mewawancarai sketsa desa dari arah tetentu
Ketika menemui simbol/ legenda tanyakan pada peserta “adakah
masalah ( Bidang Pengembangan Wilayah, Sosial
Budaya, Ekonomi ) pada hal tersebut ? “
Ketika menemui masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana
kapasitas masalahnya ( berapa banyak, berapa panjang, berapa
luas dsb )
Rumuskan pernyataan masalahnya dan catat dalam Format 1
Kolom masalah
Diskusikan dengan peserta adakah potensi (
SDA, SOSIAL, FISKAL,LEMBAGA ) yang ada pada mereka dan
lingkunganya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah.
Catat potensi yang disepakati dalam format 1 kolom potensi
Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa
terwawancarai
34. CONTOH SKESTA DESA
N Masalah Potensi
o
1 Jalan Desa RW02 Batu
Rusak 1000 M Pasir
2 Lingkungan RT 7 Kader2 di
Tidak Sehat desa
3 Terdapat 10 Anak Posyandu.
Kurang Gizi
dst
36. Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga
yang ada serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat
Sebagai alat kajian Diagram kelembagaan adalah alat untuk
mengkaji yang masalah dan potensi berkait dengan
kelembagaan
Lembaga adalah
37. TUJUAN
Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang
berperan di desa
Untuk mengetahui lembaga – lembaga yang
mempunyai peranan / manfaat bagi masyarakat
Untuk Mengetahui pola hubungan lembaga-
lembaga yang ada dengan masayarakat
Untuk Mengetahui masalah dan potensipada
lembaga – lembaga yang ada
38. PERSIAPAN
PersiapkanTempat yang memadai
Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol Spidol, Plano, , Kertas
manila, gunting dan isolatif )
Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan
Jelaskan tujuan kajiankajian dengan Diagram kelembagaan Membagi ugas (
FasilitatorFasilitator dan Pencatat )
MEMBUAT DIAGRAM KELEMBAGAAN
Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembagalembaga yang ada diwilayahd
iwilayah mereka lembaga yang telah teridentifikasiteridentifikasi pada media yang
tersedia
Buatlah bulatan / lingkaranlingkaran dari kertas manila dengan ukuran yang
berbeda sebanyaksebanyak lembaga yang teridentifikasiteridentifikasi
Ajaklah peserta mendiskusikanmendiskusikan pengaruh lembagalembaga
terhadap kehidupan masyarakat dari yang paling besar sampai yang paling kecil
Tuliskan nama lembaga yang pengaruhnyapengaruhnya paling besar pada
lingkaran lingkaran yang paling besar demikian seterusnya sampai pada lembaga
yang pengaruhnya paling kecil
39. 2. PENJARINGAN MASALAH DAN POTENSI DENGAN
DIAGRAM KELEMBAGAAN
No Lembaga Masalah Potensi
1 Pemdes & Kemamp SDM,
Pem BPD BPD uan SDM Dana,
des Tdk Sarana
Merata
2 LPM Kegiatan Organisas
Tdk i,
Masy PKK Nampak Sarana
LPM 3 Kelompok Kegiatan Lahan,
Tani Tdk Pengurus
nampak
Kel
Tani
40. 3. PENJARINGAN MASALAH DAN POTENSI
DENGAN KALENDER MUSIM
bulan
Masala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
h
Kekura * * *
ngan
Air
Bersih
Banjir * *
No Masalah Potensi
1 Bln 4 sd 6 Kekurangan air bersih Sungai
2 Bln 1 dan 2 banjir Kayu, gotong
Royong
3
42. 1. CONTOH HASIL PENENTUAN
PERINGKAT MASALAH
No Masalah Potensi
1 Jalan Desa RW02 Rusak 1000 M Batu, Pasir
2 Lingkungan RT 7 Tidak Sehat Kader2 di desa
3 Terdapat 10 Anak Kurang Gizi Posyandu
dst
43. 2. HASIL PENENTUAN PERINGKAT
MASALAH
N Masalah Dirasaka Sangat Mengha Sering Tersedia Jumlah Urutan
o n parah mbat terjadi potensi nilai peringka
Oleh peningka untuk t
orang tan memeca
banyak pendapa hkan
tan masalah
1 Jalan Desa 4 3 2 3 3 15 2
RW02 Rusak
1000 M
2 Lingkungan 3 4 2 3 5 17 1
RT 7 Tidak
Sehat
3 Terdapat 10 2 3 1 2 5 13 3
Anak Kurang
Gizi
dst
44. CONTOH HASILPENGKAJIAN TINDAKAN
PEMECAHAN MASALAH
Masalah Penyebab Potensi Alternatif Tindakan Tindakan
Pemecahan yang
Masalah layak
1 Jalan Desa RW02 • Jalur Batu 1. Semenisasi Semenisasi
Rusak 1000 M Kendaraan Pasir
roda 4 2. Pengerasan
• Jalan tanah
2 Lingkungan RT 7 Tidak Kesadaran Batu 1. Perbaikan parit Mengadakan
Sehat Warga rendah Pasir 2. Mengadakan gerakan
gerakan kebersihan
kebersihan lingkungan
lingkungan
3 Terdapat 10 Anak Kesadaran ibu- Posyandu. 1. Pembinaan dan 1. Penyuluh
Kurang Gizi ibu penyuluhan an
tentang kesehatan Ibu dan 2. Pemberia
kesehatan anak n Gizi
rendah 2. Pemberian Gizi tambahan
Tambahan
4 dst dst
45. 4. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
Tindakan Pemenuhan Dukungan Dukungan Jumlah Peringkat
yang Layak Kebutuhan Peningkatan Potensi Nilai Tindakan
Orang Pendapatan
Banyak Masyarakat
Semenisasi 4 3 4 11 1
Mengadakan 4 2 3 9 2
gerakan
kebersihan
lingkungan
1. Penyuluh 3 2 3 8 3
an
2. Pemberia
n Gizi 3 3 3 9 2
tambahan