Paparan Menteri PPN/Bappenas dalam Pertemuan Pusat Daerah dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Istana Wapres RI tgl 29-30 November 2010

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBappenas PertemuanPusatdan Daerah tentang KebijakanNasionalPenanggulanganKemiskinan, 29 November 2010

2. Dimensi Kemiskinandi Indonesia Tiga karakteristikkemiskinan yang menonjol saatini One Day Workshop-Sesi-1.pptx

5. 5 PendudukMiskinTersebarTidakMerata 21% tersebardiSumatera 7,5% tersebardi Sulawesi 3,4% tersebar di Kalimantan 4,2% tersebar di Maluku & Papua 57.8% tersebardiJawa-Bali 6.2% tersebar di Nusa Tenggara

6. 6 ContohKetimpanganAksesPelayananDasar % AngkaPutusSekolahKelompokUsia 13-15 Tahun, Jawa-Bali, 2007

7. 7 ContohKetimpanganAksesPelayananDasar PersentaseRumahTangga yang Menggunakan Air Bersih di Kalimantan, 2007 PersentaseRumahTangga yang MenggunakanJamban di ProvinsiKepulauanTimur, 2007

8. TantanganKeDepan Pertumbuhan ygcukuptinggidankonsisten untuk mendukung penurunan kemiskinan secara signifikan. Saatini pertumbuhan tinggi hanyadisektor yang kurangmenyerap TK (jasa perdagangan, sektor keuangan) dankonsumsi. Tidak diimbangi peningkatan kapasitas produksi dalamnegeriygmenyerap TK besar(sektor informal dan pertanian). Kegiatan di perdesaanmasih didominasi on farm, kurang terjadi perluasan usaha off farm (jasa perdagangan, pengolahan hasil/industri) yang memberipeluang peningkatan pendapatan penduduk perdesaan. 2. Desentralisasidandemokratisasi yang efektif a. Kebijakanpusatdandaerah yang pro-poor. Peningkatankapasitaspemda vs. pergantian/rotasijabatandidaerahsangatcepat Pemekaranwilayah kurangkesiapanteknis, administrasi, finansial & ekonomi Globalisasi yang meningkatkan kerentanan masyarakat miskin: Keterbukaan pasar –kerentanan pasar domestik danfluktuasihargamempengaruhidayabelikesejahteraanmasyarakatmiskin. Masyarakat miskin jugasemakin sulit meningkatkan pendapatannyakarenakompetisi yang semakinterbuka. Perubahaniklim global (musim ygtidak teratur, menurunnya ketersediaan air, bencana, danmunculnyaberbagaipenyakit) membuatmasyarakat miskinyang paling menderita. 8

9. ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJM DAN RKP 9

11. Kegiatan

12. Outcome

13. Output

14. PendanaanIndikatif

15. Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

18. Perbaikan pelayanan publik

20. Stabilitas makro ekonomi

22. Peningkatan kesehatan masyarakat

23. Peningkatan kualitas pendidikan, dstPenguatan pertahanan Swasta 80% Pembangunan infrastruktur Ketahanan Energi

24. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2010-2014 AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2010  Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat RKP 2011  Percepatan Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung oleh Pemantapan Tata kelola dan Sinergi Pusat Daerah INDIKATORRealisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009 Pertumbuhan Ekonomi : 5.7% 5.5 % 6.3% 6.1% 4.5% Pengangguran: 11.24% 10.28% 9.11% 8.39% 7.87% Kemiskinan: 15.97% 17.75 % 16.58% 15.42% 14.15% Target 2010 Target 2011 Target 2012 Target 2013 Target 2014 Pertumbuhan Ekonomi 5.8% 6.0%-6.3% 6.4%-6.9% 6.7%-7.4% 7.0%-7.7% Pengangguran 7.6% 7.3%-7.4% 6.7%-7.0% 6.0%-6.6% 5%-6% Kemiskinan 12.0%-13.5% 11.5%-12.5% 10.5%-11.5% 9.5%-10.5% 8%-10% (realisasi13,3%) Catatan: Dalam RPJM, sasaranygdicantumkanhanyasasaranakhirtahun RPJM 2014 saja. 12

25. SasarandanArahKebijakan PK RPJMN 2010-2014 13 Sasaran: Kebutuhan dasar: Pemenuhan hak & kualitas kebutuhan dasar affirmative action Peningkatan kualitas datadanpenggunaan nya yang terintegrasi 2. Peningkatan kualitas program2 pemberdayaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat (integrasi program PNPM Mandiri) 3. Perluasan kesempatan berusaha masyarakat miskinmelalui diversifikasi pendapatan untuk peningkatan dan keberlanjutan kesejahteraanmasyarakatmiskin. Peningkatan kualitas kebijakan,program dan pelaksanaan PK didaerah Pengembangankebijakan untuk mengatasi kerentanan masyarakat Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg mengikutsertakan dan dinikmati seluas-luasnya masyarakat, terutama masyarakat miskin (pro-poor growth) 2. Meningkatkan kualitas kebijakan & program penanggulangan kemiskinan (kebijakan afirmatif/keberpihakan). 3. Meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah. 4. Mempercepatpembangunan daerah terpencil & perbatasan

26. RKP 2011 – TEMA: PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG OLEH PEMANTAPAN TATAKELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH ArahKebijakanPrioritasPenanggulanganKemiskinan: Penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi 11,5 – 12,5% darijumlahpendudukpadatahun 2011, melalui arah kebijakan sbb: Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dg memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan masyarakatmiskin dan vulnerable; Meningkatkan kualitas kebijakan dan program melalui kebijakan afirmatif/ keberpihakan; Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. SASARAN PEMBANGUNAN Sasaranpembangunankesejahteraanrakyat; Sasaranperkuatanpembangunandemokrasi; Sasaranpenegakanhukum. TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT - DAERAH

27. AlokasiPadaPrioritas 2011 (Rp. Miliar) *) Tidaktermasukremunerasireformasibirokrasi

29. Anggaran pro-kemakmuranrakyatjugatersebardibeberapaprioritaslainnya (pendidikan, kesehatan, ketahananpangan, dst)

30. Alokasi 16 K/L terbesarjugaditujukanuntukpercepatanpertumbuhanekonomi, melaluiinfrastruktur, pertanian, kelautandankehutanan (sesuaitema RKP 2011) yang padaakhirnyauntukmeningkatkankemakmuranrakyat

33. Memberikanarahankebijakandankoordinasiterhadapbantuanlembagaataunegara donor;

34. Melaksanakanpengendaliandanevaluasiataslaporandari Tim Pelaksana danmelaporkansecaraberkalakepada Ketua TNP2K. 3. Tim Pembiayaanterdiriatas Tim Pengarahdan Tim Pelaksana yang beranggotakanberbagai K/L terkaitkluster 1, 2 dan 3 darikluster program penanggulangankemiskinan.

35. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN 19

36. 1. Langkah-langkahuntuk “Pro-poor Growth” Mempertinggipertumbuhanekonomi yang berkualitas: Efektivitasrealisasipembangunaninfrastrukturmelaluia.l. perbaikanikliminvestasi& solusipersoalantanah/lahan Penciptaanlapangankerja yang seluas-luasnya Memelihara/mengembangan iklim usaha yg mendukung perekonomian lokal (al. akses permodalan, informasi & pasar UMK, kepastian usaha sektor informal, dsb). Mengendalikan inflasidaerahsebagainatural protectionuntukorangmiskin (agar peningkatan pendapatan orang miskin efektif)dengana.l. menjagakelancarandistribusidanstabilisasihargabahanpokok. Meningkatkan kegiatan2 yang langsungmenanganipermasalahankemiskinan, a.l. meningkatkanbantuanlangsungkemasyarakat/desa-desamiskindanmemperbesartransparansikebijakandananggarankepadapublik. Mensinergikan kegiatan & anggaran untukmembukaketerisolasianwilayah, keberdayaan masyarakat, & revitalisasiperdesaan.

38. Mengembangkankapasitasperwakilanmasyarakat

39. Mengembangkanparticipatory moneve. Menyediakaninsentifstafdanpendamping yang bekerjadidaerahtertinggal, terpencil & kepulauan

40. 3. Langkah-langkahuntukPeningkatanEfektivitasProgamPenanggulanganKemiskinandiDaerah Memfungsikan TKPK Daerah (provinsidankabupaten/kota) sebagaifocal pointpercepatanpengurangankemiskinan susun agenda kerjasebagaitindaklanjutPerpres 15/2010 danPermendagri 42/2010. Mendukungkelancaranimplementasidansafe guarding program-program nasional, sektordandaerah. Revitalisasimusrenbanga.l. denganmensinergikanperencanaanpartisipatifkedalamperencanaanregulersebagailandasanintervensisektorsecaraterpadu/terintegrasi, termasukanggaran yang disusunsecarapro-poor. Peningkatankapasitasaparatdalammeresponaspirasi/potensi lokal al. good governance, pelatihandanpenyederhanaanprosedur (pengadaantepatwaktu, efektivitaspenyalurandanpenyerapandana, monev, audit, danpenangananpengaduan) Menjagakeberlanjutanlembagamasyarakat yang terbangundanketelibatan stakeholder lainnyamelaluipengembangan forum/media komunikasi/sharing knowledge, dansinergiimplementasikegiatan.

41. TERIMA KASIH