SlideShare a Scribd company logo

Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

•
•
Akademi Desa 4.0
Akademi Desa 4.0

Dokumen tersebut merupakan kamus istilah kebijakan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mencakup definisi istilah-istilah penting seperti administrasi desa, alokasi dana desa, akreditasi pelatihan masyarakat, dan istilah-istilah terkait lainnya beserta rujukan peraturan terkait.

Education
1 of 182
Download to read offline
KAMUS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Penulis Shinta Shabilla Ivanovich Agusta Tim Artistik Dwi Setiawan Trianka Priya Utama Tim Editor Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sudanar Budyo Jasnety Umar Wuwuh Sarwoaji Agus Hidayatullah Anton Trisusilo Alfandi Pramandaru Denny Noviansyah Andy Arfianto Zainul Askar Dian Ayu Permatasari Jakarta, April 2020 Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan,12750, DKI Jakarta, Indonesia Telpon 021 - 7994372
PENGANTAR Begitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, salah satu yang dilirik ialah ayat-ayat tentang amanat penyusunan peraturan-peraturan di bawahnya. Pertama, lazimnya aturan-aturan turunan lebih mengikat di lapangan, saying lazim lebih birokratis, dan akhirnya menyulitkan implementasi yang ideal. Belum lagi, the devil is on the detail, artinya aturan turunan bisa berisi tambahan syarat-syarat implementasi undang-undang. Persoalan ini tentu penting, namun ini di luar perbincangan kamus ini. Kedua, yang memunculkan kebutuhan akan kamus ini, ialah kenyataan banyaknya peraturan turunan perihal desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang memang menjadi amanat dari peraturan perundangan di atasnya. Artinya, kalau aturan turunan itu tidak disusun, justru menteri dalam posisi bersalah lantaran tidak melaksanakan amanat aturan yang lebih tinggi. Dari satu undang- undang, yaitu UU No 6/2014, muncul amanat penyusunan lebih dari 30 peraturan menteri. Ini belum termasuk peraturan yang harus disusun tahunan, seperti perihal pengalokasian dan prioritas penggunaan dana desa. Banyak aturan turunan membutuhkan pengetahuan yang mendalam akan aturan desa. Sekaligus, yang menarik, kekayaan aturan ini menjadi studi dokumen yang sangat menarik. Langkah pertama dari studi tersebut ialah menyusun kamus istilah pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Yaitu, kamus ini. Aturan perihal desa sudah lama muncul. Desa Warnana atau lebih dikenal sebagai Negara Kertagama, menunjukkan aturan desa di sela-sela laporan perjalanan Raja Hayam Wuruk. Prasasti aturan pasaran antar desa juga sudah muncul di Turen, Malang. Aturan desa di kerajaan Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran sejak abad ke 18 sudah dikumpulkan pula. Muncul pula serial aturan desa sejak akhir penjajahan Belanda sejak 2018. Setelah Indonesia merdeka, aturan pertama berkaitan desa memuat aspek kesehatan, diterbitkan pada tahun 1946. Seluruh aturan tentang desa itu sudah kami kumpulkan. Dan, sudah mulai kami kaji pula. Namun, dengan pertimbangan agar kamus berisi lema kontemporer (yang paling baru ialah lema berkaitan dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 sejak Maret 2020), maka hanya dimuat istilah kebijakan masa kini, yang hampir
seluruhnya masih digunakan dalam kebijakan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pilihan semacam ini sudah pasti memiliki kelemahan cepat ketinggalan zaman, jika aturan-aturan baru terlalu cepat diproduksi. Karena seluruh amanat penyusunan peraturan menteri untuk implementasi UU No 6/2014 sudah ditepati, kiranya aturan baru nantinya lebih berupa revisi atas aturan yang sudah ada. Setiap lema dalam kamus ini dilengkapi rujukan peraturan perundangan tempat lema tersebut dimuat. Sehingga pengkaji yang lebih serius bisa langsung mendalami peraturan perundangan tersebut. Jika sulit mendapatkannya di luar, Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi aktif menyimpannya. Kamus ini secara kualitatif menujukkan, bahwa Pemerintah memang serius membangun desa. Buktinya, beragam jenis lema desa muncul terbanyak. Hmm, pada saat yang sama juga dana menjadi komponen penting pembangunan. Buktinya, lema dana tidak kalah banyak. Kamus ini bisa menjadi panduan untuk memahami berbagai istilah, yang berarti konsep atas kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah pinggiran Indonesia. Hermeneutika atas istilah-istilah juga mudah menunjukkan paradigma pembangunan yang digunakan pemerintah kontemporer. Tentu, ada manfaat tambahan lainnya yang bisa ditarik pembaca budiman. Disadari pula, bahwa penyusunan kamus ini tidak sepenuhnya sempurna. Berbagai kritik dan saran yang kelak kami terima, sebagaimana saat kami menyusunnya, akan kami manfaatkan untuk memperbaiki dan memperbarui terbitan berikutnya. Jakarta, April 2020 Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta
DAFTAR ISI A , 1 B , 9 C , 17 D , 21 E , 44 F , 46 G , 47 H , 49 I , 52 J , 57 K , 59 L , 78 M , 83 N , 89
O , 90 P , 92 Q , 140 R , 141 S , 150 T , 159 U , 168 V , 172 W , 173 Y , 175
1 A Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. (UU RI No 21 Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan) Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan) Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman
2 Administrasi Kelurahan) Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa) Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa; PERMENDAGRI RI No 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan) Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa) Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program terhadap lembaga pelatihan masyarakat pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelatihan masyarakat dan uji kompetensi. (PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat) Akuntabel adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dapat dipertanggung jawabkan. (PERMENDESA, PDTT RI No 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi)
3 Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. (PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. (PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. (PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa) Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. (PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019)
4 Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. (PERMENDAGRI RI No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah) Anggaran Berperspektif Gender (Gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai kesetaraan dan keadilan gender. (PERMENDAGRI RI No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa; PERMENDAGRI RI No 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa)
5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PP RI No 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; PERENDAGRI RI No 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (PERMENDAGRI RI No 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. (PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PERMENDESA, PDTT RI No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
6 PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PERMENDAGRI RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 16 Tahun 2019 Tentang Muyawarah Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERENDAGRI RI No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB- Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. (PERMENDAGRI RI No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. (PERMENDAGRI RI No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
7 APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; PP RI No 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; PP RI No 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PERMENDESA, PDTT RI No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENDAGRI RI No 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)) Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi)
8 Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkunganKementerian. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
9 B Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. (PERMENDAGRI RI No 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah) Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desadalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. (PERMENDAGRI RI No 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa) Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung. (UU RI No 21 Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP RI No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)
10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. (PP RI No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (PP RI No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah; Permendagri RI No 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; PERMENDAGRI RI No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; PERMENDAGRI RI No 39 TAHUN 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa; PERMENDAGRI RI No 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (PERMENDESA, PDTT RI No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa; PERMENDAGRI RI No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; PERMENDAGRI RI No
11 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa) Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi. (PP RI No 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; PERMENDESA, PDTT RI No 25 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa/BUMDesa Bersama Koperasi atau kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi. (PERMENDESA, PDTT No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, dan koperasi atau kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Transmigrasi. (PERMENDESA, PDTT RI No 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (PERMENDESA, PDTT RI NO 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI NO 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
12 Transmigrasi; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 39 TAHUN 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa; PERMENDAGRI RI No 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI NO 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara lembaga. (Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. (PERMENDAGRI RI No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa) Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. (PERMENDAGRI RI No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa)
13 Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya disebut Bantuan Lainnya adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga pemerintah/non pemerintah. (PERMENDESA, PDTT RI NO 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Bantuan Pangan Adalah Bantuan Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya Yang Diberikan Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan/Atau Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Pangan Dan Krisis Pangan, Meningkatkan Akses Pangan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Rawan Pangan Dan Gizi, Dan Kerja Sama Internasional. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. (PERMENDESA, PDTT RI NO 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Bantuan Transmigrasi adalah pemenuhan hak transmigran berupa barang dan/atau pelayanan yandiberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untumeningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kemandirian Transmigran. (PERMENDESA, PDTT No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli ataudiperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehanlainnya yang sah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. (PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa)
14 Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa) Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa) Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. (PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (PP RI No 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (PP RI No 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara)
15 Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. (PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya (PERMENDAGRI RI No 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (PP RI No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana) Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan PPT adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi atas pelaksanaan PPT oleh Kelompok Masyarakat. (PERMENDESA, PDTT RI No 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi) Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi ataspelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di dalam PPT. (PERMENDESA, PDTT RI No 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi) Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. (PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa) Budidaya Air Laut adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran di laut dengan sistem keramba satu komoditas/beberapa komoditas ikan laut sampai dengan ukuran konsumsi. (PERMENDESA, PDTT RI No 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi)
16 Budidaya Air Payau adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran satu komoditas ditambak sampai dengan ukuran konsumsi. (PERMENDESA, PDTT RI No 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi) Budidaya Air Tawar adalah suatu kegiatan usaha perikanan budidaya yang dilakukan di perairan air tawar seperti sungai, danau, waduk, sawah dan kolam kolam budidaya baik secara tradisional, semi intensif maupun intensif melalui proses penyemaian benih, pemeliharaan dan pemanenan. (PERMENDESA, PDTT RI No 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi) Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)
17 C Cadangan Pangan Masyarakat Adalah Persediaan Pangan Yang Dikuasai Dan Dikelola Oleh Masyarakat Di Tingkat Pedagang, Komunitas, Dan Rumah Tangga. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan nasional tediri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. (PERMENDAGRI RI No 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa) Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari: cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat. (PERMENDAGRI RI No 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan
18 Pemerintah Desa) Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. (PERMENDAGRI RI No 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Adalah Persediaan Pangan Yang Dikuasai Dan Dikelola Oleh Pemerintah Provinsi. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa) Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERENDAGRI RI No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa) Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. (PP RI No 19 Tahun
19 2008 Tentang Kecamatan; PERMENDAGRI RI No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa) Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (PERMENDAGRI RI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; PERMENDAGRI RI No 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; PERMENDAGRI RI No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa) Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota. (PERMENDAGRI RI No 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa) Cara Penularan Covid-19 diantaranya Tetesan cairan (droplets) yang berasal dari bicara, batuk, atau bersin, Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuk mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. (Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi 2020) Catu pangan adalah bantuan yang diberikan kepada Transmigran pada jenis Transmigrasi Umum dan/atau Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berupa natura dan/atau nonnatura untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan minimal dan/atau sebagai stimulan untuk kegiatan produktif di Permukiman Transmigrasi. (PERMENDESA, PDTT No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran) Celah Fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah) Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat
20 seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa) Ciri Ekologi adalah ciri sumber daya alam yang dimilki desa seperti desa pesisir pantai, desa persawahan, desa pinggir dan dalam hutan, desa sekitar tambang dan industri, desa kawasan pariwisata, dan lain-lain. (PERMENDAGRI RI No 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat)
21 D Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota. (PERMENDAGRI RI No 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; PERMENDAGRI RI No 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah) Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi. (PP RI No 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat; PERMENDESA, PDTT No 13 Tahun 2016 Tentang Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 12 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah)
22 Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU RI No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; PP RI No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu Ri No 112 /Pmk.07 /2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENDAGRI RI No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan) Daerah Pasca Konflik adalah merupakan interpelasi sosial yang berbentuk pertentangan karena adanya suatu perbedaan, baik perbedaan fisik maupun perbedaan pandangan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
23 Daerah Perbatasan adalah bagian wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang mempunyai karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Rawan Pangan adalah Kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan kesehatan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Tertinggal Adalah Daerah Kabupaten Yang Wilayah Serta Masyarakatnya Kurang Berkembang Dibandingkan Dengan Daerah Lain Dalam Skala Nasional. (Perpres RI No131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019; PP RI No 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Tertentu adalah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, pasca konflik dan rawan sosial. (PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat)
24 Daerah Tertentu adalah adalah daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi. (PP RI No 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; PERMENDESA, PDTT No 13 Tahun 2016 Tentang Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 12 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN. (Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa) Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa)
25 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melaluimekanisme perencanaan pembangunan daerah. (PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan Usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga. (PERMENDAGRI RI No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa) Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah Tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.) Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk.
26 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.) Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (PERMENDESA, PDTT RI No 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019) Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Dae rah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07
27 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.) Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
28 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. (PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana)
29 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. (PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana
30 Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
31 PERMENDESA, PDTT RI No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu Ri No 112 /PMK.07 /2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; ; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu bercasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan
32 Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu Ri No 112 /Pmk.07 /2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; ; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada Daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. (Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; ; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan
33 Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; ; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan Adminduk adalah dana yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan usaha kecil menengah. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM dan Naker adalah dana yang Digunakan untuk Biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, usaha kecil menengah, dan ketenagakerjaan. (PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
34 Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan) Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu Ri No 112 /Pmk.07 /2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah Dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil verifikasi keluaran Dana Alokasi Khusus sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. (PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR, adalah dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. (PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan) Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan Untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa)
35 Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. (Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)
36 Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat sehubungan dengan penugasan tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/ atau Desa disertai kewajiban meiaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Pimpinan/Menteri lembaga terkait. (PERMENDAGRI RI No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD adalah tunj angan profesi yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensansi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus , yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Data adalah sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis
37 pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun) Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. (PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa) Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk seluruh Indonesia dirinci mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia. (PERMENDAGRI No 66 Tahun 2011 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; PERMENDAGRI No 18 Tahun 2005 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; PERMENDAGRI No 39 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; PERMENDAGRI No 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk. (PERMENDAGRI No 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa. (PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
38 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permendagri RI No 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; PERMENDESA, PDTT RI No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesa; PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; PERMENDESA, PDTT RI NO 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa ; PERMENDAGRI RI No 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa; PERMENDAGRI No 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; PERMENDESA, PDTT RI NO 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No.
39 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDESA, PDTT No 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; PERMENDAGRI RI No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan; PERMENDAGRI RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; PERMENDAGRI RI No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa; PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 39 TAHUN 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; PERENDAGRI RI No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; PERMENDAGRI RI No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; PERMENDAGRI RI No 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; PERMENDAGRI RI No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa; PERMENDAGRI RI No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; PERMENDAGRI RI No 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
40 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. (PERMENDAGRI RI No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (PERMENDAGRI RI No 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa) Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019) Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019) Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
41 PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019) Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. (PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa) Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019) Desa Tanggap COVID-19 dengan membentuk Relawan Desa Covid-19 dengan Struktur Kepala Desa sebagai Ketua, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagi wakil, anggota terdiri dari perangkat desa, Anggota BPD, Kepala dusun atau yang setara, ketua RW & RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendampingan Desa Sehat, Pendamping Lainnya yang berdomisili di desa, Bidan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD), serta Mitra seperti Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa. (Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa) Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019)
42 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah. (PP RI No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; PP RI No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan; PP RI No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah; PP RI No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan; PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa;) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, selanjutnya disebut DPRD DIY, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY. (UU RI No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwa kilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua. (UU RI No 21 Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)
43 Digit adalah angka Arab dari 0 sampai dengan 9, dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal. (PERMENDAGRI No 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. (UU RI No 21 Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selajutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atay Perubahan Penjabaran APB Desa. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dokumen Rencana Aksi Pascabencana Gempa yang selanjutnya disebut Dokumen Rencana Aksi adalah dokumen yang memuat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang ditetapkan oleh kepala daerah. (PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi)
44 E Ekspor Pangan Adalah Kegiatan Mengeluarkan Pangan Dari Daerah Pabean Negara Republik Indonesia Yang Meliputi Wilayah Darat, Perairan, Dan Ruang Udara Di Atasnya, Tempat-Tempat Tertentu Di Zona Ekonomi Eksklusif, Dan Landas Kontinen. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa) Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. (PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa) Evaluasi Diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan) Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan
45 serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan) Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi)
46 F Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing- masing. (PERMENDAGRI RI No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah) Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Recommended

Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Dodik Mer
 
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...TV Desa
 
Pidato selamatan Desa 2021
Pidato selamatan Desa 2021Pidato selamatan Desa 2021
Pidato selamatan Desa 2021TV Desa
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Akademi Desa 4.0
 
Permendes pdtt nomor 9 tahun_2016 tentang PELATIHAN MASYARAKAT
Permendes pdtt nomor 9 tahun_2016 tentang PELATIHAN MASYARAKATPermendes pdtt nomor 9 tahun_2016 tentang PELATIHAN MASYARAKAT
Permendes pdtt nomor 9 tahun_2016 tentang PELATIHAN MASYARAKATTV Desa
 
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...TV Desa
 
Pidato Desa 2021
Pidato Desa 2021 Pidato Desa 2021
Pidato Desa 2021 TV Desa
 
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...TV Desa
 

Recommended

Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Dodik Mer
 
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...TV Desa
 
Pidato selamatan Desa 2021
Pidato selamatan Desa 2021Pidato selamatan Desa 2021
Pidato selamatan Desa 2021TV Desa
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Akademi Desa 4.0
 
Permendes pdtt nomor 9 tahun_2016 tentang PELATIHAN MASYARAKAT
Permendes pdtt nomor 9 tahun_2016 tentang PELATIHAN MASYARAKATPermendes pdtt nomor 9 tahun_2016 tentang PELATIHAN MASYARAKAT
Permendes pdtt nomor 9 tahun_2016 tentang PELATIHAN MASYARAKATTV Desa
 
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...TV Desa
 
Pidato Desa 2021
Pidato Desa 2021 Pidato Desa 2021
Pidato Desa 2021 TV Desa
 
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...TV Desa
 
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Rooy John
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Akademi Desa 4.0
 
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 TV Desa
 
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020Akademi Desa 4.0
 
IPPD TA.2021
IPPD TA.2021IPPD TA.2021
IPPD TA.2021udhi purnomo
 
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Mas Fiq Muhammad
 
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaKeterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaFormasi Org
 
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021udhi purnomo
 
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Pajeg Lempung
 
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Rawan Utara
 
Lkppd 2021
Lkppd 2021Lkppd 2021
Lkppd 2021udhi purnomo
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021udhi purnomo
 
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPerdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPradna Paramita
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020udhi purnomo
 
TUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxTUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxHaetamiHA
 
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDuPERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDuteguh252174
 
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2BWI Kaltim
 

More Related Content

What's hot

Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Rooy John
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Akademi Desa 4.0
 
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 TV Desa
 
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020Akademi Desa 4.0
 
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Mas Fiq Muhammad
 
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaKeterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaFormasi Org
 
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021udhi purnomo
 
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Pajeg Lempung
 
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Rawan Utara
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021udhi purnomo
 
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPerdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPradna Paramita
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 

What's hot (18)

Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015 Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
Bahan rakornas desa kemendagri 29 juli 2015
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Permendesa Nomor 6 tahun 2020
Permendesa Nomor 6 tahun 2020
 
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
 
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
 
IPPD TA.2021
IPPD TA.2021IPPD TA.2021
IPPD TA.2021
 
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
 
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaKeterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
 
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
 
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
 
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
 
Lkppd 2021
Lkppd 2021Lkppd 2021
Lkppd 2021
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021
 
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPerdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020
 

Similar to Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

TUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxTUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxHaetamiHA
 
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDuPERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDuteguh252174
 
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2BWI Kaltim
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017Agus Turyono
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Pajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Pajeg Lempung
 
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdfsk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdfSuwondo Chan
 
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docx
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docx2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docx
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docxerisugiartoeri
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdfWidyaKurniatiMohi
 
sk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdfsk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdfSuwondo Chan
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkdswanggie
 
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptxnesanakhitapenawa
 

Similar to Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (20)

TUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxTUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptx
 
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDuPERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDu
 
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
 
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
 
Lppd2019
Lppd2019Lppd2019
Lppd2019
 
Sk kpmd tpk 2017
Sk kpmd tpk 2017Sk kpmd tpk 2017
Sk kpmd tpk 2017
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016
 
5. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 20155. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 2015
 
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdfsk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
 
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docx
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docx2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docx
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docx
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
sk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdfsk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdf
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd
 
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
 

More from Akademi Desa 4.0

Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Akademi Desa 4.0
 
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko BaratKuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko BaratAkademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSMMateri Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSMAkademi Desa 4.0
 
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkunganMateri Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkunganAkademi Desa 4.0
 
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1Akademi Desa 4.0
 
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisataNgopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisataAkademi Desa 4.0
 
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi DesaKuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi DesaAkademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan SosialMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan SosialAkademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesaMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesaAkademi Desa 4.0
 
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi Eps. 23 - Team Work
Materi Ngopi Eps. 23 - Team WorkMateri Ngopi Eps. 23 - Team Work
Materi Ngopi Eps. 23 - Team WorkAkademi Desa 4.0
 
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"Akademi Desa 4.0
 
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Akademi Desa 4.0
 
Ngopi bersama PSM Eps. 21 "Kelayakan usaha"
Ngopi bersama PSM Eps. 21 "Kelayakan usaha"Ngopi bersama PSM Eps. 21 "Kelayakan usaha"
Ngopi bersama PSM Eps. 21 "Kelayakan usaha"Akademi Desa 4.0
 

More from Akademi Desa 4.0 (20)

Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
 
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko BaratKuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
 
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSMMateri Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
 
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkunganMateri Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
 
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
 
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisataNgopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
 
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi DesaKuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan SosialMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesaMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
 
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
 
Materi Ngopi Eps. 23 - Team Work
Materi Ngopi Eps. 23 - Team WorkMateri Ngopi Eps. 23 - Team Work
Materi Ngopi Eps. 23 - Team Work
 
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
 
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
 
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
 
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
 
Ngopi bersama PSM Eps. 21 "Kelayakan usaha"
Ngopi bersama PSM Eps. 21 "Kelayakan usaha"Ngopi bersama PSM Eps. 21 "Kelayakan usaha"
Ngopi bersama PSM Eps. 21 "Kelayakan usaha"
 

Recently uploaded

Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 

Recently uploaded (20)

Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 

Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

  • 1.
  • 3. PENGANTAR Begitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, salah satu yang dilirik ialah ayat-ayat tentang amanat penyusunan peraturan-peraturan di bawahnya. Pertama, lazimnya aturan-aturan turunan lebih mengikat di lapangan, saying lazim lebih birokratis, dan akhirnya menyulitkan implementasi yang ideal. Belum lagi, the devil is on the detail, artinya aturan turunan bisa berisi tambahan syarat-syarat implementasi undang-undang. Persoalan ini tentu penting, namun ini di luar perbincangan kamus ini. Kedua, yang memunculkan kebutuhan akan kamus ini, ialah kenyataan banyaknya peraturan turunan perihal desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang memang menjadi amanat dari peraturan perundangan di atasnya. Artinya, kalau aturan turunan itu tidak disusun, justru menteri dalam posisi bersalah lantaran tidak melaksanakan amanat aturan yang lebih tinggi. Dari satu undang- undang, yaitu UU No 6/2014, muncul amanat penyusunan lebih dari 30 peraturan menteri. Ini belum termasuk peraturan yang harus disusun tahunan, seperti perihal pengalokasian dan prioritas penggunaan dana desa. Banyak aturan turunan membutuhkan pengetahuan yang mendalam akan aturan desa. Sekaligus, yang menarik, kekayaan aturan ini menjadi studi dokumen yang sangat menarik. Langkah pertama dari studi tersebut ialah menyusun kamus istilah pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Yaitu, kamus ini. Aturan perihal desa sudah lama muncul. Desa Warnana atau lebih dikenal sebagai Negara Kertagama, menunjukkan aturan desa di sela-sela laporan perjalanan Raja Hayam Wuruk. Prasasti aturan pasaran antar desa juga sudah muncul di Turen, Malang. Aturan desa di kerajaan Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran sejak abad ke 18 sudah dikumpulkan pula. Muncul pula serial aturan desa sejak akhir penjajahan Belanda sejak 2018. Setelah Indonesia merdeka, aturan pertama berkaitan desa memuat aspek kesehatan, diterbitkan pada tahun 1946. Seluruh aturan tentang desa itu sudah kami kumpulkan. Dan, sudah mulai kami kaji pula. Namun, dengan pertimbangan agar kamus berisi lema kontemporer (yang paling baru ialah lema berkaitan dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 sejak Maret 2020), maka hanya dimuat istilah kebijakan masa kini, yang hampir
  • 4. seluruhnya masih digunakan dalam kebijakan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pilihan semacam ini sudah pasti memiliki kelemahan cepat ketinggalan zaman, jika aturan-aturan baru terlalu cepat diproduksi. Karena seluruh amanat penyusunan peraturan menteri untuk implementasi UU No 6/2014 sudah ditepati, kiranya aturan baru nantinya lebih berupa revisi atas aturan yang sudah ada. Setiap lema dalam kamus ini dilengkapi rujukan peraturan perundangan tempat lema tersebut dimuat. Sehingga pengkaji yang lebih serius bisa langsung mendalami peraturan perundangan tersebut. Jika sulit mendapatkannya di luar, Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi aktif menyimpannya. Kamus ini secara kualitatif menujukkan, bahwa Pemerintah memang serius membangun desa. Buktinya, beragam jenis lema desa muncul terbanyak. Hmm, pada saat yang sama juga dana menjadi komponen penting pembangunan. Buktinya, lema dana tidak kalah banyak. Kamus ini bisa menjadi panduan untuk memahami berbagai istilah, yang berarti konsep atas kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah pinggiran Indonesia. Hermeneutika atas istilah-istilah juga mudah menunjukkan paradigma pembangunan yang digunakan pemerintah kontemporer. Tentu, ada manfaat tambahan lainnya yang bisa ditarik pembaca budiman. Disadari pula, bahwa penyusunan kamus ini tidak sepenuhnya sempurna. Berbagai kritik dan saran yang kelak kami terima, sebagaimana saat kami menyusunnya, akan kami manfaatkan untuk memperbaiki dan memperbarui terbitan berikutnya. Jakarta, April 2020 Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta
  • 5. DAFTAR ISI A , 1 B , 9 C , 17 D , 21 E , 44 F , 46 G , 47 H , 49 I , 52 J , 57 K , 59 L , 78 M , 83 N , 89
  • 6. O , 90 P , 92 Q , 140 R , 141 S , 150 T , 159 U , 168 V , 172 W , 173 Y , 175
  • 7. 1 A Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. (UU RI No 21 Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan) Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan) Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman
  • 8. 2 Administrasi Kelurahan) Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa) Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa; PERMENDAGRI RI No 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan) Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum. (PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa) Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program terhadap lembaga pelatihan masyarakat pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelatihan masyarakat dan uji kompetensi. (PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat) Akuntabel adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dapat dipertanggung jawabkan. (PERMENDESA, PDTT RI No 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi)
  • 9. 3 Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. (PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. (PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. (PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa) Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. (PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019)
  • 10. 4 Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. (PERMENDAGRI RI No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah) Anggaran Berperspektif Gender (Gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai kesetaraan dan keadilan gender. (PERMENDAGRI RI No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa; PERMENDAGRI RI No 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa)
  • 11. 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PP RI No 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; PERENDAGRI RI No 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (PERMENDAGRI RI No 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. (PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PERMENDESA, PDTT RI No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
  • 12. 6 PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PERMENDAGRI RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 16 Tahun 2019 Tentang Muyawarah Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERENDAGRI RI No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB- Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. (PERMENDAGRI RI No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. (PERMENDAGRI RI No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
  • 13. 7 APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; PP RI No 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; PP RI No 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PERMENDESA, PDTT RI No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENDAGRI RI No 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)) Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi)
  • 14. 8 Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkunganKementerian. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
  • 15. 9 B Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. (PERMENDAGRI RI No 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah) Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desadalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. (PERMENDAGRI RI No 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa) Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung. (UU RI No 21 Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP RI No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)
  • 16. 10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. (PP RI No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (PP RI No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah; Permendagri RI No 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; PERMENDAGRI RI No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; PERMENDAGRI RI No 39 TAHUN 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa; PERMENDAGRI RI No 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (PERMENDESA, PDTT RI No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa; PERMENDAGRI RI No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; PERMENDAGRI RI No
  • 17. 11 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa) Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi. (PP RI No 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; PERMENDESA, PDTT RI No 25 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa/BUMDesa Bersama Koperasi atau kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi. (PERMENDESA, PDTT No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, dan koperasi atau kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Transmigrasi. (PERMENDESA, PDTT RI No 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (PERMENDESA, PDTT RI NO 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI NO 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
  • 18. 12 Transmigrasi; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 39 TAHUN 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa; PERMENDAGRI RI No 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI NO 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara lembaga. (Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. (PERMENDAGRI RI No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa) Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. (PERMENDAGRI RI No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa)
  • 19. 13 Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya disebut Bantuan Lainnya adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga pemerintah/non pemerintah. (PERMENDESA, PDTT RI NO 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Bantuan Pangan Adalah Bantuan Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya Yang Diberikan Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan/Atau Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Pangan Dan Krisis Pangan, Meningkatkan Akses Pangan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Rawan Pangan Dan Gizi, Dan Kerja Sama Internasional. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. (PERMENDESA, PDTT RI NO 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Bantuan Transmigrasi adalah pemenuhan hak transmigran berupa barang dan/atau pelayanan yandiberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untumeningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kemandirian Transmigran. (PERMENDESA, PDTT No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli ataudiperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehanlainnya yang sah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. (PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa)
  • 20. 14 Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa) Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa) Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. (PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (PP RI No 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (PP RI No 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara)
  • 21. 15 Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. (PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya (PERMENDAGRI RI No 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (PP RI No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana) Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan PPT adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi atas pelaksanaan PPT oleh Kelompok Masyarakat. (PERMENDESA, PDTT RI No 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi) Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi ataspelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di dalam PPT. (PERMENDESA, PDTT RI No 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi) Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. (PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa) Budidaya Air Laut adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran di laut dengan sistem keramba satu komoditas/beberapa komoditas ikan laut sampai dengan ukuran konsumsi. (PERMENDESA, PDTT RI No 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi)
  • 22. 16 Budidaya Air Payau adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran satu komoditas ditambak sampai dengan ukuran konsumsi. (PERMENDESA, PDTT RI No 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi) Budidaya Air Tawar adalah suatu kegiatan usaha perikanan budidaya yang dilakukan di perairan air tawar seperti sungai, danau, waduk, sawah dan kolam kolam budidaya baik secara tradisional, semi intensif maupun intensif melalui proses penyemaian benih, pemeliharaan dan pemanenan. (PERMENDESA, PDTT RI No 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi) Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)
  • 23. 17 C Cadangan Pangan Masyarakat Adalah Persediaan Pangan Yang Dikuasai Dan Dikelola Oleh Masyarakat Di Tingkat Pedagang, Komunitas, Dan Rumah Tangga. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan nasional tediri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. (PERMENDAGRI RI No 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa) Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari: cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat. (PERMENDAGRI RI No 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan
  • 24. 18 Pemerintah Desa) Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. (PERMENDAGRI RI No 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Adalah Persediaan Pangan Yang Dikuasai Dan Dikelola Oleh Pemerintah Provinsi. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa) Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERENDAGRI RI No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa) Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. (PP RI No 19 Tahun
  • 25. 19 2008 Tentang Kecamatan; PERMENDAGRI RI No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa) Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (PERMENDAGRI RI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; PERMENDAGRI RI No 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; PERMENDAGRI RI No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa) Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota. (PERMENDAGRI RI No 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa) Cara Penularan Covid-19 diantaranya Tetesan cairan (droplets) yang berasal dari bicara, batuk, atau bersin, Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuk mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. (Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi 2020) Catu pangan adalah bantuan yang diberikan kepada Transmigran pada jenis Transmigrasi Umum dan/atau Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berupa natura dan/atau nonnatura untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan minimal dan/atau sebagai stimulan untuk kegiatan produktif di Permukiman Transmigrasi. (PERMENDESA, PDTT No 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran) Celah Fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah) Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat
  • 26. 20 seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya. (PERMENDAGRI RI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa) Ciri Ekologi adalah ciri sumber daya alam yang dimilki desa seperti desa pesisir pantai, desa persawahan, desa pinggir dan dalam hutan, desa sekitar tambang dan industri, desa kawasan pariwisata, dan lain-lain. (PERMENDAGRI RI No 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat)
  • 27. 21 D Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota. (PERMENDAGRI RI No 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; PERMENDAGRI RI No 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah) Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi. (PP RI No 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat; PERMENDESA, PDTT No 13 Tahun 2016 Tentang Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 12 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah)
  • 28. 22 Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU RI No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; PP RI No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu Ri No 112 /Pmk.07 /2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENDAGRI RI No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan) Daerah Pasca Konflik adalah merupakan interpelasi sosial yang berbentuk pertentangan karena adanya suatu perbedaan, baik perbedaan fisik maupun perbedaan pandangan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
  • 29. 23 Daerah Perbatasan adalah bagian wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang mempunyai karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Rawan Pangan adalah Kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan kesehatan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Tertinggal Adalah Daerah Kabupaten Yang Wilayah Serta Masyarakatnya Kurang Berkembang Dibandingkan Dengan Daerah Lain Dalam Skala Nasional. (Perpres RI No131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019; PP RI No 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Tertentu adalah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, pasca konflik dan rawan sosial. (PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat)
  • 30. 24 Daerah Tertentu adalah adalah daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi. (PP RI No 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; PERMENDESA, PDTT No 13 Tahun 2016 Tentang Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 12 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN. (Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa) Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. (PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa)
  • 31. 25 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melaluimekanisme perencanaan pembangunan daerah. (PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan Usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga. (PERMENDAGRI RI No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa) Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah Tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.) Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk.
  • 32. 26 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.) Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (PERMENDESA, PDTT RI No 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019) Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Dae rah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07
  • 33. 27 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.) Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
  • 34. 28 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. (PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana)
  • 35. 29 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. (PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana
  • 36. 30 Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  • 37. 31 PERMENDESA, PDTT RI No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu Ri No 112 /PMK.07 /2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; ; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu bercasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan
  • 38. 32 Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu Ri No 112 /Pmk.07 /2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; ; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada Daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. (Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; ; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan
  • 39. 33 Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; ; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan Adminduk adalah dana yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan usaha kecil menengah. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM dan Naker adalah dana yang Digunakan untuk Biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, usaha kecil menengah, dan ketenagakerjaan. (PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
  • 40. 34 Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan) Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Permenkeu Ri No 112 /Pmk.07 /2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah Dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil verifikasi keluaran Dana Alokasi Khusus sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. (PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR, adalah dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. (PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan) Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan Untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa)
  • 41. 35 Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. (Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)
  • 42. 36 Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat sehubungan dengan penugasan tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/ atau Desa disertai kewajiban meiaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Pimpinan/Menteri lembaga terkait. (PERMENDAGRI RI No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD adalah tunj angan profesi yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU RI No 48 /PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensansi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus , yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (Permenkeu RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; Permenkeu RI No 112 /Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Ri No 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; PERMENKEU No 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKEU NO 48/Pmk. 07 /2 0 16 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa) Data adalah sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. (PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis
  • 43. 37 pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun) Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. (PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa) Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk seluruh Indonesia dirinci mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia. (PERMENDAGRI No 66 Tahun 2011 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; PERMENDAGRI No 18 Tahun 2005 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; PERMENDAGRI No 39 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; PERMENDAGRI No 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk. (PERMENDAGRI No 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa. (PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
  • 44. 38 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; PP RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; PP RI No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permendagri RI No 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; PERMENDESA, PDTT RI No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; PERMENDESA, PDTT RI No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesa; PERMENDESA, PDTT RI NO 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; PERMENDESA, PDTT RI NO 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; PERMENDAGRI RI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa ; PERMENDAGRI RI No 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa; PERMENDAGRI No 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; PERMENDESA, PDTT RI NO 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa; PERMENKEU No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU No 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa; PERMENKEU RI No.
  • 45. 39 48/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; PERMENKEU RI No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Permenkeu RI No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PDTT RI No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; PERMENDESA, PDTT No 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; PERMENDAGRI RI No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; PERMENDAGRI RI No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan; PERMENDAGRI RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; PERMENDAGRI RI No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa; PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI RI No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; PERMENDAGRI RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; PERMENDAGRI RI No 39 TAHUN 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; PERENDAGRI RI No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; PERMENDAGRI RI No 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa; PERMENDAGRI RI No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; PERMENDAGRI RI No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; PERMENDAGRI RI No 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; PERMENDAGRI RI No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa; PERMENDAGRI RI No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; PERMENDAGRI RI No 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; PP RI No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
  • 46. 40 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. (PERMENDAGRI RI No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (PERMENDAGRI RI No 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa) Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019) Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019) Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  • 47. 41 PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019) Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. (PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa) Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019) Desa Tanggap COVID-19 dengan membentuk Relawan Desa Covid-19 dengan Struktur Kepala Desa sebagai Ketua, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagi wakil, anggota terdiri dari perangkat desa, Anggota BPD, Kepala dusun atau yang setara, ketua RW & RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendampingan Desa Sehat, Pendamping Lainnya yang berdomisili di desa, Bidan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD), serta Mitra seperti Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa. (Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa) Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (PERMENDESA, PDTT RI NO 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; PERMENDESA, PDTT RI NO 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PERMENDESA, PDTT RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; PERMENDESA, PDTT RI NO 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019)
  • 48. 42 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah. (PP RI No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; PP RI No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; PP RI No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan; PP RI No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah; PP RI No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan; PERMENDAGRI RI No 1 TAHUN 2017 Tentang Penataan Desa;) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, selanjutnya disebut DPRD DIY, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY. (UU RI No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwa kilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua. (UU RI No 21 Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)
  • 49. 43 Digit adalah angka Arab dari 0 sampai dengan 9, dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal. (PERMENDAGRI No 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. (UU RI No 21 Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selajutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atay Perubahan Penjabaran APB Desa. (PERMENDAGRI RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Dokumen Rencana Aksi Pascabencana Gempa yang selanjutnya disebut Dokumen Rencana Aksi adalah dokumen yang memuat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang ditetapkan oleh kepala daerah. (PERMENKEU RI No 145/PMK. 07 /2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi)
  • 50. 44 E Ekspor Pangan Adalah Kegiatan Mengeluarkan Pangan Dari Daerah Pabean Negara Republik Indonesia Yang Meliputi Wilayah Darat, Perairan, Dan Ruang Udara Di Atasnya, Tempat-Tempat Tertentu Di Zona Ekonomi Eksklusif, Dan Landas Kontinen. (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (PERMENDAGRI RI No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa) Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. (PERMENDARGI RI No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa) Evaluasi Diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan) Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan
  • 51. 45 serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERMENDAGRI RI No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan) Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (PERMENDESA, PDTT RI No 22 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi)
  • 52. 46 F Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing- masing. (PERMENDAGRI RI No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah) Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. (UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)