Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya kerjasama lintas sektor dalam pengembangan ekonomi daerah. Dokumen ini menjelaskan tentang isu-isu strategis pembangunan perkotaan dan perdesaan seperti kesenjangan antarwilayah, keterkaitan kota-desa, dan arah kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan.

1. Penguatan Kerjasama Lintas Sektor dalam
Pengembangan Ekonomi Daerah
Disampaikan oleh:
Kasubdit Agropolitan dan Transmigrasi,
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan – Bappenas
Dalam Pelatihan Domestik dan Internasional PELD Yogyakarta & Thailand, 2014
Yogyakarta 28 Oktober 2014

2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
2

3. ISU STRATEGIS KETERKAITAN KOTA-DESA
Urbanisasi
Pull Factor Push Factor
Kota Desa
Kesenjangan Antarwilayah –
Dikotomi Desa Kota
1. Masih terbatasnya persebaran pusat pertumbuhan dan konektivitas antara
kota atau pusat pertumbuhan yang menyediakan pelayanan ekonomi dan
sosial dengan desa-desa di sekitarnya;
2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat
menciptakan diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat
hubungan ekonomi antara kota dan desa;
3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya
peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi
3

4. ISU STRATEGIS PERKOTAAN
PERKEMBANGAN URBANISASI BERDASARKAN %
PENDUDUK KOTA DAN DESA
4
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18% pertahun lebih tinggi dari tingkat
pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Sedangkan pertumbuhan
penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 94 kota otonom (termasuk DKI Jakarta)
hanya mencapai 40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
% terhadap jumlah
penduduk nasional

5. ISU STRATEGIS
Megapolitan
Metropolitan
: Pembangunan dan penguatan desa/perdesaan
sebagai upaya pengurangan urbanisasi
: Penyangga urbanisasi langsung ke kota
besar, metropolitan dan megapolitan
• Pengendalian perkembangan
penduduk di megapolitan/
metropolitan dan kota besar,
menyeimbangkan investasi
pembangunan antar tipologi kota.
5
 Konsentrasi penduduk meningkat
tinggi di megapolitan dan
metropolitan, khususnya Jawa
Menguasai sekitar 34% PDRB
Nasional, dan semakin meningkat.
 Di luar Jawa, Kota-Kota Sedang
berjumlah 56% dari seluruh
kota, mendominasi peta
perkotaan di Indonesia
 Hanya berperan 7% pada PDRB
Nasional, dan makin menurun.
 26% desa tergolong tertinggal, di
perbatasan, di pulau2 terluar;
 Rendahnya akses perdesaan
terhadap pusat kegiatan dan pasar
 Tingkat perkembangan ekonomi
kabupaten 4,5% semakin
menurun, sementara kota sebesar
• Kota sedang dan kecil sebagai 6,3% dan semakin meningkat.
penyangga urbanisasi dari desa
ke kota besar, metropolitan, dan
megapolitan.
•Membangun keterkaitan kegiatan
ekonomi kota-desa.
Kota-Kota
Sedang
Kota-Kota
Kecil
Kota-Kota
Besar
Kawasan
Perdesaan
Ket.
Arah Arus Urbanisasi Saat ini
Arah Arus urbanisasi setelah penguatan kota sedang
dan kota kecil sebagai penyangga urbanisasi

6. 6
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN
Kemiskinan dan kerentanan ekonomi
• Tingkat pendapatan yang rendah, tingkat penguasaan aset-aset produksi yang
kurang memadai, status gizi dan kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah,
serta masih kurangnya pelayanan dasar minimum menjadi penyebab tingginya
angka kemiskinan masyarakat perdesaan, yaitu sekitar 63,20 persen dari total
penduduk miskin di Indonesia (28,07 juta jiwa)
keterbatasan ketersediaan pelayanan dasar
minimum yang jauh tertinggal dari perkotaan
• Terbatasnya pelayanan dasar minimum di perdesaan menyebabkan rendahnya
akses terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan
• Eksploitasi berlebihan dan kurangnya regenerasi sumber daya alam, diikuti
dengan kerentanan perdesaan dalam menghadapi bencana dan dampak
perubahan iklim juga turut mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan
sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan

7. PETA SEBARAN KAWASAN PERDESAAN NASIONAL TAHUN 2011
Kota Otonom
Perdesaan Berkembang
Perdesaan Tertinggal
Batas Provinsi
WILAYAH PAPUA:
Desa Tertinggal: 89.5%
Desa Berkembang: 9.8%
Desa Mandiri: 0.7%
WILAYAH SULAWESI:
Desa Tertinggal: 28.8%
Desa Berkembang: 61.4%
Desa Mandiri: 9.8%
WILAYAH MALUKU:
Desa Tertinggal: 64.7%
Desa Berkembang: 32.2%
Desa Mandiri: 3.1 %
WILAYAH KALIMANTAN:
Desa Tertinggal: 49.0%
Desa Berkembang: 43.5%
Desa Mandiri: 7.5%
WILAYAH NUSA
TENGGARA:
Desa Tertinggal: 55.6%
Desa Berkembang: 37.6%
Desa Mandiri: 6.9%
WILAYAH JAWA-BALI:
Desa Tertinggal: 1.8%
Desa Berkembang: 53.8%
Desa Mandiri: 44.4%
WILAYAH SUMATERA:
Desa Tertinggal: 22.8%
Desa Berkembang: 67.9%
Desa Mandiri: 9.3%
Sumber: Potensi Desa Tahun 2005 dan 2011 (diolah)
Catatan: jumlah desa termasuk kelurahan
Perdesaan Mandiri
7

8. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
8

9. GRAND DESAIN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN 2015-2019
KESENJANGAN ANTAR WILAYAH
KTI-KBI
KESENJANGAN PERKOTAAN-PERDESAAN
MENGURANGI KESENJANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN GROWTH
Pembangunan
Pusat
Pertumbuhan
Baru (KKD)
Penguatan
Pembangunan
Desa
Optimalisasi
Peran Kota
Sedang/ Kecil
Optimalisasi
Peran KSN
Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perkotaan
Arahan
PW
Isu
Strategis
Tujuan
Arah
Kebijakan
Keterkaitan
Kota-Desa
Kerjasama antardaerah

10. ARAH KEBIJAKAN KETERKAITAN KOTA-DESA TAHUN 2015-2019
Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Desa-Kota
Kota Kecil/ Kota
Meningkatkan
Menengah: Fokus
Hulu-Hilir
Pengembangan Kepada
Peningkatan Jasa
(Marketing, Distribusi,
& Keuangan), Industri
2
Pengolahan Tersier
(final goods) Pusat Pertumbuhan Baru
Sebagai Embrio Kota Kecil
1
Desa Dapat
Berfungsi
Sebagai Pusat
Produksi
Primer dan
Industri
Pengolahan
Ringan
10
Kota Besar/Metropolitan: mendorong kegiatan sentra
produksi pengolahan dan jasa untuk melayani Kawasan
Timur Indonesia serta memantapkan fungsi keterkaitan
dengan pusat pertumbuhan internasional

11. 11
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN
TAHUN 2015-2019 (1/2)
Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN).
Pemenuhan Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Kota Layak Huni
Membangun Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
Membangun Kota Cerdas dan Berdaya Saing
Mengembangkan perekonomian dengan membangun pencitraan kota (city branding) memanfaatkan
produk dan sumber daya manusia unggulan, serta arsitektur perkotaan (urban design), berdasarkan
karakter sosial budaya lokal.
Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif, mampu memanfaatkan potensi
keragaman sosial budaya lokal untuk membangun daya saing kota.
Meningkatkan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan

12. 12
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PEMBANGUNAN PERDESAAN
TAHUN 2015-2019
Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa
Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di
perdesaan.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Mewujudkan kemandirian pangan dan pengelolaan desa yang berkelanjutan
Mengembangkan Ekonomi Perdesaan

13. 13
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KETERKAITAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2015-2019
Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota Kecil dan
Desa sebagai Tulang Punggung (Backbone) Keterhubungan Desa-Kota
Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu (upstream linkages) dan
Kegiatan Ekonomi Hilir (downstream linkages) Desa-Kota melalui pengembangan
kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam
Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa

14. A. MENGARAHKAN INVESTASI DI 5 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
(KSN) PERKOTAAN BARU DI LUAR JAWA
No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan
1 Kawasan Perkotaan Padang: Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada
mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti:
Industri; Perikanan laut; Pariwisata; dan Perdagangan dan jasa.
2 Kawasan Perkotaan Palembang: Sebagai pusat pertumbuhan Nasional (PKN) untuk mendukung
pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan wilayah
nasional, dengan memperhatikan fungsi-fungsi keterkaitan dengan
pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional.
3 Kawasan Perkotaan Mataram Sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yang berorientasi pada
kegiatan pariwisata alam dan jasa.
4 Kawasan Perkotaan Banjarbakula:
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab.
Banjar, Kab. Baritokuala, dan Kab. Tanah Laut
Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional,
gerbang pertama Pulau Kalimantan yang berorientasi pada upaya
mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti
kehutanan, pertambangan bijih besi dan agroindustri serta industri
pengolahan
5 Kawasan Perkotaan Manado-Bitung: Diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional yang berbasis pada
pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan
dan kelautan, industri pengolahan dan perhubungan dalam rangka
mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
14

15. B. MENINGKATKAN EFISIENSI KEGIATAN EKONOMI DI 7 KSN
PERKOTAAN YANG SUDAH ADA
No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan
1 Mebidangro:
Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab.
Deli Serdang, Kab. Karo
Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan sebagai pusat
administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran
untuk wilayah Sumatera Utara bagian Timur dengan tetap memantapkan
fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah
internasional
2 Jabodetabek:
Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab.
Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab.
Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor
Meningkatkan fungsi Jabodetabek sebagai pusat kegiatan nasional (PKN)
menjadi pusat kegiatan global (PKG) yang mendukung pertumbuhan
wilayah nasional dan memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan
pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota ditingkat internasional.
3 Kawasan Perkotaan cekungan Bandung:
Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung
Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab.
Sumedang
Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang berorientasi pada
meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem
informasi, industri, dan dan pariwisata perkotaan (urban tourism)
4 Kawasan Perkotaan Kedungsepur:
Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga,
Unggaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak,
Purwodadi (Ibukota Kab. Grobogan)
Diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berfungsi
mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan
industri wilayah Jawa Tengah
5 Kawasan Perkotaan Gerbang Kertosusila:
Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab.
Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota
Mojekerto
Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang
mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur
6 Kawasan Perkotaan Sarbagita:
Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab.
Tabanan
Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan
wilayah disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai
pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang
bertaraf internasional
7 Kawasan Perkotaan Maminasata:
Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa
(Ibukota Kab. Gowa), Kab. Takalar
Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan
kota-kota disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai
pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama
bagi Kawasan Timur Indonesia;
15

16. PAPUA
• Jayapura
• Sorong
16
C. OPTIMALISASI PERAN 24 KOTA SEDANG DI LUAR JAWA
SULAWESI
• Bitung
• Gorontalo
• Palu
• Kendari
• Palopo
• Bau-bau
MALUKU
• Ternate
• Ambon
KALIMANTAN
• Singkawang
• Palangkaraya
• Banjarmasin
• Banjar Baru
• Tarakan
NUSA TENGGARA
• Mataram
• Bima
• Kupang
SUMATERA
• Lhokseumawe
• Payakumbuh
• Tanjung Pinang
• Tebing Tinggi
• Dumai
• Lubuklinggau

17. 17
D. PERWUJUDAN 39 WILAYAH PENGEMBANGAN KETERKAITAN KOTA-DESA
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN BARU
No. Jenis Kawasan Papua Maluku Sulawesi Kalimantan
Nusa
Tenggara
Jawa
- Bali
Sumatera Total
Kawasan
Pengembangan
Keterkaitan Kota dan
Desa, mencakup :
4 3 9 7 4 4 8 39
1.
Kawasan
Perkotaan Baru
(KPB)
1 1 6 5 - - 7 20
2.
Kawasan
Transmigrasi
5 3 8 10 5 - 8 39
3.
Kawasan
Agropolitan
6 3 10 5 5 6 14 49
4.
Kawasan
Minapolitan
7 1 6 4 3 1 2 24
5.
Kawasan
Pariwisata
1 1 1 3 2 1 1 10
Kawasan
Agropolitan/
Minapolitan
Kawasan
Transmig
rasi
Kawasan
Pariwisata
Kawasan
Perkotaa
n Baru
Ko
ta
Inti
Kawasan
Agropolitan/
Minapolitan
Kawasan
Perkotaan Baru
Kawasan
Pariwisata/
Transmigra
si
Kawasan
Agropolitan/
Minapolitan
Kawasan
Pariwisata/
Ko
ta
Inti
Ko Transmigrasi
ta
Inti
Pusat
Pertumbuhan 1
Pusat
Pertumbuhan 2
Pusat
Pertumbuhan 3

18. 1. Sebagai forum lintas pelaku Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah non
pemerintah di tingkat nasional.
2. Sebagai mitra pemerintah dalam mencari solusi yang tepat bagi isu-isu strategis
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di tingkat nasional.
3. Membantu/melaksanakan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah yang
berkoordinasi dengan TKPED.
4. Membantu proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring, dan
evaluasi program-program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.
5. Membantu sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah,
contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan
daerah

19. HARAPAN TERHADAP FASILITASI
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH
Tujuan
• Sinkronisasi
perencanaan
• Terbangunnya
komunikasi antar
stakeholer di pusat dan
daerah
• Terlaksananya PELD
Output
• Tersusunnya Master
Plan PELD
• Terbentuknya Forum
stakeholder
• Pelaksanaan fasilitasi
PELD
• Terlaksananya
sinkronisasi K/L, donor,
dan stakeholder lain
Dampak
• Peningkatan efektivitas
fasilitasi/ intervensi
• Peningkatan
pendapatan petani,
nelayan, UMKM
• Percepatan
pengembangan ekonomi
lokal dan daerah
19
19

20. ROAD MAP KOORDINASI
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH DI TINGKAT NASIONAL
Penguatan
koordinasi dan
sinergi antar
stakeholder di
nasionalmelalui
TKPED
PENGUATAN FORUM
LINTAS PELAKU
Penguatan kelompok kerja
Peningkatan kapasitas
stakeholder nasional
PEMBENTUKAN
FPPELD
Penyempurnaan FPPELD
Identifikasi donor
Penjajagan dan sosialisasi dgn
badan usaha swasta dan BUMN
20

21. Road Map Fasilitasi Percontohan di Daerah Pilot
Review/Penyusu
nan Master Plan
Analisis rantai
nilai sektor
Identifikasi
Masalah
Identifikasi
kebutuhan
intervensi
Jenis intervensi
Fisik (prasarana
dan sarana)
Non fisik
Regulasi
Pelatihan
teknis
Pembukaan dan
perluasan
networking utk
pasar, teknologi,
input
Perluasan
keterkaitan
dgn sektor lain
Akses ke modal
Identifikasi
stakeholder
Penguatan
Stakeholder
Lokal
Pembentukan
forum
stakeholder
Pelatihan PELD
Output:
1. Review masterplan
2. Studi analisis sektoral
3. Identifikasi stakeholder lokal
4. Identifikasi kebutuhan intervensi
5. Pelatihan/workshop ttg konsep PELD
Output:
1. Peningkatan,
penyediaan sarpras
2. Pelatihan/workshop
teknis
3. Penyusunan regulasi
Output:
1. Keg.
Pameran,
pasar
lelang dsj
2011 2012-2013 2014

22. PELATIHAN DOMESTIK DAN
INTERNASIONAL PELD 2014
22

23. Tujuan dan Outcomes
Tujuan
• Meningkatkan pengetahuan
stakeholder PELD dengan mempelajari
dan membandingkan pengalaman
penerapan PELD di negara lain dalam
hal ini Thailand, dan bagaimana
pengetahuan tersebut dapat
diterapkan di daerah percontohan
PELD.
• Meningkatkan pengetahuan
stakeholder PELD di pusat dan daerah
tentang peningkatan daya saing melalui
kebijakan PELD serta penerapan
kebijakan PELD dan pendekatan Rantai
Nilai (Value Chain Development),
Manajemen Klaster, Pengembangan
Business Development Services, baik di
Indonesia maupun di Thailand.
Outcomes
• Meningkatnya pemahaman atas
konsep PELD terkait dengan
pengembangan klaster dan penguatan
rantai nilai
• Tersusunnya rencana aksi PELD di
daerah percontohan
• Koordinasi yang lebih kuat lintas sektor
dan antara pusat dan daerah
23

24. Ruang Lingkup Pelatihan
Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah
Konsep fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah oleh fasilitator
Peningkatan kinerja forum PELD di daerah percontohan
Pembangunan Rantai Nilai (Value Chain Development) untuk klaster komoditas
unggulan
Sharing experiences dalam pengelolaan PELD dgn daerah lain dan juga negara lain
Konsep Rantai Nilai dan Pengembangan Klaster pada Sektor Pertanian dan Perikanan
di Thailand
Studi Banding tentang Pengembangan Ekonomi Lokal di Sektor Pertanian dan
Perikanan di Thailand
Studi Banding tentang Keterkaitan Industri Pangan dan Pertanian terhadap
Pengembangan Riset & Teknologi di Thailand
Studi Banding tentang Kebijakan Pengembangan Kluster Pertanian dan Perikanan
Berkelanjutan di Thailand
Studi Banding tentang Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Sektor Perikanan
dan Pesisir di Thailand 24

25. Peserta
Daerah
• 7 daerah
percontohan
PELD
• Bappeda dan
SKPD terkait
• Tenaga ahli
regional
Pusat
• Kementrian
terkait (KKP,
KPDT,
Kemenperin)
• Bappenas (Dit.
Perkotdes dan Dit
KKDT)
25

26. TERIMAKASIH
26

27. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
BERDASARKAN WILAYAH PULAU UNTUK
TAHUN 2015-2019

28. LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN
DAN PERDESAAN DI PAPUA
ke Makassar
dan Surabaya
ke Makassar
dan Surabaya
ke Maluku
Sorong
Jayapura
Manokwari
Nabire
Timika
Marauke
D2
D4
D1
Biak
Misool
D3
Waris
LEGENDA
Kota Sedang
Perdesaan Mandiri
Perdesaan Berkembang
Perdesaan Tertinggal
Batas Provinsi
Konektivitas antar Pusat
Ekonomi/Pusat Pertumbuhan
Jalur Eksisting
Jaringan Pelayaran Domestik
Kawasan Pengembangan
untuk mengurangi
kesenjangan wilayah
P1
P2
Perkotaan

29. A. FOKUS PEMERATAAN MELALUI OPTIMALISASI PERAN KOTA SEDANG/KOTA KECIL DI WILAYAH PAPUA
Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan Sasaran Strategi Prioritas
P1 Sorong
(Kota Sedang)
Sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) yang
berorientasi pada
pengembangan kegiatan
industri pengolahan:
hasil hutan, bahan
tambang dan hasil
perikanan serta sebagai
Penghubung/Hub Utama
untuk Wilayah Papua
dan Maluku
Perwujudan peran kota
sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) dalam
rangka mewujudkan Sistem
Perkotaan Nasional (SPN)
a. Meningkatkan aksesibilitas antar kota dan wilayah menuju sentra produksi (Kota Sorong-
Klamono-Ayamaru-Maruni-Manokwari) untuk mendukung proses koleksi dan distribusi
hasil hutan, bahan tambang dan hasil perikanan melalui sistem transportasi laut.
b. Membentuk dan mengembangkan kawasan industri pengolahan (hasil hutan, bahan
tambang dan hasil perikanan) sebagai pendukung pengembangan KAPET Seram dan
KAPET Biak.
c. Meningkatkan kapasitas dan akses Pelabuhan Nasional dan Bandar Udara Sorong yang
diarahkan menjadi pelabuhan dan bandara internasional.
Percepatan pemenuhan
Standar Pelayanan Perkotaan
(SPP)
a. Menyusun prioritas dan strategi percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
(SPP).
b. Mempercepat pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana
prasarana pelayanan permukiman (akses perumahan, air minum, energi listrik, pengelolaan
sampah, RTH, dan Pedestrian), pelayanan sosial, dan prasarana sarana ekonomi.
Perwujudan kota hijau yang
berketahanan iklim dan
bencana
a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi
terhadap dampak perubahan iklim dan bencana (urban resilience).
b. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak
perubahan iklim dan bencana (khususnya gempa bumi).
Perwujudan kota layak huni
yang aman dan nyaman
a. Meningkatkan kemudahan masyarakat terhadap akses pendidikan dan kesehatan.
b. .Menyediakan fasilitas pameran (exhibition) bagi pelaku UMKM, ekonomi informal dan
industri kretif kota.
Perwujudan perekonomian
kota menuju kota yang
berdaya saing
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan vokasional dan perguruan tinggi
khususnya di bidang kelautan dan perikanan serta pengembangan pusat informasi,
penelitian dan pengembangan migas.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan Kantor PTSP dan BKPMD.
c. Memberikan bantuan modal dan peralatan penangkapan dan pengolahan ikan dan produk
laut lainnya.
d. Memberikan insentif fiskal bagi pelaku UMKM, ekonomi informal, dan industri kreatif di
kota.
Peningkatan kapasitas tata
kelola pembangunan
perkotaan
a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendampingan, pembinaan,
pelatihan dan penilaian kinerja dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan
kota.
b. Meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemerintah kota melalui pendampingan secara langsung dari pemerintah pusat.
c. Meningkatkan kapasitas penegakan hukum.
d. Meningkatkan kapasitas aparatur TNI, Polri, dan Pemerintah Kota di wilayah
perbatasan negara.
e. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota (eksekutif dan legislatif) dalam manajemen
pembangunan kota.

30. A. FOKUS PEMERATAAN MELALUI OPTIMALISASI PERAN KOTA SEDANG/KOTA KECIL DI WILAYAH PAPUA
Lokasi
Prioritas
Fokus
Pengembangan
Sasaran Strategi Prioritas
P2 Jayapura
(Kota
Sedang)
SebagaiPusat Kegiatan
Nasional (PKN) yang
difokuskan dalam
pengembangan
Perdagangan dan Jasa
(outlet pemasaran
produksi tanaman
pangan, hasil hutan,
logam, dan perikanan),
Industri (pengolahan
pertanian,
perkebunan,
kehutanan, perikanan
dan pertambangan),
serta dikembangkan
sebagai transhipment
point di Kawasan
Timur Indonesia (KTI)
dan pusat pelayanan
administrasi pelintas
batas negara
(perbatasan
Indonesia-PNG-Palau)
Perwujudan peran
kota sebagai Pusat
Kegiatan Nasional
(PKN) dalam rangka
mewujudkan Sistem
Perkotaan Nasional
(SPN)
a. Meningkatkan aksesibilitas antar kota dan wilayah menuju sentra produksi (Jayapura-
Nimbrokang- Sarmi dan Jayapura-Wamena-Mulia) untuk mendukung proses koleksi dan
distribusi hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta perikanan
melalui sistem transportasi laut dan transportasi udara.
b. Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,
pertambangan, serta perikanan.
c. Meningkatkan fasilitas, kapasitas dan akses Pelabuhan Nasional Jayapura dan Bandar Udara
Sentani.
Percepatan
pemenuhan Standar
Pelayanan
Perkotaan (SPP)
a. Menyusun prioritas dan strategi percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
(SPP).
b. Mempercepat pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana
prasarana pelayanan permukiman (akses perumahan, air minum, energi listrik, pengelolaan
sampah, RTH, dan Pedestrian), pelayanan sosial, dan prasarana sarana ekonomi disesuaikan
dengan budaya lokal
Perwujudan kota
hijau yang
berketahanan iklim
dan bencana
a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi
terhadap dampak perubahan iklim dan bencana (urban resilience).
b. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak
perubahan iklim dan bencana (khususnya gempa bumi dan banjir).
Perwujudan kota
layak huni yang
aman dan nyaman
a. Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan kota.
b. Menyediakan akses terhadap penyedia jasa keuangan dan sarana perdagangan dan jasa bagi
pelaku UMKM, ekonomi informal, dan industri kreatif di kota.
c. Membangun dan mengembangkan sistem penanganan keamanan yang terintegrasi dan
tanggap terhadap bencana, konflik sosial, kriminalitas, dan penyakit menular masyarakat.
Perwujudan
perekonomian kota
menuju kota yang
berdaya saing
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan vokasional dan perguruan tinggi khususnya di
bidang kelautan dan perikanan serta pengembangan pusat informasi, penelitian dan pengembangan migas.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan Kantor PTSP dan BKPMD.
c. Memberikan bantuan modal dan peralatan penangkapan dan pengolahan ikan dan produk laut lainnya.
Peningkatan
kapasitas tata kelola
pembangunan
perkotaan
a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendampingan, pembinaan, pelatihan
dan penilaian kinerja dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kota.
b. Meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah
kota melalui pendampingan secara langsung dari pemerintah pusat.
c. Meningkatkan kapasitas penegakan hukum.
d. Meningkatkan kapasitas aparatur TNI, Polri, dan Pemerintah Kota di wilayah perbatasan
negara.
e. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota (eksekutif dan legislatif) dalam manajemen
pembangunan kota.

31. B. FOKUS PEMERATAAN MELALUI PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI WILAYAH PAPUA
Lokasi Prioritas Fokus
Pengembangan
Sasaran Strategi Prioritas
D1. KKD Misool
dan sekitarnya
(Kab. Raja Ampat,
Prov. Papua Barat)
• Perkotaan
Samate
• Kawasan
Minapolitan
Perikanan
Budidaya:
Samate, Pulau
Rembombo,
Pulau Yefman,
Pulau Matan,
Pulau Senapan
• Kawasan
Pariwisata:
KSPN Raja
Ampat
• Kawasan
Tertinggal:
Raja Ampat
• Kota Otonom
Terdekat :
Sorong
Penyediaan
infrastruktur dan
pelayanan dasar
untuk mendukung
pengembangan
kawasan
minapolitan
perikanan
budidaya, serta
kawasan pariwisata
Raja Ampat.
Pemenuhan SPM a. Peningkatan aksesibilitas desa-desa sekitar terhadap pusat pertumbuhan Misool.
b. Pengembangan dermaga dan transportasi laut ke Sorong, serta serta
pengembangan pelayanan transportasi udara ;
c. Pengembangan sarana dan prasarana dasarmeliputi perumahan, pendidikan,
dan kesehatan, serta peningkatan jaringan listrik, komunikasi, irigasi, dan air
bersih.
d. Penyediaan layanan pendidikan dinamis yang menjangkaui daerah terpencil
Pengembangan
ekonomi lokal
a. Pengembangan budidaya perikanan berbasis kerapu dan rumput laut.
b. Pembangunan sistem dan usaha agribisnis perikanan
c. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
d. Meningkatkan pertumbuhan usaha kecilmenengah
e. Pengembangan pasar, koperasi, dan toko saprodi budidaya perikanan.
f. Pengembangan atraksi wisata Raja Ampat meliputi wisata Taman Nasional,
wisata pulau-pulau kecil, dan wisata bahari.
g. Peningkatan infrastruktur penunjang dan promosi Kawasan Pariwisata Raja
Ampat (selain di bagian selatan Pulau Misool)meliputi peningkatan kapasitas dan
kualitas penerbangan serta jalur darat menuju kawasan wisata, peningkatan
fasilitas resort dan pengembangan toko souvenir khas lokal.
Pemberdayaan a. Peningkatan kapasitas aparatur dan peran kelembagaan desa dalam pemenuhan
pelayanan dasar dan pengelolaan keuangan desa
b. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat
dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami.
c. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan
dan pelestarian wilayah pesisir
d. Penguatan pengawasan dan peran aktif masyarakat lokal.
e. Penguatan kerjasama antara stakeholder dan kelompok pembudidaya
31

32. B. FOKUS PEMERATAAN MELALUI PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI WILAYAH PAPUA
Lokasi Prioritas Fokus
Pengembangan
Sasaran Strategi Prioritas
D2. KKD
Manokwari dan
sekitarnya (Kab.
Manokwari, Prov.
Papua Barat)
• Perkotaan
Manokwari
• Kawasan
Agropolitan
(Padi): Prafi,
Masui, Sidey
• Kawasan
Transmigrasi:
Prafi,
Manokwari,
• PKW terdekat:
Manokwari
Pusat
pertumbuhan
baru berbasis
agropolitan
sebagai sentra
produksi dan
pengolahan
produk pertanian
dan peternakan.
Pemenuhan
SPM
a. Peningkatan aksesibilitas desa-desa sekitar terhadap PKW Manokwari.
b. Peningkatan dan perluasan dermaga dan transportasi laut menuju Biak,
Nabire, dan Sorong, serta pengembangan pelayanan transportasi udara;
c. Pemenuhan pelayanan dasar yang berfokus pada pemenuhan perumahan,
layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan jaringan listrik,
telekomunikasi, air bersih, dan irigasi;
Pengembangan
Ekonomi lokal
a. Pengembangan budidaya pertanian kakao, kelapa sawit, dan padi.
b. Pengembangan budidaya peternakan sapi dan kambing
c. Pembangunan dan pengembangan pasar, koperasi, BUMDes, dan toko
saprodi pertanian dan peternakan
d. Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan peternakan
Pemberdayaan a. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah dan
masyarakat dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi, dan tsunami. serta
konflik sosial
b. Peningkatan kapasitas aparatur dan peran kelembagaan kampung dalam
pelaksanaan pelayanan dasar, pengelolaan keuangan desa, dan
peningkatan ekonomi lokal
32

33. B. FOKUS PEMERATAAN MELALUI PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI WILAYAH PAPUA
Lokasi Prioritas Fokus
Pengembangan
Sasaran Strategi Prioritas
D3. KKD Waris
dan sekitarnya
(Kab. Keerom,
Kota Jayapura,
Prov. Papua)
• Perkotaan
Waris
• Kawasan
Transmigrasi:
Senggi
• Kawasan
Minapolitan
Perikanan
Budidaya:
Muara Tami
dan Muara
Heram.
• Kota Otonom
Terdekat :
Jayapura
Penyediaan
infrastruktur dan
pelayanan dasar
untuk
mendukung
pengembangan
kawasan
minapolitan
perikanan
budidaya.
Pemenuhan SPM a. Peningkatan aksesibilitas desa-desa sekitar terhadap pusat pertumbuhan
Waris dan Kota Jayapura
b. Pengembangan sarana dan prasarana dasar meliputi perumahan,
pendidikan, dan kesehatan, serta peningkatan jaringan listrik,
komunikasi,irigasi, sanitasi, dan air bersih.
c. Penyediaan layanan pendidikan dinamis yang menjangkaui daerah
terpencil
Pengembangan
ekonomi lokal
a. Pengembangan budidaya pertanian berbasis jagung
b. Pengembangan budidaya perternakan sapi
c. Peningkatan usaha kelautan dan perikanan bagi masyarakat pesisir ,
khususnya untuk komoditas nila melalui penambahan prasarana KJA untuk
pengembangan budidaya laut dan payau.
d. Mendorong pengembangan pusat pengembangan dan kawasan ekonomi
khusus melalui sentra dan kluster.
e. Meningkatkan pertumbuhan usaha kecil menengah dan layanan lembaga
keuangan yang secara prosedur mudah dan rendah bunganya.
f. Pengembangan pasar, koperasi, dan toko saprodi budidaya pertanian.
Pemberdayaan a. Peningkatan kapasitas aparatur dan peran kelembagaan desa dalam
pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan keuangan desa serta
pengembangan ekonomi lokal.
b. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah dan
masyarakat dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami.
c. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa dalam
pengelolaan dan pelestarian wilayah pesisir
d. Pengembangan kelembagaan berbasis kearifan lokal serta penguatan
pengawasan dan peran aktif masyarakat lokal. 33

34. B. FOKUS PEMERATAAN MELALUI PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI WILAYAH PAPUA
Lokasi Prioritas
Fokus
Pengembangan
Sasaran Strategi Prioritas
D4. KKD
Merauke dan
sekitarnya (Kab.
Merauke, Prov.
Papua)
• Perkotaan
Merauke
• Kawasan
Agropolitan
(Padi): Tanah
Miring, Kurik,
Malind
• KPB Salor
• Kawasan
Transmigrasi:
Kurik, Jagebob,
Muting
• Kawasan
Tertinggal:
Marauke
• Kawasan
MIFEE
• PKW terdekat:
Merauke
Pusat
pertumbuhan baru
berbasis
agropolitan sebagai
sentra produksi
dan pengolahan
produk pertanian
untuk mendukung
KEK MIFEE.
Peningkatan
keterkaitan
desa-kota
a. Peningkatan aksesibilitas desa-desa sekitar terhadap PKW Marauke;
b. Pengembangan dermaga dan transportasi laut ke Timika,
c. Peningkatan dan perluasan bandar udara Marauke; (Pengembangan
pelabuhan dan peningkatan aktivitas pelayaran ke Timika, serta
pengembangan bandar udara Marauke)
d. Pemenuhan pelayanan dasar yang berfokus pada pemenuhan perumahan,
layanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan PLTP dan PLT
Biomasa, peningkatan jaringan listrik, air bersih, dan irigasi.
e. Peningkatan jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan irigasi untuk
mendukung pengembangan KEK MIFEE
Pengembangan
ekonomi lokal
a. Pengembangan kegiatan budidaya pertanian berbasis padi, kelapa sawit,
tebu, dan peternakan sapi.
b. Pengembangan pasar,koperasi, dan toko saprodi pertanian.
c. Pengembangan pelayanan koperasi simpan pinjam dan UKM
d. Pengembangan industri pengolahan produk pertanian.
e. Pembangunan Balai Penelitan dan pengembangaan teknologi pertanian.
Pemberdayaan a. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah dan
masyarakat dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami, serta
konflik sosial
b. Pengembangan badan pengelola kawasan transmigrasi
c. Peningkatan kapasitas aparatur dan peran kelembagaan kampung dalam
pelaksanaan pelayanan dasar dan keuangan desa
34

35. TERIMA KASIH
106

36. Masukan untuk Buku III
• Buku III mengarahkan sektor bukan kompilasi kegiatan
sektor.
• Perlu ada kejelasan mengenai siapa yang
bertanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan,
apakah pemerintah pusat, pusat dan daerah, atau
termasuk non pemerintah?
- Contoh: pembangunan balai pertemuan di desa yang
diusulkan oleh dirjen PMD sementara kewenangan
tersebut ada di desa.
107