Dokumen ini membahas optimalisasi kompetensi penyelenggara desa melalui LMS di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan desa, dengan fokus pada alokasi dana desa yang meningkat dari Rp468,65 triliun antara 2015 hingga 2022. Pemerintah mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 dan revisi terbaru untuk memperkuat otonomi desa dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa. LMS diusulkan sebagai solusi untuk pelatihan yang efektif bagi perangkat desa, termasuk aspek teknis dan soft skill.

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
Tenaga Ahli Mendagri / Wakil Rektor IV IPDN
Banten, 15 Oktober 2024
Optimalisasi Kompentensi
Penyelenggara Desa
melalui LMS untuk
Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Desa

2. Prov. Aceh
Prov.
Sumatera
Utara
Prov. Riau
Prov.
Sumatera
Barat
Prov.
Kep. Riau
Prov.
Bengkulu Prov.
Lampung
Prov.
Sumatera
Selatan
Prov. Jambi
Prov. Kep.
Bangka
Belitung
Prov. Banten
Prov. DKI
Jakarta
Prov.
Jawa Barat
Prov.
Jawa Tengah
Prov. D.I
Yogyakarta
Prov. Jawa
Timur
Prov. Bali Prov. NTB
Prov. NTT
Prov. Kalbar
Prov. Kalteng
Prov. Kalsel
Prov. Kaltim
Prov. Kaltara
Prov. Sulut
Prov.
Gorontalo
Prov. Sulbar
Prov. Sulteng
Prov. Sultra
Prov. Sulsel
Prov. Maluku
Prov.
Maluku utara
Prov. Papua
Barat
Daya
Prov.
Papua Barat
Prov. Papua
Prov. Papua
Tengah
Prov. Papua
Selatan
Prov. Papua
Pegunungan
Malaysia
Malaysia
Timor Leste
Papua
Nugini
GAMBARAN UMUM
ADMINISTRASI WILAYAH INDONESIA DAN JUMLAH DESA
Sumber: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Ditetapkan 9 November 2022)
Jumlah
Kota
:
98 Kota
Jumlah
Kecamatan
:
7.277 Kecamatan
Jumlah
Kelurahan
:
8.498 Kelurahan
Jumlah
Desa
:
75.265 Desa
Luas Wilayah
Indonesia
:
1.892.410,091 Km2
Jumlah
Pulau
Indonesia
:
17.001 Pulau
Jumlah
Provinsi
:
38 Provinsi
Jumlah
Kabupaten
:
416 Kabupaten
2
No Provinsi Jumlah Desa Jumlah Desa
Per Regional Pulau
1 Aceh 6.500
Se-Sumatera
23.183
2 Sumut 5.417
3 Sumbar 1.035
4 Riau 1.591
5 Jambi 1.414
6 Sumsel 2.855
7 Bengkulu 1.341
8 Lampung 2.446
9 Babel 309
10 Kepri 275
11 DKI Jakarta -
Se-Jawa
22.472
12 Jabar 5.311
13 Jateng 7.810
14 DIY 392
15 Jatim 7.721
16 Banten 1.238
17 Bali 636
Se- Bali Nustra
4.794
18 NTB 1.021
19 NTT 3.137
20 Kalbar 2.046
Se-Kalimantan
6.638
21 Kalteng 1.432
22 Kalsel 1.872
23 Kaltim 841
24 Kaltara 447
25 Sulut 1.507
Se-Sulawesi
8.755
26 Sulteng 1.842
27 Sulsel 2.266
28 Sultra 1.908
29 Gorontalo 657
30 Sulbar 575
31 Maluku 1.200
Se-Maluku Papua
9.423
32 Malut 1.067
33 Papua 948
34 Papua Barat 803
35 Papua Selatan 677
36 Papua Tengah 1.172
37 Papua Pegunungan 2.617
38 Papua Barat Daya 939
Total 75.265
Desa Menjadi Salah Satu Pondasi Utama dari
Kemajuan Bangsa Indonesia

3. 3 (TIGA) HAL PENTING YANG SUDAH
DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DESA
3
1. Regulasi 2. Kelembagaan 3. Anggaran
Melaksanakan dan Merevisi
UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Ditetapkan 15 Januari 2014)
Melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Ditetapkan tanggal 15 Januari 2014)
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Keberadaan Undang-Undang ini bertujuan sebagai
landasan pokok untuk merubah paradigma membangun
desa agar terjadi pemerataan pembangunan. Dengan
demikian desa-desa dapat berkembang dan
membangun dirinya sendiri serta mencegah terjadinya
urbanisasi dan tidak terjadi konsentrasi masyarakat di
kota-kota.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Membentuk kementerian khusus masalah desa yaitu
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas
memberdayakan dan mempersiapkan masyarakat dalam
mewujudkan pemerataan pembangunan yang dilakukan
mulai dari membangun desa, daerah pinggiran, daerah
perbatasan, dan juga daerah tertinggal.
Alokasi Dana Desa
Mengalokasikan Dana Desa yang setiap tahun terus
mengalami peningkatan guna mendukung terwujudnya
percepatan pembangunan di desa. Berdasarkan data
Kemendes dan PDTT, Sejak Tahun 2015 sampai dengan
tahun 2022 total dana desa yang telah dialokasikan
mencapai Rp.468,65 Triliun. Selanjutnya, pada tahun
2023, Pemerintah Pusat juga telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp.70 Triliun untuk Pemerintah Desa.
Hal ini merupakan perhatian besar pemerintah terhadap
desa yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan
antara desa dengan Kota.
Revisi UU Desa

4. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DESA
UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa
(Ditetapkan tanggal 15 Januari 2014)
UU No. 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 6 Tahun 2024
(Ditetapkan tanggal 25 April 2024)
Muatan dan Pengaturan
UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 6 Tahun 2024 (Ditetapkan Tanggal 25 April 2024)
4
Sumber: Kemendagri, Diolah 19 Juni 2024
9 Bab
7 Pasal
Baru
17 Pasal
Perubahan
Muatan
Contoh pengaturan dalam UU No. 3 Tahun 2024:
1. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8
(Delapan) tahun.
2. Dana konservasi atau rehabilitasi bagi Desa yang berada di
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan
kebun produksi.
3. Pemberian jaminan purna tugas dan Jaminan sosial dibidang
kesehatan dan ketenagakerjaan (melalui BPJS
Ketenagakerjaan)
Tujuan: memberikan perlindungan ekonomi dan sosial
jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,
termasuk kepala desa, perangkatn desa, dan anggota BPD.

5. FILOSOFI OTONOMI DESA DAN PENERBITAN UU DESA
Esensi Tujuan pemberian otonomi
salah satunya untuk kemandirian fiskal
bukan semakin bergantung dengan
Pemerintah Pusat
5

6. SUMBER PENDAPATAN DAN ANGGARAN DANA DESA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Ditetapkan tanggal 15 Januari 2014)
Sumber
Pendapatan Desa
1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Alokasi APBN (Dana Desa)
3. Bagian pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa (ADD)
Minimal 10% dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota dikurangi
Dana Alokasi Khusus (DAK)
5. Bantuan Keuangan dari APBD
6. Hibah dan Sumbangan Pihak
Ketiga
7. Lain Lain Pendapatan yang sah
Sepanjang Tahun 2015-2022 telah disalurkan Rp 468 Triliun Dana Desa. Dana desa memenuhi 58%
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rata-rata APBDes tiap desa meningkat 4 kali lipat,
dari Rp 329 Juta/Desa menjadi Rp 1,6 Miliar/Desa.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 8 10 11 13 13
19 21 24
52
83
100
103
117 117
121 118
21
47
60 60
70 71 72
68
Total APBDes Dana Desa
(Dalam Triliun)
Sumber: Kemendes PDTT, Diolah 21 Maret 2024
Tren Total APBDes 2006-2022 dan Dana Desa 2015-2022
6

7. Pada Tahun 2024 Alokasi
Anggaran Dana Desa
Sebesar 71 Triliun
Tahun 2015 s.d 2023
Total Dana Desa
538,65 T
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0
20
40
60
80
100
120
20.67 T
46.98 T
60 T 60 T
70 T 71 T 72 T
68 T
70 T 71 T
82.82
97.65 98.54 99.62 99.54 99.95 99.8 99.8 99.8
Anggaran Penyerapan (%)
Dalam Triliun
Alokasi anggaran dana desa (DD) setiap tahun terus mengalami pengingkatan, hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah pusat sangat berkomitmen
untuk memajukan desa melalui dukungan anggaran desa untuk pembangunan desa maupun kemandirian masyarakat desa
Sumber: Kemendes PDTT dan Ditjen Bina Pemdes, Diolah 21 Maret 2023
(74.961 Desa)
±Rp 960,5
Jt/Desa
(75.265 Desa)
± Rp 943,33
Jt/Desa
(74.954 Desa)
± Rp 933,9
Jt/Desa
(74.960 Desa)
±Rp 907,1
Jt/Desa
(74.954 Desa)
± Rp 949,78
Jt/Desa
(74.953 Desa)
± Rp 939,9
Jt/Desa
(74.958 Desa)
± Rp 800,4
Jt/Desa
(74.954 Desa)
± Rp 800,4
Jt/Desa
(74.754 Desa)
± Rp 643,6
Jt/Desa
(74.093 Desa)
± Rp 280,3
Jt/Desa
TREN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA (DD) TAHUN 2015 s.d TAHUN 2024
7

8. INDONESIA MENGALAMI BONUS DEMOGRAFI
Proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 44,12 persen pada tahun
1971 menjadi 23,33 persen pada tahun 2020. Dalam periode yang sama,
penduduk usia kerja 15-64 tahun meningkat dari 53,39 persen
menjadi 70,72 persen Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik
dari 2,49 persen menjadi 5,95 persen
8
Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2022
Struktur Umur Penduduk Indonesia didominasi oleh Milenial dan Generasi Z
Komposisi Umur Penduduk Indonesia 1971-2023 (Persen)
Sumber: Hasil Sensus Penduduk BPS Semester II 2022
HASIL SENSUS PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022
SP2022
POST GEN Z
GENERASI Z
Millenial
Generasi X
Baby Boomer
Pre-Boomer

9. TANTANGAN BONUS DEMOGRAFI
Stunting
1 Pengangguran
2 Kemiskinan Ekstrem
3
9

10. HANYA 1 DARI 3 PENDUDUK INDONESIA
YANG AKAN TINGGAL DAN MENETAP DI DESA PADA TAHUN 2035
Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 diketahui bahwa 56.7% memilih menetap didaerah
perkotaan. Angka tersebut diprediksi semakin meningkat hingga tahun 2035 menjadi 66,6%
artinya penduduk rural (pedasaan) hanya tersisa sekitar 33.4% saja
Mengapa masyarakat meninggalkan desa?
• Kesempatan Kerja
• Pendidikan dan Kesehatan
• Infrastruktur dan Aksesibilitas
• Kemajuan Teknologi
• Perubahan Sosial dan Gaya Hidup

11. FENOMENA URBANISASI DESA-KOTA DI INDONESIA
Pembangunan banyak terkonsentrasi di perkotaan (urban) sehingga menimbulkan
permasalahan-permasalahan baru
Fenomena urbanisasi masyarakat dari Desa menuju ke Kota untuk mencari pekerjaan menyebabkan
desa kekurangan Sumber Daya Manusia yang produktif, disamping itu para pelaku urbanisasi
nyatanya tidak mampu bersaing sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan unskilled sehingga
menyebabkan desa semakin tertinggal.
11

12. PENGELOLAAN URBANISASI
BELUM OPTIMAL
Pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum optimal, hal ini dapat
kita lihat dari dampaknya terhadap perekonomian nasional. Di
Indonesia peningkatan 1% Penduduk Perkotaan hanya
meningkatkan 1.4% PDB Perkapita, hal ini lebih rendah dari
dampak positif urbanisasi kepada perekonomian China dan
Negera-Negera Asia Timur dan Pasifik yang mampu memberi
konstribusi 2x lipat lebih tinggi
World Urbanization Prospect (2018)
Oleh karena itu pengelolaan kawasan urban yang harus dikelola
lebih inklusif dan mengedepankan konsep pembangunan
berkelanjutan.

13. 1. Peningkatan Aksesibilitas Pelatihan
• LMS Pamong Desa memungkinkan penyelenggara desa untuk mengikuti pelatihan kapan saja
dan di mana saja, tanpa harus datang ke lokasi fisik.
• Sistem ini memberikan akses yang lebih luas, terutama bagi perangkat desa di daerah terpencil
yang mungkin sulit mendapatkan pelatihan secara langsung.
2. Efisiensi Waktu dan Biaya
• Dengan LMS, biaya yang dikeluarkan untuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas fisik dapat
diminimalisir.
• Materi pelatihan bisa diakses secara fleksibel sesuai dengan jadwal dan kebutuhan individu,
meningkatkan efisiensi waktu.
3. Kurikulum dan Materi yang Terstruktur
• LMS menyediakan kurikulum yang terstruktur, berkelanjutan, dan mudah dipantau progresnya.
• Materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perangkat desa, seperti
manajemen keuangan desa, perencanaan pembangunan, atau pengelolaan sumber daya.
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI LMS PAMONG DESA

14. 4. Evaluasi dan Pengukuran Kompetensi
• Sistem ini memungkinkan evaluasi kompetensi peserta secara real-time melalui kuis, tugas, dan ujian.
• Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kompetensi secara lebih akurat,
memungkinkan penyusunan program pengembangan lebih lanjut.
5. Penyampaian Informasi yang Lebih Interaktif
• LMS dapat menggunakan berbagai metode penyampaian materi seperti video, forum diskusi, webinar,
dan simulasi yang membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik.
• Fitur ini dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap materi yang disampaikan.
6. Monitoring dan Pembinaan Berkelanjutan
• Melalui LMS, penyelenggara desa dapat terus dipantau kinerjanya dalam mengaplikasikan ilmu yang
didapatkan selama pelatihan.
• LMS juga memungkinkan adanya pembinaan berkelanjutan melalui konsultasi daring dan akses ke
sumber daya tambahan.
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MELALUI LMS PAMONG DESA

15. 7. Pembaruan dan Inovasi Konten Berkelanjutan
• LMS memudahkan pembaruan konten secara berkala sesuai dengan perubahan regulasi, teknologi,
atau kebutuhan baru desa.
• Dengan cara ini, perangkat desa selalu mendapatkan informasi terbaru dan relevan dengan situasi
terkini.
8. Pengembangan Kompetensi Soft Skill
• Selain kompetensi teknis, LMS juga dapat mengakomodasi pelatihan soft skill, seperti kepemimpinan,
komunikasi, dan pelayanan publik, yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di desa.
9. Keberlanjutan Program Pelatihan
• LMS memungkinkan desa untuk mengimplementasikan program pelatihan berkelanjutan yang dapat
diakses oleh generasi berikutnya dari penyelenggara desa.
• Sistem ini menjadi wadah bagi regenerasi dan kesinambungan kompetensi di tingkat pemerintahan
desa.
Penerapan LMS Pamong Desa dapat menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan dalam
pengembangan kapasitas penyelenggara desa, memastikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan dapat
tercapai dengan efektif dan efisien.
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MELALUI LMS PAMONG DESA

17. Mendagri pada Silatnas APDESI 2022
Jakarta, Selasa (29/03/2022)
Desa Mandiri artinya tidak
mengandalkan banyak dari
transfer pusat. Mereka sudah
mampu, ada pendapatan asli
desanya mereka sendiri,
sehingga tidak tergantung
dengan transfer dana desa
”
“
17

18. DESA KUTUH, KAB. BADUNG DESA PANGGUNGHARJO, KAB. BANTUL
18
DESA SUNGAI PAYANG, KAB. KUKAR
Desa Sungai Payang melalui
BUMDesnya mampu mengembangkan
potensi yang dimiliki Desa untuk
mensejahterakan masyarakatnya.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, Februari 2023
PADes tahun 2022 sebesar Rp50miliar
Diperoleh dari berbagai unit usaha diantaranya:
 Wisata Desa
 Wisata Pantai Pandawa
Wisata Pantai Pandawa Pengelolaan Sampah Desa
PADes tahun 2022 sebesar Rp7,5miliar
Diperoleh dari berbagai unit usaha BUMDes
diantaranya:
 Unit Usaha Pengelolaan Sampah Pendapatan BUMDes Payang Sejahtera
tahun 2022 sebesar Rp10miliar
Sumber: IDXChannel.com Sumber: inibaru.id Sumber: liputan6.com
CONTOH BEST PARTICE PENGELOLAAN PADes

19. DESA PUJON KIDUL, KAB. MALANG
PADes tahun 2021 sebesar Rp1,4miliar
Diperoleh dari berbagai unit usaha BUMDes
diantaranya:
 Unit Usaha Air Bersih
 Unit Usaha Café Sawah
 Unit Usaha Pusat Oleh-Oleh
Café Sawah
Desa Pujon Kidul
Pusat Oleh-Oleh
Desa Pujon Kidul
DESA PONGGOK, KAB. KLATEN
PADes tahun 2021 sebesar ±Rp500Juta
PADes s.d Juni tahun 2022 sebesar ±Rp1,5miliar
Diperoleh dari berbagai unit usaha BUMDes
Tirta Mandiri:
 Wisata Umbul Ponggok
Wisata Umbul Ponggok
Sumber: Solopos.com
Sumber: Kanaldesa.com
DESA TEPIAN LANGSAT, KAB. KUTAI TIMUR
PADes tahun 2020 sebesar ± Rp600Juta
Diperoleh dari berbagai unit usaha diantaranya:
 Tepian Prima Sawit
 Penyewaan Dump Truck pengakut CPO
 Obyek wisata
Wisata Goa Batu Aji
Sumber: Prokutaitimur.go.id
19
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, Februari 2023
Lanjutan...

20. FUNGSI
PEMERINTAHAN

21. PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA
KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN DESA-KOTA
• Perkuat Desain Perencanaan Pembangunan Terpadu, Orkestrasi antara
kebutuhan penyediaan layanan dasar, akses pasar, infrastrutur antar kota-
desa
• Akselerasi Pemberdayaan Desa, kembangkan desa sebagai sentra
pertumbuhan baru, hal ini akan membantu meningkatkan taraf hidup
masyarakat desa dan mengurangi tekanan urbanisasi.
• Penguatan Koordinasi Antar Daerah, hal ini merupakan faktor krusial
dalam kesinambungan program pembangunan kota-desa. Serta
memastikan ketersediaan anggaran sesuai dengan pembagian tugas dan
kewenangan.
• Kebijakan Berbasis Data, Program kegiatan harus dilandaskan data yang
valid dan memiliki target (sasaran) kinerja yang terukur.
• Mendorong Peran Serta Masyarakat, masyarakat sebagai subjek (pelaku)
pembangunan merupakan faktor penting dalam kesuksesan
pembangunan

22. PENGUATAN KOLABORASI
PEMERINTAH
MASYARAKAT MEDIA
DUNIA USAHA AKADEMISI

23. STRATEGI
PENGEMBANGAN
KAWASAN
PERKOTAAN
PERDESAAN
GESELSCHAFT
INDIVIDUALIS
SEKTOR JASA & INDUSTRI
LEBIH MANDIRI
GEMEINSCHAFT
KOMUNAL/ GOTONG ROYONG
SEKTOR KOMODITAS
BELUM MANDIRI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
• Negara mengatur
• Negara melayani
ILMU ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
• NEGARA INTERVENSI
• NEGARA MEMBANGUN
• NEGARA MEMBERDAYAJAN
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN

24. ILMU ADMINISTRASI NEGARA
• Negara mengatur
• Negara melayani
ILMU ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
• NEGARA INTERVENSI
• NEGARA MEMBANGUN
• NEGARA MEMBERDAYAJAN
MASYARAKAT MANDIRI
Pebangunan Masyarakat adalah
membangun masyarakat menuju
masyarakat pembangunan
Masyarakat yang mampu
mengendalikan masadepannya
sendiri
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN

25. TERIMA KASIH
www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri