Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan peran strategis sektor pertanian Indonesia, permasalahan dan tantangan ketahanan pangan global dan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.
Otonomi Daerah dan Permasalahan Ketahanan PanganTriando Triando
OTONOMI DAERAH DAN PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN
Oleh: Harmiati
Dosen FISIPOL
Universitas Prof. DR. Hazairin, SH
Jln. Jend A.Yani Kota Bengkulu
Abstrak
Pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari otonomi daerah, untuk menunjang keberadaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Permasalahan fundamental yang dihadapi pemerintah daerah dalam peningkatan ketahanan pangan a) kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, b) penataan dan pemanfaatan lahan pertanian, c) lumbung pangan, dan d) pemanfaatan pangan lokal. Dalam pembuatan kebijakan ketahanan pangan perlu memperhatikan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, baik dalam hal penataan lahan pertanian, program diversifikasi pangan lokal, dan pemanfaatan lumbung pangan, guna peningkatan ketahanan pangan dalam era otonomi daerah.
Beberapa isu strategis pengembangan ketahanan pangan indonesiaDarwin Kadarisman
Dokumen tersebut membahas empat isu strategis pengembangan ketahanan pangan Indonesia yaitu tingginya konsumsi beras, meningkatnya impor bahan pangan terutama gandum, menurunnya konsumsi pangan non-beras, dan rendahnya konsumsi protein hewani. Kementerian Pertanian telah menetapkan empat target untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pencapaian swasembada, peningkatan nilai tambah, diversifikasi pangan, dan kesejahteraan
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa poin penting yang diangkat adalah perlunya pendekatan khusus daerah dalam menjamin ketahanan pangan mengingat kondisi setiap daerah berbeda, serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri di Indonesia, dengan menjelaskan tantangan-tantangan ketahanan pangan nasional dan lingkup lembaga terkait dalam penyelenggaraan ketahanan pangan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang memuat informasi tentang ketersediaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu. NBM digunakan untuk perencanaan pangan, evaluasi ketersediaan dan penggunaan pangan, serta merumuskan kebijakan pangan dan gizi.
Seminar ini membahas strategi penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dengan mengembangkan komoditas unggulan. Dibahas tantangan ketahanan pangan seperti pertumbuhan penduduk dan tekanan globalisasi serta rekomendasi seperti meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan peran strategis sektor pertanian Indonesia, permasalahan dan tantangan ketahanan pangan global dan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.
Otonomi Daerah dan Permasalahan Ketahanan PanganTriando Triando
OTONOMI DAERAH DAN PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN
Oleh: Harmiati
Dosen FISIPOL
Universitas Prof. DR. Hazairin, SH
Jln. Jend A.Yani Kota Bengkulu
Abstrak
Pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari otonomi daerah, untuk menunjang keberadaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Permasalahan fundamental yang dihadapi pemerintah daerah dalam peningkatan ketahanan pangan a) kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, b) penataan dan pemanfaatan lahan pertanian, c) lumbung pangan, dan d) pemanfaatan pangan lokal. Dalam pembuatan kebijakan ketahanan pangan perlu memperhatikan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, baik dalam hal penataan lahan pertanian, program diversifikasi pangan lokal, dan pemanfaatan lumbung pangan, guna peningkatan ketahanan pangan dalam era otonomi daerah.
Beberapa isu strategis pengembangan ketahanan pangan indonesiaDarwin Kadarisman
Dokumen tersebut membahas empat isu strategis pengembangan ketahanan pangan Indonesia yaitu tingginya konsumsi beras, meningkatnya impor bahan pangan terutama gandum, menurunnya konsumsi pangan non-beras, dan rendahnya konsumsi protein hewani. Kementerian Pertanian telah menetapkan empat target untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pencapaian swasembada, peningkatan nilai tambah, diversifikasi pangan, dan kesejahteraan
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa poin penting yang diangkat adalah perlunya pendekatan khusus daerah dalam menjamin ketahanan pangan mengingat kondisi setiap daerah berbeda, serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri di Indonesia, dengan menjelaskan tantangan-tantangan ketahanan pangan nasional dan lingkup lembaga terkait dalam penyelenggaraan ketahanan pangan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang memuat informasi tentang ketersediaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu. NBM digunakan untuk perencanaan pangan, evaluasi ketersediaan dan penggunaan pangan, serta merumuskan kebijakan pangan dan gizi.
Seminar ini membahas strategi penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dengan mengembangkan komoditas unggulan. Dibahas tantangan ketahanan pangan seperti pertumbuhan penduduk dan tekanan globalisasi serta rekomendasi seperti meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan.
Buku ini membahas tentang ketahanan pangan Indonesia dalam 10 tahun ke depan dengan memberikan tiga skenario yaitu optimistis, pesimistis, dan transformatif. Kajian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengantisipasi tantangan ketahanan pangan seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan transformasi struktural. Harapannya, buku ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat keta
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan pangan dengan subsistem distribusi di Sumatra Selatan. Ketahanan pangan merupakan hasil interaksi dari berbagai subsistem seperti ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Distribusi pangan merupakan subsistem penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara merata dan stabil. Tujuan pengembangan distribusi pangan antara lain meningkatkan pemerataan ketersediaan dan kestabilan harga pangan.
Memahami konsep sistem ketahanan panganriri_hermana
a. Ketahanan pangan merupakan kondisi ketika semua orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi guna hidup yang sehat dan produktif.
b. Tercapainya ketahanan pangan membutuhkan terpenuhinya beberapa subsistem seperti ketersediaan, akses, penyerapan, stabilitas pangan, dan status gizi masyarakat.
c
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pentingnya ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945, serta perlunya meningkatkan produksi pangan lokal untuk mencapai mandiri pangan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep ketahanan pangan di Indonesia. Secara garis besar, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga dalam hal jumlah, mutu, keamanan, ketersediaan, dan aksesibilitas. Untuk mencapai ketahanan pangan, diperlukan upaya meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara berkelanjutan.
Dokumen ini membahas tentang ketahanan pangan di Indonesia. Dokumen menjelaskan tantangan ketahanan pangan global dan nasional seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan ketergantungan impor. Dokumen juga menyoroti potensi Indonesia dalam sektor pertanian seperti sumber daya alam yang luas dan iklim yang mendukung, serta hambatan seperti infrastruktur yang kurang memadai. Dokumen berisi rekomendasi strategi peningkatan produ
Dokumen tersebut membahas tentang neraca bahan makanan yang menjelaskan konsep, prosedur penyusunan, dan manfaat neraca bahan makanan sebagai alat perencanaan makro di bidang pangan dan gizi."
biar jangan lupa sama ilmu yang pernah didapat, walaupun mungkin tidak atau belum bisa diaplikasikan dalam pekerjaan karena satu dan lain hal ;)
yang penting ilmu itu dibagikan, mudah2an bisa bermanfaat.
demikian juga presentasi ini, saya buat dari diktat salah satu materi yang diikuti dalam Pelatihan dan Apresiasi Ketahanan Pangan, di Bandung Agustus 2007
Waktu itu disampaikan dengan sangat menarik dan berkesan oleh: Dr.Ir.Yayuk Farida Baliwati, MS (GMSK – IPB)
Diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Prov. Jawa Barat
Power point ini dibuat untuk memeuhi tugas mata pelajaran geografi. Materi ini memuat tentang ketahanan pangan, ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan fator faktor yang memengaruhi ketahanan pangan
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Pemerintah berupaya mencapai swasembada pangan tahun 2017 untuk 3 komoditas pokok yaitu padi, jagung, dan kedelai serta meningkatkan produksi daging dalam negeri; (2) Terdapat berbagai hambatan dalam mencapai swasembada pangan seperti infrastruktur irigasi, ketersediaan benih dan pupuk, serta penyuluhan pertanian; (3) Upaya pemerintah melip
Buku ini membahas tentang ketahanan pangan Indonesia dalam 10 tahun ke depan dengan memberikan tiga skenario yaitu optimistis, pesimistis, dan transformatif. Kajian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengantisipasi tantangan ketahanan pangan seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan transformasi struktural. Harapannya, buku ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat keta
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan pangan dengan subsistem distribusi di Sumatra Selatan. Ketahanan pangan merupakan hasil interaksi dari berbagai subsistem seperti ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Distribusi pangan merupakan subsistem penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara merata dan stabil. Tujuan pengembangan distribusi pangan antara lain meningkatkan pemerataan ketersediaan dan kestabilan harga pangan.
Memahami konsep sistem ketahanan panganriri_hermana
a. Ketahanan pangan merupakan kondisi ketika semua orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi guna hidup yang sehat dan produktif.
b. Tercapainya ketahanan pangan membutuhkan terpenuhinya beberapa subsistem seperti ketersediaan, akses, penyerapan, stabilitas pangan, dan status gizi masyarakat.
c
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pentingnya ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945, serta perlunya meningkatkan produksi pangan lokal untuk mencapai mandiri pangan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep ketahanan pangan di Indonesia. Secara garis besar, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga dalam hal jumlah, mutu, keamanan, ketersediaan, dan aksesibilitas. Untuk mencapai ketahanan pangan, diperlukan upaya meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara berkelanjutan.
Dokumen ini membahas tentang ketahanan pangan di Indonesia. Dokumen menjelaskan tantangan ketahanan pangan global dan nasional seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan ketergantungan impor. Dokumen juga menyoroti potensi Indonesia dalam sektor pertanian seperti sumber daya alam yang luas dan iklim yang mendukung, serta hambatan seperti infrastruktur yang kurang memadai. Dokumen berisi rekomendasi strategi peningkatan produ
Dokumen tersebut membahas tentang neraca bahan makanan yang menjelaskan konsep, prosedur penyusunan, dan manfaat neraca bahan makanan sebagai alat perencanaan makro di bidang pangan dan gizi."
biar jangan lupa sama ilmu yang pernah didapat, walaupun mungkin tidak atau belum bisa diaplikasikan dalam pekerjaan karena satu dan lain hal ;)
yang penting ilmu itu dibagikan, mudah2an bisa bermanfaat.
demikian juga presentasi ini, saya buat dari diktat salah satu materi yang diikuti dalam Pelatihan dan Apresiasi Ketahanan Pangan, di Bandung Agustus 2007
Waktu itu disampaikan dengan sangat menarik dan berkesan oleh: Dr.Ir.Yayuk Farida Baliwati, MS (GMSK – IPB)
Diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Prov. Jawa Barat
Power point ini dibuat untuk memeuhi tugas mata pelajaran geografi. Materi ini memuat tentang ketahanan pangan, ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan fator faktor yang memengaruhi ketahanan pangan
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Pemerintah berupaya mencapai swasembada pangan tahun 2017 untuk 3 komoditas pokok yaitu padi, jagung, dan kedelai serta meningkatkan produksi daging dalam negeri; (2) Terdapat berbagai hambatan dalam mencapai swasembada pangan seperti infrastruktur irigasi, ketersediaan benih dan pupuk, serta penyuluhan pertanian; (3) Upaya pemerintah melip
Dokumen tersebut merupakan kata pengantar buku pelajaran tentang agribisnis. Buku ini dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh sesuai dengan kurikulum 2013. Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
Manajemen Alat dan Mesin Pertanian (pertemuan 2 dan 3)Iqrimha Lairung
Dokumen tersebut membahas pengelolaan alat dan mesin pertanian yang efisien, termasuk pemahaman karakteristik alat, pemeliharaan yang tepat, dan operasi yang efektif. Faktor kunci operasi yang efektif adalah pengemudian alat yang akurat, kecepatan yang sesuai, dan pola lintasan yang meminimalkan waktu pembelokan. Pemilihan pola lintasan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi area kerja.
Dokumen tersebut merangkum alat-alat pengolahan tanah primer dan sekunder untuk mempersiapkan lahan pertanian, seperti bajak, garu, dan alat lainnya yang digunakan untuk memotong, membalik, dan meratakan tanah.
Kebijakan pemerintah terkait padi dan beras masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti produktivitas penanaman padi yang rendah, penyelewengan subsidi benih, dan penimbunan beras oleh mafia pangan. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan peraturan untuk mencegah penyimpangan dan mendorong ketahanan pangan nasional.
Dasar Agromakanan Negara bertujuan untuk menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat serta meningkatkan sumbangan industri agromakanan kepada pendapatan negara. Ia memfokuskan kepada 8 idea utama termasuk jaminan bekalan makanan, pembangunan pertanian bernilai tinggi dan mampan, pelaburan swasta, dan peningkatan modal insan pertanian.
Strategi kemandirian pangan Indonesia menganalisis sistem rantai pasok beras nasional. Dokumen ini mengidentifikasi masalah seperti produktivitas petani rendah dan pedagang yang mendominasi rantai pasok, serta merumuskan strategi seperti Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi dan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri.
Dokumen tersebut membahas tentang penganekaragaman konsumsi pangan di Indonesia, yang meliputi situasi konsumsi pangan masyarakat yang kurang beragam, potensi besar sumber daya pangan lokal untuk meningkatkan keragaman konsumsi, serta strategi peningkatan produksi dan pengolahan pangan lokal.
Permasalahan ketahanan pangan di Indonesia meliputi pertambahan penduduk yang pesat, penurunan lahan pertanian, dan krisis ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat mengancam ketersediaan pangan di masa depan.
Apakah pertanian bertentangan dengan pembangunanWarnet Raha
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pembangunan sektor pertanian dengan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian antara lain kondisi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan pangan nasional tergantung pada ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang memadai.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bertugas dalam bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Peraturan ini juga mengatur struktur organisasi dan tugas masing-masing unit organisasi di bawah Kementerian tersebut.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 mengatur tentang organisasi dan tugas Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan terdiri atas Sekretariat Jenderal, 8 Direktorat Jenderal, dan 5 Staf Ahli Bidang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Indonesia. Pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa di suatu kabupaten/kota, atau secara bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan perencanaan biaya. Tahapan pemilihan terdiri dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, mencakup ketentuan umum, asas pengelolaan, kekuasaan pengelolaan, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan ketentuan lainnya. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman teknis peraturan di desa. Dokumen ini membahas jenis peraturan di desa, materi muatannya, proses penyusunan, pembahasan, penetapan, evaluasi, dan klarifikasi peraturan desa. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa.
Dokumen ini memberikan instruksi langkah-langkah untuk login ke dasbor WordPress, termasuk mengetahui nama domain dan pengguna, memasukkan username dan password, serta cara untuk mendapatkan kembali password yang hilang melalui email. Jika metode tersebut tidak berhasil, disarankan untuk menghubungi penyedia hosting atau tim dukungan teknis.
Komunitas Dem-IT Ciamis adalah wadah gerakan sosial yang mendorong pemerintahan desa yang terbuka dan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Ciamis. Komunitas ini bertujuan membangun pelayanan publik yang baik serta pengelolaan sumber daya desa yang transparan melalui pelatihan penggunaan website dan aplikasi desa. Saat ini telah banyak desa di Ciamis yang mengelola website untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkuat peran desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Beberapa poin kuncinya adalah penguatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta pemberdayaan ekonomi desa untuk mencapai mandiri dan sejahtera.
Berita ini merangkum hasil panen ikan mas di Desa Cibeureum yang menjadi sumber pendapatan warga. Forum Warga Cibeureum memanen lima kolam ikan mas dan memperoleh hasil panen dua ton ikan mas yang dijual dengan keuntungan Rp15 juta. Usaha kolam ikan mas ini memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa.
PP ini menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan berbasis kas menuju akrual untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan UU Keuangan Negara. SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I dan berlaku sejak ditetapkan, sedangkan SAP berbasis kas menuju akrual tercantum dalam Lampiran II. PP ini mencabut PP sebelumnya tentang SAP.
Dokumen tersebut membahas transformasi peran fasilitator dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menyongsong implementasi Undang-Undang Desa. Dokumen menjelaskan peran fasilitator yang berubah seiring waktu, dari TKS hingga pendamping PNPM, serta kompetensi apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk mendampingi pembangunan berkelanjutan di desa sesuai UU Desa.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara ringkas, dijelaskan mengenai dasar hukum, kewenangan desa, penghasilan pemerintah desa, pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
Kementerian pertanian[1]
1. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
KEMENTERIAN PERTANIAN
AKSELERASI PEMBANGUNAN KEDAULATANAKSELERASI PEMBANGUNAN KEDAULATAN
PANGAN DAN PERDESAAN MELALUIPANGAN DAN PERDESAAN MELALUI
PERTANIAN RAKYATPERTANIAN RAKYAT
Jakarta, 12 Januari 2015
4. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
UU No. 18/2012 tentang Pangan:
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang
secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang
menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan
sistem Pangan yang sesuai dengan
potensi sumber daya lokal.
PENGERTIAN KEDAULATAN PANGAN
4
5. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id5
C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya
C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan
C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan saing di pasar internasional
C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
C8. Melakukan revolusi karakter bangsa
C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
9 AGENDA PRIORITAS (NAWACITA)
6. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
AGENDA 7 NAWACITA : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik
Dari enam poin dalam agenda 6, yang terkait dengan pertanian, yaitu :
7. 1. Peningkatan Kedaulatan Pangan
Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah
pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan :
a.Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari
produksi dalam negeri
b.Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh
bangsa sendiri; dan
c.Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan,
terutama petani dan nelayan
6
7. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari
produksi dalam negeri
Peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam negeri
b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh
bangsa sendiri; dan
Kebijakan peningkatan produksi pangan
Kebijakan harga
Kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri
c. Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan,
terutama petani dan nelayan
Subsidi pangan dan subsidi petani
Asuransi pertanian
Pembiayaan pertanian
7
RUANG LINGKUP KEDAULATAN PANGAN
8. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
Melalui Kegiatan Strategis:
(1)Kebijakan pengendalian impor pangan
(2)Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan
transportasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata
(3)Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta ha
pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019
(4)Pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019
(5)Subsidi pangan dan subsidi petani
MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN
8
Program Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai serta
Peningkatan Produksi Gula dan Daging
9. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
a. Produksi:
• Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada
• Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan
kebutuhan konsumsi tahu dan tempe
• Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan
pakan lokal
• Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah
tangga
• produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah
tangga
a. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan
pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan
cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga
b. Tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019)
c. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk
menggantikan alih fungsi lahan
d. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi
prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi
e. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha
f. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa
yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian
lingkungan
SASARAN
9
11. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id 11
Petani merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan
pelaku utama pembangunan pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan
berkompeten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan
secara optimal.
Pertanian rakyat : sistem pertanian yang dikelola oleh petani mayoritas
(rakyat) untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri
Pada umumnya, petani Indonesia berada di pedesaan, berskala kecil
dan memiliki banyak keterbatasan.
Untuk membangun pertanian dan mewujudkan kedaulatan pangan,
maka dilakukan melalui membangun pertanian rakyat dengan cara
melindungi dan memberdayakan petani kecil yang banyak tinggal
di pedesaan.
11
PERAN PERTANIAN RAKYAT DALAM PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN
12. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
PERLINDUNGAN PETANI
(UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani)
Perlindungan Petani adalah segala upaya
untuk membantu petani menghadapi
permasalahan kesulitan memperoleh
prasarana dan sarana produksi, ketersediaan
lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan
panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan
perubahan iklim
12
13. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
Penyediaan prasarana dan sarana produksi
pertanian
Kepastian usaha
Jaminan harga komoditas pertanian
Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi
Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
Sistem peringatan dini dan penanganan dampak
perubahan iklim
Asuransi Pertanian
STRATEGI PERLINDUNGAN PETANI
(UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)
STRATEGI PERLINDUNGAN PETANI
(UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)
13
14. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk
meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan
usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,
pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan
pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan,
teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan
petani
PEMBERDAYAAN PETANI
(UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani)
14
15. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
Pendidikan dan pelatihan
Penyuluhan dan pendampingan
Pengembangan sistem dan sarana pemasaran
hasil pertanian
Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian
Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
Kemudahan akses IPTEK dan informasi
Penguatan kelembagaan petani
STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI
(UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)
STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI
(UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)
15
17. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
UPAYA KHUSUS (UPSUS) PERCEPATAN
SWASEMBADA PADI, JAGUNG DAN KEDELAI
PADA PERTANIAN RAKYAT
Perbaikan infrastruktur pertanian rakyat, utamanya
jaringan irigasi
Percepatan optimasi lahan
Bantuan benih unggul bermutu
Bantuan pupuk
Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan)
Peningkatan pengawalan oleh penyuluh
17
18. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
BENIH/BIBIT
Benih bersertifikat diserap 20%
= 1 ton/ha x 6 jt ha(80%)
= 6 jt ton GKGKEHILANGANKEHILANGAN
PELUANGPELUANG
PRODUKSIPRODUKSI
20 Juta Ton20 Juta Ton
GKGGKG
ALSINTAN
Kehilangan pra panen
dan panen
= 3,5 jt ton GKG
PENYULUHAN
Kurang Penyuluh
= 30 % x 70.000 Desa = 21
Ribu
Kehilangan 3 jt ton GKG
IRIGASIIRIGASI
3 jt ha x 0.3 IP x 5.13 jt ha x 0.3 IP x 5.1
ton/haton/ha
= 4.5 jt GKG= 4.5 jt GKG
PUPUK
Terlambat 1-2 minggu =
hilang 0.5 ton/ha x 6 jt ha
= 3 jt ton GKG
18
19. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id19
SWASEMBADA
PADI, JAGUNG
DAN KEDELAI
Revitalisasi
Penggilingan Padi
Kecil
Revitalisasi
Penggilingan Padi
Kecil
Rehab jaringan
irigasi tersier
Rehab jaringan
irigasi tersier Bantuan BenihBantuan BenihBantuan PupukBantuan Pupuk
Traktor R2 dan R4;
Alsintan Pasca
Panen
Traktor R2 dan R4;
Alsintan Pasca
Panen
Penumbuhan
Pabrik pakan mini
di sentra
produksi
Penumbuhan
Pabrik pakan mini
di sentra
produksi
Peningkatan
penyerapan
jagung lokal oleh
industri pakan
Peningkatan
penyerapan
jagung lokal oleh
industri pakan
pengembangan
sistem benih
unggul
pengembangan
sistem benih
unggul
Pengembangan
dryer
Pengembangan
dryer
KEGIATAN OPERASIONAL MENUJU SWASEMBADA
PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI
Keterkaitan
industri tahu-
tempe dan pakan
ternak
Keterkaitan
industri tahu-
tempe dan pakan
ternak
20. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
SASARAN PRODUKSI PADI TAHUN 2015-2019SASARAN PRODUKSI PADI TAHUN 2015-2019
1 2015 14.578.783 14.142.110 51,90 73.400.000
2 2016 15.119.906 14.614.253 52,16 76.226.000
3 2017 15.383.456 14.868.989 52,55 78.132.000
4 2018 15.612.634 15.090.502 53,07 80.085.000
5 2019 15.805.845 15.277.252 53,73 82.087.000
Produksi
(Ton)
NO Tahun
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen
(Ha)
Produktivitas
(Ku/Ha)
20
21. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
I. INTENSIFIKASI
PENINGKATAN PROVITAS
998.698 HA (6,85%)
PUPUK
BENIH
OPT
ALSIN PRA &
PASCAPANEN
II. EKSTENSIFIKASI
PENINGKATAN AREAL
2.659.282 HA (18,24%)
PERLUASAN AREAL
PENINGKATAN IP
GP-PTT ,
SL-PTT 2014,
PIP
CETAK SAWAH
PERBAIKAN JI
OPTIMASI LAHAN
PADI 14.578.783 HA
PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN
TAHUN 2015
Catatan : 10.920.803 ha (74,91%) swadaya petani, APBD, kemitraan
BUMN/swasta, termasuk subsidi benih dan pupuk
21
22. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
SASARAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2015-2019
SASARAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2015-2019SASARAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2015-2019
1 2015 4.037.645 3.835.763 53,00 20.330.000
2 2016 4.038.307 3.836.392 55,65 21.350.000
3 2017 4.027.949 3.826.551 58,43 22.360.000
4 2018 4.028.727 3.827.291 61,35 23.480.000
5 2019 4.037.490 3.835.615 64,40 24.700.000
No. Tahun
LuasTanam
(Ha)
LuasPanen
(Ha)
Produktivitas
(Ku/Ha)
Produksi
(Ton)
22
23. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
I. INTENSIFIKASI
PENINGKATAN PROVITAS
154.000 HA (2,93%)
PUPUK
BENIH
OPT
ALSIN PRA &
PASCAPANEN
II. EKSTENSIFIKASI
PENINGKATAN AREAL
1.000.000 HA (19,07%)
PERLUASAN AREAL
PENINGKATAN IP
GP-PTT ,
SL-PTT 2014,
PENGEMBANGAN
AREAL BARU
JAGUNG 5.244.976 HA
Catatan : 4.090.976 ha (78 %) swadaya petani, APBD, kemitraan BUMN/swasta,
termasuk subsidi benih dan pupuk
PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN
TAHUN 2015
23
24. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
SKENARIO PENINGKATAN PRODUKSI JAGUNG 2015
No Uraian
Sasaran
(Ha)
Luas
Tanam
(Ha)
Luas
Panen
(Ha)
Produktivitas
(Ku/Ha)
Produksi
(Ton PK)
Tambahan
Produksi
(Ton)
I Peningkatan Produktivitas 4.244.976 4.244.976 4.019.360 20.313.731 502.303
a. GP-PTT2015 102.000 102.000 96.900 60,00 581.400 103.780
b. Carry Over SL-PTT2014 52.000 52.000 49.400 55,00 271.700 28.207
c. Pertanaman Swadaya 2014 1.797.337 1.797.337 1.707.470 49,29 8.416.120 -
d. Pertanaman Swadaya 2015 2.293.639 2.293.639 2.165.590 51,00 11.044.510 370.316
II Pengembangan Areal Tanam Baru
Bantuan Pupuk dan Benih (APBN-P
2015)
1.000.000 1.000.000 950.000 50,00 4.750.000 4.750.000
5.244.976 5.244.976 4.969.360 50,44 25.063.731 5.252.303Jumlah
24
25. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
SASARAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2015-2019
SASARAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2015-2019SASARAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2015-2019
LuasTanam LuasPanen Produktivitas Produksi
Ha Ha Ku/Ha Ton
1 2015 850.132 807.625 18,57 1.270.000
2 2016 1.349.869 1.282.375 17,59 2.030.000
3 2017 1.909.671 1.814.187 16,68 2.890.000
4 2018 1.906.114 1.815.346 17,66 2.910.000
5 2019 1.900.806 1.810.291 17,82 2.920.000
TahunNO.
25
26. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
I. INTENSIFIKASI
PENINGKATAN PROVITAS
370.943 HA (36,93%)
PUPUK
BENIH
OPT
ALSIN PRA &
PASCAPANEN
II. EKSTENSIFIKASI
PENINGKATAN AREAL
501.816 HA (49,97%)
PERLUASAN AREAL
PENINGKATAN IP
GP-PTT,
SL-PTT
PENINGKATAN
INDEKS
PERTANAMAN
KEDELAI 1.004.093 HA
Catatan : 131.334 ha (13,10%) swadaya petani, APBD, kemitraan BUMN/swasta,
Termasuk subsidi benih dan pupuk
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN
TAHUN 2015
26
27. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
20162016
Areal : 506 ribu Ha
Prod. : 3,390 juta ton
Rendemen : 8,26%
20172017
Areal : 669 ribu Ha
Produksi : 4,121 juta Ton
Rendemen : 7,98%
(Eksisting 8,39% dan baru
6,0%)
20182018
Areal : 882 ribu Ha
Produksi : 5,313 juta Ton
Rendemen : 7,88%
(Eksisting 8,52% dan baru
6,6%)
20152015
Areal : 484 ribu Ha
Prod : 3,037 juta ton
Rendemen : 8,06%
ROAD-MAP
PENINGKATAN PRODUKSI GULA
2015-2019
ROAD-MAP
PENINGKATAN PRODUKSI GULA
2015-2019
EKSISTING AREAEKSISTING AREAEKSISTING AREAEKSISTING AREA
PENGEMBANGAN BARUPENGEMBANGAN BARU
N
O
RENC. AKSI 2015 16 17 18 19
A ON-FARM
1 Pembangunan KBI
dan KBD
x x x x x
2 penyediaan
traktor, mesin air,
alat panen, dan
angkut
x x - - -
3 Penyediaan pupuk
dan bahan
pengendali OPT 6
T
x x x x x
4 Penerapan GAP x x x x x
B OFF-PARM
6 Revitalisasi PG yg
kurang/ tidak
efisien;
x x - - -
7 Penerapan
Otomatisasi PG
x - - - -
8 Perbaikan
manajemen PG;
x - - - -
9 Diversifikasi produk
selain gula dan tetes
(Cogen, bio-ethanol,
RS, GKR, dll.
x x x x x
C UMUM
10 Tim Monev x x x x x
NO RENC. AKSI 2015 16 17 18 19
A ON-FARM
1 Penentuan lokasi
dan penyediaan
lahan
x x - - -
2 Penyaringan
perusahaan
x x - - -
3 Penetapan CP/CL
Plasma
x x - - -
4 Pembentukan
Koperasi
x x - - -
5 Penyediaan Alsintan x x x - -
6 Pembangunan
infrastruktur jalan,
jaringan pengairan,
dan pelabuhan
x x - - -
7 Pembangunan
Kebun Benih (KBI
dan KBD)
x x x x x
8 Penyediaan pupuk,
dan bahan
pengendali OPT 6 T
x x x x x
9 Pengembangan
riset benih dan
pupuk
x x x x x
10 Pembangunan KTG x x x x x
B OFF-PARM
1 Penentuan lokasi
dan penyediaan
lahan
x x - - -
2 Penyaringan
perusahaan
x x - - -
C UMUM
1 Tim Monev x x x x x
28. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
Reengeenering PG
Lama Peningkatan
kapasitas dan efisiensi
OPTIMALISASI
PG
PENGEMBANGAN
BARU
PENGEMBANGAN
BARU
EKSISTINGEKSISTING
AREAAREA
EKSISTINGEKSISTING
AREAAREA
STRATEGI
PENINGKATA
N PRODUKSI
TEBU / GULA
STRATEGI
PENINGKATA
N PRODUKSI
TEBU / GULA
BUMNSWASTA
REVITALISASI PG :
1.Pemetaan Kondisi PG
2.Regrouping PG
Pembangunan PG
baru kapasitas besar
yang efisien
PENETAPAN
KAWASAN
PENYARINGA
N PRSH
KRITERIA :
1.Pengalaman di bisnis
gula atau bisnis utamanya
gula;
2.Bonafid;
3.Tidak sedang bermasalah
dengan bank dan hukum;
4.Bersedia sebagai Inti
KRITERIA:
1.Lahan sesuai untuk tebu;
2.Skala ekonomis (min 30 ribu
ha);
3.Potensial pengembangan
Hulu-Hilir;
4.Infra struktur minimal
tersedia;
5.Pemda/Dinas sangat
mendukung;
6.Kelancaran dan efisiensi
distribusi.
1. Perluasan, dan
2. Pembangunan PG
baru
DIVERSIFIKASI
PRODUK
SELAIN GKP
DAN TETES 28
33. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
CABAI
I. PERSOALAN FUNDAMENTAL:
•Pasokan bulanan tidak merata:
•Berlebihan di musim kemarau mengakibatkan harga jatuh saat kemarau
•Berkurang saat musim hujan mengakibatkan harga naik saat musim hujan
II. SOLUSI:
•Gerakan tanam cabai saat kemarau (GTCK) yaitu menanam cabai di bulan Juli-Oktober dengan pemilihan dekat dengan
sumber air.
•Fasilitasi irigasi tandon sederhana dan sarana dan prasarana budidaya.
III. KOMPONEN KEGIATAN:
•Irigasi tandon sederhana (taxi pump, tandon, drip tape pengairan)
•Sarana produksi (benih bermutu, pupuk, kapur pertanian, mulsa plastik)
•Sarana budidaya (pH meter, cultivator F220/hand traktor Rawa ring 12)
•Sarana pengendalian OPT: Trichoderma hamantum, benih tanaman border (jagung), plastik UV untuk pelindung
hujan/border)
IV. TARGET :
•Pemerataan produksi cabai sepanjang tahun
•Kecukupan produksi saat musim hujan
•Semua Kab/Kota mengembangkan kawasan cabai (Mandiri cabai)
33
34. Kementerian PertanianKementerian Pertanian www.pertanian.go.idwww.pertanian.go.id
BAWANG MERAH
I. PERSOALAN FUNDAMENTAL:
•Produksi menumpuk di musim kemarau dan berkurang di musim hujan antara lain karena mengandalkan sentra
proiduksi di pulau Jawa (Brebes), Nganjuk/Jatim dan Bima/NTB
II. SOLUSI:
•Mengembangkan sentra produksi baru bawang merah di luar sentra khususnya di luar pulau Jawa
•Pemilihan lokasi dekat dengan sumber air
•Fasilitasi irigasi tandon sederhana dan sarana prasarana budidaya.
•Uji multi lokasi kesesuaian varietas sesuai agroekologi setempat
•Resi gudang menggunakan gudang berpendingin (Cold Storage)
III. KOMPONEN KEGIATAN:
•Irigasi tandon sederhana (taxi pump, tandon, drip tape pengairan)
•Sarana produksi (benih bermutu, pupuk, kapur pertanian, mulsa plastik)
•Sarana budidaya (pH meter, cultivator F220/hand traktor Rawa ring 12)
•Sarana pengendalian OPT: Trichoderma hamantum, benih tanaman border (jagung), plastik UV untuk pelindung
hujan/border)
IV. TARGET:
•Kemandirian (swasembada di masing-masing Kab/Kota)
•Ketersediaan produksi bawang merah sepanjang tahun
34
