Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan kesehatan reproduksi sejak konferensi PBB pada 1960-an hingga Millenium Development Goals pada 2000. Beberapa konferensi internasional penting membahas isu-isu seperti kependudukan, hak reproduksi perempuan, dan target-target untuk meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi hingga 2015. Dokumen ini juga menjelaskan ruang lingkup kesehatan reproduksi yang mencakup kesehatan secar

1. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Uraian Materi
Pernahkah anda mendengar istilah kesehatan reproduksi? Apa yang anda
gambarkan ketika mendengar istilah kesehatan reproduksi? Tuliskan jawaban
anda pada kotak berikut ini :
Bagaimana, apakah anda sudah selesai menuliskannya?, jika sudah, sekarang
cocokkan jawaban anda dengan uraian berikut ini.
1. DEFINISI DAN SEJARAH
Sejarah perkembangan kesehatan repduksi sudah mulai dirintis sejak terjadinya
peningkatan penduduk. Pertambahan penduduk yang semakin cepat di banyak
Negara mulai menimbulkan keprihatinan. Pada pertemuan PBB yang diadakan
pada tahun 1995 dan 1965 hal ini menjadi isu yang penting.
Pada tahun 1960 Perkmpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) memperkenalkan
program Keluarga Berencana yangmendapatkan dukungan dari banyak Negara,
namun karena ada efek sampingnya, maka pada tahun 1975-1985 timbulah isu
kependudukan.
Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 2

2. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Pada tahun 1975 dilangsungkan Konferensi Perempuan yang I yang mendiskusikan
tentang isu perempun. Pada tahun 1980 dilangsungkan konferensi perempuan
yang kedua yang masih membahas isu perempuan dan belum mendiskusikan
tentang gender. Pada tahun 1985 dalam kenferensi III isu gender mulai dibahas.
Pada tahun 1990 an mulai muncul pandangan baru ,mengenai seksualitas dan
kesehatan reproduksi perempaun dan hal asasi manusia berdasrakan HAM. Hal
ini ditandai dengan terselenggaranya beberapa konferensi internasional yang
membahas tersebut (Wallsam 1997) , diantaranya:
• Konferensi Wina (1993)
Konferensi Internasional tentang HAM di Wina tahun 1993 mendiskusikan
HAM dalam perspektif gender serta isu isu controversial mengenai hak hak
reproduksi dan seksual. Deklasrasi dan Platform Aksi Wina menyebutkan
bahwa “hak asasi manusia dan anak perempuan adalah mutlaj, terpadu
dan merupakan bagian dari HAM (wallstam 1997)
• ICPD Kairo 1994
Konferensi Internasional Kependudukan dan pembangunan yang dispons
oleh PBB di Kairo Mesir pada tahun 1994, dihadiri oleh 11000 perwakilan
lebih dari 180 negara. Konferensi tersebut melahirkan kebijakan baru
tentang pembangunan dan kependudukan seperti tercantum dalam
program aksi 20 tahun, yang tidak lagi terfokus pada pencapaian target
populasi tertentu tetapi lebih ditujukan untuk menstabilkan pertumbuhan
penduduk yang berorinetasi pada kepentingan pembangunan manusia.
Program aksi ini menyerukan agar setiap Negara meningkatkan status
kesheatan , pendidikan dan hak hak individu khusunya bagi perempuan dan
dan anak dan mengintegrasilkan program KB di dalam agenda kesehatan
perempuan yang lebih luas. (wallstam, 1997)
Bagian terpenting dari program tersebut adalah penyediaan pelayanan
KR menyeluruh yang memasukan KB, pelayanan kehamilan dan persalinan
yang aman, pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual/IMS,
informasi dan konseling seksualitas serta pelayanan kesehtan perempuan
mendasar lainnya. Termasuk penghapusan bentuk bentuk kekerasan
terhadap perempuan seperti sunat perempuan dan berbagai bentuk
kekerasan lainnnya (wallsatm 1997)
Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 3

3. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
• Konferensi Perempuan se duania ke empat di Beijing /FWCW 1995
Deklarasi dan Flatform Aksi Beijing (Fourth World Conference on Women)
4-15 September 1995, yang diadopsi oleh perwakilan dari 189 negara
mencerminkan komitmen internasional terhadap tujuan kesetaraan,
pengembangan dan perdamaian bagi seluruh perempuan di dunia.
Platform tersebut terdiri dari enam bab, mengidentifikasi 12 area kritis
kepedulian yang dianggap sebagai penghambat utama kemajuan kaum
perempuan yaitu :
a. Kemiskinan. Jumlah perempuan yang hidup dalam kemiskinan lebih
banyak dibandingkan laki laki karena terbatasnya akses perempuan
terhadap sumber sumber ekonomi. Misalnya lapangan pekerjaan,
kepemilikan harta benda dan pelatihan serta pelayanan masyarakat,
misalnya kesehatan
b. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan HAM dan sarana
penting untk mencapai kesetaraan, pengembangan dan perdamaian.
Namun anak perempuan masih mengalami diskriminasi akses
pandangan budaya, pernikahan dan kehamilan dini, keterbatasan akses
pendidikan dan materi pendidikan yang bias gender.
c. Kesehatan. Kesehatan perempuan mencakup kesejahteraan fisik dan
emosi mereka, yang tidak hanya dipengaruhi oleh konteks social, politik
dan ekonomi. Tercapainya standar kesehatan fisik tertinggi penting
bagi kehidupan dan kesejahteraan perempuan. Hal ini mendukung
perempuan untuk berpartsisipasi baik di masysrakat maupun dalam
kehidupan pribadinya. Hak kesehatan permpuan harus terpenuhi
secara adil sepanjang siklus hidupnya.
d. Kekerasan. Perempuan dan anak perempuan merupakan subyek
kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi tanpa dibatasi oleh
status social ekonomi dan budayanya baik di kehidupan pribadi maupun
masyarakat. Segalan betuk kekerasan berarti melanggar, merusak atau
merenggut kemerdekaan perempuan untuk menikmati hak asasinya.
e. Konflik Bersenjata. Selama konflik bersenjata, perkosaan merupakan
cara untuk memusnahkan kelompok masyarakat. Praktik praktik
tersebut harus dihentikan dan pelakunya harus dikenai sangsi hukum.
Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 44

4. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
f. Ekonomi. Perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan
ekonomi, dan sering diperlakukan secara tidak layak, seperti gaji
rendah, kondisi kerja yang tidak memadai dan terbatasnya kesempatan
kerja profesional
g. Pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dalam pengambilan
keputusan belum mencapai target 30% di hamper semiua tongkatan
pemerintahan, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga social dan
ekonomi PBB tahun 1995.
h. Mekanisme Institusional. Perempuan sering terpinggirkan dalam
struktur kepemerintahan nasional, seperti tdak memiliki mandat yang
jelas, keterbatasan sumber daya dan dukungan dari para politis nasional.
i. Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia bersifat universal. Dinikmatinya
hak tersebut secara penuh dan setara oleh perempuan dan anak
perempuan merupakan kewajiban pemerintah dan PBB dalam mecapaia
kemajuan perempuan
j. Media. Media masih terus menonjolkan gambaran yang negative
dan merendahkan perempuan, misalnya menampilkan kekerasan,
pelecehan dan paornografi yang berdampak buruk bagi perempuan
k. Ligkungan. Perusakan alam menimbulkan dampak negatif bagi
kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat terutama thd
perempuan di segala usia.
l. Diskriminasi. Diskriminasi sudah dialami sejak awal kehidupannya.
Perilaku dan praktik praktik yang berbahaya menyebabkan banyaknya
anak perempuan tidak mampu bertahan dihup hingga usia dewasa.
Kurangnya perlindungan hukum atau kegagalan dalam penerapannya.,
menyebabkan anak perempuan rentan terhadap segala bentuk
kekerasan serta mengalami konsekunesi hubungan seksual dini dan
tidak aman tms HIV AIDS.
Telaah Lima Tahunan ICPD+5 tahun 1999
Lima tahun setelah ICPD kairo, PDD mengundang para pemimpin
Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 5

5. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Negara untuk membah tentang kemajuan dan kegagalan pemerintah
dalam melaksanakan kebijkaan yang terkait dengan pembangunan dan
kependudukan.
Pada ICPD +5 isu seksualitas remaja dan aborsi, masih mengundang
kontroversi. Selain itu muncul kontroversi baru mengenai kontrasepsi
darurat dan peran lembaga Swadaya Masyarakat dalam negosiasi antar
pemerintah. Pertemuan ICPD+5 ditutup dengan mengadopsi beberapa
tindak lanjut penerapan program Aksi ICPD. Termasuk di dalamnya adalah
target baru untuk tahun 2015 yang memeprtjam focus dari tuuan tujuan
apda tahun 1994.
TARGET BARU 2015
ICPD +5 menetapkan target baru untukmnegukur penerapan ICPD yaitu :
a. Akses terhadap pendidikan dasar pada tahun 2015. Meningkatnya
keikutsertaan anak laki laki dan perempuan di sekolah dasar hingga
sekurang kurangnya 90% sebelum 2010 serta menurunkan angka buta
huruf pada perempuan dan anak perempuan pada tahun 1990 hingga
setengahnya pada tahun 2005.
b. Semua fasilitas kesehatan menyediakan metode metode KB yang aman
dan efektif, pelayanan kebidanan, pencegahan dan penanganan infeksi
menular seksual, serta metode pelindung untuk mencegah infeksi baik
secara langsung maupun rujukan.
c. Mengurangi kesenjangan antara pemakaian kontrasepsi dengan
proporsi individu yang ingin membatasi jumlah anak atau menjarangkan
kehamilan tanpa menggunakan target atau kuota
d. Memastikan bahwa sekurangnya 60% persalinan ditolong oleh tenaga
terlatih, terutama di Negara Negara dengan kematian ibu yang tinggi.
e. Pelayanan pencegahan HIV untuk laki laki dan perempuan muda usia
15-24 tahun. Termasuk penyediaan kondom secara sukarela, konseling
dan tindak lanjut (www. Unfpa.org/icpd)
Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 66

6. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
• Milleneum Develoment Goals (2000)
UN Millenium Summit di New York tahun 2000 menghasilkan Milleneum
Development Goals yang disetujui 189 negara, mengandung 8 goals,
18 target dan 48 Indikator. Beberapatujuan yang ingin dicapai berkaitan
dengan kewenngana bidan , antara lain : menurunkan angka kematian
bayi sebesar 2/3 menjadi hanya 1/3 anatara tahu 1990 dan 2015. Dan
menurunkan angka kematian ibu menjadi ¼ dari tahun 1990 hingga 2015
dan meningkatkan pencegahan dan penyebaran HIV AIDS antara tahun
1990 samapai tahun 2015 (WHO, 2004, safe motherhood, 2004)
Ruang lingkup
Kesehatan reproduksi adalah “keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara
utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan) dalam semua
hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.
Kesehatan Reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir
hingga mati. Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi menggunakan pendekatan
siklus hidup (life-cycle approch) agar diperoleh sasaran yang pasti dan
komponen pelayanan yang jelas dan dilaksanakan secara terpadu serta
berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan dengan
bertumpu pada program pelayanan yang tersedia. Ada empat komponen
prioritas Kesehatan Reproduksi nasional, yaitu : 1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru
Lahir 2. Keluarga berencana 3. Kesehatan Reproduksi Remaja 4.Pencegahan/
penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS.
Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 7