1. Tindak Lanjut Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Otoritas Veteriner
Drh. Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Jakarta, 16 Maret 2017

2. Amanat Pembentukan Peraturan
Pemerintah tentang Otoritas Veteriner
UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014:
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner dan
Siskeswanas diatur dengan Peraturan Pemerintah – Pasal 68E
PP No. 47/2014:
• Ketentuan mengenai Otoritas Veteriner diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersendiri – Pasal 2 ayat (5)
PP No. 95/2012:
• Otoritas Veteriner seringkali disebutkan dalam Pasal, tetapi
tidak ada ketentuan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah
tersendiri

3. Ketentuan lebih lanjut:
Pejabat Otoritas Veteriner
Peraturan Menteri:
1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas
Veteriner nasional – Pasal 7 ayat (3)
2. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas
Veteriner kementerian – Pasal 10 ayat (3)
Peraturan Gubernur:
3. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas
Veteriner provinsi – Pasal 15 ayat (3)
Peraturan Bupati/Walikota:
4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas
Veteriner kabupaten/kota – Pasal 18 ayat (3)

4. Ketentuan lebih lanjut: 6 (enam)
Peraturan Menteri
1. Tata cara penetapan atau pencabutan sebagai Dokter
Hewan Berwenang – Pasal 24
2. Tata cara pengumpulan data, pengolahan data, dan
penyajian informasi Veteriner – Pasal 34
3. Syarat dan tata cara pengembangan Tenaga Kesehatan
Hewan – Pasal 52
4. Pelayanan jasa laboratorium – Pasal 67
5. Pelayanan Jasa Medik Veteriner – Pasal 75
6. Penyusunan pedoman, pengawasan, dan evaluasi
terhadap pedoman praktik kedokteran hewan – Pasal 81

5. Peraturan Pemerintah No. 47/2014:
Otoritas Veteriner

6. PENGAMATAN DAN
PENGIDENTIFIKASIAN
PENYAKIT HEWAN (PASAL 3)
1. Surveilans;
2. Penyidikan;
3. Pemeriksaan dan
pengujian;
4. Peringatan dini;
5. Pelaporan
PENCEGAHAN PENYAKIT
HEWAN (PASAL 22)
1. masuk ke dan keluar dari
wilayah NKRI;
[KARANTINA]
2. menyebarnya dari satu
pulau ke pulau yang lain di
wilayah NKRI;
[KARANTINA]
3. menyebarnya dari wilayah
ke wilayah lain dalam satu
pulau di dalam wilayah
NKRI;
4.. muncul, berjangkit, dan
menyebarnya di satu
Wilayah di wilayah NKRI
PENGAMANAN PENYAKIT
HEWAN (PASAL 29)
1. Penetapan penyakit hewan
menular strategis;
2. Penetapan kawasan
pengamanan penyakit hewan
menular strategis;
3. Penerapan prosedur
biosafety dan biosecurity;
4. Pengebalan hewan;
5. Pengawasan lalu lintas
hewan, produk hewan, dan
media pembawa penyakit
hewan lainnya di luar
wilayah kerja karantina;
6. Kesiagaan darurat veteriner;
7. Penerapan kewaspadaan
dini.
PEMBERANTASAN
PENYAKIT HEWAN (PASAL
48)
1. Penutupan wilayah;
2. Pembatasan lalu lintas
hewan rentan, produk
hewan, dan media
pembawab penyakit
hewan lainnya yang
berisiko tinggi;
3. Pengebalan hewan;
4. Pengisolasian hewan sakit
atau terduga sakit;
5. Penanganan hewan sakit;
6. Pemusnahan bangkai
hewan;
7. Pengeradikasian penyakit
hewan;
8. Pendepopulasian hewan
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN
PP No. 47/2014

7. PP No. 47/2014: Otoritas Veteriner
Pejabat Otovet nasional (1-6):
1. Koordinasi kegiatan pengendalian dan penanggulangan
penyakit hewan – Pasal 2 ayat (4)
2. Koordinasi hasil kajian epidemiologis penyakit hewan – Pasal
15 ayat (2)
3. Rekomendasi ke Menteri mengenai penetapan kawasan
pengamanan PMHS – Pasal 31 ayat (2)
4. Rekomendasi ke Menteri dalam menetapkan daerah Wabah –
Pasal 50 ayat (2)
5. Rekomendasi ke Menteri mengenai perubahan penetapan dari
daerah wabah menjadi daerah tertular – Pasal 54 ayat (1)
6. Rekomendasi ke Menteri mengenai perubahan status dari
daerah tertular menjadi daerah bebas – Pasal 55

8. PP No. 47/2014: Otoritas Veteriner
Otovet Kementerian (1-4):
1. Kegiatan surveilans (dilaksanakan oleh UPT) – Pasal 4
ayat (3)
2. Kegiatan pengumpulan data mengenai dampak penyakit
hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan
lingkungan hidup – Pasal 5
3. Sosialisasi dan simulasi kesiagaan darurat veteriner –
Pasal 46 ayat (3)
4. Pendepopulasian satwa liar yang tertular penyakit hewan
eksotik setelah berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya –
Pasal 70

9. PP No. 47/2014: Otoritas Veteriner
Otovet Kementerian (5-7):
5. Persyaratan kesehatan hewan untuk pemasukan hewan,
produk hewan nonpangan, dan media pembawa penyakit
hewan lainnya ke dalam wilayah NKRI – Pasal 79 ayat (2)
huruf b
6. Analisis risiko terhadap rencana pemasukan hewan, produk
hewan nonpangan, dan media pembawa penyakit hewan
lainnya – Pasal 79 ayat (4)
7. Penerbitan sertifikat veteriner untuk pengeluaran hewan,
produk hewan nonpangan, dan media pembawa penyakit
hewan lainnya dari wilayah NKRI – Pasal 82 ayat (1) huruf b

10. PP No. 47/2014: Otoritas Veteriner
Otovet Kementerian (8):
8. Koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya, kelautan dan perikanan,
kesehatan, dan/atau perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam kegiatan pengumpulan data
mengenai dampak penyakit hewan terhadap kesehatan
hewan, manusia, dan lingkungan hidup – Pasal 5

11. PP No. 47/2014: Otoritas Veteriner
Otovet Kementerian, provinsi, kab/kota, Drh berwenang
(1-4):
1. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit
Hewan – Pasal 2 ayat 3
2. Kegiatan surveilans penyakit hewan pada perusahaan
peternakan, peternak, orang perseorangan yang
memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa –
Pasal 6
3. Pelaporan kegiatan surveilans yang dilakukan oleh Otovet
provinsi ke Otovet Kementerian – Pasal 7 ayat (2)
4. Menindaklanjuti hasil surveilans dengan melakukan kajian
epidemiologis sesuai dengan kewenangannya – Pasal 7
ayat (4)

12. PP No. 47/2014: Otoritas Veteriner
Otovet Kementerian, provinsi, kab/kota, Drh berwenang (5-6):
5. Penyidikan penyakit hewan pada perusahaan peternakan,
peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan
pengelola konservasi satwa – Pasal 9
6. Kegiatan penyidikan penyakit hewan – Pasal 10 ayat (4)
7. Kegiatan pengamanan penyakit hewan – Pasal 29 ayat (2)
Otovet Kementerian, provinsi, kab/kota:
1. Kajian epidemiologis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian
– Pasal 14 ayat (2)
2. Kegiatan pengamanan penyakit hewan sesuai kewenanganya –
Pasal 29 ayat (2)
3. Pengawasan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan
tertular PHMS dan kawasan bebas PHMS – Pasal 32

13. PP No. 47/2014: Otoritas Veteriner
Otovet provinsi dan kabupaten/kota:
1. Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera yang
diberikan secara parenteral – Pasal 41 ayat (2)
2. Rekomendasi hasil kajian epidemiologis penyakit hewan
untuk dilaporkan kepada Menteri – Pasal 19 ayat (3)
3. Pengawasan lalu lintas hewan dan media pembawa
penyakit hewan lainnya serta produk hewan nonpangan
yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan
lingkungan hidup – Pasal 45 ayat (1)
4. Segera merespon dengan melakukan pemberantasan
penyakit hewan apabila hasil kajian epidemiologis
mengindikasikan wabah berdasarkan laporan setiap orang
– Pasal 47 ayat (5)

14. PP No. 47/2014: Otoritas veteriner
Otoritas veteriner dan setiap orang:
1. Penerapan kewaspadaan dini – Pasal 47 ayat (1)
Dokter hewan berwenang:
1. Membuat visum dalam rangka melaksanakan
pengawasan terhadap pendepopulasian hewan oleh
peternak, perusahaan peternakan, pemelihara hewan,
atau penanggungjawab hewan – Pasal 69 ayat (2)

15. Peraturan Pemerintah No. 3/2017
tentang Otoritas Veteriner

16. Otoritas Veteriner
Otovet
nasional
Otovet
Keswan
Otovet
Kesmavet
Otovet
Karantina
Hewan
Otovet di bidang
konservasi SDA
hayati dan
ekosistem
Otovet di
bidang
perikanan
Otovet provinsi
Otovet
kabupaten/kota

17. Kewenangan keputusan tertinggi
Otovet nasional - Pasal 6 ayat 2 (1-7)
1. pemberian rekomendasi status bebas penyakit hewan menular
tertentu untuk seluruh wilayah NKRI;
2. pemberian rekomendasi penetapan wabah penyakit hewan
menular kepada Menteri;
3. pemberian rekomendasi pencabutan penetapan wabah
penyakit hewan menular kepada Menteri;
4. pembuatan kesepakatan persyaratan teknis kesehatan hewan
dengan negara lain secara bilateral, regional, dan internasional;
5. pemberian rekomendasi penetapan status darurat veteriner di
tingkat nasional kepada Menteri;
6. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima;
7. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap pemasukan
hewan dan produk hewan dari luar wilayah NKRI;

18. Kewenangan keputusan tertinggi
Otovet nasional - Pasal 6 ayat 2 (8-11)
8. penetapan jenis obat hewan yang dapat digunakan yang boleh
beredar di wilayah NKRI;
9. penetapan persyaratan kesehatan hewan untuk hewan dan
produk hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah NKRI;
10. pemberian rekomendasi persetujuan untuk pertama kali
terhadap negara, zona dalam suatu negara, dan unit usaha
asal hewan dan produk hewan kepada Menteri; dan
11. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan,
bibit, benih, produk hewan, satwa liar, dan hewan akuatik dari
dan ke dalam wilayah NKRI kepada Menteri.

19. Pejabat Otovet nasional - Pasal 8 ayat (2)
1. melakukan kerja sama dengan negara lain atau pihak
internasional lain dalam penanganan penyakit hewan
lintas batas, penyakit hewan yang baru muncul, dan
penyakit Hewan yang muncul kembali;
2. menyediakan kajian dan interpretasi terhadap tingkat dan
kejadian penyakit hewan dan keamanan produk hewan
skala nasional dan internasional; dan/atau
3. menganalisis prasarana dan sarana veteriner serta
kemampuannya dalam merespon ancaman penyakit
hewan skala nasional dan internasional terhadap
kesehatan hewan dan kesehatan manusia

20. Pejabat Otovet Keswan - Pasal 12 ayat (1)
1. pemberian rekomendasi penetapan jenis PHMS kepada Menteri;
2. pemberian rekomendasi penetapan status dan situasi wilayah
PHMS kepada Menteri;
3. penetapan wilayah pembebasan PHMS;
4. penetapan investigasi wabah penyakit hewan menular;
5. penetapan dan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah
lintas daerah provinsi;
6. pemberian rekomendasi penetapan penggunaan obat hewan
untuk keamanan ternak konsumsi kepada Menteri;
7. pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat bebas penyakit
hewan suatu wilayah dan unit usaha bidang peternakan dan
Kesehatan hewan kepada Menteri;
8. pemberian rekomendasi pemasukan hewan, benih, dan bibit ke
dalam wilayah NKRI kepada Menteri;

21. Pejabat Otovet Keswan - Pasal 12 ayat (1)
9. pemberian rekomendasi pemasukan obat hewan dan bahan
pakan asal hewan ke dalam wilayah NKRI kepada Menteri;
10. pemberian rekomendasi persyaratan teknis negara dan unit
usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dari negara
asal kepada Menteri;
11. pemberian sertifikat veteriner bagi hewan yang akan
dikeluarkan dari wilayah NKRI untuk menjadi salah satu dasar
pemeriksaan karantina hewan di tempat pengeluaran;
12. pemberian tugas kepada Dokter Hewan Berwenang untuk
memproses pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang
kesehatan hewan;
13. pelaksanaan pengendalian lalu lintas hewan; dan
14. penetapan penggunaan obat hewan untuk program
pengendalian dan penanggulangan penyakithewan menular
tertentu.

22. Pejabat Otovet Kesmavet - Pasal 12 ayat (2)
1. pemberian rekomendasi penetapan zoonosis prioritas kepada
Menteri;
2. pelaksanaan pengendalian lalu lintas produk hewan;
3. pemberian sertifikat veteriner bagi produk hewan yang akan
dikeluarkan dari wilayah NKRI untuk menjadi salah satu dasar
pemeriksaan karantina hewan di tempat pengeluaran;
4. pemberian rekomendasi pemasukan produk hewan ke dalam
wilayah NKRI kepada Menteri;
5. pemberian tugas kepada Dokter Hewan Berwenang untuk
memproses pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang
Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. pemberian rekomendasi persyaratan teknis negara dan unit usaha
produk hewan dari negara asal kepada Menteri;
7. penetapan strategi pencegahan penularan zoonosis; dan
8. penetapan penggunaan obat hewan, peralatan, dan perlakuan
hewan dalam tindakan penerapan kesejahteraan hewan.

23. Pejabat Otovet Karantina Hewan – Pasal
12 ayat (3)
1. pemberian rekomendasi penetapan jenis media pembawa
HPHK kepada Menteri;
2. pemberian rekomendasi penetapan jenis HPHK kepada Menteri;
3. pemberian rekomendasi analisis risiko HPHK kepada Menteri;
4. pemberian rekomendasi penetapan tempat pemasukan dan
pengeluaran hewan kepada Menteri;
5. pemberian rekomendasi penetapan tempat transit kepada
Menteri;
6. pemberian rekomendasi penetapan atau pencabutan kawasan
karantina kepada Menteri;
7. pemberian rekomendasi penetapan instalasi karantina hewan
kepada Menteri;
8. pemberian rekomendasi penetapan persyaratan alat angkut dan
kemasan kepada Menteri;

24. Pejabat Otovet Karantina Hewan –
Pasal 12 ayat (3)
9. pemberian rekomendasi persyaratan karantina hewan dan
kewajiban tambahan bagi pemasukan hewan, produk hewan,
dan benda lain yang berasal dari luar negeri, dikirim dari suatu
area atau pulau ke area atau pulau lainnya, dan yang akan
dikeluarkan dari dalam wilayah NKRI kepada Menteri;
10. penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina hewan di
negara asal, di luar tempat pemasukan, dan di luar tempat
pengeluaran; dan
11. penetapan kebijakan tindakan karantina hewan terhadap
pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan
benda lain yang berasal dari luar negeri, dikirim dari suatu
area atau pulau ke area atau pulau lainnya, dan yang akan
dikeluarkan dari dalam wilayah NKRI.

25. Pejabat Otovet provinsi – Pasal 14 ayat (2)
1. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan
produk hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;
2. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit,
benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antarprovinsi;
3. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah lintas
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
4. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak
sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi
penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada gubernur;
5. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan
rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat
wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur;
6. pemberian sertifikat NKV bagi unit usaha produk hewan; dan
7. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk
hewan dari provinsi.

26. Pejabat Otovet kab/kota – Pasal 17 ayat (2)
1. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk
hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah
provinsi yang sama;
2. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit,
benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar
kabupaten/kota kepada bupati/wali kota;
3. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam
wilayah kabupaten/kota;
4. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak
sosioekonomi tinggi bagi wilayah kabupaten/kota dan rekomendasi
penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada bupati/wali kota;
5. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi
penetapan pencabutanpenutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota;dan
6. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk
hewan dari kabupaten/kota.

27. Hirarhi Administrasi Pengaturan
Kebijakan
Legislasi
Sistim
Rencana & Pedoman
SOP
Sumberdaya, staf, Rp.
Sumber: John Weaver (2016)

28. Peraturan Menteri
Tentang
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Pejabat Otoritas
Veteriner dan
Dokter Hewan
Berwenang

29. Peran Otoritas Veteriner (sumber: OIE)
• MENJAGA KESEHATAN MASYARAKAT
– melacak jejak penyakit hewan yang menular ke manusia
• MEMASTIKAN KEAMANAN PANGAN
– melindungi konsumen dari risiko yang berkaitan dengan kesehatan
• MEMPROMOSIKAN PRODUKSI TERNAK
– mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh penyakit hewan
• MENGENTASKAN KEMISKINAN
– membantu akses pasar hewan dan produk hewan
• MEMASTIKAN KEAMANAN PERDAGANGAN HEWAN DAN PRODUK
HEWAN
– melindungi wilayah negara dari masuk dan menyebarnya penyakit hewan
• KONSERVASI SPESIES HEWAN
– menjaga dan melindungi satwa iar
• MEMPERTAHANKAN KESEJAHTERAAN HEWAN
– melindungi hewan melalui penerapan perundangan dan regulasi
secara baik
Sumber: http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/VS-FINAL-EN.pdf

30. Peran Pejabat Otovet Nasional
Pejabat Otoritas Veteriner Nasional memiliki peran dalam:
1) memastikan adanya landasan hukum dan pengaturan untuk
pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan,
termasuk zoonosis, keamanan pangan, kesehatan masyarakat
veteriner, farmasi veteriner dan aspek veteriner lain yang
menjadi kewenangannya.
2) menjalankan kewenangan dan kemampuannya dalam
pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit-
penyakit hewan menular yang menjadi prioritas dan/atau
menjadikan seluruh wilayah negara atau suatu zona bebas dari
penyakit hewan menular tertentu.
3) memastikan adanya landasan hukum dan pengaturan untuk
sistim surveilans penyakit hewan menular, termasuk zoonosis
dan surveilans keamanan pangan.

31. Peran Pejabat Otovet Nasional
Pejabat Otoritas Veteriner Nasional memiliki peran dalam:
4) mengkoordinasikan sumberdaya dan kegiatan baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta mulai dari tingkat
nasional sampai ke tingkat lapangan dan dengan otoritas
kompeten lain di semua tingkatan dalam rangka melaksanakan
kegiatan-kegiatan nasional yang berkaitan dengan program-
program surveilans, pengendalian dan pemberantasan
penyakit, kesehatan masyarakat veteriner, kamanan pangan,
serta deteksi dini dan respon cepat.
5) bertindak sebagai kontak utama untuk semua Otoritas
Veteriner dan Otoritas Kompeten lainnya, dan berhubungan
dengan berbagai kontributor potensial (seperti: perwakilan/
asosiasi produsen, industri, perusahaan farmasetikal,
perguruan tinggi, veterinary statutory bodies, aosiasi profesi).

32. Peran Pejabat Otovet Nasional
6) koordinasi intersektoral dan antar kementerian yang
diorganisasikan melalui mekanisme dan prosedur formal
mencakup pemenuhan persyaratan dan standar-standar
internasional untuk surveilans dan respon.
7) mempertahankan jejaring kontak yang diperlukan dan
diperbaharui secara reguler di sektor dan kementerian yang
berbeda dan juga memiliki pemahaman yang baik mengenai
tangungjawab dan mandat masing-masing..

33. Tanggung jawab Pejabat Otovet
nasional (Chief of Veterinary Officer)
1. Semua aspek manajemen strategik dan layanan operasional dari
Otoritas Veteriner.
2. Pemberian jaminan bahwa kebijakan kesehatan hewan dan
kesejahteraan hewan yang mendukung kesehatan masyarakat dan
ekonomi dapat dilaksanakan.
3. Penyampaian kebijakan kesehatan hewan dan kesejahteraan
hewan dengan memberikan saran-saran dan input kebijakan,
strategi penelitian dan keputusan operasional, untuk memperkuat
kualitas pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan tsb.
4. Kepemimpinan yang kuat yang mampu menggabungkan
kompetensi profesional dan teknis serta ketrampilan administrasi
yang diperlukan untuk pengendalian penyakit, pemeriksaan
kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan keamanan pangan,
dan begitu juga dalam mensupervisi impor dan ekspor hewan dan
produk hewan.

34. Tanggung jawab Pejabat Otovet
nasional (Chief of Veterinary Officer)
5. Memastikan bahwa Otoritas Veteriner mampu untuk:
– mencegah masuk dan mempertahankan kesiapsiagaan untuk
mengeradikasi penyakit hewan eksotik yang penting;
– mengendalikan dan memberantas penyakit pada ternak lokal
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
– melaksanakan pengendalian resmi higiene daging; dan
– menerapkan standar-standar kesejahteraan hewan.
6. Membangun standar-standar profesi veteriner yang tinggi di sektor
publik
7. Mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam melaksanakan
strategi-strategi untuk memperbaiki standar-standar kesehatan
hewan dan memastikan kepatuhan industri (industry compliance)
Sumber: Candidate Information Booklet. Chief Veterinary Officer (CVO) – Unified
Grade 3. Department of Agriculture and Rural Development (DARD) Northern Island

35. Tanggung jawab Pejabat Otovet
nasional (Chief of Veterinary Officer)
8. Mengelola pelaksanaan kebijakan nasional dan internasional
terkait kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner dan menyediakan kepemimpinan yang
efektif dalam penatalaksanaan finansial, kepegawaian dan
sumberdaya lainnya.
9. Membangun pengaruh agar sumberdaya yang diperoleh dan
digunakan untuk Otoritas Veteriner dan kelembagaan yang lebih
luas untuk mencapai tujuan Otoritas Veteriner dan Kementerian.
10. Menginisiasi, melaksanakan dan mengkonsolidasi perubahan
yang diperlukan untuk memperbaiki tata cara pemerintahan yang
baik dan pencapaian tujuan.
Sumber: Candidate Information Booklet. Chief Veterinary Officer (CVO) – Unified
Grade 3. Department of Agriculture and Rural Development (DARD) Northern Island

36. Peran Pejabat Otovet Kesehatan Hewan
Pejabat Otovet Kesehatan Hewan memiliki peran dalam:
1) mengembangkan landasan hukum dan peraturan yang efektif
untuk pelaksanaan program-program pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan penyakit.
2) menetapkan penyakit-penyakit hewan menular yang wajib
dilaporkan di seluruh wilayah negara (notifiable diseases)
3) menyusun program-program pencegahan, pengendalian dan
pemberantasan penyakit hewan menular dengan
mempertimbangkan situasi penyakit, dampak penyakit
(meliputi dampak kesehatan hewan dan masyarakat,
keamanan pangan, ketahanan pangan, biodiversitas, dan
sosio-ekonomi), dan tingkat kepentingan dari pemangku
kepentingan yang terlibat.

37. Peran Pejabat Otovet Kesehatan Hewan
Pejabat Otovet Kesehatan Hewan memiliki peran dalam:
4) mengembangkan mekanisme koordinasi dan hubungan
kerjasama dengan otoritas kompeten lain dalam melaksanakan
kegiatan lapang dalam ranah kesehatan hewan yang berada di
bawah tanggungjawab bersama yang terkait dengan
pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan,
penanggulangan wabah, pengendalian lalulintas hewan dan
produk hewan.
5) Mengembangkan standar-standar operasional prosedur (SOP)
atau kesepahaman mengenai komite bersama dengan pihak-
pihak internal Kementerian dan otoritas kompeten lainnya;
6) menyusun Rencana Kesiapsiagaan Nasional lintas sektoral
(trans-sectoral nationa preparedness plan).

38. Tanggung jawab Pejabat Otovet
Keswan dan Kesmavet
1. Perubahan yang diperlukan untuk melaksanakan pengembangan
kebijakan baru mencakup berbagai isu-isu kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.
2. Penyediaan peralatan dan material termasuk pemeliharaan dan
perbaikan kualitas dari sistim informasi kesehatan hewan.
3. Pengoperasian program-program pemberantasan penyakit endemik,
termasuk koordinasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk
menerjemahkan kebijakan menjadi program aksi yang koheren yang
mencakup berbagai isu-isu veteriner secara luas dan memastikan
pelaksanaan dari program-program tsb.
4. Pelaksanaan layanan inspeksi daging sesuai dengan Perjanjian
Layangan dengan Otoritas Keamanan Pangan dan kegiatan-kegiatan
surveilans penyakit-penyakit yang terkait program kesmavet.
5. Pengelolaan staf operasional untuk menyediakan kegiatan layanan
terdepan dalam program-program kesehatan hewan.

39. Tanggung jawab Pejabat Otovet
Keswan dan Kesmavet
6. Perencanaan dan penyediaan sumberdaya tenaga yang cukup
dengan kemampuan untuk merespon sesegera mungkin kejadian
penyakit eksotik mengikuti Rencana Kontijensi yang telah
dipersiapkan.
5. Penghubung bagi seluruh Otoritas Veteriner yang ada dan
mendelegasikan administrasi dari isu-isu yang menjadi
kepentingan bersama dan untuk mendukung prioritas Kementerian.
6. Mengembangkan strategi-strategi untuk Otoritas Veteriner dan
mitra kelembagaan lainnya dalam melaksanakan kebijakan yang
disepakati bersama dan memonitor efektivitas dan efisiensi dari
rancangan tsb.
7. Menyediakan jaminan bahwa Rencana Kontijensi dapat berjalan
efekif dan respon secara cepat terhadap insiden penyakit eksotik
dan di wilayah mitra dagang.
Sumber:. Department of Agriculture and Rural Development (DARD) Northern Island

40. DOKTER HEWAN BERWENANG (OFFICIAL
VETERINARIAN)
adalah seorang dokter hewan yang diberikan
kewenangan oleh Otoritas Veteriner untuk
menjalankan tugas-tugas resmi tertentu yang
berkaitan dengan kesehatan hewan dan/atau
kesehatan masyarakat dan inspeksi komoditi dan, jika
diperlukan mensertifikasi komoditi hewan atau produk
hewan (sesuai dengan Bab 5.1. dan 5.2. OIE TAHC)

41. Dokter hewan berwenang sebagai
pemberi sertifikat (Certifying veterinarians)
Dokter hewan berwenang harus:
1. Diotorisasi oleh Otoritas Veteriner untuk menandatangani sertifikat
veteriner nasional/internasional;
2. Hanya mensertfikasi hal-hal yang berada dalam ruang lingkup
pengetahuan yang bersangkutan pada saat menandatangani
sertifikat, atau dibuktikan secara terpisah oleh Otoritas kompeten
lainnya;
3. Menandatangani hanya pada waktu yang tepat suatu sertifikat yang
sudah komplit dan terkoreksi; apabila suatu sertfikat ditandatangani
dengan dasar untuk mendukung dokumentasi, maka harus
dilakukan verifikasi atau berada dalam kepemilikannya sebelum
ditandatangani;
4. Tidak memilik konflik kepentingan terhadap aspek komersial dari
hewan atau produk hewan yang akan disertifikasi dan independen
dari pihak-pihak komersial.
Sumber: OIE Code Artikel 5.2.2.

42. Peran Dokter Hewan Berwenang di
bidang Keswan dan Kesmavet
• diagnosis, komunikasi, surveilans dan pemberantasan penyakit
hewan dan zoonosis
• pengendalian keamanan pangan asal hewan sepanjang rantai
produksi
• pengendalian produk hewan dan hasil produk asal hewan
• pengendalian higiene
• pengendalian produk veteriner (residu dan resistensi anti
mikroba)
• pengendalian satwa liar dan lingkungannya
• pengendalian perdagangan produk hewan, hasil samping
hewan dan pangan asal hewan.

43. Wilayah tanggungjawab Dokter
Hewan Berwenang
• Kesehatan masyarakat veteriner
• Etik dari hubungan hewan dengan manusia
• Kegiatan-kegiatan profesional
• Pertukaran komunikasi dan informasi
• Evaluasi dan manajemen risiko keamanan
pangan
• Bioterorisme
Sumber: R. Marrabeli (2003). The role of official Veterinary Services in dealing with nw
social challenges: animal health and protection, food safety, and the environment.

44. TERIMA KASIH