SlideShare a Scribd company logo
Kesejahteraan Hewan dan
Perdagangan Internasional
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Bogor, 9-11 November 2016
11 top isu hak-hak hewan
1. Populasi manusia tidak terkendali (human
overpopulation)
2. Status properti hewan (property status of animals)
3. Vegetarianisme (veganism)
4. Intensifikasi produksi (factory farming)
5. Ikan dan penangkapan ikan (fish and fishing)
6. Daging yang manusiawi (humane meat)
7. Eksperimen menggunakan hewan (animal
experimentation)
8. Hewan kesayangan (companion animal)
9. Perburuan hewan (hunting)
10. Bulu binatang (fur)
11. Hewan untuk hiburan (animal in entertaiment)
Sumber: Doris Lin, Animal Rights Expert (2016)
Mengapa “Kesejahteraan Hewan”?
▪ Memperbaiki kesehatan hewan dan
kesejahteraan hewan akan berkontribusi
terhadap keamanan pangan (food safety) dan
ketahanan pangan (food security).
▪ Sejumlah negara di dunia tidak nyaman apabila:
▪ isu kesejahteraan hewan digunakan sebagai
hambatan perdagangan
▪ ‘emosi’ dapat mengesampingkan ‘sains’
Dr Monique Eloit, Deputy Director General,
World Animal Health Organisation (2009)
Prinsip-prinsip Kesejahteraan
Hewan Yang Menjadi Pedoman OIE
• Kesejahteraan dan kesehatan hewan saling terkait
• Lima kebebasan (Five freedoms)
• Tiga R’s (reduction, refinement, replacement)
• Basis ilmiah untuk standar-standar
• Kontribusi terhadap kesejahteraan manusia
• Penggunaan hewan sekaligus membawa tanggung
jawab etika untuk memastikan kesejahteraannya
• Kesejahteraan hewan yang lebih baik dapat
memperbaiki produktivitas dan memperoleh keuntungan
ekonomi
• Keluaran berdasarkan kriteria performans adalah basis
perbandingan standar-standar kesejahteraan hewan
Sumber: Derek Belton, OIE International Trade
Department
Globalisasi dan perdagangan
internasional
• Globalisasi merupakan suatu kekuatan yang dapat
merevolusionerkan perdagangan internasional,
terutama hewan dan produk hewan.
• Perhatian terhadap kesejahteraan hewan semakin
meningkat di seluruh dunia, sehingga masuk dalam
“Five-Year Strategic Plan the World Organisation for
Animal Health (OIE)” sejak 2001-2005 dan sampai
2016-2020 ditetapkan sebagai prioritas OIE.
• Pendekatan ilmiah OIE dalam penentuan standar-
standar kesejahteraan hewan digunakan sebagai
pedoman bagi seluruh Negara-Negara Anggota.
Tantangan “Kesejahteraan Hewan”
▪ Kompleksitas kesejahteraan
hewan menyangkut dimensi-
dimensi sains, etika, budaya,
agama dan politik
▪ esensial untuk memiliki dasar ilmiah,
tetapi dalam pertimbangan juga harus
memperhatikan dimensi-dimensi lain
▪ Perlu penanganan kesejahtaraan
hewan dalam skala global
▪ Standar-standar OIE perlu relevan
dengan kepentingan seluruh Negara-
Negara Anggota
Dr Monique Eloit, Deputy Director General,
World Animal Health Organisation (2009)
Kesejahteraan Hewan dan Kerangka
Kebijakan Perdagangan Multilateral
• Perjanjian Umum Tarif
dan Perdagangan -
General Agreement on
Tarifs and Trade (GATT)
• Perjanjian Badan
Perdagangan Dunia -
World Trade Organisation
(WTO) Agreements
– Perjanjian SPS (SPS
Agreement)
– Perjanjian TBT (TBT
Agreement)
Kesejahteraan Hewan dalam GATT
• GATT menyediakan kesempatan yang sama bagi
semua Negara-Negara Anggota.
• GATT melarang perlakuan diskriminatif terhadap
produk serupa (like products).
– Like products : produk yang dikelompokkan menurut sifat
atau properti akhir, bukan menurut metoda pemrosesan
dan produksi
• Apakah produk hewan berasal dari sistem
kesejahteraan hewan dari produk serupa?
• WTO Appellate Body menemukan bahwa kemiripan
pada dasarnya merupakan suatu determinasi
mengenai sifat alamiah dan batasan dari hubungan
daya saing antar produk.
Dr Sarah Kahn and Dr Mariela Varas, OIE (2012)
Kesejahteraan Hewan Tidak
Dicakup Dalam Perjanjian SPS
• Kesehatan hewan menjadi suatu penentu
(determinan) bagi kesejahteraan hewan.
• Bukti bahwa kesejahteraan hewan yang lebih
baik menyebabkan kesehatan hewan dan
keamanan pangan yang lebih baik masih samar-
samar (tidak pasti).
• Website WTO di internet menyatakan bahwa
tindakan-tindakan kesejahteraan hewan tidak
dicakup dalam Perjanjian SPS.
Dr Sarah Kahn and Dr Mariela Varas, OIE (2012)
Kesejahteraan Hewan Dalam
Perjanjian TBT
• TBT memerlukan:
– perlakuan identik dari produk serupa (like products)
tanpa terkait dengan metoda pemrosesan dan produksi
di negara asal.
– produk-produk impor tidak boleh diperlakukan kurang
menguntungkan dari produk-produk domestik.
• Pending Disputes DS 400 dan DS 401
– DS 400 (Kanada dan EU); D401 (Norwegia dan EU)
perselisihan dalam importasi dan pemasaran produk
anjing laut (seal) atas dasar kesejahteraan hewan
– Aturan dan perkembangan berikutnya harus
memberikan klarifikasi terhadap konsistensi tindakan-
tindakan kesejahteraan hewan dengan aturan-aturan
GATT dan TBT.
Standar Kesejahteraan Hewan
dalam OIETerrestrial Code
Bab 7.1. Pengenalan terhadap rekomendasi untuk kesejahteraan
hewan
Bab 7.2. Pengankutan hewan lewat laut
Bab 7.3. Pengangkutan hewan lewat darat
Bab 7.4. Pengangkutan hewan lewat udara
Bab 7.5. Pemotongan hewan
Bab 7.6. Pembunuhan hewan untuk tujuan pengendalian penyakit
Bab 7.7. Pengendalian populasi anjing liar
Bab 7.8. Penggunaan hewan dalam penelitian dan pendidikan
Bab 7.9. Kesejahteraan hewan dan sistem produksi sapi potong
Bab 7.10. Kesejahteraan hewan dan sistem produksi ayam potong
Bab 7.11. Kesejahteraan hewan dan sistem produksi sapi perah
Bab 7.12. Kesejahteraan kuda kerja
Sumber: OIE Terrestrial Animal Health Code 2026
Kesejahteraan Hewan menurut Islam
• Dokumen “Compatibility between the OIE standards and
the requirements of Islamic Law with special reference to
the prevention of cruelty to animals during transport and
slaughter”.
(http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/
pdf/Others/Religious_Slaughter/A_Religious_slaughter.pdf)
• Fokus persyaratan perundangan kesejahteraan hewan
yang Islami adalah untuk penangan hewan yang
manusiawi, termasuk selama pengangkutan dan pada saat
dipotong.
• Tujuan untuk menstimulasi dialog antara Pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang Kesmavet dan Otoritas
Keagamaan untuk mencapai keluaran kesejahteraan
hewan yang dapat diterima dan saling menguntungkan.
Tren produksi pangan
“Produk Pangan yang berasal dari hewan berbeda
secara mendasar dengan kebanyakan barang lain
yang diperdagangkan. Elemen yang esensial
dalam produksi adalah suatu kepekaan perasaan
(sentient) yang tercipta yang mampu menimbulkan
kesakitan fisik (physical pain), penderitaan
(suffering) dan kesesakan (distress).”
Sumber: RSPCA and Euro Group for Animal Welfare
Kesejahteraan Hewan adalah
relevan bagi semua tipe produksi
Sumber: McInerney, Wordl Animal Protection (2004)
Standar-standar dan Spesifikasi
Swasta
• Kesejahteraan hewan telah menjadi suatu fokus
perhatian dari perusahaan-perusahaan pangan
multinasional.
• Kekuatan pasar (market power) dari perusahaan-
perusahaan multinasional mendorong peningkatan
praktek-praktek kesejahteraan hewan produsen.
• OIE World Assembly 2008, Resolution XXXII
mengenai peran dari standar-standar pemerintah
dan swasta dalam kesehatan hewan dan
kesejahteraan hewan.
• Cooperation Agreement between OIE & ISO 2011
• ISO TC 34 mengenai standar produk pangan.
Kesejahteraan hewan dalam
program jaminan mutu
• Sejumlah Negara Anggota OIE (negera-negara Eropa,
Australia, Selandia Baru, AS dan Kanada) mendapatkan
pengalaman yang berharga dalam peran dari program-
program jaminan mutu (Quality Assurance), dalam
mempromosikan standar-standar kesejahteraan hewan.
• Pengendalian penggunaan hormon and antibiotik
pemicu pertumbuhan (hormone and antibicotic growth
promotants).
• Di Eropa, konsumen mulai meminta informasi yang lebih
banyak dan lebih baik, serta bersedia membayar
premium untuk produk hewan dengan jaminan
kesejahteraan hewan. Program yang dibangun oleh
European Welfare Quality.
Isu perdagangan terkait
kesejahteraan hewan
• Standar-standar kesejahteraan hewan atau
kesadaran terhadap kekejaman terhadap hewan
sangat dalam berakar pada budaya dan realita
sosio-ekonomi.
• Apablia nilai-nilai atau kepedulian ada dalam suatu
masyarakat, warga negara (konsumen dan
pembayar pajak) memiliki legitimasi untuk meminta
intervensi pemerintah dalam rangka untuk
melindungi kepedulian tersebut, meskipun jika
ekspektasi negara-negara ketiga berkaitan dengan
perdagangan dipertaruhkan.
Sumber: MarĂ­a Alejandra Calle-Cook (2010)
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
penerapan kesejahteraan hewan
• Nilai-nilai budaya (cultural values)
• Persyaratan negara pengimpor dan badan-badan
swasta
• Kebijakan promosi mutu (quality promotion policies)
• Rekomendasi badan-badan referensi
(recommendations of reference bodies)
• Permintaan produsen dan industri
• Hasil penelitian terapan (results of applied research)
• Konsep-konsep keagamaan (religious concepts)
• Permintaan masyarakat sebagai hasil dari
peningkatan kesadaran dan kepedulian
Sumber: Scientific and Technical Review, Vol. 24 (2), OIE (2005)
Contoh isu-isu kesejahteraan hewan
dalam perdagangan internasional
• Penggunaan kandang baterei (battery cages) untuk unggas
dan babi.
• Pemotongan yang tidak manusia (human slaughtering)
melalui penerapam ESCAS (Exporter Supply Chain
Assurance System)
• Praktek peternakan yang tidak memenuhi cara-cara
pemeliharaan ternak yang baik.
• Pelarangan impor udang dari sejumlah negara Asia ke AS
berdasarkan kura-kura laut (sea turtles) akan ikut
tertangkap dengan penggunaan net.
• Penerapan kesejahteraan hewan pada rantai pangan (food
chain).
• Penyiksaan hewan melalui pemberian kopi yang berlebihan
bagi luak.
3%
7%
9%
11%
13%
13%
15%
18%
23%
27%
45%
47%
57%
60%
76%
Indonesia
Singapore
Japan
Malaysia
India
Thailand
Philippines
UAE
Taiwan
China
Canada
USA
South Korea
AUSTRALIA
Western Europe
United Kingdom
New Zealand
Kepedulian publik secara umum terhadap
isu kesejahteraan hewan
Sumber: Department of Primary Industry
Australia (2005). “Beyond Price and Quality”
Secara umum di banyak negara
berkembang, konsep kesejahteraan
hewan lebih bergantung pada latar
belakang agama dan etika manusia,
daripada legislasi itu sendiri
7%
9%
11%
13%
15%
17%
18%
20%
21%
46%
47%
53%
55%
55%
India
Indonesia
Singapore
Malaysia
USA
Thailand
Philippines
Japan
Canada
China
UAE
AUSTRALIA
Taiwan
Western Europe
New Zealand
South Korea
United Kingdom
Kepentingan kondisi kandang ternak
bagi konsumen
Sumber: Department of Primary Industry
Australia (2005). “Beyond Price and Quality”
6%
7%
7%
11%
13%
16%
17%
18%
23%
45%
50%
60%
62%
India
Indonesia
Singapore
USA
Japan
Malaysia
Philippines
Thailand
UAE
AUSTRALIA
Canada
New Zealand
China
South Korea
United Kingdom
Western Europe
Taiwan
Kepentingan transportasi dan
penanganan ternak bagi konsumen
Sumber: Department of Primary Industry
Australia (2005). “Beyond Price and Quality”
6%
7%
8%
11%
21%
23%
27%
29%
30%
44%
53%
55%
India
Indonesia
Singapore
Taiwan
USA
Japan
Philippines
Canada
Thailand
UAE
China
Malaysia
Western Europe
United Kingdom
AUSTRALIA
New Zealand
South Korea
Kepentingan pengapalan ternak hidup
bagi konsumen
Sumber: Department of Primary Industry
Australia (2005). “Beyond Price and Quality”
Apa itu UDAW?
• Suatu perjanjian di antara bangsa-bangsa dan negara-negara
dalam mengenali bahwa hewan memiliki perasaan dan dapat
menderita, untuk menghargai kebutuhan akan
kesejahteraannya dan mengakhiri kekejaman terhadap
hewan ke arah yang lebih baik.
OIE dan kaitannya dengan UDAW
• OIE mempertimbangkan bahwa UDAW komplemen
dan turut mempromosikan pekerjaan yang dilakukan
OIE dan memfasilitasi secara global standar-standar
kesejahteraan hewan OIE dan penerapannya di
tingkat nasional, regional dan global.
• OIE secara aktif mendorong partisipasi Negara-
Negara Anggota begitu juga organisasi-organisasi
kesejahteraan hewan global dalam pengembangan
dan adopsi UDAW.
Sumber: FAO Legislative Study 104 (2010)
World Animal Protection Index 2014
Indikator Ranking
1. Perasaan hewan dikenal resmi dalam legislasi dan/atau kebijakan C
2. Pemerintah berikrar memberikan dukungan prinsip terhadap
Universal Declaration on Animal Welfare
D
3. Ada perundangan perlindungan hewan yang melarang penyebab
penderitaan hewan akibat tindakan kekejaman baik yang
dilakukan secara sengaja atau gagal untuk bertindak
C
4a. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan di peternakan
termasuk pemeliharaan, pengangkutan dan pemotongan
C
4b. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan di penangkaran D
4c. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan kesayangan D
4d. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan yang digunakan
untuk tujuan tenaga kerja dan rekreasi
D
4e. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan yang digunakan
untuk penelitian ilmiah
E
4f. Ada perundangan yang diaplikasikan pada satwa liar C
5. Pemerintah menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk
memperbaiki kesejahteraan hewan pada di tingkat atas dan
menyediakan sumberdaya
D
World Animal Protection Index 2014
Indikator Ranking
6. Pemerintah secara aktif terlibat di OIE dalam memperbaiki
kesejahteraan hewan secara internasional, regional dan nasional
D
7. Pemerintah menginkorporasikan prinsip-prinsip pedoman OIE
untuk kesejahteraan hewan dan standar-standar kesejahteraan
hewan ke dalam kebijakan dan legislasi
D
8. Pemerintah mempublikasikan laporan tentang perkembangan ke
arah pencapaian sejumlah sasaran untuk memonitor dan
memperbaiki standar-standar kesejahteraan hewan
E
9. Perawatan dan perlindungan hewan masuk dalam sistim
pendidikan nasional
10. Pemerintah bekerja dengan pihak lain dalam memperbaiki
perlindungan hewan melalui konsultasi dan keterlibatan pemangku
kepentingan yang relevan termasuk LSM
C
Animal Protection Index Indonesia Ranking D
Sumber: http://api.worldanimalprotection.org/
Ringkasan
• Untuk mengimplementasikan standar-standar OIE
diperlukan:
– Dukungan penyusunan/perbaikan legislasi;
– Pembangunan kapasitas dan dukungan anggaran
untuk National Veterinary Services.
• Investasi dalam memperbaiki kesejahteraan hewan
akan memberikan peluang untuk peningkatan
produktivitas domestik dan keuntungan ekonomi
dari perdagangan internasional.
• Bekerjasama antara pemerintah, sektor swasta,
organisasi internasional, dan donor dapat mengatasi
secara sukses ekspektasi sosial terhadap
kesejahteraan hewan.
Kesimpulan
• Kesejahteraan hewan adalah suatu isu kebijakan
publik yang kompleks dan multifaset yang meliputi
dimensi-dimensi etik, ekonomi dan politik.
• Suatu kepedulian yang riel bahwa kesejahteraan
hewan sebagai isu kebijakan perdagangan
internasional diupayakan lebih untuk “proteksi
perdagangan” (trade protectionism), dibandingkan
untuk alasan-alasan “perlindungan hewan” (animal
protection).
Terima kasih atas perhatiannya!

More Related Content

What's hot

Komunikasi Kesehatan Hewan - Kuliah Tamu di FKH Universitas Brawijaya, Presen...
Komunikasi Kesehatan Hewan - Kuliah Tamu di FKH Universitas Brawijaya, Presen...Komunikasi Kesehatan Hewan - Kuliah Tamu di FKH Universitas Brawijaya, Presen...
Komunikasi Kesehatan Hewan - Kuliah Tamu di FKH Universitas Brawijaya, Presen...
Tata Naipospos
 
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Tata Naipospos
 
Vi. stres pengubah-tingkah-laku-ternak gtr
Vi. stres pengubah-tingkah-laku-ternak gtrVi. stres pengubah-tingkah-laku-ternak gtr
Vi. stres pengubah-tingkah-laku-ternak gtr
Gusti Rusmayadi
 
27705 sni 3141.1-2011-susu-segar-bag.1-sapi
27705 sni 3141.1-2011-susu-segar-bag.1-sapi27705 sni 3141.1-2011-susu-segar-bag.1-sapi
27705 sni 3141.1-2011-susu-segar-bag.1-sapi
kutarni
 
PENYAKIT REPRODUKSI TERNAK
PENYAKIT REPRODUKSI TERNAKPENYAKIT REPRODUKSI TERNAK
PENYAKIT REPRODUKSI TERNAKbibbanyumulek
 
Mengenal apa itu Zoonosis
Mengenal apa itu Zoonosis Mengenal apa itu Zoonosis
Mengenal apa itu Zoonosis
Lestari Moerdijat
 
Teknis Ransum Ruminansia.ppt
Teknis Ransum Ruminansia.pptTeknis Ransum Ruminansia.ppt
Teknis Ransum Ruminansia.ppt
Elin feed
 
Buku penyakit ternak
Buku penyakit ternakBuku penyakit ternak
Buku penyakit ternakRiswansyah Yusup
 
SNI Sapi Potong
SNI Sapi PotongSNI Sapi Potong
SNI Sapi Potong
Rahardi Gautama
 
Bab v pemuliaan dan perkawinan
Bab v pemuliaan dan perkawinanBab v pemuliaan dan perkawinan
Bab v pemuliaan dan perkawinanRMontong
 
Sistem pencernaan ruminansia
Sistem pencernaan ruminansiaSistem pencernaan ruminansia
Sistem pencernaan ruminansia
Ramaiyulis Ramai
 
Kesmavet 2022.pptx
Kesmavet 2022.pptxKesmavet 2022.pptx
Kesmavet 2022.pptx
Citrasari23
 
V. adaptasi lingkungan dalam peternakan
V. adaptasi lingkungan dalam peternakanV. adaptasi lingkungan dalam peternakan
V. adaptasi lingkungan dalam peternakan
Gusti Rusmayadi
 
PROSES PEMOTONGAN TERNAK
PROSES PEMOTONGAN TERNAKPROSES PEMOTONGAN TERNAK
PROSES PEMOTONGAN TERNAK
Muhammad Eko
 
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Tata Naipospos
 
Inseminasi Buatan
Inseminasi BuatanInseminasi Buatan
Inseminasi Buatan
Rizza Muh
 
Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...
Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...
Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...
Tata Naipospos
 
Tabel hartadi
Tabel hartadiTabel hartadi
Tabel hartadi
Muhammad Eko
 
Teknologi pengolahan pakan sapi
Teknologi pengolahan pakan sapiTeknologi pengolahan pakan sapi
Teknologi pengolahan pakan sapi
Ramaiyulis Ramai
 

What's hot (20)

Komunikasi Kesehatan Hewan - Kuliah Tamu di FKH Universitas Brawijaya, Presen...
Komunikasi Kesehatan Hewan - Kuliah Tamu di FKH Universitas Brawijaya, Presen...Komunikasi Kesehatan Hewan - Kuliah Tamu di FKH Universitas Brawijaya, Presen...
Komunikasi Kesehatan Hewan - Kuliah Tamu di FKH Universitas Brawijaya, Presen...
 
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
Potensi Risiko BSE Terkait Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan - Ditkeswan, 12 O...
 
Vi. stres pengubah-tingkah-laku-ternak gtr
Vi. stres pengubah-tingkah-laku-ternak gtrVi. stres pengubah-tingkah-laku-ternak gtr
Vi. stres pengubah-tingkah-laku-ternak gtr
 
27705 sni 3141.1-2011-susu-segar-bag.1-sapi
27705 sni 3141.1-2011-susu-segar-bag.1-sapi27705 sni 3141.1-2011-susu-segar-bag.1-sapi
27705 sni 3141.1-2011-susu-segar-bag.1-sapi
 
PENYAKIT REPRODUKSI TERNAK
PENYAKIT REPRODUKSI TERNAKPENYAKIT REPRODUKSI TERNAK
PENYAKIT REPRODUKSI TERNAK
 
Mengenal apa itu Zoonosis
Mengenal apa itu Zoonosis Mengenal apa itu Zoonosis
Mengenal apa itu Zoonosis
 
Teknis Ransum Ruminansia.ppt
Teknis Ransum Ruminansia.pptTeknis Ransum Ruminansia.ppt
Teknis Ransum Ruminansia.ppt
 
Buku penyakit ternak
Buku penyakit ternakBuku penyakit ternak
Buku penyakit ternak
 
Kesehatan ternak kambing
Kesehatan ternak kambingKesehatan ternak kambing
Kesehatan ternak kambing
 
SNI Sapi Potong
SNI Sapi PotongSNI Sapi Potong
SNI Sapi Potong
 
Bab v pemuliaan dan perkawinan
Bab v pemuliaan dan perkawinanBab v pemuliaan dan perkawinan
Bab v pemuliaan dan perkawinan
 
Sistem pencernaan ruminansia
Sistem pencernaan ruminansiaSistem pencernaan ruminansia
Sistem pencernaan ruminansia
 
Kesmavet 2022.pptx
Kesmavet 2022.pptxKesmavet 2022.pptx
Kesmavet 2022.pptx
 
V. adaptasi lingkungan dalam peternakan
V. adaptasi lingkungan dalam peternakanV. adaptasi lingkungan dalam peternakan
V. adaptasi lingkungan dalam peternakan
 
PROSES PEMOTONGAN TERNAK
PROSES PEMOTONGAN TERNAKPROSES PEMOTONGAN TERNAK
PROSES PEMOTONGAN TERNAK
 
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
 
Inseminasi Buatan
Inseminasi BuatanInseminasi Buatan
Inseminasi Buatan
 
Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...
Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...
Kompetensi Biosekuriti dan Kompartemen Bebas Penyakit di Balai Pembibitan Ter...
 
Tabel hartadi
Tabel hartadiTabel hartadi
Tabel hartadi
 
Teknologi pengolahan pakan sapi
Teknologi pengolahan pakan sapiTeknologi pengolahan pakan sapi
Teknologi pengolahan pakan sapi
 

Similar to Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogor 9-11 November 2016

Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Tata Naipospos
 
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Tata Naipospos
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Tata Naipospos
 
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
Tata Naipospos
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Tata Naipospos
 
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
Tata Naipospos
 
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Tata Naipospos
 
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Tata Naipospos
 
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
Tata Naipospos
 
Bahan Pendalaman Naskah Akademi Undang-Undang Veteriner - Pokja PPV PDHI, 22 ...
Bahan Pendalaman Naskah Akademi Undang-Undang Veteriner - Pokja PPV PDHI, 22 ...Bahan Pendalaman Naskah Akademi Undang-Undang Veteriner - Pokja PPV PDHI, 22 ...
Bahan Pendalaman Naskah Akademi Undang-Undang Veteriner - Pokja PPV PDHI, 22 ...
Tata Naipospos
 
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
Tata Naipospos
 
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Tata Naipospos
 
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tata Naipospos
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Tata Naipospos
 
bahan ajar dasar dasar pengolahan daging
bahan ajar dasar dasar pengolahan dagingbahan ajar dasar dasar pengolahan daging
bahan ajar dasar dasar pengolahan daging
BBPP_Batu
 
Bimtek Karantina Pengawasan Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan- BUTTMKP, 19 Apri...
Bimtek Karantina Pengawasan Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan- BUTTMKP, 19 Apri...Bimtek Karantina Pengawasan Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan- BUTTMKP, 19 Apri...
Bimtek Karantina Pengawasan Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan- BUTTMKP, 19 Apri...
Tata Naipospos
 
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Tata Naipospos
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Tata Naipospos
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Tata Naipospos
 

Similar to Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogor 9-11 November 2016 (20)

Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
 
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
Peran Pengawas Obat Hewan Menghadapi Era Globalisasi - Ditkeswan, Bogor, 25 A...
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
 
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
Globalisasi Obat Hewan dalam mendukung One Health dan Perdagangan Dunia - Dit...
 
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
Calon Dokter Hewan Sebagai Garda Keamanan Pangan - Kegiatan Mahasiswa FKH IPB...
 
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
Pendekatan Berbasis Komoditi dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Maret...
 
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
Penyakit dan Cemaran Mikrobiologis Yang Dapat Ditularkan Melalui Pakan Ternak...
 
Bahan Pendalaman Naskah Akademi Undang-Undang Veteriner - Pokja PPV PDHI, 22 ...
Bahan Pendalaman Naskah Akademi Undang-Undang Veteriner - Pokja PPV PDHI, 22 ...Bahan Pendalaman Naskah Akademi Undang-Undang Veteriner - Pokja PPV PDHI, 22 ...
Bahan Pendalaman Naskah Akademi Undang-Undang Veteriner - Pokja PPV PDHI, 22 ...
 
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
Seminar SPS Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 - BARANTAN, Bogor, 20 Ma...
 
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
 
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
Tuntutan dan Peluang Dokter Hewan Dalam Kesehatan Hewan dan Perdagangan Bebas...
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
 
bahan ajar dasar dasar pengolahan daging
bahan ajar dasar dasar pengolahan dagingbahan ajar dasar dasar pengolahan daging
bahan ajar dasar dasar pengolahan daging
 
Bimtek Karantina Pengawasan Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan- BUTTMKP, 19 Apri...
Bimtek Karantina Pengawasan Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan- BUTTMKP, 19 Apri...Bimtek Karantina Pengawasan Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan- BUTTMKP, 19 Apri...
Bimtek Karantina Pengawasan Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan- BUTTMKP, 19 Apri...
 
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 

More from Tata Naipospos

Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Tata Naipospos
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 

Recently uploaded

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 

Recently uploaded (20)

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 

Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan - Ditkesmavet, Ditjen PKH, Bogor 9-11 November 2016

  • 1. Kesejahteraan Hewan dan Perdagangan Internasional Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD Workshop Sistem Penerapan Kesejahteraan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Bogor, 9-11 November 2016
  • 2. 11 top isu hak-hak hewan 1. Populasi manusia tidak terkendali (human overpopulation) 2. Status properti hewan (property status of animals) 3. Vegetarianisme (veganism) 4. Intensifikasi produksi (factory farming) 5. Ikan dan penangkapan ikan (fish and fishing) 6. Daging yang manusiawi (humane meat) 7. Eksperimen menggunakan hewan (animal experimentation) 8. Hewan kesayangan (companion animal) 9. Perburuan hewan (hunting) 10. Bulu binatang (fur) 11. Hewan untuk hiburan (animal in entertaiment) Sumber: Doris Lin, Animal Rights Expert (2016)
  • 3. Mengapa “Kesejahteraan Hewan”? ▪ Memperbaiki kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan akan berkontribusi terhadap keamanan pangan (food safety) dan ketahanan pangan (food security). ▪ Sejumlah negara di dunia tidak nyaman apabila: ▪ isu kesejahteraan hewan digunakan sebagai hambatan perdagangan ▪ ‘emosi’ dapat mengesampingkan ‘sains’ Dr Monique Eloit, Deputy Director General, World Animal Health Organisation (2009)
  • 4. Prinsip-prinsip Kesejahteraan Hewan Yang Menjadi Pedoman OIE • Kesejahteraan dan kesehatan hewan saling terkait • Lima kebebasan (Five freedoms) • Tiga R’s (reduction, refinement, replacement) • Basis ilmiah untuk standar-standar • Kontribusi terhadap kesejahteraan manusia • Penggunaan hewan sekaligus membawa tanggung jawab etika untuk memastikan kesejahteraannya • Kesejahteraan hewan yang lebih baik dapat memperbaiki produktivitas dan memperoleh keuntungan ekonomi • Keluaran berdasarkan kriteria performans adalah basis perbandingan standar-standar kesejahteraan hewan Sumber: Derek Belton, OIE International Trade Department
  • 5. Globalisasi dan perdagangan internasional • Globalisasi merupakan suatu kekuatan yang dapat merevolusionerkan perdagangan internasional, terutama hewan dan produk hewan. • Perhatian terhadap kesejahteraan hewan semakin meningkat di seluruh dunia, sehingga masuk dalam “Five-Year Strategic Plan the World Organisation for Animal Health (OIE)” sejak 2001-2005 dan sampai 2016-2020 ditetapkan sebagai prioritas OIE. • Pendekatan ilmiah OIE dalam penentuan standar- standar kesejahteraan hewan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Negara-Negara Anggota.
  • 6. Tantangan “Kesejahteraan Hewan” ▪ Kompleksitas kesejahteraan hewan menyangkut dimensi- dimensi sains, etika, budaya, agama dan politik ▪ esensial untuk memiliki dasar ilmiah, tetapi dalam pertimbangan juga harus memperhatikan dimensi-dimensi lain ▪ Perlu penanganan kesejahtaraan hewan dalam skala global ▪ Standar-standar OIE perlu relevan dengan kepentingan seluruh Negara- Negara Anggota Dr Monique Eloit, Deputy Director General, World Animal Health Organisation (2009)
  • 7. Kesejahteraan Hewan dan Kerangka Kebijakan Perdagangan Multilateral • Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan - General Agreement on Tarifs and Trade (GATT) • Perjanjian Badan Perdagangan Dunia - World Trade Organisation (WTO) Agreements – Perjanjian SPS (SPS Agreement) – Perjanjian TBT (TBT Agreement)
  • 8. Kesejahteraan Hewan dalam GATT • GATT menyediakan kesempatan yang sama bagi semua Negara-Negara Anggota. • GATT melarang perlakuan diskriminatif terhadap produk serupa (like products). – Like products : produk yang dikelompokkan menurut sifat atau properti akhir, bukan menurut metoda pemrosesan dan produksi • Apakah produk hewan berasal dari sistem kesejahteraan hewan dari produk serupa? • WTO Appellate Body menemukan bahwa kemiripan pada dasarnya merupakan suatu determinasi mengenai sifat alamiah dan batasan dari hubungan daya saing antar produk. Dr Sarah Kahn and Dr Mariela Varas, OIE (2012)
  • 9. Kesejahteraan Hewan Tidak Dicakup Dalam Perjanjian SPS • Kesehatan hewan menjadi suatu penentu (determinan) bagi kesejahteraan hewan. • Bukti bahwa kesejahteraan hewan yang lebih baik menyebabkan kesehatan hewan dan keamanan pangan yang lebih baik masih samar- samar (tidak pasti). • Website WTO di internet menyatakan bahwa tindakan-tindakan kesejahteraan hewan tidak dicakup dalam Perjanjian SPS. Dr Sarah Kahn and Dr Mariela Varas, OIE (2012)
  • 10. Kesejahteraan Hewan Dalam Perjanjian TBT • TBT memerlukan: – perlakuan identik dari produk serupa (like products) tanpa terkait dengan metoda pemrosesan dan produksi di negara asal. – produk-produk impor tidak boleh diperlakukan kurang menguntungkan dari produk-produk domestik. • Pending Disputes DS 400 dan DS 401 – DS 400 (Kanada dan EU); D401 (Norwegia dan EU) perselisihan dalam importasi dan pemasaran produk anjing laut (seal) atas dasar kesejahteraan hewan – Aturan dan perkembangan berikutnya harus memberikan klarifikasi terhadap konsistensi tindakan- tindakan kesejahteraan hewan dengan aturan-aturan GATT dan TBT.
  • 11. Standar Kesejahteraan Hewan dalam OIETerrestrial Code Bab 7.1. Pengenalan terhadap rekomendasi untuk kesejahteraan hewan Bab 7.2. Pengankutan hewan lewat laut Bab 7.3. Pengangkutan hewan lewat darat Bab 7.4. Pengangkutan hewan lewat udara Bab 7.5. Pemotongan hewan Bab 7.6. Pembunuhan hewan untuk tujuan pengendalian penyakit Bab 7.7. Pengendalian populasi anjing liar Bab 7.8. Penggunaan hewan dalam penelitian dan pendidikan Bab 7.9. Kesejahteraan hewan dan sistem produksi sapi potong Bab 7.10. Kesejahteraan hewan dan sistem produksi ayam potong Bab 7.11. Kesejahteraan hewan dan sistem produksi sapi perah Bab 7.12. Kesejahteraan kuda kerja Sumber: OIE Terrestrial Animal Health Code 2026
  • 12. Kesejahteraan Hewan menurut Islam • Dokumen “Compatibility between the OIE standards and the requirements of Islamic Law with special reference to the prevention of cruelty to animals during transport and slaughter”. (http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/ pdf/Others/Religious_Slaughter/A_Religious_slaughter.pdf) • Fokus persyaratan perundangan kesejahteraan hewan yang Islami adalah untuk penangan hewan yang manusiawi, termasuk selama pengangkutan dan pada saat dipotong. • Tujuan untuk menstimulasi dialog antara Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Kesmavet dan Otoritas Keagamaan untuk mencapai keluaran kesejahteraan hewan yang dapat diterima dan saling menguntungkan.
  • 13. Tren produksi pangan “Produk Pangan yang berasal dari hewan berbeda secara mendasar dengan kebanyakan barang lain yang diperdagangkan. Elemen yang esensial dalam produksi adalah suatu kepekaan perasaan (sentient) yang tercipta yang mampu menimbulkan kesakitan fisik (physical pain), penderitaan (suffering) dan kesesakan (distress).” Sumber: RSPCA and Euro Group for Animal Welfare
  • 14. Kesejahteraan Hewan adalah relevan bagi semua tipe produksi Sumber: McInerney, Wordl Animal Protection (2004)
  • 15. Standar-standar dan Spesifikasi Swasta • Kesejahteraan hewan telah menjadi suatu fokus perhatian dari perusahaan-perusahaan pangan multinasional. • Kekuatan pasar (market power) dari perusahaan- perusahaan multinasional mendorong peningkatan praktek-praktek kesejahteraan hewan produsen. • OIE World Assembly 2008, Resolution XXXII mengenai peran dari standar-standar pemerintah dan swasta dalam kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. • Cooperation Agreement between OIE & ISO 2011 • ISO TC 34 mengenai standar produk pangan.
  • 16. Kesejahteraan hewan dalam program jaminan mutu • Sejumlah Negara Anggota OIE (negera-negara Eropa, Australia, Selandia Baru, AS dan Kanada) mendapatkan pengalaman yang berharga dalam peran dari program- program jaminan mutu (Quality Assurance), dalam mempromosikan standar-standar kesejahteraan hewan. • Pengendalian penggunaan hormon and antibiotik pemicu pertumbuhan (hormone and antibicotic growth promotants). • Di Eropa, konsumen mulai meminta informasi yang lebih banyak dan lebih baik, serta bersedia membayar premium untuk produk hewan dengan jaminan kesejahteraan hewan. Program yang dibangun oleh European Welfare Quality.
  • 17. Isu perdagangan terkait kesejahteraan hewan • Standar-standar kesejahteraan hewan atau kesadaran terhadap kekejaman terhadap hewan sangat dalam berakar pada budaya dan realita sosio-ekonomi. • Apablia nilai-nilai atau kepedulian ada dalam suatu masyarakat, warga negara (konsumen dan pembayar pajak) memiliki legitimasi untuk meminta intervensi pemerintah dalam rangka untuk melindungi kepedulian tersebut, meskipun jika ekspektasi negara-negara ketiga berkaitan dengan perdagangan dipertaruhkan. Sumber: MarĂ­a Alejandra Calle-Cook (2010)
  • 18. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan kesejahteraan hewan • Nilai-nilai budaya (cultural values) • Persyaratan negara pengimpor dan badan-badan swasta • Kebijakan promosi mutu (quality promotion policies) • Rekomendasi badan-badan referensi (recommendations of reference bodies) • Permintaan produsen dan industri • Hasil penelitian terapan (results of applied research) • Konsep-konsep keagamaan (religious concepts) • Permintaan masyarakat sebagai hasil dari peningkatan kesadaran dan kepedulian Sumber: Scientific and Technical Review, Vol. 24 (2), OIE (2005)
  • 19. Contoh isu-isu kesejahteraan hewan dalam perdagangan internasional • Penggunaan kandang baterei (battery cages) untuk unggas dan babi. • Pemotongan yang tidak manusia (human slaughtering) melalui penerapam ESCAS (Exporter Supply Chain Assurance System) • Praktek peternakan yang tidak memenuhi cara-cara pemeliharaan ternak yang baik. • Pelarangan impor udang dari sejumlah negara Asia ke AS berdasarkan kura-kura laut (sea turtles) akan ikut tertangkap dengan penggunaan net. • Penerapan kesejahteraan hewan pada rantai pangan (food chain). • Penyiksaan hewan melalui pemberian kopi yang berlebihan bagi luak.
  • 20. 3% 7% 9% 11% 13% 13% 15% 18% 23% 27% 45% 47% 57% 60% 76% Indonesia Singapore Japan Malaysia India Thailand Philippines UAE Taiwan China Canada USA South Korea AUSTRALIA Western Europe United Kingdom New Zealand Kepedulian publik secara umum terhadap isu kesejahteraan hewan Sumber: Department of Primary Industry Australia (2005). “Beyond Price and Quality” Secara umum di banyak negara berkembang, konsep kesejahteraan hewan lebih bergantung pada latar belakang agama dan etika manusia, daripada legislasi itu sendiri
  • 21. 7% 9% 11% 13% 15% 17% 18% 20% 21% 46% 47% 53% 55% 55% India Indonesia Singapore Malaysia USA Thailand Philippines Japan Canada China UAE AUSTRALIA Taiwan Western Europe New Zealand South Korea United Kingdom Kepentingan kondisi kandang ternak bagi konsumen Sumber: Department of Primary Industry Australia (2005). “Beyond Price and Quality”
  • 22. 6% 7% 7% 11% 13% 16% 17% 18% 23% 45% 50% 60% 62% India Indonesia Singapore USA Japan Malaysia Philippines Thailand UAE AUSTRALIA Canada New Zealand China South Korea United Kingdom Western Europe Taiwan Kepentingan transportasi dan penanganan ternak bagi konsumen Sumber: Department of Primary Industry Australia (2005). “Beyond Price and Quality”
  • 23. 6% 7% 8% 11% 21% 23% 27% 29% 30% 44% 53% 55% India Indonesia Singapore Taiwan USA Japan Philippines Canada Thailand UAE China Malaysia Western Europe United Kingdom AUSTRALIA New Zealand South Korea Kepentingan pengapalan ternak hidup bagi konsumen Sumber: Department of Primary Industry Australia (2005). “Beyond Price and Quality”
  • 24. Apa itu UDAW? • Suatu perjanjian di antara bangsa-bangsa dan negara-negara dalam mengenali bahwa hewan memiliki perasaan dan dapat menderita, untuk menghargai kebutuhan akan kesejahteraannya dan mengakhiri kekejaman terhadap hewan ke arah yang lebih baik.
  • 25. OIE dan kaitannya dengan UDAW • OIE mempertimbangkan bahwa UDAW komplemen dan turut mempromosikan pekerjaan yang dilakukan OIE dan memfasilitasi secara global standar-standar kesejahteraan hewan OIE dan penerapannya di tingkat nasional, regional dan global. • OIE secara aktif mendorong partisipasi Negara- Negara Anggota begitu juga organisasi-organisasi kesejahteraan hewan global dalam pengembangan dan adopsi UDAW. Sumber: FAO Legislative Study 104 (2010)
  • 26. World Animal Protection Index 2014 Indikator Ranking 1. Perasaan hewan dikenal resmi dalam legislasi dan/atau kebijakan C 2. Pemerintah berikrar memberikan dukungan prinsip terhadap Universal Declaration on Animal Welfare D 3. Ada perundangan perlindungan hewan yang melarang penyebab penderitaan hewan akibat tindakan kekejaman baik yang dilakukan secara sengaja atau gagal untuk bertindak C 4a. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan di peternakan termasuk pemeliharaan, pengangkutan dan pemotongan C 4b. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan di penangkaran D 4c. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan kesayangan D 4d. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan yang digunakan untuk tujuan tenaga kerja dan rekreasi D 4e. Ada perundangan yang diaplikasikan pada hewan yang digunakan untuk penelitian ilmiah E 4f. Ada perundangan yang diaplikasikan pada satwa liar C 5. Pemerintah menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk memperbaiki kesejahteraan hewan pada di tingkat atas dan menyediakan sumberdaya D
  • 27. World Animal Protection Index 2014 Indikator Ranking 6. Pemerintah secara aktif terlibat di OIE dalam memperbaiki kesejahteraan hewan secara internasional, regional dan nasional D 7. Pemerintah menginkorporasikan prinsip-prinsip pedoman OIE untuk kesejahteraan hewan dan standar-standar kesejahteraan hewan ke dalam kebijakan dan legislasi D 8. Pemerintah mempublikasikan laporan tentang perkembangan ke arah pencapaian sejumlah sasaran untuk memonitor dan memperbaiki standar-standar kesejahteraan hewan E 9. Perawatan dan perlindungan hewan masuk dalam sistim pendidikan nasional 10. Pemerintah bekerja dengan pihak lain dalam memperbaiki perlindungan hewan melalui konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan termasuk LSM C Animal Protection Index Indonesia Ranking D Sumber: http://api.worldanimalprotection.org/
  • 28. Ringkasan • Untuk mengimplementasikan standar-standar OIE diperlukan: – Dukungan penyusunan/perbaikan legislasi; – Pembangunan kapasitas dan dukungan anggaran untuk National Veterinary Services. • Investasi dalam memperbaiki kesejahteraan hewan akan memberikan peluang untuk peningkatan produktivitas domestik dan keuntungan ekonomi dari perdagangan internasional. • Bekerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan donor dapat mengatasi secara sukses ekspektasi sosial terhadap kesejahteraan hewan.
  • 29. Kesimpulan • Kesejahteraan hewan adalah suatu isu kebijakan publik yang kompleks dan multifaset yang meliputi dimensi-dimensi etik, ekonomi dan politik. • Suatu kepedulian yang riel bahwa kesejahteraan hewan sebagai isu kebijakan perdagangan internasional diupayakan lebih untuk “proteksi perdagangan” (trade protectionism), dibandingkan untuk alasan-alasan “perlindungan hewan” (animal protection).
  • 30. Terima kasih atas perhatiannya!