SlideShare a Scribd company logo
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (Hunting) Faksimile (021) 4207807
Yth.
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia
4. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia
5. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia
6. Kepala Puskesmas dan FKTP seluruh Indonesia
7. Asosiasi Klinik Indonesia
SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.02/C/4408/2023
TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP MPOX (MONKEYPOX) DI INDONESIA
Mpox (Monkeypox) merupakan emerging zoonosis yang disebabkan virus Monkeypox
(anggota genus Orthopoxvirus dalam keluarga Poxviridae). Penyakit ini dapat bersifat ringan
dengan gejala yang berlangsung sekitar 2 – 4 minggu, namun dapat berkembang menjadi berat
hingga kematian (Case Fatality Rate 3 - 6%). Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak
langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi, atau melalui benda yang
terkontaminasi oleh virus tersebut.
Mpox pernah ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern
(PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada tanggal 23 Juli
2022 dan status PHEIC telah dicabut pada tanggal 11 Mei 2023. Meskipun demikian, kasus
masih terus dilaporkan oleh berbagai negara. Jumlah kumulatif kasus sejak 1 Januari 2022
hingga 26 September 2023 sebanyak 90.618 kasus dengan 157 kematian yang dilaporkan dari
115 negara. Dua regional yang melaporkan kasus paling banyak pada bulan September yaitu
Pasifik Barat (51,9%) dan Asia Tenggara (18,1%).
Berdasarkan WHO per 26 September 2023 menyebutkan sebanyak 96,3% (82.215 dari
85.336 kasus yang diamati) merupakan laki-laki dengan usia rerata 34 tahun. Beberapa temuan
kunci lainnya menyebutkan bahwa berdasarkan data kasus yang mengungkapkan orientasi
seksualnya, sekitar 83,2% (28.446 dari 34.180 kasus yang diamati) terjadi pada kelompok laki-
laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL), sebanyak 7,4% kasus (2.108 dari 28.446
LSL yang diamati) teridentifikasi sebagai laki-laki biseksual. Sekitar 52,7% kasus (18.356 dari
34.832 kasus yang pernah dites HIV) memiliki status HIV positif. Sebanyak 82,5% kasus
(18.056 dari 21.877 kasus yang dilaporkan metode penularannya) tertular melalui hubungan
seksual. Penularan dari manusia ke hewan perlu diwaspadai. Pada wabah tahun 2022 telah
dilaporkan adanya satu hewan peliharaan (anjing) yang tertular dari pemiliknya yang terinfeksi
mpox di Perancis (Seang et al, 2022).
Indonesia pernah melaporkan kasus mpox pertama pada tanggal 20 Agustus 2022.
Pada tanggal 13 Oktober 2023, Indonesia kembali melaporkan 1 kasus mpox tanpa ada riwayat
perjalanan dari negara terjangkit (transmisi lokal). Penyelidikan saat ini masih terus dilakukan
untuk mengetahui gambaran epidemiologi kasus yang dilaporkan. Pada tanggal 17 Oktober
2023, Indonesia telah melakukan peniliaian risiko mpox yang melibatkan multisektor. Melalui
penilaian risiko tersebut didapatkan bahwa kemungkinan dan dampak penularan pada
masyarakat umum adalah kecil hingga sedang, sedangkan pada kelompok berdasarkan
temuan kunci adalah tinggi. Mempertimbangkan hal tersebut, kita perlu melakukan peningkatan
kewaspadaan terhadap mpox di Indonesia.
Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi Pemerintah
Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kantor Kesehatan
Pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait peningkatan kewaspadaan mpox.
Mengingat ketentuan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
-2-
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam
Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan
Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit
Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien
Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1977/2022
Tentang Mpox (Monkeypox) sebagai Penyakit Emerging Tertentu Berpotensi Wabah dan
Upaya Penanggulangannya; dan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023
Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.
Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan:
A. Kantor Kesehatan Pelabuhan
a. Meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat
angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di
pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari
negara terjangkit;
b. Memantau perkembangan situasi dan informasi mpox melalui kanal resmi antara lain:
1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus dan negara
terjangkit);
2) https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news;
https://www.who.int/indonesia/news/infographics (update perkembangan kasus
global dan pesan komunikasi risiko);
3) https://link.kemkes.go.id/FAQMpox (FAQ);
4) https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpox (video sosialisasi); dan
5) https://link.kemkes.go.id/VideoKIEMpox (media KIE).
c. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus gejala ruam
akut yang memiliki faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pencegahan,
deteksi dan respon kasus mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Mpox (Monkeypox) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui:
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-
pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view ;
d. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat dalam
rangka peningkatan kewaspadaan;
e. Berkoordinasi dengan penanggung jawab alat angkut untuk kewaspadaan dini pelaku
perjalanan;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
-3-
f. Berkoordinasi dengan Otoritas Imigrasi untuk kewaspadaan dini termasuk
penelusuran data ketika ditemukan kasus suspek/probable/konfirmasi/kontak erat;
g. Meningkatkan upaya promosi kesehatan bagi masyarakat bandar udara, pelabuhan,
dan pos lintas batas Negara;
h. Memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai pada pedoman kepada
Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance
(EBS) di aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di
nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097; dan
i. Memfasilitasi pengiriman spesimen yang memerlukan pengiriman port-to-port ke
laboratorium rujukan nasional.
B. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:
a. Memantau perkembangan situasi dan informasi mpox melalui kanal resmi antara lain:
1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus dan negara
terjangkit);
2) https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news;
https://www.who.int/indonesia/news/infographics (update perkembangan kasus
global dan pesan komunikasi risiko);
3) https://link.kemkes.go.id/FAQMpox (FAQ);
4) https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpox (video sosialisasi); dan
5) https://link.kemkes.go.id/VideoKIEMpox (media KIE).
b. Melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon mengacu pada Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox) tahun 2023 yang dapat diunduh
melalui: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-
pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view;
c. Memantau, melaporkan dan memastikan kasus sesuai dengan definisi operasional
pedoman kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event
Based Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation
Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya data wajib
di entri ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui https://allrecord-
tc19.kemkes.go.id/index.rpd pada menu pencatatan Monkeypox;
d. Mengirimkan spesimen kasus ke laboratorium rujukan nasional atau laboratorium
pemeriksa lainnya yang ditunjuk sesuai dengan pedoman. Saat ini sebanyak 15
laboratorium sudah dapat melakukan deteksi molekuler mpox. Memastikan
pengiriman spesimen dicatat ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui
https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd pada menu pencatatan Monkeypox;
e. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus suspek/probable/konfirmasi dari Fasyankes
dengan melakukan investigasi dalam 1x24 jam termasuk pelacakan kontak erat;
f. Menyebarluaskan informasi tentang mpox kepada masyarakat dan fasilitas layanan
kesehatan di wilayahnya;
g. Berkoordinasi dengan dinas atau instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan
dan satwa liar di wilayahnya termasuk dalam penilaian risiko; dan
h. Meningkatkan komunikasi risiko sesuai dengan pedoman terutama menyasar
kelompok berdasarkan temuan kunci.
C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat
a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Rujukan, dan Kantor
Kesehatan Pelabuhan dalam pengelolaan spesimen (pengambilan dan pengiriman
spesimen) kasus mpox;
b. Berkoordinasi dengan laboratorium rujukan yang ditunjuk;
c. Melakukan asesmen mandiri terkait kapasitas dan sumber daya yang ada terkait
pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan;
d. Menginput hasil pemeriksaan spesimen di dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui
https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd pada menu pencatatan Monkeypox
bagi laboratorium Pemeriksa; dan
e. Mengirimkan spesimen dengan hasil pemeriksaan positif mpox ke Laboratorium
Prof. Sri Oemiyati/Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Jalan Percetakan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
-4-
Negara 23 Jakarta 10560 Telp 021-42887606 (Kontak Person: dr. Herna, SP.MK
087888671878) untuk dilakukan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS).
D. Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
a. Memantau perkembangan situasi dan informasi mpox melalui kanal resmi antara lain:
1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus dan negara
terjangkit);
2) https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news;
https://www.who.int/indonesia/news/infographics (update perkembangan kasus
global dan pesan komunikasi risiko);
3) https://link.kemkes.go.id/FAQMpox (FAQ);
4) https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpox (video sosialisasi); dan
5) https://link.kemkes.go.id/VideoKIEMpox (media KIE).
b. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan penemuan kasus di fasyankes
(termasuk di instalasi gawat darurat, klinik umum, penyakit infeksi, dermatologi,
urologi, obsteri ginekologi, layanan HIV/AIDS, dsb) melalui gejala ruam akut yang
memiliki faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pencegahan, deteksi dan
respon mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox)
tahun 2023 yang dapat diunduh melalui:
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-
pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view ;
c. Meningkatkan kewaspadaan dan proaktif untuk menemukan kasus khususnya di
layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS, dan layanan
Konseling dan Testing HIV (KT-HIV) dengan melibatkan jejaring komunitas kunci
sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa stigma dan diskriminasi;
d. Memantau dan melaporkan laporan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi
operasional secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/EBS di aplikasi SKDR dan
Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp
0877-7759-1097. Selanjutnya di entri ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui
https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd pada menu pencatatan Monkeypox;
e. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian
infeksi di fasyankes;
f. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring
pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging;
g. Menyebarluaskan informasi tentang mpox kepada petugas dan masyarakat;
h. Meningkatkan komunikasi risiko sesuai dengan pedoman terutama menyasar
kelompok berdasarkan temuan kunci; dan
i. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat
setempat mengenai pencatatan dan pengelolaan spesimen.
Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Oktober 2023
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS
Tembusan:
1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
-5-
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

More Related Content

Similar to Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX

Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Tata Naipospos
 
Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdf
Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdfPermenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdf
Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdf
Imun5
 
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasiPermenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Yusneri Ahs
 
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
LinaNadhilah2
 
Permenkes No.12 Tahun 2017
Permenkes No.12 Tahun 2017Permenkes No.12 Tahun 2017
Permenkes No.12 Tahun 2017
Tri Setyanti
 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Monkeypox-2.pdf
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Monkeypox-2.pdfPedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Monkeypox-2.pdf
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Monkeypox-2.pdf
CindyKesty2
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Tata Naipospos
 
Materi 2 monkey pox kkp soetta.pptx
Materi 2 monkey pox kkp soetta.pptxMateri 2 monkey pox kkp soetta.pptx
Materi 2 monkey pox kkp soetta.pptx
Raihan699384
 
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Putri Lenggogeni
 
juknis silantor (1).pdf
juknis silantor (1).pdfjuknis silantor (1).pdf
juknis silantor (1).pdf
IrmaWati415372
 
03f16dd9d99871d3b926f5545fc05494.pdf
03f16dd9d99871d3b926f5545fc05494.pdf03f16dd9d99871d3b926f5545fc05494.pdf
03f16dd9d99871d3b926f5545fc05494.pdf
LiaDeviyanti
 
Salinan Keppres nomor 18 Tahun 2020
Salinan Keppres nomor 18 Tahun 2020Salinan Keppres nomor 18 Tahun 2020
Salinan Keppres nomor 18 Tahun 2020
CIkumparan
 
Pedoman RT RW
Pedoman RT RWPedoman RT RW
Pedoman RT RW
JalinKrakatau
 
03 MI 1 PB-3 Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
03 MI 1 PB-3  Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt03 MI 1 PB-3  Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
03 MI 1 PB-3 Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
ribe20101
 
Kepmenkes no 293 tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria
Kepmenkes  no 293 tahun 2009 tentang Eliminasi MalariaKepmenkes  no 293 tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria
Kepmenkes no 293 tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria
hersu12345
 
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesiaKmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
giantolala
 
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
shirizkiku
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
ssuser7f69af
 
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
CIkumparan
 
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorPMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
UFDK
 

Similar to Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX (20)

Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
 
Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdf
Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdfPermenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdf
Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdf
 
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasiPermenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
 
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
 
Permenkes No.12 Tahun 2017
Permenkes No.12 Tahun 2017Permenkes No.12 Tahun 2017
Permenkes No.12 Tahun 2017
 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Monkeypox-2.pdf
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Monkeypox-2.pdfPedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Monkeypox-2.pdf
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Monkeypox-2.pdf
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
 
Materi 2 monkey pox kkp soetta.pptx
Materi 2 monkey pox kkp soetta.pptxMateri 2 monkey pox kkp soetta.pptx
Materi 2 monkey pox kkp soetta.pptx
 
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
 
juknis silantor (1).pdf
juknis silantor (1).pdfjuknis silantor (1).pdf
juknis silantor (1).pdf
 
03f16dd9d99871d3b926f5545fc05494.pdf
03f16dd9d99871d3b926f5545fc05494.pdf03f16dd9d99871d3b926f5545fc05494.pdf
03f16dd9d99871d3b926f5545fc05494.pdf
 
Salinan Keppres nomor 18 Tahun 2020
Salinan Keppres nomor 18 Tahun 2020Salinan Keppres nomor 18 Tahun 2020
Salinan Keppres nomor 18 Tahun 2020
 
Pedoman RT RW
Pedoman RT RWPedoman RT RW
Pedoman RT RW
 
03 MI 1 PB-3 Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
03 MI 1 PB-3  Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt03 MI 1 PB-3  Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
03 MI 1 PB-3 Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
 
Kepmenkes no 293 tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria
Kepmenkes  no 293 tahun 2009 tentang Eliminasi MalariaKepmenkes  no 293 tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria
Kepmenkes no 293 tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria
 
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesiaKmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
Kmk no. 293 ttg eliminasi malaria di indonesia
 
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
 
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
 
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorPMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
 

More from CIkumparan

PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdfPernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
CIkumparan
 
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
CIkumparan
 
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
CIkumparan
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
CIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
CIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
CIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
CIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
CIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
CIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
CIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdfPernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
 
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
 
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 

Recently uploaded

INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusiaINFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
dianmaulinda
 
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAHkesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
YasirHuseinNasution1
 
PPT-9-Askep-Neonatus-dengan-Hiperbilirubin.ppt
PPT-9-Askep-Neonatus-dengan-Hiperbilirubin.pptPPT-9-Askep-Neonatus-dengan-Hiperbilirubin.ppt
PPT-9-Askep-Neonatus-dengan-Hiperbilirubin.ppt
IkeNurdiana2
 
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
FATMAWATIMADYA
 
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxArthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SilviaIhda
 
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSIEpidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
AlbertH72
 
MATERI PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN DINI.pptx
MATERI PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN DINI.pptxMATERI PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN DINI.pptx
MATERI PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN DINI.pptx
puskesmassolo01wajo
 
8.LBPHA 11 Indikator pasien register hiv aids.pptx
8.LBPHA 11 Indikator pasien register hiv aids.pptx8.LBPHA 11 Indikator pasien register hiv aids.pptx
8.LBPHA 11 Indikator pasien register hiv aids.pptx
didisetyanugraha
 
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptxMekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
pkmgandrungmangu1
 
Klaster 3 Pelayanan Kesehatan Uspro dan Lansia (UPL).pptx
Klaster 3 Pelayanan Kesehatan Uspro dan Lansia (UPL).pptxKlaster 3 Pelayanan Kesehatan Uspro dan Lansia (UPL).pptx
Klaster 3 Pelayanan Kesehatan Uspro dan Lansia (UPL).pptx
HeruDwiSaputra2
 
Poliuria dan Oliguria pada Anaknhhudijdidd
Poliuria dan Oliguria pada AnaknhhudijdiddPoliuria dan Oliguria pada Anaknhhudijdidd
Poliuria dan Oliguria pada Anaknhhudijdidd
putufristy
 
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
PERILAKU HIDUP BERSIHDAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.pptPERILAKU HIDUP BERSIHDAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
novi817167
 
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHATMATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
athirah40
 
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
ssuser4219cb
 
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptxPresentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
ssuserdbc1db1
 
MATERI MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
MATERI  MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptxMATERI  MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
MATERI MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
milaintan
 
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniorapower pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
StepianaNadea
 
316635660-Materi-Penyuluhan-Kespro-Anak-Sd.pptx
316635660-Materi-Penyuluhan-Kespro-Anak-Sd.pptx316635660-Materi-Penyuluhan-Kespro-Anak-Sd.pptx
316635660-Materi-Penyuluhan-Kespro-Anak-Sd.pptx
DheIrmhaCliQuers
 
PELAKSANAAN kegiatan PIN POLIO 2024.pptx
PELAKSANAAN kegiatan PIN POLIO 2024.pptxPELAKSANAAN kegiatan PIN POLIO 2024.pptx
PELAKSANAAN kegiatan PIN POLIO 2024.pptx
niputumerryprimadiar1
 
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baikPola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
FSOMedic
 

Recently uploaded (20)

INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusiaINFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
INFERTILITAS primer dan sekunder pada manusia
 
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAHkesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
kesehQN SEKOLAH PENYULUHA KESEHATAN SEKOLAH
 
PPT-9-Askep-Neonatus-dengan-Hiperbilirubin.ppt
PPT-9-Askep-Neonatus-dengan-Hiperbilirubin.pptPPT-9-Askep-Neonatus-dengan-Hiperbilirubin.ppt
PPT-9-Askep-Neonatus-dengan-Hiperbilirubin.ppt
 
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah ...
 
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxArthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arthritis Septik - sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSIEpidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular HIPERTENSI
 
MATERI PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN DINI.pptx
MATERI PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN DINI.pptxMATERI PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN DINI.pptx
MATERI PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN DINI.pptx
 
8.LBPHA 11 Indikator pasien register hiv aids.pptx
8.LBPHA 11 Indikator pasien register hiv aids.pptx8.LBPHA 11 Indikator pasien register hiv aids.pptx
8.LBPHA 11 Indikator pasien register hiv aids.pptx
 
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptxMekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia .pptx
 
Klaster 3 Pelayanan Kesehatan Uspro dan Lansia (UPL).pptx
Klaster 3 Pelayanan Kesehatan Uspro dan Lansia (UPL).pptxKlaster 3 Pelayanan Kesehatan Uspro dan Lansia (UPL).pptx
Klaster 3 Pelayanan Kesehatan Uspro dan Lansia (UPL).pptx
 
Poliuria dan Oliguria pada Anaknhhudijdidd
Poliuria dan Oliguria pada AnaknhhudijdiddPoliuria dan Oliguria pada Anaknhhudijdidd
Poliuria dan Oliguria pada Anaknhhudijdidd
 
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
PERILAKU HIDUP BERSIHDAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.pptPERILAKU HIDUP BERSIHDAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI INSTITUSI PENDIDIKAN/PESANTREN.ppt
 
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHATMATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
MATERI PPT PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
 
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
Paparan BPJS tentang rujukan dari Fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasi...
 
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptxPresentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
Presentasi Pemenuhan Gizi pada Lansia .pptx
 
MATERI MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
MATERI  MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptxMATERI  MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
MATERI MPLS SMP ASH SIDDIQ TH 2023.pptx
 
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniorapower pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
power pont pendidikan karakter mata kuliah humaniora
 
316635660-Materi-Penyuluhan-Kespro-Anak-Sd.pptx
316635660-Materi-Penyuluhan-Kespro-Anak-Sd.pptx316635660-Materi-Penyuluhan-Kespro-Anak-Sd.pptx
316635660-Materi-Penyuluhan-Kespro-Anak-Sd.pptx
 
PELAKSANAAN kegiatan PIN POLIO 2024.pptx
PELAKSANAAN kegiatan PIN POLIO 2024.pptxPELAKSANAAN kegiatan PIN POLIO 2024.pptx
PELAKSANAAN kegiatan PIN POLIO 2024.pptx
 
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baikPola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
Pola Hidup Sehat yang untuk hidup yang lebih baik
 

Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX

  • 1. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 4247608 (Hunting) Faksimile (021) 4207807 Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia 3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia 4. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia 5. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia 6. Kepala Puskesmas dan FKTP seluruh Indonesia 7. Asosiasi Klinik Indonesia SURAT EDARAN NOMOR : HK.02.02/C/4408/2023 TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP MPOX (MONKEYPOX) DI INDONESIA Mpox (Monkeypox) merupakan emerging zoonosis yang disebabkan virus Monkeypox (anggota genus Orthopoxvirus dalam keluarga Poxviridae). Penyakit ini dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung sekitar 2 – 4 minggu, namun dapat berkembang menjadi berat hingga kematian (Case Fatality Rate 3 - 6%). Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi, atau melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Mpox pernah ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada tanggal 23 Juli 2022 dan status PHEIC telah dicabut pada tanggal 11 Mei 2023. Meskipun demikian, kasus masih terus dilaporkan oleh berbagai negara. Jumlah kumulatif kasus sejak 1 Januari 2022 hingga 26 September 2023 sebanyak 90.618 kasus dengan 157 kematian yang dilaporkan dari 115 negara. Dua regional yang melaporkan kasus paling banyak pada bulan September yaitu Pasifik Barat (51,9%) dan Asia Tenggara (18,1%). Berdasarkan WHO per 26 September 2023 menyebutkan sebanyak 96,3% (82.215 dari 85.336 kasus yang diamati) merupakan laki-laki dengan usia rerata 34 tahun. Beberapa temuan kunci lainnya menyebutkan bahwa berdasarkan data kasus yang mengungkapkan orientasi seksualnya, sekitar 83,2% (28.446 dari 34.180 kasus yang diamati) terjadi pada kelompok laki- laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL), sebanyak 7,4% kasus (2.108 dari 28.446 LSL yang diamati) teridentifikasi sebagai laki-laki biseksual. Sekitar 52,7% kasus (18.356 dari 34.832 kasus yang pernah dites HIV) memiliki status HIV positif. Sebanyak 82,5% kasus (18.056 dari 21.877 kasus yang dilaporkan metode penularannya) tertular melalui hubungan seksual. Penularan dari manusia ke hewan perlu diwaspadai. Pada wabah tahun 2022 telah dilaporkan adanya satu hewan peliharaan (anjing) yang tertular dari pemiliknya yang terinfeksi mpox di Perancis (Seang et al, 2022). Indonesia pernah melaporkan kasus mpox pertama pada tanggal 20 Agustus 2022. Pada tanggal 13 Oktober 2023, Indonesia kembali melaporkan 1 kasus mpox tanpa ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit (transmisi lokal). Penyelidikan saat ini masih terus dilakukan untuk mengetahui gambaran epidemiologi kasus yang dilaporkan. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Indonesia telah melakukan peniliaian risiko mpox yang melibatkan multisektor. Melalui penilaian risiko tersebut didapatkan bahwa kemungkinan dan dampak penularan pada masyarakat umum adalah kecil hingga sedang, sedangkan pada kelompok berdasarkan temuan kunci adalah tinggi. Mempertimbangkan hal tersebut, kita perlu melakukan peningkatan kewaspadaan terhadap mpox di Indonesia. Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait peningkatan kewaspadaan mpox. Mengingat ketentuan: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
  • 2. -2- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1977/2022 Tentang Mpox (Monkeypox) sebagai Penyakit Emerging Tertentu Berpotensi Wabah dan Upaya Penanggulangannya; dan 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan: A. Kantor Kesehatan Pelabuhan a. Meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkit; b. Memantau perkembangan situasi dan informasi mpox melalui kanal resmi antara lain: 1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus dan negara terjangkit); 2) https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news; https://www.who.int/indonesia/news/infographics (update perkembangan kasus global dan pesan komunikasi risiko); 3) https://link.kemkes.go.id/FAQMpox (FAQ); 4) https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpox (video sosialisasi); dan 5) https://link.kemkes.go.id/VideoKIEMpox (media KIE). c. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus gejala ruam akut yang memiliki faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pencegahan, deteksi dan respon kasus mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan- pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view ; d. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat dalam rangka peningkatan kewaspadaan; e. Berkoordinasi dengan penanggung jawab alat angkut untuk kewaspadaan dini pelaku perjalanan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
  • 3. -3- f. Berkoordinasi dengan Otoritas Imigrasi untuk kewaspadaan dini termasuk penelusuran data ketika ditemukan kasus suspek/probable/konfirmasi/kontak erat; g. Meningkatkan upaya promosi kesehatan bagi masyarakat bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas Negara; h. Memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai pada pedoman kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097; dan i. Memfasilitasi pengiriman spesimen yang memerlukan pengiriman port-to-port ke laboratorium rujukan nasional. B. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: a. Memantau perkembangan situasi dan informasi mpox melalui kanal resmi antara lain: 1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus dan negara terjangkit); 2) https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news; https://www.who.int/indonesia/news/infographics (update perkembangan kasus global dan pesan komunikasi risiko); 3) https://link.kemkes.go.id/FAQMpox (FAQ); 4) https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpox (video sosialisasi); dan 5) https://link.kemkes.go.id/VideoKIEMpox (media KIE). b. Melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan- pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view; c. Memantau, melaporkan dan memastikan kasus sesuai dengan definisi operasional pedoman kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya data wajib di entri ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui https://allrecord- tc19.kemkes.go.id/index.rpd pada menu pencatatan Monkeypox; d. Mengirimkan spesimen kasus ke laboratorium rujukan nasional atau laboratorium pemeriksa lainnya yang ditunjuk sesuai dengan pedoman. Saat ini sebanyak 15 laboratorium sudah dapat melakukan deteksi molekuler mpox. Memastikan pengiriman spesimen dicatat ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd pada menu pencatatan Monkeypox; e. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus suspek/probable/konfirmasi dari Fasyankes dengan melakukan investigasi dalam 1x24 jam termasuk pelacakan kontak erat; f. Menyebarluaskan informasi tentang mpox kepada masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya; g. Berkoordinasi dengan dinas atau instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan satwa liar di wilayahnya termasuk dalam penilaian risiko; dan h. Meningkatkan komunikasi risiko sesuai dengan pedoman terutama menyasar kelompok berdasarkan temuan kunci. C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Rujukan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pengelolaan spesimen (pengambilan dan pengiriman spesimen) kasus mpox; b. Berkoordinasi dengan laboratorium rujukan yang ditunjuk; c. Melakukan asesmen mandiri terkait kapasitas dan sumber daya yang ada terkait pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan; d. Menginput hasil pemeriksaan spesimen di dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd pada menu pencatatan Monkeypox bagi laboratorium Pemeriksa; dan e. Mengirimkan spesimen dengan hasil pemeriksaan positif mpox ke Laboratorium Prof. Sri Oemiyati/Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Jalan Percetakan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
  • 4. -4- Negara 23 Jakarta 10560 Telp 021-42887606 (Kontak Person: dr. Herna, SP.MK 087888671878) untuk dilakukan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS). D. Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya a. Memantau perkembangan situasi dan informasi mpox melalui kanal resmi antara lain: 1) https://infeksiemerging.kemkes.go.id (update perkembangan kasus dan negara terjangkit); 2) https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news; https://www.who.int/indonesia/news/infographics (update perkembangan kasus global dan pesan komunikasi risiko); 3) https://link.kemkes.go.id/FAQMpox (FAQ); 4) https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpox (video sosialisasi); dan 5) https://link.kemkes.go.id/VideoKIEMpox (media KIE). b. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan penemuan kasus di fasyankes (termasuk di instalasi gawat darurat, klinik umum, penyakit infeksi, dermatologi, urologi, obsteri ginekologi, layanan HIV/AIDS, dsb) melalui gejala ruam akut yang memiliki faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pencegahan, deteksi dan respon mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan- pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view ; c. Meningkatkan kewaspadaan dan proaktif untuk menemukan kasus khususnya di layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS, dan layanan Konseling dan Testing HIV (KT-HIV) dengan melibatkan jejaring komunitas kunci sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa stigma dan diskriminasi; d. Memantau dan melaporkan laporan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/EBS di aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya di entri ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd pada menu pencatatan Monkeypox; e. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes; f. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging; g. Menyebarluaskan informasi tentang mpox kepada petugas dan masyarakat; h. Meningkatkan komunikasi risiko sesuai dengan pedoman terutama menyasar kelompok berdasarkan temuan kunci; dan i. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat setempat mengenai pencatatan dan pengelolaan spesimen. Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 18 Oktober 2023 Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS Tembusan: 1. Menteri Kesehatan 2. Wakil Menteri Kesehatan 3. Sekretaris Jenderal Kemenkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
  • 5. -5- 4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes 5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes 6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)