1. DEMOKRASI DAMAI,
MEMBANGUN ETIKA POLITIK*)1
Oleh : Muhammad Yunus2
Etika
Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran
dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas
tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral terentu,
atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab
berhadapan dengan berbagai ajaran moral.
Etika terbagi dua yaitu etika khusus dan etika umum. Etika khusus yaitu etika
yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Etika umum
yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan
manusia.
Politik
Secara umum politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem
politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari
sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
Pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sistem politik itu menyangkut
pemilahan terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari
tujuan-tujuan yang telah dipilih.
Sedangkan untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-
kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau
alokasi dari sumber-sumber yang ada.
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang
dikehendaki.
Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan
tujuan pribadi seseorang.
Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik.
“Politik adalah Cara Mencapai Tujuan bukan Tujuan Membenarkan Cara”
Etika Politik
Etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu
manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan
moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian „moral‟ senantiasa
menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral
dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang
dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam
hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik tetap
meletakkan dasar fundamental human as human behaviour.
Dasar Etika Politik
Berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun negara bisa
berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu
1
Disampaikan pada Orientasi Fungsionaris Partai Golkar Sulbar, Jumat 8 Februari 2013
2 Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
*) Disadur dari berbagai sumber

2. negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan
kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada
hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini
maka seorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik
menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai
dengan aturan dalam suatu masyarakat negara.
Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang
diredusir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam
bernegara.
Artinya bahwa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan
struktur yang ada harus berjalan berbarengan dalam menjalankan suatu negara
agar dapat diukur dalam frame sistem politik yang beretika.
Prinsip Dasar Etika Politik
a. Pluralisme
Politik yang beretika sejatinya mengandung kesediaan untuk menerima
kemajemukan dalam artian untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan
biasa/ normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup,
agama, budaya dan adat.
Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada
orang yang boleh didiskriminasikan karena keyakinan religiusnya. Sikap ini
adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter kolektif bangsa.
b. HAM
Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab, karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia
wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan agar sesuai dengan
martabatnya sebagai manusia.
Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menolak kekerasan dan eklusivisme
suku, ras, agama, maupun golongan.
c. Solidaritas Bangsa
Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri
melainkan juga demi orang lain.
Solidaritas dilanggar kasar oleh korupsi. Korupsi bak kanker yang
mengerogoti kejujuran, tanggung jawab, sikap obyektif, dan kompetensi
orang/kelompok orang yang korup.
Koruptor adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita luhur kita untuk
hidup sebagai satu bangsa dalam konteks Persatuan Indonesia.
d. Demokrasi
Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tidak ada manusia atau
sebuah elit, yang dapat menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain
harus hidup.
Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak
menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana tujuan mereka
dipimpin.
Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan keterwakilan. Jadi demokrasi
memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak rakyat ke dalam tindakan
politik.

3. e. Kedilan Sosial
Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat.
Keadilan sosial mencegah kita dan bangsa ini dari perpecahan.
Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, atau sebagai
pelaksana ide-ide, atau agama-agama tertentu. Keadilan adalah untuk semua
orang.
Keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan dalam
kehidupan masyarakat.
Urgensi Etika Politik
a. Betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan
legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-
norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Di sini letak
celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas.
b. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban.
Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation (terusik dan
protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan
mentolerir politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika
politik.
c. Pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan
membangkitkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan
adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu ke
etika politik. Seringnya pernyataan "perubahan harus konstitusional",
menunjukkan etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.
Tuntutan Etika Politik
Perspektif etika politik mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baik
bersama dan untuk orang lain; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan;
dan ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling
terkait. "Hidup baik bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujud
kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil.
Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan, kesempurnaan eksistensi, atau
pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan
kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari
saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan
sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan
yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang
perlu demi pelaksanaan kongkret kebebassan atau disebut democratic liberties,
kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan
pendapat, dan sebagainya.
Politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan
melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, dan kekerasan.
Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai
dan simbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik,
ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.
Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunan
politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila ada
pengakuan timbal balik dan hubungan fair di antara para pelaku. "Bila setiap
politikus jujur, maka Indonesia akan makmur".

4. Etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan perebutan
kekuasaan dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan
membangun institusi-institusi yang lebih adil.
Keadilan prosedural menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai
prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal
mungkin penyalahgunaan. Keadilan tidak diserahkan kepada keutamaan
politikus, tetapi dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkan
pembentukan sistem hukum yang baik sehingga keadilan distributif, komutatif,
dan keadilan sosial bisa dijamin. Dengan demikian sistem hukum yang baik juga
menghindarkan pembusukan politikus.
Hakikat Demokrasi
a. Pemerintahan dari Rakyat (Government of the People)
Pemerintahan dari rakyat berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan
diakui oleh rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui adalah pemerintahan
yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Dengan legitimasi dari
rakyat pemerintahan itu dapat menjalankan roda birokrasi dan mewujudkan
program-programnya sesuai dengan aspirasi rakyat.
b. Pemerintahan oleh Rakyat (Government by People)
Pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang mendapat kewenangan
untuk menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan
dan keinginannya sendiri. Di samping itu pemerintah berada di bawah
pengawasan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah harus tunduk pada kehendak
rakyat. Pengawasan itu dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat
atau DPR baik secara langsung maupun tidak langsung.
c. Pemerintahan untuk Rakyat (Government for the People)
Pemerintah untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan
rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas kepentingan
yang lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan dan
mengakomodir aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan
program-programnya.
Unsur Negara Demokratis
a. Adanya Partisipasi secara Aktif dalam Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa dan Bernegara
Partisipasi secara aktif warga negara dapat diarahkan untuk mengendalikan
tindakan-tindakan para pemimpin negara, serta ikut berpartisipasi dalam
Pemilu. Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan kritik, mengajukan
gagasan, atau dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat
melalui saluran-saluran yang demokratis sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku.
b. Adanya Perlindungan terhadap Hak-hak Rakyat secara Konstitusional
Perlindungan secara konstitusional, mengandung arti bahwa hak-hak warga
negara memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam konstitusi negara.
Dengan adanya jaminan yang tegas dari konstitusi diharapkan hak-hak
warga negara dihormati, sehingga warga negara dapat melaksanakan hak-
haknya dengan baik tanpa adanya keraguan karena dijamin oleh konstitusi
negara.
c. Adanya Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
Peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan peradilan dalam
menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi atau dicampurtangani oleh
kekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif. Sehingga dalam
mengambil suatu keputusan akan menggunakan pikiran jernih berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan
masyarakat.

5. d. Adanya Pemilihan Umum yang Bebas
Pemilihan umum yang bebas adalah pemilihan umum yang dilakukan sesuai
dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak
manapun. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan
komposisi dalam pemerintahan dan parlemen secara berkala dan merupakan
sarana utama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bidang
politik. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu yang berkelanjutan merupakan
langkah penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.
e. Adanya Kebebasan untuk Menyatakan Pendapat dan untuk Berorganisasi
Kebebasan menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk
menyatakan gagasan, pandangan atau pendapatnya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sedangkan kebebasan berorganisasi adalah
kebebasan warga negara untuk menjadi anggota dari suatu partai politik
atau organisasi masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan pada awalnya
timbul dalam kehidupan politik sebagai reaksi terhadap absolutisme.
Kebebasan diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara
untuk memperjuangkan kepentingannya serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggara negara.
f. Adanya Pengakuan dan Supremasi Hukum
Pengakuan dan supremasi hukum adalah hukum mempunyai kedudukan
yang paling tinggi dan semua warga negara dan pemerintah tunduk dan taat
kepada hukum. Penghormatan terhadap hukum harus di kedepankan baik
oleh penguasa maupun oleh warga negara. Setiap warga negara berdiri
setara di depan hukum tanpa ada kecualinya. Ketaatan terhadap hukum
merupakan salah satu syarat yang sangat mendasar bagi terwujudnya
masyarakat yang demokratis.
Nilai-Nilai Demokrasi
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan
dianggap wajar untuk diperjuangkan dalam alam demokrasi. Perselisihan-
persilihan itu harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog
yang terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau
mufakat.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah.
Dalam setiap masyarakat yang modern akan terjadi perubahan sosial, yang
disebabkan oleh faktor-faktor perkembangan teknologi, perubahan-
perubahan pola kepadatan penduduk, pola-pola perdagangan dan
sebagainya. Pemerintah harus dapat mengambil suatu kebijakan kepada
perubahan-perubahan ini.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
Pergantian atas dasar keturunan atau dengan mengangkat dirinya sendiri
ataupun melalu coup d‟etat, dianggap tidak wajar dalam demokrasi.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongan-golongan
minoritas, yang sedikit banyak akan terkena paksaan, akan lebih menerima
bila diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka
dan kreatif. Mereka dapat lebih terdorong untuk memberikan dukungan
sekalipun bersyarat.
5. Menjamin tegaknya keadilan.
Dalam masyarakat demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan
tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena itu golongan-golongan terbesar
diwakili dalam lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa
beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil.

6. Perspektif Pemilu
1. Derajat Kompetisi yang Sehat;
Pemilu harus dilaksanakan dan berlangsung dalam iklim politik yang
kondusif. Setiap warga negara memiliki hak untuk berkompetisi secara
sehat, tanpa tekanan dan paksaan serta hak kesempatan yang sama untuk
menjadi peserta.
2. Partisipatif;
Pemilu harus mampu memberikan jaminan kepada tiap warga negara untuk
secara bebas berpartisipasi memberikan pilihan sepanjang yang
bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan terjamin
kerahasiaan pilihannya.
3. Derajat Keterwakilan yang Lebih Tinggi;
Pemilu harus mampu memberikan hasil yang legitimate dan diakui oleh
semua pihak. Hasil Pemilu mutlak menjadi representasi warga negara
terhadap wakil-wakil yang dipilihnya.
4. Akuntabilitas Jelas;
Pelaksanaan Pemilu harus dijalankan secara tranparan serta dapat
dipertanggungjawabkan baik secara proses maupun hasil.
Parameter Pemilu Demokratis
1. Universalitas (Universality);
Pemilu demokratis harus diukur secara universal karena nilai-nilai
demokrasi adalah universal artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan
pelaksana Pemilu harus mengikuti kaidah demokrasi yang universal itu
sendiri.
2. Kesetaraan (Egality);
Pemilu demokrasi harus mampu menjamin kesetaraan masing-masing
kontestan untuk berkompetisi secara free and fair, oleh karena itu regulasi
Pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan politik
(political inequality).
3. Kebebasan (Freedom);
Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kebebasan pemilih
menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming
pemberian sesuatu yang akan mempengaruhi pilihan pemilih.
4. Kerahasian (Secrecy);
Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan politik
pemilih, bahkan oleh panitia pemilihan sekalipun. Kerahasiaan sebagai
sebuah prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.
5. Transparansi (Transparancy);
Pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang
terkait dengan aktivitas Pemilu yang dilakukan oleh semua pihak dalam
proses Pemilu yakni penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pengawasan
serta pemantau Pemilu.
--- oo000oo ---