Dokumen tersebut menjelaskan tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tata naskah dinas mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media komunikasi kedinasan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tata persuratan dinas seperti pengelolaan surat masuk dan keluar, tingkat keamanan surat, kecepatan proses, pen

1. TATA NASKAH DINAS
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
6/8/2012 1

2. NASKAH DINAS
• Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai
alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan
atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
• Tata naskah dinas adalah pengelolaan
informasi tertulis yang meliputi pengaturan
jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi dan penyimpanan
naskah dinas serta media yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.
• Tata persuratan dinas adalah pengaturan
ketatalaksanaan penyelenggaraan surat
menyurat yang dilaksanakan oleh unit kerja
dalam rangka pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan.
6/8/2012 2

3. TATA PERSURATAN DINAS c. Tingkat keamanan
surat sangat rahasia disingkat SR,
a. Pengelolaan surat masuk surat rahasia disingkat R, surat
alur surat menyurat penting disingkat P, surat biasa
diselenggarakan melalui mekanisme disingkat B.
dari tingkat pimpinan tertinggi d. Kecepatan proses
hingga ke pejabat struktural amat segera/kilat, segera, penting,
terendah yang berwenang. biasa.
e. Pengetikan naskah dinas
b. Pengelolaan surat keluar Franklin Gothic Medium 12 untuk
konsep surat keluar diparaf secara naskah dinas dalam bentuk dan
berjenjang dan terkoordinir sesuai susunan produk hukum; dan Arial
tugas dan kewenangannya dan 12 untuk naskah dinas dalam
diagendakan oleh masing-masing bentuk dan susunan surat.
unit tata usaha dalam rangka f. Warna dan kualitas kertas
pengendalian;
berwarna putih dengan kualitas
baik.
6/8/2012 3

4. BENTUK DAN SUSUNAN PARAF, PENULISAN NAMA,
a. Bentuk dan susunan Produk PENANDATANGANAN DAN
Hukum (Undang- PENDELEGASIAN
Undang/Peraturan Pemerintah PENANDATANGANAN, DAN
Pengganti Undang-Undang), dan PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH
b. Bentuk dan susunan Surat DINAS
(Instruksi Menteri, Surat • Setiap naskah dinas sebelum
Keterangan Melaksanakan Tugas) ditandatangani terlebih dahulu
diparaf
PENGGUNAAN ATAS NAMA,
• Paraf hirarki merupakan paraf
UNTUK BELIAU, UNTUK
pejabat sesuai jenjang jabatan
PERHATIAN, AD INTERIM,
yang dibubuhkan searah jarum
PELAKSANA TUGAS DAN
jam atau berbentuk matriks.
PELAKSANA HARIAN
• Paraf koordinasi merupakan
Atas nama dan untuk beliau
paraf pejabat sesuai substansi
dilakukan setelah mendapat
tugasnya pada masing-masing
persetujuan dari pejabat yang
unit kerja yang berbentuk
digunakan namanya melalui
matriks.
naskah dinas.
6/8/2012 4

5. PENULISAN NAMA (2) Naskah dinas yang ditandatangani oleh
(1) Penulisan nama menteri dan pejabat Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala
eselon I di lingkungan Kementerian Badan, Rektor IPDN atas nama Menteri Dalam
Dalam Negeri pada naskah dinas dalam Negeri harus menyampaikan tembusan naskah
bentuk dan susunan produk hukum tidak dinas tersebut kepada Menteri Dalam Negeri
menggunakan gelar. dan Sekretaris Jenderal.
(2) Penulisan nama menteri dan pejabat (3) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Eselon
eselon I di lingkungan Kementerian I atas nama Menteri dalam bentuk dan
Dalam Negeri pada naskah dinas dalam susunan surat berupa piagam, sertifikat dan
bentuk dan susunan surat disesuaikan STTPP tidak memerlukan tembusan.
dengan kebutuhan.
(3) Penulisan nama pejabat eselon II, III dan Autentifikasi
IV, menggunakan pangkat dan Nomor Autentifikasi terhadap Peraturan Menteri
Induk Pegawai. dan Keputusan Menteri yang
Penandatanganan dan Pendelegasian ditandatangani oleh Menteri dilakukan
Penandatanganan Naskah Dinas di oleh Kepala Biro Hukum.
lingkungan Kementerian Dalam Negeri
(1) Naskah dinas setelah ditandatangani
oleh pejabat yang mengatasnamakan
atasannya harus menyampaikan
tembusan naskah dinas tersebut kepada
pejabat yang diatasnamakan.
5

6. PENGGUNAAN TINTA UNTUK
KOP NASKAH DINAS
NASKAH DINAS
a. kop naskah dinas jabatan menteri;
(1) Tinta yang digunakan untuk b. kop naskah dinas jabatan eselon I; dan
naskah dinas berwarna hitam. c. kop naskah dinas unit kerja eselon I.
(2) Tinta yang digunakan untuk JENIS, BENTUK, HURUF, UKURAN, ISI DAN
penandatanganan dan paraf PENEMPATAN PAPAN NAMA
naskah dinas berwarna biru tua.
a. papan nama kementerian;
(3) Tinta yang digunakan untuk
stempel berwarna ungu. b. papan nama unit kerja eselon I; dan
(4) Tinta yang digunakan untuk c. papan nama unit kerja pusat diklat
keperluan keamanan naskah regional atau balai besar.
dinas berwarna merah. PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN
STEMPEL PENCABUTAN
a. Stempel jabatan; • Perubahan naskah dinas dilakukan
oleh pejabat yang
b. Stempel kementerian; mengeluarkan/menetapkan, pejabat
c. Stempel UPT; dan yang menandatangani atau dilakukan
d. Stempel pengaman. oleh Menteri.
6/8/2012 6

7. • Pembatalan naskah dinas KETENTUAN LAIN-LAIN
dilakukan oleh pejabat
diatasnya. • Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
• Pencabutan naskah dinas merupakan naskah dinas dalam
dilakukan oleh pejabat bentuk produk hukum, yang
diterbitkan dalam rangka
setingkat.
pelaksanaan anggaran.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENTUAN PENUTUP
• (1) Menteri Dalam Negeri • Format naskah dinas, penempatan
melakukan pembinaan dan a.n., penempatan u.b., penempatan
pengawasan atas u.p., penempatan a.i., penempatan
penyelenggaraan naskah dinas. Plt., dan penempatan Plh.,
penempatan paraf, bentuk stempel,
• (2) Biro Organisasi melakukan ukuran stempel dan isi stempel,
pembinaan dan pengawasan bentuk kop naskah dinas, bentuk kop
penyelenggaraan naskah dinas sampul dan map naskah dinas dan
di lingkungan unit kerja eselon I bentuk papan nama tercantum dalam
lampiran Peraturan Menteri.
Kementerian Dalam Negeri.
6/8/2012 7