Tata Naskah Dinas

1. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS
Tata Naskah Dinas

2. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
KONSEP, ASAS DAN PRINSIP TATA NASKAH DINAS
PKTBT Tata Naskah Dinas

3.  Tata Naskah Dinas  pengelolaan informasi tertulis yang
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan,
distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.
 Naskah Dinas informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Instansi Pemerintah.
PENGERTIAN

4. Tertib Administrarsi
Kesamaan pengertian, bahasa, format, penafsiran
dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas
Lancarnya komunikasi kedinasan
Kontroling
Efektif dan efisien
PERLUNYA TND ?

5. DASAR HUKUM
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
UU No. 43 Tahun 2008 tentangWilayah Negara.
UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. 15/ 2019.
Permendagri No. 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingk. Kemendagri & Pemda Jo. 135/ 2017.
Permendagri No. 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingk. Kemendagri Jo. 45/ 2019.
Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingk. Pemda Jo. 120/ 2018.
Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang TND di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Permendagri No. 42 Tahun 2016 tentang TND di Lingkungan Kemendagri.

6.  Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.
 Mendukung kelancaran komunikasi tertulis pada pemerintah pusat dan
daerah.
 Ketentuan yang ada belum sepenuhnya efektif diimplementasikan
 Penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah belum
terpadu

7. 1. Memberikan acuan umum sistem pengelolaan tata naskah dinas.
2. Acuan dlm pembuatan juknis
Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis sehingga berhasilguna dan berdayaguna

8.  Memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, penafsiran di lingkungan Pemerintah
Daerah.
 Mewujudkan keterpaduan Pola Tindak Tata Naskah Dinas antar komponen KDN dan
Daerah.
 Menunjang kelancaran komunikasi tertulis kedinasan serta kemudahan dalam
pengendalian.
 Meningkatkan dayaguna dan hasilguna secara berkelanjutan dalam penyelenggaran
tugas umum pemerintah.
 Mengurangi tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan.

9. AZAS PENYELENGGARAAN
TATA NASKAH DINAS

10.  Asas efisien dan efektif, dilakukan melalui penyederhanaan dlm penulisan,
penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta
penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
 Asas pembakuan, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah
dibakukan.
 Asas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat
dipertanggung jawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan,
keabsahan dan dokumentasi.
 Asas keterkaitan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu
kesatuan sistem.
 Asas kecepatan dan ketepatan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan
tepat waktu dan tepat sasaran.
 Asas keamanan, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman
secara fisik dan substansi.

11. TND
Singkat
dan
Padat
Jelas,
Logis
Ketelitian
PRINSIP TATA NASKAH DINAS

12.  Prinsip Ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari
bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan
penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
 Prinsip Kejelasan, diselenggarakan dengan memperhatikan
kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode
yang cepat dan tepat.
 Prinsip Singkat dan padat, diselenggarakan dengan menggunakan
bahasa indonesia yang baik dan benar.
 Prinsip Logis dan meyakinkan, diselenggarakan secara runtut dan
logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan
efektif.

13. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS
PKTBT Tata Naskah Dinas

14. ◦ Pengelolaan surat masuk;
◦ Pengelolaan surat keluar;
◦ Tingkat Keamanan;
◦ Kecepatan proses;
◦ Penggunaan kertas surat;
◦ Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi
perkantoran; dan
◦ Warna dan kualitas kertas.

15. Agendakan & klasifikasikan sesuai
sifat surat, untuk kemudian
distribusikan ke unit pengelola
Unit pengelola
menindaklanjutinya sesuai
arahan pimpinan (disposisi)
Surat masuk diarsipkan
pada unit tata usaha
PENGELOLAAN SURAT MASUK

16. Apabila terdapat salinan surat
jawaban yang mempunyai
tembusan, maka hal tersebut
disampaikan kepada yang
berhak
Alur surat menyurat
diselenggarakan melalui
mekanisme dari tingkat
pimpinan tertinggi hingga ke
pejabat struktural terendah yang
berwenang
Catatan dalam Pengelolaan Surat Masuk

17. Mekanisme Pengelolaan Surat Keluar
• Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi
sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-
masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
• Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha
pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
• Surat keluar wajib segera dikirim;
• Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

18. Tingkat keamanan dilakukan dengan
mencantumkan kode pada sampul
naskah dinas sebagai berikut:
• Surat Sangat Rahasia (SR)
surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara,
keamanan dan keselamatan negara.
• Surat rahasia disingkat R
surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi
bangsa.
• Surat penting disingkat P
surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
• Surat konfidensial disingkat K,
surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya
pemerintahan dan pembangunan.
• Surat biasa disingkat B
surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

19. Kecepatan proses
• amat segera/kilat, dengan batas waktu
24 jam setelah surat diterima;
• segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam
setelah surat diterima;
• penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam
setelah surat diterima; dan
• biasa, dengan batas waktu maksimum 5
hari kerja setelah surat diterima.

20. Penggunaan kertas surat
• kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
• penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas
untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan
nilai kegunaan dalam waktu lama;
• penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo
daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
• ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4
(215 x 330 mm);
• ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah
A4 (210 x 297 mm); dan
• ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

21. PENGETIKAN SARANA ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
PERKANTORAN
• Penggunaan jenis huruf pica;
• Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
• Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.
Warna dan kualitas kertas berwarna putih dengan kualitas baik.

22. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS
PKTBT Tata Naskah Dinas

23. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

24. NASKAH DINAS DALAM BENTUK & SUSUNAN
PRODUK HUKUM
1. Peraturan Daerah
2. Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota
3. Peraturan Bersama Gubernur, Bupati/Walikota
4. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota

25. Tata Naskah Produk Hukum
Jenis huruf Bookman Old Style 12
Dicetak dalam kertas bertanda khusus:
• Menggunakan Nomor seri dan/atau huruf yamg
diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian
bawah
• Menggunakan UKURAN F4 berwarna putih

26. 1. Instruksi
2. Surat Edaran
3. Surat Biasa
4. Surat Keterangan
5. Surat Perintah Tugas
6. Surat Perintah
7. Surat Izin
8. Perjanjian
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas
10. Surat Kuasa
11. Surat Undangan
12. Surat Keterangan MelaksanakanTugas
13. Surat Panggilan
14. Nota Dinas
15. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
16. Lembar Disposisi
17. Telaahan Staf
18. Pengumuman
19. Laporan
20. Rekomendasi
21. Surat Pengantar
22. Telegram
23. Berita Daerah
24. Berita Acara
25. Notulen
26. Memo
27. Daftar Hadir
28. Piagam
29. Sertifikat
30. SuratTanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP)
NASKAH DINAS DALAM BENTUK & SUSUNAN
SURAT

27. 27
NASKAH DINAS YG BAIK, MEMUAT ASPEK
PARAGRAF :
1.PARAGRAF PEMBUKA
2.PARAGRAF ISI
3.PARAGRAF PENUTUP

28. Bagian-bagian Badan dan Kaki Surat
 Isi/Badan Surat :
1 .Paragraf Pembuka
2. Paragraf isi-inti surat
3. Paragraf Penutip
 Tetapkan maksud menulis surat;
 Tulis secara sistematis dan logis dalam alinea yang jelas;
 Hindari singkatan yang tidak lazim;
 Gunakan bahasa yang baik, benar, sopan dan menarik;
 Hindari penggunaan kata-kata asing/daerah kecuali jika belum
ada padanannya;
 Pilih bentuk surat yang cocok/sesuai dan menarik;
 Ketik serapi mungkin dan gunakan ejaan yang benar.

29. Salam Penutup
- Disebut juga paragraf penutup
- Ditulis secara singkat dan jelas
- Berisi harapan penulis terhadap penerima surat
- Kata sapaan yang digunakan dalam salam penutup
sebaiknya selaras dengan salam pembuka

30. 1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 061/3128/SJ,
Tanggal 22 Februari 2020, kami beritahukan hal-hal sebagai
berikut…….
2. Melalui surat ini kami beritahukan bahwa ……
3. Surat Saudara Nomor 061/3128/SJ, tanggal 22 Februari 2020, sudah
kami terima dengan baik. Sehubungan dengan itu, kami beritahukan
bahwa ………

31. Paragraf Penutup
1. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
2. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih
3. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

32. Contoh Paragraf Penutup
yg kurang tepat
1. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
2. Demikian atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih
3. Demikian harap maklum, dan atas perhatian dan kerja
samanya, kami ucapkan terima kasih.

33. Bagian-Bagian Surat
Leher Surat
1. Tanggal
2. Nomor Surat
3. Sifat
4. Lampiran
5. Hal
6. Alamat yang Dituju
7. Salam Pembuka
Kepala/ Kop Surat
1. Nama Instansi
2. Alamat
3. Nomor Telepon
4. Nomor Kode Pos
5. Alamat Kawat (e-mail)
6. Lambang Instansi
7. Nomor Faksimil
Kaki Surat
1 .Salam Penutup
2. Tanda Tangan
3. Nama Jelas Penandatangan
4. Jabatan Penandatangan
5. Tembusan (bila perlu)
6. Isi Lampiran
Isi Surat
1. Paragraf Pembuka
2. Paragraf Isi/ Inti Surat
3. Paragraf Penutup

34. Logo/ Identitas/ Pengenal
 Wajib digunakan pada:
1. Kop Naskah Dinas
2. Cap Dinas
3. Amplop Dinas
4. Dokumen Resmi yang Diterbitkan
Instansi
5. Stop Map
6. Papan Nama Kantor
7. Kartu Tanda Pengenal Pegawai
8. Tanda Pengenal Pin Pegawai
9. Label Barang Milik Negra
10. Situs Resmi
• Logo dapat digunakan:
1. Pada gedung kantor;
2. Pada kartu nama Pejabat/ Pegawai;
dan
3. Untuk hal-hal lain yang memerlukan
simbol
Logo diletakkan di margin kiri atas kepala
surat atau sampul surat

35. Leher Surat
1 .Tanggal Surat
2. Nomor Surat
3. Sifat
4. Lampiran
1. Dibubuhkan setelah surat ditandatangani
2. Tidak perlu nama tempat
3. Contoh: 3 April 2020
005/015/SJ
Klasifikasi penomoran
Nomor urut
Komponen Satuan Kerja
Biasa/ Segera/ Amat Segera (Kilat)
Bila tidak ada lampiran, maka tidak perlu ditulis kata
lampiran dalam leher surat

36. Leher Surat (Lanjutan)
5. Hal/ Pokok Surat
6. Alamat yang Dituju
7. Salam Pembuka
1. Ditulis singkat, lengkap, eksplisit
2. Penerima mudah mengetahui isi yang hendak disampaikan
3. Membantu penerima menentukan cara menyikapi
Untuk Internal Instansi (Dalam):
a) Nama orang atau nama Jabatan
b) Nama jalan dan nomor rumah/ instansi
c) Nama Kota
Untuk Eksternal Instansi (Luar):
a) Nama orang atau nama Jabatan
b) Nama instansi;
c) Nama jalan/ gang/ nomor rumah/ instansi
d) Nama Kota
e) Kode Pos

37. Jenis Surat
Sasarannya
1. Biasa
2. Edaran
3. Pengumuman
Asalnya
1. Pribadi
2. Dinas
3. Sosial
4. Bisnis
Bentuk/ Wujudnya
1. Kartu Pos
2. Warkat Pos
3. Telegram
4. Wesel
5. Surat Bersampul
6. Faximile
7. Memo
8. Nota
Sifatnya
1. Sangat Rahasia
2. Rahasia
3. Konfidensial
4. Biasa
Urgensi Penyelesaiannya
1. Biasa
2. Segera
3. Amat Segera/ Kilat
Situasinya
1. Pribadi
2. Semi Pribadi
3. Resmi

38. PERATURAN GUBERNUR

39. PERATURAN GUBERNUR

40. PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

41. PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

42. Kalimat Efektif
• Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu
membuat isi atau maksud yang disampaikan
oleh Pembicara (Penulis) tergambar lengkap
dalam pikiran Si-Pendengar (Pembaca).
• Pesan yang diterima oleh Pendengar sama
dengan yang dikehendaki oleh Pembicara

43. Syarat Kalimat Efektif
•Kaidah harus benar (baik bentuk kata maupun
struktur kalimat)
•Makna harus tepat (tidak menimbulkan
keambiguan)
•Kalimat yang dipilih merupakan bentuk yang
terbaik

44. Tembusan
Contoh Tembusan (yang benar):
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
Contoh Tembusan (yang tidak tepat):
1. Kepada Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Kepada Yth. Sekretaris Daerah
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
4. Arsip.

45. Penulisan Tanggal Surat
Contoh Penulisan yang Tidak Tepat:
Tanggal 3 Bulan April Tahun 2020
Sumedang, 03-04-2020
24 Apr ’20
Sumedang, 3 April 2020
Contoh Penulisan yang Tepat:
3 April 2020
(tidak perlu lagi pakai tempat karena sudah jelas dalam kop surat yang
sudah tercantum alamat instansi pembuat surat)

46. Penulisan Lampiran
Contoh Penulisan yang Tidak Tepat
Lampiran : 5 (lima) lembar
Lampiran : 1 (satu) berkas
Lampiran : -
Contoh Penulisan yang Tepat
Lampiran : Lima lembar
Lampiran : Satu berkas

47. Penulisan Hal
Contoh Penulisan yang Tidak Tepat
Hal : Undangan untuk Menghadiri
Rakernas Tanggal 5 Juli 2012
Perihal : .......
Contoh Penulisan yang Tepat
Hal : Undangan

48. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
PENANDATANGANAN KEWENANGAN
PKTBT Tata Naskah Dinas

49. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas  hak dan
kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani
naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan
pada jabatannya.
KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS

50.  Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan
wewenang/mandat dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat
setingkat dibawahnya.
 Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan
wewenang/mandat dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat
dua tingkat dibawahnya.
 Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan
wewenang/mandat dan pejabat tersebut dapat meminta pertanggungjawaban
kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang.
PENGGUNAAN (a.n.) dan (u.b.)

51.  Pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat
pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena
pejabat definitif belum dilantik.
Plt diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan
gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling
lama 1 (satu) tahun.
Plt bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.
PELAKSANA TUGAS DISINGKAT Plt.

52. PELAKSANA TUGAS HARIAN DISINGKAT Plh.
Pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan
wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif
berhalangan sementara.
Plh diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur
atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
Plh mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang
dilakukannya kepada pejabat definitif

53. PENJABAT DISINGKAT Pj
Penjabat sementara untuk jabatan
gubernur, bupati dan walikota.
Penjabat melaksanakan tugas
pemerintahan pada daerah tertentu
sampai dengan pelantikan pejabat
definitif.

54. • Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
• Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu
diparaf pada setiap lembar.
• Paraf dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
• Paraf merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi,
substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
• Paraf sebagaimana dimaksud meliputi:
a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.
PARAF

55. Paraf Hirarki:
 Naskah dinas sebelum ditandatangani harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal
tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi,
redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai
arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
 Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani
naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
 Paraf untuk SPPD, dibubuhkan pada lembar pertama.
 Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum
naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus
dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
PARAF

56. CONTOH PARAF HIRARKI
 Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari
satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kanan kertas bagian bawah.
a.n. WALIKOTA BEKASI
β SEKRETARIS DAERAH, β
β MMMMMMMMMMMM
Pembina Utama Muda
NIP. 000000000

57. Paraf Koordinasi:
 Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait
dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.
Paraf Koordinasi
Kabag ........ ..............
Kabag ........ ..............
Kabag ........ ..............
dst
Paraf Koordinasi
Kadin ........ ..............
Kaban ........ ..............
Kakan ........ ..............
dst

58. • PENULISAN NAMA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI,
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA PADA NASKAH DINAS:
– dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
– dalam bentuk dan susunan surat menggunakan dapat gelar.
• PENULISAN NAMA PEJABAT YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN
TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN FUNGSIONAL MENGGUNAKAN
GELAR, PANGKAT SERTA NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP)
PENULISAN NAMA

59. PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI
Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum terdiri atas:
1. Peraturan Daerah;
2. Peraturan Gubernur;
3. Peraturan Bersama Gubernur; dan
4. Keputusan Gubernur.
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI

60. GUBERNUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN
SUSUNAN SURAT
– instruksi;
– surat edaran
– surat biasa;
– surat keterangan;
– surat perintah;
– surat izin;
– surat perjanjian;
– surat perintah tugas;
– surat kuasa;
– surat undangan;
– surat keterangan melaksanakan
tugas;
– surat panggilan;
– nota dinas;
– lembar disposisi;
– pengumuman;
– laporan;
– rekomendasi;
– telegram;
– berita acara;
– memo;
– piagam;
– sertifikat; dan
– STTPP.

61. WAKIL GUBERNUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM
BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
• surat biasa;
• surat keterangan;
• surat perintah;
• surat izin;
• surat perintah tugas;
• surat keterangan melaksanakan tugas;
• nota dinas;
• lembar disposisi;
• telaahan staf;
• laporan;
• rekomendasi; dan
• memo.

62. WAKIL GUBERNUR ATAS NAMA GUBERNUR
MENANDATANGANI NASKAH DINAS
a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur;
b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
1. Surat Edaran;
2. Surat Biasa;
3. Surat Keterangan;
4. Surat Perintah;
5. Surat Izin;
6. Surat Perintah Tugas;
7. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
8. Nota Dinas;
9. Lembar Disposisi;
10. Pengumuman;
11. Telegram;
12. Berita Acara;
13. Piagam; Dan
14. Sertifikat.

63. ASISTEN MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN
SUSUNAN SURAT
• nota dinas;
• nota pengajuan konsep naskah dinas;
• lembar disposisi;
• telaahan staf;
• laporan;
• surat pengantar;
• notulen; dan
• memo.

64. Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas yang dalam bentuk dan susunan
surat:
a. Surat Biasa;
b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;
d. Surat Izin;
e. Surat Perjanjian;
f. Surat Perintah Tugas;
g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
h. Surat Kuasa;
i. Surat Undangan;
j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
k. Surat Panggilan;
l. Nota Dinas;
m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
n. Lembar Disposisi;
o. Telaahan Staf;
p. Pengumuman;
q. Laporan;
r. Rekomendasi
S.Surat Pengantar;
T.Lembaran Daerah;
U.Berita Daerah;
V.Berita Acara;
W.Notulen;
X.Memo;
Y.Daftar Hadir; Dan
Z.Sertifikat.

65. Sekretaris daerah atas nama gubernur menandatangani naskah
dinas :
a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa
keputusan gubernur; dan
b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
1. Surat Edaran;
2. Surat Biasa;
3. Surat Keterangan;
4. Surat Perintah;
5. Surat Izin;
6. Surat Perjanjian;
7. Surat Perintah Tugas;
8. Surat Undangan;
9. Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas;
10. Surat Panggilan;
11. Nota Dinas;
12. Pengumuman;
13. Telegram;
14. Berita Acara;
15. Piagam;
16. Sertifikat; dan
17. STTPP.

66. Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah
dinas bentuk dan susunan surat:
a. Surat Biasa;
b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;
d. Surat Perintah Tugas;
e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
f. Surat Undangan;
g. Surat Panggilan;
h. Nota Dinas;
i. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
j. Laporan;
k. Surat Pengantar; Dan
l. Daftar Hadir.

67. STAF AHLI MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK
DAN SUSUNAN SURAT
a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
b. telaahan staf; dan
c. laporan.

68. KEPALA PERANGKAT DAERAH MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM
BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
a. Surat Biasa;
b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;
d. Surat Izin;
e. Surat Perjanjian;
f. Surat perintah perjalanan dinas;
g. Surat kuasa;
h. Surat undangan;
i. Surat keterangan melaksanakan tugas;
j. Surat panggilan;
k. Surat perintah perjalanan dinas
l. Surat kuasa;
m. Surat undangan;
n. Surat keterangan melaksanakan
o. Surat tugas;
p. Surat panggilan;
q. Nota dinas;
r. Nota pengajuan konsep naskah dinas;
s. Lembar Disposisi;
t. Telaahan staf;
u. Pengumuman;
v. Laporan;
w. Rekomendasi;
x. Berita acara;
y. Memo;
z.Daftar hadir; dan sertifikat.

69. KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA GUBERNUR
MENANDATANGANI NASKAH DINAS
a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur; dan
b.Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
1. Surat biasa;
2. Surat keterangan;
3. Surat perintah;
4. Surat undangan; dan
5. Sertifikat.

70. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU KEPALA
PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI NASKAH
DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
a. SURAT BIASA;
b. SURAT UNDANGAN;
c. PENGUMUMAN;
d. TELEGRAM;
e. PIAGAM;
f. SERTIFIKAT; DAN
g. STTPP.

71. SEKRETARIS DPRD MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM
BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo; dan
u. daftar hadir.

72. SEKRETARIS DPRD ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI
NASKAH DINAS
a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur, dan
b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
1. Surat Biasa;
2. Surat Keterangan;
3. Surat Perintah;
4. Surat Undangan; dan
5. Sertifikat.

73. KEPALA UPT DINAS/ BADAN MENANDATANGANI NASKAH DINAS
DALAM BENTUK
DAN SUSUNAN SURAT
a. instruksi;
b. surat edaran;
c. surat biasa;
d. surat perintah;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan
j. Surat keterangan melaksanakan tugas
k. Surat panggilan;
l. Nota dinas;
m. Nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. Lembar disposisi;
o.Telaahan staf;
p.Pengumuman;
q. Laporan;
r. Rekomendasi;
t. Berita acara;
u. Memo;
v.Daftar hadir.

74. KEPALA UPT DINAS/ BADAN ATAS NAMA KEPALA DINAS/ BADAN
MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN
SURAT
a. surat biasa;
b. surat ketrangan;
c. surat perintah;
d. nota dinas;
e. berita acara; dan
f. daftar hadir.

75. SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM
BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat kuasa;
e. surat undangan;
f. nota dinas;
g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
h. lembar disposisi;
i. telaahan staf;
j. laporan;
k. memo; dan
l. daftar hadir.

76. SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT
DAERAH MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN
SUSUNAN SURAT
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat undangan;
e. nota dinas;
f. nota pengajuan konsep naskah dinas;
g. laporan; dan
h. daftar hadir.

77. KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG MENANDATANGANI
NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT:
a. surat perintah;
b. nota dinas;
c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
d. lembar disposisi;
e. telaahan staf;
f. laporan; dan
g. daftar hadir.

78. KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT
DAERAH MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN
SUSUNAN SURAT
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

79. KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SUBBIDANG, KEPALA SEKSI
MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN
SURAT :
a. nota dinas;
b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. telaahan staf; dan
d. laporan.

80. KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SUBBIDANG, KEPALA SEKSI, ATAS NAMA SEKRETARIS, KEPALA
BAGIAN, KEPALA BIDANG MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK
DAN SUSUNAN SURAT
a. Surat Perintah;
b. Nota Dinas; Dan
c. Daftar Hadir.

81. PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.
Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum terdiri atas:
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Bupati/Walikota;
c. Peraturan Bersama Bupati/Walikota; Dan
d. Keputusan Bupati/Walikota.

82. BUPATI/WALIKOTA MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM
BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
a. Instruksi;
b. Surat Edaran;
c. Surat Biasa;
d. Surat Keterangan;
e. Surat Perintah;
f. Surat Izin;
g. Surat Perjanjian;
h. Surat Perintah Tugas;
i. Surat Kuasa;
j. Surat undangan;
k. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
l. Surat Panggilan;
m. Nota Dinas;
n. Lembar Disposisi;
o. Pengumuman;
p. Laporan;
q. Rekomendasi;
r. Telegram;
s. Berita Acara;
t. Memo;
u. Piagam;
v. Sertifikat; dan
w. STTPP.

83. WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN
SUSUNAN SURAT
a. Surat Biasa;
b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;
d. Surat Izin;
e. Surat Perintah Tugas;
f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
g. Nota Dinas;
h. Lembar Disposisi;
i. Telaahan Staf;
j. Laporan;
k. Rekomendasi; Dan
l. Memo.

84. WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA
MENANDATANGANI NASKAH DINAS:
Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
1. Surat Edaran;
2. Surat Biasa;
3. Surat Keterangan;
4. Surat Perintah;
5. Surat Izin;
6. Surat Perintah
Tugas
7. Surat Keterangan
8. Melaksanakan Tugas;
9. Nota dinas;
10. Lembar disposisi;
11. Pengumuman
Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas
12. Telegram;
13. Berita Acara;
14. Piagam; Dan
15. Sertifikat.

85. Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
terdiri atas:
A. Surat Biasa;
B. Surat Keterangan;
C. Surat Perintah;
D. Surat Izin;
E. Surat Perjanjian;
F. Surat Perintah Tugas;
G. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
H. Surat Kuasa;
I. Surat Undangan;
j. Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas;
K. Surat Panggilan;
L. Nota Dinas;
m. Nota Pengajuan Konsep
Naskah Dinas;
N. Lembar Disposisi;
O. Telaahan Staf;
P. Pengumuman;
Q. Laporan;
R. Rekomendasi;
S. Surat Pengantar;
T. Lembaran Daerah;
U. Berita Daerah;
V. Berita Acara;
W. Notulen;
X. Memo;
Y. Daftar Hadir; Dan
Z. Sertifikat.

86. SEKRETARIS DAERAH ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA MENANDATANGANI
NASKAH DINAS
a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati/walikota; dan
b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
1. Surat Edaran;
2. Surat Biasa;
3. Surat Keterangan;
4. Surat Perintah;
5. Surat Izin;
6. Surat Perjanjian;
7. Surat Perintah Tugas;
8. Surat Undangan;
9. Surat Keterangan Melaksanakan
Tugas;
10. Surat Panggilan;
11. Nota Dinas;
12. Pengumuman;
13. Telegram;
14. Berita Acara;
15. Piagam;
16. Sertifikat; Dan
17. STTPP.

87. Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
a. nota dinas;
b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. lembar disposisi;
d. telaahan staf;
e. laporan;
f. surat pengantar;
g. motulen; dan
h. memo.

88. ASISTEN ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH MENANDATANGANI
NASKAH DINAS BENTUK DAN SUSUNAN SURAT:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat perintah tugas;
e. surat perintah perjalanan dinas;
f. surat undangan;
g. surat panggilan;
h. nota dinas;
i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
j. laporan;
k. surat pengantar; dan
l. daftar hadir.

89. Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
terdiri atas:
a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
b. telaahan staf; dan
c. laporan.

90. KEPALA PERANGKAT DAERAH MENANDATANGANI NASKAH
DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
j. nota dinas;
k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
l. lembar disposisi;
m. telaahan staf;
n. pengumuman;
o. laporan;
p. rekomendasi;
q. berita acara;
r. memo;
s. daftar hadir; dan
t. sertifikat.

91. KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA
MENANDATANGANI NASKAH DINAS
a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan
bupati/walikota;
b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
1. surat biasa;
2. surat keterangan;
3. surat perintah;
4. surat undangan; dan
5. sertifikat.

92. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SELAKU KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA
MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT:
a. surat biasa;
b. surat undangan;
c. pengumuman;
d. laporan;
e. telegram;
f. piagam;
g. sertifikat; dan
h. STTPP.

93. SEKRETARIS DPRD MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM
BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas
i. surat kuasa; surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan
l. nota dinas;
m.nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo; dan
u. daftar hadir.

94. SEKRETARIS DPRD ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA MENANDATANGANI
NASKAH DINAS
a.Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan
bupati/walikota, dan
b.Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
1. surat biasa;
2. surat keterangan; dan
3. surat perintah.

95. KEPALA UPT DINAS/BADAN MENANDATANGANI NASKAH DINAS
DALAM BENTUK DAN
SUSUNAN SURAT
a. surat biasa;
b. surat perintah;
c. surat perjanjian;
d. surat perintah tugas;
e. surat perintah perjalanan dinas;
f. surat kuasa;
g. surat undangan;
h. surat keterangan melaksanakan tugas;
i. Surat Panggilan;
j. Nota Dinas;
k. Nota Pengajuan Konsep
Naskah Dinas;
i. Lembar Disposisi;
j. Telaahan Staf;
k. Pengumuman;
l. Laporan;
m.Rekomendasi;
n. Berita Acara;
o. Memo; Dan
p. Daftar Hadir.

96. KEPALA UPT DINAS/BADAN ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADAN
MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN
SURAT
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

97. SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH MENANDATANGANI NASKAH DINAS
DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat kuasa;
e. surat undangan;
f. nota dinas;
g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
h. lembar disposisi;
i. telaahan staf;
j. laporan;
k. memo; dan
l. daftar hadir.

98. SEKRETARIS ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN
SURAT :
a. SURAT BIASA;
b. SURAT KETERANGAN;
c. SURAT PERINTAH;
d. NOTA DINAS; DAN
e. DAFTAR HADIR.

99. CAMAT MENANDATANGANI NASKAH DALAM BENTUK DAN
SUSUNAN SURAT :
a. Surat Biasa;
b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;
d. Surat Izin;
e. Surat Perjanjian;
f. Surat Perintah Tugas;
g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
h. Surat Kuasa;
i. Surat Undangan;
j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
k. Surat Panggilan;
l. Nota Dinas;
m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
n. Lembar Disposisi;
o. Telaahan Staf;
p. Pengumuman;
q. Laporan;
r. Rekomendasi;
s. Berita Acara;
t. Memo; Dan
u. Daftar Hadir.

100. Camat Atas Nama Bupati/Walikota Menandatangani Naskah Dinas Dalam
Bentuk Dan Susunan Surat Terdiri Atas:
a. Surat Biasa;
b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah; Dan
d. Surat Undangan.

101. KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM
BENTUK DAN SUSUNAN SURAT:
a. Surat Perintah;
b. Nota Dinas;
c. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
d. Lembar Disposisi;
e. Telaahan Staf;
f. Laporan; Dan
g. Daftar Hadir.

102. KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
TERDIRI ATAS:
a. Surat Biasa;
B. Surat Keterangan;
C. Surat Perintah;
D. Nota Dinas; Dan
E. Daftar Hadir.

103. LURAH MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN
SUSUNAN SURAT TERDIRI ATAS:
a. Surat Biasa;
b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;
d. Surat Izin;
e. Surat Perjanjian;
f. Surat Perintah Tugas;
g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
h. Surat Kuasa;
i. Surat Undangan;
j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
k. Surat Panggilan;
k. Nota Dinas;
l. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
m. Lembar Disposisi;
n. Telaahan Staf;
o. Pengumuman;
p. Laporan;
q. Rekomendasi;
r. Berita Daerah;
s. Berita Acara;
t. Memo; Dan
u. Daftar Hadir.

104. LURAH ATAS NAMA CAMAT MENANDATANGANI NASKAH DINAS
DALAM BENTUK
DAN SUSUNAN SURAT
a. SURAT BIASA;
b. SURAT KETERANGAN;
c. SURAT PERINTAH; DAN
d. SURAT UNDANGAN.

105. KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SUBBIDANG, KEPALA SEKSI MENANDATANGANI
NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT
a. Nota Dinas;
b. Nota Pengajuan Konsep Naskah
Dinas;
c. Telaahan Staf; Dan
d. Laporan.

106. a. Surat Perintah;
b. Nota Dinas; Dan
c. Daftar Hadir.
KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SUBBIDANG, KEPALA SEKSI, ATAS NAMA
SEKRETARIS, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG MENANDATANGANI NASKAH
DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT:

107. Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas
1. Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan
naskah dinas diatur dalam peraturan gubernur atau
peraturan bupati/walikota.
2. Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah
dinas ditetapkan dengan keputusan gubernur atau
keputusan bupati/walikota.

108. PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH
DINAS
1. Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
2. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas
berwarna biru tua.
3. Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas
berwarna merah.

109. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
STEMPEL
PKTBT Tata Naskah Dinas

110. STEMPEL
Jenis Stempel Untuk
Naskah Dinas Di
Lingkungan
Pemerintah Daerah
stempel
perangkat
daerah
stempel jabatan

111. STEMPEL JABATAN
1. Stempel jabatan, stempel jabatan Gubernur dan
Bupati/Walikota.
2. Stempel jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota berisi nama
jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas
tanda bintang.

112. STEMPEL PERANGKAT DAERAH
a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
c. stempel UPT.
Stempel jabatan gubernur dan bupati/walikota, stempel
perangkat daerah berbentuk lingkaran.

113. STEMPEL  tanda identitas dari suatu jabatan
STEMPEL JABATAN

  
STEMPEL INSTANSI
STEMPEL
SETDA

114. UKURAN STEMPEL JABATAN, STEMPEL PERANGKAT
DAERAH:
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel
perangkat daerah adalah 4 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat
daerah adalah 3,8 cm;
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat
daerah adalah 2,7 cm; dan
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam
maksimal 1 cm.

115. UKURAN STEMPEL SKPD
KEPERLUAN TERTENTU
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah
adalah 1,8 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat
daerah adalah 1,7 cm;
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat
daerah adalah 1,2 cm; dan
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu dipergunakan untuk kartu tanda
penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

116. Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara
dengan pembatas tanda bintang.
Stempel perangkat daerah berisi nama pemerintah provinsi atau
kabupaten/kota, nama SKPD yang bersangkutan.
Stempel UPT , berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota,
nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.
LANJUTAN

117. PENGGUNAAN
1. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan, gubernur dan
bupati/walikota, wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota.
2. Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat, kepala SKPD,
kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi
wewenang.

118. A. Sekretariat Daerah;
B. Sekretariat DPRD;
C. Inspektorat;
D. Dinas; dan
E. Badan.
PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG BERHAK MENGGUNAKAN STEMPEL
PERANGKAT DAERAH

119. a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kecamatan.
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG BERHAK MENGGUNAKAN
STEMPEL PERANGKAT DAERAH

120. STEMPEL RAHASIA
Stempel Pengaman berbentuk empat
persegi panjang. Ukuran stempel
Pengaman panjang stempel 5, ukuran
lebar 1 cm. Berisi tulisan “Sangat
Rahasia” dan “Rahasia”. Stempel
Pengamanan digunakan sesuai dengan
kebutuhan.

121. Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan
dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang
menandatangani naskah dinas.

122. KEWENANGAN PEMEGANG
DAN PENYIMPAN STEMPEL
1. Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas
dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
2. Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh
unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
3. Unit yang membidangi urusan ketatausahaan bertanggung jawab atas penggunaan
stempel.
4. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan
Keputusan kepala SKPD.

123. Pengamanan
1. Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan
pemerintah daerah, menggunakan kode.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode
pengamanan stempel diatur tersendiri oleh gubernur,
bupati/walikota.

124. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
KOP NASKAH DINAS
PKTBT Tata Naskah Dinas

125. KOP NASKAH DINAS
a. Kop naskah dinas jabatan; dan
b. Kop naskah dinas perangkat daerah.
Jenis Kop Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Terdiri Atas:

126. Bentuk dan Isi
1. Kop naskah dinas jabatan, untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati
dan walikota/wakil walikota menggunakan:
a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah
atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah
atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan
kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat.

127. 2. Kop naskah dinas perangkat daerah provinsi memuat sebutan pemerintah provinsi, nama satuan
kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.
3. Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten/kota memuat sebutan pemerintah
kabupaten/kota, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile,
webite, e-mail dan kode pos.
4. Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan,
alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
5. Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan,
kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.

128. Penggunaan
1. Kop naskah dinas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh gubernur dan bupati/walikota dan wakil Gubernur dan
bupati/wakil walikota.
2. Kop naskah dinas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan,
lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Kop naskah dinas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
4. Kop naskah dinas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

129. Kop naskah dinas digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh
staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/walikota.

130. WALIKOTA BEKASI
CONTOH KOP SURAT
Jalan…………………………… Telepon (000) 00000 Fax. 00000

131. PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan ………………………..Telp. (000) 0000 Fax. 0000
Lambang
Daerah
KOP SURAT SKPD

132. Garuda Warna Kuning
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
CONTOH KOP SURAT JABATAN

133. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
SAMPUL NASKAH DINAS
PKTBT Tata Naskah Dinas

134. SAMPUL NASKAH DINAS
Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:
A. Sampul Naskah Dinas Jabatan;
B. Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah.

135. Bentuk, Ukuran dan Isi
Sampul Naskah Dinas Jabatan Dan
Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah
Berbentuk Empat Persegi Panjang.
1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.

136. 2) Jenis kertas sampul naskah dinas menggunakan kertas casing dengan warna:
a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan; dan
b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah.

137. • Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama
jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian
tengah atas.
• Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama
SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan
kode pos dibagian tengah atas.
• Sampul UPT berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD dan
UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail,
website dan kode pos dibagian tengah atas.

138. PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan ………..Telp. (000) 0000 Fax . 0000
CONTOH SAMPUL SURAT
Kepada :
Yth. Menteri Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
JAKARTA 10110
Nomor :
S E T D A


Lambang
Daerah

139. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
PAPAN NAMA SERTA PERUBAHAN, PENCABUTAN, PELAPORAN DAN BINWAS
PKTBT Tata Naskah Dinas

140. PAPAN NAMA
Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:
a. Papan nama kantor Gubernur, Bupati/Walikota;
b. Papan nama Perangkat Daerah.
BENTUK, UKURAN, ISI
Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah
berbentuk empat persegi panjang.
Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan besar
bangunan.

141. Papan nama untuk kepala daerah berisi tulisan kantor gubernur,
bupati/walikota, alamat, nomor telepon dan kode pos.
Papan nama untuk perangkat daerah berisi tulisan pemerintah
provinsi atau kabupaten/kota dan nama SKPD yang
bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor
gubernur, kantor bupati/walikota, perangkat daerah diatur oleh
peraturan gubernur dan bupati/walikota.
LANJUTAN….

142. Penempatan
Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan
pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi
dengan letak dan bentuk bangunannya.
Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah
satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan
nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

143. CONTOH PAPAN NAMA KANTOR KEPALA DAERAH

144. CONTOH PAPAN NAMA PERANGKAT DAERAH

145. PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN
1. Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan
dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang
sejenis.
2. Pejabat yang menandatangani naskah dinas
dilakukan oleh pejabat yang menetapkan,
mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

146. KEMENDAGRI