Referensi

1. PENGAWASAN TERHADAP
NETRALITAS PNS
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2021

2. UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG
MANAJEMEN ASN
PP 11 TAHUN 2017 jo PP 17 TAHUN 2020
TENTANG MANAJEMEN PNS
PP 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS
PP 37 TAHUN 20014 TENTANG LARANGAN
PNS MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

3. 3
Asas netralitas diperlukan untuk
mewujudkan birokrasi dan tata
pemerintahan yang profesional,
bersih, dan baik
UU ASN mengamanatkan:
• Netralitas adalah salah satu asas dalam
penyelenggaraan kebijakan dan manajemen
ASN (Pasal 2 huruf f)
• Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan
intervensi semua golongan dan partai
politik (Pasal 9 Ayat 20)
LATAR BELAKANG

4. NETRALITAS ASN SEBAGAI AMANAT UU ASN
01
02
03
Integritas
04
05
Profesional
Netral dan bebas dari
intervensi politik
Bersih dari praktik KKN
Mampu menyelenggarakan
pelayanan publik bagi
masyarakat
06
Mampu menjalankan peran sebagai
unsur perekat persatuan dan
kesatuan bangsa berdasarkan
Pancasila dan UUD Negara RI Tahun
1945

5. MANFAAT PENEGAKAN
NETRALITAS
5
Bagi Instansi Pemerintah:
Bagi ASN:
• Mendorong
profesionalitas Pegawai
ASN di Instansi
Pemerintah (upaya
preventif terhadap
pelanggaran netralitas)
• Sebagai pedoman dalam
mengevaluasi
penegakan netralitas
(imparsialitas) pegawai
ASN di lingkungan
instansi pemerintah
pusat dan daerah
• Sebagai pedoman
untuk meningkatkan
pemahaman
terhadap konsep dan
penegakan netralitas
ASN
• Sebagai pendorong
pegawai ASN untuk
menegakan asas
netralitas guna
menjaga
profesionalisme
pegawai dalam
melaksanakan tugas

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH
1 Memisahkan dengan tegas jabatan politik
dengan jabatan administrasi
2 Menempatkan profesional pada jabatan Menko
Ekonomi, Menkeu, MenPPN/Kepala Bappenas,
Menpan dan RB, Menlu, dan Menristek-dikti
3 Urusan pembinaan pegawai ASN tidak
dilakukan oleh Menteri yang merupakan unsur
eksekutif, tetapi dilakukan oleh sebuah komisi
independen yang dibentuk oleh kepala negara

7. Pasal 31
7
KETENTUAN NORMATIF
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 2 huruf f
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada Asas
Netralitas
Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala
bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
(1) KASN Bertugas:
a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. …….

8. 8
KETENTUAN NORMATIF
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004
Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
Pasal 2
(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 3
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Ncgeri Sipil.
(3) Pemberhentian berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran
diri.

9. 9
KETENTUAN NORMATIF
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004
Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota
Partai Politik
Pasal 9 ayat 1
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri
Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil.

10. Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017
Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
Lampiran Angka Romawi III
Huruf G Angka 9
Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan
diberhentikan dari jabatannya.
Dengan demikian ybs masih berstatus sebagai PNS.
Dalam hal permintaan permohonan cuti ditolak, Kepala Badan Kepegawaian
Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
mengembalikan secara tertulis usul persetujuan disertai alasan penolakan.
Lampiran Angka Romawi III
Huruf G Angka 14
KETENTUAN NORMATIF
10

11. KETENTUAN NORMATIF
BKN harus menolak PNS yang
mengajukan CLTN karena
mendukung suami sebagai Calon
Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah, karena kedudukannya
sebagai PNS.
11

12. KEWAJIBAN DAN LARANGAN
12

13. Memberikan dukungan kepada calon
presiden/wakilpresiden, calon kepala daerah/
wakil kepala daerah,calon anggota DPR,calon
anggota DPD,atau calon anggota DPRD
dengan cara :
LARANGAN (pasal 5 huruf n)

14. Your Date Your Footer Here
1) Ikut kampanye
Menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan atribut
partai atau atribut PNS
Sebagai peserta kampanye
dengan mengerahkan PNS
lain
Sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan fasilitas
negara
1
2
3
4
( Pasal 5 huruf n )

15. Your Date Your Footer Here
5
• Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum,selama,dan sesudah
masa kampanye.
6
• Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum,selama,dan
sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan,ajakan himbauan, seruan atau
pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan
masyarakat ; dan /atau
7
• Memberikan surat dukungan disertai
fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan tanda penduduk.

16. Your Date Your Footer Here
Pasal 7
“PNS yang tidak menaati ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
sampai dengan pasal 5 dijatuhi hukuman
disiplin”

17. PASAL 13
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
SANKSI
Your Date Your Footer Here
Memberikan dukungan kepada calon presiden/
wakilpresiden, calon kepala daerah/wakil kepala
daerah,calon anggota DPR,calon anggota DPD,atau
calon anggota DPRD dengan cara Menjadi peserta
kampanye dengan menggunakan atribut
partai atau atribut PNS

18. SANKSI
Your Date Your Footer Here
Memberikan dukungan kepada calon presiden/
wakilpresiden, calon kepala daerah/wakil kepala
daerah,calon anggota DPR,calon anggota
DPD,atau calon anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada pasal 5 huruf n angka 3,4,5,6,dan 7
PASAL 14
HUKUMAN DISIPLIN BERAT

19. TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1
2
3
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
a. Pemotongan tunjangan kinerja 25%
selama 6 bulan;
b. Pemotongan tunjangan kinerja 25%
selama 9 bulan;
c. Pemotongan tunjangan kinerja 25%
selama 12 bulan;
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya menjadi
jabatan pelaksana selama 12 bulan;
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.
HUKUMAN DISIPLIN BERAT
1
2
3

20. Your Date Your Footer Here