SlideShare a Scribd company logo
TTAATTAA NNAASSKKAAHH DDIINNAASS 
PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN DDEESSAA
Pokok Bahasan 
1. Pengertian 
2. Jenis - Jenis dan Format Naskah Dinas 
3. Penyusunan Naskah Dinas 
4. Penggunaan LLaammbbaanngg ddaann SStteemmppeell 
Pemerintah Desa 
5. Kewenangan dan Pelimpahan Wewenang 
Penandatanganan Naskah Dinas 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 2 
Prov. Sul-Bar
Pengertian 
Tata Naskah Dinas adalah kumpulan 
ketentuan yang bersifat normatif, 
mengatur sifat dan tata laku serta menjadi 
pedoman dalam kkoommuunniikkaassii kkeeddiinnaassaann 
dalam bentuk tertulis. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 3 
Prov. Sul-Bar
Jenis & Format Naskah Dinas Desa 
 Peraturan Desa 
 Keputusan Kepala 
Desa 
 Surat Dinas 
 Surat Perjanjian 
 Surat Tugas 
 Berita Acara 
 Surat Keterangan 
 Surat Edaran 
 Surat Undangan 
 Surat Kuasa 
 Pengumuman 
 Laporan 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 4 
Prov. Sul-Bar
Penyusunan Naskah Dinas 
• Penyusunan Naskah 
• Pengklasifikasian Informasi 
• Penggandaan 
• Sarana Kelengkapan NNaasskkaahh DDiinnaass 
• Pengetikan 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 5 
Prov. Sul-Bar
Penyusunan Naskah 
1. Konsep naskah dinas disusun oleh Kepala 
Desa/Lurah dan/atau perangkat 
desa/kelurahan sesuai dengan tugas dan 
ffuunnggssiinnyyaa;; 
2. Konsep naskah dinas yang disusun oleh 
perangkat desa/kelurahan harus 
mendapat persetujuan dari Kepala 
Desa/Lurah; 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 6 
Prov. Sul-Bar
Penyusunan Naskah (lanj..) 
• Penyusunan konsep naskah dinas 
dilaksanakan secara cermat, teliti, runtut, 
logis, dan baku dengan mengacu pada 
ketentuan ini sseerrttaa mmeemmppeerrhhaattiikkaann 
pengamanan naskah dinas dengan cara 
membubuhkan paraf pejabat yang membuat 
konsep 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 7 
Prov. Sul-Bar
Pengklasifikasian Informasi 
Tingkat Keaslian 
Asli, adalah lembaran surat yang ditujukan 
kepada pihak lain sebagaimana tercantum pada 
alamat yang dituju pada kepala surat atau 
lembaran surat yang dinyatakan sseebbaaggaaii ssaahh.. 
 Tembusan, adalah lembaran penyampaian 
informasi kepada pihak lain yang mempunyai 
keterkaitan langsung maupun tidak langsung 
dengan informasi surat sebagaimana 
dikomunikasikan oleh pihak pengirim surat. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 8 
Prov. Sul-Bar
Pengklasifikasian Informasi (lanj..) 
 Salinan, adalah lembaran hasil penggandaan 
keseluruhan informasi surat yang dilegalisasi oleh 
Sekretaris Desa/Kelurahan. 
 Petikan, adalah lembar berisi sseebbaaggiiaann aattaauuppuunn 
beberapa kalimat yang diambil dari surat asli dan 
dilegalisasi oleh Sekretaris Desa/Kelurahan. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 9 
Prov. Sul-Bar
Bobot Informasi 
• Naskah Dinas Biasa, adalah naskah dinas 
yang informasinya mengandung hal-hal 
yang bersifat rutin. 
• Naskah Dinas Penting, aaddaallaahh nnaasskkaahh 
dinas yang informasinya mengandung hal-hal 
yang bersifat strategis kebijaksanaan 
dan operasional 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 10 
Prov. Sul-Bar
Tingkat Keamanan 
 Sangat Rahasia 
Tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi, sangat 
erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan 
negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke 
tangan pihak yang tidak berhak, aakkaann mmeemmbbaahhaayyaakkaann 
keamanan dan keselamatan negara. 
 Rahasia 
Tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan 
erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika 
disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan pihak 
yang tidak berhak, akan merugikan negara. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 11 
Prov. Sul-Bar
Tingkat Keamanan (lanj..) 
 Konfidensial 
Tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang 
berhubungan dengan keamanan dan keselamatan 
negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke 
tangan pihak yang tidak berhak, akan merugikan 
negara. Termasuk dalam tingkat konfidensial aaddaallaahh 
Rahasia Jabatan dan Terbatas. 
 Biasa 
Tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak 
termasuk dalam butir a sampai dengan c, namun tidak 
berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat 
disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 12 
Prov. Sul-Bar
Tingkat Kecepatan Penyampaian 
• Amat Segera (Kilat), naskah dinas yang harus 
diselesaikan/dikirimkan/disampaikan pada hari 
yang sama dengan batas waktu 24 jam. 
• Segera, naskah dinas yang harus 
diselesaikan/dikirim/ disampaikan ddaallaamm wwaakkttuu 22 
kali 24 jam. 
• Biasa, naskah dinas yang harus 
diselesaikan/dikirim/ disampaikan menurut yang 
diterima oleh Sekretaris Desa/Kelurahan sesuai 
dengan jadwal perjalanan kurir, batas waktu 
paling lama 5 (lima) hari. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 13 
Prov. Sul-Bar
Penggandaan /copy 
Hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, 
dinyatakan dengan memberikan alamat dimaksud 
dalam “tembusan”. Copy naskah dinas dibuat terbatas 
hanya untuk kebutuhan sebagai berikut: 
• Copy tembusan adalah copy naskah dinas yang 
disampaikan kepada pejabat yang sseeccaarraa ffuunnggssiioonnaall 
terkait. 
• Copy laporan adalah copy naskah dinas yang 
disampaikan kepada pejabat yang berwenang. 
• Copy pertinggal adalah copy naskah dinas yang 
disimpan untuk kepentingan pemeriksaan arsip. 
• Tembusan naskah dinas disampaikan kepada unit kerja 
terkait. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 14 
Prov. Sul-Bar
Sarana Kelengkapan 
• Surat berlambang Pemerintahan Desa/Kelurahan 
dicetak pada kertas HVS warna putih 70 - 80 gram 
untuk kegiatan surat menyurat, penggandaan dan 
pelaporan; 
• Ukuran kertas HVS untuk korespondensi AA44 ((229977 
x 210 mm) atau HVS Folio (210 x 330 mm); 
• Naskah dengan jangka waktu simpan 10 tahun 
atau lebih atau bernilaiguna permanen harus 
menggunakan kertas security serendah-rendahnya 
dengan nilai keasaman (PH) 7 dengan 
berat 80 gram. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 15 
Prov. Sul-Bar
Sampul 
• Sampul naskah dinas satuan organisasi 
perangkat Pemerintahan Desa/Kelurahan 
berbentuk empat persegi panjang dan 
berwarna coklat aattaauu wwaarrnnaa llaaiinn sseessuuaaii 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 16 
Prov. Sul-Bar
Sampul (lanj…) 
• Ukuran sampul naskah dinas sebagai 
berikut: 
Ukuran Panjang Lebar 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 17 
Prov. Sul-Bar 
Kantong 
Folio/Map 
½ Folio 
¼ Folio 
41 cm 
35 cm 
28 cm 
28 cm 
30 cm 
25 cm 
18 cm 
14 cm
Penggunaan Lambang 
» Kop naskah dinas kepala desa menggunakan 
lambang kabupaten/kota, berwarna hitam 
dan ditempatkan di bagian kiri atas. 
» Kop naskah dinas mmeemmuuaatt ttuulliissaann nnaammaa 
kabupaten/kota, nama kecamatan, nama 
desa, alamat, nomor telepon, nomor 
faksimile, dan kode pos. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 18 
Prov. Sul-Bar
Stempel 
• Bentuk 
Stempel Pemerintahan Desa/Kelurahan berbentuk 
lingkaran. 
• Ukuran dan Warna Stempel 
Tinta stempel berwarna uunngguu ddeennggaann uukkuurraann 
sebagaimana contoh format stempel. 
• Kewenangan Penggunaan Stempel 
Di lingkungan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang 
berhak menggunakan stempel adalah Kepala 
Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 19 
Prov. Sul-Bar
Wewenang Penandatangan 
• Naskah dinas di lingkungan pemerintahan 
desa/kelurahan ditandatangani oleh 
Kepala Desa/Lurah; 
• Kewenangan penandatanganan nnaasskkaahh 
dinas dapat dilimpahkan kepada pejabat 
setingkat dibawahnya; 
• Bentuk pelimpahan wewenang 
penandatanganan naskah dinas dengan 
menggunakan atas nama (a.n). 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 20 
Prov. Sul-Bar
Paraf Hirarkis 
• Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang, harus diparaf 
terlebih dulu oleh maksimal tiga pejabat. 
• Naskah Dinas yang kkoonnsseeppnnyyaa ddiibbuuaatt oolleehh 
Sekda/ Kadis/ Kaban untuk ditandatangani 
oleh KDH diparaf dibelakang nama jabatan 
penanda tangan. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 21 
Prov. Sul-Bar
Paraf Hirarkis (lanj..) 
• Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh 
pejabat yg akan menandatangani naskah 
dinas tersebut, tidak memerlukan paraf. 
• Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar 
terakhir naskah dinas, kecuali untuk 
SPPD, paraf pada lembar pertama. 
• Letak pembubuhan paraf ditentukan oleh 
masing masing Pemda. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 22 
Prov. Sul-Bar
Penggunaan : a.n., u.b., Plt, Plh, Pj : 
Dlm hal Bupati/Walikota memberikan mandat 
penanda-tanganan kpd pejabat 
bawahannya, penggunaan a.n. dan ub. Sbb : 
a. a.n. Dipergunakan jjiikkaa yygg bbeerrwweennaanngg 
menandatangani surat telah mendapat 
mandat dari pejabat atasannya. 
b. u.b. Dipergunakan jika pejabat yg mendpt 
mandat kewenangan mem-berikan 
kewenangan lagi kpd bawahannya. 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 23 
Prov. Sul-Bar
Penutup 
Dibalik Tembok ANRI 
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 24 
Prov. Sul-Bar
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 
31/10/2014 25 
Prov. Sul-Bar

More Related Content

What's hot

Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
Pemdes Seboro Sadang
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Formasi Org
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
Adelfios Andyka Fatra
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Akademi Desa 4.0
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
TV Desa
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
TV Desa
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Salim SAg
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptxMATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
solekan2
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Ardi Susanto
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
Formasi Org
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Suwondo Chan
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
TV Desa
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
Pemdes Seboro Sadang
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
Mekanisme  kawasan perdesaaanMekanisme  kawasan perdesaaan
Mekanisme kawasan perdesaaan
EkoWahyudi107
 
Rekomendasi camat
Rekomendasi camatRekomendasi camat
Rekomendasi camat
Tengkiu Muhammad
 

What's hot (20)

Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptxMATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
Mekanisme  kawasan perdesaaanMekanisme  kawasan perdesaaan
Mekanisme kawasan perdesaaan
 
Rekomendasi camat
Rekomendasi camatRekomendasi camat
Rekomendasi camat
 

Viewers also liked

TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
iceu novida adinata
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
Kang Margino
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Fre Marhaban
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
Jirman Huri
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Pemdes Wlahar Wetan
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK

Viewers also liked (9)

TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
 
Kode kode surat
Kode kode suratKode kode surat
Kode kode surat
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK
CONTOH SK
 

Similar to Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa

2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
ssusera2b8eb
 
TATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptxTATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptx
mangarahon
 
Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)
Hironimus Atok
 
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
MiftahulMunir14
 
Tata Naskah dinas.pptx
Tata Naskah dinas.pptxTata Naskah dinas.pptx
Tata Naskah dinas.pptx
PuskesmasLubukKilang
 
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.pptBAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
awliakamil
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
okyjooo
 
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdfBAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
nurfahrigdrive
 
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdftata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
ArifinOfficial1
 
PMDN Nomor 54 Tahun 2009
PMDN Nomor 54 Tahun 2009PMDN Nomor 54 Tahun 2009
PMDN Nomor 54 Tahun 2009
Putroe Phang
 
PERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).pptPERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).ppt
PencariCuan1
 
2.2. TATA NASKAH.pdf
2.2. TATA NASKAH.pdf2.2. TATA NASKAH.pdf
2.2. TATA NASKAH.pdf
infokekinian
 
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
agungization
 
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdfSOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
Triana Wahyu Saputri
 
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppbPerbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
ppbkab
 
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.pptpedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
yosephwalidularham
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
Pemdes Wonoyoso
 
laporan praktik kerja industri
laporan praktik kerja industri laporan praktik kerja industri
laporan praktik kerja industri
desisafitri8
 
Pengantar Kearsipan
Pengantar KearsipanPengantar Kearsipan
Pengantar Kearsipan
suharman musa
 

Similar to Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa (20)

2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
 
SLIDE TND 22.ppt
SLIDE TND 22.pptSLIDE TND 22.ppt
SLIDE TND 22.ppt
 
TATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptxTATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptx
 
Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)
 
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
 
Tata Naskah dinas.pptx
Tata Naskah dinas.pptxTata Naskah dinas.pptx
Tata Naskah dinas.pptx
 
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.pptBAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
 
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdfBAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
 
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdftata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
 
PMDN Nomor 54 Tahun 2009
PMDN Nomor 54 Tahun 2009PMDN Nomor 54 Tahun 2009
PMDN Nomor 54 Tahun 2009
 
PERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).pptPERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).ppt
 
2.2. TATA NASKAH.pdf
2.2. TATA NASKAH.pdf2.2. TATA NASKAH.pdf
2.2. TATA NASKAH.pdf
 
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
 
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdfSOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
 
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppbPerbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
 
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.pptpedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
 
laporan praktik kerja industri
laporan praktik kerja industri laporan praktik kerja industri
laporan praktik kerja industri
 
Pengantar Kearsipan
Pengantar KearsipanPengantar Kearsipan
Pengantar Kearsipan
 

Recently uploaded

NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 

Recently uploaded (16)

NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 

Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa

  • 1. TTAATTAA NNAASSKKAAHH DDIINNAASS PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN DDEESSAA
  • 2. Pokok Bahasan 1. Pengertian 2. Jenis - Jenis dan Format Naskah Dinas 3. Penyusunan Naskah Dinas 4. Penggunaan LLaammbbaanngg ddaann SStteemmppeell Pemerintah Desa 5. Kewenangan dan Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 2 Prov. Sul-Bar
  • 3. Pengertian Tata Naskah Dinas adalah kumpulan ketentuan yang bersifat normatif, mengatur sifat dan tata laku serta menjadi pedoman dalam kkoommuunniikkaassii kkeeddiinnaassaann dalam bentuk tertulis. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 3 Prov. Sul-Bar
  • 4. Jenis & Format Naskah Dinas Desa Peraturan Desa Keputusan Kepala Desa Surat Dinas Surat Perjanjian Surat Tugas Berita Acara Surat Keterangan Surat Edaran Surat Undangan Surat Kuasa Pengumuman Laporan Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 4 Prov. Sul-Bar
  • 5. Penyusunan Naskah Dinas • Penyusunan Naskah • Pengklasifikasian Informasi • Penggandaan • Sarana Kelengkapan NNaasskkaahh DDiinnaass • Pengetikan Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 5 Prov. Sul-Bar
  • 6. Penyusunan Naskah 1. Konsep naskah dinas disusun oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat desa/kelurahan sesuai dengan tugas dan ffuunnggssiinnyyaa;; 2. Konsep naskah dinas yang disusun oleh perangkat desa/kelurahan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Lurah; Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 6 Prov. Sul-Bar
  • 7. Penyusunan Naskah (lanj..) • Penyusunan konsep naskah dinas dilaksanakan secara cermat, teliti, runtut, logis, dan baku dengan mengacu pada ketentuan ini sseerrttaa mmeemmppeerrhhaattiikkaann pengamanan naskah dinas dengan cara membubuhkan paraf pejabat yang membuat konsep Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 7 Prov. Sul-Bar
  • 8. Pengklasifikasian Informasi Tingkat Keaslian Asli, adalah lembaran surat yang ditujukan kepada pihak lain sebagaimana tercantum pada alamat yang dituju pada kepala surat atau lembaran surat yang dinyatakan sseebbaaggaaii ssaahh.. Tembusan, adalah lembaran penyampaian informasi kepada pihak lain yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan informasi surat sebagaimana dikomunikasikan oleh pihak pengirim surat. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 8 Prov. Sul-Bar
  • 9. Pengklasifikasian Informasi (lanj..) Salinan, adalah lembaran hasil penggandaan keseluruhan informasi surat yang dilegalisasi oleh Sekretaris Desa/Kelurahan. Petikan, adalah lembar berisi sseebbaaggiiaann aattaauuppuunn beberapa kalimat yang diambil dari surat asli dan dilegalisasi oleh Sekretaris Desa/Kelurahan. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 9 Prov. Sul-Bar
  • 10. Bobot Informasi • Naskah Dinas Biasa, adalah naskah dinas yang informasinya mengandung hal-hal yang bersifat rutin. • Naskah Dinas Penting, aaddaallaahh nnaasskkaahh dinas yang informasinya mengandung hal-hal yang bersifat strategis kebijaksanaan dan operasional Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 10 Prov. Sul-Bar
  • 11. Tingkat Keamanan Sangat Rahasia Tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi, sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak, aakkaann mmeemmbbaahhaayyaakkaann keamanan dan keselamatan negara. Rahasia Tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak, akan merugikan negara. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 11 Prov. Sul-Bar
  • 12. Tingkat Keamanan (lanj..) Konfidensial Tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak, akan merugikan negara. Termasuk dalam tingkat konfidensial aaddaallaahh Rahasia Jabatan dan Terbatas. Biasa Tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam butir a sampai dengan c, namun tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 12 Prov. Sul-Bar
  • 13. Tingkat Kecepatan Penyampaian • Amat Segera (Kilat), naskah dinas yang harus diselesaikan/dikirimkan/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam. • Segera, naskah dinas yang harus diselesaikan/dikirim/ disampaikan ddaallaamm wwaakkttuu 22 kali 24 jam. • Biasa, naskah dinas yang harus diselesaikan/dikirim/ disampaikan menurut yang diterima oleh Sekretaris Desa/Kelurahan sesuai dengan jadwal perjalanan kurir, batas waktu paling lama 5 (lima) hari. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 13 Prov. Sul-Bar
  • 14. Penggandaan /copy Hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan dengan memberikan alamat dimaksud dalam “tembusan”. Copy naskah dinas dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut: • Copy tembusan adalah copy naskah dinas yang disampaikan kepada pejabat yang sseeccaarraa ffuunnggssiioonnaall terkait. • Copy laporan adalah copy naskah dinas yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang. • Copy pertinggal adalah copy naskah dinas yang disimpan untuk kepentingan pemeriksaan arsip. • Tembusan naskah dinas disampaikan kepada unit kerja terkait. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 14 Prov. Sul-Bar
  • 15. Sarana Kelengkapan • Surat berlambang Pemerintahan Desa/Kelurahan dicetak pada kertas HVS warna putih 70 - 80 gram untuk kegiatan surat menyurat, penggandaan dan pelaporan; • Ukuran kertas HVS untuk korespondensi AA44 ((229977 x 210 mm) atau HVS Folio (210 x 330 mm); • Naskah dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih atau bernilaiguna permanen harus menggunakan kertas security serendah-rendahnya dengan nilai keasaman (PH) 7 dengan berat 80 gram. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 15 Prov. Sul-Bar
  • 16. Sampul • Sampul naskah dinas satuan organisasi perangkat Pemerintahan Desa/Kelurahan berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat aattaauu wwaarrnnaa llaaiinn sseessuuaaii dengan ketentuan yang berlaku. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 16 Prov. Sul-Bar
  • 17. Sampul (lanj…) • Ukuran sampul naskah dinas sebagai berikut: Ukuran Panjang Lebar Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 17 Prov. Sul-Bar Kantong Folio/Map ½ Folio ¼ Folio 41 cm 35 cm 28 cm 28 cm 30 cm 25 cm 18 cm 14 cm
  • 18. Penggunaan Lambang » Kop naskah dinas kepala desa menggunakan lambang kabupaten/kota, berwarna hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas. » Kop naskah dinas mmeemmuuaatt ttuulliissaann nnaammaa kabupaten/kota, nama kecamatan, nama desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, dan kode pos. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 18 Prov. Sul-Bar
  • 19. Stempel • Bentuk Stempel Pemerintahan Desa/Kelurahan berbentuk lingkaran. • Ukuran dan Warna Stempel Tinta stempel berwarna uunngguu ddeennggaann uukkuurraann sebagaimana contoh format stempel. • Kewenangan Penggunaan Stempel Di lingkungan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berhak menggunakan stempel adalah Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 19 Prov. Sul-Bar
  • 20. Wewenang Penandatangan • Naskah dinas di lingkungan pemerintahan desa/kelurahan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah; • Kewenangan penandatanganan nnaasskkaahh dinas dapat dilimpahkan kepada pejabat setingkat dibawahnya; • Bentuk pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas dengan menggunakan atas nama (a.n). Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 20 Prov. Sul-Bar
  • 21. Paraf Hirarkis • Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, harus diparaf terlebih dulu oleh maksimal tiga pejabat. • Naskah Dinas yang kkoonnsseeppnnyyaa ddiibbuuaatt oolleehh Sekda/ Kadis/ Kaban untuk ditandatangani oleh KDH diparaf dibelakang nama jabatan penanda tangan. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 21 Prov. Sul-Bar
  • 22. Paraf Hirarkis (lanj..) • Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yg akan menandatangani naskah dinas tersebut, tidak memerlukan paraf. • Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir naskah dinas, kecuali untuk SPPD, paraf pada lembar pertama. • Letak pembubuhan paraf ditentukan oleh masing masing Pemda. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 22 Prov. Sul-Bar
  • 23. Penggunaan : a.n., u.b., Plt, Plh, Pj : Dlm hal Bupati/Walikota memberikan mandat penanda-tanganan kpd pejabat bawahannya, penggunaan a.n. dan ub. Sbb : a. a.n. Dipergunakan jjiikkaa yygg bbeerrwweennaanngg menandatangani surat telah mendapat mandat dari pejabat atasannya. b. u.b. Dipergunakan jika pejabat yg mendpt mandat kewenangan mem-berikan kewenangan lagi kpd bawahannya. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 23 Prov. Sul-Bar
  • 24. Penutup Dibalik Tembok ANRI Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 24 Prov. Sul-Bar
  • 25. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 25 Prov. Sul-Bar