Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMASI TATA NASKAH DINAS
Similar to OPTIMASI TATA NASKAH DINAS (20)
OPTIMASI TATA NASKAH DINAS
- 1. BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 2. BIRO ORGANISASI • Tata Naskah Dinas • Pembakuan/ Standarisasi • Prasarana & Sarana • Peta Proses Bisnis • Standar Pelayanan • Standar Operasional Prosedur • Pelayanan Publik • Inovasi Pelayanan Publik • Penataan Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota • Analisa Jabatan • Analisa Beban Kerja • Evaluasi Jabatan • Standar Kompetensi Jabatan • Peta Jabatan REFORMASI BIROKRASI & AKUNTABILITAS KINERJA • Reformasi Birokrasi • Akuntabilitas Kinerja • Budaya Kerja KETATALAKSANAAN KELEMBAGAAN & ANALISIS JABATAN Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dasar Hukum Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 4. NASKAH DINAS Informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemda Maksud • Memberikan acuan umum sistem pengelolaan tata naskah dinas • Acuan pembuatan petunjuk teknis Tujuan • Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis sehingga berhasilguna dan berdayaguna TATA NASKAH DINAS PENGELOLAAN INFORMASI TERTULIS YANG MELIPUTI PENGATURAN JENIS, FORMAT, PENYIAPAN, PENGAMANAN, PENGABSAHAN, DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN NASKAH DINAS SERTA MEDIA YANG DIGUNAKAN DALAM KOMUNIKASI KEDINASAN. Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 5. SASARAN Memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran di lingkungan Pemerintah Daerah. Mewujudkan keterpaduan Pola Tindak Tata Naskah Dinas lingkup pemerintahan Daerah. Menunjang kelancaran komunikasi tertulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam penyelenggaran tugas umum pemerintah. Mengurangi tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 6. 1.EFISIEN DAN EFEKTIF Dilakukan secara berdayaguna • Penulisan disederhanakan • Penggunaan ruang / lembar naskah dinas • Spesifikasi informasi • Penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas 2.PEMBAKUAN Dilaukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan 3.AKUNTABILITAS Dapat dipertanggungjawabkan • Isi/format • Prosedur • Kewenangan • Keabsahan • Dokumentasi ASAS 4.KETERKAITAN Tata Naskah Dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem 5.KECEPATAN DAN KETEPATAN Tepat waktu dan tepat sasaran • Kejelasan redaksional • Kemudahan prosedural • Kecepatan penyampaian dan distribusi 6.KEAMANAN Harus aman secara fisik dan substansi • Penyampaian kepada yang berhak • Distribusi • Pemberkasan Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 7. 1.KETELITIAN Diselenggarakan secara: • Teliti dan cermat dari bentuk • Susunan pengetikan • Isi • Struktur • Kaidah bahasa dan Penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan 2.KEJELASAN Diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat PRINSIP 3.SINGKAT DAN PADAT Diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 4.LOGIS DAN MEYAKINKAN Diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 8. PENGELOLAAN SURAT MASUK PENGELOLAAN SURAT KELUAR KECEPATAN PROSES PENGGUNAAN KERTAS SURAT TINGKAT KEAMANAN PENGETIKAN SARANA ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI PERKANTORAN WARNA DAN KUALITAS KERTAS PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 9. Bentuk dan susunan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, meliputi: 1. Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi, terdiri atas: PERATURAN DAERAH Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 10. Bentuk dan susunan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, meliputi: 1. Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi, terdiri atas: PERATURAN GUBERNUR Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh gubernur.
- 11. Bentuk dan susunan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, meliputi: 1. Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi, terdiri atas: KEPUTUSAN GUBERNUR Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 12. 2. Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan Pemerintah Kab/Kota, terdiri atas: PERATURAN DAERAH Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. PERATURAN BUPATI/WALIKOTA Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati/walikota. KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 13. KETERANGAN Untuk Naskah Dinas Produk Hukum dan Instruksi dihimbau agar mengikuti ketentuan berikut : Penyediaan surat berlambang garuda berwarna kuning emas Penggunaan jenis huruf Bookman Old Stye dan tidak boleh di Bold Tanda Tangan tidak memakai gelar dan pangkat Kertas yang digunakan tidak memakai alamat kantor 3. Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas: INSTRUKSI Naskah dinas yang berisikan perintah dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 14. 3. Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas: SURAT EDARAN Naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. SURAT BIASA Naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 15. Lanjutan... SURAT KETERANGAN Naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal. SURAT PERINTAH Naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu. SURAT IZIN Naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 16. Lanjutan... SURAT PERJANJIAN Naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. SURAT PERINTAH TUGAS Naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. SPPD Naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 17. Lanjutan... SURAT KUASA Naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. SURAT UNDANGAN Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 18. Lanjutan... SURAT PANGGILAN Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. NOTA DINAS Naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 19. Lanjutan... LEMBAR DISPOSISI Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. TELAAHAN STAF Naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran- saran secara sistematis. PENGUMUMAN Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 20. Lanjutan... LAPORAN Naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.. REKOMENDASI Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.. SURAT PENGANTAR Naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 21. Lanjutan... TELEGRAM Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. LEMBARAN DAERAH Naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah. BERITA DAERAH Naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 22. Lanjutan... BERITA ACARA Naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh pihak lain. NOTULEN Naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat. MEMO Naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 23. Lanjutan... DAFTAR HADIR Naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang. PIAGAM Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. SERTIFIKAT Naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 24. Lanjutan... SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 25. A. Kop Naskah Dinas Setdaprovsu B. Gambar Lambang Negara (Garuda) Note: Untuk Pengetikan Naskah Dinas menggunakan Arial 12 dan Spasi 1 atau 1,5 sesuai dengan kebutuhan Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 26. C. Naskah dinas yang “Pakai Kop Naskah Dinas” dan tidak memakai Stempel antara lain : Nota Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Lembar Disposisi Telaahan Staf Laporan Notulen D. Kop Naskah Dinas yang “Pakai Kop Naskah Dinas” dan “Pakai Stempel” adalah sebagai berikut: Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Keputusan Gubernur Instruksi Surat Edaran Surat Biasa Surat Perintah Surat Perintah Tugas SPPD Rekomendasi Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 27. Kewenangan penandatanganan Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan Delegasi Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya Mandat Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat Penandatanganan Naskah Dinas Hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 28. • Atas nama yang disingkat a.n. adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN JABATAN • Untuk beliau yang disingakat u.b. adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya. • Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. • Pelaksana Tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitif belum dilantik. Plt sebagaimana dimaksud diatas diangkat dengan keputusan kepala daerah atau dengan keputusan kepala perangkat daerah dan paling lama berlaku 1 tahun. • Pelaksana Tugas Harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatangan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan sementara. Plh sebagaimana dimaksud diangkat oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah dan berlaku paling lama 3 bulan. Plh mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada Pejabat definitif. • Pejabat yang disingkat Pj, merupakan pejabat sementara untuk jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). Pejabat sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 30. • • Letak Paraf Hierarki • • Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 33. STEMPEL KETERANGAN • Tinta Stempel Berwarna Ungu • Stempel dibubuhkan pada sebelah kiri tanda tangan Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 34. 1.BENTUK PAPAN NAMA Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu 3.BAHAN • • 2.UKURAN • •
- 36. PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu
- 37. TERIMA KASIH Download file: https://tinyurl.com/ttndprovsu