Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Dokumen menjelaskan pengertian subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, tarif pajak, serta hak dan kew
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Dokumen menjelaskan pengertian subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, tarif pajak, serta hak dan kew
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh adalah pemberi kerja, sedangkan penerima penghasilan yang dikenakan PPh adalah pegawai, penerima pensiun, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Besarnya PPh ditentukan berdasarkan jenis dan cara pembayaran penghasilan dengan memper
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Kartika Lukitasari
Dokumen tersebut membahas peraturan perpajakan yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia serta hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 dan perubahannya."
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Lutfi:
- PTKP setahun:
- Wajib pajak: Rp 24.300.000
- Wajib pajak kawin: Rp 2.025.000
- Tambahan 3 anak: Rp 6.075.000
- Total PTKP: Rp 32.400.000
- Penghasilan setahun: Rp 96.800.000
- Penghasilan kena pajak: Rp 96.800.000 - Rp 32.400.000 = Rp 64.
Tabel ini menjelaskan tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan jenis penerima penghasilan. Terdapat 11 kategori penerima penghasilan mulai dari pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, peserta program pensiun, penerima uang pesangon dan manfaat pensiun, serta pejabat negara dan pensiunannya. Seti
Dokumen tersebut membahas ketentuan perpajakan bagi bendahara di KPP Pratama Banjarmasin. Bendahara wajib melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pusat atas objek-objek tertentu seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian dan penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai negara/ASN."
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan orang pribadi di Indonesia, termasuk pengertian pajak penghasilan, subjek dan obyek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan tidak kena pajak, pajak terutang, sanksi bagi yang tidak memiliki NPWP, serta contoh perhitungan pajak penghasilan seorang pegawai.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, pemotong pajak, penerima penghasilan yang dikenakan pajak, penghitungan besarnya penghasilan, penghasilan yang
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek, dan dasar pengenaan pajak pasal 21 serta cara perhitungan pajaknya untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji bulanan, mingguan, dan harian.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh adalah pemberi kerja, sedangkan penerima penghasilan yang dikenakan PPh adalah pegawai, penerima pensiun, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Besarnya PPh ditentukan berdasarkan jenis dan cara pembayaran penghasilan dengan memper
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Kartika Lukitasari
Dokumen tersebut membahas peraturan perpajakan yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia serta hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 dan perubahannya."
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Lutfi:
- PTKP setahun:
- Wajib pajak: Rp 24.300.000
- Wajib pajak kawin: Rp 2.025.000
- Tambahan 3 anak: Rp 6.075.000
- Total PTKP: Rp 32.400.000
- Penghasilan setahun: Rp 96.800.000
- Penghasilan kena pajak: Rp 96.800.000 - Rp 32.400.000 = Rp 64.
Tabel ini menjelaskan tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan jenis penerima penghasilan. Terdapat 11 kategori penerima penghasilan mulai dari pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, peserta program pensiun, penerima uang pesangon dan manfaat pensiun, serta pejabat negara dan pensiunannya. Seti
Dokumen tersebut membahas ketentuan perpajakan bagi bendahara di KPP Pratama Banjarmasin. Bendahara wajib melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pusat atas objek-objek tertentu seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian dan penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai negara/ASN."
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan orang pribadi di Indonesia, termasuk pengertian pajak penghasilan, subjek dan obyek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan tidak kena pajak, pajak terutang, sanksi bagi yang tidak memiliki NPWP, serta contoh perhitungan pajak penghasilan seorang pegawai.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, pemotong pajak, penerima penghasilan yang dikenakan pajak, penghitungan besarnya penghasilan, penghasilan yang
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek, dan dasar pengenaan pajak pasal 21 serta cara perhitungan pajaknya untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji bulanan, mingguan, dan harian.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009Sharon Mei
[Ringkuman]
Dokumen tersebut memberikan pedoman teknis mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan 26 yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pedoman ini menjelaskan subjek, objek pajak, dan metode penghitungan pajak penghasilan tersebut untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji pegawai tetap dan tidak tetap, honorarium, dan imbalan peserta kegiatan.
Peraturan ini mengatur tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 26 untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Jenis-jenis penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan final atau non-final, dengan tarif berbeda sesuai dengan asal penghasilannya.
Yayasan pendidikan dibebaskan dari pajak penghasilan atas sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam 4 tahun untuk sarana pendidikan seperti gedung, laboratorium, asrama, dan fasilitas olahraga. Mereka juga wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan SPT tahunan.
Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan pajak penghasilan, mulai dari menghitung penghasilan neto, kena pajak, tarif pajak, dan pajak terhutang. Juga membahas tentang dasar hukum pemungutan pajak, klasifikasi pajak, asas pemungutan pajak, serta contoh perhitungan pajak penghasilan untuk beberapa kasus.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan khususnya PPh Pasal 21 setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2016 mengenai penyesuaian PTKP. Terdapat penjelasan mengenai pemotong, pihak yang dipotong, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, serta besaran PTKP dan tarif PPh.
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, tarif pajak, besaran penghasilan kena pajak, pemotong dan kewajiban pemotong dan wajib pajak dalam hal PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
2. Ami
DASAR HUKUM PEMOTONGAN
PPh Pasal 21
UU
PP
KMK
(PMK)
KEP DJP
(PER)
PP No 45 Tahun 1994
PP No 149 Tahun 2000
UU No 6 th 1983 stdtd UU No 16 th 2000 ttg KUP
UU No 7 th 1983 stdtd UU No 36 Th 2008 ttg PPh
PMK No 250/PMK.04/2008 (Biaya Jabatan/Pensiun)
PMK No 137/PMK.03/2005 (Besaran PTKP)
KMK No 112/KMK.03/2001 (Pesangon, Pensiun, JHT)
PMK No 254/PMK.03/2008 (Harian/Mingguan)
PMK No 252/PMK.03/2008 (PPh 21)
PER-15/PJ./2006
3. Ami
Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan
WP DNWP DN
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26
WP LNWP LN
Penghasilan berupa :
- Gaji, - Upah,
- Honorarium, - Tunjangan, dan
- Pembayaran Lain dengan Nama apapun
mm
- Pekerjaan atau Jabatan
- Jasa dan Kegiatan,
yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Pekerjaan atau Jabatan
- Jasa dan Kegiatan,
yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengertian PPh Pasal 21/26Pengertian PPh Pasal 21/26
4. Ami
SUBJEK DAN OBJEK PPH 21
PENGHASILAN (ACTIVE INCOME)
PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN
PEMBERI
PENGHASILAN
PEMOTONG PPH
21
ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI
SUBJEK PPH 21OBJEK PPH 21
5. Ami
DIPOTONG, DISETOR
DAN DILAPORKAN
PPh -NYA
PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
OLEHOLEH
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21/26KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21/26
W
A
J
I
B
GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI
GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI
GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
UANG PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN
HARI TUA
UANG PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN
HARI TUA
HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN :
-SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DG JASA OP DN/LN
-PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN, MAGANG
HONORARIUM, HADIAH ATAU PENGHARGAAN KPD
WPOP DN BERKENAAN DG KEGIATAN
HONORARIUM, HADIAH ATAU PENGHARGAAN KPD
WPOP DN BERKENAAN DG KEGIATAN
OBJEKPPH21
PEMBERI KERJAPEMBERI KERJA
BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
DANA PENSIUN,
BPJS TNG KERJA &
BDN2 LAIN
DANA PENSIUN,
BPJS TNG KERJA &
BDN2 LAIN
OP USAHAWAN/
PEK. BEBAS &
BADAN
OP USAHAWAN/
PEK. BEBAS &
BADAN
PENYELENGGAR
A KEGIATAN
PENYELENGGAR
A KEGIATAN
PEMOTONGPPH21
PER-31/PJ/2009 Psl. 2PER-31/PJ/2009 Psl. 2
6. Ami
Organisasi Internasional Yang Ditetapkan MenKeuOrganisasi Internasional Yang Ditetapkan MenKeu
Pemberi Kerja OP yang:
-Tidak Melakukan Keg. Usaha /Pekerjaan Bebas
-Semata-mata mempekerjakan OP lain utk
melakukan pekerjaan RT atau bukan dalam
rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Kantor Perwakilan Negara Asing
BUKAN PEMOTONG PPh 21BUKAN PEMOTONG PPh 21
PER-31/PJ/2009 Psl.2PER-31/PJ/2009 Psl.2
7. Ami
PENERIMA: UANG PESANGON, PENSIUN, JHT, THT
(Termasuk Ahli Warisnya)
PEGAWAIPEGAWAI
PESERTA KEGIATAN (Perlombaan, Rapat, Kepanitiaan, Pendidikan, dll)
Yg Memperoleh Penghasilan Sehubungan dgn Keikutsertaan Dalam Kegiatan
OP YG DIPOTONG PPH 21/26OP YG DIPOTONG PPH 21/26
ORANG PRIBADI
BUKAN PEGAWAI
Yang Memperoleh Penghasilan Sehub. Dgn Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan
BUKAN PEGAWAI
Yang Memperoleh Penghasilan Sehub. Dgn Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan
PER-31/PJ/2009 Psl. 3PER-31/PJ/2009 Psl. 3
8. Ami
1. Tenaga Ahli : Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris,
Penilai, & Aktuaris
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara,
crew film, foto model, peragawan /peragawati, pemain drama, penari,
pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
6. Pemberi jasa dlm segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta
pemberi ajsa kepada suatu kepanitiaan
7. Agen iklan
8. Pengawas atau pengelola proyek
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yg menjadi
perantara
10. Petugas penjaja barang dagangan
11. Petugas dinas luar asuransi
12. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
BUKAN PEGAWAI YG MENERIMA PENGHASILAN
SEHUB. DG PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN a.l :
BUKAN PEGAWAI YG MENERIMA PENGHASILAN
SEHUB. DG PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN a.l :
9. Ami
• PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK
DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN
DARI NEGARA ASING
• ORANG2 YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA
PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI
INTERNASIONAL YG DITETAPKAN MENKEU
OP YG TIDAK DIPOTONG PPh PSL 21/26OP YG TIDAK DIPOTONG PPh PSL 21/26
Dengan Syarat:
-Bukan WNI
-Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain
di luar jabatan/pekerjaannya
-Utk perwakilan diplomatik : asas timbal balik
Dengan Syarat:
-Bukan WNI
-Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain
di luar jabatan/pekerjaannya
-Utk perwakilan diplomatik : asas timbal balik
PER-31/PJ/2009 Psl. 4PER-31/PJ/2009 Psl. 4
10. Ami
PENGHASILAN DIPOTONG PPh PSL. 21/26PENGHASILAN DIPOTONG PPh PSL. 21/26
PER-31/PJ/2009 Psl. 5PER-31/PJ/2009 Psl. 5
Termasuk Natura/
Kenikmatan yg dibayar
oleh:
-Bukan WP
-WP PPh Final
-WP Norma
Penghitungan Khusus
Termasuk Natura/
Kenikmatan yg dibayar
oleh:
-Bukan WP
-WP PPh Final
-WP Norma
Penghitungan Khusus
11. Ami
PENENTUAN PENGHASILAN SBG DASAR
PENGENAAN BAGI BUKAN PEGAWAI
PENENTUAN PENGHASILAN SBG DASAR
PENGENAAN BAGI BUKAN PEGAWAI
PER-31/PJ/2009 Psl. 10PER-31/PJ/2009 Psl. 10
12. Ami
- Iuran Pensiun Kpd DANA PENSIUN Yg Tlh Disahkan MenKeu
- Iuran THT/JHT Kpd Bdn Penyelenggara THT atau BPJS
YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA.
- Zakat yg Diterima Mustahiq dari BAZ/LAZ
- Sumbangan yg Diterima yg Berhak dari Lembaga Keagamaan
YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH
- Zakat yg Diterima Mustahiq dari BAZ/LAZ
- Sumbangan yg Diterima yg Berhak dari Lembaga Keagamaan
YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH
Pembayaran Asuransi dari Perusahaan Asuransi utk
Asuransi : Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna & Bea Siswa
Bea Siswa yg Diperoleh Dari WP Utk Pendidikan di Dalam
Negeri (Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi)
Natura / Kenikmatan Yang Diberikan Oleh WP atau PemerintahNatura / Kenikmatan Yang Diberikan Oleh WP atau Pemerintah
BUKAN OBJEK PPh PSL. 21/26BUKAN OBJEK PPh PSL. 21/26
13. Ami
KLASIFIKASI PPh PASAL 21
1. ORANG PRIBADI YANG MENDAPATKAN
PENGURANGAN BIAYA JABATAN/ PENSIUN & PTKP
2. ORANG PRIBADI YANG MENDAPATKAN
PENGURANGAN PTKP/UTKP SAJA
3. ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENDAPATKAN
PENGURANGAN APAPUN
4. TENAGA AHLI
5. ORANG PRIBADI YANG DIKENAKAN PAJAK
BERSIFAT FINAL
14. Ami
BIAYA JABATAN/PENSIUN
• Biaya Yg Sifatnya Fiktif
• Sesuai Dg Masa Kerja dan Melekat Pada
Pemberi Kerja
• Untuk Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Tanpa
Memandang Mempunyai Jabatan atau Tidak
KETERANGAN
Maksimal Sebesar
Sebelum Th 2009 Mulai Th 2009
Biaya Jabatan
Rp 108.000 /bln; atau
Rp 1.296.000 /tahun
Rp 500.000 /bln; atau
Rp 6.000.000 /tahun
Biaya Pensiun
Rp 36.000 /bln; atau
Rp 432.000 /tahun
Rp 200.000 /bln; atau
Rp 2.400.000 /tahun
5% x
Penghasilan
Bruto
5% x
Penghasilan
Bruto
15. Ami
IURAN PENSIUN/JHT/THT
IURAN PENSIUN/JHT/THT YANG DIBAYAR
OLEH PEGAWAI TETAP BISA DIKURANGKAN
DALAM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN
PTKP
• SIFAT FIKTIF
• CERMINAN COST OF LIVING (BIAYA HIDUP)
• MELIHAT KEADAAN AWAL TAHUN PAJAK
• DALAM HAL KARYAWATI KAWIN, PTKP YG
DIKURANGKAN ADALAH HANYA UNTUK
DIRINYA SENDIRI YAITU SEBESAR RP
24.300.000
16. Ami
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
s/d 2012 Mulai 2013 Keterangan
Rp 15.840.000,- Rp 24.300.000,- untuk WPOP yang bersangkutan.
Rp 1.320.000,- Rp 2.025.000,- Tambahan utk WP kawin
Rp 15.840.000,- Rp 24.300.000,- tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami.
Rp 1.320.000,- Rp 2.025.000,- tambahan untuk setiap:
-Anggota keluarga sedarah dan
semenda dalam garis keturunan
lurus,
-serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya,
paling banyak 3 orang untuk setiap
keluarga.
Keadaan Pd Awal
Th Kalender
Keadaan Pd Awal
Th Kalender
18. Ami
TARIF PASAL 17 (1)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%
> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,- 15%
> Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,- 25%
> Rp 500.000.000,- 30%
Mulai Th
2009
Mulai Th
2009
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
Sampai dengan Rp 25.000.000,- 5%
> Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10%
> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,- 15%
> Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,- 25%
> Rp 200.000.000,- 35%
s/d Th
2008
s/d Th
2008
19. Ami
OP YANG MENDAPATKAN PENGURANGAN
BIAYA JABATAN/ PENSIUN & PTKP
Penghitungan PPh PSl. 21Penghitungan PPh PSl. 21
- Penghasilan Bruto xxx
- Pengurang : (xxx)
- Penghasilan Neto xxx
- PTKP (xxx)
- Pengh. Kena Pajak xxx
- PPh (PhKP x Tarif PPh) xxx
20. AmiMENGHITUNG PPh PASAL 21
- PEGAWAI TETAP
Pak Brengos, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Ikhlas. Telah
menikah namun belum mempunyai anak. Mendapatkan gaji dan tunjangan
per bulan sebesar Rp 4.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21
Gaji dan tunjangan = Rp 4.000.000,-
Pengurangan:
Biaya Jabatan 5 % x Rp 4.000.000,- = Rp 200.000,- (-)
Penghasilan neto sebulan = Rp 3.800.000;-
Pengahasilan neto setahun (12 x Rp 3.800.000) = Rp 45.600.000,-
PTKP (K/0) = Rp 26.325.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 19.275.000,-
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 20.475.000,- = Rp 963.750
PPh Pasal 21 = Rp 963.750,- : 12 = Rp 80. 312,-
Pembulatan = Rp 80.000,-
Uang yang dibayarkan ke Pak Brengos = Rp 3.920.000,-
-Terdapat Pengurang:
-Biaya Jabatan
-PTKP
-Terdapat Pengurang:
-Biaya Jabatan
-PTKP
21. Ami
• NORMAL
• BROKEN PERIOD (AWAL DAN AKHIR)
• BONUS (PH TIDAK TERATUR)
• RAPEL
• KARYAWAN MENINGGAL
• PINDAH CABANG
• KARYAWAN WNA PADA TAHUN
BERJALAN
• PINDAH KERJA
• PENSIUN
• DSB
VARIASI PENGHITUNGAN
22. Ami
• Tidak Punya NPWP
• Baru ber-NPWP di Tahun Berjalan
VARIASI PENGHITUNGAN
24. Ami
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEG TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS
= TARIF PASAL 17 x (PENGHASILAN BRUTO – PTKP)
Jay (Belum Menikah) adalah pemagang di PT Pesonaku mulai 1 Juli
2009. Penghasilan yang diterima tiap bulan sebesar Rp 5.000.000,-.
Penghasilan bruto sebulan Rp 5.000.000,-
Penghasilan bruto setahun Rp 60.000.000,-
PTKP setahun (TK/-) Rp 24.300.000,-
Penghasilan Kena Pajak Rp 35.700.000,-
PPh Pasal 21 setahun Rp 1.785.000,-
PPh Pasal 21 sebulan Rp 148.750,-
Penghasilan Yg Dibyrkan (5 Jt – 148.750) Rp 4.851.250,-
CONTOH
25. Ami
Penghitungan PPh 21 atas Upah Harian,
Borongan dll
Upah Sehari
Tidak lebih dari Rp. 200.000,- Lebih dari Rp. 200.000,-
Dikurangi Rp. 200.000Dikurangi Rp. 200.000
PPh Terutang 5%Tidak dipotong PPh
Pada saat telah melebihi Rp 2.025.000,-
Dikurangi PTKP harian PKP Tarif 5%
PPh Pasal 21 DipotongPer Menkeu No. 254/PMK.03/2008; PER-31/PJ/2008
26. Ami
Upah Bruto 1 Bln x 12 (Disetahunkan)
Dikurang PTKPDikurang PTKP
PKP Disetahunkan x Tarif Ps. 17
PPh Setahun
PPh Sebulan = PPh Setahun :12
Penghasilan Kumulatif 1 Bln
Kalender > Rp 6.000.000,-
Penghitungan PPh 21 atas Upah Harian,
Borongan dll
27. Ami
MENGHITUNG PPh PASAL 21 :
-UPAH HARIAN/MINGGUAN
Dalam proses rehab, CV. Terus Membangun mempekerjakan tukang dengan upah
Rp 200.000,- per hari. Aming bekerja 10 hari dan Ucup bekerja 15 hari. Sama TK/0.
Penghitungan PPh Pasal 21:
Batasan terutang PPh psl. 21 adalah Rp 200.000,- per hari dan tidak melebihi
PTKP dalam satu bulan (Rp 2.025.000,-)
-Aming;
-Penghasilan per hari Rp 200.000,-; PPh = Rp 0,-
-Dalam satu bulan 10 x Rp 200.000,- = 2.000.000,- PPh = tetap Rp 0,-
-Ucup
-Penghasilan per hari Rp 200.000,-; PPh = Rp 0,-
-Kumulatif mulai hari ke 15 > Rp 2.025.000,-
-PPh hari ke-15 = 5% x ((15 x 200.000) – (15 x (24.300.000 : 360))) = Rp 99.375 ,-
-PPh per hari mulai hari ke-16 s.d. 30= 5% x ( 200.000 – 67.500)= Rp 6.625,-
29. Ami
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
= TARIF PASAL 17 x PENGHASILAN BRUTO
CONTOH
Wisnu status kawin, menanggung seorang anak selaku komisaris
Yang Tidak merangkap sebagai pegawai tetap, dalam bulan
Desember 2007 Menerima honorarium sebesar Rp 80.000.000,-.
PPh Pasal 21 yang terutang oleh Wisnu
PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x Penghasilan bruto
= * 5% x Rp 50.000.000,- = 2.500.000,-
* 15% x Rp 30.000.000,- = 4.500.000,-
= Rp 6.500.000,-
PPh Pasal 21 yang terutang oleh Wisnu
PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x Penghasilan bruto
= * 5% x Rp 50.000.000,- = 2.500.000,-
* 15% x Rp 30.000.000,- = 4.500.000,-
= Rp 6.500.000,-
30. Ami
1. PENGACARA
2. AKUNTAN
3. ARSITEK
4. DOKTER
5. KONSULTAN
6. NOTARIS
7. PENILAI
8. AKTUARIS
Tarif Psl. 17 (1)
Jumlah Akumulatif dari:
50% x Penghasilan Bruto
Jumlah Akumulatif dari:
50% x Penghasilan Bruto
TENAGA AHLI
X
31. Ami
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
CONTOH
Tuan Birowo (status K/3) adalah seorang konsultan pajak freelance,
pada bln Nov 2007 menerima penghasilan sebesar Rp 5.000.000,-.
PPh Pasal 21 yang terutang oleh Birowo
= 5% x 50% x Rp 5.000.000,-
= Rp 125.000,-
32. Ami
OP YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
• PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN
ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ TABUNGAN HARI TUA/
JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
PENGHASILAN BRUTO TARIF
Sampai dengan Rp 50.000.000
> Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000
Rp 100.000.000 - Rp 500.000.000
Di atas Rp 500.000.000
tidak dipotong
5%
15%
25%
33. Ami
OP YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
• PENERIMAAN HONORARIUM ATAU IMBALAN
UNTUK PEGAWAI
• PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA TNI / POLRI DAN PENSIUNAN
1. PNS Golongan I, II, TNI/POLRI Pangkat Tamtama &
Bintara, dan pensiunnya
Tarif: 0%
2. PNS Golongan III, TNI/POLRI Pangkat Perwira
Pertama dan pensiunnya
Tarif: 5%
3. Pejabat Negara, PNS Golongan IV, TNI/POLRI
Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan
pensiunnya.
Tarif: 15%
1. PNS Golongan I, II, TNI/POLRI Pangkat Tamtama &
Bintara, dan pensiunnya
Tarif: 0%
2. PNS Golongan III, TNI/POLRI Pangkat Perwira
Pertama dan pensiunnya
Tarif: 5%
3. Pejabat Negara, PNS Golongan IV, TNI/POLRI
Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan
pensiunnya.
Tarif: 15%
34. Ami
CONTOH PENGHITUNGAN
Tuan Kurniawan (status K/3) pada bulan Mei 2007
menerima pesangon yang dibayar sekaligus sebesar
Rp 120.000.000,-.
Tuan Kurniawan (status K/3) pada bulan Mei 2007
menerima pesangon yang dibayar sekaligus sebesar
Rp 120.000.000,-.
PPh Pasal 21 yang terutang oleh Kurniawan
s.d. Rp 50.000.000,- = dikecualikan
5% x Rp 50.000.000,- = Rp 1.000.000,-
15% x Rp 20.000.000,- = Rp 3.000.000,-
PPh Pasal 21 = Rp 4.000.000,-
35. Ami
Tarif 20% Lebih Tinggi
PPh Yg Dipotong = 120% dari Yg Seharusnya Terutang
OP YANG TIDAK BER-NPWP
Hanya Berlaku utk
PPh 21 Tidak Final
Hanya Berlaku utk
PPh 21 Tidak Final
PER-31/PJ/2009 Psl. 20PER-31/PJ/2009 Psl. 20
36. Ami
PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH
DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH
DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
DIPOTONG PPH PASAL 26 TARIF = 20%
DARI PH. BRUTO ATAU SESUAI P3B
BERSIFAT FINAL
JIKA BERUBAH STATUS MENJADI
WP DALAM NEGERI
JIKA BERUBAH STATUS MENJADI
WP DALAM NEGERI
TIDAK FINAL/
DAPAT DIKREDITKAN
TIDAK FINAL/
DAPAT DIKREDITKAN
ORANG PRIBADI STATUS WP LUAR NEGERI
PER-31/PJ/2009 Psl. 19PER-31/PJ/2009 Psl. 19
41. Ami
PENGHASILAN TERATUR
• GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT
• TUNJANGAN PAJAK
• TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR,
DSB
• PREMI ASURANSI DIBAYAR PEMBERI
KERJA
• PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA/
KENIKMATAN YANG DIPOTONG PPh
PASAL 21
42. Ami
TUNJANGAN PPh
Tunjangan pajak dan pajak ditanggung pemberi kerja
keduanya merupakan pengeluaran kepada pegawai.
Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:
TUNJANGAN PAJAK PAJAK DITANGGUNG PEMBERI
KERJA
Tidak ditentukan oleh besarnya PPh
Pasal 21 pegawai
Tergantung besarnya PPh Pasal 21
pegawai
Jumlahnya relatif tetap setiap bulan,
jumlahnya tidak harus sama dengan
PPh Pasal 21 pegawai
Jumlahnya sama besar dengan PPh
Pasal 21 pegawai
Biaya yang bisa dikurangkan
(deductible) bagi pemberi kerja
Biaya yang tidak bisa dikurangkan
(non deductible) bagi pemberi kerja
Termasuk penghasilan yang obyek
pajak PPh Pasal 21 bagi pegawai
yang bersangkutan
Termasuk penghasilan yang bukan
obyek pajak bagi pegawai yang
bersangkutan karena termasuk natura
(benefit in kind)
43. Ami
TUNJANGAN
ADALAH BENTUK KENIKMATAN/FASILITAS YANG
DIBERIKAN KEPADA KARYAWAN DALAM BENTUK
UANG
CONTOH:
- TUNJANGAN MAKAN,
- TUNJANGAN TRANSPORT,
- UANG LEMBUR,
- SUMBANGAN DALAM BENTUK UANG
44. Ami
PREMI ASURANSI
PP NO 14 TAHUN 1993 TENTANG JAMSOSTEK
N
O
PROGRAM JAMSOSTEK BESAR PREMI
1 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Kelompok I 0,24% x Gaji sebulan
- Kelompok II 0,54% x Gaji sebulan
- Kelompok III 0,89% x Gaji sebulan
- Kelompok IV 1,27% x Gaji sebulan
- Kelompok V 1,74% x Gaji sebulan
2 Jaminan Kematian (JKM) 0,30% x Gaji sebulan
3 Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)
- Pegawai berkeluarga 6% x Gaji sebulan (maks gaji Rp 1.000.000,-)
- Pegawai bujangan 3% x Gaji sebulan (maks gaji Rp 1.000.000,-)
4 Jaminan Hari Tua (JHT)
- Dibayar pemberi kerja 3,7% x Gaji sebulan
- Dibayar sendiri oleh karyawan 2% x Gaji sebulan
45. Ami
ASPEK PERPAJAKAN ATAS PROGRAM
JAMSOSTEK
URAIAN PEMBERI KERJA KARYAWAN
JKK, JKM, JPK dibayar
pemberi kerja
Biaya bagi pemberi
kerja (deductable)
Penghasilan bagi pegawai
JKK,JKM,JPK dibayar
pegawai
Bukan biaya bagi
pemberi kerja (non
deductable)
Bukan pengurang bagi pegawai
sesuai Pasal 9 ayat ( 1 )
Iuran JHT 3,7% dibayar
oleh perusahaan
Biaya bagi pemberi
kerja (deductable)
Bukan menambah penghasilan
bruto pegawai, tapi obyek pajak
pada saat menerima JHT
sekaligus dari PT. Jamsostek
Iuran JHT 2% dibayar
oleh karyawan
Bukan biaya bagi
pemberi kerja (non
deductable)
Biaya bagi pegawai (pengurang
penghasilan bruto)
46. Ami
PENERIMAAN DALAM BENTUK
NATURA ATAU KENIKMATAN
NATURA ADALAH
IMBALAN ATAU KOMPENSASI DALAM BENTUK
BARANG (BUKAN UANG)
KENIKMATAN ADALAH
IMBALAN ATAU KOMPENSASI DALAM BENTUK
FASILITAS KARENA PEKERJAAN ATAU
JABATANNYA
CONTOH:
• Parcel, kado ulang tahun, karangan bunga dsb.
• PPh Pasal 21 Ditanggung perusahaan
• Mobil sedan dinas yang dibawa pulang
• Pakaian kantor
• Alat komunikasi
• Reimbusment dari rumah sakit/poliklinik
47. Ami
PENERIMAAN DALAM BENTUK
NATURA ATAU KENIKMATAN
NATURA ADALAH
IMBALAN ATAU KOMPENSASI DALAM BENTUK
BARANG (BUKAN UANG)
KENIKMATAN ADALAH
IMBALAN ATAU KOMPENSASI DALAM BENTUK
FASILITAS KARENA PEKERJAAN ATAU
JABATANNYA
CONTOH:
• Parcel, kado ulang tahun, karangan bunga dsb.
• PPh Pasal 21 Ditanggung perusahaan
• Mobil sedan dinas yang dibawa pulang
• Pakaian kantor
• Alat komunikasi
• Reimbusment dari rumah sakit/poliklinik
48. Ami
IMBALAN YANG DIBERIKAN DALAM
BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN DARI
WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH,
BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK
KECUALI …
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA/
KENIKMATAN YANG DIBERIKAN OLEH :
Bukan WAJIB PAJAK
WP Yg Dikenakan PPh Yang Bersifat FINAL
WP Yang Dikenakan PPh Dengan Norma
Penghitungan Khusus (PPh Pasal 15)
Objek PPh
Psl 21
49. Ami
PENGHASILAN TIDAK TERATUR
• TANTIEM
• GRATIFIKASI
• BONUS
• JASA PRODUKSI
• TUNJANGAN HARI RAYA
• TUNJANGAN CUTI
• PREMI TAHUNAN
• EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM
(ESOP)
50. Ami
PRINSIP PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 PEGAWAI TETAP
• PRINSIP PELUNASAN PAJAK DALAM
TAHUN BERJALAN
• PENGHITUNGAN KEMBALI PPh PASAL 21
YANG TERUTANG UNTUK TIAP-TIAP
PEGAWAI TETAP PADA AKHIR TAHUN YBS
• PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG
PADA TIAP MASA (BULAN) BISA
DIKURANGKAN TERHADAP PPh TERUTANG
AKHIR TAHUN
