Dokumen ini berisi informasi mengenai ketentuan perpajakan terkait penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan individu serta badan. Terdapat penjelasan mengenai subjek pajak, penghitungan penghasilan, dan berbagai ketentuan terkait potongan pajak. Secara keseluruhan, dokumen menjelaskan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pajak penghasilan sesuai hukum yang berlaku.

1. 27/09/2014
1

2. !#$#%% '$$($)$
*'+,%$ - $)*$($ $'+*$./
!!$
1. Pekerjaan;
2. Jasa;
3. Kegiatan
yang dilakukan orang pribadi
SPDN SPLN
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

3. 27/09/2014
2
• pemberi kerja yang terdiri dari:
a. orang pribadi dan badan;
b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang
melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang
terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang,
perwakilan atau unit tersebut.
• bendahara atau pemegang kas pemerintah
• dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan badan-badan lain
• orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas serta badan yang melakukan
pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa
• Penyelenggara kegiatan
!
• Kantor perwakilan negara asing
• Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan
Menteri Keuangan
• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata
memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan
pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam
rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas

4. 27/09/2014
3
• pegawai;
• penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat
pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;
• bukan pegawai;
• anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak
merangkap sebagai pegawai;
• mantan pegawai;
• peserta kegiatan:
– Peserta perlombaan
– Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan,
kunjungan kerja
– Peserta/anggota kepanitiaan
– Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
– Peserta kegiatan lainnya
•

5. #

6. •

7. $
•

8. %

9. %
%
%

10. #
#
•

11. #

12. •

13. #
•

14. •

15. #

16. #

17. #

19. •

20. #
•

21. #'
(
) (

22. 27/09/2014
4
Penghitungan Besarnya
Penghasilan
Uang rupiah Uang asing Natura/kenikmatan
a
sesuai dengan yang
diterima/diperoleh
Kurs Menteri
Keuangan
Harga Pasar
• Pembayaran manfaat atau santunan asuransi
kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah
disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi
kerja
• Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari
badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf l UU PPh

23. 27/09/2014
5
#

24. !
Setiap Masa Pajak,
(
kecuali Masa Pajak terakhir
Masa Pajak terakhir
Perkiraan Penghasilan Neto
yang akan diterima selama
setahun,
Penghasilan teratur
sebulan dikali 12
Selisih antara PPh yang
terutang atas seluruh
penghasilan kena pajak
selama setahun dengan PPh
yang telah dipotong masa-masa
sebelumnya
*
!
Disetahunkan Tidak Disetahunkan
1. WP OP DN meninggal
dunia atau meninggalkan
Indonesia selamanya;
2. Orang asing mulai
bekerja di Indonesia
pada tahun berjalan
untuk jangka waktu lebih
dari 6 bulan;
3. Karyawan pindah cabang
1. WP OP DN mulai bekerja
pada tahun berjalan;
2. WP OP DN pindah kerja
ke pemberi kerja yang
lain

25. 27/09/2014
6
Pegawai tetap
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi
Dibayar Pemberi Kerja
Penerima pensiun
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi dengan
1. Biaya jabatan, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp6.000.000 per
tahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri
Dikurangi dengan
!#####
!#####

26. Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
(
* *'
Rp24.300.000,- Untuk diri Wajib Pajak
Rp2.025.000,-
Rp2.025.000,-
Tambahan utk WP Kawin
Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah
semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak
angkat yg menjadi tanggungan
sepenuhnya maksimal 3 orang
penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun
kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

27. 27/09/2014
7
Kawin
Hanya untuk
diri sendiri
Tidak
Kawin
1. Diri sendiri;
2. Tanggungan
maks 3.
#
Kawin
Suami tidak
berpenghasilan
1. Diri sendiri;
2. Status kawin;
3. Tanggungan
maks 3.
menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat
serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/
memperoleh penghasilan
Sampai dengan Rp 50 juta
Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta
Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
Di atas Rp 500 juta
Sesuai
Pasal 17 ayat
(1) huruf a
UU PPh
+

28. 27/09/2014
8
$ %$ '(
)

29. * +

30. $

31. ,

32. -######
$ %$ '
.!##### /!#####
0 ) ) !#####
)
$

33. , / !#! -

34. $ 0
0, !12
)

35. 1!
) 0

36. ) 0, 1-
!1
) 1!

37. !1

38. #

39. ,

40. berkesinambungan
(
!
#
Berkesinambungan
Exc. Pasal 13 ayat (1)
Tidak
berkesinambungan
(50 % x Ph Bruto)
-
PTKP sebulan,
Dihitung secara
kumulatif
(50 % x Ph Bruto)
Dihitung secara
kumulatif
(50 % x Ph Bruto)

41. ) 3 %

42. +

43. + ) 3)

44. %

45. ) 4 '

46. %

47. 27/09/2014
9
(
,

48. Dewan Komisaris/
Pengawas non
Pegawai tetap
Mantan Pegawai
Peserta program
Pensiun yang masih
Berstatus pegawai
honorarium atau
imbalan yang
bersifat tidak teratur
jasa produksi,
tantiem, gratifikasi,
bonus atau imbalan
lain yang bersifat
tidak teratur
penarikan dana
pensiun
(
Tarif Pasal 17
UU PPh
Penghasilan Bruto

50. 27/09/2014
10
56**7
$*
56**7
$08 !## 7$
$08:/!#! -
0'
5 *9*
5084 0
5 57
*($
6*
07)*5 57
*($
6*
5
7$
*
050*
07)*050*
5084 0
$9*
*
'* 7*
$084 0
:#;

51. ,
#=

52. ,
5 57
*($
6*
=?

53. 1@:1
::#; 4 0

54. ,
55 0*567*0*
$08:/- 0
8(7* 7(*
0*
56**7
5
* 7*
)*5
8%56**7
-).
PPh Pasal 21 sebesar 120%
lebih tinggi daripada PPh
Pasal 21 yang seharusnya
(20% lebih tinggi)
Setelah pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
sebelum pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
Ber-NPWP
Diperhitungkan oleh
pemotong dengan
PPh Pasal 21 bulan-bulan
selanjutnya
merupakan kredit
pajak dalam SPT
Tahunan PPh
Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final

55. 27/09/2014
11
1. Uang Pesangon
2. Uang Manfaat Pensiun
3. THT/JHT
yang dibayarkan sekaligus
Penghasilan bersumber dari
APBN/D yang diterima oleh
Pejabat Negara, PNS,
Anggota, TNI/Polri, dan
Pensiunannya
PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010
+ (
/
!
*

56. !

57. 27/09/2014
12
0
Penerima penghasilan
Pemotong
akhir bulan dilaku-kannya
pembayaran
atau
akhir bulan
terutangnya
penghasilan
Saat dilakukannya
pembayaran
atau
saat terutangnya
penghasilan
#
• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan
kalender.
• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos
atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20
hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh
Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak
• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai
Ketentuan
• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada
Penerima Penghasilan

58. 27/09/2014
13
!
• Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)
– diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau
pegawai berhenti
• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– Dibuat setiap kali ada pemotongan
– Jika dalam satu bulan 1 kali pembayaran maka bukti
potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan
• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam
SPT Masa PPh Pasal 21
#
• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai
tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah
Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada
Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri
• Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga
kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai
Pensiun
• Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi
Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum
Mulai Tahun Kalender Berikutnya

59. 27/09/2014
14
1
!

60. 2 !

61. 3''%

62. ' '%' !

63. '
%

64. ''%
'
% !

65. ''% 4
''
* 5'
6

66. ''%'

68. 7

69. 3''
(
!
48/9

70. 3''5

71. : '

72. '

73. '
)

74. ;':'
) 49

75. ;':'%5

76. 3 3'3'
(
-

77. :''
-
.#

78. '8'

79. '8'

80. ':;8'
(
8/9

81. 8''%

82. '8'
8/9

83. ':;8'%

84. '3;'

85. :';'

87. :';'%(

88. :'8

89. 27/09/2014
15

91. 7

92. ''
(
!
48/9

93. ''5

94. 8'

95. '

96. ;'
)

97. =''
) 49

98. =''%5

99. ' '
(
-

100. :''
-
.#

101. '8'

102. '8'

103. 38';8'
(
8/9

104. 8''%

105. '8'
8/9

106. 8';8'%

107. 8'='

108. ;';='

109. ;';='%(

110. :='8
' (
9

111. :='8%

112. '3=8'8

113. '
9

114. :'8%4

115. $25

116. '38'8

117. ';'

119. 7 49

120. ''%5

121. ''
!

122. ''

123. :''
(
!
48/9

124. :''%5

125. ;''%
!

126. ''%

127. ''
49

128. '%5

129. ':'

130. 3':'
) 7?!

131. ' '
(
-

132. :''
-
.#

133. '8'

134. '8'

135. 8';8'
7?! (
8/9

136. 8''%

137. '8'
8/9

138. 88';8'%

139. 3'='8
';='8

140. ';='
74$!5

141. ;';='

143. ''

144. 27/09/2014
16
1
+ @
)0
A
*

145. * + @

146. ''3'%%

147. '8:'%

148. '
8 * Kantor Imigrasi Medan membayar
honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00.
Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena
kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi
Rp.2.906.200,00.
Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan
memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan
dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dan
tunjangan selain tunjangan jabatan.

149. ! #$ $%$
#$ %$
#$ $%%%
'

150. #$ $$%
' #$ ($
#$ $
#$ )
'

151. #$ ($$%
#$
*
'
+ ($$%, #$ $-
(. + $$%, #$ $% ($%%
#$

152. * $-$

153. *
+ $-$ (($$((-
/0/12
) 34 ($$
) 54/6 $$
)
02 -$$
#$ $($

154. /0/2 #$ $-$((-
/ #$ $-$
%$%
(%$-(

155. )

156. 27/09/2014
17
!!

157. , $$ +
, %$
0

158. 7
2
#

159. $%
'

160. ! #$ $%$
#$ %$
#$ $%%%
'

161. #$ $$%
' #$ ($
#$ $
#$ )
'

162. #$ ($$%

163. + ($$% , (%$$-8-
'

164. /
- + 8$- , ($-
'

165. 5

166. #$ (%$8$-
*
'
+ (%$8$-, #$ $(($
(. + %$-$-8-, #$ $%$%-- #$ ($%$8%

167. * (($-$%
/0/12
) 34 ($$
) 54/6 $$
)
02 -$$
#$ $($

168. /0/2 #$ $$%
/ #$ $$

169. %
-$
%

170. %

171. %$%

172. %

173. $%

174. 27/09/2014
18
(
!)

175. !

176. *

177. +
,
! #$ $8-$
#$ 8$-
#$ -$(%
'

178. #$ $$-%
'9 #$
#$ $
#$ )
'

179. #$ $%$-%
#$
*
'
+ $%$-%, #$ 8$
(. + $$-%, #$ $ -$(
#$

180. * $(-$((

181. *
+ $(-$((
%$8%$-
/0/12
) 34 ($$
) 54/6 $$
)
02 -$$
#$ $($

182. /0/2 #$ -$%$-
/ #$ -$%$
$8
$
(
(

183. !

184. *

185. + ,

186. '$$' %$%-$(-

187. :$$
$8$(
)

188. 5

189. (-$-$%-
*
'
+ (-$-$%-, #$ $%$%(
(. + 8$-$%-, #$ $%%%$((8 ($$8
#$

190. * ($(8$-
/0/12
) 34 ($$
) 54/6 $$
)
02 -$$
#$
$($

191. /0/2 #$ $(8$-
/ #$ $(8$
$(

192. +-!),
-

193. -
.
/ 0 1.0 2 .3 0
!)

194. 4
/ . 0 2
1
(%$
(

195. $

196. 27/09/2014
19
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan
dengan cara:
a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari
Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya)
b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari
Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara
c. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang
dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh
Pasal 21 pada huruf a
(
!)

197. 5
+
,

198. !

199. *

200. ! #$ $8-$
#$ 8$-
#$ -$(%
'

201. #$ $$-%
' #$
#$ $
#$ )
'

202. #$ $%$-%

203. 5
' $$
'

204. -$%$-%
#$
*
'
+ -$%$-%, #$ 8$
(. + $$-%, #$ $ (%-$(
#$

205. * -$8-$((

206. *
+ -$8-$(( $%$-
/0/12
) 34 ($$
) 54/6 $$
)
02 -$$
#$ $($

207. /0/2 #$ ($%$-
/ #$ ($%$
$$8
-8$%
!

208. *

209. $
5
($

210. 27/09/2014
20
(
(

211. 5
+ ,

212. :$$
$$

213. /
;0')2 (-$-$%-
)

214. 5

215. -$-$%-
*
'
+ -$-$%-, #$ $%%$%(
(. + 8$-$%-, #$ $%%%$((8 ($8$8
#$

216. * -$88$-
/0/12
) 34 ($$
) 54/6 $$
)
02 -$$
#$ $($

217. /0/2 #$ ($88$-
/ #$ ($88$
$8$8
!

218. *

219. -

220. -
. / 0 1.0 2 .3 0
!)

221. 4 / . 0 2
1
(

222. . 0
5
+ !),
4 /
4 0 2 0. $$(
(

223. 5
($

224. 06
! #

225. *
!
BB
) 3 4 5

226. 27/09/2014
21