Uploaded byPanduMahardhika1
PPTX, PDF52 views

PPh_21_berdasarkan_PER_16_TAHUN_2016_ppt.pptx

Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong pajak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak untuk setiap bulan kalender, serta membuat bukti potong dan mencatat perhitungan pajak.

Law◦

Embed presentation

Download to read offline
PER-16/PJ/2016 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, dan PEMBAYARAN LAIN dengan nama/bentuk apapun 1. Pekerjaan; 2. Jasa; 3. Kegiatan yang dilakukan Orang Pribadi SPDN SPLN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26
PEMOTONG PPh PASAL 21/26 PEMBERI KERJA yang terdiri dari: a. orang pribadi dan badan; b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. BENDAHARA atau PEMEGANG KAS PEMERINTAH DANA PENSIUN, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA dan BADAN-BADAN LAIN ORANG PRIBADI yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta BADAN yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa PENYELENGGARA KEGIATAN
Kantor Perwakilan Negara Asing Organisasi-Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan Organisasi- Organisasi Internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan Organisasi-Organisasi Internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi- organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas PEMBERI KERJA BUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21/26
PEGAWAI PENERIMA UANG PESANGON, PENSIUN atau UANG MANFAAT PENSIUN, THT, JHT, termasuk AHLI WARISNYA PESERTA KEGIATAN: • Peserta Perlombaan • Peserta Rapat, Konferensi, Sidang, Pertemuan, Kunjungan Kerja • Peserta/Anggota Kepanitiaan • Peserta Pendidikan, Pelatihan • Peserta Kegiatan Lainnya BUKAN PEGAWAI MANTAN PEGAWAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/PENGAWAS yang tidak merangkap sebagai pegawai PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21/26
Penghasilan Pegawai Tetap baik Teratur maupun Tidak Teratur Penghasilan Penerima Pensiun secara Teratur Uang Pesangon, Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati Jangka Waktu 2 Tahun Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas Imbalan kepada Bukan Pegawai Imbalan kepada Peserta Kegiatan Imbalan kepada Dewan Komisaris/Pengawas yang bukan merupakan Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama Imbalan kepada Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21/26 termasuk Natura/Kenikmatan dari:
Sesuai dengan yang DITERIMA/DIPEROLEH KURS Menteri Keuangan HARGA PASAR NATURA/ KENIKMATAN UANG ASING UANG RUPIAH PENGHITUNGAN BESARNYA PENGHASILAN
Pembayaran Manfaat atau Santunan Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna dan Beasiswa Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah Iuran Pensiun kepada Dana Pensiun yang telah disahkan Menkeu, Iuran THT/JHT yang dibayar Pemberi Kerja Zakat/Sumbangan wajib keagamaan dari Badan/Lembaga yang dibentuk/disahkan Pemerintah Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh PENGHASILAN YANG TIDAK DIKENAKAN PPh PASAL 21/26
SETIAP MASA PAJAK, KECUALI MASA PAJAK TERAKHIR Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun, Penghasilan Teratur sebulan dikali 12 MASA PAJAK TERAKHIR SELISIH antara PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya PPh Pasal 21 PEGAWAI TETAP dan PENERIMA PENSIUN BERKALA
DISETAHUNKAN TIDAK DISETAHUNKAN 1. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; 2. ORANG ASING mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; 3. KARYAWAN pindah cabang 1. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI mulai bekerja pada tahun berjalan; 2. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI pindah kerja ke pemberi kerja yang lain MASA PEROLEHAN PENGHASILAN KURANG DARI 12 BULAN
PEGAWAI TETAP PENERIMA PENSIUN Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala DIKURANGI DENGAN DIKURANGI DENGAN 1. Biaya jabatan, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran Pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Biaya Pensiun, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan PENGHASILAN NETO (setahun/disetahunkan) DIKURANGI PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK DIKENAKAN Tarif Pasal 17 PENGHITUNGAN PPh Pasal 21
PTKP TAHUN 2016 BERDASARKAN PMK 101/PMK.010/2016 Rp54.000.000,- DIRI Wajib Pajak Rp4.500.000,- Tambahan untuk Wajib Pajak KAWIN Rp4.500.000,- Tambahan untuk setiap ANGGOTA KELUARGA sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya MAKSIMAL 3 ORANG Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada AWAL TAHUN kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender
1. DIRI SENDIRI; 2. TANGGUNGAN MAKS. 3 ORANG 1. DIRI SENDIRI; 2. STATUS KAWIN; 3. TANGGUNGAN MAKS. 3 ORANG Menunjukkan ket. tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan HANYA UNTUK DIRI SENDIRI KAWIN KAWIN SUAMI TANPA PENGHASILAN TIDAK KAWIN PTKP KARYAWATI
Sampai dengan Rp60 juta Di atas Rp50 juta s.d Rp250 juta Di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Di atas Rp500 juta 5% 15% 25% 30% TARIF Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Di atas Rp5 Milyar 35%
Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan atau Jumlah Upah Kumulatif Satu Bulan Melebihi Rp10,2 jt Upah/Uang Saku Harian ≤ 450.000 ≤ 450.000 Dikurangi 450.000 Dikali 12 Tidak Dipotong Dipotong 5% Upah Kumulatif >Rp4,5 jt s.d. Rp10,2 jt sebulan Upah Sehari dikurangi PTKP Sehari Tarif PPh Pasal 21 = 5% Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 PPh Pasal 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan PPh PASAL 21 PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS
PPh Pasal 21 BUKAN PEGAWAI BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN EX Pasal 13 ayat (1) TIDAK BERKESINAMBUNGAN (50 % x Ph Bruto) DIKURANGI PTKP sebulan, Dihitung Secara Kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dihitung Secara Kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dalam hal DOKTER yang praktik di RS/Klinik JUMLAH PENGHASILAN BRUTO adalah Sebesar Jasa Dokter yang dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik
DEWAN KOMISARIS/ PENGAWAS NON PEGAWAI TETAP MANTAN PEGAWAI PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI Honorarium atau Imbalan yang bersifat Tidak Teratur Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan lain yang bersifat Tidak Teratur Penarikan Dana Pensiun TARIF Pasal 17 atas PENGHASILAN BRUTO PPh Pasal 21 LAINNYA
TARIF Pasal 17 UU PPh PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah PPh Pasal 21 PESERTA KEGIATAN
PEGAWAI PENSIUNAN BUKAN PEGAWAI KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PESERTA KEGIATAN TETAP TIDAK TETAP BERKALA BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN ex Pasal 13 ayat (1) TIDAK BERKESINAMBUNGAN BULANAN HARIAN Ph NETO – PTKP Ph BRUTO – PTKP Ph BRUTO – 450ribu Ph BRUTO (>4,5jt s.d. 10,2jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>10,2jt) – PTKP Ph NETO – PTKP ((50% X Ph BRUTO) – PTKP BULANAN) KUMULATIF (50% X Ph BRUTO) KUMULATIF 50% X Ph BRUTO Ph BRUTO KUMULATIF Ph BRUTO
PENERIMA PENGHASILAN TIDAK BER-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% LEBIH TINGGI daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% LEBIH TINGGI) Setelah PEMOTONGAN PPh Pasal 21 bulan Desember DIPERHITUNGKAN oleh Pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan- bulan selanjutnya Merupakan KREDIT PAJAK dalam SPT Tahunan PPh Sebelum PEMOTONGAN PPh Pasal 21 bulan Desember ber- NPWP TIDAK BERLAKU untuk PPh Pasal 21 yang bersifat FINAL
PP 68 TAHUN 2010 PP 80 TAHUN 2010 1. UANG PESANGON; 2. UANG MANFAAT PENSIUN; 3. THT/JHT yang dibayarkan SEKALIGUS Penghasilan bersumber dari APBN/D yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/POLRI, dan Pensiunannya KETENTUAN KHUSUS
TARIF Pasal 26 20 % PENGHASILAN BRUTO Memperhatikan KETENTUAN P3B PASAL 26
SAAT TERUTANG PPh PASAL 21/26 PENERIMA PENGHASILAN PEMOTONG SAAT DILAKUKANNYA PEMBAYARAN atau SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN atau AKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN
KEWAJIBAN PEMOTONG WAJIB Mendaftarkan Diri ke KPP Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk SETIAP BULAN KALENDER Pemotong Pajak WAJIB LAPOR sekalipun Nihil, paling lama 20 HARI setelah Masa Pajak berakhir Wajib MEMBUAT BUKTI POTONG dan memberikannya kepada Penerima Penghasilan PPh Pasal 21/26 yang dipotong WAJIB DISETOR ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 HARI setelah Masa Pajak berakhir Wajib MEMBUAT CATATAN atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Pasal 21/26 Untuk SETIAP MASA PAJAK Wajib MENYIMPAN CATATAN atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA SELAIN PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA • Dibuatkan SEKALI SETAHUN (Form 1721 A1/A2) • Diberikan PALING LAMA 1 BULAN setelah Akhir Tahun atau PEGAWAI BERHENTI • Dibuat SETIAP KALI ada PEMOTONGAN • Jika ada dalam 1 Bulan terdapat LEBIH DARI 1 KALI PEMBAYARAN, maka Bukti Potong dapat dibuat SEKALI dalam 1 BULAN Bukti Potong PPh Pasal 21 TIDAK WAJIB DILAMPIRKAN dalam SPT Masa PPh Pasal 21
KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN WAJIB Mendaftarkan Diri ke KPP Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu WAJIB Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga pada Awal Tahun Kalender atau Pada Saat menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri WAJIB Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kepada Pemotong Pajak pada saat mulai Bekerja atau mulai Pensiun Wajib Membuat SURAT PERNYATAAN Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
Budiyanto pada tahun 2016 bekerja di PT Aman Bahagia dengan GAJI sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar IURAN PENSIUN sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2016 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima RAPEL sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2016). Pada bulan Oktober 2016 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.
A. PenghitunganPPhPasal 21atas PenghasilanPegawai Tetap- Gaji Bulanan Gaji sebulan Rp 8.000.000 Pengurangan : BiayaJabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000 Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000 Penghasilan Neto setahun (12x Rp 7.400.000,00) Rp 88.800.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 54.000.000 - tambahan WP kawin Rp 4.500.000 Rp 58.500.000 Penghasilan KenaPajak setahun Rp 30.300.000 PPh Pasal 21terutang: 5% x Rp 30.300.000,00 = Rp 1.515.000 PPhPasal 21sebulan Rp 1.515.000,00 : 12 = Rp 126.250
B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Gaji sebulan Rp 10.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000 Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000 Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 54.000.000 - tambahan WP kawin Rp 4.500.000 Rp 58.500.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 53.100.000 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 3.100.000,00 = Rp 465.000 Rp 2.965.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 2.965.000,00 : 12 Rp 247.083 PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 6 x Rp 247.083,00 Rp 1.482.498 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 6 x Rp 126.250,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 757.500 PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 724.998
C. Penghitungan PPh Pasal 21atas Pembayaran Bonus Gaji setahun (12x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000 Bonus Rp 20.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) =Rp 7.000.000,00 *Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000 Iuran Pensiun (12x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000 Penghasilan Neto setahun Gaji +Bonus Rp 131.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 54.000.000 - tambahan WP kawin Rp 4.500.000 Rp 58.500.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 73.100.000 PPh Pasal 21setahun atas Gaji +Bonus : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 23.100.000,00 = Rp 3.465.000 5.965.000 PPh Pasal 21atas Gaji (dari contoh B) Rp 2.965.000 PPh Pasal 21atas Bonus Rp 3.000.000
Rifki Zain seorang PNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan berdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gaji perbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan dan mempunyai 3 orang anak. Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00. Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi Rp.2.906.200,00. Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
A. PPh Pasal 21 Masa Maret 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 4.027.308 = Rp. 201.365 Iuran pensiun 4,75 % x 3.217.308 = Rp. 152.822 354.188 Penghasilan neto: 3.673.120 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.673.120 44.077.446 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 11.677.446 PKP dibulatkan Rp. 11.677.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 583.850 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 48.654 Tambahan 20% lebih tinggi karena belum ber-NPWP -
B. PPh Pasal 21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013 = 1.200.000 x 15% = 180.000 (PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)
C. PPh Pasal 21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Penghasilan disetahunkan 12 x 4.027.308 = 48.327.696 Jumlah rapel Kenaikan gaji 6 x 95.760 = 574.560 Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 48.902.256 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 48.902.256 = Rp. 2.445.113 Iuran pensiun 4,75 % x 38.607.696 = Rp. 1.833.866 Rp. 4.278.978 Penghasilan neto setahun: 44.623.278 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.223.278 PKP dibulatkan Rp. 12.223.000 PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 611.150 PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala 583.850 PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala 27.800
D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1) Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan * Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 3.583.068 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 3.583.068 = Rp. 179.153 Iuran pensiun 4,75 % x 3.313.068 = Rp. 157.371 336.524 Penghasilan neto: 3.246.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.246.544 38.958.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 6.558.526 PKP dibulatkan Rp. 6.558.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 327.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 27.325
D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2) Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013 28.861.476 Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 17.915.340 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 46.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 46.776.816 = Rp. 2.338.841 Iuran pensiun 4,75 % x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.227.290 Penghasilan neto setahun: 42.549.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 10.149.526 PKP dibulatkan Rp. 10.149.000 PPh Pasal 21 setahun 507.450 PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov) a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 480.125 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara: a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya) b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara c. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh Pasal 21 pada huruf a
D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1) 1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah Rp. 3.583.068 2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan Tunjangan Jabatan 3.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto 6.583.068 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 6.583.068 = Rp. 329.153 Iuran pensiun 4,75 % x 3.313.068 = Rp. 157.371 486.524 Penghasilan neto: 6.096.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 6.096.544 73.158.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 40.758.526 PKP dibulatkan Rp. 40.758.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 2.037.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 169.825
D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2) Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 15.000.000 Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 46.776.816 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 61.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 61.776.816 = Rp. 3.088.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.977.290 Penghasilan neto setahun: 56.799.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 24.399.526 PKP dibulatkan Rp. 24.399.000 PPh Pasal 21 setahun 1.219.950 PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325 PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov) 4 x 142.500 = 570.000 1.077.450 PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan 142.500

More Related Content

PPTX
26-Agus-14-PPh-Pasal-21.pptxddddddddddddddddddd
bytaxyaya7
 
PPTX
PPH Pasal 21 PTKP Baru
bynekzho
 
PPTX
PPh 21
byMuhammad Fajar
 
PPTX
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
byMasTangguh1
 
PPTX
Slide presentasi PPh pasal 21
byalarif-aholic
 
PPTX
PPh Pasal 21
byFair Nurfachrizi
 
PPTX
PPh pasal 21
byRina Limiati
 
PPTX
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
byAsep suryadi
 
26-Agus-14-PPh-Pasal-21.pptxddddddddddddddddddd
bytaxyaya7
 
PPH Pasal 21 PTKP Baru
bynekzho
 
PPh 21
byMuhammad Fajar
 
Pengetahuan Dasar dan Perhitungan PPh-Pasal-21.pptx
byMasTangguh1
 
Slide presentasi PPh pasal 21
byalarif-aholic
 
PPh Pasal 21
byFair Nurfachrizi
 
PPh pasal 21
byRina Limiati
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
byAsep suryadi
 

Similar to PPh_21_berdasarkan_PER_16_TAHUN_2016_ppt.pptx

PPTX
Pph 21
byaninchuy
 
PDF
Perpajakan 2
byDWIASTUTYARFAH
 
PPT
materi-sosialisasi-bendahara-apbd-apbn-86.ppt
byIlhamErsyafdi
 
PPTX
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
byWidiaNoviaShafira
 
PPT
Pertemuan Kelima Pajak Penghasilan Pasal 21.ppt
byTettieSetiyarti1
 
PPT
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
bySharon Mei
 
PPTX
2. Tax Planning PPh 21, 22, 23 ekonomi.pptx
byIsnanHariMardika2
 
PPTX
Tata cara pemotongan pph pasal 21
byMohammad Luqman Firmansyah
 
PPTX
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
byAlmira Agusta
 
PPT
materi-sosialisasi-bendahara-apbd-apbn-86.PPT
byfayyasin99
 
PPTX
Materi Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21
byPanduWiratama5
 
PPTX
PPT PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21)
byPutriDwi213708
 
PDF
Belajar Mengenai Pajak Penghasilan dan perhitungannya
byabudiarsa1
 
PDF
P ph pasal 21
byVeD VeD
 
PPTX
PPT BAB3 Pajak Penghasilan Pasal 21.pptx
byRudiSantoso41
 
PPTX
Pajak penghasilan pasal 21
bymaryaxfate
 
PPTX
PPH Pasal 21
byYABES HULU
 
PPTX
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
byAmalia Sari W
 
PPTX
4 PPh Pasal 21.pptx
byAnandaAyu13
 
PPTX
Sosialisasi p ph pasal 21
byYusuf Abdul Kodir
 
Pph 21
byaninchuy
 
Perpajakan 2
byDWIASTUTYARFAH
 
materi-sosialisasi-bendahara-apbd-apbn-86.ppt
byIlhamErsyafdi
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
byWidiaNoviaShafira
 
Pertemuan Kelima Pajak Penghasilan Pasal 21.ppt
byTettieSetiyarti1
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
bySharon Mei
 
2. Tax Planning PPh 21, 22, 23 ekonomi.pptx
byIsnanHariMardika2
 
Tata cara pemotongan pph pasal 21
byMohammad Luqman Firmansyah
 
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
byAlmira Agusta
 
materi-sosialisasi-bendahara-apbd-apbn-86.PPT
byfayyasin99
 
Materi Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21
byPanduWiratama5
 
PPT PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21)
byPutriDwi213708
 
Belajar Mengenai Pajak Penghasilan dan perhitungannya
byabudiarsa1
 
P ph pasal 21
byVeD VeD
 
PPT BAB3 Pajak Penghasilan Pasal 21.pptx
byRudiSantoso41
 
Pajak penghasilan pasal 21
bymaryaxfate
 
PPH Pasal 21
byYABES HULU
 
PPh Pasal 21 menurut Per-31/PJ/2012
byAmalia Sari W
 
4 PPh Pasal 21.pptx
byAnandaAyu13
 
Sosialisasi p ph pasal 21
byYusuf Abdul Kodir
 

PPh_21_berdasarkan_PER_16_TAHUN_2016_ppt.pptx

  • 1.
    PER-16/PJ/2016 PERATURAN DIREKTUR JENDERALPAJAK NOMOR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
  • 2.
    GAJI, UPAH, HONORARIUM,TUNJANGAN, dan PEMBAYARAN LAIN dengan nama/bentuk apapun 1. Pekerjaan; 2. Jasa; 3. Kegiatan yang dilakukan Orang Pribadi SPDN SPLN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26
  • 3.
    PEMOTONG PPh PASAL 21/26 PEMBERI KERJAyang terdiri dari: a. orang pribadi dan badan; b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. BENDAHARA atau PEMEGANG KAS PEMERINTAH DANA PENSIUN, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA dan BADAN-BADAN LAIN ORANG PRIBADI yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta BADAN yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa PENYELENGGARA KEGIATAN
  • 4.
    Kantor Perwakilan Negara Asing Organisasi-Organisasi Internasional sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan Organisasi- Organisasi Internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan Organisasi-Organisasi Internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi- organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas PEMBERI KERJA BUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21/26
  • 5.
    PEGAWAI PENERIMA UANG PESANGON, PENSIUN atau UANGMANFAAT PENSIUN, THT, JHT, termasuk AHLI WARISNYA PESERTA KEGIATAN: • Peserta Perlombaan • Peserta Rapat, Konferensi, Sidang, Pertemuan, Kunjungan Kerja • Peserta/Anggota Kepanitiaan • Peserta Pendidikan, Pelatihan • Peserta Kegiatan Lainnya BUKAN PEGAWAI MANTAN PEGAWAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/PENGAWAS yang tidak merangkap sebagai pegawai PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21/26
  • 6.
    Penghasilan Pegawai Tetapbaik Teratur maupun Tidak Teratur Penghasilan Penerima Pensiun secara Teratur Uang Pesangon, Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati Jangka Waktu 2 Tahun Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas Imbalan kepada Bukan Pegawai Imbalan kepada Peserta Kegiatan Imbalan kepada Dewan Komisaris/Pengawas yang bukan merupakan Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama Imbalan kepada Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21/26 termasuk Natura/Kenikmatan dari:
  • 7.
    Sesuai dengan yang DITERIMA/DIPEROLEH KURS MenteriKeuangan HARGA PASAR NATURA/ KENIKMATAN UANG ASING UANG RUPIAH PENGHITUNGAN BESARNYA PENGHASILAN
  • 8.
    Pembayaran Manfaat atauSantunan Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna dan Beasiswa Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah Iuran Pensiun kepada Dana Pensiun yang telah disahkan Menkeu, Iuran THT/JHT yang dibayar Pemberi Kerja Zakat/Sumbangan wajib keagamaan dari Badan/Lembaga yang dibentuk/disahkan Pemerintah Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh PENGHASILAN YANG TIDAK DIKENAKAN PPh PASAL 21/26
  • 9.
    SETIAP MASA PAJAK, KECUALIMASA PAJAK TERAKHIR Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun, Penghasilan Teratur sebulan dikali 12 MASA PAJAK TERAKHIR SELISIH antara PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya PPh Pasal 21 PEGAWAI TETAP dan PENERIMA PENSIUN BERKALA
  • 10.
    DISETAHUNKAN TIDAK DISETAHUNKAN 1.WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; 2. ORANG ASING mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; 3. KARYAWAN pindah cabang 1. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI mulai bekerja pada tahun berjalan; 2. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI pindah kerja ke pemberi kerja yang lain MASA PEROLEHAN PENGHASILAN KURANG DARI 12 BULAN
  • 11.
    PEGAWAI TETAP PENERIMAPENSIUN Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala DIKURANGI DENGAN DIKURANGI DENGAN 1. Biaya jabatan, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran Pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Biaya Pensiun, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan PENGHASILAN NETO (setahun/disetahunkan) DIKURANGI PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK DIKENAKAN Tarif Pasal 17 PENGHITUNGAN PPh Pasal 21
  • 12.
    PTKP TAHUN 2016BERDASARKAN PMK 101/PMK.010/2016 Rp54.000.000,- DIRI Wajib Pajak Rp4.500.000,- Tambahan untuk Wajib Pajak KAWIN Rp4.500.000,- Tambahan untuk setiap ANGGOTA KELUARGA sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya MAKSIMAL 3 ORANG Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada AWAL TAHUN kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender
  • 13.
    1. DIRI SENDIRI; 2.TANGGUNGAN MAKS. 3 ORANG 1. DIRI SENDIRI; 2. STATUS KAWIN; 3. TANGGUNGAN MAKS. 3 ORANG Menunjukkan ket. tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan HANYA UNTUK DIRI SENDIRI KAWIN KAWIN SUAMI TANPA PENGHASILAN TIDAK KAWIN PTKP KARYAWATI
  • 14.
    Sampai dengan Rp60juta Di atas Rp50 juta s.d Rp250 juta Di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Di atas Rp500 juta 5% 15% 25% 30% TARIF Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Di atas Rp5 Milyar 35%
  • 15.
    Upah/Uang Saku Harian,Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan atau Jumlah Upah Kumulatif Satu Bulan Melebihi Rp10,2 jt Upah/Uang Saku Harian ≤ 450.000 ≤ 450.000 Dikurangi 450.000 Dikali 12 Tidak Dipotong Dipotong 5% Upah Kumulatif >Rp4,5 jt s.d. Rp10,2 jt sebulan Upah Sehari dikurangi PTKP Sehari Tarif PPh Pasal 21 = 5% Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 PPh Pasal 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan PPh PASAL 21 PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS
  • 16.
    PPh Pasal 21BUKAN PEGAWAI BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN EX Pasal 13 ayat (1) TIDAK BERKESINAMBUNGAN (50 % x Ph Bruto) DIKURANGI PTKP sebulan, Dihitung Secara Kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dihitung Secara Kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dalam hal DOKTER yang praktik di RS/Klinik JUMLAH PENGHASILAN BRUTO adalah Sebesar Jasa Dokter yang dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik
  • 17.
    DEWAN KOMISARIS/ PENGAWAS NON PEGAWAITETAP MANTAN PEGAWAI PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI Honorarium atau Imbalan yang bersifat Tidak Teratur Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan lain yang bersifat Tidak Teratur Penarikan Dana Pensiun TARIF Pasal 17 atas PENGHASILAN BRUTO PPh Pasal 21 LAINNYA
  • 18.
    TARIF Pasal 17 UUPPh PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah PPh Pasal 21 PESERTA KEGIATAN
  • 19.
    PEGAWAI PENSIUNAN BUKAN PEGAWAI KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PESERTA KEGIATAN TETAP TIDAKTETAP BERKALA BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN ex Pasal 13 ayat (1) TIDAK BERKESINAMBUNGAN BULANAN HARIAN Ph NETO – PTKP Ph BRUTO – PTKP Ph BRUTO – 450ribu Ph BRUTO (>4,5jt s.d. 10,2jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>10,2jt) – PTKP Ph NETO – PTKP ((50% X Ph BRUTO) – PTKP BULANAN) KUMULATIF (50% X Ph BRUTO) KUMULATIF 50% X Ph BRUTO Ph BRUTO KUMULATIF Ph BRUTO
  • 20.
    PENERIMA PENGHASILAN TIDAK BER-NPWP PPhPasal 21 sebesar 120% LEBIH TINGGI daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% LEBIH TINGGI) Setelah PEMOTONGAN PPh Pasal 21 bulan Desember DIPERHITUNGKAN oleh Pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan- bulan selanjutnya Merupakan KREDIT PAJAK dalam SPT Tahunan PPh Sebelum PEMOTONGAN PPh Pasal 21 bulan Desember ber- NPWP TIDAK BERLAKU untuk PPh Pasal 21 yang bersifat FINAL
  • 21.
    PP 68 TAHUN2010 PP 80 TAHUN 2010 1. UANG PESANGON; 2. UANG MANFAAT PENSIUN; 3. THT/JHT yang dibayarkan SEKALIGUS Penghasilan bersumber dari APBN/D yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/POLRI, dan Pensiunannya KETENTUAN KHUSUS
  • 22.
    TARIF Pasal 26 20% PENGHASILAN BRUTO Memperhatikan KETENTUAN P3B PASAL 26
  • 23.
    SAAT TERUTANG PPhPASAL 21/26 PENERIMA PENGHASILAN PEMOTONG SAAT DILAKUKANNYA PEMBAYARAN atau SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN atau AKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN
  • 24.
    KEWAJIBAN PEMOTONG WAJIB MendaftarkanDiri ke KPP Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk SETIAP BULAN KALENDER Pemotong Pajak WAJIB LAPOR sekalipun Nihil, paling lama 20 HARI setelah Masa Pajak berakhir Wajib MEMBUAT BUKTI POTONG dan memberikannya kepada Penerima Penghasilan PPh Pasal 21/26 yang dipotong WAJIB DISETOR ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 HARI setelah Masa Pajak berakhir Wajib MEMBUAT CATATAN atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Pasal 21/26 Untuk SETIAP MASA PAJAK Wajib MENYIMPAN CATATAN atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan
  • 25.
    BUKTI PEMOTONGAN PPhPASAL 21 PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA SELAIN PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA • Dibuatkan SEKALI SETAHUN (Form 1721 A1/A2) • Diberikan PALING LAMA 1 BULAN setelah Akhir Tahun atau PEGAWAI BERHENTI • Dibuat SETIAP KALI ada PEMOTONGAN • Jika ada dalam 1 Bulan terdapat LEBIH DARI 1 KALI PEMBAYARAN, maka Bukti Potong dapat dibuat SEKALI dalam 1 BULAN Bukti Potong PPh Pasal 21 TIDAK WAJIB DILAMPIRKAN dalam SPT Masa PPh Pasal 21
  • 26.
    KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN WAJIB MendaftarkanDiri ke KPP Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu WAJIB Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga pada Awal Tahun Kalender atau Pada Saat menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri WAJIB Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kepada Pemotong Pajak pada saat mulai Bekerja atau mulai Pensiun Wajib Membuat SURAT PERNYATAAN Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
  • 27.
    Budiyanto pada tahun2016 bekerja di PT Aman Bahagia dengan GAJI sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar IURAN PENSIUN sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2016 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima RAPEL sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2016). Pada bulan Oktober 2016 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.
  • 28.
    A. PenghitunganPPhPasal 21atasPenghasilanPegawai Tetap- Gaji Bulanan Gaji sebulan Rp 8.000.000 Pengurangan : BiayaJabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000 Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000 Penghasilan Neto setahun (12x Rp 7.400.000,00) Rp 88.800.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 54.000.000 - tambahan WP kawin Rp 4.500.000 Rp 58.500.000 Penghasilan KenaPajak setahun Rp 30.300.000 PPh Pasal 21terutang: 5% x Rp 30.300.000,00 = Rp 1.515.000 PPhPasal 21sebulan Rp 1.515.000,00 : 12 = Rp 126.250
  • 29.
    B. Penghitungan PPhPasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Gaji sebulan Rp 10.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000 Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000 Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 54.000.000 - tambahan WP kawin Rp 4.500.000 Rp 58.500.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 53.100.000 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 3.100.000,00 = Rp 465.000 Rp 2.965.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 2.965.000,00 : 12 Rp 247.083 PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 6 x Rp 247.083,00 Rp 1.482.498 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 6 x Rp 126.250,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 757.500 PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 724.998
  • 30.
    C. Penghitungan PPhPasal 21atas Pembayaran Bonus Gaji setahun (12x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000 Bonus Rp 20.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) =Rp 7.000.000,00 *Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000 Iuran Pensiun (12x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000 Penghasilan Neto setahun Gaji +Bonus Rp 131.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 54.000.000 - tambahan WP kawin Rp 4.500.000 Rp 58.500.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 73.100.000 PPh Pasal 21setahun atas Gaji +Bonus : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 23.100.000,00 = Rp 3.465.000 5.965.000 PPh Pasal 21atas Gaji (dari contoh B) Rp 2.965.000 PPh Pasal 21atas Bonus Rp 3.000.000
  • 31.
    Rifki Zain seorangPNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan berdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gaji perbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan dan mempunyai 3 orang anak. Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00. Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi Rp.2.906.200,00. Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
  • 32.
    A. PPh Pasal21 Masa Maret 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 4.027.308 = Rp. 201.365 Iuran pensiun 4,75 % x 3.217.308 = Rp. 152.822 354.188 Penghasilan neto: 3.673.120 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.673.120 44.077.446 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 11.677.446 PKP dibulatkan Rp. 11.677.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 583.850 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 48.654 Tambahan 20% lebih tinggi karena belum ber-NPWP -
  • 33.
    B. PPh Pasal21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013 = 1.200.000 x 15% = 180.000 (PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)
  • 34.
    C. PPh Pasal21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Penghasilan disetahunkan 12 x 4.027.308 = 48.327.696 Jumlah rapel Kenaikan gaji 6 x 95.760 = 574.560 Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 48.902.256 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 48.902.256 = Rp. 2.445.113 Iuran pensiun 4,75 % x 38.607.696 = Rp. 1.833.866 Rp. 4.278.978 Penghasilan neto setahun: 44.623.278 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.223.278 PKP dibulatkan Rp. 12.223.000 PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 611.150 PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala 583.850 PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala 27.800
  • 35.
    D. PPh Pasal21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1) Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan * Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 3.583.068 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 3.583.068 = Rp. 179.153 Iuran pensiun 4,75 % x 3.313.068 = Rp. 157.371 336.524 Penghasilan neto: 3.246.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.246.544 38.958.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 6.558.526 PKP dibulatkan Rp. 6.558.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 327.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 27.325
  • 36.
    D. PPh Pasal21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2) Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013 28.861.476 Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 17.915.340 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 46.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 46.776.816 = Rp. 2.338.841 Iuran pensiun 4,75 % x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.227.290 Penghasilan neto setahun: 42.549.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 10.149.526 PKP dibulatkan Rp. 10.149.000 PPh Pasal 21 setahun 507.450 PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov) a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 480.125 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325
  • 37.
    Penghitungan PPh Pasal21 Masa Agustus s.d. November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara: a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya) b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara c. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh Pasal 21 pada huruf a
  • 38.
    D. PPh Pasal21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1) 1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah Rp. 3.583.068 2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan Tunjangan Jabatan 3.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto 6.583.068 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 6.583.068 = Rp. 329.153 Iuran pensiun 4,75 % x 3.313.068 = Rp. 157.371 486.524 Penghasilan neto: 6.096.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 6.096.544 73.158.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 40.758.526 PKP dibulatkan Rp. 40.758.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 2.037.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 169.825
  • 39.
    D. PPh Pasal21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2) Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 15.000.000 Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 46.776.816 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 61.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 61.776.816 = Rp. 3.088.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.977.290 Penghasilan neto setahun: 56.799.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 24.399.526 PKP dibulatkan Rp. 24.399.000 PPh Pasal 21 setahun 1.219.950 PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325 PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov) 4 x 142.500 = 570.000 1.077.450 PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan 142.500