SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
LAMPIRAN VA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- /PJ/ 2012
TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBER1TAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
Format Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yarig
Berwenang Menandatangani Faktur Pajak
Kepada
Kepala
J1
di
Dengan
Nama
Jabatan
Nama
NPWP
yang
Yth.
KPP
ini, saya :
•
•
PKP •
•
memberitahukan identitas dan contoh tanda tangan PKP atau pejabat/pegawai
ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak, yaitu :
No.
Nama
Pejabat/
Pegawai yang
Ditunjuk
NPWP Jabatan
Tanggal
Mulai
Menanda-
tangani
Lokasi
Tempat
Keg.Usaha
Contoh
Tanda
Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.*)
Demikian
Pemberitahuan
perhatian
disampaikah, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas
Saudara kami ucapkan terima kasih.
,
baris dapat disesuaikan dengan kebutuhan PKP
Pemberitahuan ini harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang
oleh pejabat yang berwenang) untuk setiap pejabat/pegawai yang
menandatangani Faktur Pajak
Meterai
*)Jumlah
Catatan:
sah (dilegalisasi
ditunjuk
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
C tr
[1.4
Ua(d?kc, LL
‘7,0
•94
J t AD RAHMANY 0.
IP 195411111981121001

More Related Content

What's hot

Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desaPengadaan barang dan jasa di tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desaFrans Dione
 
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21andika8845
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Fakturkaromah95
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxDjonyRosnipa1
 
670-Revenue Department – Village Administration –Village Revenue Assistants– ...
670-Revenue Department – Village Administration –Village Revenue Assistants– ...670-Revenue Department – Village Administration –Village Revenue Assistants– ...
670-Revenue Department – Village Administration –Village Revenue Assistants– ...bansi default
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGsischayank
 
Pengelolaan arsip aktif klhk
Pengelolaan arsip aktif klhkPengelolaan arsip aktif klhk
Pengelolaan arsip aktif klhkAdi Pujakesuma
 
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...GLC
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfPemdes Seboro Sadang
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
Contoh Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Industri Bahan Baku Terbaru (Be...
Contoh Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Industri Bahan Baku Terbaru (Be...Contoh Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Industri Bahan Baku Terbaru (Be...
Contoh Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Industri Bahan Baku Terbaru (Be...GLC
 
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...Roko Subagya
 
Ralat setoran pengembalian 2021 f.hukum
Ralat setoran pengembalian 2021 f.hukumRalat setoran pengembalian 2021 f.hukum
Ralat setoran pengembalian 2021 f.hukumDanteMaximus
 
Surat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisarisSurat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisarisJulius Hutagalung
 

What's hot (20)

Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desaPengadaan barang dan jasa di tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa
 
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
 
670-Revenue Department – Village Administration –Village Revenue Assistants– ...
670-Revenue Department – Village Administration –Village Revenue Assistants– ...670-Revenue Department – Village Administration –Village Revenue Assistants– ...
670-Revenue Department – Village Administration –Village Revenue Assistants– ...
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
 
Pengelolaan arsip aktif klhk
Pengelolaan arsip aktif klhkPengelolaan arsip aktif klhk
Pengelolaan arsip aktif klhk
 
Pengantar nilai pabean
Pengantar nilai pabeanPengantar nilai pabean
Pengantar nilai pabean
 
K ontrak kerja
K ontrak kerjaK ontrak kerja
K ontrak kerja
 
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
 
Materi 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbjMateri 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbj
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
Djpb spending review
Djpb spending reviewDjpb spending review
Djpb spending review
 
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptxBahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
 
Contoh Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Industri Bahan Baku Terbaru (Be...
Contoh Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Industri Bahan Baku Terbaru (Be...Contoh Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Industri Bahan Baku Terbaru (Be...
Contoh Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Industri Bahan Baku Terbaru (Be...
 
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
 
Ralat setoran pengembalian 2021 f.hukum
Ralat setoran pengembalian 2021 f.hukumRalat setoran pengembalian 2021 f.hukum
Ralat setoran pengembalian 2021 f.hukum
 
Surat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisarisSurat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisaris
 

Similar to Surat Pemberitahuan PKP;Lampiran va per_24_pj_2012

Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ;Lampiran ivf per_24_pj_2012
Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ;Lampiran ivf per_24_pj_2012Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ;Lampiran ivf per_24_pj_2012
Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ;Lampiran ivf per_24_pj_2012Roko Subagya
 
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfLampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfHusniMubarok499001
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Roko Subagya
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Catatan Ekstens
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan DESTINA21
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktekhayatun nufus
 
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanTugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanindah1994
 
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Nadie Odhie
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakaulawendi
 
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013mobi2
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pet-pet
 
2. Formulir Isian PQ JASA BORONG.docx
2. Formulir Isian PQ JASA BORONG.docx2. Formulir Isian PQ JASA BORONG.docx
2. Formulir Isian PQ JASA BORONG.docxBaehaqi10
 
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)Yongki Bagus Saputra
 
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)Sidik Abdullah
 
Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012mifta aulia
 

Similar to Surat Pemberitahuan PKP;Lampiran va per_24_pj_2012 (20)

Jati muna2
Jati muna2Jati muna2
Jati muna2
 
Jati muna2
Jati muna2Jati muna2
Jati muna2
 
Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ;Lampiran ivf per_24_pj_2012
Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ;Lampiran ivf per_24_pj_2012Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ;Lampiran ivf per_24_pj_2012
Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ;Lampiran ivf per_24_pj_2012
 
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfLampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
 
Peng 5.pj02.2015
Peng   5.pj02.2015Peng   5.pj02.2015
Peng 5.pj02.2015
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanTugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
 
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
 
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
 
Per 20.pj.2013
Per 20.pj.2013Per 20.pj.2013
Per 20.pj.2013
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
 
2. Formulir Isian PQ JASA BORONG.docx
2. Formulir Isian PQ JASA BORONG.docx2. Formulir Isian PQ JASA BORONG.docx
2. Formulir Isian PQ JASA BORONG.docx
 
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
Formulir permohonan perubahan polis (non financial)
 
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
 
Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012
 
Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013
 

More from Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 

More from Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (9)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

Surat Pemberitahuan PKP;Lampiran va per_24_pj_2012

  • 1. LAMPIRAN VA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- /PJ/ 2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBER1TAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK Format Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yarig Berwenang Menandatangani Faktur Pajak Kepada Kepala J1 di Dengan Nama Jabatan Nama NPWP yang Yth. KPP ini, saya : • • PKP • • memberitahukan identitas dan contoh tanda tangan PKP atau pejabat/pegawai ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak, yaitu : No. Nama Pejabat/ Pegawai yang Ditunjuk NPWP Jabatan Tanggal Mulai Menanda- tangani Lokasi Tempat Keg.Usaha Contoh Tanda Tangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.*) Demikian Pemberitahuan perhatian disampaikah, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas Saudara kami ucapkan terima kasih. , baris dapat disesuaikan dengan kebutuhan PKP Pemberitahuan ini harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang oleh pejabat yang berwenang) untuk setiap pejabat/pegawai yang menandatangani Faktur Pajak Meterai *)Jumlah Catatan: sah (dilegalisasi ditunjuk DIREKTUR JENDERAL PAJAK, C tr [1.4 Ua(d?kc, LL ‘7,0 •94 J t AD RAHMANY 0. IP 195411111981121001