SlideShare a Scribd company logo
1 of 63
Download to read offline
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 45/PJ/2013
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS
BUMI, DAN PANAS BUMI
LAMPIRAN I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
Tanggal : 20 Desem ber 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR
WILAYAH DJP ...............
Kantor Pelayanan Pajak ...............
No. Formulir
Bagian y ang berwarna gelap diisi oleh petugas
SURAT PEMBERITAHUA N OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN PAJAK .........
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK
2. NOP
3. NOP ASAL
B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK
4. JENIS a. Onshore b. Offshore c. Tubuh Bumi
5. STATUS WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA a. Eksplorasi b. Eksploitasi
6. NAMA WILAYAH KERJA/
BLOK/ WILAYAH
SEJENISNYA
7. LOKASI
8. KABUPATEN/KOTA
9. PROVINSI
C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK
10. JENIS a. Badan Bentuk Badan Hukum
b. Orang Pribadi Gelar
11. STATUS a. Pemilik b. Penyew a c. Pengelola d. Pemakai e. Sengketa
12. NAMA 13. NPWP
14. NOMOR TELEPON 15. EMAIL
16. TIPE LOKASI 17. NAMA LOKASI
18. TIPE JALAN 19. NAMA JALAN
20. TIPE NOMOR 21. NOMOR
22. DESA/KELURAHAN 23. RW 24. RT
25. KECAMATAN
26. KABUPATEN/KOTA 27. KODE POS
-2-
D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN
28. LUAS BUMI M
2
29. LUAS BANGUNAN M
2
E. JUMLAH LSPOP
30. JUMLAH LEMBAR
a. LSPOP PBB Migas Onshore (kode L01-31)
b. LSPOP PBB Migas Offshore (kode L01-32)
c. LSPOP PBB Migas Bangunan Umum (kode L02-31)
d. LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus (kode L02-32)
e. LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (kode L03-31)
F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK
Saya menyatakan bahw a informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap
menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
31. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /
32. TANDA TANGAN
33. NAMA LENGKAP
34. JABATAN
- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- Batas w aktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak atau
Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
-3-
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
PERHATIAN:
1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
3. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau
“NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN
PAJAK
: Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK
2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. NOP ASAL : Diisi oleh petugas.
B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK
4. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
jenis objek pajak yang dilaporkan, 1 (satu)
SPOP untuk 1 (satu) jenis objek pajak.
5. STATUS WILAYAH
KERJA/BLOK/
WILAYAH
SEJENISNYA
6. NAMA WILAYAH
KERJA/BLOK/
WILAYAH
SEJENISNYA
: Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
status Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya.
: Diisi dengan nama Wilayah
Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan
yang tercantum dalam Kontrak.
7. LOKASI : Diisi dengan lokasi dimana Wilayah
Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya berada;
a. Untuk jenis objek pajak di onshore dan
tubuh buminya, diisi nama lokasi alamat
objek pajak.
b. Untuk jenis objek pajak di offshore dan
tubuh buminya, diisi nama lokasi
laut/selat/sejenisnya.
c. Untuk objek pajak di luar Wilayah Kerja
atau Wilayah Sejenisnya yang merupakan
satu kesatuan, diisi nama lokasi dimana
objek pajak berada.
8. KABUPATEN/KOTA : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi
dengan nama kabupaten/kota dimana objek
pajak berada, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu)
kabupaten/kota.
b. Untuk jenis objek pajak di offshore dan
jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan
“-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
-4-
9. PROVINSI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi
dengan nama provinsi dimana objek pajak
berada.
b. Untuk jenis objek pajak di offshore dan
jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan
“-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
C. INFORMASI SUBJEK /WAJIB PAJAK
10. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya pada saat formulir
diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan
hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi)
ditulis di kolom yang telah disediakan.
11. STATUS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya pada saat formulir
diisi.
12. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib
13. NPWP :
Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
14. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat
terhubung dengan Subjek/Wajib Pajak.
15. EMAIL : Diisi dengan alamat email Subjek/Wajib
Pajak.
16. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib
Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN
KOMPLEK
RUKAN
WISMA
APARTEMEN KAWASAN
17. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat
Subjek/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama
lantai agar didahului dengan kata “LT” untuk
memudahkan dalam membedakan antara
nama bangunan/gedung dengan
nomor/nama lantai.
18. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe jalan alamat Subjek/Wajib
Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
19. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat
Subjek/Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis
dengan angka romawi. Apabila telah
mencapai maksimal karakter, nama jalan
dapat disingkat mulai dari suku kata yang
paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa
tanda titik.
20. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Subjek/Wajib
Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor BLOK = Blok
KAV = Kaveling
a. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas
Migas Onshore Onshore.
(kode L01-31)
b. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas
Migas Offshore Offshore.
(kode L01-32)
c. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas
Migas Bangunan Bangunan Umum.
Umum (kode
L02-31)
d. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas
Migas Bangunan Bangunan Khusus.
Khusus (kode
L02-32)
-5-
21. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana
Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan
angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu,
maka digunakan tanda koma (,) jika
disebutkan satu persatu, atau dengan tanda
minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya,
tanpa dipisahkan spasi.
22. DESA /KELURAH AN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana
Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak
bertempat tinggal.
24. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak
bertempat tinggal.
25. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib
Pajak bertempat tinggal.
26. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana
Wajib Pajak bertempat tinggal.
27. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib
Pajak bertempat tinggal.
D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN
28. LUAS BUMI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi
dengan total luas permukaan bumi onshore
yang dikenakan PBB Migas, yaitu areal yang
secara nyata dipunyai haknya dan/atau
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak per wilayah administrasi
kabupaten/kota, dalam satuan m2.
b. Untuk jenis objek pajak di offshore, diisi
dengan total luas permukaan bumi offshore
yang dikenakan PBB Migas, yaitu areal yang
secara nyata dipunyai haknya dan/atau
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak, dalam satuan m2.
c. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi diisi
dengan luas Wilayah Kerja/Blok/Wilayah
Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum
dalam Kontrak, dalam satuan m2.
29. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan yang
dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan per wilayah
administrasi kabupaten/kota, dalam
satuan m2.
E. JUMLAH LSPOP
30. JUMLAH LEMBAR
e. LSPOP PBB
Migas Tubuh
Bumi (kode L03-
31)
-6-
: Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB
Migas Tubuh Bumi.
F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK
31. TANGGAL/BULAN/
TAHUN
: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat
pengisian SPOP.
32. TANDA TANGAN : Diisi dengan tanda tangan Subjek/Wajib Pajak
atau kuasanya diatas garis yang disediakan.
33. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib Pajak
atau kuasanya.
34. JABATAN : Diisi dengan jabatan penandatangan SPOP.
LAMPIRAN II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR
WILAYAH DJP ...............
Kantor Pelayanan Pajak ...............
No. Formulir
Bagian y ang berwarna gelap diisi oleh petugas
SURAT PEMBERITAHUA N OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI
TAHUN PAJAK .........
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK
2. NOP
3. NOP ASAL
B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK
4. JENIS a. Onshore b. Tubuh Bumi
5. STATUS WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA a. Eksplorasi b. Eksploitasi
6. NAMA WILAYAH KERJA/
WILAYAH SEJENISNYA
7. LOKASI
8. KABUPATEN/KOTA
9. PROVINSI
C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK
10. JENIS a. Badan Bentuk Badan Hukum
b. Orang Pribadi Gelar
11. STATUS a. Pemilik b. Penyew a c. Pengelola d. Pemakai e. Sengketa
12. NAMA 13. NPWP
14. NOMOR TELEPON 15. EMAIL
16. TIPE LOKASI 17. NAMA LOKASI
18. TIPE JALAN 19. NAMA JALAN
20. TIPE NOMOR 21. NOMOR
22. DESA/KELURAHAN 23. RW 24. RT
25. KECAMATAN
26. KABUPATEN/KOTA 27. KODE POS
-2-
D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN
28. LUAS BUMI M
2
29. LUAS BANGUNAN M
2
E. JUMLAH LSPOP
30. JUMLAH LEMBAR
a. LSPOP PBB Panas Bumi Onshore (kode L01-51)
b. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum (kode L02-51)
c. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (kode L02-52)
d. LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (kode L03-51)
F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK
Saya menyatakan bahw a informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap
menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
31. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /
32. TANDA TANGAN
33. NAMA LENGKAP
34. JABATAN
- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- Batas w aktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak atau Wajib Pajak
sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
-3-
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI
PERHATIAN:
1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
3. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip
“-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN
PAJAK
: Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK
2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. NOP ASAL : Diisi oleh petugas.
B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK
4. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
jenis objek pajak yang dilaporkan, 1 (satu)
SPOP untuk 1 (satu) jenis objek pajak.
5. STATUS WILAYAH
KERJA/WILAYAH
SEJENISNYA
6. NAMA WILAYAH
KERJA/WILAYAH
SEJENISNYA
: Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
status Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya.
: Diisi dengan nama Wilayah Kerja/Wilayah
Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum
dalam Izin Usaha Pertambangan.
7. LOKASI : Diisi dengan lokasi dimana Wilayah Kerja/
Wilayah Sejenisnya berada;
a. Untuk jenis objek pajak di onshore dan
tubuh buminya, diisi nama lokasi alamat
objek pajak.
b. Untuk objek pajak di luar Wilayah
Kerja/Wilayah Sejenisnya yang
merupakan satu kesatuan, diisi nama
lokasi dimana objek pajak berada.
8. KABUPATEN/KOTA : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi
dengan nama kabupaten/kota dimana
objek pajak berada, 1 (satu) SPOP untuk 1
(satu) kabupaten/kota.
b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi,
dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada
kolom/baris isian.
9. PROVINSI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi
nama provinsi dimana objek pajak berada.
b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi,
dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada
kolom/baris isian.
nama bangunan/gedung dengan nomor/nama
lantai.
18. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib
Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah:
-4-
C. INFORMASI SUBJEK /WAJIB PAJAK
10. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya pada saat formulir
diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan
hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi)
ditulis di kolom yang telah disediakan.
11. STATUS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya pada saat formulir
diisi.
12. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib
Pajak.
13. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
14. NOMOR TELEPO N : Diisi dengan nomor telepon yang dapat
terhubung dengan Subjek/Wajib Pajak.
15. EMAIL : Diisi dengan alamat email Subjek/Wajib Pajak.
16. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib
Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUKAN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
17. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Subjek/Wajib
Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar
didahului dengan kata “LT” untuk
memudahkan dalam membedakan antara
JL
GG
DS
KP
LR
PS
= Jalan
= Gang
= Desa
= Kampung
= Lorong
= Pasar
DSN
PSL
SB
BJ
DK
= Dusun
= Persil
= Subak
= Banjar
= Dukuh
19. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan
Subjek/Wajib Pajak.
nama jalan alamat
Nomor jalan ditulis
dengan angka romawi. Apabila telah mencapai
maksimal karakter, nama jalan dapat
disingkat mulai dari suku kata yang paling
terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
20. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Subjek/Wajib
Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok KAV = Kaveling
21. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana
Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis
dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari
satu, maka digunakan tanda koma (,) jika
disebutkan satu persatu, atau dengan tanda
minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya,
tanpa dipisahkan spasi.
22. DESA /KELURAH AN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana
Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
disediakan.
33. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib
Pajak atau kuasanya.
34. JABATAN : Diisi dengan jabatan penandatangan SPOP.
-5-
23. RW : Diisi dengan nama RW dimana Subjek/Wajib
Pajak bertempat tinggal.
24. RT : Diisi dengan nama RT dimana Subjek/Wajib
Pajak bertempat tinggal.
25. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana
Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana
Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
27. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana
Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN
28. LUAS BUMI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi
dengan total luas permukaan bumi onshore
yang dikenakan PBB Panas Bumi, yaitu areal
yang secara nyata dipunyai haknya
dan/atau diperoleh manfaatnya oleh
Subjek/Wajib Pajak per wilayah administrasi
kabupaten/kota, dalam satuan m2.
b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi diisi
dengan luas Wilayah Kerja/Wilayah
Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum
dalam Kontrak/Izin, dalam satuan m2.
29. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan yang
dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan per wilayah
administrasi kabupaten/kota, dalam satuan
m2.
E. JUMLAH LSPOP
30. JUMLAH LEMBAR
a. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB
Panas Bumi Panas Bumi Onshore.
Onshore (kode
L01-51)
b. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB
Panas Bumi Panas Bumi Bangunan Umum.
Bangunan
Umum (kode
L02-51)
c. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB
Panas Bumi Panas Bumi Bangunan Khusus.
Bangunan
Khusus (kode
L02-52)
d. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB
Panas Bumi Panas Bumi Tubuh Bumi.
Tubuh Bumi
(kode L03-51)
F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK
31. TANGGAL/BULAN/
TAHUN
: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat
pengisian SPOP.
32. TANDA TANGAN : Diisi dengan tanda tangan Subjek/Wajib
Pajak atau kuasanya diatas garis yang
LAMPIRAN III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
Tanggal : 20 Desember 2013
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
ONSHORE
TAHUN PAJAK ..........
No. Formulir
L01-31
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
2. NOP
A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN
1. AREAL PRODUKTIF
NO.
Lokasi
(desa/kelurahan atau kecamatan)
Luas (m2)
Tahun
perolehan
Jenis perolehan
(beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.)
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Luas -
2. AREAL BELUM PRODUKTIF
NO.
Lokasi
(desa/kelurahan atau kecamatan)
Luas (m2)
Tahun
perolehan
Jenis perolehan
(beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.)
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Luas -
-2-
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
NO.
Lokasi
(desa/kelurahan atau kecamatan)
Luas (m2)
Tahun
perolehan
Jenis perolehan
(beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.)
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Luas -
4. AREAL EMPLASEMEN
NO.
Lokasi
(desa/kelurahan atau kecamatan)
Luas (m2)
Tahun
perolehan
Jenis perolehan
(beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.)
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Luas -
B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)
Luas (m
2
) Keterangan
1 2
-3-
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI ONSHORE (L01-31)
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP PBB Migas Onshore (kode L01-31) adalah data rinci untuk
Permukaan Bumi Onshore per kabupaten/kota.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“
atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN
1. AREAL PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau
perairan pedalaman di dalam Wilayah
Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang
secara nyata dipunyai haknya dan/atau
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha
pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi, yang sedang diusahakan untuk
pengambilan hasil produksi, contoh: zona
wellpad (well cluster), yang di dalamnya
terdapat sumur produksi, sumur injeksi.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan
diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan
apabila areal berada dalam satu
desa/kelurahan atau diisi dengan nama
kecamatan, apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing
lokasi sesuai dengan kolom 2, dalam
satuan meter persegi (m2).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari
luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan
(Beli/Sewa/Ijin
Pemanfaatan dll.)
: Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/
sewa/ ijin pemanfaatan dll., dengan
dilampiri fotokopi dokumen beli/ sewa/
ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan, contoh: nama lokasi.
2. AREAL BELUM
PRODUKTIF
: Diisi dengan areal tanah dan/atau
perairan pedalaman di dalam Wilayah
Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang
secara nyata dipunyai haknya dan/atau
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha
pertambangan Minyak Bumi dan Gas
-4-
Bumi, yang belum diusahakan untuk
pengambilan hasil produksi, contoh: areal
yang dimanfaatkan untuk kegiatan
eksplorasi.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan
diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan
apabila areal berada dalam satu
desa/kelurahan atau diisi dengan nama
kecamatan apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing
lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam
satuan meter persegi (m2).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari
luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan
(Beli/Sewa/Ijin
Pemanfaatan dll.)
: Diisi dengan jenis perolehan; bisa
beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan
dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin
pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan, contoh: nama lokasi.
3. AREAL TIDAK
PRODUKTIF
: Diisi dengan areal tanah dan/atau
perairan pedalaman di dalam Wilayah
Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang
secara nyata dipunyai haknya dan/atau
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha
pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai
diusahakan untuk pengambilan hasil
produksi, contoh: tebing, jurang, rawa,
danau, sungai, areal reklamasi dll.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan
diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan
apabila areal berada dalam satu
desa/kelurahan atau diisi dengan nama
kecamatan apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing
lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam
satuan meter persegi (m2).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari
luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan
(Beli/Sewa/Ijin
Pemanfaatan dll.)
: Diisi dengan jenis perolehan; bisa
beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan
dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin
pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan, contoh: nama lokasi.
4. AREAL EMPLASEMEN : Diisi dengan areal tanah dan/atau
perairan pedalaman di dalam kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya
-5-
dan/atau diperoleh manfaatnya oleh
subjek pajak atau Wajib Pajak untuk
menunjang kegiatan usaha pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang di
atasnya berdiri bangunan dan sarana
pendukungnya, tidak termasuk Areal
Produktif, contoh: kantor, perumahan,
pabrik, gudang, jalan, jalur pipa, Onshore
Receiving Facility (ORF) dll.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan
diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan
apabila areal berada dalam satu
desa/kelurahan atau diisi dengan nama
kecamatan apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing
lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam
satuan meter persegi (m2).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari
luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan
(Beli/Sewa/Ijin
Pemanfaatan dll.)
: Diisi dengan jenis perolehan; bisa
beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan
dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin
pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan, contoh: nama lokasi.
B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)
AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan
pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau
Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan
PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau
yang secara nyata tidak dipunyai haknya
dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek
pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan
usaha pertambangan Minyak Bumi dan
Gas Bumi.
Kolom 1 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam
satuan meter persegi (m2).
Kolom 2 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan.
LAMPIRAN IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
Tanggal : 20 Desember 2013
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
OFFSHORE
TAHUN PAJAK ..........
No. Formulir
L01-32
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
2. NOP
A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN (AREAL OFFSHORE)
1. AREAL OFFSHORE
NO.
Loka si
(laut/selat/s ejenisnya )
Luas (m2)
Tahun
perolehan
Jenis perolehan
(ijin pemanfaatan)
Keteranga n
1 2 3 4 5 6
Jumlah Luas -
B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)
Luas (m
2
) Keteranga n
1 2
-2-
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI OFFSHORE (L01-32)
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP PBB Migas Offshore (kode L01-32) adalah data rinci untuk
Permukaan Bumi Offshore.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“
atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN
AREAL OFFSHORE : Diisi dengan areal perairan lepas pantai di
dalam kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi
dan Gas Bumi, yang secara nyata dipunyai
haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh
subjek pajak atau Wajib Pajak.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan
diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama laut/selat/sejenisnya
dimana lokasi areal berada.
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Offshore, dalam
satuan meter persegi (m2).
Kolom 4 Tahun
Perolehan
Kolom 5 Jenis
Perolehan (ijin
Pemanfaatan)
: Diisi dengan tahun perolehan.
: Diisi dengan jenis perolehan; berupa ijin
pemanfaatan, dengan dilampiri fotokopi
dokumen ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan, contoh: nama lokasi.
B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)
AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal perairan lepas pantai di
dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya
yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994,
dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai
haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh
subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan
usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi.
Kolom 1 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan
meter persegi (m2).
Kolom 2 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan.
LAMPIRAN V
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
Tanggal : 20 Desember 2013
Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Umum (L02-31) dapatditambah sesuai dengan kebutuhan,diisi per JENISPENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).
: *) Kolom 47,48,49 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa :Pompa Bensin/Tangki SPBU.
: *) Kolom 50,51,52,53,54,55 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa :Pabrik/Bengkel/Gudang.
a.
Pe
n
da
f
ta
r
an
KETERANGAN BANGUNAN UMUM
-2-
JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN :
1. Perumahan 5. RS/Klinik 9. Gedung Pertemuan 13. Tangki SPBU
2. Perkantoran 6. Olahraga/rekreasi 10. Bangunan Parkir 14. Gedung Sekolah
3. Pabrik 7. Hotel/resto/wisma 11. Apartemen/Kondominium 15. Lain-lain*
4. Toko/Apotik/Ruko 8. Bengkel/gudang 12. Pompa Bensin/Kanopi
Keterangan kolom 4,9,12,1 3,14,15,16,1 7,18,19,22 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut :
Kondisi Umum (4) Konstruksi (9)
Material dinding dalam
(12)
Material dinding luar
(13)
Pelapis dinding dalam
(14)
Pelapis dinding Luar
(15)
Langit-langit (16) Atap (17)
Penutup Lantai
(18)
AC Lift
tipe (19) tipe (22)
1. Sangat baik 1. Baja 1. Gypsum Impor 1. Kaca 1. Kaca Impor 1. Granit Impor 1. Gypsum 1. Pelat Beton 1. Marmer 1. Split 1. Penumpang
2. Baik 2. Batu bata 2. Gypsum Lokal 2. Pas Celcon 2. Kaca Lokal 2. Kaca Impor 2. Akustik 2. Genteng Keramik 2. Keramik 2. Window 2. Barang
3. Sedang 3. Beton 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Marmer Impor 3. Marmer Impor 3. Triplex+cat 3. Genteng Pres Beton 3. Teraso 3. Floor
4. Jelek 4. Kayu 4. Tripleks 4. Beton Pracetak 4. Marmer Lokal 4. Marmer Lokal 4. Eternit 4. Asbes Gelombang 4. Ubin PC 4. Central
5. Plyw ood 5. Seng 5. Cat 5. Kaca Impor 5. Seng Gelombang
6. Kayu 6. Wallpaper 6. Kaca Lokal 6. Genteng Sirap
7. Granit Impor 7. Keramik Standar 7. Genteng Tanah Liat
8. Granit Lokal 8. Cat
9. Keramik Stand.
Keterangan kolom 24,26,30,31,33,34,35,37,39,42,43,45 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :
Eskalator Pagar
Sistem Air panas
(30)
Sistem Pengolah
limbah (31)
Reservoir (33) Proteksi api (34)
Penangkal petir
(35)
Sistem Tata
suara (37)
Sis. TV Kolam Renang Lapangan Tenis Perkerasan
tipe (24) tipe (26) tipe (39) Finishing (42) tipe (43) tipe (45)
1. Lebar<0,8 1. Batako 1. Ada 1. Ada 1. Ada 1. Hydrant 1. Ada 1. Ada 1. MATV 1. Diplester 1. Beton dgn. Lampu 1. Ringan
2. Lebar>0,8 2. Bata 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Sprinkler 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. CCTV 2. Dengan pelapis 2. Beton tanpa Lampu 2. Sedang
3. Btn pracetak 3. Alarm Kebakaran 3. Aspal dgn. lampu 3. Keras
4. Besi 4. Interkom 4. Aspal tanpa Lampu
5. Tanah liat dgn. Lampu
6. Tanah liat tanpa lampu
Keterangan kolom 48 dan 55 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :
TANGKI SPBU
BENGKEL/GUDANG/PA
BRIK
Posisi (48) Tipe lantai (55)
1. Di atas tanah 1. Ringan
2. Di baw ah tanah 2. Sedang
3. Menengah
4. Berat
5. SangatBerat
-3-
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI BANGUNAN UMUM (L02-31)
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP PBB Migas Bangunan Umum (kode L02-31) adalah data
rinci bangunan umum per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per
kabupaten/kota.
2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“
atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan umum sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya pada saat
formulir diisi, dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE/JML
LEMBAR
: Diisi lembar ke …./jumlah lembar …..
DATA RINCI BANGUNAN UMUM
5. JENIS PENGGUNAAN
BANGUNAN (JPB): …
6. JENIS PENGGUNAAN
BANGUNAN (JPB): …
: Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan
(JPB) untuk bangunan umum berupa:
perumahan/perkantoran/toko/apotik/ruko/
rumah sakit/klinik/olahraga/rekreasi/hotel/
resto/wisma/gedung pertemuan/bangunan
parkir/apartemen/kondominium/pompa
bensin/kanopi/tangki SPBU/gedung
sekolah/dan lain-lain.
1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk 1
(satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31)
untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)
Perumahan, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31)
untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)
Perkantoran, dll.
: Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan
untuk bangunan umum berupa:
pabrik/bengkel/gudang.
1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk 1
(satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31)
untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)
pabrik, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31)
untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)
bengkel, dll.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan umum
yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Nama Unit
Bangunan
: Diisi dengan nama unit bangunan.
-4-
Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada di
area/cluster atau sejenisnya.
Kolom 4 Kondisi
Umum
Kolom 5 Tahun
dibangun
Kolom 6 Tahun
Renovasi
Kolom 7 Jumlah Lantai
Bangunan
Kolom 8 Luas
Bangunan (m2)
: Diisi dengan kondisi bangunan secara umum
berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak
di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi dengan tahun selesai dibangun.
: Diisi dengan tahun dilakukannya renovasi.
: Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat
dalam bangunan tersebut.
: Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan
meter persegi (m2) (keterangan: seluruh unit
bangunan umum wajib diisi masing-masing
luasnya).
Kolom 9 Konstruksi : Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan
keterangan kolom 9 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 10 Jumlah
Lantai Basement
Kolom 11 Luas Lantai
Basement (m2)
Kolom 12 Material
Dinding Dalam
Kolom 13 Material
Dinding Luar
Kolom 14 Pelapis
Dinding Dalam
Kolom 15 Pelapis
Dinding Luar
: Diisi dengan jumlah lantai basement.
: Diisi dengan luas lantai basement, dalam
satuan meter persegi (m2).
: Diisi dengan material yang ada, berdasarkan
keterangan kolom 12 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi sesuai dengan material yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 13 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 14 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 15 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 16 Langit-langit : Diisi sesuai dengan material langit-langit yang
ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 17 Atap : Diisi sesuai dengan material atap yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 17 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 18 Penutup
Lantai
: Diisi sesuai dengan material penutup lantai
yang ada, berdasarkan keterangan kolom 18
yang terletak di halaman belakang LSPOP
(L02-31).
Kolom 19 AC Tipe : Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 19 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 20 AC Jumlah
Unit
: Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan
unit.
Kolom 21 AC PK : Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuan
PK.
Kolom 22 Lift Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 22 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 23 Lift Jumlah : Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan
-5-
Unit unit.
Kolom 24 Eskalator
Tipe
Kolom 25 Eskalator
Jumlah Unit
: Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 24 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam
satuan unit.
Kolom 26 Pagar Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 26 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 27 Pagar
Keliling (m)
Kolom 28 Pagar Tinggi
(m)
: Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam
satuan meter.
: Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan
meter.
Kolom 29 Listrik (watt) : Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan watt.
Kolom 30 Sistem Air
Panas
Kolom 31 Sistem
Pengolahan Limbah
Kolom 32 Sumur
Artesis (m)
: Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas,
berdasarkan keterangan kolom 30 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah,
berdasarkan keterangan kolom 31 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi dengan kedalaman sumur Artesis, dalam
satuan meter.
Kolom 33 Reservoir : Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan
keterangan kolom 33 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 34 Proteksi Api : Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 34 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 35 Penangkal
Petir
Kolom 36 Saluran
PABX (saluran)
Kolom 37 Sistem Tata
Suara
Kolom 38 Video
Interkom (Jumlah
Lantai)
Kolom 39 Sistem TV
Tipe
Kolom 40 Sistem TV
Jumlah Lantai
Kolom 41 Kolam
Renang Luas (m2)
Kolom 42 Kolam
Renang Finishing
Kolom 43 Lapangan
Tenis Tipe
Kolom 44 Lapangan
Tenis Luas (m2)
: Diisi ada tidaknya Penangkal Petir,
berdasarkan keterangan kolom 35 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam
satuan saluran.
: Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara,
berdasarkan keterangan kolom 37 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan
jumlah lantai.
: Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 39 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah
lantai.
: Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam
satuan meter persegi (m2).
: Diisi sesuai dengan Finishing yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 42 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang
ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
: Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam
satuan meter persegi (m2).
Kolom 45 Perkerasan : Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada,
-6-
Tipe berdasarkan keterangan kolom 45 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 46 Perkerasan
Luas (m2)
: Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan
meter persegi (m2).
Informasi tambahan untuk Pompa Bensin
Kolom 47 Jumlah
Kanopi
: Diisi dengan jumlah kanopi Pompa Bensin.
Informasi tambahan untuk Tangki SPBU
Kolom 48 Posisi : Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU yang
ada, berdasarkan keterangan kolom 48 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 49 Volume (m3) : Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang
ada, dalam satuan meter kubik (m3).
Informasi tambahan untuk Bengkel/Gudang/Pabrik
Kolom 50 Keliling
Dinding (m)
Kolom 51 Tinggi Kolom
(m)
Kolom 52 Lebar
Bentang (m)
Kolom 53 Luas
Mezzanin (m2)
Kolom 54 Daya
Dukung Lantai (kg/m2)
: Diisi dengan keliling dinding
Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter
(m).
: Diisi dengan tinggi kolom
Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter
(m).
: Diisi dengan lebar bentang
Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter
(m).
: Diisi dengan luas Mezzanin, dalam satuan
meter persegi (m2).
: Diisi dengan daya dukung lantai
Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan
kilogram per meter persegi (kg/m2).
Kolom 55 Tipe Lantai : Diisi sesuai dengan tipe lantai
Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 55 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
LAMPIRAN VI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
Tanggal : 20 Desember 2013
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK DAN GAS BUMI
BANGUNAN KHUSUS
TAHUN PAJAK ............
No. Formulir
L02-32
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
3. JML. BANGUNAN
2. NOP
4. LEMBAR KE / JML. LEMBAR /
DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : ……………………………………………………………………………
No Nama Unit Bangunan Lokasi
Kondisi
Umum
Thn.
Dibangun
Konstruksi
Panjang
(m)
Lebar
(m)
Tinggi
(m)
Diameter
(m)
Volume
(m3
)
Luas
(m2
)
Sumur *)
(well)
Jaringan
Pipa *)
Tangki *)
Anjungan lepas pantai *)
(platform )
Letak
Kedalaman
sumur (m) Letak Tipe Letak Tipe
Jumlah
sumur
Kedalaman
laut (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Total Luas
Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Khusus (L02-32) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).
: *) inf ormasi tambahan untuk bangunan khusus dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Sumur/Jaringan Pipa/Tangki/Anjungan lepas pantai.
1. Sumur (well) 6. Gas Boot 11. Pumps 16. Tank Tower
2. Gathering Testing Satellite (GTS) 7. Condensate Recovery 12. Cooler 17. Jaringan Pipa
3. Oil/Gas Processing Plant 8. Condensate Stabilization Unit (CSU) 13. Compressor 18. Suar Bakar/Flare
4. Power Plant 9. Separator 14. Power Generator 19. Oil Metering
5. Water Treatment Plant (WTP) 10. Scrubber 15. Tangki (Tank)
Kondisi Umum
(4)
Konstruksi
(6)
Sumur Jaringan Pipa Tangki Anjungan Lepas Pantai
Letak (13) Letak (15) Tipe (16) Letak (17) Tipe (18)
1. Sangat baik 1. Baja 1. Onshore 1. Dibaw ah tanah 1. Tabung/Silinder 1. Dibaw ah Tanah 1. Terpancang/Jacket platform
2. Baik 2. Beton 2. Offshore 2. Diatas tanah 2. Bola/Spherical 2. Diatas Tanah 2. Lentur/Compliant platform
3. Sedang 3. Aspal 3. Offshore (Lepas Pantai)
4. Komposit
-2-
KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS
JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) :
Terle tak di onshore
Terletakdi offshore
20. Sumur (well)
21. Jaringan Pipa
22. Anjungan Lepas Pantai (Platform)
23. Single Buoy Mooring (SBM)
Bangunan khusus lainnya
24. Landasan pesawat udara
25. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek
26. Dermaga/pelabuhan khusus
27. Lainnya : ………………………… (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo,cerobong dll.)
Kolom 4, 6, 13, 15, 16, 17, dan 18 diisi dengan keterangan sebagai berikut:
-3-
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI BANGUNAN KHUSUS (L02-32)
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus (kode L02-32) adalah data
rinci bangunan khusus, per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per
kabupaten/kota.
2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“
atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan khusus sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya pada saat
formulir diisi, dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE/JML
LEMBAR
: Diisi lembar ke …./jumlah lembar ….
DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS
5. JENIS
PENGGUNAAN
BANGUNAN: …
: Diisi dengan jenis penggunaan bangunan
khusus berdasarkan keterangan jenis
penggunaan bangunan yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-32).
1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk 1 (satu)
Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk
Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Sumur
(Well), 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk
Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Jaringan
Pipa, dll.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan khusus yang
akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Nama Unit
Bangunan
: Diisi dengan nama unit bangunan.
Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada, di
area/cluster atau sejenisnya.
Kolom 4 Kondisi
Umum
Kolom 5 Thn.
Dibangun
: Diisi dengan kondisi bangunan secara umum
berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di
halaman belakang LSPOP (L02-32).
: Diisi dengan tahun selesai dibangun.
Kolom 6 Konstruksi : Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan
keterangan kolom 6 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-32).
Kolom 7 Panjang (m) : Diisi dengan panjang tapak/penampang/
perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).
Kolom 8 Lebar (m) : Diisi dengan lebar tapak/penampang/
perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).
-4-
Kolom 9 Tinggi (m) : Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan
meter (m) (contoh: tinggi untuk tower, suar
bakar, dll.).
Kolom 10 Diameter
(m)
Kolom 11 Volume
(m3)
: Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan
meter (m) (contoh: diameter untuk sumur,
tangki, pipa, dll.).
: Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan
meter kubik (m3) (contoh: volume untuk tangki,
dll.).
Kolom 12 Luas (m2) : Diisi dengan luas tapak/penampang/
perkerasan bangunan, dalam satuan meter
persegi (m2) (keterangan: seluruh unit bangunan
khusus wajib diisi masing-masing luasnya).
Informasi tambahan untuk Sumur (Well)
Kolom 13 Letak : Diisi dengan letak Sumur (Well) berdasarkan
keterangan kolom 13 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-32).
Kolom 14
Kedalaman Sumur
(m)
: Diisi dengan kedalaman casing/cubing sumur
(well), dalam satuan meter (m).
Informasi tambahan untuk Jaringan Pipa
Kolom 15 Letak : Diisi dengan letak jaringan pipa berdasarkan
keterangan kolom 15 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-32).
Informasi tambahan untuk Tangki
Kolom 16 Tipe : Diisi dengan bentuk tangki berdasarkan
keterangan kolom 16 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-32).
Kolom 17 Letak : Diisi dengan letak tangki berdasarkan
keterangan kolom 17 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-32).
Informasi tambahan untuk Anjungan Lepas Pantai (Platform)
Kolom 18 Tipe : Diisi dengan tipe Anjungan Lepas Pantai
(Platform), berdasarkan keterangan kolom 18
yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-
32).
Kolom 19
Jumlah sumur
Kolom 20
Kedalaman Laut
: Diisi dengan jumlah Sumur (Well) dalam setiap
anjungan, dalam satuan unit.
: Diisi dengan kedalaman laut di lokasi anjungan,
dalam satuan meter (m).
LAMPIRAN VII
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
Tanggal : 20 Desember 2013
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TUBUH
BUMI
TAHUN PAJAK .........
No. Formulir
L03-31
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
2. NOP
A. DATA RINCI
3. NAMA OPERATOR
4. NOMOR KONTRAK 5. TANGGAL / /
KERJA SAMA
6. LUAS WILAYAH KERJA/ M2
BLOK/WILAYAH SEJENISNYA
7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA
a. GARIS BUJUR (BT) s/d
b. GARIS LINTANG (LU/LS) s/d
B. DATA HASIL PRODUKSI
8. HASIL PRODUKSI YANG TERJUAL DALAM SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK
No Nama Hasil Produksi Hasil Produksi Satuan Keterangan
1 2 3 4 5
1. Minyak Bumi ........................................................ barrel
2. Gas Bumi ........................................................ mmbtu
-2-
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TUBUH BUMI (L03-31)
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (L03-31) adalah data rinci tubuh
bumi.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“
atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
A. DATA RINCI
3. NAMA OPERATOR : Dalam hal Subjek/Wajib Pajak
menggunakan jasa operator, diisi dengan
nama operator yang bersangkutan.
Dalam hal Subjek/Wajib Pajak tidak
menggunakan jasa operator, tidak perlu
diisi.
4. NOMOR KONTRAK
KERJA SAMA
: Diisi nomor sesuai dengan yang tercantum
dalam Kontrak Kerja Sama.
5. TANGGAL : Diisi tanggal sesuai dengan yang tercantum
dalam Kontrak Kerja Sama.
6. LUAS WILAYAH
KERJA/BLOK/WILAYAH
SEJENISNYA
7. BATAS TITIK
KOORDINAT WILAYAH
KERJA/BLOK/
WILAYAH SEJENISNYA
: Diisi dengan total luas Wilayah
Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya dalam
satuan meter persegi (m2) sesuai dengan
luas yang tercantum dalam Kontrak Kerja
Sama.
: Diisi dengan batas titik koordinat terluar
yang terdapat dalam peta Wilayah
Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya yang
mengacu pada sistem koordinat geodetik
(Lintang Bujur), dalam satuan ...°...' ...".
B. DATA HASIL PRODUKSI
8. HASIL PRODUKSI YANG :
TERJUAL SETAHUN
SEBELUM TAHUN
PAJAK
Diisi dengan hasil produksi Minyak Bumi
dan/atau Gas Bumi yang terjual setahun
sebelum tahun pajak.
Kolom 1 No. : Nomor urut 1. untuk hasil produksi
Minyak Bumi dan nomor urut 2. untuk
hasil produksi Gas Bumi, yang akan
diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Nama Hasil :
Produksi
Nama hasil produksi yaitu, Minyak Bumi
dan/atau Gas Bumi, yang akan diisikan
dalam LSPOP.
Kolom 3 Hasil Produksi : Diisi dengan jumlah hasil produksi
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi
setahun.
-3-
Kolom 4 Satuan : Satuan hasil produksi Minyak Bumi
dalam barrel, dan Gas Bumi dalam
mmbtu (million british termal unit)
Kolom 5 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan.
LAMPIRAN VIII
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
Tanggal : 20 Desember 2013
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI ONSHORE
TAHUN PAJAK ..........
No. Formulir
L01-51
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
2. NOP
A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN
1. AREAL PRODUKTIF
NO.
Lokasi
(desa/kelurahan atau kecamatan)
Luas (m2)
Tahun
perolehan
Jenis perolehan
(beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.)
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Luas -
2. AREAL BELUM PRODUKTIF
NO.
Lokasi
(desa/kelurahan atau kecamatan)
Luas (m2)
Tahun
perolehan
Jenis perolehan
(beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.)
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Luas -
-2-
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
NO.
Lokasi
(desa/kelurahan atau kecamatan)
Luas (m2)
Tahun
perolehan
Jenis perolehan
(beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.)
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Luas -
4. AREAL EMPLASEMEN
NO.
Lokasi
(desa/kelurahan atau kecamatan)
Luas (m2)
Tahun
perolehan
Jenis perolehan
(beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.)
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Luas -
B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)
Luas (m
2
) Keterangan
1 2
-3-
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI ONSHORE (L01-51)
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Onshore (kode L01-51) adalah data rinci
untuk Permukaan Bumi Onshore per kabupaten/kota.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip
“-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN
1. AREAL PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau
perairan pedalaman di dalam Wilayah
Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang
secara nyata dipunyai haknya dan/atau
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha
pertambangan Panas Bumi, yang
sedang diusahakan untuk pengambilan
hasil produksi, contoh: zona wellpad
(well cluster), yang di dalamnya terdapat
sumur produksi dan sumur injeksi.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang
akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan
apabila areal berada dalam satu
desa/kelurahan atau diisi dengan
nama kecamatan apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing
lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam
satuan meter persegi (m2).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari
luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan
(Beli/Sewa/Ijin
Pemanfaatan dll.)
: Diisi dengan jenis perolehan; bisa
beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan
dilampiri fotokopi dokumen
beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan, contoh: nama lokasi.
2. AREAL BELUM
PRODUKTIF
: Diisi dengan areal tanah dan/atau
perairan pedalaman di dalam Wilayah
Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang
secara nyata dipunyai haknya dan/atau
-4-
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha
pertambangan Panas Bumi, yang belum
diusahakan untuk pengambilan hasil
produksi, contoh: areal permukaan
yang dimanfaatkan untuk kegiatan
eksplorasi atau studi kelayakan.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang
akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan
apabila areal berada dalam satu
desa/kelurahan atau diisi dengan
nama kecamatan apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing
lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam
satuan meter persegi (m2).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari
luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan
(Beli/Sewa/Ijin
Pemanfaatan dll.)
: Diisi dengan jenis perolehan; bisa
beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan
dilampiri fotokopi dokumen
beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan, contoh: nama lokasi.
3. AREAL TIDAK
PRODUKTIF
: Diisi dengan areal tanah dan/atau
perairan pedalaman di dalam Wilayah
Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang
secara nyata dipunyai haknya dan/atau
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha
pertambangan Panas Bumi, yang tidak
dapat atau telah selesai diusahakan
untuk pengambilan hasil produksi,
contoh: tebing, jurang, rawa, danau,
sungai, areal reklamasi, dll.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang
akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan
apabila areal berada dalam satu
desa/kelurahan atau diisi dengan
nama kecamatan apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing
lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam
satuan meter persegi (m2).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari
luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan
(Beli/Sewa/Ijin
Pemanfaatan dll.)
: Diisi dengan jenis perolehan; bisa
beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan
dilampiri fotokopi dokumen
beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan, contoh: nama lokasi.
4. AREAL EMPLASEMEN : Diisi dengan areal tanah dan/atau
perairan pedalaman di dalam kawasan
-5-
yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan Panas Bumi, yang secara
nyata dipunyai haknya dan/atau
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak untuk menunjang
kegiatan usaha pertambangan Panas
Bumi, yang di atasnya berdiri
bangunan dan sarana pendukungnya,
tidak termasuk Areal Produktif, contoh:
kantor, perumahan, pabrik, gudang,
jalan, jalur pipa, dll.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang
akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan
apabila areal berada dalam satu
desa/kelurahan atau diisi dengan
nama kecamatan apabila areal meliputi
beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing
lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam
satuan meter persegi (m2).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari
luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan
(Beli/Sewa/Ijin
Pemanfaatan dll.)
: Diisi dengan jenis perolehan; bisa
beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan
dilampiri fotokopi dokumen
beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan, contoh: nama lokasi.
B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)
AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal tanah dan/atau
perairan pedalaman di dalam Wilayah
Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang
tidak dikenakan PBB sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994, dan/atau yang secara nyata tidak
dipunyai haknya dan tidak diperoleh
manfaatnya oleh subjek pajak atau
Wajib Pajak untuk kegiatan usaha
pertambangan Panas Bumi.
Kolom 1 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam
satuan meter persegi (m2).
Kolom 2 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan.
LAMPIRAN IX
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/ 20 1 3
Tanggal : 20 Desember 2013
LAMPIRAN SURAT PEM B E R I T A H U A N OBJEK PA JA K
PBB PANAS BUMI
BANGUNAN UMUMTAHUN PAJAK .........
No.Formulir
L02-51
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
3. JML.BAN G U N A N
2. NOP 4. LEMBAR KE / JUMLAH LEM B A R /
DATA RINCI BANGUNAN UMUM
JENIS PEN G G U N A A N BAN G U N A N : PER U M A H A N / P E R K A N T O R A N / T O K O / A P O T I K / R U K O / R U M A H SA KI T / K LI N I K / O L A H RAG A / H O T E L/ R E S T O R A N / W I S M A / G D . PER T E M U A N / B G N . PAR K I R / A P A R T E M E N / K O N D O M I N I U M / P O M P A BEN S I N / T A N G K I SPBU/SEKOLAH/LAIN-LAIN
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) : ………………………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..
No
Nama Unit
Bangunan
Lokasi
Kondisi
Umum
Tahun
Dibangun
Tahun
Renovasi
Jumlah
Lantai
Bangunan
Luas Bangunan
(m
2
)
Konstruksi
Jumlah Lantai
Basement
Luas Lantai
Basement
(m
2
)
Material
Dinding
Pelapis
Dinding
Langit-
langit Atap
Penutup
Lantai
AC Lift Eskalator Pagar
Listrik
(watt )
SistemAir
Panas
Sistem
Pengolahan
Limbah
Sumur
Artesis
(m)
Reservoir
Proteksi
api
Penangkal
petir
Saluran
PABX
(saluran)
Sistem
Tata Suara
Video
Interkom
(jumlah
lantai)
Sistem
TV
Kolam
Renang Lapangan Tenis Perkerasan
Pompa
Bensin * TANGKISPBU *
dalam luar dalam luar tipe
jumlah
unit PK tipe
jumlah
unit tipe
jumlah
unit tipe
keliling
(m)
tinggi
(m) tipe
jumlah
lantai
luas
(m
2
)
finishing tipe
luas
(m
2
)
tipe
luas
(m
2
)
jumlah
kanopi Posisi
volume
(m
3
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Total Luas Bang u n a n -
6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): ………………………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..
No
Nama Unit
Bangunan
Lokasi
Kondisi
Umum
Tahun
Dibangun
Tahun
Renovasi
Jumlah
Lantai
Bangunan
Luas Bangunan
2(m) Konstruksi
Jumlah Lantai
Basement
Luas Lantai
Basement
2(m)
Material
Dinding
Pelapis
Dinding
Langit-
langit Atap
Penutup
Lantai
AC Lift Pagar
Listrik
(watt )
Sistem
Air
Panas
Sistem
Pengolahan
Limbah
Sumur
Artesis
(m)
Reservoir
Proteksi
api
Penangkal
petir
Saluran
PABX
(saluran)
SistemTata
Suara
Video
Interkom
(jumlah
lantai)
Sistem
TV
Lapangan Tenis Perkerasan
Keliling
dinding*
(m)
tinggi
kolom*
(m)
lebar
bentang*
(m)
luas
mezzazin
e*
(m2)
daya dukung
lantai*
2
(kg/m )
tipe
lantai*
dalam luar dalam luar tipe
jumlah
unit PK tipe
jumlah
unit tipe
keliling
(m)
tinggi
(m) tipe
jumlah
lantai tipe
luas
(m
2
)
tipe
luas
(m
2
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55
Total Luas Bang u n a n -
Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Umum (L02-51) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).
: *) Kolom 47,48,49 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pompa Bensin/Tangki SPBU.
: *) Kolom 50,51,52,53, 54 ,5 5 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pabrik/Bengkel/Gu da ng.
KETERANGAN BANGUNAN UMUM
-2-
JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN :
1. Perumahan 5. RS/Klinik 9. Gedung Pertemuan 13. Tangki SPBU
2. Perkantoran 6. Olahraga/rekreasi 10. Bangunan Parkir 14. Gedung Sekolah
3. Pabrik 7. Hotel/resto/w isma 11. Apartemen/Kondominium 15. Lain-lain
4. Toko/Apotik/Ruko 8. Bengkel/gudang 12. Pompa Bensin/Kanopi
Keterangan kolom 4,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut :
Kondisi Umum (4) Konstruksi (9)
Material dinding dalam
(12)
Material dinding luar
(13)
Pelapis dinding dalam
(14)
Pelapis dinding Luar
(15)
Langit-langit (16) Atap (17)
Penutup Lantai
(18)
AC Lift
tipe (19) tipe (22)
1. Sangat baik 1. Baja 1. Gy psum Impor 1. Kaca 1. Kaca Impor 1. Granit Impor 1. Gy psum 1. Pelat Beton 1. Marmer 1. Split 1. Penumpang
2. Baik 2. Batu bata 2. Gy psum Lokal 2. Pas Celcon 2. Kaca Lokal 2. Kaca Impor 2. Akustik 2. Genteng Keramik 2. Keramik 2. W indow 2. Barang
3. Sedang 3. Beton 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Marmer Impor 3. Marmer Impor 3. Triplex+cat 3. Genteng Pres Beton 3. Teraso 3. Floor
4. Jelek 4. Kay u 4. Tripleks 4. Beton Pracetak 4. Marmer Lokal 4. Marmer Lokal 4. Eternit 4. Asbes Gelombang 4. Ubin PC 4. Central
5. Ply wood 5. Seng 5. Cat 5. Kaca Impor 5. Seng Gelombang
6. Kay u 6. W allpaper 6. Kaca Lokal 6. Genteng Sirap
7. Granit Impor 7. Keramik Standar 7. Genteng Tanah Liat
8. Granit Lokal 8. Cat
9. Keramik Stand.
Keterangan kolom 24,26,30,31,33,34,35,37,39,42,43,45 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :
Eskalator Pagar
Sistem Air panas
(30)
Sistem Pengolah
limbah (31)
Reservoir (33) Proteksi api (34)
Penangkal petir
(35)
Sistem Tata
suara (37)
Sis. TV Kolam Renang Lapangan Tenis Perkerasan
tipe (24) tipe (26) tipe (39) Finishing (42) tipe (43) tipe (45)
1. Lebar<0,8 1. Batako 1. Ada 1. Ada 1. Ada 1. Hy drant 1. Ada 1. Ada 1. MATV 1. Diplester 1. Beton dgn. Lampu 1. Ringan
2. Lebar>0,8 2. Bata 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Sprinkler 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. CCTV 2. Dengan pelapis 2. Beton tanpa Lampu 2. Sedang
3. Btn pracetak 3. Alarm Kebakaran 3. Aspal dgn. lampu 3. Keras
4. Besi 4. Interkom 4. Aspal tanpa Lampu
5. Tanah liat dgn. Lampu
6. Tanah liat tanpa lampu
Keterangan kolom 48 dan 55 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :
TANGKI SPBU
BENGKEL/GUDANG/PA
BRIK
Posisi (48) Tipe lantai (55)
1. Di atas tanah 1. Ringan
2. Di bawah tanah 2. Sedang
3. Menengah
4. Berat
5. Sangat Berat
-3-
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI BANGUNAN UMUM (L02-51)
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum (kode L02-51) adalah
data rinci bangunan umum per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per
kabupaten/kota.
2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip
“-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan umum
sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya pada saat formulir diisi,
dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE/JML
LEMBAR
DATA RINCI BANGUNAN UMUM
5. JENIS PENGGUNAAN
BANGUNAN (JPB): …
6. JENIS PENGGUNAAN
BANGUNAN (JPB) : …
: Diisi lembar ke …/jumlah lembar …
: Diisi dengan Jenis Penggunaan
Bangunan (JPB) untuk bangunan
umum berupa; perumahan/
perkantoran/toko/apotik/ruko/rumah
sakit/klinik/olahraga/rekreasi/hotel/
resto/wisma/gedung
pertemuan/bangunan
parkir/apartemen/kondominium/
pompa bensin/kanopi/tangki
SPBU/gedung sekolah/dan lain-lain.
1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51)
untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan
Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-
51) untuk Jenis Penggunaan
Bangunan (JPB) Perumahan, 1 (satu)
Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis
Penggunaan Bangunan (JPB)
Perkantoran, dll.
: Diisi dengan Jenis Penggunaan
Bangunan untuk bangunan umum
berupa: pabrik/bengkel/gudang.
1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51)
untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan
Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-
51) untuk Jenis Penggunaan
Bangunan (JPB) pabrik, 1 (satu)
Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis
-4-
Penggunaan Bangunan (JPB) bengkel,
dll.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan
umum yang akan diisikan dalam
LSPOP.
Kolom 2 Nama Unit
Bangunan
: Diisi dengan nama unit bangunan.
Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada
di area/cluster atau sejenisnya.
Kolom 4 Kondisi Umum : Diisi dengan kondisi bangunan secara
umum berdasarkan keterangan kolom
4 yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
Kolom 5 Tahun Dibangun : Diisi dengan tahun selesai dibangun.
Kolom 6 Tahun Renovasi : Diisi dengan tahun dilakukannya
renovasi.
Kolom 7 Jumlah Lantai
Bangunan
Kolom 8 Luas Bangunan
(m2)
: Diisi dengan jumlah lantai yang
terdapat dalam bangunan tersebut.
: Diisi dengan luas bangunan, dalam
satuan meter persegi (m2) (keterangan:
seluruh unit bangunan umum wajib
diisi masing-masing luasnya).
Kolom 9 Konstruksi : Diisi dengan konstruksi yang ada
berdasarkan keterangan kolom 9 yang
terletak di halaman belakang LSPOP
(L02-51).
Kolom 10 Jumlah Lantai
Basement
Kolom 11 Luas Lantai
Basement (m2)
Kolom 12 Material
Dinding Dalam
Kolom 13 Material
Dinding Luar
Kolom 14 Pelapis Dinding
Dalam
Kolom 15 Pelapis Dinding
Luar
: Diisi dengan jumlah lantai basement.
: Diisi dengan luas lantai basement,
dalam satuan meter persegi (m2).
: Diisi dengan material yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 12
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
: Diisi sesuai dengan material yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 13
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
: Diisi sesuai dengan material pelapis
yang ada, berdasarkan keterangan
kolom 14 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-51).
: Diisi sesuai dengan material pelapis
yang ada, berdasarkan keterangan
kolom 15 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 16 Langit-langit : Diisi sesuai dengan material langit-
langit yang ada, berdasarkan
keterangan kolom 16 yang terletak di
halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 17 Atap : Diisi sesuai dengan material atap yang
ada, berdasarkan keterangan kolom 17
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
Kolom 18 Penutup Lantai : Diisi sesuai dengan material penutup
lantai yang ada, berdasarkan
-5-
keterangan kolom 18 yang terletak di
halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 19 AC Tipe : Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 19
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
Kolom 20 AC Jumlah Unit : Diisi dengan jumlah unit AC, dalam
satuan unit.
Kolom 21 AC PK : Diisi dengan jumlah daya AC, dalam
satuan PK.
Kolom 22 Lift Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 22
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
Kolom 23 Lift Jumlah Unit : Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam
satuan unit.
Kolom 24 Eskalator Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang
ada, berdasarkan keterangan kolom 24
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
Kolom 25 Eskalator
Jumlah Unit
: Diisi dengan jumlah unit Eskalator,
dalam satuan unit.
Kolom 26 Pagar Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang
ada, berdasarkan keterangan kolom 26
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
Kolom 27 Pagar Keliling
(m)
: Diisi dengan panjang keliling pagar,
dalam satuan meter (m).
Kolom 28 Pagar Tinggi (m) : Diisi dengan tinggi pagar, dalam
satuan meter (m).
Kolom 29 Listrik (watt) : Diisi dengan daya Listrik, dalam
satuan watt.
Kolom 30 Sistem Air
Panas
Kolom 31 Sistem
Pengolahan Limbah
Kolom 32 Sumur Artesis
(m)
: Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas,
berdasarkan keterangan kolom 30
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
: Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan
Limbah, berdasarkan keterangan
kolom 31 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-51).
: Diisi dengan kedalaman Sumur
Artesis, dalam satuan meter (m).
Kolom 33 Reservoir : Diisi ada tidaknya Reservoir,
berdasarkan keterangan kolom 33
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
Kolom 34 Proteksi Api : Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api
yang ada, berdasarkan keterangan
kolom 34 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 35 Penangkal Petir : Diisi ada tidaknya Penangkal Petir,
berdasarkan keterangan kolom 35
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
Kolom 36 Saluran PABX
(saluran)
: Diisi dengan jumlah Saluran PABX,
dalam satuan saluran.
Kolom 37 Sistem Tata
Suara
Kolom 38 Video Interkom
(Jumlah Lantai)
-6-
: Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara,
berdasarkan keterangan kolom 37
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
: Diisi dengan Video Interkom, dalam
satuan jumlah lantai.
Kolom 39 Sistem TV Tipe : Diisi sesuai dengan Sistem TV yang
ada, berdasarkan keterangan kolom 39
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
Kolom 40 Sistem TV
Jumlah Lantai
Kolom 41 Kolam Renang
Luas (m2)
Kolom 42 Kolam Renang
Finishing
Kolom 43 Lapangan Tenis
Tipe
Kolom 44 Lapangan Tenis
Luas (m2)
: Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan
jumlah lantai.
: Diisi dengan luas Kolam Renang,
dalam satuan meter persegi (m2).
: Diisi sesuai dengan finishing yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 42
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
: Diisi sesuai dengan tipe Lapangan
Tenis yang ada, berdasarkan
keterangan kolom 43 yang terletak di
halaman belakang LSPOP (L02-51).
: Diisi dengan luas Lapangan Tenis,
dalam satuan meter persegi (m2).
Kolom 45 Perkerasan Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan
yang ada, berdasarkan keterangan
kolom 45 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 46 Perkerasan
Luas (m2)
: Diisi dengan luas Perkerasan, dalam
satuan meter persegi (m2).
Informasi tambahan untuk Pompa Bensin
Kolom 47 Jumlah Kanopi : Diisi dengan jumlah kanopi Pompa
Bensin.
Informasi tambahan untuk Tangki SPBU
Kolom 48 Posisi : Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU
yang ada, berdasarkan keterangan
kolom 48 yang terletak di halaman
belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 49 Volume (m3) : Diisi sesuai dengan volume Tangki
SPBU yang ada, dalam satuan meter
kubik (m3).
Informasi tambahan untuk Bengkel/Gudang/Pabrik
Kolom 50 Keliling Diding
(m)
Kolom 51 Tinggi Kolom
(m)
Kolom 52 Lebar Bentang
(m)
: Diisi dengan keliling dinding
Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam
satuan meter (m).
: Diisi dengan tinggi kolom
Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam
satuan meter (m).
: Diisi dengan lebar bentang
Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam
satuan meter (m).
Kolom 53 Luas Mezzanin
(m2)
Kolom 54 Daya Dukung
Lantai (kg/m2)
-7-
: Diisi dengan luas Mezzanin, dalam
satuan meter persegi (m2).
: Diisi dengan daya dukung lantai
Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam
satuan kilogram per meter persegi
(kg/m2).
Kolom 55 Tipe Lantai : Diisi sesuai dengan tipe lantai
Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada,
berdasarkan keterangan kolom 55
yang terletak di halaman belakang
LSPOP (L02-51).
LAMPIRAN X
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
Tanggal : 20 Desembe r 2013
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI BANGUNAN
KHUSUS
TAHUN PAJAK ............
No. Formulir
L02-52
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaf taran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
3. JML. BANG UN A N
2. NOP 4. LEMBAR KE / JML. LEMB A R /
DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : ……………………………………………………………………………
No Nama Unit Bangunan Lokasi Kondisi Umum
Thn.
Dibangun
Konstruksi
Panja ng
(m)
Lebar
(m)
Tinggi
(m)
Diam eter
(m)
Volum e
(m
3
)
Luas
(m
2
)
Sumur *)
(well)
Jaringan Pipa *)
Kedalaman Sumur
(m)
Letak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah Total Luas
Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Khusus (L02-52) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).
: *) informasi tambahan untuk bangunan khusus dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Sumur/Jaringan Pipa.
Kondisi Umum
(4)
Konstruksi
(6)
Jaringan Pipa
Letak (14)
1. Sangat baik 1. Baja 1. Dibawah tanah
2. Baik 2. Beton 2. Diatas tanah
3. Sedang 3. Aspal
4. Komposit
KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS
-2-
JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) :
1. Sumur (well) 6. Pump Station 11. Switch Yard
2. Manifold 7. Dam/Sump/Pond 12. Tower Transmisi
3. Separator 8. Jaringan Pipa
4. Scrubber 9. Cooling Tower
5. Rock Muffler 10. Transformator
Bangunan khusus lainnya
13. Landasan pesawat udara
14. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek
15. Dermaga/pelabuhan khusus
16. Lainnya : ………………………… (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo,cerobong dll.)
Kolom 4, 6, dan 14, diisi dengan keterangan sebagai berikut:
-3-
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI BANGUNAN KHUSUS (L02-52)
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (kode L02-52) adalah
data rinci bangunan khusus, per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per
kabupaten/kota.
2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip
“-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan khusus sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya pada saat
formulir diisi, dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE/JML
LEMBAR
: Diisi lembar ke …/jumlah lembar …
DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS
5. JENIS
PENGGUNAAN
BANGUNAN: …
: Diisi dengan jenis penggunaan bangunan
khusus berdasarkan keterangan jenis
penggunaan bangunan yang terletak di
halaman belakang LSPOP (L02-52).
1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52) untuk 1
(satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52)
untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB)
Sumur (Well), 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-
52) untuk Jenis Penggunaan Bangunan
(JPB) Jaringan Pipa, dll.
Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan khusus
yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Nama Unit
Bangunan
: Diisi dengan nama unit bangunan.
Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada, di
area/cluster atau sejenisnya.
Kolom 4 Kondisi
Umum
Kolom 5 Thn.
Dibangun
: Diisi dengan kondisi umum bangunan
berdasarkan keterangan kolom 4 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-
52).
: Diisi dengan tahun selesai dibangun.
Kolom 6 Konstruksi : Diisi dengan konstruksi yang ada
berdasarkan keterangan kolom 6 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-
52).
-4-
Kolom 7 Panjang (m) : Diisi dengan panjang tapak/penampang/
perkerasan bangunan, dalam satuan meter
(m).
Kolom 8 Lebar (m) : Diisi dengan lebar tapak/penampang/
perkerasan bangunan, dalam satuan meter
(m).
Kolom 9 Tinggi (m) : Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan
meter (m) (contoh: tinggi untuk tower, dll.).
Kolom 10 Diameter
(m)
Kolom 11 Volume
(m3)
: Diisi dengan diameter bangunan, dalam
satuan meter (m) (contoh: diameter untuk
sumur, tangki, pipa, dll.).
: Diisi dengan volume bangunan, dalam
satuan meter kubik (m3) (contoh: volume
untuk tangki, dll.).
Kolom 12 Luas (m2) : Diisi dengan luas tapak/penampang/
perkerasan bangunan, dalam satuan meter
persegi (m2) (keterangan: seluruh unit
bangunan khusus wajib diisi masing-masing
luasnya).
Informasi tambahan untuk Sumur (Well)
Kolom 13
Kedalaman sumur
(m)
: Diisi dengan kedalaman casing/cubing
Sumur (Well), dalam satuan meter (m).
Informasi tambahan untuk Jaringan Pipa
Kolom 14 Letak : Diisi dengan posisi jaringan pipa
berdasarkan keterangan kolom 14 yang
terletak di halaman belakang LSPOP (L02-
52).
LAMPIRAN XI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 45/PJ/2013
Tanggal : 20 Desemb er 2013
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI
TUBUH BUMI
TAHUN PAJAK .........
No. Formulir
L03-51
1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan
2. NOP
A. DATA RINCI
3. NAMA OPERATOR
4. NOMOR IUP PANAS 5. TANGGAL / /
BUMI
6. LUAS WILAYAH KERJA/ M
2
WILAYAH SEJENISNYA
7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA / WILAYAH SEJENISNYA
a. GARIS BUJUR (BT) s/d
b. GARIS LINTANG (LU/LS) s/d
B. DATA HASIL PRODUKSI
8. HASIL PRODUKSI YANG TERJUAL SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK
No Nama Hasil Produksi Hasil Produksi Satuan Keterangan
1 2 3 4 5
1. Uap ........................................................ Kw h
2. Listrik ........................................................ Kw h
-2-
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI TUBUH BUMI (L03-51)
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (kode L03-51) data rinci
tubuh bumi per kabupaten/kota.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip
“-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
A. DATA RINCI
3. NAMA OPERATOR : Dalam hal Subjek/Wajib Pajak menggunakan
jasa operator, diisi dengan nama operator yang
bersangkutan.
Dalam hal Subjek/Wajib Pajak tidak
menggunakan jasa operator, tidak perlu diisi.
4. NOMOR IUP PANAS
BUMI
: Diisi nomor Izin Usaha Pertambangan Panas
Bumi.
5. TANGGAL : Diisi tanggal Izin Usaha Pertambangan Panas
Bumi.
6. LUAS WILAYAH
KERJA/WILAYAH
SEJENISNYA
7. BATAS TITIK
KOORDINAT
WILAYAH
KERJA/WILAYAH
SEJENISNYA
: Diisi dengan total luas Wilayah Kerja/Wilayah
Sejenisnya dalam satuan meter persegi (m2)
sesuai dengan luas yang tercantum dalam Izin
Usaha Pertambangan Panas Bumi.
: Diisi dengan batas titik koordinat terluar yang
terdapat dalam peta Wilayah Kerja/Wilayah
Sejenisnya yang mengacu pada sistem
koordinat geodetik (Lintang Bujur), dalam
satuan ...°...' ...".
B. DATA HASIL PRODUKSI
8. HASIL PRODUKSI
YANG TERJUAL
SETAHUN
SEBELUM TAHUN
PAJAK
: Diisi dengan hasil produksi Uap dan/atau
Listrik yang terjual setahun sebelum tahun
pajak.
Kolom 1 No. : Nomor urut 1. untuk hasil produksi berupa Uap
dan nomor urut 2. untuk hasil produksi berupa
Listrik, yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Nama
Hasil Produksi
Kolom 3 Hasil
Produksi
: Nama hasil produksi yaitu Uap dan/atau
Listrik, yang akan diisikan dalam LSPOP.
: Diisi dengan jumlah hasil produksi Uap
dan/atau Listrik setahun.
Kolom 4 Satuan : Satuan hasil produksi Uap dan/atau Listrik
dalam kwh (kilowatt hour).
Kolom 5
Keterangan
: Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 45/PJ/2013
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN
MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi, Gas
Bumi, dan Panas Bumi;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk
pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selama ini
menjadi beban Pemerintah diubah menjadi beban bersama
Pemerintah dan kontraktor dengan cara membukukan
pembayaran pajak tersebut sebagai komponen biaya, dan
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi, pemegang Izin Usaha Pertambangan
wajib membayar sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sektor
pertambangan untuk pertambangan Panas Bumi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan
Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas
Bumi, dan Panas Bumi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013
tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas
Bumi, dan Panas Bumi;
MEMUTUSKAN: …
- 2 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA
CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS
BUMI, DAN PANAS BUMI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud
dengan:
1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB
adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994.
2. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi
dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah
PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.
3. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan Panas Bumi
yang selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah PBB atas
bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas
Bumi.
4. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan subjek pajak atau
Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk PBB Migas
dan PBB Panas Bumi berdasarkan peraturan perundang-
undangan PBB.
5. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa
fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau
ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses
penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari
kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak
Bumi dan Gas Bumi.
6. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang
dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa
gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak Bumi
dan Gas Bumi, termasuk antara lain gas metan batubara
(coalbed methane).
7. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di
dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan
dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat
dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk
pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
8. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk
kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.
9. Izin …
- 3 -
9. Izin Usaha Pertambangan adalah izin atau bentuk kontrak
kerja sama lain untuk melaksanakan kegiatan usaha
pertambangan Panas Bumi.
10. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh
informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan
memperoleh perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas
Bumi, atau Panas Bumi, termasuk kegiatan studi kelayakan
dalam kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, di Wilayah
Kerja atau Wilayah Sejenisnya.
11. Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk
menghasilkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas
Bumi, dari Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya.
12. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah
hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan
Eksplorasi dan Eksploitasi.
13. Wilayah Sejenisnya adalah daerah tertentu di dalam wilayah
hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan
usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, atau daerah tertentu di dalam
wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi.
14. Areal Produktif adalah areal tanah dan/atau perairan
pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya
yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh
manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk
kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi,
atau Panas Bumi, yang sedang diusahakan untuk
pengambilan hasil produksi.
15. Areal Belum Produktif adalah areal tanah dan/atau perairan
pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya
yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh
manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk
kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi,
atau Panas Bumi, yang belum diusahakan untuk
pengambilan hasil produksi.
16. Areal Tidak Produktif adalah areal tanah dan/atau perairan
pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya
yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh
manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk
kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi,
atau Panas Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai
diusahakan untuk pengambilan hasil produksi.
17. Areal Emplasemen adalah areal tanah dan/atau perairan
pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi,
atau Panas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya
dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib
Pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang di
atasnya …
- 4 -
atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya, tidak
termasuk Areal Produktif.
18. Areal Offshore adalah areal perairan lepas pantai di dalam
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang secara
nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh
subjek pajak atau Wajib Pajak.
19. Areal Lainnya adalah areal tanah, perairan pedalaman,
dan/atau perairan lepas pantai, di dalam Wilayah Kerja atau
Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994,
dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak
diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak
untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi, atau Panas Bumi.
20. Tubuh Bumi Eksplorasi adalah tubuh bumi yang berada di
bawah permukaan bumi pada Wilayah Kerja atau Wilayah
Sejenisnya yang memiliki potensi Minyak Bumi dan/atau Gas
Bumi, atau Panas Bumi.
21. Tubuh Bumi Eksploitasi adalah tubuh bumi yang berada di
bawah permukaan bumi pada Wilayah Kerja atau Wilayah
Sejenisnya yang telah menghasilkan hasil produksi berupa
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi.
22. Angka Kapitalisasi adalah angka pengali yang digunakan
untuk mengonversi hasil produksi yang terjual dalam
setahun menjadi nilai bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Migas atau PBB Panas
Bumi yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang
digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk
melaporkan data objek pajak dan subjek pajak atau Wajib
Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi ke Direktorat
Jenderal Pajak.
25. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Migas atau
PBB Panas Bumi yang selanjutnya disebut LSPOP adalah
formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak
untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Migas atau
PBB Panas Bumi.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang
terutang kepada Wajib Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
selanjutnya disebut SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-
Undang …
- 5 -
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994.
28. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang
mengadministrasikan objek pajak PBB Migas dan/atau PBB
Panas Bumi.
Pasal 2
(1) Objek pajak PBB Migas adalah bumi dan/atau bangunan
yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.
(2) Objek pajak PBB Panas Bumi adalah bumi dan/atau
bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi.
(3) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
terdiri dari:
a. permukaan bumi, meliputi:
1) tanah dan/atau perairan pedalaman (onshore); dan
2) perairan lepas pantai (offshore);
b. tubuh bumi.
(4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
(5) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas
Bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi:
a. Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya; dan
b. wilayah di luar Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya
yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk
kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi, atau Panas Bumi.
(6) Wilayah di luar Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang
merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan
usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau
Panas Bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
merupakan wilayah penunjang kegiatan usaha pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi yang menjadi
bagian yang secara fisik tidak terpisahkan dengan
permukaan bumi yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas
Bumi di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya.
Pasal 3
(1) Permukaan bumi onshore sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1) meliputi:
a. areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi,
berupa:
1) Areal Produktif;
2) Areal Belum Produktif;
3) Areal …
- 6 -
3) Areal Tidak Produktif; dan
4) Areal Emplasemen;
b. areal yang tidak dikenakan PBB Migas atau PBB Panas
Bumi, berupa Areal Lainnya.
(2) Permukaan bumi offshore sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2) meliputi:
a. areal yang dikenakan PBB Migas, berupa Areal Offshore;
dan
b. areal yang tidak dikenakan PBB Migas, berupa Areal
Lainnya.
(3) Tubuh bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf b berupa:
a. Tubuh Bumi Eksplorasi; atau
b. Tubuh Bumi Eksploitasi.
Pasal 4
(1) Subjek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi adalah orang
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan, atas objek pajak PBB Migas atau PBB Panas
Bumi.
(2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikenakan kewajiban membayar PBB Migas atau PBB Panas
Bumi menjadi Wajib Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi.
Pasal 5
(1) Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran atau
pemutakhiran data objek pajak PBB Migas atau PBB Panas
Bumi dengan cara mengisi SPOP, dengan jelas, benar, dan
lengkap, serta ditandatangani, dan dilengkapi dengan
dokumen pendukung.
(2) Dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak,
harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
(3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan LSPOP yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari SPOP.
Pasal 6
(1) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
terdiri dari SPOP PBB Migas dan SPOP PBB Panas
Bumi.
(2) SPOP PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. onshore, dilampiri dengan:
1) LSPOP PBB Migas Onshore;
2) LSPOP …
- 7 -
2) LSPOP PBB Migas Bangunan Umum; dan/atau
3) LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus.
b. offshore, dilampiri dengan:
1) LSPOP PBB Migas Offshore;
2) LSPOP PBB Migas Bangunan Umum, dan/atau
3) LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus.
c. tubuh bumi, dilampiri dengan LSPOP PBB Migas Tubuh
Bumi.
(3) SPOP PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk:
a. onshore, dilampiri dengan:
1) LSPOP PBB Panas Bumi Onshore;
2) LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum, dan/atau
3) LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus.
b. tubuh bumi, dilampiri dengan LSPOP PBB Panas Bumi
Tubuh Bumi.
Pasal 7
(1) Subjek pajak atau Wajib Pajak harus menyampaikan SPOP
dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah
diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani,
ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek
pajak atau Wajib Pajak.
(2) Tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP
disampaikan secara langsung oleh Kantor Pelayanan
Pajak; atau
b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP
dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui pos atau jasa
pengiriman lainnya.
(3) Dalam hal tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanggal sebelum
1 Januari tahun pajak, maka tanggal diterimanya SPOP dan
LSPOP adalah tanggal 1 Januari tahun pajak.
(4) Tanggal disampaikannya SPOP dan LSPOP ke Kantor
Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP
diterima secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak; atau
b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP
diterima di Kantor Pelayanan Pajak melalui pos atau jasa
pengiriman lainnya.
Pasal …
- 8 -
Pasal 8
(1) Dasar Pengenaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah
NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil
penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.
(3) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
a. permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total
luas areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas
Bumi dengan NJOP bumi per meter persegi; dan
b. tubuh bumi merupakan hasil perkalian antara luas
Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya dengan NJOP
bumi per meter persegi.
(4) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter
persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
klasifikasi NJOP Bumi.
(5) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan
dengan NJOP bangunan per meter persegi.
(6) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan hasil konversi nilai bangunan per
meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai klasifikasi NJOP Bangunan.
Pasal 9
(1) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) pada tahap Eksplorasi untuk:
a. permukaan bumi onshore, merupakan hasil pembagian
antara total nilai bumi dengan total luas areal yang
dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi;
b. permukaan bumi offshore, ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak; dan
c. Tubuh Bumi Eksplorasi, ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.
(2) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) pada tahap Eksploitasi untuk:
a. permukaan bumi onshore, merupakan hasil pembagian
antara total nilai bumi dengan total luas areal yang
dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi;
b. permukaan bumi offshore, ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak; dan
c. Tubuh Bumi Eksploitasi, dalam hal:
1) terdapat hasil produksi yang terjual, merupakan hasil
pembagian antara nilai bumi untuk Tubuh Bumi
Eksploitasi …
- 9 -
Eksploitasi dengan luas Wilayah Kerja atau Wilayah
Sejenisnya;
2) tidak terdapat hasil produksi yang terjual, merupakan
nilai bumi per meter persegi untuk Tubuh Bumi
Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c.
(3) Total nilai bumi untuk permukaan bumi onshore
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2)
huruf a, merupakan jumlah dari perkalian luas masing-
masing areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas
Bumi dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing
areal dimaksud.
(4) Nilai bumi per meter persegi masing-masing areal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dengan
menggunakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual-beli, ditentukan melalui perbandingan
harga objek lain yang sejenis.
(5) Nilai bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi dalam hal terdapat
hasil produksi yang terjual sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c angka 1), ditentukan melalui pendekatan
pendapatan sebagai berikut:
a. Untuk PBB Migas:
Nilai bumi = Angka Kapitalisasi x [(hasil produksi Minyak
Bumi yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak
x harga minyak mentah Indonesia) + (hasil produksi Gas
Bumi yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak
x harga Gas Bumi)].
b. Untuk PBB Panas Bumi yang pembangkit listriknya
dikelola sendiri oleh Wajib Pajak:
Nilai bumi = Angka Kapitalisasi x [(hasil produksi uap
yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x
harga uap) + (hasil produksi listrik yang terjual dalam
satu tahun sebelum tahun pajak x harga listrik)].
c. Untuk PBB Panas Bumi yang pembangkit listriknya tidak
dikelola sendiri oleh Wajib Pajak:
Nilai bumi = Angka Kapitalisasi x hasil produksi uap yang
terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga
uap.
(6) Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
(7) Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (6) merupakan hasil pembagian antara
total nilai bangunan dengan total luas bangunan.
(8) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan.
(9) Nilai bangunan masing-masing bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) ditentukan melalui pendekatan biaya
yaitu sebesar biaya pembangunan baru dikurangi
penyusutan.
Pasal …
- 10 -
Pasal 10
(1) Harga minyak mentah Indonesia, harga Gas Bumi, harga
uap, harga listrik, dan kurs yang digunakan sebagai dasar
penentuan nilai bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (5), ditetapkan sebagai berikut:
a. harga minyak mentah Indonesia, menggunakan harga
yang ditetapkan dalam APBN/APBN Perubahan satu
tahun sebelum tahun pajak;
b. harga Gas Bumi, sebesar 17,96% dari harga minyak
mentah Indonesia yang ditetapkan dalam APBN/APBN
Perubahan satu tahun sebelum tahun pajak;
c. harga uap dan/atau listrik, sebesar rata-rata harga
kontrak uap dan/atau listrik yang berlaku yang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
dan
d. kurs, menggunakan kurs dalam APBN/APBN Perubahan
satu tahun sebelum tahun pajak.
(2) Menteri Keuangan dapat menetapkan harga minyak mentah
Indonesia, harga Gas Bumi, harga uap, harga listrik, dan
kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan harga minyak
mentah Indonesia, harga Gas Bumi, harga uap, harga listrik,
dan kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
Pasal 11
(1) Pengadministrasian data objek pajak PBB Migas onshore dan
PBB Panas Bumi dilakukan oleh:
a. Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan wilayah kabupaten,
kota, atau wilayah DKI Jakarta, yang wilayah kerjanya
meliputi letak objek pajak PBB Migas onshore dan/atau
PBB Panas Bumi; atau
b. Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk, dalam hal terdapat
lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak dalam satu
kabupaten, kota, atau wilayah DKI Jakarta.
(2) Pengadministrasian data objek pajak PBB Migas offshore dan
tubuh bumi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang
ditunjuk.
Pasal 12
(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 menetapkan besarnya PBB Migas atau PBB
Panas Bumi terutang menurut keadaan objek pajak PBB
Migas atau PBB Panas Bumi pada tanggal 1 Januari
berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dengan menerbitkan SPPT.
(2) SPPT …
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

More Related Content

What's hot

Materi tot kontrak
Materi tot kontrakMateri tot kontrak
Materi tot kontrakSri Haryati
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022CIkumparan
 
Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaResiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaZainul Ulum
 
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak LSPOP
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak LSPOPLampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak LSPOP
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak LSPOPyudi maulana
 
NOTULEN RAPAT) 2020.pdf
NOTULEN RAPAT) 2020.pdfNOTULEN RAPAT) 2020.pdf
NOTULEN RAPAT) 2020.pdfHaniVaroAssyaf
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPING LOKAL DESA MARET 2023.doc
LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPING LOKAL DESA MARET 2023.docLAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPING LOKAL DESA MARET 2023.doc
LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPING LOKAL DESA MARET 2023.docssuser266325
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Contoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerContoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerasruldikmen
 
PANDUAN MIGRASI SIPADES.pdf
PANDUAN MIGRASI SIPADES.pdfPANDUAN MIGRASI SIPADES.pdf
PANDUAN MIGRASI SIPADES.pdfswanggie
 
Uas pajak kelas xii (PPh Badan)
Uas pajak kelas xii (PPh Badan)Uas pajak kelas xii (PPh Badan)
Uas pajak kelas xii (PPh Badan)Gendhuk Nugroho
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahAhmad Abdul Haq
 
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakFormulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakRoko Subagya
 
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTV Desa
 
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN  KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN  KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...bramantiyo marjuki
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Materi tot kontrak
Materi tot kontrakMateri tot kontrak
Materi tot kontrak
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
 
Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaResiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
 
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak LSPOP
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak LSPOPLampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak LSPOP
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak LSPOP
 
NOTULEN RAPAT) 2020.pdf
NOTULEN RAPAT) 2020.pdfNOTULEN RAPAT) 2020.pdf
NOTULEN RAPAT) 2020.pdf
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPING LOKAL DESA MARET 2023.doc
LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPING LOKAL DESA MARET 2023.docLAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPING LOKAL DESA MARET 2023.doc
LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPING LOKAL DESA MARET 2023.doc
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
 
Contoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerContoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputer
 
PANDUAN MIGRASI SIPADES.pdf
PANDUAN MIGRASI SIPADES.pdfPANDUAN MIGRASI SIPADES.pdf
PANDUAN MIGRASI SIPADES.pdf
 
Uas pajak kelas xii (PPh Badan)
Uas pajak kelas xii (PPh Badan)Uas pajak kelas xii (PPh Badan)
Uas pajak kelas xii (PPh Badan)
 
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYARREVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakFormulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
 
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMa
 
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN  KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN  KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 

Viewers also liked

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Bbe Mee
 
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...Roko Subagya
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...Roko Subagya
 
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2 Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2 Eko Priyanto
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Yudi Zulkarnaen
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...Roko Subagya
 
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016Danang Susila Kurniawan
 
Pengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB IIPengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB IIrusdiman1
 
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/KotaAlokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/KotaEman Soeherman
 
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATPajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATIrvan Desmal
 
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananxLampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananxDanang Susila Kurniawan
 
Pola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang DesaPola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang DesaAthifaqod20
 
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)Catatan Ekstens
 
Pengantar Akuntansi 2- Bonds payable
Pengantar Akuntansi 2- Bonds payablePengantar Akuntansi 2- Bonds payable
Pengantar Akuntansi 2- Bonds payableyuniastuti18400700
 
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor LainnyaRoko Subagya
 

Viewers also liked (20)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
 
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2 Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
 
Persentasi ph
Persentasi phPersentasi ph
Persentasi ph
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
 
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
 
PPN
PPNPPN
PPN
 
Pola keruangan desa
Pola keruangan desaPola keruangan desa
Pola keruangan desa
 
Pengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB IIPengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB II
 
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/KotaAlokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
 
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATPajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
 
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananxLampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
 
DANA DESA DAN PERIMBANGAN
DANA DESA DAN PERIMBANGANDANA DESA DAN PERIMBANGAN
DANA DESA DAN PERIMBANGAN
 
Pola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang DesaPola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang Desa
 
PPh pasal 21
PPh pasal 21PPh pasal 21
PPh pasal 21
 
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
 
Pengantar Akuntansi 2- Bonds payable
Pengantar Akuntansi 2- Bonds payablePengantar Akuntansi 2- Bonds payable
Pengantar Akuntansi 2- Bonds payable
 
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
 

Similar to PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpRoko Subagya
 
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptxPajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptxAdityaBahari
 
Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxPutri Apriliani
 
SPT_Masa_PPN_1111.pdf
SPT_Masa_PPN_1111.pdfSPT_Masa_PPN_1111.pdf
SPT_Masa_PPN_1111.pdfADESARIPAH
 
Petunjuk pengisian induk 1721
Petunjuk pengisian induk  1721Petunjuk pengisian induk  1721
Petunjuk pengisian induk 1721Endar Dongoran
 
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)Kppkp Bangil
 
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia Yesica Adicondro
 
PENGAJUAN PEMBEBASAN PAJAK.pdf
PENGAJUAN PEMBEBASAN PAJAK.pdfPENGAJUAN PEMBEBASAN PAJAK.pdf
PENGAJUAN PEMBEBASAN PAJAK.pdfyudaboyz
 
Formulir pendaftaran wp op per20 2013
Formulir pendaftaran wp op per20 2013Formulir pendaftaran wp op per20 2013
Formulir pendaftaran wp op per20 2013Syah Bani
 
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013Roko Subagya
 

Similar to PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (20)

Spt masa p_ph_15_2009
Spt masa p_ph_15_2009Spt masa p_ph_15_2009
Spt masa p_ph_15_2009
 
Spt masa p ph 23_26_2009
Spt masa p ph 23_26_2009Spt masa p ph 23_26_2009
Spt masa p ph 23_26_2009
 
Spt masa p ph 4_ayat_2_2009
Spt masa p ph 4_ayat_2_2009Spt masa p ph 4_ayat_2_2009
Spt masa p ph 4_ayat_2_2009
 
Spt masa p ph 22_2009
Spt masa p ph 22_2009Spt masa p ph 22_2009
Spt masa p ph 22_2009
 
Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fp
 
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptxPajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
 
01 form 1770 s 2009
01 form 1770 s 200901 form 1770 s 2009
01 form 1770 s 2009
 
Materi PBB.pptx
Materi PBB.pptxMateri PBB.pptx
Materi PBB.pptx
 
Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptx
 
SPT_Masa_PPN_1111.pdf
SPT_Masa_PPN_1111.pdfSPT_Masa_PPN_1111.pdf
SPT_Masa_PPN_1111.pdf
 
Petunjuk pengisian induk 1721
Petunjuk pengisian induk  1721Petunjuk pengisian induk  1721
Petunjuk pengisian induk 1721
 
Spt masa ppn 1111 0
Spt masa ppn 1111 0Spt masa ppn 1111 0
Spt masa ppn 1111 0
 
SPT Masa PPN 1111
SPT Masa PPN 1111 SPT Masa PPN 1111
SPT Masa PPN 1111
 
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
 
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
 
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaPerda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
 
PENGAJUAN PEMBEBASAN PAJAK.pdf
PENGAJUAN PEMBEBASAN PAJAK.pdfPENGAJUAN PEMBEBASAN PAJAK.pdf
PENGAJUAN PEMBEBASAN PAJAK.pdf
 
Formulir pendaftaran wp op per20 2013
Formulir pendaftaran wp op per20 2013Formulir pendaftaran wp op per20 2013
Formulir pendaftaran wp op per20 2013
 
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
 
14 pj per20 lamp
14 pj per20 lamp14 pj per20 lamp
14 pj per20 lamp
 

More from Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 

More from Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 

PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 45/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
  • 2. LAMPIRAN I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 Tanggal : 20 Desem ber 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ............... Kantor Pelayanan Pajak ............... No. Formulir Bagian y ang berwarna gelap diisi oleh petugas SURAT PEMBERITAHUA N OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN PAJAK ......... 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK 2. NOP 3. NOP ASAL B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK 4. JENIS a. Onshore b. Offshore c. Tubuh Bumi 5. STATUS WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA a. Eksplorasi b. Eksploitasi 6. NAMA WILAYAH KERJA/ BLOK/ WILAYAH SEJENISNYA 7. LOKASI 8. KABUPATEN/KOTA 9. PROVINSI C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK 10. JENIS a. Badan Bentuk Badan Hukum b. Orang Pribadi Gelar 11. STATUS a. Pemilik b. Penyew a c. Pengelola d. Pemakai e. Sengketa 12. NAMA 13. NPWP 14. NOMOR TELEPON 15. EMAIL 16. TIPE LOKASI 17. NAMA LOKASI 18. TIPE JALAN 19. NAMA JALAN 20. TIPE NOMOR 21. NOMOR 22. DESA/KELURAHAN 23. RW 24. RT 25. KECAMATAN 26. KABUPATEN/KOTA 27. KODE POS
  • 3. -2- D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN 28. LUAS BUMI M 2 29. LUAS BANGUNAN M 2 E. JUMLAH LSPOP 30. JUMLAH LEMBAR a. LSPOP PBB Migas Onshore (kode L01-31) b. LSPOP PBB Migas Offshore (kode L01-32) c. LSPOP PBB Migas Bangunan Umum (kode L02-31) d. LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus (kode L02-32) e. LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (kode L03-31) F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK Saya menyatakan bahw a informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 31. TANGGAL/BULAN/TAHUN / / 32. TANDA TANGAN 33. NAMA LENGKAP 34. JABATAN - Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. - Batas w aktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak atau Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
  • 4. -3- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PERHATIAN: 1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 2. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 3. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas. KANTOR PELAYANAN PAJAK : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK 2. NOP : Diisi oleh petugas. 3. NOP ASAL : Diisi oleh petugas. B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK 4. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan jenis objek pajak yang dilaporkan, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) jenis objek pajak. 5. STATUS WILAYAH KERJA/BLOK/ WILAYAH SEJENISNYA 6. NAMA WILAYAH KERJA/BLOK/ WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan status Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya. : Diisi dengan nama Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak. 7. LOKASI : Diisi dengan lokasi dimana Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya berada; a. Untuk jenis objek pajak di onshore dan tubuh buminya, diisi nama lokasi alamat objek pajak. b. Untuk jenis objek pajak di offshore dan tubuh buminya, diisi nama lokasi laut/selat/sejenisnya. c. Untuk objek pajak di luar Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang merupakan satu kesatuan, diisi nama lokasi dimana objek pajak berada. 8. KABUPATEN/KOTA : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) kabupaten/kota. b. Untuk jenis objek pajak di offshore dan jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
  • 5. -4- 9. PROVINSI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada. b. Untuk jenis objek pajak di offshore dan jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. C. INFORMASI SUBJEK /WAJIB PAJAK 10. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan. 11. STATUS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. 12. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib 13. NPWP : Pajak. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 14. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Subjek/Wajib Pajak. 15. EMAIL : Diisi dengan alamat email Subjek/Wajib Pajak. 16. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN KOMPLEK RUKAN WISMA APARTEMEN KAWASAN 17. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata “LT” untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai. 18. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe jalan alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah: JL = Jalan DSN = Dusun GG = Gang PSL = Persil DS = Desa SB = Subak KP = Kampung BJ = Banjar LR = Lorong DK = Dukuh PS = Pasar 19. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Subjek/Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik. 20. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah: NO = Nomor BLOK = Blok KAV = Kaveling
  • 6. a. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas Migas Onshore Onshore. (kode L01-31) b. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas Migas Offshore Offshore. (kode L01-32) c. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas Migas Bangunan Bangunan Umum. Umum (kode L02-31) d. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas Migas Bangunan Bangunan Khusus. Khusus (kode L02-32) -5- 21. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi. 22. DESA /KELURAH AN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. 23. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. 24. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. 25. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. 26. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. 27. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN 28. LUAS BUMI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi dengan total luas permukaan bumi onshore yang dikenakan PBB Migas, yaitu areal yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m2. b. Untuk jenis objek pajak di offshore, diisi dengan total luas permukaan bumi offshore yang dikenakan PBB Migas, yaitu areal yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, dalam satuan m2. c. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi diisi dengan luas Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak, dalam satuan m2. 29. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m2. E. JUMLAH LSPOP 30. JUMLAH LEMBAR
  • 7. e. LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (kode L03- 31) -6- : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi. F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK 31. TANGGAL/BULAN/ TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP. 32. TANDA TANGAN : Diisi dengan tanda tangan Subjek/Wajib Pajak atau kuasanya diatas garis yang disediakan. 33. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib Pajak atau kuasanya. 34. JABATAN : Diisi dengan jabatan penandatangan SPOP.
  • 8. LAMPIRAN II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ............... Kantor Pelayanan Pajak ............... No. Formulir Bagian y ang berwarna gelap diisi oleh petugas SURAT PEMBERITAHUA N OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI TAHUN PAJAK ......... 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK 2. NOP 3. NOP ASAL B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK 4. JENIS a. Onshore b. Tubuh Bumi 5. STATUS WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA a. Eksplorasi b. Eksploitasi 6. NAMA WILAYAH KERJA/ WILAYAH SEJENISNYA 7. LOKASI 8. KABUPATEN/KOTA 9. PROVINSI C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK 10. JENIS a. Badan Bentuk Badan Hukum b. Orang Pribadi Gelar 11. STATUS a. Pemilik b. Penyew a c. Pengelola d. Pemakai e. Sengketa 12. NAMA 13. NPWP 14. NOMOR TELEPON 15. EMAIL 16. TIPE LOKASI 17. NAMA LOKASI 18. TIPE JALAN 19. NAMA JALAN 20. TIPE NOMOR 21. NOMOR 22. DESA/KELURAHAN 23. RW 24. RT 25. KECAMATAN 26. KABUPATEN/KOTA 27. KODE POS
  • 9. -2- D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN 28. LUAS BUMI M 2 29. LUAS BANGUNAN M 2 E. JUMLAH LSPOP 30. JUMLAH LEMBAR a. LSPOP PBB Panas Bumi Onshore (kode L01-51) b. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum (kode L02-51) c. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (kode L02-52) d. LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (kode L03-51) F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK Saya menyatakan bahw a informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 31. TANGGAL/BULAN/TAHUN / / 32. TANDA TANGAN 33. NAMA LENGKAP 34. JABATAN - Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. - Batas w aktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak atau Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
  • 10. -3- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI PERHATIAN: 1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 2. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 3. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 4. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas. KANTOR PELAYANAN PAJAK : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK 2. NOP : Diisi oleh petugas. 3. NOP ASAL : Diisi oleh petugas. B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK 4. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan jenis objek pajak yang dilaporkan, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) jenis objek pajak. 5. STATUS WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA 6. NAMA WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan status Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya. : Diisi dengan nama Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan. 7. LOKASI : Diisi dengan lokasi dimana Wilayah Kerja/ Wilayah Sejenisnya berada; a. Untuk jenis objek pajak di onshore dan tubuh buminya, diisi nama lokasi alamat objek pajak. b. Untuk objek pajak di luar Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya yang merupakan satu kesatuan, diisi nama lokasi dimana objek pajak berada. 8. KABUPATEN/KOTA : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) kabupaten/kota. b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. 9. PROVINSI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi nama provinsi dimana objek pajak berada. b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.
  • 11. nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai. 18. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah: -4- C. INFORMASI SUBJEK /WAJIB PAJAK 10. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan. 11. STATUS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. 12. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib Pajak. 13. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 14. NOMOR TELEPO N : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Subjek/Wajib Pajak. 15. EMAIL : Diisi dengan alamat email Subjek/Wajib Pajak. 16. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMA APARTEMEN KAWASAN 17. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata “LT” untuk memudahkan dalam membedakan antara JL GG DS KP LR PS = Jalan = Gang = Desa = Kampung = Lorong = Pasar DSN PSL SB BJ DK = Dusun = Persil = Subak = Banjar = Dukuh 19. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan Subjek/Wajib Pajak. nama jalan alamat Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik. 20. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah: NO = Nomor BLOK = Blok KAV = Kaveling 21. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi. 22. DESA /KELURAH AN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
  • 12. disediakan. 33. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib Pajak atau kuasanya. 34. JABATAN : Diisi dengan jabatan penandatangan SPOP. -5- 23. RW : Diisi dengan nama RW dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal. 24. RT : Diisi dengan nama RT dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal. 25. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal. 26. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal. 27. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal. D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN 28. LUAS BUMI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi dengan total luas permukaan bumi onshore yang dikenakan PBB Panas Bumi, yaitu areal yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh Subjek/Wajib Pajak per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m2. b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi diisi dengan luas Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak/Izin, dalam satuan m2. 29. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m2. E. JUMLAH LSPOP 30. JUMLAH LEMBAR a. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Panas Bumi Panas Bumi Onshore. Onshore (kode L01-51) b. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Panas Bumi Panas Bumi Bangunan Umum. Bangunan Umum (kode L02-51) c. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Panas Bumi Panas Bumi Bangunan Khusus. Bangunan Khusus (kode L02-52) d. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Panas Bumi Panas Bumi Tubuh Bumi. Tubuh Bumi (kode L03-51) F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK 31. TANGGAL/BULAN/ TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP. 32. TANDA TANGAN : Diisi dengan tanda tangan Subjek/Wajib Pajak atau kuasanya diatas garis yang
  • 13. LAMPIRAN III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 Tanggal : 20 Desember 2013 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI ONSHORE TAHUN PAJAK .......... No. Formulir L01-31 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan 2. NOP A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN 1. AREAL PRODUKTIF NO. Lokasi (desa/kelurahan atau kecamatan) Luas (m2) Tahun perolehan Jenis perolehan (beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.) Keterangan 1 2 3 4 5 6 Jumlah Luas - 2. AREAL BELUM PRODUKTIF NO. Lokasi (desa/kelurahan atau kecamatan) Luas (m2) Tahun perolehan Jenis perolehan (beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.) Keterangan 1 2 3 4 5 6 Jumlah Luas -
  • 14. -2- 3. AREAL TIDAK PRODUKTIF NO. Lokasi (desa/kelurahan atau kecamatan) Luas (m2) Tahun perolehan Jenis perolehan (beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.) Keterangan 1 2 3 4 5 6 Jumlah Luas - 4. AREAL EMPLASEMEN NO. Lokasi (desa/kelurahan atau kecamatan) Luas (m2) Tahun perolehan Jenis perolehan (beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.) Keterangan 1 2 3 4 5 6 Jumlah Luas - B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA) Luas (m 2 ) Keterangan 1 2
  • 15. -3- PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI ONSHORE (L01-31) PERHATIAN: 1. Formulir LSPOP PBB Migas Onshore (kode L01-31) adalah data rinci untuk Permukaan Bumi Onshore per kabupaten/kota. 2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. 2. NOP : Diisi oleh petugas. A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN 1. AREAL PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: zona wellpad (well cluster), yang di dalamnya terdapat sumur produksi, sumur injeksi. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan, apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan. Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2, dalam satuan meter persegi (m2). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal. Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan. Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/ sewa/ ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/ sewa/ ijin pemanfaatan. Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi. 2. AREAL BELUM PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas
  • 16. -4- Bumi, yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan. Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal. Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan. Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan. Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi. 3. AREAL TIDAK PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: tebing, jurang, rawa, danau, sungai, areal reklamasi dll. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan. Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal. Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan. Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan. Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi. 4. AREAL EMPLASEMEN : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya
  • 17. -5- dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang di atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya, tidak termasuk Areal Produktif, contoh: kantor, perumahan, pabrik, gudang, jalan, jalur pipa, Onshore Receiving Facility (ORF) dll. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan. Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal. Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan. Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan. Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi. B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA) AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. Kolom 1 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan meter persegi (m2). Kolom 2 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
  • 18. LAMPIRAN IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 Tanggal : 20 Desember 2013 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI OFFSHORE TAHUN PAJAK .......... No. Formulir L01-32 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan 2. NOP A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN (AREAL OFFSHORE) 1. AREAL OFFSHORE NO. Loka si (laut/selat/s ejenisnya ) Luas (m2) Tahun perolehan Jenis perolehan (ijin pemanfaatan) Keteranga n 1 2 3 4 5 6 Jumlah Luas - B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA) Luas (m 2 ) Keteranga n 1 2
  • 19. -2- PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI OFFSHORE (L01-32) PERHATIAN: 1. Formulir LSPOP PBB Migas Offshore (kode L01-32) adalah data rinci untuk Permukaan Bumi Offshore. 2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. 2. NOP : Diisi oleh petugas. A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN AREAL OFFSHORE : Diisi dengan areal perairan lepas pantai di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama laut/selat/sejenisnya dimana lokasi areal berada. Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Offshore, dalam satuan meter persegi (m2). Kolom 4 Tahun Perolehan Kolom 5 Jenis Perolehan (ijin Pemanfaatan) : Diisi dengan tahun perolehan. : Diisi dengan jenis perolehan; berupa ijin pemanfaatan, dengan dilampiri fotokopi dokumen ijin pemanfaatan. Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi. B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA) AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal perairan lepas pantai di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. Kolom 1 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan meter persegi (m2). Kolom 2 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
  • 20. LAMPIRAN V Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 Tanggal : 20 Desember 2013 Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Umum (L02-31) dapatditambah sesuai dengan kebutuhan,diisi per JENISPENGGUNAAN BANGUNAN (JPB). : *) Kolom 47,48,49 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa :Pompa Bensin/Tangki SPBU. : *) Kolom 50,51,52,53,54,55 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa :Pabrik/Bengkel/Gudang. a. Pe n da f ta r an
  • 21. KETERANGAN BANGUNAN UMUM -2- JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : 1. Perumahan 5. RS/Klinik 9. Gedung Pertemuan 13. Tangki SPBU 2. Perkantoran 6. Olahraga/rekreasi 10. Bangunan Parkir 14. Gedung Sekolah 3. Pabrik 7. Hotel/resto/wisma 11. Apartemen/Kondominium 15. Lain-lain* 4. Toko/Apotik/Ruko 8. Bengkel/gudang 12. Pompa Bensin/Kanopi Keterangan kolom 4,9,12,1 3,14,15,16,1 7,18,19,22 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut : Kondisi Umum (4) Konstruksi (9) Material dinding dalam (12) Material dinding luar (13) Pelapis dinding dalam (14) Pelapis dinding Luar (15) Langit-langit (16) Atap (17) Penutup Lantai (18) AC Lift tipe (19) tipe (22) 1. Sangat baik 1. Baja 1. Gypsum Impor 1. Kaca 1. Kaca Impor 1. Granit Impor 1. Gypsum 1. Pelat Beton 1. Marmer 1. Split 1. Penumpang 2. Baik 2. Batu bata 2. Gypsum Lokal 2. Pas Celcon 2. Kaca Lokal 2. Kaca Impor 2. Akustik 2. Genteng Keramik 2. Keramik 2. Window 2. Barang 3. Sedang 3. Beton 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Marmer Impor 3. Marmer Impor 3. Triplex+cat 3. Genteng Pres Beton 3. Teraso 3. Floor 4. Jelek 4. Kayu 4. Tripleks 4. Beton Pracetak 4. Marmer Lokal 4. Marmer Lokal 4. Eternit 4. Asbes Gelombang 4. Ubin PC 4. Central 5. Plyw ood 5. Seng 5. Cat 5. Kaca Impor 5. Seng Gelombang 6. Kayu 6. Wallpaper 6. Kaca Lokal 6. Genteng Sirap 7. Granit Impor 7. Keramik Standar 7. Genteng Tanah Liat 8. Granit Lokal 8. Cat 9. Keramik Stand. Keterangan kolom 24,26,30,31,33,34,35,37,39,42,43,45 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut : Eskalator Pagar Sistem Air panas (30) Sistem Pengolah limbah (31) Reservoir (33) Proteksi api (34) Penangkal petir (35) Sistem Tata suara (37) Sis. TV Kolam Renang Lapangan Tenis Perkerasan tipe (24) tipe (26) tipe (39) Finishing (42) tipe (43) tipe (45) 1. Lebar<0,8 1. Batako 1. Ada 1. Ada 1. Ada 1. Hydrant 1. Ada 1. Ada 1. MATV 1. Diplester 1. Beton dgn. Lampu 1. Ringan 2. Lebar>0,8 2. Bata 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Sprinkler 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. CCTV 2. Dengan pelapis 2. Beton tanpa Lampu 2. Sedang 3. Btn pracetak 3. Alarm Kebakaran 3. Aspal dgn. lampu 3. Keras 4. Besi 4. Interkom 4. Aspal tanpa Lampu 5. Tanah liat dgn. Lampu 6. Tanah liat tanpa lampu Keterangan kolom 48 dan 55 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut : TANGKI SPBU BENGKEL/GUDANG/PA BRIK Posisi (48) Tipe lantai (55) 1. Di atas tanah 1. Ringan 2. Di baw ah tanah 2. Sedang 3. Menengah 4. Berat 5. SangatBerat
  • 22. -3- PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI BANGUNAN UMUM (L02-31) PERHATIAN: 1. Formulir LSPOP PBB Migas Bangunan Umum (kode L02-31) adalah data rinci bangunan umum per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota. 2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 5. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. 2. NOP : Diisi oleh petugas. 3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan umum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit. 4. LEMBAR KE/JML LEMBAR : Diisi lembar ke …./jumlah lembar ….. DATA RINCI BANGUNAN UMUM 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): … 6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): … : Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) untuk bangunan umum berupa: perumahan/perkantoran/toko/apotik/ruko/ rumah sakit/klinik/olahraga/rekreasi/hotel/ resto/wisma/gedung pertemuan/bangunan parkir/apartemen/kondominium/pompa bensin/kanopi/tangki SPBU/gedung sekolah/dan lain-lain. 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perumahan, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perkantoran, dll. : Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan untuk bangunan umum berupa: pabrik/bengkel/gudang. 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) pabrik, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) bengkel, dll. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan umum yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Nama Unit Bangunan : Diisi dengan nama unit bangunan.
  • 23. -4- Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada di area/cluster atau sejenisnya. Kolom 4 Kondisi Umum Kolom 5 Tahun dibangun Kolom 6 Tahun Renovasi Kolom 7 Jumlah Lantai Bangunan Kolom 8 Luas Bangunan (m2) : Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi dengan tahun selesai dibangun. : Diisi dengan tahun dilakukannya renovasi. : Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut. : Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan meter persegi (m2) (keterangan: seluruh unit bangunan umum wajib diisi masing-masing luasnya). Kolom 9 Konstruksi : Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 9 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 10 Jumlah Lantai Basement Kolom 11 Luas Lantai Basement (m2) Kolom 12 Material Dinding Dalam Kolom 13 Material Dinding Luar Kolom 14 Pelapis Dinding Dalam Kolom 15 Pelapis Dinding Luar : Diisi dengan jumlah lantai basement. : Diisi dengan luas lantai basement, dalam satuan meter persegi (m2). : Diisi dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 12 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 16 Langit-langit : Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 17 Atap : Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 18 Penutup Lantai : Diisi sesuai dengan material penutup lantai yang ada, berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 19 AC Tipe : Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada, berdasarkan keterangan kolom 19 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 20 AC Jumlah Unit : Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan unit. Kolom 21 AC PK : Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuan PK. Kolom 22 Lift Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada, berdasarkan keterangan kolom 22 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 23 Lift Jumlah : Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan
  • 24. -5- Unit unit. Kolom 24 Eskalator Tipe Kolom 25 Eskalator Jumlah Unit : Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada, berdasarkan keterangan kolom 24 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam satuan unit. Kolom 26 Pagar Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada, berdasarkan keterangan kolom 26 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 27 Pagar Keliling (m) Kolom 28 Pagar Tinggi (m) : Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam satuan meter. : Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan meter. Kolom 29 Listrik (watt) : Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan watt. Kolom 30 Sistem Air Panas Kolom 31 Sistem Pengolahan Limbah Kolom 32 Sumur Artesis (m) : Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas, berdasarkan keterangan kolom 30 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah, berdasarkan keterangan kolom 31 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi dengan kedalaman sumur Artesis, dalam satuan meter. Kolom 33 Reservoir : Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan keterangan kolom 33 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 34 Proteksi Api : Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada, berdasarkan keterangan kolom 34 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 35 Penangkal Petir Kolom 36 Saluran PABX (saluran) Kolom 37 Sistem Tata Suara Kolom 38 Video Interkom (Jumlah Lantai) Kolom 39 Sistem TV Tipe Kolom 40 Sistem TV Jumlah Lantai Kolom 41 Kolam Renang Luas (m2) Kolom 42 Kolam Renang Finishing Kolom 43 Lapangan Tenis Tipe Kolom 44 Lapangan Tenis Luas (m2) : Diisi ada tidaknya Penangkal Petir, berdasarkan keterangan kolom 35 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam satuan saluran. : Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara, berdasarkan keterangan kolom 37 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan jumlah lantai. : Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada, berdasarkan keterangan kolom 39 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah lantai. : Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam satuan meter persegi (m2). : Diisi sesuai dengan Finishing yang ada, berdasarkan keterangan kolom 42 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). : Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam satuan meter persegi (m2). Kolom 45 Perkerasan : Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada,
  • 25. -6- Tipe berdasarkan keterangan kolom 45 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 46 Perkerasan Luas (m2) : Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan meter persegi (m2). Informasi tambahan untuk Pompa Bensin Kolom 47 Jumlah Kanopi : Diisi dengan jumlah kanopi Pompa Bensin. Informasi tambahan untuk Tangki SPBU Kolom 48 Posisi : Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU yang ada, berdasarkan keterangan kolom 48 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31). Kolom 49 Volume (m3) : Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang ada, dalam satuan meter kubik (m3). Informasi tambahan untuk Bengkel/Gudang/Pabrik Kolom 50 Keliling Dinding (m) Kolom 51 Tinggi Kolom (m) Kolom 52 Lebar Bentang (m) Kolom 53 Luas Mezzanin (m2) Kolom 54 Daya Dukung Lantai (kg/m2) : Diisi dengan keliling dinding Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m). : Diisi dengan tinggi kolom Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m). : Diisi dengan lebar bentang Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m). : Diisi dengan luas Mezzanin, dalam satuan meter persegi (m2). : Diisi dengan daya dukung lantai Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan kilogram per meter persegi (kg/m2). Kolom 55 Tipe Lantai : Diisi sesuai dengan tipe lantai Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada, berdasarkan keterangan kolom 55 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
  • 26. LAMPIRAN VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 Tanggal : 20 Desember 2013 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK DAN GAS BUMI BANGUNAN KHUSUS TAHUN PAJAK ............ No. Formulir L02-32 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan 3. JML. BANGUNAN 2. NOP 4. LEMBAR KE / JML. LEMBAR / DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : …………………………………………………………………………… No Nama Unit Bangunan Lokasi Kondisi Umum Thn. Dibangun Konstruksi Panjang (m) Lebar (m) Tinggi (m) Diameter (m) Volume (m3 ) Luas (m2 ) Sumur *) (well) Jaringan Pipa *) Tangki *) Anjungan lepas pantai *) (platform ) Letak Kedalaman sumur (m) Letak Tipe Letak Tipe Jumlah sumur Kedalaman laut (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Total Luas Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Khusus (L02-32) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB). : *) inf ormasi tambahan untuk bangunan khusus dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Sumur/Jaringan Pipa/Tangki/Anjungan lepas pantai.
  • 27. 1. Sumur (well) 6. Gas Boot 11. Pumps 16. Tank Tower 2. Gathering Testing Satellite (GTS) 7. Condensate Recovery 12. Cooler 17. Jaringan Pipa 3. Oil/Gas Processing Plant 8. Condensate Stabilization Unit (CSU) 13. Compressor 18. Suar Bakar/Flare 4. Power Plant 9. Separator 14. Power Generator 19. Oil Metering 5. Water Treatment Plant (WTP) 10. Scrubber 15. Tangki (Tank) Kondisi Umum (4) Konstruksi (6) Sumur Jaringan Pipa Tangki Anjungan Lepas Pantai Letak (13) Letak (15) Tipe (16) Letak (17) Tipe (18) 1. Sangat baik 1. Baja 1. Onshore 1. Dibaw ah tanah 1. Tabung/Silinder 1. Dibaw ah Tanah 1. Terpancang/Jacket platform 2. Baik 2. Beton 2. Offshore 2. Diatas tanah 2. Bola/Spherical 2. Diatas Tanah 2. Lentur/Compliant platform 3. Sedang 3. Aspal 3. Offshore (Lepas Pantai) 4. Komposit -2- KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) : Terle tak di onshore Terletakdi offshore 20. Sumur (well) 21. Jaringan Pipa 22. Anjungan Lepas Pantai (Platform) 23. Single Buoy Mooring (SBM) Bangunan khusus lainnya 24. Landasan pesawat udara 25. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek 26. Dermaga/pelabuhan khusus 27. Lainnya : ………………………… (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo,cerobong dll.) Kolom 4, 6, 13, 15, 16, 17, dan 18 diisi dengan keterangan sebagai berikut:
  • 28. -3- PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI BANGUNAN KHUSUS (L02-32) PERHATIAN: 1. Formulir LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus (kode L02-32) adalah data rinci bangunan khusus, per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota. 2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 5. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. 2. NOP : Diisi oleh petugas. 3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan khusus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit. 4. LEMBAR KE/JML LEMBAR : Diisi lembar ke …./jumlah lembar …. DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN: … : Diisi dengan jenis penggunaan bangunan khusus berdasarkan keterangan jenis penggunaan bangunan yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32). 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Sumur (Well), 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Jaringan Pipa, dll. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan khusus yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Nama Unit Bangunan : Diisi dengan nama unit bangunan. Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada, di area/cluster atau sejenisnya. Kolom 4 Kondisi Umum Kolom 5 Thn. Dibangun : Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32). : Diisi dengan tahun selesai dibangun. Kolom 6 Konstruksi : Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 6 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32). Kolom 7 Panjang (m) : Diisi dengan panjang tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m). Kolom 8 Lebar (m) : Diisi dengan lebar tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).
  • 29. -4- Kolom 9 Tinggi (m) : Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: tinggi untuk tower, suar bakar, dll.). Kolom 10 Diameter (m) Kolom 11 Volume (m3) : Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: diameter untuk sumur, tangki, pipa, dll.). : Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan meter kubik (m3) (contoh: volume untuk tangki, dll.). Kolom 12 Luas (m2) : Diisi dengan luas tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter persegi (m2) (keterangan: seluruh unit bangunan khusus wajib diisi masing-masing luasnya). Informasi tambahan untuk Sumur (Well) Kolom 13 Letak : Diisi dengan letak Sumur (Well) berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32). Kolom 14 Kedalaman Sumur (m) : Diisi dengan kedalaman casing/cubing sumur (well), dalam satuan meter (m). Informasi tambahan untuk Jaringan Pipa Kolom 15 Letak : Diisi dengan letak jaringan pipa berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32). Informasi tambahan untuk Tangki Kolom 16 Tipe : Diisi dengan bentuk tangki berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32). Kolom 17 Letak : Diisi dengan letak tangki berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32). Informasi tambahan untuk Anjungan Lepas Pantai (Platform) Kolom 18 Tipe : Diisi dengan tipe Anjungan Lepas Pantai (Platform), berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02- 32). Kolom 19 Jumlah sumur Kolom 20 Kedalaman Laut : Diisi dengan jumlah Sumur (Well) dalam setiap anjungan, dalam satuan unit. : Diisi dengan kedalaman laut di lokasi anjungan, dalam satuan meter (m).
  • 30. LAMPIRAN VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 Tanggal : 20 Desember 2013 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TUBUH BUMI TAHUN PAJAK ......... No. Formulir L03-31 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan 2. NOP A. DATA RINCI 3. NAMA OPERATOR 4. NOMOR KONTRAK 5. TANGGAL / / KERJA SAMA 6. LUAS WILAYAH KERJA/ M2 BLOK/WILAYAH SEJENISNYA 7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA a. GARIS BUJUR (BT) s/d b. GARIS LINTANG (LU/LS) s/d B. DATA HASIL PRODUKSI 8. HASIL PRODUKSI YANG TERJUAL DALAM SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK No Nama Hasil Produksi Hasil Produksi Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 1. Minyak Bumi ........................................................ barrel 2. Gas Bumi ........................................................ mmbtu
  • 31. -2- PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TUBUH BUMI (L03-31) PERHATIAN: 1. Formulir LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (L03-31) adalah data rinci tubuh bumi. 2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. 2. NOP : Diisi oleh petugas. A. DATA RINCI 3. NAMA OPERATOR : Dalam hal Subjek/Wajib Pajak menggunakan jasa operator, diisi dengan nama operator yang bersangkutan. Dalam hal Subjek/Wajib Pajak tidak menggunakan jasa operator, tidak perlu diisi. 4. NOMOR KONTRAK KERJA SAMA : Diisi nomor sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama. 5. TANGGAL : Diisi tanggal sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama. 6. LUAS WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA 7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA/BLOK/ WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan total luas Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya dalam satuan meter persegi (m2) sesuai dengan luas yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama. : Diisi dengan batas titik koordinat terluar yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur), dalam satuan ...°...' ...". B. DATA HASIL PRODUKSI 8. HASIL PRODUKSI YANG : TERJUAL SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK Diisi dengan hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang terjual setahun sebelum tahun pajak. Kolom 1 No. : Nomor urut 1. untuk hasil produksi Minyak Bumi dan nomor urut 2. untuk hasil produksi Gas Bumi, yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Nama Hasil : Produksi Nama hasil produksi yaitu, Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 3 Hasil Produksi : Diisi dengan jumlah hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi setahun.
  • 32. -3- Kolom 4 Satuan : Satuan hasil produksi Minyak Bumi dalam barrel, dan Gas Bumi dalam mmbtu (million british termal unit) Kolom 5 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
  • 33. LAMPIRAN VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 Tanggal : 20 Desember 2013 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI ONSHORE TAHUN PAJAK .......... No. Formulir L01-51 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan 2. NOP A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN 1. AREAL PRODUKTIF NO. Lokasi (desa/kelurahan atau kecamatan) Luas (m2) Tahun perolehan Jenis perolehan (beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.) Keterangan 1 2 3 4 5 6 Jumlah Luas - 2. AREAL BELUM PRODUKTIF NO. Lokasi (desa/kelurahan atau kecamatan) Luas (m2) Tahun perolehan Jenis perolehan (beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.) Keterangan 1 2 3 4 5 6 Jumlah Luas -
  • 34. -2- 3. AREAL TIDAK PRODUKTIF NO. Lokasi (desa/kelurahan atau kecamatan) Luas (m2) Tahun perolehan Jenis perolehan (beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.) Keterangan 1 2 3 4 5 6 Jumlah Luas - 4. AREAL EMPLASEMEN NO. Lokasi (desa/kelurahan atau kecamatan) Luas (m2) Tahun perolehan Jenis perolehan (beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.) Keterangan 1 2 3 4 5 6 Jumlah Luas - B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA) Luas (m 2 ) Keterangan 1 2
  • 35. -3- PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI ONSHORE (L01-51) PERHATIAN: 1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Onshore (kode L01-51) adalah data rinci untuk Permukaan Bumi Onshore per kabupaten/kota. 2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. 2. NOP : Diisi oleh petugas. A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN 1. AREAL PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: zona wellpad (well cluster), yang di dalamnya terdapat sumur produksi dan sumur injeksi. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan. Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal. Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan. Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan. Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi. 2. AREAL BELUM PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau
  • 36. -4- diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: areal permukaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan. Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal. Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan. Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan. Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi. 3. AREAL TIDAK PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: tebing, jurang, rawa, danau, sungai, areal reklamasi, dll. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan. Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal. Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan. Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan. Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi. 4. AREAL EMPLASEMEN : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan
  • 37. -5- yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang di atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya, tidak termasuk Areal Produktif, contoh: kantor, perumahan, pabrik, gudang, jalan, jalur pipa, dll. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan. Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal. Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan. Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan. Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi. B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA) AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi. Kolom 1 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan meter persegi (m2). Kolom 2 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
  • 38. LAMPIRAN IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/ 20 1 3 Tanggal : 20 Desember 2013 LAMPIRAN SURAT PEM B E R I T A H U A N OBJEK PA JA K PBB PANAS BUMI BANGUNAN UMUMTAHUN PAJAK ......... No.Formulir L02-51 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan 3. JML.BAN G U N A N 2. NOP 4. LEMBAR KE / JUMLAH LEM B A R / DATA RINCI BANGUNAN UMUM JENIS PEN G G U N A A N BAN G U N A N : PER U M A H A N / P E R K A N T O R A N / T O K O / A P O T I K / R U K O / R U M A H SA KI T / K LI N I K / O L A H RAG A / H O T E L/ R E S T O R A N / W I S M A / G D . PER T E M U A N / B G N . PAR K I R / A P A R T E M E N / K O N D O M I N I U M / P O M P A BEN S I N / T A N G K I SPBU/SEKOLAH/LAIN-LAIN 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) : ………………………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….. No Nama Unit Bangunan Lokasi Kondisi Umum Tahun Dibangun Tahun Renovasi Jumlah Lantai Bangunan Luas Bangunan (m 2 ) Konstruksi Jumlah Lantai Basement Luas Lantai Basement (m 2 ) Material Dinding Pelapis Dinding Langit- langit Atap Penutup Lantai AC Lift Eskalator Pagar Listrik (watt ) SistemAir Panas Sistem Pengolahan Limbah Sumur Artesis (m) Reservoir Proteksi api Penangkal petir Saluran PABX (saluran) Sistem Tata Suara Video Interkom (jumlah lantai) Sistem TV Kolam Renang Lapangan Tenis Perkerasan Pompa Bensin * TANGKISPBU * dalam luar dalam luar tipe jumlah unit PK tipe jumlah unit tipe jumlah unit tipe keliling (m) tinggi (m) tipe jumlah lantai luas (m 2 ) finishing tipe luas (m 2 ) tipe luas (m 2 ) jumlah kanopi Posisi volume (m 3 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Total Luas Bang u n a n - 6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): ………………………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….. No Nama Unit Bangunan Lokasi Kondisi Umum Tahun Dibangun Tahun Renovasi Jumlah Lantai Bangunan Luas Bangunan 2(m) Konstruksi Jumlah Lantai Basement Luas Lantai Basement 2(m) Material Dinding Pelapis Dinding Langit- langit Atap Penutup Lantai AC Lift Pagar Listrik (watt ) Sistem Air Panas Sistem Pengolahan Limbah Sumur Artesis (m) Reservoir Proteksi api Penangkal petir Saluran PABX (saluran) SistemTata Suara Video Interkom (jumlah lantai) Sistem TV Lapangan Tenis Perkerasan Keliling dinding* (m) tinggi kolom* (m) lebar bentang* (m) luas mezzazin e* (m2) daya dukung lantai* 2 (kg/m ) tipe lantai* dalam luar dalam luar tipe jumlah unit PK tipe jumlah unit tipe keliling (m) tinggi (m) tipe jumlah lantai tipe luas (m 2 ) tipe luas (m 2 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55 Total Luas Bang u n a n - Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Umum (L02-51) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB). : *) Kolom 47,48,49 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pompa Bensin/Tangki SPBU. : *) Kolom 50,51,52,53, 54 ,5 5 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pabrik/Bengkel/Gu da ng.
  • 39. KETERANGAN BANGUNAN UMUM -2- JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : 1. Perumahan 5. RS/Klinik 9. Gedung Pertemuan 13. Tangki SPBU 2. Perkantoran 6. Olahraga/rekreasi 10. Bangunan Parkir 14. Gedung Sekolah 3. Pabrik 7. Hotel/resto/w isma 11. Apartemen/Kondominium 15. Lain-lain 4. Toko/Apotik/Ruko 8. Bengkel/gudang 12. Pompa Bensin/Kanopi Keterangan kolom 4,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut : Kondisi Umum (4) Konstruksi (9) Material dinding dalam (12) Material dinding luar (13) Pelapis dinding dalam (14) Pelapis dinding Luar (15) Langit-langit (16) Atap (17) Penutup Lantai (18) AC Lift tipe (19) tipe (22) 1. Sangat baik 1. Baja 1. Gy psum Impor 1. Kaca 1. Kaca Impor 1. Granit Impor 1. Gy psum 1. Pelat Beton 1. Marmer 1. Split 1. Penumpang 2. Baik 2. Batu bata 2. Gy psum Lokal 2. Pas Celcon 2. Kaca Lokal 2. Kaca Impor 2. Akustik 2. Genteng Keramik 2. Keramik 2. W indow 2. Barang 3. Sedang 3. Beton 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Marmer Impor 3. Marmer Impor 3. Triplex+cat 3. Genteng Pres Beton 3. Teraso 3. Floor 4. Jelek 4. Kay u 4. Tripleks 4. Beton Pracetak 4. Marmer Lokal 4. Marmer Lokal 4. Eternit 4. Asbes Gelombang 4. Ubin PC 4. Central 5. Ply wood 5. Seng 5. Cat 5. Kaca Impor 5. Seng Gelombang 6. Kay u 6. W allpaper 6. Kaca Lokal 6. Genteng Sirap 7. Granit Impor 7. Keramik Standar 7. Genteng Tanah Liat 8. Granit Lokal 8. Cat 9. Keramik Stand. Keterangan kolom 24,26,30,31,33,34,35,37,39,42,43,45 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut : Eskalator Pagar Sistem Air panas (30) Sistem Pengolah limbah (31) Reservoir (33) Proteksi api (34) Penangkal petir (35) Sistem Tata suara (37) Sis. TV Kolam Renang Lapangan Tenis Perkerasan tipe (24) tipe (26) tipe (39) Finishing (42) tipe (43) tipe (45) 1. Lebar<0,8 1. Batako 1. Ada 1. Ada 1. Ada 1. Hy drant 1. Ada 1. Ada 1. MATV 1. Diplester 1. Beton dgn. Lampu 1. Ringan 2. Lebar>0,8 2. Bata 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Sprinkler 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. CCTV 2. Dengan pelapis 2. Beton tanpa Lampu 2. Sedang 3. Btn pracetak 3. Alarm Kebakaran 3. Aspal dgn. lampu 3. Keras 4. Besi 4. Interkom 4. Aspal tanpa Lampu 5. Tanah liat dgn. Lampu 6. Tanah liat tanpa lampu Keterangan kolom 48 dan 55 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut : TANGKI SPBU BENGKEL/GUDANG/PA BRIK Posisi (48) Tipe lantai (55) 1. Di atas tanah 1. Ringan 2. Di bawah tanah 2. Sedang 3. Menengah 4. Berat 5. Sangat Berat
  • 40. -3- PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI BANGUNAN UMUM (L02-51) PERHATIAN: 1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum (kode L02-51) adalah data rinci bangunan umum per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota. 2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 5. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. 2. NOP : Diisi oleh petugas. 3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan umum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit. 4. LEMBAR KE/JML LEMBAR DATA RINCI BANGUNAN UMUM 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): … 6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) : … : Diisi lembar ke …/jumlah lembar … : Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) untuk bangunan umum berupa; perumahan/ perkantoran/toko/apotik/ruko/rumah sakit/klinik/olahraga/rekreasi/hotel/ resto/wisma/gedung pertemuan/bangunan parkir/apartemen/kondominium/ pompa bensin/kanopi/tangki SPBU/gedung sekolah/dan lain-lain. 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02- 51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perumahan, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perkantoran, dll. : Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan untuk bangunan umum berupa: pabrik/bengkel/gudang. 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02- 51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) pabrik, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis
  • 41. -4- Penggunaan Bangunan (JPB) bengkel, dll. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan umum yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Nama Unit Bangunan : Diisi dengan nama unit bangunan. Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada di area/cluster atau sejenisnya. Kolom 4 Kondisi Umum : Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 5 Tahun Dibangun : Diisi dengan tahun selesai dibangun. Kolom 6 Tahun Renovasi : Diisi dengan tahun dilakukannya renovasi. Kolom 7 Jumlah Lantai Bangunan Kolom 8 Luas Bangunan (m2) : Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut. : Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan meter persegi (m2) (keterangan: seluruh unit bangunan umum wajib diisi masing-masing luasnya). Kolom 9 Konstruksi : Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 9 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 10 Jumlah Lantai Basement Kolom 11 Luas Lantai Basement (m2) Kolom 12 Material Dinding Dalam Kolom 13 Material Dinding Luar Kolom 14 Pelapis Dinding Dalam Kolom 15 Pelapis Dinding Luar : Diisi dengan jumlah lantai basement. : Diisi dengan luas lantai basement, dalam satuan meter persegi (m2). : Diisi dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 12 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). : Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). : Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). : Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 16 Langit-langit : Diisi sesuai dengan material langit- langit yang ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 17 Atap : Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 18 Penutup Lantai : Diisi sesuai dengan material penutup lantai yang ada, berdasarkan
  • 42. -5- keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 19 AC Tipe : Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada, berdasarkan keterangan kolom 19 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 20 AC Jumlah Unit : Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan unit. Kolom 21 AC PK : Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuan PK. Kolom 22 Lift Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada, berdasarkan keterangan kolom 22 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 23 Lift Jumlah Unit : Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan unit. Kolom 24 Eskalator Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada, berdasarkan keterangan kolom 24 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 25 Eskalator Jumlah Unit : Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam satuan unit. Kolom 26 Pagar Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada, berdasarkan keterangan kolom 26 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 27 Pagar Keliling (m) : Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam satuan meter (m). Kolom 28 Pagar Tinggi (m) : Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan meter (m). Kolom 29 Listrik (watt) : Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan watt. Kolom 30 Sistem Air Panas Kolom 31 Sistem Pengolahan Limbah Kolom 32 Sumur Artesis (m) : Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas, berdasarkan keterangan kolom 30 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). : Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah, berdasarkan keterangan kolom 31 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). : Diisi dengan kedalaman Sumur Artesis, dalam satuan meter (m). Kolom 33 Reservoir : Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan keterangan kolom 33 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 34 Proteksi Api : Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada, berdasarkan keterangan kolom 34 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 35 Penangkal Petir : Diisi ada tidaknya Penangkal Petir, berdasarkan keterangan kolom 35 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 36 Saluran PABX (saluran) : Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam satuan saluran.
  • 43. Kolom 37 Sistem Tata Suara Kolom 38 Video Interkom (Jumlah Lantai) -6- : Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara, berdasarkan keterangan kolom 37 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). : Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan jumlah lantai. Kolom 39 Sistem TV Tipe : Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada, berdasarkan keterangan kolom 39 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 40 Sistem TV Jumlah Lantai Kolom 41 Kolam Renang Luas (m2) Kolom 42 Kolam Renang Finishing Kolom 43 Lapangan Tenis Tipe Kolom 44 Lapangan Tenis Luas (m2) : Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah lantai. : Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam satuan meter persegi (m2). : Diisi sesuai dengan finishing yang ada, berdasarkan keterangan kolom 42 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). : Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). : Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam satuan meter persegi (m2). Kolom 45 Perkerasan Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada, berdasarkan keterangan kolom 45 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 46 Perkerasan Luas (m2) : Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan meter persegi (m2). Informasi tambahan untuk Pompa Bensin Kolom 47 Jumlah Kanopi : Diisi dengan jumlah kanopi Pompa Bensin. Informasi tambahan untuk Tangki SPBU Kolom 48 Posisi : Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU yang ada, berdasarkan keterangan kolom 48 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). Kolom 49 Volume (m3) : Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang ada, dalam satuan meter kubik (m3). Informasi tambahan untuk Bengkel/Gudang/Pabrik Kolom 50 Keliling Diding (m) Kolom 51 Tinggi Kolom (m) Kolom 52 Lebar Bentang (m) : Diisi dengan keliling dinding Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m). : Diisi dengan tinggi kolom Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m). : Diisi dengan lebar bentang Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).
  • 44. Kolom 53 Luas Mezzanin (m2) Kolom 54 Daya Dukung Lantai (kg/m2) -7- : Diisi dengan luas Mezzanin, dalam satuan meter persegi (m2). : Diisi dengan daya dukung lantai Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan kilogram per meter persegi (kg/m2). Kolom 55 Tipe Lantai : Diisi sesuai dengan tipe lantai Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada, berdasarkan keterangan kolom 55 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
  • 45. LAMPIRAN X Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 Tanggal : 20 Desembe r 2013 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI BANGUNAN KHUSUS TAHUN PAJAK ............ No. Formulir L02-52 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaf taran b. Pemutakhiran c. Penghapusan 3. JML. BANG UN A N 2. NOP 4. LEMBAR KE / JML. LEMB A R / DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : …………………………………………………………………………… No Nama Unit Bangunan Lokasi Kondisi Umum Thn. Dibangun Konstruksi Panja ng (m) Lebar (m) Tinggi (m) Diam eter (m) Volum e (m 3 ) Luas (m 2 ) Sumur *) (well) Jaringan Pipa *) Kedalaman Sumur (m) Letak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Total Luas Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Khusus (L02-52) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB). : *) informasi tambahan untuk bangunan khusus dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Sumur/Jaringan Pipa.
  • 46. Kondisi Umum (4) Konstruksi (6) Jaringan Pipa Letak (14) 1. Sangat baik 1. Baja 1. Dibawah tanah 2. Baik 2. Beton 2. Diatas tanah 3. Sedang 3. Aspal 4. Komposit KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS -2- JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) : 1. Sumur (well) 6. Pump Station 11. Switch Yard 2. Manifold 7. Dam/Sump/Pond 12. Tower Transmisi 3. Separator 8. Jaringan Pipa 4. Scrubber 9. Cooling Tower 5. Rock Muffler 10. Transformator Bangunan khusus lainnya 13. Landasan pesawat udara 14. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek 15. Dermaga/pelabuhan khusus 16. Lainnya : ………………………… (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo,cerobong dll.) Kolom 4, 6, dan 14, diisi dengan keterangan sebagai berikut:
  • 47. -3- PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI BANGUNAN KHUSUS (L02-52) PERHATIAN: 1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (kode L02-52) adalah data rinci bangunan khusus, per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota. 2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 5. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. 2. NOP : Diisi oleh petugas. 3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan khusus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit. 4. LEMBAR KE/JML LEMBAR : Diisi lembar ke …/jumlah lembar … DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN: … : Diisi dengan jenis penggunaan bangunan khusus berdasarkan keterangan jenis penggunaan bangunan yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-52). 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Sumur (Well), 1 (satu) Formulir LSPOP (L02- 52) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Jaringan Pipa, dll. Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan khusus yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Nama Unit Bangunan : Diisi dengan nama unit bangunan. Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada, di area/cluster atau sejenisnya. Kolom 4 Kondisi Umum Kolom 5 Thn. Dibangun : Diisi dengan kondisi umum bangunan berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02- 52). : Diisi dengan tahun selesai dibangun. Kolom 6 Konstruksi : Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 6 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02- 52).
  • 48. -4- Kolom 7 Panjang (m) : Diisi dengan panjang tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m). Kolom 8 Lebar (m) : Diisi dengan lebar tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m). Kolom 9 Tinggi (m) : Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: tinggi untuk tower, dll.). Kolom 10 Diameter (m) Kolom 11 Volume (m3) : Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: diameter untuk sumur, tangki, pipa, dll.). : Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan meter kubik (m3) (contoh: volume untuk tangki, dll.). Kolom 12 Luas (m2) : Diisi dengan luas tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter persegi (m2) (keterangan: seluruh unit bangunan khusus wajib diisi masing-masing luasnya). Informasi tambahan untuk Sumur (Well) Kolom 13 Kedalaman sumur (m) : Diisi dengan kedalaman casing/cubing Sumur (Well), dalam satuan meter (m). Informasi tambahan untuk Jaringan Pipa Kolom 14 Letak : Diisi dengan posisi jaringan pipa berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02- 52).
  • 49. LAMPIRAN XI Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 45/PJ/2013 Tanggal : 20 Desemb er 2013 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI TUBUH BUMI TAHUN PAJAK ......... No. Formulir L03-51 1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan 2. NOP A. DATA RINCI 3. NAMA OPERATOR 4. NOMOR IUP PANAS 5. TANGGAL / / BUMI 6. LUAS WILAYAH KERJA/ M 2 WILAYAH SEJENISNYA 7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA / WILAYAH SEJENISNYA a. GARIS BUJUR (BT) s/d b. GARIS LINTANG (LU/LS) s/d B. DATA HASIL PRODUKSI 8. HASIL PRODUKSI YANG TERJUAL SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK No Nama Hasil Produksi Hasil Produksi Satuan Keterangan 1 2 3 4 5 1. Uap ........................................................ Kw h 2. Listrik ........................................................ Kw h
  • 50. -2- PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI TUBUH BUMI (L03-51) PERHATIAN: 1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (kode L03-51) data rinci tubuh bumi per kabupaten/kota. 2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. 3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital. 4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan. 5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian. No. Formulir : Diisi oleh petugas. TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak. 1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas. 2. NOP : Diisi oleh petugas. A. DATA RINCI 3. NAMA OPERATOR : Dalam hal Subjek/Wajib Pajak menggunakan jasa operator, diisi dengan nama operator yang bersangkutan. Dalam hal Subjek/Wajib Pajak tidak menggunakan jasa operator, tidak perlu diisi. 4. NOMOR IUP PANAS BUMI : Diisi nomor Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi. 5. TANGGAL : Diisi tanggal Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi. 6. LUAS WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA 7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan total luas Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya dalam satuan meter persegi (m2) sesuai dengan luas yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi. : Diisi dengan batas titik koordinat terluar yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur), dalam satuan ...°...' ...". B. DATA HASIL PRODUKSI 8. HASIL PRODUKSI YANG TERJUAL SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK : Diisi dengan hasil produksi Uap dan/atau Listrik yang terjual setahun sebelum tahun pajak. Kolom 1 No. : Nomor urut 1. untuk hasil produksi berupa Uap dan nomor urut 2. untuk hasil produksi berupa Listrik, yang akan diisikan dalam LSPOP. Kolom 2 Nama Hasil Produksi Kolom 3 Hasil Produksi : Nama hasil produksi yaitu Uap dan/atau Listrik, yang akan diisikan dalam LSPOP. : Diisi dengan jumlah hasil produksi Uap dan/atau Listrik setahun. Kolom 4 Satuan : Satuan hasil produksi Uap dan/atau Listrik dalam kwh (kilowatt hour). Kolom 5 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
  • 51. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 45/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selama ini menjadi beban Pemerintah diubah menjadi beban bersama Pemerintah dan kontraktor dengan cara membukukan pembayaran pajak tersebut sebagai komponen biaya, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib membayar sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi; MEMUTUSKAN: …
  • 52. - 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 2. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. 3. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi. 4. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan subjek pajak atau Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk PBB Migas dan PBB Panas Bumi berdasarkan peraturan perundang- undangan PBB. 5. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi. 6. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, termasuk antara lain gas metan batubara (coalbed methane). 7. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. 8. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. 9. Izin …
  • 53. - 3 - 9. Izin Usaha Pertambangan adalah izin atau bentuk kontrak kerja sama lain untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi. 10. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi, termasuk kegiatan studi kelayakan dalam kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, di Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya. 11. Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi, dari Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya. 12. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. 13. Wilayah Sejenisnya adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. 14. Areal Produktif adalah areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi. 15. Areal Belum Produktif adalah areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi. 16. Areal Tidak Produktif adalah areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi. 17. Areal Emplasemen adalah areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang di atasnya …
  • 54. - 4 - atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya, tidak termasuk Areal Produktif. 18. Areal Offshore adalah areal perairan lepas pantai di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak. 19. Areal Lainnya adalah areal tanah, perairan pedalaman, dan/atau perairan lepas pantai, di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi. 20. Tubuh Bumi Eksplorasi adalah tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi pada Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang memiliki potensi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi. 21. Tubuh Bumi Eksploitasi adalah tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi pada Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang telah menghasilkan hasil produksi berupa Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi. 22. Angka Kapitalisasi adalah angka pengali yang digunakan untuk mengonversi hasil produksi yang terjual dalam setahun menjadi nilai bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi. 23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. 24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan subjek pajak atau Wajib Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi ke Direktorat Jenderal Pajak. 25. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi. 26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak. 27. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang …
  • 55. - 5 - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994. 28. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan objek pajak PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi. Pasal 2 (1) Objek pajak PBB Migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. (2) Objek pajak PBB Panas Bumi adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi. (3) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari: a. permukaan bumi, meliputi: 1) tanah dan/atau perairan pedalaman (onshore); dan 2) perairan lepas pantai (offshore); b. tubuh bumi. (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. (5) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya; dan b. wilayah di luar Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi. (6) Wilayah di luar Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan wilayah penunjang kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi yang menjadi bagian yang secara fisik tidak terpisahkan dengan permukaan bumi yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya. Pasal 3 (1) Permukaan bumi onshore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1) meliputi: a. areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi, berupa: 1) Areal Produktif; 2) Areal Belum Produktif; 3) Areal …
  • 56. - 6 - 3) Areal Tidak Produktif; dan 4) Areal Emplasemen; b. areal yang tidak dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi, berupa Areal Lainnya. (2) Permukaan bumi offshore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2) meliputi: a. areal yang dikenakan PBB Migas, berupa Areal Offshore; dan b. areal yang tidak dikenakan PBB Migas, berupa Areal Lainnya. (3) Tubuh bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berupa: a. Tubuh Bumi Eksplorasi; atau b. Tubuh Bumi Eksploitasi. Pasal 4 (1) Subjek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi. (2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar PBB Migas atau PBB Panas Bumi menjadi Wajib Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi. Pasal 5 (1) Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran atau pemutakhiran data objek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi dengan cara mengisi SPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. (2) Dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan LSPOP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP. Pasal 6 (1) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari SPOP PBB Migas dan SPOP PBB Panas Bumi. (2) SPOP PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. onshore, dilampiri dengan: 1) LSPOP PBB Migas Onshore; 2) LSPOP …
  • 57. - 7 - 2) LSPOP PBB Migas Bangunan Umum; dan/atau 3) LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus. b. offshore, dilampiri dengan: 1) LSPOP PBB Migas Offshore; 2) LSPOP PBB Migas Bangunan Umum, dan/atau 3) LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus. c. tubuh bumi, dilampiri dengan LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi. (3) SPOP PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. onshore, dilampiri dengan: 1) LSPOP PBB Panas Bumi Onshore; 2) LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum, dan/atau 3) LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus. b. tubuh bumi, dilampiri dengan LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi. Pasal 7 (1) Subjek pajak atau Wajib Pajak harus menyampaikan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani, ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak. (2) Tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP disampaikan secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak; atau b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. (3) Dalam hal tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanggal sebelum 1 Januari tahun pajak, maka tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP adalah tanggal 1 Januari tahun pajak. (4) Tanggal disampaikannya SPOP dan LSPOP ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak; atau b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima di Kantor Pelayanan Pajak melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. Pasal …
  • 58. - 8 - Pasal 8 (1) Dasar Pengenaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. (3) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk: a. permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi dengan NJOP bumi per meter persegi; dan b. tubuh bumi merupakan hasil perkalian antara luas Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya dengan NJOP bumi per meter persegi. (4) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP Bumi. (5) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi. (6) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP Bangunan. Pasal 9 (1) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) pada tahap Eksplorasi untuk: a. permukaan bumi onshore, merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi; b. permukaan bumi offshore, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; dan c. Tubuh Bumi Eksplorasi, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. (2) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) pada tahap Eksploitasi untuk: a. permukaan bumi onshore, merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi; b. permukaan bumi offshore, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; dan c. Tubuh Bumi Eksploitasi, dalam hal: 1) terdapat hasil produksi yang terjual, merupakan hasil pembagian antara nilai bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi …
  • 59. - 9 - Eksploitasi dengan luas Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya; 2) tidak terdapat hasil produksi yang terjual, merupakan nilai bumi per meter persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Total nilai bumi untuk permukaan bumi onshore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, merupakan jumlah dari perkalian luas masing- masing areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal dimaksud. (4) Nilai bumi per meter persegi masing-masing areal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dengan menggunakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, ditentukan melalui perbandingan harga objek lain yang sejenis. (5) Nilai bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi dalam hal terdapat hasil produksi yang terjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1), ditentukan melalui pendekatan pendapatan sebagai berikut: a. Untuk PBB Migas: Nilai bumi = Angka Kapitalisasi x [(hasil produksi Minyak Bumi yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga minyak mentah Indonesia) + (hasil produksi Gas Bumi yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga Gas Bumi)]. b. Untuk PBB Panas Bumi yang pembangkit listriknya dikelola sendiri oleh Wajib Pajak: Nilai bumi = Angka Kapitalisasi x [(hasil produksi uap yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga uap) + (hasil produksi listrik yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga listrik)]. c. Untuk PBB Panas Bumi yang pembangkit listriknya tidak dikelola sendiri oleh Wajib Pajak: Nilai bumi = Angka Kapitalisasi x hasil produksi uap yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga uap. (6) Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. (7) Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan. (8) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan. (9) Nilai bangunan masing-masing bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan melalui pendekatan biaya yaitu sebesar biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan. Pasal …
  • 60. - 10 - Pasal 10 (1) Harga minyak mentah Indonesia, harga Gas Bumi, harga uap, harga listrik, dan kurs yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ditetapkan sebagai berikut: a. harga minyak mentah Indonesia, menggunakan harga yang ditetapkan dalam APBN/APBN Perubahan satu tahun sebelum tahun pajak; b. harga Gas Bumi, sebesar 17,96% dari harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan dalam APBN/APBN Perubahan satu tahun sebelum tahun pajak; c. harga uap dan/atau listrik, sebesar rata-rata harga kontrak uap dan/atau listrik yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; dan d. kurs, menggunakan kurs dalam APBN/APBN Perubahan satu tahun sebelum tahun pajak. (2) Menteri Keuangan dapat menetapkan harga minyak mentah Indonesia, harga Gas Bumi, harga uap, harga listrik, dan kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan harga minyak mentah Indonesia, harga Gas Bumi, harga uap, harga listrik, dan kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku. Pasal 11 (1) Pengadministrasian data objek pajak PBB Migas onshore dan PBB Panas Bumi dilakukan oleh: a. Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan wilayah kabupaten, kota, atau wilayah DKI Jakarta, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak PBB Migas onshore dan/atau PBB Panas Bumi; atau b. Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk, dalam hal terdapat lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak dalam satu kabupaten, kota, atau wilayah DKI Jakarta. (2) Pengadministrasian data objek pajak PBB Migas offshore dan tubuh bumi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk. Pasal 12 (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menetapkan besarnya PBB Migas atau PBB Panas Bumi terutang menurut keadaan objek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi pada tanggal 1 Januari berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menerbitkan SPPT. (2) SPPT …