SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
D. FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
KEMENTERIAN KEUANCIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
A.
B.
C.
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI
Jenis Pencabutan
IDENTITAS WAJIB PAJAK
1 Nomor Pokok Wajib Pajak
2 Nama Wajib Pajak
Gelar Depan
ALASAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda
n Permohonan Wajib Pajak
a
Nomor
pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat
Secara Jabatan
LHV/LHP:
petunjuk)
I I
Gelai Belakang
lain.
kegiatan usaha ke
hal< clan kewajiban WP
1 (satu) tahun buku tidak
Rena Pajak.
nyata tidak menunjukkan
Nilai untuk Masa
Nilai yang pajak keluaran
ketentuan perundang-undangan
meninggal dunia.
terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat
tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat
proses pemindahan tidal< rnenghilangkan
usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk
kecil dan tidak inemilih untuk menjadi Pengusaha
dengan status tidal< aktif (non efektil) dan secara
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
adalah benar clan lengkap.
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
sebagai PKP.
melebihi batas jumlah peredaran usaha
adanya kegiatan usaha.
Pajak Januari sampai dengan Desember.
dan pajak masukannya nihil untuk Masa
yang beilaku saya menyatakan
Pengusaha Rena Pajak orang pribadi yang telah
Pengusaha Rena Pajak telah dipusatkan tempat
Pengusaha Rena Pajak yang pindah alarnat tempat
lainnya. Proses pencabutan penguuhan PEP dalam
Pengusaha Rena Pajak yang jumlah peredaran
dan/atau brutopenerimaan untuk pengusaha
Pengusaha Rena Pajak selain perseroan terhatas
Pengusaha Rena Pajak yang tidak menyampaikan
Pengusaha Rena Pajak yang menyampaikan Surat
Pajak Januari sampai dengan Desember.
Pengusaha Rena Pajak bentuk usaha tetap yang
Alasan lain•
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala
bahwa apa yang telah saya beritahukan di alas
Telah diteliti: Petugas,
NIP
tanggal
Pemohon,
Lengkap dan Benar
F.0.0.3.2.... Lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER- /PJ./ 2013
8
PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Jenis Pencabutan
Nomor LHV/LHP
: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib
Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
atau kotak Pencabutan Secara Jabatan jika formulir diisi
dan ditandatangani oleh Petugas.
: diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nomor Pokok
Pajak
2. Nama Wajib Pajak
Wajib : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang
mengajukan pencabutan pengukuhan PKP atau
dicabut pengukuhan PKP secara jabatan.
diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan
pencabutan pengukuhan PKP atau dicabut
pengukuhan PKP secara jabatan sesuai yang tertulis
dalam Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar
(SKT). Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak orang pribadi
memiliki gelar.
B. ALASAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan pencabutan
pengukuhan PKP. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara
jelas.
C. PERNYATAAN
Cukup Jelas
Catatan : Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa
pemohon. Dalam hal pencabutan secara jabatan,
ditandatangani oleh pengusul.

More Related Content

What's hot

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)Bbe Mee
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bmdesy diana
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
Contoh Surat tugas
Contoh Surat tugasContoh Surat tugas
Contoh Surat tugasfauji ku
 
bagan hierarkis perusahaan dagang
bagan hierarkis perusahaan dagangbagan hierarkis perusahaan dagang
bagan hierarkis perusahaan dagangAhmad Husain
 
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPTermasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPMuhammad Rafi Kambara
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...GLC
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Prosedur penanganan kas kecil
Prosedur penanganan kas kecilProsedur penanganan kas kecil
Prosedur penanganan kas keciltri winarsih
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Draf memo internal perusahaan mohon melakukan pembayaran vendor
Draf memo internal perusahaan  mohon melakukan pembayaran vendorDraf memo internal perusahaan  mohon melakukan pembayaran vendor
Draf memo internal perusahaan mohon melakukan pembayaran vendorLegal Akses
 
Utang jangka pendek
Utang jangka pendekUtang jangka pendek
Utang jangka pendekPrass Anjar
 
1 lembar surat permohonan
1 lembar surat permohonan1 lembar surat permohonan
1 lembar surat permohonanHaerul Save
 
Permohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktuPermohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktukikibbid
 

What's hot (20)

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bm
 
Administrasi pajak 12
Administrasi pajak 12Administrasi pajak 12
Administrasi pajak 12
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Spt masa ppn 1111
Spt masa ppn 1111Spt masa ppn 1111
Spt masa ppn 1111
 
Contoh Surat tugas
Contoh Surat tugasContoh Surat tugas
Contoh Surat tugas
 
bagan hierarkis perusahaan dagang
bagan hierarkis perusahaan dagangbagan hierarkis perusahaan dagang
bagan hierarkis perusahaan dagang
 
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPTermasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
Prosedur penanganan kas kecil
Prosedur penanganan kas kecilProsedur penanganan kas kecil
Prosedur penanganan kas kecil
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Draf memo internal perusahaan mohon melakukan pembayaran vendor
Draf memo internal perusahaan  mohon melakukan pembayaran vendorDraf memo internal perusahaan  mohon melakukan pembayaran vendor
Draf memo internal perusahaan mohon melakukan pembayaran vendor
 
Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan PajakSurat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pajak
 
Utang jangka pendek
Utang jangka pendekUtang jangka pendek
Utang jangka pendek
 
Kode administrasi surat
Kode administrasi suratKode administrasi surat
Kode administrasi surat
 
1 lembar surat permohonan
1 lembar surat permohonan1 lembar surat permohonan
1 lembar surat permohonan
 
3 surat balasan
3 surat balasan3 surat balasan
3 surat balasan
 
Permohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktuPermohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktu
 

Viewers also liked

Surat keterangan ahli waris 2
Surat keterangan ahli waris 2Surat keterangan ahli waris 2
Surat keterangan ahli waris 2Warnet Raha
 
Surat perjanjian kerja sama
Surat perjanjian kerja samaSurat perjanjian kerja sama
Surat perjanjian kerja samaSDN SLIPI
 
Contoh surat kuasa pembelian
Contoh surat kuasa pembelianContoh surat kuasa pembelian
Contoh surat kuasa pembelianilmu ilmu
 
Contoh surat-perjanjian-jual-beli-tanah-dan
Contoh surat-perjanjian-jual-beli-tanah-danContoh surat-perjanjian-jual-beli-tanah-dan
Contoh surat-perjanjian-jual-beli-tanah-danmaruan sabek
 
Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Irman Gapur
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaLegal Akses
 

Viewers also liked (7)

Surat keterangan ahli waris 2
Surat keterangan ahli waris 2Surat keterangan ahli waris 2
Surat keterangan ahli waris 2
 
Surat perjanjian kerja sama
Surat perjanjian kerja samaSurat perjanjian kerja sama
Surat perjanjian kerja sama
 
Contoh surat kuasa pembelian
Contoh surat kuasa pembelianContoh surat kuasa pembelian
Contoh surat kuasa pembelian
 
Contoh surat-perjanjian-jual-beli-tanah-dan
Contoh surat-perjanjian-jual-beli-tanah-danContoh surat-perjanjian-jual-beli-tanah-dan
Contoh surat-perjanjian-jual-beli-tanah-dan
 
Surat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaSurat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasama
 
Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 

Similar to NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013

Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013mobi2
 
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per  2013NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per  2013
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013Roko Subagya
 
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013Roko Subagya
 
Formulir pendaftaran wp op per20 2013
Formulir pendaftaran wp op per20 2013Formulir pendaftaran wp op per20 2013
Formulir pendaftaran wp op per20 2013Syah Bani
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013Roko Subagya
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013Roko Subagya
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir perubahan data wp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir perubahan data wp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir perubahan data wp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir perubahan data wp per 20 2013Roko Subagya
 
Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxPutri Apriliani
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013Roko Subagya
 
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfLampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfHusniMubarok499001
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfNurFaridSyahbana
 
Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpRoko Subagya
 
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Yesica Adicondro
 
Materi 2 Pajak.pptx
Materi 2 Pajak.pptxMateri 2 Pajak.pptx
Materi 2 Pajak.pptxmayahusnia1
 
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...Yelddy Smockel
 

Similar to NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013 (20)

Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
 
TEST
TESTTEST
TEST
 
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per  2013NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per  2013
NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013
 
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
NPWP&NPPKP :::: Formulir pendaftaran wp op per20 2013
 
Formulir pendaftaran wp op per20 2013
Formulir pendaftaran wp op per20 2013Formulir pendaftaran wp op per20 2013
Formulir pendaftaran wp op per20 2013
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pengukuhan pkp per 20 2013
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir perubahan data wp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir perubahan data wp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir perubahan data wp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir perubahan data wp per 20 2013
 
Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptx
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
 
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfLampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
 
Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fp
 
Spt masa p_ph_15_2009
Spt masa p_ph_15_2009Spt masa p_ph_15_2009
Spt masa p_ph_15_2009
 
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
 
KUP.pptx
KUP.pptxKUP.pptx
KUP.pptx
 
Materi 2 Pajak.pptx
Materi 2 Pajak.pptxMateri 2 Pajak.pptx
Materi 2 Pajak.pptx
 
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
Administrasi perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena...
 

More from Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 

More from Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 

Recently uploaded

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 

NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013

  • 1. D. FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK KEMENTERIAN KEUANCIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK A. B. C. SEMUA INFORMASI HARAP DIISI Jenis Pencabutan IDENTITAS WAJIB PAJAK 1 Nomor Pokok Wajib Pajak 2 Nama Wajib Pajak Gelar Depan ALASAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda n Permohonan Wajib Pajak a Nomor pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat Secara Jabatan LHV/LHP: petunjuk) I I Gelai Belakang lain. kegiatan usaha ke hal< clan kewajiban WP 1 (satu) tahun buku tidak Rena Pajak. nyata tidak menunjukkan Nilai untuk Masa Nilai yang pajak keluaran ketentuan perundang-undangan meninggal dunia. terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat proses pemindahan tidal< rnenghilangkan usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk kecil dan tidak inemilih untuk menjadi Pengusaha dengan status tidal< aktif (non efektil) dan secara Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan adalah benar clan lengkap. wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai PKP. melebihi batas jumlah peredaran usaha adanya kegiatan usaha. Pajak Januari sampai dengan Desember. dan pajak masukannya nihil untuk Masa yang beilaku saya menyatakan Pengusaha Rena Pajak orang pribadi yang telah Pengusaha Rena Pajak telah dipusatkan tempat Pengusaha Rena Pajak yang pindah alarnat tempat lainnya. Proses pencabutan penguuhan PEP dalam Pengusaha Rena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau brutopenerimaan untuk pengusaha Pengusaha Rena Pajak selain perseroan terhatas Pengusaha Rena Pajak yang tidak menyampaikan Pengusaha Rena Pajak yang menyampaikan Surat Pajak Januari sampai dengan Desember. Pengusaha Rena Pajak bentuk usaha tetap yang Alasan lain• PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala bahwa apa yang telah saya beritahukan di alas Telah diteliti: Petugas, NIP tanggal Pemohon, Lengkap dan Benar F.0.0.3.2.... Lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER- /PJ./ 2013
  • 2. 8 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Jenis Pencabutan Nomor LHV/LHP : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Pencabutan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas. : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nomor Pokok Pajak 2. Nama Wajib Pajak Wajib : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan pengukuhan PKP atau dicabut pengukuhan PKP secara jabatan. diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan pengukuhan PKP atau dicabut pengukuhan PKP secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar. B. ALASAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan pencabutan pengukuhan PKP. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas. C. PERNYATAAN Cukup Jelas Catatan : Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pencabutan secara jabatan, ditandatangani oleh pengusul.