SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
29/08/2013
1
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SPENDING REVIEW 2013
Metodologi
Jakarta, 29 Agustus 2013
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 2
Spending Review merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, yang
hasilnya dijadikan rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran pemerintah tahun
berikutnya agar lebih efektif dan efisien (value for money).
PENGERTIAN DAN TUJUAN
Hasil dari Spending Review menjadi input bagi proses penganggaran
berikutnya
Mengingat keterbatasan waktu dan data yang dimiliki Spending Review saat ini
dilakukan terhadap 20 Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki pagu dana
terbesar. Proporsi pagu dana 20 Kementerian Negara/Lembaga tersebut
terhadap pagu total adalah sebesar 76, 26 %.
Spending Review bertujuan untuk mengetahui potensi ruang fiskal pada
tahun anggaran berikutnya sehingga potensi tersebut dapat dipergunakan
untuk menambah alokasi dana prioritas nasional seperti infrastruktur.
29/08/2013
2
METODOLOGI
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 3
1. Reviu Alokasi Anggaran
2. Reviu Pelaksanaan Anggaran
3. Reviu Baseline
Review dan analisis terhadap alokasi anggaran dalam RKA-KL dengan fokus utama
untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan einmalig.
Reviu dan analisis terhadap pelaksanaan anggaran dengan fokus utama pada
realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran, capaian output .
Memberikan masukan untuk prinsip-prinsip reviu terhadap baseline items yang
dapat dipertimbangkan oleh K/L pada saat perencanaan.
Kerangka Kerja Spending Review
Reviu Alokasi
(Pagu)
Reviu
Pelaksanaan
Reviu Baseline
(Sistem
Penganggaran)
Inefisiensi Alokasi
Einmalig
Kinerja pelaksanaan
dibandingkan dengan target
Benchmarking kinerja
pelaksanaan
Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non
Operasional
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 4
PerbaikanAlokasiAnggaranPeriodeSelanjutnya
INDIKASI
INEFISIENSI,
IDENTIFIKASI
RUANG FISKAL,
AKURASI
BASELINE
Cadangan Output dan Sisa
Hasil Penelaahan
29/08/2013
3
REVIU ALOKASI ANGGARAN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 5
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 6
Identifikasi Inefisiensi Alokasi
Definisi Duplikasi:
Dalam satu program terdapat dua kegiatan dengan output yang sama, atau
dalam satu kegiatan terdapat dua komponen kegiatan yang sama.
Dilakukan dengan meneliti alokasi anggaran pada setiap kegiatan dalam RKA-KL
Tahun Anggaran 2012. Jika terdapat alokasi anggaran untuk jenis kegiatan yang
sama pada dua tempat maka hal tersebut masuk dalam kategori “duplikasi”.
Contoh :
Kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat di alokasikan pada output A dan
pada output B juga terdapat kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat.
29/08/2013
4
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 7
Tolok Ukur Alokasi Efisien (1)
NO
JENIS
BELANJA
Akun Item Kegiatan
ALAT UKUR/NORMA
EFISIENSI
Keterangan SUMBER DATA
1
Belanja
Barang
521111
Belanja Keperluan
Perkantoran
1. Sisa dana belanja barang
operasional pada akhir
tahun 2012.
2. Jumlah alokasi dana
belanja barang
operasional yang di re-
alokasi.
3. Proporsi belanja
keperluan perkantoran
thd Belanja Barang lebih
dari 18%
Dasar pertimbangan:
Pengalokasian dana belanja
operasional didasarkan
pada kebutuhan
operasional Satker.
Jika terdapat sisa dana
belanja barang operasional
pada akhir tahun atau
terjadi pergeseran belanja
barang operasional ke
belanja yang lain, maka
Standar Biaya yang
digunakan pada saat alokasi
anggaranperlu ditinjau
kembali.
1. Sisa dana belanja barang
operasional pada akhir tahun
2012 merupakan besaran
inefisiensi karena alokasi dana
melebihi kebutuhannya
2. Jumlah alokasi dana belanja
barang operasional yang dire-
alokasi merupakan inefisiensi
karena alokasi dana melebihi
kebutuhannya.
3. Jika proporsi belanja
keperluan perkantoran thd
Belanja Barang lebih dari 18%
maka kelebihannya
merupakan in efisiensi
RKA-KL dan Revisi
DIPA
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 8
Tolok Ukur Alokasi Efisien (2)
NO
JENIS
BELANJA
Akun Item Kegiatan
ALAT UKUR/NORMA
EFISIENSI
Keterangan SUMBER DATA
Belanja
Barang
521213
Belanja Honor Output
Kegiatan
1. Kegiatan yang diberikan
honor merupakan Tugas
dan Fungsi dari satker
tersebut.
2. Relevansi pemberian
honor dengan kegiatan.
3. Kewajaran jumlah orang
dengan kegiatan (misal
rasio jumlah panitia
dengan peserta 15-20%)
1. Cek apakah alokasi honor
tersebut terdapat pada
kegiatan yang merupakan
tupoksi. Jika honor tersebut
terdapat pada kegiatan
tupoksi maka merupakan
inefisiensi.
2. Cek apakah alokasi honor
tersebut memang diperlukan
untuk pencapaian output
kegiatan. Misalnya
penyusunan laporan tidak
perlu diberikan honor
sehingga alokasi honor
tersebut merupakan in
efisiensi.
3. Untuk honor panitia jumlah
panitia maksimal 15% - 20%
dari jumlah peserta sehingga
jika jumlah panitia melebihi
maka kelebihan alokasi
tersebut merupkan in
efisiensi.
RKA-KL
29/08/2013
5
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 9
Tolok Ukur Alokasi Efisien (3)
NO
JENIS
BELANJA
Akun Item Kegiatan
ALAT UKUR/NORMA
EFISIENSI
Keterangan SUMBER DATA
Belanja
Barang
523111
Belanja Biaya
PemeliharaanGedung dan
Bangunan
1. Sisa dana belanja Biaya
PemeliharaanGedung dan
Bangunan pada akhir
tahun.
2. Jumlah alokasi dana Biaya
PemeliharaanGedung dan
Bangunan yang di re-
alokasi.
3. Alokasi tidak melebihi
indeks
Dasar pertimbangan:
Pengalokasiandana Biaya
PemeliharaanGedung dan
Bangunan didasarkan pada
perhitungan:
Luas Gedung x Indeks SBU
Jika terdapat sisa dana belanja
Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan pada akhir
tahun atau terjadi pergeseran
belanjaBiaya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunanke
belanjayang lain, maka Indeks
Standar Biaya yang digunakan
pada saat alokasi anggaran
perlu ditinjau kembali.
1. Sisa dana pemeliharaan gedung
dan bangunan
2. Jumlah dana pemeliharaan
gedung dan bangunan yang
dialihkan ke kegiatan lain
3. Jumlah alokasi dana melebihi
indeks dikalikan volumenya
maka kelebihan alokasi
merupakan in efisiensi.
RKA-KL
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 10
Tolok Ukur Alokasi Efisien (4)
N
O
JENIS
BELANJA
Akun Item Kegiatan
ALAT UKUR/NORMA
EFISIENSI
Keterangan SUMBER DATA
Belanja
Barang
523121
Belanja Biaya
PemeliharaanPeralatan
dan Mesin
1. Sisa dana belanja Biaya
PemeliharaanPeralatan
dan Mesin pada akhir
tahun.
2. Jumlah alokasi dana Biaya
PemeliharaanPeralatan
dan Mesin yang di re-
alokasi.
3. Alokasi tidak melebihi
indeks
Dasar pertimbangan:
Pengalokasiandana Biaya
PemeliharaanPeralatan dan
Mesin didasarkan pada
perhitungan:
Jumlah Peralatan/Mesinx
Indeks SBU
Jika terdapat sisa dana
belanjaPeralatan dan Mesin
pada akhir tahun atau terjadi
pergeseran belanjaPeralatan
dan Mesin ke belanja yang
lain, maka Indeks Standar
Biaya yang digunakan pada
saat alokasi anggaranperlu
ditinjaukembali.
1. Sisa dana Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
2. Jumlah dana Biaya
PemeliharaanPeralatan dan
Mesin yang dialihkan ke
kegiatan lain
3. Jumlah alokasi dana melebihi
indeks dikalikan volumenya
maka kelebihan alokasi
merupakan in efisiensi.
RKA-KL
29/08/2013
6
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 11
Tolok Ukur Alokasi Efisien (5)
NO
JENIS
BELANJA
Akun Item Kegiatan
ALAT UKUR/NORMA
EFISIENSI
Keterangan SUMBER DATA
Belanja
Barang
521219
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
Fokus pada alokasi untuk
konsinyering:
a. Relevansi konsinyering;
b. Lamanya konsinyering;
c. Jumlah orang:
Relevansi: Perlu tidaknya
kegiatan konsinyering, tingkat
urgensi (detil)
Misalnya kegiatan penyusunan
laporan pakai konsinyering
Lamanya konsinyering
maksimum 3 hari.
Jumlah orang
 Peraturan Menteri maks 30
orang
 Peraturan Dirjen maks 20
orang
 Penyusunan Modul maks 15
orang
 Penyusunan laporan tidak
boleh
RKA-KL
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 12
Tolok Ukur Alokasi Efisien (6)
NO
JENIS
BELANJA
Akun Item Kegiatan
ALAT UKUR/NORMA
EFISIENSI
Keterangan SUMBER DATA
Belanja
Barang
524111
Belanja Perjadin DN
Biasa
Fokus pada alokasi untuk
Perjadin :
a. Relevansi (hanya dapat
dilakukan oleh aparat
pengawasan atau dalam
rangka pembinaan);
b. Jumlah orang
Relevansi:
1. Perlu tidaknya perjalanan dinas
untuk kegiatan
2. Perbandinganalokasi dana
perjalanan dinas pada kegiatan
yang sejenis antar satker/K/L
yang sejenis (misalnya Itjen A
dengan Itjen B)
Jumlah orang yang melakukan
perjadin:
 Maksimal 10 orang untuk
pemeriksaan
 Maksimal 5 orang untuk
pembinaan
RKA-KL
Belanja
Barang
524119
Belanja Perjadin DN
Lainnya
Fokus pada alokasi untuk
Perjadin :
a. Relevansi Perjadin ;
b. Lamanya Perjadin ;
c. Jumlah orang.
Relevansi:
Perlu tidaknya perjalanan dinas
untuk kegiatan. Misalnya
pembuatan laporan tidak
memerlukan perjalanan dinas.
Lamanya Perjalanan dinas
maksimal3 hari
Jumlah orang maksimal 3
RKA-KL
29/08/2013
7
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 13
Tolok Ukur Alokasi Efisien (7)
NO
JENIS
BELANJA
Akun Item Kegiatan
ALAT UKUR/NORMA
EFISIENSI
Keterangan SUMBER DATA
Belanja
Barang
524211
Belanja Perjadin LN
Biasa
Fokus pada alokasi untuk
Perjadin :
a. Relevansi Perjadin ;
b. Jumlah orang:
Relevansi:
1. Perlu tidaknya perjalanan
dinas untuk kegiatan
2. keterkaitan dengan tugas dan
fungsi satker.
Jumlah orang yang melakukan
perjadin:
 Maksimal 10 orang untuk
pemeriksaan
 Maksimal 5 orang untuk
pembinaan
RKA-KL
Belanja
Barang
524219
Belanja Perjadin LN
Lainnya
Fokus pada alokasi untuk
Perjadin :
a. Relevansi Perjadin ;
b. Lamanya Perjadin ;
c. Jumlah orang:
Relevansi:
Perlu tidaknya perjalanan
dinas untuk kegiatan.
Misalnya pengambilan/
pengumpulan data tidak perlu
dilakukan perjalanan dinas ke
luar negeri.
Lamanya Perjalanan dinas
maksimal 6 hari
Jumlah orang maksimal 3
RKA-KL
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 14
Tolok Ukur Alokasi Efisien (8)
NO
JENIS
BELANJA
Akun Item Kegiatan
ALAT UKUR/NORMA
EFISIENSI
Keterangan SUMBER DATA
2
Belanja
Modal
532111
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
1. Pengadaan komputer:
a. Rasio Pengadaan
dibanding Jumlah
Peralatan/Mesin(Maks.
10%)
b. Rasio jumlah peralatan
dan mesin setelah
pengadaan dibanding
jumlah pegawai
c. Harga komputer per
unit Rp. 7 juta
2. Pengadaan kendaraan
bermotor:
a. Alokasi dana
dibandingkan dengan
norma;
b. Penambahan volume
dibandingkan alokasi
awal tahun.
3. Jumlah Sisa dana pada akhir
tahun Lebih dari 15%
1. Hitung rasio jumlah pegawai
dibandingkan dengan jumlah
komputer yang ada ditambah
pengadaan komputer
2. Kesesuaian spesifikasi komputer
dengan kebutuhan penggunaan
(bandingkan harga komputer
per unit pada semua satker)
3. Kesesuaian spesifikasi
kendaraan dinas dengan
kebutuhan penggunaan (alokasi
dana dibandingkan dengan
norma misalnya: Kijang standar
harga 220 juta rupiah)
4. Selisihvolume pengadaan
kendaraan awal dengan akhir
(hitung selisih volume dikalikan
harga per unit);
5. Apabila terdapat sisa dana pada
akhir tahun lebih dari 15%,
maka selisih lebihnya adalah
inefisiensi.
RKA-KL , revisi
DIPA dan Realisasi
anggaran
29/08/2013
8
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 15
Tolok Ukur Alokasi Efisien (9)
NO
JENIS
BELANJA
Akun Item Kegiatan
ALAT UKUR/NORMA
EFISIENSI
Keterangan SUMBER DATA
533111
Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
 Jumlah Sisa dana pada
akhir tahun
 Jumlah alokasi dana
belanja modal gedung
dan bangunan yang di
re-alokasi
1. Apabila terdapat sisa dana
pada akhir tahun lebih dari
15%, maka selisih lebihnya
adalah inefisiensi.
2. Jumlah alokasi dana belanja
modal gedung dan bangunan
yang dire-alokasi merupakan
inefisiensi karena alokasi
dana melebihi
kebutuhannya.
RKA-KL dan
Realisasi anggaran
3
Belanja
Bantuan
Sosial
57 Belanja Bantuan Sosial
Rasio biaya operasional
pendukung penyaluran
bansos dengan jumlah
bantuan
Proporsi antara alokasi dana
bantuannya dibanding biaya
operasional (pada belanja
barang) maksimum biaya
operasional 15-20%, misalnya:
Biaya operasional penyaluran
bansos = Rp200 juta
Bantuan Sosial = Rp500 juta
Rasio = 200/500 = 40%
Rasio ideal = 20%
inefisiensi = 40%-20% x Rp500
juta = Rp100 juta
RKA-KL
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 16
CONTOH INEFISIENSI
Penjelasan in efisiensi :
Terdapat biaya pemeliharaan kendaraan operasional pejabat eselon satu yang melebihi standar jumlahnya.
Hanya terdapat satu orang pejabat eselon satu, namun alokasi pemeliharaannya untuk 3 unit kendaraan. Satu
eselon satu diberikan kendaraan operasional pejabat lebih dari satu merupakan pemborosan dan termasuk
dalam kategori inefisiensi belanja.
29/08/2013
9
Penjelasan : untuk pemeliharaan AC seharusnya harga satuan sesuai dengan SBU yaitu sebesar Rp
420.000,- namun pada pemeliharaan AC split diatas menggunakan harga satuan sebesar Rp
500.000,-
17
Contoh Ketidaksesuaian Standar Biaya
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 18
Identifikasi Duplikasi
Definisi Duplikasi:
Dalam satu program terdapat dua kegiatan dengan output yang sama, atau
dalam satu kegiatan terdapat dua komponen kegiatan yang sama.
Dilakukan dengan meneliti alokasi anggaran pada setiap kegiatan dalam RKA-KL
Tahun Anggaran 2012. Jika terdapat alokasi anggaran untuk jenis kegiatan yang
sama pada dua tempat maka hal tersebut masuk dalam kategori “duplikasi”.
Contoh :
Kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat di alokasikan pada output A dan
pada output B juga terdapat kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat.
29/08/2013
10
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 19
CONTOH DUPLIKASI
Penjelasan duplikasi :
Dalam suatu penyusunan peraturan berupa undang-undang terdapat kegiatan rapat yang
berulang yang seharusnya bisa dijadikan satu rapat, yaitu rapat perumusan penyusunan draf,
rapat pengarahan penyusunan draf, dan rapat penyusunan draf.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 20
Identifikasi Einmalig
Definisi Einmalig:
Program atau Kegiatan yang dilaksanakan hanya satu kali, dalam satu tahun
anggaran
Dilakukan dengan meneliti alokasi anggaran TA 2012 yang sifat kegiatannya selesai
dalam satu tahun anggaran
Contoh :
1. Penyusunan Masterplan
2. Pembangunan gedung kantor yang bukan multiyears
3. Penyusunan Detail Enginering Design
4. Pembuatan sistem aplikasi
5. Pemasangan ac central
6. Penyusunan Renstra, dsb
29/08/2013
11
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 21
CONTOH EINMALIGH
Penjelasan einmalig:
Pada 2012 terdapat pengalokasiaan dana sebesar Rp.4.000.000.000,- untuk pengadaan
software pengolahan dokumen.
Kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan multi-years dan selesai di tahun
anggaran 2012.
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan einmalig di tahun anggaran 2012, sehingga
alokasi anggarannya tidak menjadi bagian dari baseline di tahun anggaran selanjutnya
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 22
Contoh Einmalig
Salah Satu satker di Kementerian Perhubungan melaksanakan
kegiatan pembuatan masterplan kebutuhan terminal penumpang
tipe A di tahun anggaran 2012.
Kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan multi-years dan selesai
di tahun anggaran 2012.
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan einmalig di tahun anggaran
2012, sehingga alokasi anggarannya tidak menjadi bagian dari
baseline di tahun anggaran selanjutnya
29/08/2013
12
REVIU BASELINE
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 23
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 24
Reviu Baseline
Baseline Biaya Operasional:
a. Pembayaran gaji, tunjangan yang melekat dg gaji, honor tetap, tunjangan lain
terkait dg belanja pegawai, lembur dan vakasi;
b. Operasonal sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor.
Review dilakukan dengan :
1. Menganalisis pola penyerapan beberapa baseline items untuk mencari
indikasi adanya inefisiensi alokasi dan inefisiensi pelaksanaan (penyerapan
semu)
2. Mengidentifikasi Output Cadangan dan Sisa Hasil Penelaahan pada akun-
akun dalam baseline
Baseline Biaya Non Operasional:
a. Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi unit;
b. Kegiatan/Output terkait pelayanan kepada publik;
c. Kegiatan/Output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan
nasional;
d. Kegiatan/Output terkait penugasan sesuai kebijakan Pemerintah .
29/08/2013
13
25
ANALISIS BELANJA BARANG OPERASIONAL & NON OPERASIONAL LAINNYA
(521119 DAN 521219)
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 25
38,734 37,121 34,168 32,433 32,243
27,343 26,611 24,820 24,585 24,386 24,227 24,193 23,950
BelanjaBarangNon
OperasionalLainnya
BelanjaBahan
HonorOutput
Kegiatan
BelanjaPerjalanan
Lainnya
HonorOperasional
SatuanKerja
BelanjaGajiPokok
PNS
BelanjaKeperluan
Perkantoran
BelanjaTunj.Beras
PNS
BelanjaUangMakan
PNS
BelanjaBarang
OperasionalLainnya
BelanjaModal
PeralatandanMesin
BelanjaTunj.
Suami/IstriPNS
BelanjaTunj.PPhPNS
521219 521211 521213 524119 521115 511111 521111 511126 511129 521119 532111 511121 511125
10 Revisi Akun Terbanyak
Grafik di atas menunjukkan bahwa akun 521219 dan 521119 memiliki
frekuensi revisi yang signifikan
ANALISIS BELANJA BARANG OPERASIONAL & NON OPERASIONAL LAINNYA
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 26
270,797
283,253
362,924
426,726
247,748 255,742
323,094
377,482
23,049 27,511
39,829 49,244
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2009 2010 2011 2012
DalamMilyarRupiah
Overview Belanja 521119 TA 2009-2012
Pagu Realisasi Sisa Dana
13,226
14,850
25,366
26,246
11,128
11,721
19,397
21,837
2,098 3,129
5,968
4,409
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2009 2010 2011 2012
DalamMiliarRupiah
Overview Belanja 521219 TA 2009-2012
Pagu Realisasi Sisa
29/08/2013
14
ANALISIS BELANJA BARANG OPERASIONAL & NON OPERASIONAL LAINNYA
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 27
29,000
31,000
33,000
35,000
37,000
39,000
41,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
DalamMliarRupiah
Tren Pergerakan Pagu Belanja 521219 TA 2011-2012
2011 2012
18,063.59
17,588.51
17,588.51
16,974.39
16,979.82
16,683.33
16,979.65
16,663.35
16,697.74
16,903.92
16,882.15
16,967.85
19,166.19
19,069.27
18,779.22
18,700.04
18,696.70
18,469.70
18,404.51
18,337.05
18,336.34
18,136.31
18,186.49
18,474.69
15,000.00
15,500.00
16,000.00
16,500.00
17,000.00
17,500.00
18,000.00
18,500.00
19,000.00
19,500.00
jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des
Pergerakan Pagu Belanja Barang Operasional
Lainnya Tahun 2011 - 2012
2011
2012
Pergerakan pagu yang cenderung mempunyai tren menurun
menunjukkan bahwa terdapat realokasi pada akun 521119 dan 521219
29/08/2013
15
REVIU PELAKSANAAN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 29
Efisiensi Operasional
• Definisi: Efisiensi operasional menunjukkan
kemampuan untuk mengubah input menjadi
output.
• Tujuan: Mengidentifikasi inefisiensi pada tahap
pelaksanaan
• Data: Hasil survey capaian output pada 20 K/L
(terkumpul sebanyak 13 K/L) sebagai indikator
output dan realisasi dana sebagai indikator input
• Metode:
(1) Benchmarking antara kinerja aktual dengan rencana
(2) Benchmarking antar program
input
output
Efisiensi 
29/08/2013
16
Efisiensi Operasional – Formula
Formula:
• Inefisiensi diukur berdasarkan gap
antara kinerja aktual dengan yang
direncanakan.
• E >= 1 menunjukkan efisiensi
• E <= 1 menunjukkan inefisiensi,
sehingga:
• Inefisiensi = (1 – E) x Pagu
pagu
outputett
rencana
realisasi
outputcapaian
aktual
rencana
aktual
EEfisiensi
_arg
_
,)(



Metode I Metode II
Formula:
outputett
outputcapaian
outputkinerja
realisasi
outputkinerja
_arg
_
_
,
_

•Efisiensi diukur dengan membandingkan
rasio output dan realisasi antar berbagai
program pada K/L (analisis frontier non
parametrik)
• Program berkinerja terbaik yang
diidentifikasi melalui linear programming
menjadi benchmark.
• Tingkat inefisiensi diukur dari gap
antara suatu program dengan
benchmarknya
• Inefisiensi = (1-E) x Realisasi
Pada metode I alokasi pagu yang besar dapat
menyebabkan E menjadi tinggi. Metode II menguji
apakah unit-unit dengan E>1 benar-benar efisien, tidak
disebabkan oleh pagu yang tinggi
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 32
1. Membandingkan Rasio Output/Input Aktual dengan
Output/Input Rencana
Tujuan:
Mengukur kinerja pelaksanaan program/kegiatan/satker dengan memakai
tolok ukur rencananya.
1. Formula =
3. In-Efisiensi =
29/08/2013
17
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 33
2. Membandingkan Rasio Persentase Capaian Output Dan
Realisasi Antar Program/Kegiatan/Satker Sejenis
Tujuan:
Mengukur kinerja pelaksanaan program/kegiatan/satker dengan memakai
program/kegiatan/satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik
sebagai benchmark.
Metode: Disebut sebagai Analisis Batas Efisiensi (Efficiency Frontier Analysis).
Dengan Suatu program matematis dijalankan dengan software (DEAP atau
STATA) dari kumpulan data rasio output dan input, kita dapat mengidentifikasi
rasio output/input terbaik sebagai benchmark. Benchmark-benchmark ini
akan membentuk frontier atau garis batas, dan data rasio output/input yang
berada di bawah batas akan dapat dihitung jaraknya dari batas ini. Inefisiensi
merupakan gap/jarak antara suatu data dengan garis batas.
Untuk Spending Review 2013 ini dilakukan dua pengukuran dengan metode analisis
garis batas efisiensi ini, yaitu pada level program dan pada level kegiatan (khusus
untuk output terkait dengan layanan perkantoran)
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 34
3. Membandingkan Rasio Persentase Capaian Output Dan
Realisasi Antar Program/Kegiatan/Satker Sejenis
Formula:
realisasi
ettoutput
aktualoutput
:
arg_
_






Analisis:

More Related Content

What's hot

Anjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuanganAnjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuanganReddy Prayudie
 
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oiBahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oihoyin rizmu
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...BappedaLampungUtara
 
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanLembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanyayan ruyandi
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAdhy Nosho
 
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptxMembangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptxaditiowahyudi
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptxMohamadSofiyullah
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganHeyden Balang
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoringYustus Rona
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeriTanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeriampuhman
 

What's hot (20)

Anjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuanganAnjab penata laporan keuangan
Anjab penata laporan keuangan
 
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oiBahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Tata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkaklTata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkakl
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Presentasi perjadin final
Presentasi perjadin finalPresentasi perjadin final
Presentasi perjadin final
 
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanLembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
 
Skp bendahara
Skp bendaharaSkp bendahara
Skp bendahara
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerah
 
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptxMembangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
Membangun Budaya Data di Kemenkeu.pptx
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuangan
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeriTanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
Tanya jawab-permasalahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
 

Similar to Djpb spending review

Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?Umi Hanik
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaDadang Solihin
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxMauliaEvita
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxSolin123
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Arfan Fahmi
 
ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT PADA PT PELITA GUNA LESTARI.pptx
ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT PADA PT PELITA GUNA LESTARI.pptxANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT PADA PT PELITA GUNA LESTARI.pptx
ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT PADA PT PELITA GUNA LESTARI.pptxnurul866678
 
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaranKonsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaranLucky Maharani Safitri
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi PembangunanDadang Solihin
 
Pro kontra budgeting in indonesia (KONSEP)
Pro kontra budgeting in indonesia (KONSEP)Pro kontra budgeting in indonesia (KONSEP)
Pro kontra budgeting in indonesia (KONSEP)DGT
 
Penyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkmPenyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkmAmbara Sugama
 
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptxANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptxLiaa75
 
Laporan praktikum(contoh sebagian)
Laporan praktikum(contoh sebagian)Laporan praktikum(contoh sebagian)
Laporan praktikum(contoh sebagian)amaliaherdiana
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogorJihanRukkiyael
 

Similar to Djpb spending review (20)

Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
 
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
 
1 penyusunan asb kota semarang
1 penyusunan asb kota semarang1 penyusunan asb kota semarang
1 penyusunan asb kota semarang
 
ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT PADA PT PELITA GUNA LESTARI.pptx
ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT PADA PT PELITA GUNA LESTARI.pptxANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT PADA PT PELITA GUNA LESTARI.pptx
ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT PADA PT PELITA GUNA LESTARI.pptx
 
anggaran tradisional versus new public management
anggaran tradisional versus new public managementanggaran tradisional versus new public management
anggaran tradisional versus new public management
 
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaranKonsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
 
Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis KinerjaPenganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis Kinerja
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Pro kontra budgeting in indonesia (KONSEP)
Pro kontra budgeting in indonesia (KONSEP)Pro kontra budgeting in indonesia (KONSEP)
Pro kontra budgeting in indonesia (KONSEP)
 
Penyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkmPenyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkm
 
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptxANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN.pptx
 
Laporan praktikum(contoh sebagian)
Laporan praktikum(contoh sebagian)Laporan praktikum(contoh sebagian)
Laporan praktikum(contoh sebagian)
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
Bab i angaran_perusahaan
Bab i angaran_perusahaanBab i angaran_perusahaan
Bab i angaran_perusahaan
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
 
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintahKerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 

Djpb spending review

  • 1. 29/08/2013 1 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SPENDING REVIEW 2013 Metodologi Jakarta, 29 Agustus 2013 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 2 Spending Review merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, yang hasilnya dijadikan rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran pemerintah tahun berikutnya agar lebih efektif dan efisien (value for money). PENGERTIAN DAN TUJUAN Hasil dari Spending Review menjadi input bagi proses penganggaran berikutnya Mengingat keterbatasan waktu dan data yang dimiliki Spending Review saat ini dilakukan terhadap 20 Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki pagu dana terbesar. Proporsi pagu dana 20 Kementerian Negara/Lembaga tersebut terhadap pagu total adalah sebesar 76, 26 %. Spending Review bertujuan untuk mengetahui potensi ruang fiskal pada tahun anggaran berikutnya sehingga potensi tersebut dapat dipergunakan untuk menambah alokasi dana prioritas nasional seperti infrastruktur.
  • 2. 29/08/2013 2 METODOLOGI INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 3 1. Reviu Alokasi Anggaran 2. Reviu Pelaksanaan Anggaran 3. Reviu Baseline Review dan analisis terhadap alokasi anggaran dalam RKA-KL dengan fokus utama untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan einmalig. Reviu dan analisis terhadap pelaksanaan anggaran dengan fokus utama pada realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran, capaian output . Memberikan masukan untuk prinsip-prinsip reviu terhadap baseline items yang dapat dipertimbangkan oleh K/L pada saat perencanaan. Kerangka Kerja Spending Review Reviu Alokasi (Pagu) Reviu Pelaksanaan Reviu Baseline (Sistem Penganggaran) Inefisiensi Alokasi Einmalig Kinerja pelaksanaan dibandingkan dengan target Benchmarking kinerja pelaksanaan Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 4 PerbaikanAlokasiAnggaranPeriodeSelanjutnya INDIKASI INEFISIENSI, IDENTIFIKASI RUANG FISKAL, AKURASI BASELINE Cadangan Output dan Sisa Hasil Penelaahan
  • 3. 29/08/2013 3 REVIU ALOKASI ANGGARAN INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 5 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 6 Identifikasi Inefisiensi Alokasi Definisi Duplikasi: Dalam satu program terdapat dua kegiatan dengan output yang sama, atau dalam satu kegiatan terdapat dua komponen kegiatan yang sama. Dilakukan dengan meneliti alokasi anggaran pada setiap kegiatan dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2012. Jika terdapat alokasi anggaran untuk jenis kegiatan yang sama pada dua tempat maka hal tersebut masuk dalam kategori “duplikasi”. Contoh : Kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat di alokasikan pada output A dan pada output B juga terdapat kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat.
  • 4. 29/08/2013 4 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 7 Tolok Ukur Alokasi Efisien (1) NO JENIS BELANJA Akun Item Kegiatan ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI Keterangan SUMBER DATA 1 Belanja Barang 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1. Sisa dana belanja barang operasional pada akhir tahun 2012. 2. Jumlah alokasi dana belanja barang operasional yang di re- alokasi. 3. Proporsi belanja keperluan perkantoran thd Belanja Barang lebih dari 18% Dasar pertimbangan: Pengalokasian dana belanja operasional didasarkan pada kebutuhan operasional Satker. Jika terdapat sisa dana belanja barang operasional pada akhir tahun atau terjadi pergeseran belanja barang operasional ke belanja yang lain, maka Standar Biaya yang digunakan pada saat alokasi anggaranperlu ditinjau kembali. 1. Sisa dana belanja barang operasional pada akhir tahun 2012 merupakan besaran inefisiensi karena alokasi dana melebihi kebutuhannya 2. Jumlah alokasi dana belanja barang operasional yang dire- alokasi merupakan inefisiensi karena alokasi dana melebihi kebutuhannya. 3. Jika proporsi belanja keperluan perkantoran thd Belanja Barang lebih dari 18% maka kelebihannya merupakan in efisiensi RKA-KL dan Revisi DIPA INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 8 Tolok Ukur Alokasi Efisien (2) NO JENIS BELANJA Akun Item Kegiatan ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI Keterangan SUMBER DATA Belanja Barang 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1. Kegiatan yang diberikan honor merupakan Tugas dan Fungsi dari satker tersebut. 2. Relevansi pemberian honor dengan kegiatan. 3. Kewajaran jumlah orang dengan kegiatan (misal rasio jumlah panitia dengan peserta 15-20%) 1. Cek apakah alokasi honor tersebut terdapat pada kegiatan yang merupakan tupoksi. Jika honor tersebut terdapat pada kegiatan tupoksi maka merupakan inefisiensi. 2. Cek apakah alokasi honor tersebut memang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan. Misalnya penyusunan laporan tidak perlu diberikan honor sehingga alokasi honor tersebut merupakan in efisiensi. 3. Untuk honor panitia jumlah panitia maksimal 15% - 20% dari jumlah peserta sehingga jika jumlah panitia melebihi maka kelebihan alokasi tersebut merupkan in efisiensi. RKA-KL
  • 5. 29/08/2013 5 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 9 Tolok Ukur Alokasi Efisien (3) NO JENIS BELANJA Akun Item Kegiatan ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI Keterangan SUMBER DATA Belanja Barang 523111 Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan 1. Sisa dana belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan pada akhir tahun. 2. Jumlah alokasi dana Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan yang di re- alokasi. 3. Alokasi tidak melebihi indeks Dasar pertimbangan: Pengalokasiandana Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan didasarkan pada perhitungan: Luas Gedung x Indeks SBU Jika terdapat sisa dana belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada akhir tahun atau terjadi pergeseran belanjaBiaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunanke belanjayang lain, maka Indeks Standar Biaya yang digunakan pada saat alokasi anggaran perlu ditinjau kembali. 1. Sisa dana pemeliharaan gedung dan bangunan 2. Jumlah dana pemeliharaan gedung dan bangunan yang dialihkan ke kegiatan lain 3. Jumlah alokasi dana melebihi indeks dikalikan volumenya maka kelebihan alokasi merupakan in efisiensi. RKA-KL INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 10 Tolok Ukur Alokasi Efisien (4) N O JENIS BELANJA Akun Item Kegiatan ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI Keterangan SUMBER DATA Belanja Barang 523121 Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan dan Mesin 1. Sisa dana belanja Biaya PemeliharaanPeralatan dan Mesin pada akhir tahun. 2. Jumlah alokasi dana Biaya PemeliharaanPeralatan dan Mesin yang di re- alokasi. 3. Alokasi tidak melebihi indeks Dasar pertimbangan: Pengalokasiandana Biaya PemeliharaanPeralatan dan Mesin didasarkan pada perhitungan: Jumlah Peralatan/Mesinx Indeks SBU Jika terdapat sisa dana belanjaPeralatan dan Mesin pada akhir tahun atau terjadi pergeseran belanjaPeralatan dan Mesin ke belanja yang lain, maka Indeks Standar Biaya yang digunakan pada saat alokasi anggaranperlu ditinjaukembali. 1. Sisa dana Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2. Jumlah dana Biaya PemeliharaanPeralatan dan Mesin yang dialihkan ke kegiatan lain 3. Jumlah alokasi dana melebihi indeks dikalikan volumenya maka kelebihan alokasi merupakan in efisiensi. RKA-KL
  • 6. 29/08/2013 6 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 11 Tolok Ukur Alokasi Efisien (5) NO JENIS BELANJA Akun Item Kegiatan ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI Keterangan SUMBER DATA Belanja Barang 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Fokus pada alokasi untuk konsinyering: a. Relevansi konsinyering; b. Lamanya konsinyering; c. Jumlah orang: Relevansi: Perlu tidaknya kegiatan konsinyering, tingkat urgensi (detil) Misalnya kegiatan penyusunan laporan pakai konsinyering Lamanya konsinyering maksimum 3 hari. Jumlah orang  Peraturan Menteri maks 30 orang  Peraturan Dirjen maks 20 orang  Penyusunan Modul maks 15 orang  Penyusunan laporan tidak boleh RKA-KL INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 12 Tolok Ukur Alokasi Efisien (6) NO JENIS BELANJA Akun Item Kegiatan ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI Keterangan SUMBER DATA Belanja Barang 524111 Belanja Perjadin DN Biasa Fokus pada alokasi untuk Perjadin : a. Relevansi (hanya dapat dilakukan oleh aparat pengawasan atau dalam rangka pembinaan); b. Jumlah orang Relevansi: 1. Perlu tidaknya perjalanan dinas untuk kegiatan 2. Perbandinganalokasi dana perjalanan dinas pada kegiatan yang sejenis antar satker/K/L yang sejenis (misalnya Itjen A dengan Itjen B) Jumlah orang yang melakukan perjadin:  Maksimal 10 orang untuk pemeriksaan  Maksimal 5 orang untuk pembinaan RKA-KL Belanja Barang 524119 Belanja Perjadin DN Lainnya Fokus pada alokasi untuk Perjadin : a. Relevansi Perjadin ; b. Lamanya Perjadin ; c. Jumlah orang. Relevansi: Perlu tidaknya perjalanan dinas untuk kegiatan. Misalnya pembuatan laporan tidak memerlukan perjalanan dinas. Lamanya Perjalanan dinas maksimal3 hari Jumlah orang maksimal 3 RKA-KL
  • 7. 29/08/2013 7 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 13 Tolok Ukur Alokasi Efisien (7) NO JENIS BELANJA Akun Item Kegiatan ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI Keterangan SUMBER DATA Belanja Barang 524211 Belanja Perjadin LN Biasa Fokus pada alokasi untuk Perjadin : a. Relevansi Perjadin ; b. Jumlah orang: Relevansi: 1. Perlu tidaknya perjalanan dinas untuk kegiatan 2. keterkaitan dengan tugas dan fungsi satker. Jumlah orang yang melakukan perjadin:  Maksimal 10 orang untuk pemeriksaan  Maksimal 5 orang untuk pembinaan RKA-KL Belanja Barang 524219 Belanja Perjadin LN Lainnya Fokus pada alokasi untuk Perjadin : a. Relevansi Perjadin ; b. Lamanya Perjadin ; c. Jumlah orang: Relevansi: Perlu tidaknya perjalanan dinas untuk kegiatan. Misalnya pengambilan/ pengumpulan data tidak perlu dilakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Lamanya Perjalanan dinas maksimal 6 hari Jumlah orang maksimal 3 RKA-KL INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 14 Tolok Ukur Alokasi Efisien (8) NO JENIS BELANJA Akun Item Kegiatan ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI Keterangan SUMBER DATA 2 Belanja Modal 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1. Pengadaan komputer: a. Rasio Pengadaan dibanding Jumlah Peralatan/Mesin(Maks. 10%) b. Rasio jumlah peralatan dan mesin setelah pengadaan dibanding jumlah pegawai c. Harga komputer per unit Rp. 7 juta 2. Pengadaan kendaraan bermotor: a. Alokasi dana dibandingkan dengan norma; b. Penambahan volume dibandingkan alokasi awal tahun. 3. Jumlah Sisa dana pada akhir tahun Lebih dari 15% 1. Hitung rasio jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah komputer yang ada ditambah pengadaan komputer 2. Kesesuaian spesifikasi komputer dengan kebutuhan penggunaan (bandingkan harga komputer per unit pada semua satker) 3. Kesesuaian spesifikasi kendaraan dinas dengan kebutuhan penggunaan (alokasi dana dibandingkan dengan norma misalnya: Kijang standar harga 220 juta rupiah) 4. Selisihvolume pengadaan kendaraan awal dengan akhir (hitung selisih volume dikalikan harga per unit); 5. Apabila terdapat sisa dana pada akhir tahun lebih dari 15%, maka selisih lebihnya adalah inefisiensi. RKA-KL , revisi DIPA dan Realisasi anggaran
  • 8. 29/08/2013 8 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 15 Tolok Ukur Alokasi Efisien (9) NO JENIS BELANJA Akun Item Kegiatan ALAT UKUR/NORMA EFISIENSI Keterangan SUMBER DATA 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan  Jumlah Sisa dana pada akhir tahun  Jumlah alokasi dana belanja modal gedung dan bangunan yang di re-alokasi 1. Apabila terdapat sisa dana pada akhir tahun lebih dari 15%, maka selisih lebihnya adalah inefisiensi. 2. Jumlah alokasi dana belanja modal gedung dan bangunan yang dire-alokasi merupakan inefisiensi karena alokasi dana melebihi kebutuhannya. RKA-KL dan Realisasi anggaran 3 Belanja Bantuan Sosial 57 Belanja Bantuan Sosial Rasio biaya operasional pendukung penyaluran bansos dengan jumlah bantuan Proporsi antara alokasi dana bantuannya dibanding biaya operasional (pada belanja barang) maksimum biaya operasional 15-20%, misalnya: Biaya operasional penyaluran bansos = Rp200 juta Bantuan Sosial = Rp500 juta Rasio = 200/500 = 40% Rasio ideal = 20% inefisiensi = 40%-20% x Rp500 juta = Rp100 juta RKA-KL INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 16 CONTOH INEFISIENSI Penjelasan in efisiensi : Terdapat biaya pemeliharaan kendaraan operasional pejabat eselon satu yang melebihi standar jumlahnya. Hanya terdapat satu orang pejabat eselon satu, namun alokasi pemeliharaannya untuk 3 unit kendaraan. Satu eselon satu diberikan kendaraan operasional pejabat lebih dari satu merupakan pemborosan dan termasuk dalam kategori inefisiensi belanja.
  • 9. 29/08/2013 9 Penjelasan : untuk pemeliharaan AC seharusnya harga satuan sesuai dengan SBU yaitu sebesar Rp 420.000,- namun pada pemeliharaan AC split diatas menggunakan harga satuan sebesar Rp 500.000,- 17 Contoh Ketidaksesuaian Standar Biaya INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 18 Identifikasi Duplikasi Definisi Duplikasi: Dalam satu program terdapat dua kegiatan dengan output yang sama, atau dalam satu kegiatan terdapat dua komponen kegiatan yang sama. Dilakukan dengan meneliti alokasi anggaran pada setiap kegiatan dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2012. Jika terdapat alokasi anggaran untuk jenis kegiatan yang sama pada dua tempat maka hal tersebut masuk dalam kategori “duplikasi”. Contoh : Kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat di alokasikan pada output A dan pada output B juga terdapat kegiatan penyusunan rencana kerja direktorat.
  • 10. 29/08/2013 10 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 19 CONTOH DUPLIKASI Penjelasan duplikasi : Dalam suatu penyusunan peraturan berupa undang-undang terdapat kegiatan rapat yang berulang yang seharusnya bisa dijadikan satu rapat, yaitu rapat perumusan penyusunan draf, rapat pengarahan penyusunan draf, dan rapat penyusunan draf. INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 20 Identifikasi Einmalig Definisi Einmalig: Program atau Kegiatan yang dilaksanakan hanya satu kali, dalam satu tahun anggaran Dilakukan dengan meneliti alokasi anggaran TA 2012 yang sifat kegiatannya selesai dalam satu tahun anggaran Contoh : 1. Penyusunan Masterplan 2. Pembangunan gedung kantor yang bukan multiyears 3. Penyusunan Detail Enginering Design 4. Pembuatan sistem aplikasi 5. Pemasangan ac central 6. Penyusunan Renstra, dsb
  • 11. 29/08/2013 11 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 21 CONTOH EINMALIGH Penjelasan einmalig: Pada 2012 terdapat pengalokasiaan dana sebesar Rp.4.000.000.000,- untuk pengadaan software pengolahan dokumen. Kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan multi-years dan selesai di tahun anggaran 2012. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan einmalig di tahun anggaran 2012, sehingga alokasi anggarannya tidak menjadi bagian dari baseline di tahun anggaran selanjutnya INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 22 Contoh Einmalig Salah Satu satker di Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan pembuatan masterplan kebutuhan terminal penumpang tipe A di tahun anggaran 2012. Kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan multi-years dan selesai di tahun anggaran 2012. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan einmalig di tahun anggaran 2012, sehingga alokasi anggarannya tidak menjadi bagian dari baseline di tahun anggaran selanjutnya
  • 12. 29/08/2013 12 REVIU BASELINE INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 23 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 24 Reviu Baseline Baseline Biaya Operasional: a. Pembayaran gaji, tunjangan yang melekat dg gaji, honor tetap, tunjangan lain terkait dg belanja pegawai, lembur dan vakasi; b. Operasonal sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Review dilakukan dengan : 1. Menganalisis pola penyerapan beberapa baseline items untuk mencari indikasi adanya inefisiensi alokasi dan inefisiensi pelaksanaan (penyerapan semu) 2. Mengidentifikasi Output Cadangan dan Sisa Hasil Penelaahan pada akun- akun dalam baseline Baseline Biaya Non Operasional: a. Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi unit; b. Kegiatan/Output terkait pelayanan kepada publik; c. Kegiatan/Output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional; d. Kegiatan/Output terkait penugasan sesuai kebijakan Pemerintah .
  • 13. 29/08/2013 13 25 ANALISIS BELANJA BARANG OPERASIONAL & NON OPERASIONAL LAINNYA (521119 DAN 521219) INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 25 38,734 37,121 34,168 32,433 32,243 27,343 26,611 24,820 24,585 24,386 24,227 24,193 23,950 BelanjaBarangNon OperasionalLainnya BelanjaBahan HonorOutput Kegiatan BelanjaPerjalanan Lainnya HonorOperasional SatuanKerja BelanjaGajiPokok PNS BelanjaKeperluan Perkantoran BelanjaTunj.Beras PNS BelanjaUangMakan PNS BelanjaBarang OperasionalLainnya BelanjaModal PeralatandanMesin BelanjaTunj. Suami/IstriPNS BelanjaTunj.PPhPNS 521219 521211 521213 524119 521115 511111 521111 511126 511129 521119 532111 511121 511125 10 Revisi Akun Terbanyak Grafik di atas menunjukkan bahwa akun 521219 dan 521119 memiliki frekuensi revisi yang signifikan ANALISIS BELANJA BARANG OPERASIONAL & NON OPERASIONAL LAINNYA INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 26 270,797 283,253 362,924 426,726 247,748 255,742 323,094 377,482 23,049 27,511 39,829 49,244 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2009 2010 2011 2012 DalamMilyarRupiah Overview Belanja 521119 TA 2009-2012 Pagu Realisasi Sisa Dana 13,226 14,850 25,366 26,246 11,128 11,721 19,397 21,837 2,098 3,129 5,968 4,409 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2009 2010 2011 2012 DalamMiliarRupiah Overview Belanja 521219 TA 2009-2012 Pagu Realisasi Sisa
  • 14. 29/08/2013 14 ANALISIS BELANJA BARANG OPERASIONAL & NON OPERASIONAL LAINNYA INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 27 29,000 31,000 33,000 35,000 37,000 39,000 41,000 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des DalamMliarRupiah Tren Pergerakan Pagu Belanja 521219 TA 2011-2012 2011 2012 18,063.59 17,588.51 17,588.51 16,974.39 16,979.82 16,683.33 16,979.65 16,663.35 16,697.74 16,903.92 16,882.15 16,967.85 19,166.19 19,069.27 18,779.22 18,700.04 18,696.70 18,469.70 18,404.51 18,337.05 18,336.34 18,136.31 18,186.49 18,474.69 15,000.00 15,500.00 16,000.00 16,500.00 17,000.00 17,500.00 18,000.00 18,500.00 19,000.00 19,500.00 jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des Pergerakan Pagu Belanja Barang Operasional Lainnya Tahun 2011 - 2012 2011 2012 Pergerakan pagu yang cenderung mempunyai tren menurun menunjukkan bahwa terdapat realokasi pada akun 521119 dan 521219
  • 15. 29/08/2013 15 REVIU PELAKSANAAN INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 29 Efisiensi Operasional • Definisi: Efisiensi operasional menunjukkan kemampuan untuk mengubah input menjadi output. • Tujuan: Mengidentifikasi inefisiensi pada tahap pelaksanaan • Data: Hasil survey capaian output pada 20 K/L (terkumpul sebanyak 13 K/L) sebagai indikator output dan realisasi dana sebagai indikator input • Metode: (1) Benchmarking antara kinerja aktual dengan rencana (2) Benchmarking antar program input output Efisiensi 
  • 16. 29/08/2013 16 Efisiensi Operasional – Formula Formula: • Inefisiensi diukur berdasarkan gap antara kinerja aktual dengan yang direncanakan. • E >= 1 menunjukkan efisiensi • E <= 1 menunjukkan inefisiensi, sehingga: • Inefisiensi = (1 – E) x Pagu pagu outputett rencana realisasi outputcapaian aktual rencana aktual EEfisiensi _arg _ ,)(    Metode I Metode II Formula: outputett outputcapaian outputkinerja realisasi outputkinerja _arg _ _ , _  •Efisiensi diukur dengan membandingkan rasio output dan realisasi antar berbagai program pada K/L (analisis frontier non parametrik) • Program berkinerja terbaik yang diidentifikasi melalui linear programming menjadi benchmark. • Tingkat inefisiensi diukur dari gap antara suatu program dengan benchmarknya • Inefisiensi = (1-E) x Realisasi Pada metode I alokasi pagu yang besar dapat menyebabkan E menjadi tinggi. Metode II menguji apakah unit-unit dengan E>1 benar-benar efisien, tidak disebabkan oleh pagu yang tinggi INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 32 1. Membandingkan Rasio Output/Input Aktual dengan Output/Input Rencana Tujuan: Mengukur kinerja pelaksanaan program/kegiatan/satker dengan memakai tolok ukur rencananya. 1. Formula = 3. In-Efisiensi =
  • 17. 29/08/2013 17 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 33 2. Membandingkan Rasio Persentase Capaian Output Dan Realisasi Antar Program/Kegiatan/Satker Sejenis Tujuan: Mengukur kinerja pelaksanaan program/kegiatan/satker dengan memakai program/kegiatan/satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik sebagai benchmark. Metode: Disebut sebagai Analisis Batas Efisiensi (Efficiency Frontier Analysis). Dengan Suatu program matematis dijalankan dengan software (DEAP atau STATA) dari kumpulan data rasio output dan input, kita dapat mengidentifikasi rasio output/input terbaik sebagai benchmark. Benchmark-benchmark ini akan membentuk frontier atau garis batas, dan data rasio output/input yang berada di bawah batas akan dapat dihitung jaraknya dari batas ini. Inefisiensi merupakan gap/jarak antara suatu data dengan garis batas. Untuk Spending Review 2013 ini dilakukan dua pengukuran dengan metode analisis garis batas efisiensi ini, yaitu pada level program dan pada level kegiatan (khusus untuk output terkait dengan layanan perkantoran) INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 34 3. Membandingkan Rasio Persentase Capaian Output Dan Realisasi Antar Program/Kegiatan/Satker Sejenis Formula: realisasi ettoutput aktualoutput : arg_ _       Analisis: