SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Kepada Yth.
Kepala KPP
J1
di
Dengan ini, saya :
Nama
Jabatan
Nama PKP
NPWP
memberitahukan perubahan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk
menandatangani Faktur Pajak, yaitu :
Pejabat/Pegawai Lama
Nama
NPWP
Jabatan
s.d. tanggal
Contoh tanda tangan:
Pejabat/ Pegawai Baru
Nama
NPWP
Jabatan
Mulai tanggal
Contoh tanda tangan:
Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Pemberitahuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas
perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Meterai
Catatan: Pemberitahuan ini harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang
sah (dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) untuk penunjukan
pejabat/pegawai baru yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak.
LAMPIRAN VB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 14 /PJ/2012
TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
Format Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang Berwenang
Menandatangani Faktur Pajak
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
A. UAD RAHMANY 0 .
95411111981121001

More Related Content

What's hot

Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pet-pet
 
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $Edwin Irwanto
 
surat penunjukan kerja
surat penunjukan kerjasurat penunjukan kerja
surat penunjukan kerjaLegal Akses
 
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAKJASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAKDeni Luckyman
 
Surat Keringanan kepada PD 2
Surat Keringanan kepada PD 2 Surat Keringanan kepada PD 2
Surat Keringanan kepada PD 2 dita wahyu
 
Adendum perjanjian
Adendum perjanjianAdendum perjanjian
Adendum perjanjianLegal Akses
 
Surat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerjaSurat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerjaVika Yurista
 
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaansurat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaanLegal Akses
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Kppkp Bangil
 
Berita acara serah terima barang milik negara
Berita acara serah terima barang milik negaraBerita acara serah terima barang milik negara
Berita acara serah terima barang milik negaraAivan Al Faouzan Siregar
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATPajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATIrvan Desmal
 
Lamaran inka
Lamaran inkaLamaran inka
Lamaran inkawina97
 
3 surat-izin-suami-orang-tua-wali-bagi-petugas-wanita
3 surat-izin-suami-orang-tua-wali-bagi-petugas-wanita3 surat-izin-suami-orang-tua-wali-bagi-petugas-wanita
3 surat-izin-suami-orang-tua-wali-bagi-petugas-wanitaMaiMan SeLah
 
Ik ik 5.4-1_ag-02 uji stabilitas dinamis dgn wtm - ver 3_0
Ik   ik 5.4-1_ag-02 uji stabilitas dinamis dgn wtm - ver 3_0Ik   ik 5.4-1_ag-02 uji stabilitas dinamis dgn wtm - ver 3_0
Ik ik 5.4-1_ag-02 uji stabilitas dinamis dgn wtm - ver 3_0Arif Mahmudi
 

What's hot (20)

Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
 
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
 
surat penunjukan kerja
surat penunjukan kerjasurat penunjukan kerja
surat penunjukan kerja
 
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAKJASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
 
Surat Keringanan kepada PD 2
Surat Keringanan kepada PD 2 Surat Keringanan kepada PD 2
Surat Keringanan kepada PD 2
 
Adendum perjanjian
Adendum perjanjianAdendum perjanjian
Adendum perjanjian
 
Surat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerjaSurat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerja
 
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaansurat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
 
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum PajakPengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum Pajak
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
 
Surat pemberdayaan kesejahteraan keluargan
Surat pemberdayaan kesejahteraan keluarganSurat pemberdayaan kesejahteraan keluargan
Surat pemberdayaan kesejahteraan keluargan
 
Berita acara serah terima barang milik negara
Berita acara serah terima barang milik negaraBerita acara serah terima barang milik negara
Berita acara serah terima barang milik negara
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATPajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
 
Lamaran inka
Lamaran inkaLamaran inka
Lamaran inka
 
Spt masa ppn 1111 edit epoy 2
Spt masa ppn 1111 edit epoy 2Spt masa ppn 1111 edit epoy 2
Spt masa ppn 1111 edit epoy 2
 
Daftar gaji karyawan dari excel
Daftar gaji karyawan dari excelDaftar gaji karyawan dari excel
Daftar gaji karyawan dari excel
 
3 surat-izin-suami-orang-tua-wali-bagi-petugas-wanita
3 surat-izin-suami-orang-tua-wali-bagi-petugas-wanita3 surat-izin-suami-orang-tua-wali-bagi-petugas-wanita
3 surat-izin-suami-orang-tua-wali-bagi-petugas-wanita
 
Ik ik 5.4-1_ag-02 uji stabilitas dinamis dgn wtm - ver 3_0
Ik   ik 5.4-1_ag-02 uji stabilitas dinamis dgn wtm - ver 3_0Ik   ik 5.4-1_ag-02 uji stabilitas dinamis dgn wtm - ver 3_0
Ik ik 5.4-1_ag-02 uji stabilitas dinamis dgn wtm - ver 3_0
 

Similar to Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak

Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfLampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfHusniMubarok499001
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanFair Nurfachrizi
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Roko Subagya
 
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1Triyani Budianto
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawanyoucarenow
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)KhairilJaa
 
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013mobi2
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Fakturkaromah95
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfyudhaprathama
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktekhayatun nufus
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxRizanaAlia
 
Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012mifta aulia
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfNurFaridSyahbana
 
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2 Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2 Eko Priyanto
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakaulawendi
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTsaidah2323
 

Similar to Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak (20)

Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Jati muna2
Jati muna2Jati muna2
Jati muna2
 
Jati muna2
Jati muna2Jati muna2
Jati muna2
 
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdfLampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
Lampiran IV Petunjuk Pengisian 1770 S.pdf
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
 
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
 
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptx
 
Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2 Bentuk / jenis pelayanan   dan syarat  pelayanan PBB P2
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
 

More from Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
 

More from Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 

Recently uploaded

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (14)

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak

  • 1. Kepada Yth. Kepala KPP J1 di Dengan ini, saya : Nama Jabatan Nama PKP NPWP memberitahukan perubahan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak, yaitu : Pejabat/Pegawai Lama Nama NPWP Jabatan s.d. tanggal Contoh tanda tangan: Pejabat/ Pegawai Baru Nama NPWP Jabatan Mulai tanggal Contoh tanda tangan: Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Meterai Catatan: Pemberitahuan ini harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) untuk penunjukan pejabat/pegawai baru yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak. LAMPIRAN VB PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 14 /PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK Format Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UAD RAHMANY 0 . 95411111981121001