Hukum_Acara_Perdata

1. Hukum Acara Perdata
(2)
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI DALAM PENGADILAN
OLEH:
RIZKY KARO KARO, 2017©

2. Yang Akan Dipelajari
Sejarah Singkat
Asas Hukum Acara Perdata
Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata
Putusan Pengadilan
Surat Kuasa

3. Definisi Hukum Acara Perdata/Hukum
Perdata Formil
1. Rangkaian peraturan peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak
terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak
satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan peraturan hukum perdata
(Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia,Bandung)
2. “Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata
materiil dengan perantara hakim.” (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,
Yogyakarta)

4. Sejarah Singkat Penggolongan Rakyat (113
jo.163 IIS/Indische Staatsregeling)
Peradilan Gubernemem
(Peradilan Orang Eropa,
Asia Timur)
menggunakan BRv
Peradilan bagi giolongan
prbumi/bumiputera.
Menggunakan HIR/Rbg

5. Dasar Hukum Acara Perdata
BRv (namun sudah tidak berlaku lagi)
RBg
HIR
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat
(Descente)

6. Penggunaan BRv (Burgerlijk
Rechtsvodering)
Hukum Acara bagi Golongan Eropa yg terkena kasus di raad van justitie (Peradilan tingkat
banding) & residentie gerecht (Peradilan tingkat pertama)
Setelah Indonesia dijajah oleh Jepang, Jepang menyatakan bahwa BRv tidak berlaku lagi

7. Contoh Pasal BRv
Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali Undang-undang menentukan lain .......
Penilaian terhadap bukti yang diajukan menjadi kebijaksanaan hakim keculai Undang-undang
menentukan lain (Pasal 197 BRv)

8. Penggunaan HIR (Het Herziene
Indonesisch Reglement)
Hukum acara bagi bumiputera yang berlaku di Jawa dan Madura
Pembentukan H.I.R di mulai pada tanggal 5 Desember 1846, saat Gubernur Jenderal Jan Jacob
Rochussen memberi tugas kepada Jhr. Mr. H.L. Wichers, Ketua Mahkamah Agung dan
Mahkamah Agung Tentara di Batavia, untuk merancang sebuah Reglement tentang administrasi,
polisi, acara perdata dan acara pidana bagi golongan Indonesia.

9. Contoh Pasal HIR
A. Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan
dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123,
kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak
diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. (Pasal 118 ayat (1) HIR)
B. Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya
untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri
hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan
dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal
120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat
gugat ini. (Pasal 123 ayat (1) HIR)

10. Penggunaan RBg (Rechts Reglement voor de
Buitengewesten)
Hukum acara perdata yang berlaku di daerah luar Jawa dan Madura
RBg yang dinyatakan Pasal VIII ordonansi tanggal 11 Mei 1927 Nomor 227 mulai berlaku sejak
tanggal 1 Juli 1927, merupakan pengganti peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata yang lama
yang tersebar dan berlaku bagi daerah-daerah tertentu saja. Yaitu ordonansi-ordonansi bagi
daerah-daerah Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Bangka,
Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Manado, Sulawesi,
Ambon, Ternate, Timor, Bali, dan Lombok (Pasal I ordonansi).
Ordonansi

11. Perbedaan Ordonansi dan Reglement (Sumber: Maria Farida
Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi,
dan Materi Muatan. Kanisius)
ORDONANTIE
Ordonantie adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Gubernur
Jenderal (Gouverneur Generaal) bersama-
sama Volksraad (Dewan Rakyat) di Jakarta dan
berlaku bagi wilayah Hindia Belanda.
REGLEMENT
Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh
Gubernur Jenderal untuk melaksanakan Wet

12. Contoh Pasal RBg
Bila perkara yang diajukan (ke pengadilan) berkenaan dengan perkara yang telah diputus oleh
hakim desa, penggugat memberitahukan isi dari keputusan tersebut pada surat gugatannya; bila
mungkin, salinan keputusannya itu dilampirkan. (Pasal 143 b ayat (1) Rbg)

13. Asas-Asas Hukum Acara Perdata
Peradilan
dilakukan "DEMI
KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG
MAHA ESA".
Hakim bersifat
independent dan
menjaga
kemandirin
peradilan (o
enforce thetruth
and justice)
Equality before the
law (Pengadilan
mengadili tanpa
membedakan
orang)
Hakim menggali
nilai-nilai
hukum&rasa
keadilan di
masyarakat (living
law);

14. Lanjutan Asas

15. Gugatan dan Permohonan
GUGATAN
Tuntutan hak yg
mengandung sengketa
dan diajukan ke
pengadilan utk
mendapat putusan
pengadilan (RUU
HAPER)
Tuntutan hak yaitu
tindakan yang bertujuan
memberikan
perlindungan yang
diberikan oleh
pengadilan untuk
mencegah perbuatan
main hakim sendiri
(eigenrichting).
(Soedikno Mertokusumo
, Hukum Acara Perdata di
Indonesia, 1998, Jakarta)
PERMOHONAN/GUGATAN PERMOHONAN
Tuntutan hak yang
tidak mengandung
sengketa&diajukan
ke pengadilan utk
mendapat
penetapan
pengadilan (RUU
HAPER)
Tidak ada lawan

16. Gugatan Permohonan,
Gugatan Contentiosa, dan
Gugatan Class Action

17. Alur Peradilan Perdata
Mediasi (Gagal)
Sidang 1
(Pembacaan
Gugatan oleh
Penggugat)
Sidang 2
(Pembacaan
jawaban/eksepsi
dari Tergugat)
Sidang 3
(Pembacan
Replik dari
Penggugat)
Sidang 4
(Pembacaan
duplik dari
Tergugat)
Sidang 5
(Pembuktian
Penggugat)
Sidang 6
(Pembuktian
Tergugat)
Kesimpulan Putusan

18. Karakteristik Gugatan Permohonan
Gugatan atau
permohonan ini
adalah tanpa sengketa;
Tidak ada pihak ketiga
atau pihak lain sebagai
lawan;
Contoh: Permohonan
Poligami ke Pengadilan
Agama; Permohonan
Hak Asuh Anak
M. Yahya Harahap,
2008, Hukum, Acara
Perdata, Jakarta

19. Gugatan
contentious
adalah suatu permasalahan
perdata yang berbentuk gugatan;
Ada sengketa;
Terdapat lawan atau pihak ketiga
Para pihak disebut Penggugat dan
Tergugat
Sumber: M. Yahya Harahap, 2008,
Hukum, Acara Perdata, Jakarta

20. Gugatan Class Aciton
Contoh: Masyarakat berhak mengajukan
gugatan perwakilan kelompok untuk
kepentingan dirinya sendiri dan/atau
untuk kepentingan masyarakat apabila
mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(Ps. 91 UU 32/2009 tentang
Perlindungan&Pengelolaan Lingkungan
Hidup)

21. Bentuk Gugatan

22. Asas Pembuatan Gugatan
Harus ada dasar
hukum/alas hak
(wanprestasi/PMH);
point d’interest,
point d’action
(Putusan MA No.294
K/Sip/1971
mensyaratkan bahwa
gugatan harus
diajukan oleh orang
yang mempunyai
hubungan hukum;
Harus ada sengketa
Actor Sequitur Forum
Rei
Posita
(Fundamentum
Petendi) dan Petitum
harus sinkron

23. Perumusan Posita

24. Pasal 118 HIR
1. Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus
dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh
wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa
tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal
sebetulnya.
2. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada
ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh
penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang
utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri
di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama
itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan
hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

25. 3. Bilamana tempat diam dari tergugat tidak
dikenal, lagi pula tempat tinggal
sebetulnya tidak diketahui, atau jika
tergugat tidak dikenal, maka surat
gugatan itu dimasukkan kepada ketua
pengadilan negeri di tempat tinggal
penggugat atau salah seorang dari pada
penggugat, atau jika surat gugat itu
tentang barang gelap, maka surat gugat itu
dimasukkan kepada ketua
pengadilan negeri di daerah hukum siapa
terletak barang itu.
4.Bila dengan surat syah dipilih dan
ditentukan suatu tempat berkedudukan,
maka penggugat,jika ia suka, dapat
memasukkan surat gugat itu kepada
ketua pengadilan negeri dalam daerah
hukum siapa terletak tempat kedudukan
yang dipilih itu.

26. Contoh Gugatan

27. Contoh Putusan
Memperhatikan Pasal 4
sampai dengan Pasal 6
jo. Pasal 69 UU 15/2001
tentang Merek
Mengadili:
Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi
Tergugat I dan
Tergugat II
Dalam Pokok Perkara:
Menolak Gugatan
Penggugat untuk
seluruhnya
Menghukum
Penggugat membayar
biaya perkara sebesar
Rp.731.000
(Putusan Nomor
15/Pdt.Sus-
HKI/2015/PN. Niaga.
Jkt.Pusat

28. Alat Bukti HAPER
“ Barangsiapa mengatakan
mempunyai suatu hak atau
mengemukakan suatu perbuatan
untuk meneguhkan haknya itu, atau
untuk membantah hak orang lain,
haruslah membuktikan adanya
perbuatan itu.” (Ps. 283RBg/163 HIR)
Pasal 1866 Kuh.Per jo. 164 HIR:
• Bukti Tulisan
• Keterangan Saksi
• Persangkaan
• Pengakuan
• Sumpah

29. Bukti Tulisan
Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu
yang memuat tanda-tanda bacaan yang
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau
untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan
dipergunakan sebagai pembuktian. “ (Sudikno
Mertokusumo)
Akta Otentik/ Acte Ambtelijk : suatu akta yang
didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat
di mana akta dibuatnya (Ps.1868 Kuh.Per);
Akta Bawah Tangan

30. Saksi
Dasar Hukum Pasal 165 RBg/139 HIR
sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR
tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306
RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309
RBg/172 HIR tentang keterangan saksi,
serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902
sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata
Yang tidak boleh jadi saksi: Keluarga
sedarah/keluarga karena perkawinan;
suami/isteri; anak-anak yang belum
berusia 15 tahun, orang gila (Pasal 146
HIR)

31. Persangkaan

32. Pengakuan
Dasar Hukum Pasal 311
RBg/174 HIR, Pasal 312
RBg/175 HIR, Pasal 313
RBg/176 HIR serta Pasal 1923
sampai dengan Pasal 1928
KUHPerdata.
Pengakuan mutlak. Contoh: X
meminjam uang 1 M ke Y

33. Sumpah
diatur dalam Pasal 182 sampai
dengan Pasal 185 RBg/Pasal
155 sampai dengan Pasal 158
HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177
HIR, Pasal 1929 sampai dengan
Pasal 1945 KUHPerdata.
Sumpah oleh salah satu
pihak memerintahkan
kepada pihak lawan
untuk menggantungkan
putusan perkara
kepadanya, yakni sumpah
pemutus ( sumpah
decissoir )
Sumpah penambah
(suppletoir), dan sumpah
penaksir (taxatoir). Diatur
dalam Pasal 155HIR
jo.1940 Kuh.Per

34. Macam – macam Putusan :
◦ Putusan Sela / Putusan Antara
◦ Putusan Akhir
Putusan Sela/Putusan Antara (Psl 185 (1) HIR atau Psl 48
Rv)
◦ Hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan
akhir, pada saat proses pemeriksaan berlangsung.
◦ Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang
berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan
perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.
Macam-Macam Putusan

35. Putusan Sela
Berdasarkan Ps. 48 RV, ada 2 macam putusan sela:
◦ Putusan Preparatoir bertujuan sebagai persiapan jalannya pemeriksaan.
Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan terlebih dahulu
diterbitkan putusan preparatoir ttg tahap-tahap proses atau jadwal
persidangan. “Timetable Program” di Inggris.
◦ Putusan Interlocutoir : putusan hakim dengan mana sebelum dijatuhkan
putusan, diperintahkan mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu yang
dapat mempengaruhi bunyi putusan akhir, misalnya
a. Putusan interlocutoir yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli
(Psl 154 HIR)
b. Memerintahkan pemeriksaan setempat (Psl 153 HIR)
c. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah (Psl 155 HIR).
d. Memerintahkan pemanggilan saksi (Psl 139 HIR)
e. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat
dalam sengketa oleh akuntan publik yang independen.

36. Putusan Sela
Berdasarkan Ps. 332 RV, ada 2 macam putusan :
◦ Putusan Insidentil: putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu
peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini
belum berhubungan dengan pokok perkara, misalnya putusan yang
membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.
◦ Putusan Provisionil: putusan yang bersifat sementara yang berisi
tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir dijatuhkan.
Putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi
hanya terbatas pada tindakan sementara berupa larangan melanjutkan
kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah
berperkara.

37. Putusan Akhir
Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan
yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, sbb:
1. Putusan Declaratoir: putusan yang isinya bersifat
menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misal :
menerangkan bahwa anak yang menjadi sengketa adalah
anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
2. Putusan Constitutif: putusan yang meniadakan atau
menciptakan keadaan hukum baru. Misal: pemutusan
perkawinan, pengangkatan anak, pernyataan pailit,
pemutusan perjanjian.
3. Putusan Condemnatoir : putusan yang menghukum pihak
yang kalah untuk memenuhi prestasi atau membayar
sejumlah uang tertentu.

38. Gugurnya Gugatan Penggugat
Dasar Hukum: Pasal 124 HIR & Pasal 77 Rv
Gugatan yang telah diajukan oleh penggugat dapat menjadi
“gugur” apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan
setelah dilakukan pemanggilan oleh pengadilan secara
patut, sedangkan tergugat hadir.
Hal ini diputuskan untuk kepentingan tergugat yang telah
meluangkan waktu untuk datang ke persidangan,
mengingat tergugat datang karena telah digugat oleh
tergugat.
Dengan diputuskannya gugatan penggugat menjadi gugur,
maka perkara perdata tersebut dianggap selesai.
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

39. Upaya Hukum

40. Upaya Hukum Biasa
Perlawanan (Verzet): Perlawanan
merupakan upaya hukum terhadap
putusan yang dijatuhkan diluar
hadirnya tergugat (pasal 125 ayat 3
jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 Rbg).
Jangka waktu mengajukan 14 hari;
Banding ke Pengadilan Tinggi
Kasasi ke Mahkamah Agung –
hukumnya dianggap salah; lalai
mencantumkan irah-irah putusan.
Jangka waktu 14 hari

41. Upaya Hukum Luar Biasa
Upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat
(verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan
Alasan:
◦ Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat
◦ Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
◦ Ultra Petita
◦ Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
◦ Hakim khilaf/keliru
Dasar hukum: Pasal 67 UU No. 14/1985, jo Peraturan MA No. 1/1982.

42. Deden Verzet (perlawanan dari pihak
ketiga)
salah satu upaya hukum luar biasa yang
dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu
perkara perdata yang bukan pihak dalam
perkara yang bersangkutan, tetapi merasa
dirugikam oleh putusan pengadilan
Merupakan upaya hukum atas penyitaan
milik pihak ketiga (Yahya Harahap, 2009 )