Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang gugatan di PTUN, mulai dari pengertian gugatan, perbedaan gugatan perdata dan PTUN, syarat formal surat gugatan (persona standi in judicio, posita, petitum), dan dampak penolakan gugatan.

1. GUGATAN
Praktik Hukum PTUN
Junaedi, S.H..,M.Si.,LL.M.

2. APAKAH GUGATAN??
 surat gugatan adalah tuntutan hukum berupa
akta tertulis yang akan dijadikan sebagai bukti,
berisi alasan-alasan atau dalil-dalil hukum
sebagai dasar pemeriksaan dan pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan Putusan
 surat gugatan dalam beracara di PTUN tentunya
berbeda dengan surat gugatan berperkara di
Peradilan perdata…Apa bedanya???

3. APA BEDA GUGATAN PERDATA
DAN PTUN
 Perbedaan ini tentunya dapat dilihat dari
substansi rumusan alasan-alasan, dalil-
dalil hukum maupun bentuk tuntutan
(petitum) yang dapat diajukan. Hal ini
dikarenakan obyek gugatan yang dapat
dipersengketakan memiliki karakteristik
tersendiri dan merupakan kewenangan
absolut dari PTUN, yaitu putusan TUN
yang dikeluarkan oleh pejabat badan
hukum publik

4. Identifikasi Putusan TUN Sebelum
Gugatan Dibuat
 Apakah putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan sudah dapat
dikategorikan sebagai obyek gugatan TUN, memenuhi kriteria Pasal 1
ayat 3 atau Pasal 3 UU PTUN;
 Putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan tersebut, termasuk
putusan TUN yang dikecualikan atau tidak (Pasal 2 UU No.9 Thn 2004
dan Pasal 49 UU PTUN);
 Siapa yang berhak menjadi Penggugat dan jabatan pejabat mana
sebagai Tergugat (Pasal 1 ayat 6 jo Pasal 1 ayat 2 UU PTUN);
 Dengan adanya putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan,terdapat
unsur kepentingan dirugikan “point d’interet,point d’action” bagi
Penggugat atau tidak (Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Thn 2004);
 Apakah putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan, dalam aturan
dasarnya terbuka untuk melakukan upaya administrasi atau tidak (Pasal
48 UU PTUN);
 Putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan masih dalam tenggang
waktu mengajukan gugatan atau tidak(Pasal 55 UU PTUN jo SEMA No.2
Thn l991);
 Badan Peradilan TUN mana dapat diajukannya gugatan (Pasal 54 UU
PTUN); dan
 Alasan-alasan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dapat digunakan
menjadi dasar diajukannya gugatan.

5. Syarat Formal Surat Gugatan
 UU mensayaratkan bahwa gugatan diajukan
secara tertulis, dalam hal penggugat buta
huruf maka panitera akan menuliskan setelah
secara lisan disebutkan oleh penggugat
 Pasal 56 ayat 1 mengatur bahwa gugatan
harus memuat:
 nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
penggugat atau kuasanya;
 nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
 dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
pengadilan
 Format Surat gugatan menyangkut 3 hal yaitu
 Persona Standi in Judicio
 Posita
 Petitum

6. Persona Standi in Judicio
 Menurut terjemahan bahasa “Persona Standi in judicio”
berarti, orang yang cakap dan berwenang hadir di muka
Pengadilan, atau kewenangan bertindak dimuka
Pengadilan sebagai pihak yang berperkara (uraian
identitas pihak-pihak berperkara)
 Dalam praktek beracara di PTUN, penyebutan identitas
pihak-pihak berperkara dalam surat gugatan sebagai
suatu keharusan atau kewajiban dan penyebutan
tersebut harus jelas dan lengkap. Meliputi nama,
kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan
Penggugat atau kuasanya; nama jabatan dan tempat
kedudukan Tergugat (Pasal 56 ayat 1 huruf a dan b UU
PTUN)
 Harus disebutkan juga nama pengadilan TUN yang
dituju (pasal 54) dan tanggal gugatan. (contohnya)

7. Contoh Persona Standi
Jakarta,.............2004  Sebelum dirumuskannya
alasan-alasan yang menjadi
Kepada Yth,
Bapak Ketua
dasar diajukannya gugatan,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat dimohon kepada Ketua
Jalan............................... Pengadilan apa yang menjadi
di Jakarta hak-hak Penggugat, yaitu Hak
untuk bersengketa dengan
Perihal: Gugatan TUN Cuma-Cuma (Pasal 60 UU
PTUN); Hak ditundanya
Dengan hormat,
pelaksanaan Putusan TUN
Bertindak untuk diri sendiri, saya (nama), (Pasal 67 UU PTUN); dan Hak
(kewarganegaraan), (tempat tinggal), pemeriksaan dengan acara
(pekerjaan) untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan
cepat (Pasal 98-99 UU PTUN)
TUN kepada :
(nama jabatan), (alamat/tempat kedudukan
Tergugat), dihadapan Pengadilan Tata Usaha
Negera Jakarta.

8. Fundamentum Petendi atau Posita
 Fundamentum petendi atau posita merupakan dasar gugatan, berisi
uraian atau rumusan alasan-alasan atau dalil-dalil hukum yang
menjadi dasar diajukannya gugatan. Dasar gugatan ini dalam
rumusannya ada dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan
tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang
menguraikan tentang hukum
 posita gugatan harus dirumuskan bahwa putusan TUN yang
menjadi pokok permasalahan, merupakan obyek gugatan TUN yang
memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (3) atau Pasal 3 UU PTUN; Putusan
TUN tersebut diterima atau diketahui masih dalam tenggang waktu
untuk mengajukan gugatan (Pasal 55 UU PTUN), sedangkan
tentang kejadian atau peristiwa, yaitu penjelasan tentang duduknya
perkara dan tentang hukumnya merupakan uraian adanya hak atau
hubungan hukum yang menjadi dasar juridis daripada tuntutan atau
rumusan terjadinya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
overheidsdaad) dengan diterbitkannya putusan TUN oleh Tergugat

9. Contoh Posita
Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya gugatan itu, adalah sebagai berikut:
 Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan
putusan TUN No. tanggal/ bulan/ tahun ..... (bukti P-1);
 Bahwa putusan TUN No...tanggal/bulan/tahun yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut,
diterima dan/atau diketahui oleh Penggugat pada hari/tanggal/bulan/tahun; dan
karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana
yang diharuskan oleh Pasal 55 UU PTUN;
 Bahwa putusan TUN No...tanggal/bulan/tahun yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut,
adalah obyek gugatan sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat
3 UU PTUN; yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit,individual dan final,
serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. (uraikan/rumuskan pengertian
masing-masing unsur tersebut satu persatu, dalam kaitannya dengan putusan TUN dan
akibat hukum terhadap hak subyektif Penggugat);
 Bahwa dengan diterbitkannya putusan TUN No...tanggal/bulan/tahun oleh Tergugat,
berakibat hak subyektif Penggugat dilanggar dan kepentingan Penggugat dirugikan
(hak subyektif tidak bisa dijalankan atau digunakan).
 Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas (hak subyektif yang dilindungi
hukum) berdasarkan......dst;
 Bahwa dengan diterbitkannya putusan TUN No...tangal/bulan/tahun oleh Tergugat;
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum “onrechtmatige overheidsdaad”
(uraikan/rumuskan/buktikan perbuatan melawan hukum yang dilanggar Tergugat);
 (kalau diinginkan, uraikan/rumuskan kerugian yang dialami sebagai dasar diajukannya
tuntutan ganti rugi);
 (Kalau menyangkut sengketa kepegawaian, uraikan/rumuskan yang menjadi dasar
untuk dapat diajukannya rehabilitasi).

10. Petitum
 Petitum merupakan bagian akhir dari surat
gugatan, berisi uraian/rumusan tuntutan
hukum sebagaimana yang diinginkan atau
diminta oleh Penggugat agar diputuskan
oleh Hakim Pengadilan yang memeriksa
perkara yang bersangkutan

11. Petitum
 Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan
tersebut di atas, mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
kiranya berkenan menjatuhkan putusan, memutuskan:

 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 Membatalkan Surat Keputusan TUN No.... tanggal/bulan/tahun yang diterbitkan oleh
Tergugat;
 Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat keputusan TUN No...tanggal/bulan/tahun;
atau
 (disertai/tanpa disertai) Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN yang baru
sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;
 (terhadap gugatan atas dasar Pasal 3 UU PTUN) Memerintahkan Tergugat menerbitkan
Keputusan TUN sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;
 (jikalau diinginkan) Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat,
sebesar Rp.......;
 (terhadap sengketa kepegawaian) Memerintahkan Tergugat merehabilitasi kedudukan,
harkat dan martabat Penggugat sebagai pegawai negeri seperti semula;
 Membebani seluruh biaya perkara kepada Tergugat.
 Hormat saya
 Penggugat
 ( )

12. Dampak Gugatan ditolak
 Penilaian terhadap surat gugatan dilakukan oleh Ketua
Pengadilan pada tahap dismissal proses, sedangkan
oleh majelis hakim pada tahap pemeriksaan persiapan
(ps 63) dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh
pihak lawan melalui eksepsi (ps 77)
 Dalam tahap pemeriksaan persiapan Hakim Pengadilan
berwenang menyatakan dengan putusan bahwa gugatan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk), apabila dalam
tenggang waktu 30(tiga puluh) hari Penggugat belum
menyempurnakan gugatannya, walaupun telah
diberitahu untuk itu (Pasal 63 ayat 3 jo ayat 2 hurup a
UU PTUN)
 Dalam jawab-menjawab, Tergugat dapat mengajukan
eksepsi bahwa gugatan tidak lengkap dan/atau tidak
sempurna; oleh Hakim Pengadilan apabila eksepsi itu
diterima maka berakibat putusan Pengadilan
menyatakan gugatan tidak diterima (Pasal 97 ayat 7
hurup c UU PTUN).