Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kepentingan Pembangunan Ibukota Negara (IKN).pptx
Similar to Kepentingan Pembangunan Ibukota Negara (IKN).pptx (20)
Kepentingan Pembangunan Ibukota Negara (IKN).pptx
- 1. Mata Kuliah : Teori Pembangunan Dosen Pengampu : Shahril Budiman, S.Sos., MPM Tugas Individu STISIPOL RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2022 Disusun Oleh: Bahara Dion Lumban Raja (21102019)
- 3. Latar Belakang/Pendahuluan Ibu kota merupakan pusat pemerintahan dari suatu negara yang telah diatur di dalam Undang - Undang setiap negara. Ibu kota mempunyai peran yang penting bagi segala aspek kegiatan pemerintahan. Sebagai segala aspek kegiatan pemerintahan, ibu kota mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara. Tidak hanya itu ibu kota juga mencerminkan sisi kebudaya dari negara tersebut yang menunjukkan sebuah karakter yang unik dan khas dari negara tersebut. Sebagai identitas dari suatu negara, ibu kota dibangun untuk memajukan negara tersebut agar masyarakatnya menjadi makmur dan berkehidupan yang cukup. Negara dikatakan maju dan berkembang apabila pembangunan dan pengelolaannya telah tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Mengelola ibu kota memang bukan hal yang mudah, karena harus diperhitungkan dengan matang agar di kemudian hari tidak akan menimbulkan banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintah negara juga harus mempertimbangkan segala macam dampak yang nantinya tidak akan memberatkan negara tersebut.
- 4. Kajian Pustaka/Literatur Review Wardani (2018) yang melakukan penelitian tantang analisis perbandingan abnormal retrun saham sebelum dan sesudah peristiwa Pemilu Presiden dan Pengumuman Susunan Kabinet pada saham sektor Industri. Mengungkapkan bahwa adanya perbedaan abnormal retrun saham yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa Pemilu Presiden dan Pengumuman Susunan Kabinet, reaksi ini berdampak positif pada saham sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti terdapat informasi yang dianggap penting oleh para investor.
- 6. 1. Bagaimana Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara? 2. Bagaimana Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia? 3. Bagaimana Pemilihan Ibukota Negara Republik Indonesia Baru Berdasarkan Tingkat Kebencanaan? 4. Bagaimana Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey? 5. Bagaimana Isu Strategis Terkait Transportasi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru? 6. Bagaimana Kebutuhan Standar Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru : Antara Konsepsi Dan Implemensi? 7. Bagaimana Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur? 8. Bagaimana Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur? 9. Bagaimana Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya? 10. Bagaimana Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia? 11. Bagaimana Analisa Pemindahan Ibukota Negara? Permasalahan
- 8. Rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat Rapat Terbatas di Kantor Presiden. Rencana ini didasari oleh pertimbangan kondisi kota Jakarta dinilai sudah tidak memungkinkan sebagai ibu kota, yang Rencana pemindahan ibu kota ini menuai banyak tanggapan dari kalangan politisi maupun masyarakat khalayak umum, baik berupa dukungan maupun penolakan. Rancangan UndangUndang (RUU) Ibu kota Negara (IKN) pun akhirnya disahkan menjadi UU IKN oleh hampir semua fraksi di DPR hingga disahkan pada 18 Januari 2022. Hal tersebut lebih didasarkan pada Pasal 360 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat membentuk Kawasan Khusus, yang dalam konteks Naskah Akademik Ibu Kota Negara, maka Kawasan Khusus calon Ibu Kota Negara akan berlokasi di antara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipastikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, menyebutkan titik nol pembangunan IKN dan titik lokasi Istana Negara, tepat berada di tengah-tengah Indonesia.Naskah Akademik IKN dapat dijadikan sebagai landasan hukum awal dari upaya pemindahan Ibu Kota Negara. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara
- 9. Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) memunculkan beberapa permasalahan yuridis khususnya menyangkut sisi proseduralnya. Padahal, eksistensi Ibu Kota bagi suatu negara amatlah penting terlebih pada aspek hukum. Di Indonesia, setidaknya status Ibu Kota Negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sejumlah undang-undang lainnya. Prosedural pemindahan IKNB dinilai cukup pragmatis sebab beberapa sektor seolah dikebut tanpa adanya pertimbangan yuridis lantaran belum disahkannya undang-undang yang mengatur perihal pemindahan IKNB tersebut. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum baik bagi Jakarta secara khusus maupun bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah solusi yang tepat guna mengantisipasi masalah yuridis pemindahan IKNB dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah yuridis normatif.
- 10. Pemilihan Ibukota Negara Republik Indonesia Baru Berdasarkan Tingkat Kebencanaan Pemikiran pemindahan ibukota NKRI sudah ada pada Era Presiden Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Alasan pemindahan ibukota, biasanya disebabkan adanya ekonomi dan politik. Alasan yang rasional adalah daya dukung dan kapasitas lingkungan yang sudah tidak mampu kegiatan ekonomi ditandai dengan timbulnya kemacetan lalu lintas, polusi, berbagai bencana. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat persyaratan dari aspek kebencanaan yaitu kejadian bencana, resiko bencana minimal, potensi bencana yang minimal, dan kearifan lokal. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dengan menggunakan analisis data Miles and Huberman. Hasil dan diskusi menunjukkan bahwa dari segi kebencanaan ketiga Provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, memiliki jenis bencana yang sama, dengan risiko dan potensi bencana yang tidak jauh berbeda, seperti kebakaran hutan dan lahan gambut, kekeringan, banjir rob, gempabumi, dan tsunami. Akan tetapi dari ketiga Provinsi tersebut yang memiliki risiko dan potensi bencana minimal adalah Provinsi Kalimanta Selatan. Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pilihan utama dalam aspek kebencanaan karena risiko dana potensi bencana paling minimal.
- 11. Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey Membahas dampak pembangunan ruang perkotaan di bawah gerak kapitalisme menurut pemikiran David Harvey. Sebagai seorang ilmuwan geografi, Harvey berpandangan bahwa pembentukan ruang perkotaan telah meningkatkan ketimpangan akibat sifat modal dalam sistem kapitalisme yang hakikatnya selalu berputar dan mencari keuntungan. Harvey berargumen bahwa pembentukan kota-kota baru telah terjadi sejak ratusan tahun lalu sebagai konsekuensi dari sifat modal yang terus berakumulasi mencari keuntungan. Rencana Pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat dianalisis dari sudut pandang teori Harvey. Rencana tersebut bertujuan mengubah arah pembangunan nasional menjadi lebih merata dan berkelanjutan serta memberikan harapan pemerataan ekonomi. Namun agar harapan tersebut menjadi kenyataan, aspek-aspek etis perlu dipertimbangkan dalam pembangunan ruang perkotaan baru. Hal ini karena menurut Harvey, sepanjang sejarah kapitalisme, pembangunan ruang perkotaan umumnya menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar dan berulangnya krisis ekonomi.
- 12. Permasalahan transportasi menjadi salah satu factor pendorong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke lokasi baru. Oleh sebab itu sudah selayaknya aspek transportasi perlu dipertimbangkan secara matang dalam perencanaan pembangunan IKN baru. Artikel ini bertujuan untuk membahas beberapa isu strategis terkait transportasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mendukung perencanaan pembangunan IKN. Artikel ini disusun melalui desk study dengan menggunakan sumber data dari buku, publikasi ilmiah, dan media elektronik. Penekanan pembahasan isu strategis diarahkan pada lessons learned negara yang berpengalaman memindahkan IKN terutama dalam aspek manajemen transportasi, tinjauan literature terkait potensi penerapan TOD pada simpul transportasi di IKN, dan tinjauan literature tentang prospek penggunaan system transportasi berkelanjutan di IKN. Isu Strategis Terkait Transportasi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru
- 13. Kebutuhan Standar Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru : Antara Konsepsi Dan Implemensi Otorita dan Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Baru (IKNB) dapat bersinergi dalam membuat standar prosedur operasi (SPO) penerapan standar dan instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah IKNB dengan Tim Ahli sebagai pelaksana monevnya. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunannya telah menerapkan standar dan instrumen LHK yang tersedia.
- 14. Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur Semua negara memerlukan sistem pemerintahan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menganut sistem presidensial, menerapkan konsep Trias Politika sebaga upaya memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legilslatif, dan yudikatif. UUD 1945 secara tersirat mendukung konsep tersebut dengan menjelaskan masing-masing tugas dan kewenangan cabang kekuasaan dalam pasal yang berbeda. Tugas dan wewenang Presiden sebagai lembaga eksekutif diatur dalam Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 20 ayat 4. Adapun DPR sebagai lembaga legislatif diatur secara jelas dalam Pasal 19 s.d. Pasal 22. Sedangkan MA dan MK sebagai cabang yudikatif diatur dalam Pasal 24. Tulisan ini mencoba mengurai pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang tentunya membutuhkan support dari DPR sebagai pembuat Undang-Undang agar dapat mewujudkan pelaksanaan perpindahan ibu kota negara baru. Hal ini menjadi penting dikarenakan penetapan dan pelaksanaan undang-undang diawasi oleh MA dan MK sebagai lembaga yudikatif. Harapannya adalah penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan kestabilan negara tetap terjaga.
- 15. Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Implikasi hukum pertanahan terhadap pemindahan ibukota Negara berimplikasi langsung terhadap pengaturan Hak Nominee Dalam Hukum Agraria untuk investasi berdasarkan harapan masyarakat dan kearifan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencermati implikasi hukum agraria terhadap pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dan untuk mencermati pengaturan hak nominee dalam hukum agraria untuk investasi berdasarkan harapan masyarakat dan kearifan lokal terhadap pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur. Metode yang digunakan metode yuridis normative. Konsep/teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori kewenangan, teori penjenjangan norma, teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan secara langsung hukum pertanahan terhadap pemindahan ibukota Negara diatur berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pusat, warga masyarakat (adat/suku), badan hukum pemerintah dan swasta. Pengaturan terhadap penormaan yang konflik dan kabur diatur berdasarkan tahapan formulasi (kebijakan legislatif), merancang, membentuk hingga pengesahan sebuah Undang-Undang Tahapan Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), mengimplementasikan peraturan yang telah dibentuk dan disahkan, Tahapan Eksekusi (Kebijakan eksekusi/administrasi), melaksanakan Undang-Undang yang berlaku dan sah mengikat semua warga masyarakat terutama setiap orang/badan hukum yang terbukti melakukan menggunakan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan privat.
- 16. Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya Secara umum, pemerintah daerah Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan dan persetujuan terkait wacana yang digulirkan oleh pemerintah pusat tersebut, namun gubernur Provinsi Kalteng mengingatkan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan jika wacana tersebut benar-benar akan diwujudkan. Beberapa persoalan pokok tersebut adalah kesiapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang wilayah yang baik, perencanaan kesiapan SDM, dan aspek-aspek sosial budaya yang perlu untuk menjadi perhatian. Studi ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap beberapa informan serta analisis dokumentatif baik yang bersumber dari surat kabar, pemberitaan-pemberitaan di radio maupun di televisi dan studi lapangan oleh peneliti. Studi ini menyimpulkan bahwa, meskipun pemerintah daerah Kalteng sudah menyatakan kesiapannya, namun banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan, terutama aspek sosial, politik, birokrasi, dan daya dukung lingkungan hidup. Peneliti menyimpulkan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan perencanaan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
- 17. Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Pemerintah Pusat Republik Indonesia kembali merumuskan perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pusat-pusat pemerintahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Seiring progres perencanaan dan persiapan implementasi wacana ini, opini publik masih didominasi sentimen negatif. Salah satu isunya adalah partisipasi publik. Sebagai inti dari demokrasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di Republik Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Penelitian ini bermaksud meninjau proses perencanaan IKN yang sudah terlaksana dari perspektif teori tangga partisipasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data dari media elektronik berupa berita (analisis kronologis) dan media sosial (partisipasi dan persepsi). Selain itu, data tersebut dikomparasi dengan penelitian terdahulu untuk mendapatkan diskursus partisipasi publik yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan wilayah partisipatif pada proyek IKN ada pada derajat tokenisme atau simbolisme. Hal ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi pelaksanaan proyek pemindahan IKN untuk proses-proses perencanaan dan tahapan implementasi selanjutnya yang lebih inklusif.
- 18. Analisa Pemindahan Ibukota Negara Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota negara melalui UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang mengubahnya memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota. Indonesia memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta dari Januari 1946 sampai Desember 1949 karena perang kemerdekaan. Dari Bukittinggi di Sumatera Barat juga sempat menjadi ibu kota saat Presiden Sukarno membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditangkap oleh Belanda antara Desember 1948 dan Juni 1949. Bireuen di Provinsi Aceh juga pernah menjadi Ibu Kota Negara walau hanya seminggu lamanya, dan setelah itu ibu kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjadi di beberapa negara dan beberapa negara memiliki kisah sukses dalam upaya mereka memindahkan ibu kota lama ke tempat-tempat baru, seperti Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atau Kyoto ke Tokyo di Jepang. Keberhasilan relokasi ibu kota dapat terjadi di negara maju maupun berkembang. Dubai dikenal di seluruh dunia sebagai kota bisnis utama tetapi Abu Dhabi adalah ibu kota Uni Emirat Arab. Di India, Mumbai adalah ibu kota bisnis, sementara New Delhi sebagai pusat pemerintahan. Alasan umum pemindahan ibukota adalah pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan geografis. Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam analisis untuk memindahkan ibukotanya, tidak hanya analisis di dalam negeri, namun juga analisis dari pengalaman negara lain di dunia yang sudah memindahkan ibukotanya. Pengalaman dari berbagai negara yang telah memindahkan ibukotanya akan memberikan masukan dan pertimbangan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan analisis yang lebih tepat untuk mengkaji masalah di Indonesia.
- 19. Terimakasih