Adminkes

1. Kebumen, 20 April 2022

3. PP
No.30 th. 2019ttg
Penilaian KinerjaPNS
Kepmenpan
No.42/KEP/M.PAN/12/2000 ttg Jabatan
Fungsional Adminkes dan Angka Kreditnya
Keputusan Bersama Menkes & Kesos
dan Kepala BKN
No.251/Menkes-kesos/SKB/III/2001No:168 Th
2001Ttg.JuknisJabfungAdminkes Dan Angka
Kreditnya
1
Kepmenkes
No.19/Menkes/SK/I/2002
Ttg JuknisJabfung
Adminkes
PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 111
TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DASAR
HUKUM
2 3
4 5

4. DASAR HUKUM
• PP
• No. 30 th. 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS
1
• Kepmenpan
• No. 42/KEP/M.PAN/12/2000 ttg Jabatan Fungsional Adminkes
danAngka Kreditnya
2
• Keputusan Bersama Menkes & Kesos dan Kepala
BKN
• No. 251/Menkes-kesos/SKB/III/2001 No:168 Th
• 2001 Ttg. JuknisJabfungAdminkes DanAngka Kreditny
3

5. DASAR HUKUM
•Kepmenkes
•No.19/Menkes/SK/I/2002 Ttg JuknisJabfung Adminkes
4
•PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 111
•TAHUN 2021
•TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5
•PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO 7 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
6

6. VISI
“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat”
MISI
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi
yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi
sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis
dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

7. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

8. PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan,
pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian
penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan,
pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan,
pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan
kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT, UOBK dan UOBF pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. .

9. Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 45 :
Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 46:
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

10. Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 48 :
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

11. PETA JABATANADMINKES DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal
menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan
PetaJabatanAdminkesdi Dinas Kesehatan dapat menduduki Sekretariat dan
Semua Bidangyang adadi organisasi
DiDinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen kedudukanJ
FAdminkesberadadibawah
Kepala Dinas Kesehatan, namun penempatan pekerjaan ada di masing
bidang maupun subbagian

12. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
(PP no. 30 th 2019)
SKP disepakati oleh pegawai ybs
dengan Pejabat Penilai KinerjaPNS
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) :
Rencana Kinerja dan Target yang akan
dicapai oleh seorang PNS yang harus
dicapai setiap tahun
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) :
Wajib disusun oleh PNS dan Pejabat Penilai
Kinerja PNS &/atau PengelolaKinerja
Kinerja utama bagi Pejabat Fungsional
merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir-
butir kegiatan jabatan fungsional yang sesuai
dengan penjabaran sasaran unit/organisasi
dan/atau kegiatan atasan langsung

13. SEKRETARIAT YANKES SDDPK P2PKESMAS PPKB
MADYA
- 1 - - -
MUDA
- 2 - 2 -
PERTAMA
1 0 - - -
SEBARAN JABATAN ADMINKES DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
6 ORANG:
Madya : 1
Muda: 4
Pertama : 1

14. TUGAS
POKOK
ADMINKES
Perijinan
Penilaian studi kelayakan
institusi dan pemberian jasa
untuk melaksanakan program-
program kesehatan.
Akreditasi
Penilaian program dan institusi
pelaksana program kesehatan agar
mendapat pengakuan formal yang
telah ditentukan
Administrasi pelayanan
Suatuprosespenyusunanankebijakan,
pengorganisasian,fasilitasi, pemantauan
danpengevaluasianpelaksanaan
kebijakanpembangunankesehatan
Analisis kebijakan di bidang :
Sertifikasi
Penilaiantenagapelaksana
padasuatuinstitusikesehatan
danprodukyang terkait
denganbidangkesehatan

15. PENDIDIKAN
Pelatihan
Pendidikan
Formal
PENGEMBANGAN
PROFESI
• MembuatKarya
Tulis
• Menyadurbuku
• Menyusun
Juklak,Juknis,
Pedoman
PELAYANAN ADMINISTRASI
KESEHATAN
Persiapan
Administrasi
Pelayanan
UNSUR DAN SUB UNSUR JF
ADMINKES
PENUNJANG
• Mengajar/Melatih
• Mengikuti Seminar
• Aktif dalam
OrganisasiProfesi
• Memperoleh gelar
kesarjanaanlainnya
• Mendapat
penghargaan
UTAM
A
PENUNJAN
G
JML ANGKA KREDIT
≥ 80%
JML ANGKA
KREDIT
≤ 20%

16. 1. Melaksanakan persiapan pelayanan administrasi kesehatan
2. Menyusun kebijakan program-program pembangunan kesehatan
3. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program pembangunan
kesehatan
4. Memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan
kesehatan
6. Melaksanakan perijinan institusi dan pemberi jasa di bidang kesehatan
7. Melaksanakan akreditasi institusi dan program-program pembangunan kesehatan
8. Melaksanakan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait dengan
bidang kesehatan
9. Menyusun laporan
PELAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN

17. KOMITMEN,KONSISTEN, KERJAKERAS
TARGET
ANGKA
KREDIT
SEMESTER1
SEMESTER2
SEMESTER1
25
25
25
SEMESTER2 25
25
Pertama
12.5
Muda
SETIAP
KENAIKAN
JABATAN/
PANGKAT
BERBEDA
Madya
37,5

18. CONTOH BUTIR- BUTIR KEGIATAN
U
N
S
U
RK
E
G
I
A
T
A
NY
A
N
GD
I
L
A
K
S
A
N
A
K
A
N A
N
G
K
AKREDIT BUKTIFISIK
KEGIATANPELAYANANA DMINISTRASI KESEHATAN
A MelaksanakanpersiapanpelayananAdministrator Kesehatan
1.Menyusunrancangankerangka acuan 0,05 KerangkaAcuan
4.Mengumpulkanbahan/ literatur/ laporan 0,05 Berkas
5.a.Mengolahbahan/literatur/laporansecara manual 0,05 Berkas
5.b.Mengolahbahan/literatur/laporansecara elektronik 0,06 Berkas
6.Menyusunrancanganmetoderekomendasikebijakanprog
Kesehatan
ramUpaya
0,12 RancanganMetode
B MenyusunkebijakanprogramKesehatan
4.MenyusunrekomendasikebijakanprogramUpayaKeseha tan 0,18 Makalah
5.MenyajikanrekomendasikebijakanprogramUpayaKeseh atan 0,06 Makalah
6.MengkajirekomendasikebijakanprogramUpaya Kesehat an 0,09 Naskah
7.MenyusunrancangankebijakanprogramUpayaKesehatan 0,16 Rancangan
8.Menyajikanrancangan/ hasilujicobarancangankebijaka
UpayaKesehatan
nprogram
0,06 Rancangan

19. UNSUR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN ANGKA KREDIT BUKTI FISIK
C Mengorganisasikan Pelaksanaan Kebijakan Program-program Keseh atan
6. Menyusun rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program Up aya Kesehatan 0,12 Rancangan
11. Menyusun rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program
Kesehatan
Upaya
0,12 Rancangan
12. Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan tatahubunganke
program Upaya Kesehatan
rja pelaksanaan
0,03 Rancangan
13. Mengkaji rancangan/hasil uji coba rancangan tatahubungankerja
program Upaya Kesehatan
pelaksanaan
0,06 Rancangan
D Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program-programkesehat an
Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program Upaya Kesehat an 0,24 Laporan
E
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan program
kesehatan
-program
1. Memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan Upaya Kesehatan 0,27 Laporan
2. Mengevaluasi / menilai pelaksanaan kebijakan Upaya Kese hatan 0,27 Laporan
CONTOH BUTIR- BUTIR KEGIATAN

20. U
N
S
U
RK
E
G
I
A
T
A
NY
A
N
G
D
I
L
A
K
S
A
N
A
K
A
N A
N
G
K
AKREDIT BUKTIFISIK
G Melaksanakan akreditasi Institusi dan program-programkeseha tan
11. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian institusi
a. Rumah Sakit 0,04 Naskah
b. Balai Kesehatan 0,02 Naskah
c. Laboratorium, Toko Obat,Apotek 0,02 Naskah
13. Mensupervisi pelaksanaan akreditasi program 0,12 Lap. / Institusi
14. Mengevaluasi sistem akreditasi program 0,025 Lap. / Institusi
CONTOH BUTIR- BUTIR KEGIATAN

21. UNSURKEGIATANYANGDILAKSANAKAN ANGKAKREDIT BUKTIFISIK
H
Melaksanakan sertifikasi Nakes dan produk² yang terkaitdeng
kesehatan
an bidang
11. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian tenaga keseh atan
a. Dokter, Dokter Gigi 0,005 Naskah
b. Perawat, Bidan 0,005 Naskah
c. Apoteker, Asisten Apoteker 0,005 Naskah
I Menyusun laporan
1. Menyusun laporan 0,03 Laporan
2. Mengkaji laporan 0,06 Laporan
3. Merumuskan laporan 0,06 Laporan
CONTOH BUTIR- BUTIR KEGIATAN

22. U
N
S
U
RK
E
G
I
A
T
A
NY
A
N
G
D
I
L
A
K
S
A
N
A
K
A
N A
N
G
K
AKREDIT BUKTIFISIK
III PENGEMB ANGAN PROFESI
D Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petun
bidang JF
juk teknis di 2 Buku
IV PENUNJANG TUGAS A DMINISTRATOR KESEHATAN
A
Mengajar/Melatih yang berkaiatan dg bidang kes. pd pe
pelatihan pegawai
ndidikan &
0,04 2 JP
B Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya sebagai peserta 1 kali
C Menjadi anggota organisasi profesi tingkatKabupaten
a. Pengurus aktif 0,5 Tahun
b. Anggota aktif 0,35 Tahun
D Menjadi anggota aktif Tim Penilai 0,5 Tahun
E
Memperoleh gelar kesarjanaan lainya yang tidak sesuai
tugasnya
dengan bidang
2. Pasca Sarjana 10 Ijazah/gelar
3. Doktor 15 Ijazah/gelar
F
Mendapat penghargaan/tanda jasa dari pemerintahatas
kerjanya
prestasi
a. Nasional/Provinsi/Kab/Kota 2,5 Penghargaan
b. Internasional 3 Penghargaan
CONTOH BUTIR- BUTIR KEGIATAN

23. ISTILAH SATUAN BUKTI FISIK
1. Rancangan : Sesuatu yang sudah dirancang, Hasil merancang, Rencana, Program,Desain)
2. Kerangka Acuan : (Dasar pemikiran dalam melakukan suatu pekerjaan (yang berkaitan dengan
teori atau hipotesis) )
3. Rancangan Metode : cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar
tercapai sesuai dengan yang dikehendaki berdasarkan rancangan.
4. Naskah : alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis yang sifatnya mengikat atau tidak
mengikat
5. Laporan : segala sesuatu yang dilaporkan,
6. Berkas : Kumpulan kertas
7. Buku : buku yang berisikan informasi (keterangan) yang dipakai sebagai panduandalam
melaksanakan sesuatu
Dari 7 satuan bukti fisik tersebut yang memiliki format penulisan yaitu Kerangka Acuan,
Laporan, Buku sesuai kebijakan wilayah masing-masing.

24. No Unsur Sub Unsur Uraian Kegiatan Satuan
Hasil
Angka
Kredit
Ouput Pekerjaan
1 Pelayanan Administrasi
Kesehatan
Melaksanakan persiapan pelayanan
Administrasi Kesehatan
Menyusun rancangan
Kerangka Acuan
Kr.Acuan 0,05 1. Rancangan Kr.Acuan Kegiatan Seksi
2. Rancangan Kr.Acuan Kegiatan per
kegiatan:
2 Pelayanan Administrasi Melaksanakan persiapan pelayanan Mengumpulkan Berkas 0,05 1. Literatur tentang Akreditasi
Puskesmas
2. Bahan Pembinaan Fasyankes
3.Laporan hasil Pembinaan dst
Kesehatan Administrasi Kesehatan bahan/literatur/laporan
:kurang dari sepuluh
sumber dan sejenis
Mengolah
bahan/literatur/laporan:
Secara manual
Berkas 0,05 1. Rekapitulasi Data Sarkes
2. Rekapitulasi Hasil Registrasi Fasyankes
3. Mengelola aplikasi-aplikasi sesuai
tupoksi
Mengolah
bahan/literatur/laporan:
Secara elektronik
Berkas 0,06 1. laporan bulanan
2. laporan hasil triwulan
3. laporan hasil tahunan
Menyusun rancangan Rancangan 0,12 Rancangan metode pembinaan dan
metode rekomendasi Metode pengendalian fasilitas pelayanan Kesehatan
kebijakan program SK-SK Tim
Upaya Kesehatan Perwali-perwali
IMPLEMENTASI OUTPUT PEKERJAAN DENGAN BUTIR-BUTIR KEGIATAN JF ADMINKES

25. IMPLEMENTASI OUTPUT PEKERJAAN DENGAN BUTIR-BUTIR KEGIATAN JF ADMINKES
Pelayanan Administrasi
Kesehatan
Menyusun kebijakan program
Kesehatan
Menyusun
rekomendasi
kebijakan program
Upaya Kesehatan
Makalah 0,18 1. Makalah Manajemen Risiko
Keselamatan Pasien di Pusk x
Mengorganisasikan Pelaksanaan
Kebijakan Program-program Kesehatan
Menyusun rancangan
pedoman/prosedur
pelaksanaan program
Upaya Kesehatan
Rancangan 0,12 1. Rancangan pedoman monev fasyankes
2. Rancangan instrument supervisi rs
3. Rancangan instrument supervisi klinik
4. Rancangan instrument pembinaan
puskesmas
5. Rancangan Daftar Tilik dll
Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan
program-program kesehatan
Mensupervisi
pelaksanaan kebijakan
program Upaya
Kesehatan
Laporan 0,24 1. Laporan hasil supervisi rs
2. Laporan hasil supervisi klinik
3. Laporan hasil supervisi laboratorium dll
Melaksanakan akreditasi Institusi dan
program-program kesehatan
Memberi
pertimbangan pada
hasil penilaian
institusi rs/lab/klinik
Naskah 0,04 1. Rekomendasi hasil supervisi
RS/Lab/Klinik
2. Berita Acara Hasil monitoring
Mengevaluasi sistem
akreditasi program
Lap per
Institusi
0,12 1. Laporan kegiatan akreditasi Puskesmas
se-Kota Bogor ada 25
Melaksanakan sertifikasi Nakes dan
produk² yang terkait dengan bidang
kesehatan
Memberi pertimbangan
pada hasil penilaian
tenaga Kesehatan :
Semua Nakes
Naskah 0,005 Surat keputusan Kadis terkait : pencabutan
surat ijin praktek, keterangan praktek, penilaian
fasyankes terbaik dll
Hasil penilaian nakes berprestasi

26. Pelayanan Administrasi Kesehatan
• Menyusun
Kerangka
Acuan
• Menyusun
rekomendasi
kebijakan
program
• Mensupervisi
pelaksanaan
kebijakan
program
Mengevaluasi
pelaksanaan
program
Melaksanakan
persiapan adm
Menyusun
kebijakan
program
Memfasilitasi
pelaksanaan
kebijakan
program
Memantau dan
Mengevaluasi
Pelaksanaan
Program
Kerangka Acuan
Makalah : berisi SK
tim Pembinaan
Program dengan
uraian tugas dll
Laporan
berdasarkan
instrumen
Laporan Kegiatan
Program per
kegiatan
0.08AK 0.18AK 0.24AK
80%x0.27
=0.21
,
0.71

27. SIAPA ADMINKES ITU?
Pengarahan
Supervisi
Koordinasi
Pelaporan
Penganggaran
EvaluasI
• Ketika orang melakukan ...
Perencanaan
Pengorganisasian
Penggerakan
Staffing
Pengawasan Dalam
bidang
kesehatan
Itulah
Adminkes
UK : PelayananAdministrasi
Kesehatan

28. PENUTUP DAN REKOMENDASI
 JF Adminkes di Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dapat
diimplementasikan di Sekretariat dan semua Bidang di Dinas
Kesehatan
 JF Adminkes dalam menentukan butir-butir kegiatan sesuaikan
dengan Tupoksi
 Output kegiatan dari JF Adminkes menjadi dokumen/ file yang telah
memenuhi standar dan bermanfaat dalam penyelenggaraan program
kesehatan
 Implementasi Output Kegiatan dengan butir-butir kegiatan di Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
belum ada standar yang sama/baku, tergantung pemahaman JF
Adminkes maupun Tim Penilai.

29. KESIMPULAN
 Butir-Butir JF Adminkes menurut Kepmenpan No: 42/KEP/M.PAN/12/2000
sudah tidak relevan dengan program pembangunan dan kebijakan-kebijakan
terbaru, sehingga revisi butir-butir kegiatan segera dituntaskan.
 Nilai AK dalam Kepmenpan 42 th 2000, perlu ditinjau kembali karena tugas JF
Adminkes tidak hanya dinilai dari output saja akan tetapi mulai dari input dan
proses yang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dalam menyusun SKP
lebih singkat. Karena saat ini Bobot Nilai kecil sedangkan proses pembuatan lama,
perlu waktu dan tenaga bahkanbiaya.
 Tugas Pokok Adminkes yg meliputi analisis kebijakan perlu dijabarkan dalam butir-
butir kegiatan adminkes krn meliputi proses kegiatan menghasilkan suatu hasil
analisis untuk pengambil keputusan
 Ada pembinaan berjenjang dari Unit Pembina ke Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Pembinaan dari JF Adminkes yang lebih tinggi jabatannya