tentang pemaparan terhadap kekerasan

1. Disampaikan pada
Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten
Gunungkidul
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KAB. GUNUNGKIDUL

2. DASAR HUKUM
 Perda No 25 Tahun 2012 Tentang Perlindungan
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
 Perbup No 35 Tahun 2015 Tentang Pencegahan
Perkawinan Pada Usia Anak
 Sk Bupati Gunungkidul No 247/Kpts/2014
Tentang Pengangkatan Keanggotan Dan
Sekretariat Forum Penanganan Korban
Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
Kabupaten Gunungkidul

3. Peran FPK2PA
 mengkoordinasikan dan mensinkronkan
pencegahan dan penanganan pelayanan Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) dimasing-masing
instasi dan lembaga yang tergabung dalam
keangotaan FPK2PA.
 mengadakan kerjasama antar daerah
penanganan pelayan PTT perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan;
 menghimpun dan menyebarluaskan data serta
informasi yang berkaitan dengan perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan;

4.  membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari
hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan
penanganan pelayanan PTT dimasing-masing
instansi dan lembaga yang tergabung dalam
keanggotaan FPK2PA;
 membangun, memelihara, dan mengembangkan
jejaring serta sistem rujukan;
 mendorong peran serta masyarakat dalam upaya
perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan;

5. Peran FPK2PA
 memberikan pendidikan kritis pada masyarakat;
 melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan;
 mengumpulkan, menyusun dan menyajikan
laporan pelaksanaan penanggulangan
perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan;
 menerima dan mengirimkan rujukan dari atau
kepada unit pelyanan lainnya secara berjejaring.
 menyampaikan laporan secara berkala kepada
Bupati.

6. BADAN ORGANISASI FPK2PA KABUPATEN
PEMBINA
PENASEHAT PENGARAH
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
SEKRETARIAT
LAYANAN MEDIS LAYANAN SOSIAL
LAYANAN
HUKUM
LAYANAN MEDIS
LAYANAN
EKONOMI
FPK2PA KECAMATAN

7. Upaya Pencegahan
 Sosialisasi UUPKDRT, UUPA, UUSPPA,
UUPTPPO, dengan anggota FPK2PA kepada
masyarakat.
 Berpartisipasi Pembentukan Forum Anak, Gugus
Tugas Desa Ramah Anak, Gugus Tugas
Kecamatan Ramah Anak dalam mewujudkan
Kabupaten Layak Anak melalui KLA, Kecamatan
Ramah Anak, Desa Ramah Anak
 Seminar, Workshop dan Kampanye Pencegahan
Kekerasan terhadap perempuan dan Anak
 Pelatihan TOT bagi anggota untuk pendampingan
dan pelayanan bagi korban

8. Upaya Penanganan
 Bekerjasama dengan semua pemangku
kepentingan, baik dengan Polres, RSUD, RS
Swasta, Puskesmas, LSM Rifka Annisa, Bapas,
Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan
Agama, dll
 Pemberian motivasi, rehabilitasi sosial dan
bantuan ketrampilan/life skill bagi perempuan
korban kekerasan.
 Advokasi dan penyelesaian kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9. DATA KASUS DAN KORBAN DI FPK2PA
KABUPATEN
JENIS
KEKERASAN
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
P A L JML P A L JML P A L JML
FISIK 10 6 - 16 5 0 0 5 7 2 1 10
PSIKIS 4 3 - 7 7 4 1 12 6 2 - 8
SEKSUAL 4 17 - 21 4 16 0 20 3 18 - 21
PENELANTAR
AN
11 4 - 15 0 0 0 0 1 0 - 1
TOTAL 59 37 40
Keterangan : P = PEREMPUAN; A=ANAK L=LAKI-LAKI; JML - JUMLAH

10. DATA KORBAN TAHUN 2014
 Jumlah kasus : 40 kasus, terdiri dari :
 Kasus kekerasan terhadap perempuan : 17 kasus
Fisik : 7
Psikis : 6
Seksual : 3
Penelantaran : 1
 Kasus kekerasan terhadap anak : 22 kasus
Fisik : 2
Psikis : 2
Seksual : 18
Penelantaran : -
 Kasus kekerasan terhadap laki-laki : 1 orang (
kekerasan fisik )

11. Korban
 kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi
adalah kasus kekerasan fisik ( KDRT ) yang
dilakukan suami kepada istri
 Kekerasan terhadap anak yang tertinggi adalah
kasus kekerasan seksual, dengan rincian :
Usia TK/PAUD : 4 anak,
Usia SD : 1 anak
UsIa SMP : 9 anak,
usia SMA : 4 anak,

12. LOKASI TKP KASUS
 Kecamatan Playen : 3
 Kecamatan Purwosari : 1
 Kecamatan Tepus : 4
 Kecamatan semanu : 4
 Kecamatan Paliyan : 5
 Kecamatan Patuk : 3
 Kecamatan Wonosari : 8
 Kecamatan Semin : 4
 Kecamatan Karangmojo : 2
 kecamatan Saptosari : 1
 Kecamatan Ngawen : 2
 Kecamatan Gedangsari : 1
 Luar Daerah ( Bantul ) : 2

13. Data Korban Kekerasan Tahun 2015
yang lapor ke Sekretariat FPK2PA
 Kasus Kekerasan Terhadap Anak ada 5 kasus,
yaitu kekerasan fisik 1(satu) kasus dan
kekerasan seksual 4 (empat) kasus
 Kekerasan Terhadap Perempuan ada 9 Kasus,
Kekerasan Fisik 1 (satu), Kekerasan Seksual 2
(dua), Penelantaran 1 (Satu), Kekerasan Psikis 5
(lima) kasus

14. Data Korban 2015 dari Polres
Gunungkidul
 21 Korban, yaitu Korban Perempuan 9, Korban
laki-laki 6 orang, Korban Anak : Perempuan 7,
Laki-laki 5.
 21 Pelaku, yaitu Laki laki 18 orang, perempuan 2
orang, Anak laki-laki 1 orang
 Kekerasan Fisik 5 orang perempuan, laki laki 4
orang
 Kekerasan Seksual 1 orang perempuan,
 Kekerasan Pencabulan 8 orang perempuan
 Kekerasan Penelantaran 1 orang perempuan

15. RSUD dan Dinas Kesehatan Tahun
2015
 Rsud ada 5 korban Perempuan
 Dinkes ada 5 korban perempuan.

16. LOKASI TKP KASUS 2015
 Panggang: 1
 Purwosari : 0
 Paliyan : 2
 Saptosari : 3
 Tepus : 0
 Tanjungsari :0
 Rongkop :1
 Girisubo : 2
 Semanu : 5
 Ponjong :1
 Karangmojo: 4
 Wonosari : 11
 Playen : 3
 Patuk : 0
 Gedangsari : 1
 Nglipar :2
 Ngawen : 0
 Semin : 2
Sumber:
dataperlindungandiy.or
g

17. TANTANGAN
DAN
PERMASALAHAN
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK

18. TANTANGAN
I. KELEMBAGAAN
o Komitmen lintas sektor, baik vertikal maupun horisontal,
dalam koordinasi belum optimal sehingga seringkali
timbul persoalan.
o Belum ada Pengacara/Advokat di Daerah Kab.
Gunungkidul dan pengacara yang memberikan layanan
bantuan hukum gratis kepada korban
o Belum ada Gugus Tugas/Pokja Anak Berhadapan dengan
Hukum yang di fasilitasi oleh Dinsosnakertrans
o SK FPK2PA belum diperbaharui.

19. II. PELAYANAN KORBAN
 korban kekerasan dilayani oleh bidang
Pemberdayaan Perempuan BPMPKB, RSUD dan
Polres Gunungkidul, LSM Rifka Annisa
 Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan,
Reintegrasi belum dilakukan oleh Dinsoskertrans.
 RSUD belum ada unit/ruang khusus dan petugas
khusus untuk menangani korban kekerasan.
 Puskesmas yang sudah mampu menangani korban
6 puskesmas sedangkan jumlah seluruh puskesmas
ada 30

20. III. SDM
 Minimnya petugas pelayanan korban, yang khusus
yaitu konselor hukum, konselor psikologis, konselor
kesehatan, petugas penjangkau, pengacara.
 Psikolog dan konselor yang kurang saat ini dibantu
oleh LSM Rifka Annisa Yogyakarta

21. III. Sarpras
 Pemkab Gunungkidul belum menyediakan gedung
dan fasilitas UPT P2TP2A untuk (one stop service)
pelayanan terhadap korban,
 shelter dan rumah aman (bangunan secara fisik dan
sdm pelayanan/petugas berlatih), sedangkan 3
Kabupaten dan 1 kota di DIY sudah ada.

22. III. Alokasi Anggaran
 anggaran untuk rapat koordinasi FPK2PA, untuk
pendampingan, penjangkauan dan pelayanan
kepada korban belum optimal.
 FPK2PA Kecamatan bahkan belum dapat
teranggarkan biaya operasionalnya
 Minimnya anggaran untuk pelatihan SDM dan
sosialisasi

23. Upaya
 Mengoptimalkan lembaga yang ada secara
berjejaring
 Kerjasama dengan Rifka Annisa Yogyakarta
 Mendorong Kecamatan agar peran dan fungsi
FPK2PA Kecamatan dapat dioptimalkan
 Mengadvokasi kepada Kecamatan agar
menganggarkan untuk koordinasi penanganan
Korban di tk Kecamatan dan melakukan
sosialisasi pencegahan kekerasan

24. Upaya yang telah dilakukan
 Pelatihan SDM pelayanan korban kekerasan bagi
anggota FPK2PA
 Pelatihan SDM pendampingan korban terhadap
perempuan dan anak korban kekerasan bagi anggota
FPK2PA
 Pelatihan SDM pendampingan bagi laki-laki korban dan
pelaku kekerasan kepada anggota FPK2PA
 Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan
 Membuat nota dinas kepada Bupati untuk disediakan
sarana dan prasarana Unit Pelayanan Terpadu P2TP2A.
 Akan dibangun tahun 2016

25. TERIMA KASIH
bidppbpmpkb@yahoo.co.i
d