SlideShare a Scribd company logo
SOSIALISASI
LAYANAN KONSULTASI ONLINE
SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK
(LAKU KUE EMAK)
Oleh
Marlina, SKM
KEPALA UPTD PPA KOTA BONTANG
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG
The Power of PowerPoint - thepopp.com
UPTD PPA
Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, yang
dimaksud UPTD PPA adalah :
“Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibentuk Pemerintah
Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan
anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus dan masalah lainnya.”
LANDASAN HUKUM
REGULASI
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah.
• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
• Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
SLIDE 2
The Power of PowerPoint - thepopp.com
Inisiasi pembentukan UPT PPA dilakukan sejak tahun 2019 melalui
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB),
dan UPT perlindungan Perempuan dan anak Kota Bontang resmi
terbentuk pada tanggal 26 Oktober 2021.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang No 17 tahun 2021
tentang Pembentukan Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata kerja unit Pelaksana teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan
keluarga Berencana.
PROFIL UPTD PPA KOTA BONTANG
SEJARAH
SLIDE 3
The Power of PowerPoint - thepopp.com
1 Pengaduan
Masyarakat
2 Penjangkauan
Korban
3 Pengelolaan Kasus
4 Penampungan
Sementara
5 Mediasi
JENIS
LAYANAN
YANG
TERSEDIA
6 Pendampingan
Korban
• Kesehatan
• Bantuan Hukum seperti
pengupayaan diversi atau
upaya hukum lainnya.
• Layanan
pemulihan/psikologi
SLIDE 4
The Power of PowerPoint - thepopp.com
LATAR BELAKANG
Awal tahun 2020,
Dunia dilanda oleh pandemi COVID-19, tak terkecuali
negara kita Indonesia.
Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir segala
aspek kehidupan baik sektor ekonomi, politik, sosial
dan budaya.
Dikarenakan Pandemi yang hingga saat ini belum
berakhir, hal ini berdampak pula pada peningkatan
kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan
anak, tak dapat dipungkiri pandemi sangat
mempengaruhi psikologi seseorang sehingga
berdampak pada perubahan perilaku yang dapat
merugikan orang lain.
Kondisi Hari ini
SLIDE 5
The Power of PowerPoint - thepopp.com
KARENA PANDEMI COVID-19
Pada masa pandemi layanan tidak hanya dilakukan
dengan tatap muka langsung antara petugas layanan
dan korban namun dapat dilakukan dengan layanan
tidak langsung dengan menggunakan media teknologi
yang dapat memfasilitasi penanganan terhadap
perempuan korban tindak kekerasan dan anak yang
memerlukan perlindungan khusus melalui
pendampingan secara online.
PEREMPUAN DAN ANAK SEPANJANG TAHUN 2019-2021
SEBARAN KASUS
KASUS
KEKERASAN
/TAHUN
2019 2020 2021
PEREMPUAN 37 75 53
ANAK 39 92 74
The Power of PowerPoint - thepopp.com
“LAYANAN KONSULTASI ONLINE SAHABAT
PEREMPUAN DAN ANAK (LAKU KUE EMAK)”
Merupakan upaya pendampingan kasus klien dengan cara pendampingan secara virtual
menggunakan aplikasi zoom dan media online dengan melibatkan tim yang terdiri dari Psikolog,
Advokat, tokoh agama dan pekerja social.
PENERAPAN LAKU KUE EMAK
SLIDE 15
The Power of PowerPoint - thepopp.com
Kasus “KALTIM-KALTARA” ini
merupakan awal dan cikal bakal
terbentuknya Layanan Konseling
Online Sahabat Perempuan dan
Anak (LAKU KUE EMAK) di UPTD
PPA Kota Bontang.
KASUS “KALTIM-KALTARA”
PENANGANAN DARING PERTAMA
SLIDE 16
Thank You!
Marlina, SKM.
Bontang, Maret 2022
LAKU KUE EMAK

More Related Content

Similar to DRAFT SOSIALISASI.pptx

Gambaran Kasus ESA dan Tinjauan Reflektif Penanganan
Gambaran Kasus ESA dan Tinjauan Reflektif PenangananGambaran Kasus ESA dan Tinjauan Reflektif Penanganan
Gambaran Kasus ESA dan Tinjauan Reflektif Penanganan
ECPAT Indonesia
 
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f.pptx
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f.pptxstopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f.pptx
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f.pptx
ningrumbahal
 
KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 2014.ppt
KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 2014.pptKEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 2014.ppt
KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 2014.ppt
WartamSPd
 
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdfMATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
DennyMaulanaPratama1
 
1. TOR KEKERASAN KTPA (1).pdf
1. TOR KEKERASAN KTPA (1).pdf1. TOR KEKERASAN KTPA (1).pdf
1. TOR KEKERASAN KTPA (1).pdf
WiatiLithawati
 
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi PerempuanWhole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Tri Widodo W. UTOMO
 
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.pptANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
UdienSiempreleEcanta
 
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak.pptx
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak.pptxSosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak.pptx
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak.pptx
RahmatullailyAljan
 
Revisi rancangan proyek perubahan
Revisi rancangan  proyek perubahanRevisi rancangan  proyek perubahan
Revisi rancangan proyek perubahan
IoWibisono
 
Kebijakan ABH Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kebijakan ABH Direktorat Jenderal PemasyarakatanKebijakan ABH Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kebijakan ABH Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
dimaspraja2
 
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran  Purna Penemp...Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran  Purna Penemp...
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...
musniumar
 
Gempar
GemparGempar
FGD DP3AK Propinsi Jawa Timur
FGD DP3AK Propinsi Jawa TimurFGD DP3AK Propinsi Jawa Timur
FGD DP3AK Propinsi Jawa Timur
Syarifatul Marwiyah
 
Perda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anakPerda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anak
Arifuddin Ali.
 
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolahMateri sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Yuanes Sriyono
 
Hak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfHak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdf
SitiFarida22
 
PUSKESMAS RAMAH ANAK (1).pptx
PUSKESMAS RAMAH ANAK (1).pptxPUSKESMAS RAMAH ANAK (1).pptx
PUSKESMAS RAMAH ANAK (1).pptx
CynthiaRani1
 
SDG's_pelayanan publik.pdf
SDG's_pelayanan publik.pdfSDG's_pelayanan publik.pdf
SDG's_pelayanan publik.pdf
SitiFarida22
 
kla diy bppm diy.pptx
kla diy bppm diy.pptxkla diy bppm diy.pptx
kla diy bppm diy.pptx
PHAPKADP3AP2KBSOLO
 

Similar to DRAFT SOSIALISASI.pptx (20)

Gambaran Kasus ESA dan Tinjauan Reflektif Penanganan
Gambaran Kasus ESA dan Tinjauan Reflektif PenangananGambaran Kasus ESA dan Tinjauan Reflektif Penanganan
Gambaran Kasus ESA dan Tinjauan Reflektif Penanganan
 
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f.pptx
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f.pptxstopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f.pptx
stopkekerasanterhadapperempuandananak3-230718105752-6df0840f.pptx
 
KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 2014.ppt
KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 2014.pptKEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 2014.ppt
KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 2014.ppt
 
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdfMATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
 
1. TOR KEKERASAN KTPA (1).pdf
1. TOR KEKERASAN KTPA (1).pdf1. TOR KEKERASAN KTPA (1).pdf
1. TOR KEKERASAN KTPA (1).pdf
 
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi PerempuanWhole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Whole of Government untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
 
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.pptANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
ANALISA-SWOT-DINSOSDALDUKKBP3A.ppt
 
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak.pptx
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak.pptxSosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak.pptx
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak.pptx
 
Revisi rancangan proyek perubahan
Revisi rancangan  proyek perubahanRevisi rancangan  proyek perubahan
Revisi rancangan proyek perubahan
 
Kebijakan ABH Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kebijakan ABH Direktorat Jenderal PemasyarakatanKebijakan ABH Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kebijakan ABH Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
 
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran  Purna Penemp...Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran  Purna Penemp...
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...
 
Gempar
GemparGempar
Gempar
 
FGD DP3AK Propinsi Jawa Timur
FGD DP3AK Propinsi Jawa TimurFGD DP3AK Propinsi Jawa Timur
FGD DP3AK Propinsi Jawa Timur
 
Panduan mpls 2018
Panduan mpls 2018Panduan mpls 2018
Panduan mpls 2018
 
Perda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anakPerda perlindungan perempuan dan anak
Perda perlindungan perempuan dan anak
 
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolahMateri sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
Materi sosialisasi pencegahan kekerasan thdp anak di sekolah
 
Hak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfHak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdf
 
PUSKESMAS RAMAH ANAK (1).pptx
PUSKESMAS RAMAH ANAK (1).pptxPUSKESMAS RAMAH ANAK (1).pptx
PUSKESMAS RAMAH ANAK (1).pptx
 
SDG's_pelayanan publik.pdf
SDG's_pelayanan publik.pdfSDG's_pelayanan publik.pdf
SDG's_pelayanan publik.pdf
 
kla diy bppm diy.pptx
kla diy bppm diy.pptxkla diy bppm diy.pptx
kla diy bppm diy.pptx
 

Recently uploaded

Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 

Recently uploaded (9)

Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 

DRAFT SOSIALISASI.pptx

  • 1. SOSIALISASI LAYANAN KONSULTASI ONLINE SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (LAKU KUE EMAK) Oleh Marlina, SKM KEPALA UPTD PPA KOTA BONTANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
  • 2. The Power of PowerPoint - thepopp.com UPTD PPA Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah : “Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.” LANDASAN HUKUM REGULASI • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga • Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. • Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. SLIDE 2
  • 3. The Power of PowerPoint - thepopp.com Inisiasi pembentukan UPT PPA dilakukan sejak tahun 2019 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), dan UPT perlindungan Perempuan dan anak Kota Bontang resmi terbentuk pada tanggal 26 Oktober 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang No 17 tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja unit Pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan keluarga Berencana. PROFIL UPTD PPA KOTA BONTANG SEJARAH SLIDE 3
  • 4. The Power of PowerPoint - thepopp.com 1 Pengaduan Masyarakat 2 Penjangkauan Korban 3 Pengelolaan Kasus 4 Penampungan Sementara 5 Mediasi JENIS LAYANAN YANG TERSEDIA 6 Pendampingan Korban • Kesehatan • Bantuan Hukum seperti pengupayaan diversi atau upaya hukum lainnya. • Layanan pemulihan/psikologi SLIDE 4
  • 5. The Power of PowerPoint - thepopp.com LATAR BELAKANG Awal tahun 2020, Dunia dilanda oleh pandemi COVID-19, tak terkecuali negara kita Indonesia. Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir segala aspek kehidupan baik sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dikarenakan Pandemi yang hingga saat ini belum berakhir, hal ini berdampak pula pada peningkatan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, tak dapat dipungkiri pandemi sangat mempengaruhi psikologi seseorang sehingga berdampak pada perubahan perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kondisi Hari ini SLIDE 5
  • 6. The Power of PowerPoint - thepopp.com KARENA PANDEMI COVID-19 Pada masa pandemi layanan tidak hanya dilakukan dengan tatap muka langsung antara petugas layanan dan korban namun dapat dilakukan dengan layanan tidak langsung dengan menggunakan media teknologi yang dapat memfasilitasi penanganan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui pendampingan secara online.
  • 7. PEREMPUAN DAN ANAK SEPANJANG TAHUN 2019-2021 SEBARAN KASUS
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 15. The Power of PowerPoint - thepopp.com “LAYANAN KONSULTASI ONLINE SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (LAKU KUE EMAK)” Merupakan upaya pendampingan kasus klien dengan cara pendampingan secara virtual menggunakan aplikasi zoom dan media online dengan melibatkan tim yang terdiri dari Psikolog, Advokat, tokoh agama dan pekerja social. PENERAPAN LAKU KUE EMAK SLIDE 15
  • 16. The Power of PowerPoint - thepopp.com Kasus “KALTIM-KALTARA” ini merupakan awal dan cikal bakal terbentuknya Layanan Konseling Online Sahabat Perempuan dan Anak (LAKU KUE EMAK) di UPTD PPA Kota Bontang. KASUS “KALTIM-KALTARA” PENANGANAN DARING PERTAMA SLIDE 16
  • 17.
  • 18.
  • 19. Thank You! Marlina, SKM. Bontang, Maret 2022 LAKU KUE EMAK