Dokumen ini membahas tentang sosialisasi layanan konsultasi online Sahabat Perempuan dan Anak (LAKU KUE EMAK) yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bontang. LAYANAN KUE EMAK merupakan upaya pendampingan kasus secara virtual menggunakan aplikasi zoom dan media online untuk memfasilitasi penanganan korban kekerasan selama pandemi Covid-
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di DKI Jakarta, mencakup komitmen pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan melalui regulasi, layanan, dan program-program kolaboratif antar instansi.
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
Dokumen tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kerangka hukum dan lembaga yang menangani, jenis kekerasan, dan upaya yang dapat dilakukan seperti konseling keluarga dan layanan korban kekerasan.
P2TP2A Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga pelayanan khusus perempuan dan anak, terutama yang terjerat kasus trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kebijakan perlindungan anak untuk menyelamatkan generasi masa depan. Dokumen ini menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi anak saat ini seperti kenakalan remaja, narkoba, dan kejahatan seksual serta kebijakan dan peraturan pemerintah terkait perlindungan anak. Dokumen ini juga menyerukan keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, organisasi
Rapat koordinasi P2TP2A Seribu Bukit membahas tiga poin utama: (1) data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat dari tahun ke tahun, (2) upaya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus, dan (3) kendala yang dihadapi P2TP2A terkait sumber daya yang minim.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di DKI Jakarta, mencakup komitmen pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan melalui regulasi, layanan, dan program-program kolaboratif antar instansi.
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
Dokumen tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kerangka hukum dan lembaga yang menangani, jenis kekerasan, dan upaya yang dapat dilakukan seperti konseling keluarga dan layanan korban kekerasan.
P2TP2A Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga pelayanan khusus perempuan dan anak, terutama yang terjerat kasus trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kebijakan perlindungan anak untuk menyelamatkan generasi masa depan. Dokumen ini menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi anak saat ini seperti kenakalan remaja, narkoba, dan kejahatan seksual serta kebijakan dan peraturan pemerintah terkait perlindungan anak. Dokumen ini juga menyerukan keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, organisasi
Rapat koordinasi P2TP2A Seribu Bukit membahas tiga poin utama: (1) data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat dari tahun ke tahun, (2) upaya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus, dan (3) kendala yang dihadapi P2TP2A terkait sumber daya yang minim.
Dokumen tersebut merupakan proposal kegiatan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pentingnya layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas yang akan diselenggarakan di Puskesmas Babakan Sari selama dua hari pada tanggal 15 dan 20 Oktober 2022."
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Rumah Sahabat Anak Berkebutuhan Khusus merupakan gagasan proyek perubahan untuk mengatasi masalah belum tersedianya sarana pelayanan anak berkebutuhan khusus di Kota Pekanbaru dengan tujuan jangka pendek membentuk rumah sahabat dan jangka menengah meningkatkan pelayanan anak berkebutuhan khusus.
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...musniumar
1. Dokumen ini membahas perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran purna penempatan di Indonesia, khususnya upaya meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pekerja migran setelah kembali dari luar negeri melalui pelatihan, modal usaha, dan izin berusaha.
2. Pekerja migran sering mengalami berbagai masalah seperti PHK sepihak, penganiayaan, dan gangguan seksual selama bekerja di luar negeri
Dokumen tersebut merangkum upaya Kementerian PP dan PA untuk meminimalisasi kasus kekerasan terhadap anak, antara lain membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dan mengembangkan perlindungan di tingkat desa. Dokumen juga menjelaskan tentang gerakan masyarakat bernama GEMPAR yang bergerak untuk melindungi anak, dengan visi membuat Indonesia aman bagi anak, serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mence
Peraturan Daerah ini membahas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nunukan. Tujuannya adalah menjamin hak-hak perempuan dan anak, mencegah kekerasan, melindungi mereka yang menjadi korban kekerasan, serta memberdayakan perempuan korban kekerasan. Dokumen ini menjelaskan berbagai aspek perlindungan termasuk hak dan kewajiban perempuan, pencegahan, pelayanan korban, dan pemberdayaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik yang baik (good governance) melalui pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif agar terwujud partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam pemerintahan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelayanan ramah anak di puskesmas sebagai upaya percepatan menuju Kota Tangerang Selatan layak anak.
2. Pelayanan ramah anak di puskesmas meliputi aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, pelayanan, partisipasi anak, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Terdapat 15 indikator pelayanan ramah anak di puskesmas yang m
Pelayanan publik yang membahagiakan warga merupakan tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia. Webinar nasional ini membahas optimalisasi pelayanan publik dalam mendukung pencapaian SDGs di era Society 5.0 melalui tiga kalimat: Pertama, pelayanan publik harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundangan. Kedua, perlu ada transformasi pelayanan publik agar memenuhi harapan masyarakat di era digital. Ketiga, pengawasan k
Dokumen tersebut merupakan proposal kegiatan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pentingnya layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas yang akan diselenggarakan di Puskesmas Babakan Sari selama dua hari pada tanggal 15 dan 20 Oktober 2022."
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Rumah Sahabat Anak Berkebutuhan Khusus merupakan gagasan proyek perubahan untuk mengatasi masalah belum tersedianya sarana pelayanan anak berkebutuhan khusus di Kota Pekanbaru dengan tujuan jangka pendek membentuk rumah sahabat dan jangka menengah meningkatkan pelayanan anak berkebutuhan khusus.
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...musniumar
1. Dokumen ini membahas perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran purna penempatan di Indonesia, khususnya upaya meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pekerja migran setelah kembali dari luar negeri melalui pelatihan, modal usaha, dan izin berusaha.
2. Pekerja migran sering mengalami berbagai masalah seperti PHK sepihak, penganiayaan, dan gangguan seksual selama bekerja di luar negeri
Dokumen tersebut merangkum upaya Kementerian PP dan PA untuk meminimalisasi kasus kekerasan terhadap anak, antara lain membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dan mengembangkan perlindungan di tingkat desa. Dokumen juga menjelaskan tentang gerakan masyarakat bernama GEMPAR yang bergerak untuk melindungi anak, dengan visi membuat Indonesia aman bagi anak, serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mence
Peraturan Daerah ini membahas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nunukan. Tujuannya adalah menjamin hak-hak perempuan dan anak, mencegah kekerasan, melindungi mereka yang menjadi korban kekerasan, serta memberdayakan perempuan korban kekerasan. Dokumen ini menjelaskan berbagai aspek perlindungan termasuk hak dan kewajiban perempuan, pencegahan, pelayanan korban, dan pemberdayaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik yang baik (good governance) melalui pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif agar terwujud partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam pemerintahan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelayanan ramah anak di puskesmas sebagai upaya percepatan menuju Kota Tangerang Selatan layak anak.
2. Pelayanan ramah anak di puskesmas meliputi aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, pelayanan, partisipasi anak, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Terdapat 15 indikator pelayanan ramah anak di puskesmas yang m
Pelayanan publik yang membahagiakan warga merupakan tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia. Webinar nasional ini membahas optimalisasi pelayanan publik dalam mendukung pencapaian SDGs di era Society 5.0 melalui tiga kalimat: Pertama, pelayanan publik harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundangan. Kedua, perlu ada transformasi pelayanan publik agar memenuhi harapan masyarakat di era digital. Ketiga, pengawasan k
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. SOSIALISASI
LAYANAN KONSULTASI ONLINE
SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK
(LAKU KUE EMAK)
Oleh
Marlina, SKM
KEPALA UPTD PPA KOTA BONTANG
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG
2. The Power of PowerPoint - thepopp.com
UPTD PPA
Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, yang
dimaksud UPTD PPA adalah :
“Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibentuk Pemerintah
Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan
anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus dan masalah lainnya.”
LANDASAN HUKUM
REGULASI
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah.
• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
• Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
SLIDE 2
3. The Power of PowerPoint - thepopp.com
Inisiasi pembentukan UPT PPA dilakukan sejak tahun 2019 melalui
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB),
dan UPT perlindungan Perempuan dan anak Kota Bontang resmi
terbentuk pada tanggal 26 Oktober 2021.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang No 17 tahun 2021
tentang Pembentukan Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata kerja unit Pelaksana teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan
keluarga Berencana.
PROFIL UPTD PPA KOTA BONTANG
SEJARAH
SLIDE 3
4. The Power of PowerPoint - thepopp.com
1 Pengaduan
Masyarakat
2 Penjangkauan
Korban
3 Pengelolaan Kasus
4 Penampungan
Sementara
5 Mediasi
JENIS
LAYANAN
YANG
TERSEDIA
6 Pendampingan
Korban
• Kesehatan
• Bantuan Hukum seperti
pengupayaan diversi atau
upaya hukum lainnya.
• Layanan
pemulihan/psikologi
SLIDE 4
5. The Power of PowerPoint - thepopp.com
LATAR BELAKANG
Awal tahun 2020,
Dunia dilanda oleh pandemi COVID-19, tak terkecuali
negara kita Indonesia.
Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir segala
aspek kehidupan baik sektor ekonomi, politik, sosial
dan budaya.
Dikarenakan Pandemi yang hingga saat ini belum
berakhir, hal ini berdampak pula pada peningkatan
kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan
anak, tak dapat dipungkiri pandemi sangat
mempengaruhi psikologi seseorang sehingga
berdampak pada perubahan perilaku yang dapat
merugikan orang lain.
Kondisi Hari ini
SLIDE 5
6. The Power of PowerPoint - thepopp.com
KARENA PANDEMI COVID-19
Pada masa pandemi layanan tidak hanya dilakukan
dengan tatap muka langsung antara petugas layanan
dan korban namun dapat dilakukan dengan layanan
tidak langsung dengan menggunakan media teknologi
yang dapat memfasilitasi penanganan terhadap
perempuan korban tindak kekerasan dan anak yang
memerlukan perlindungan khusus melalui
pendampingan secara online.
15. The Power of PowerPoint - thepopp.com
“LAYANAN KONSULTASI ONLINE SAHABAT
PEREMPUAN DAN ANAK (LAKU KUE EMAK)”
Merupakan upaya pendampingan kasus klien dengan cara pendampingan secara virtual
menggunakan aplikasi zoom dan media online dengan melibatkan tim yang terdiri dari Psikolog,
Advokat, tokoh agama dan pekerja social.
PENERAPAN LAKU KUE EMAK
SLIDE 15
16. The Power of PowerPoint - thepopp.com
Kasus “KALTIM-KALTARA” ini
merupakan awal dan cikal bakal
terbentuknya Layanan Konseling
Online Sahabat Perempuan dan
Anak (LAKU KUE EMAK) di UPTD
PPA Kota Bontang.
KASUS “KALTIM-KALTARA”
PENANGANAN DARING PERTAMA
SLIDE 16