Downloaded 35 times
Uploaded byUNIB
Standar pengelolaan pendidikan
Makalah ini membahas tentang standar pengelolaan pendidikan nasional Indonesia. Beberapa poin utama yang dijelaskan meliputi landasan hukum sistem pendidikan nasional, ruang lingkup delapan standar nasional pendidikan, fungsi dan tujuan standar untuk menjamin mutu pendidikan, serta daftar standar-standar yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
More Related Content
Similar to Standar pengelolaan pendidikan
Standar pengelolaan pendidikan
- 1. MAKALAH “STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN” OlehKelompok 3 : 1. Rahma Dahniar 2. Rani Hidayanti 3. Refi Muhammad Ridha 4. Reni Mustika 5. Rike Monica Sari 6. Riska Muliana Lubis Prodi Pendidikan Biologi Fakultas KIP Universitas Bengkulu T. A. 2015/2016
- 2. MAKALAH “STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN” OlehKelompok 3 : 1. Rahma Dahniar 2. Rani Hidayanti 3. Refi Muhammad Ridha 4. Reni Mustika 5. Rike Monica Sari 6. Riska Muliana Lubis Prodi Pendidikan Biologi Fakultas KIP Universitas Bengkulu T. A. 2015/2016 i
- 3. KATA PENGANTAR Puji dansyukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Standar Pengelolaan Pendidikan". Atas dukungan moral dan materi yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : Dr. Manap Soemantri, M.Pd., selaku Dosen Pengajar, yang memberikan arahan dan bimbingan, saran, ide dan kesempatan untuk lebih memahami “Pengelolaan Pendidikan”. Dan juga telah memeberikan tugas mengenai “Standar Pengelolaan Pendidikan” pada kami. Penulis menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan makalah ini. Bengkulu, 10 September 2015 Kelompok 3 ii
- 4. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.............................................................................................................I KATA PENGANTAR........................................................................................................... II DAFTAR ISI.......................................................................................................................... III BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................. 1 A. Latar Belakang................................................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah............................................................................................................ 1 C. Tujuan Pembahasan......................................................................................................... 1 BAB II PEMBAHASAN.................................................................................................................... 2 A. Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional.............................................. 2 B. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan........................................................... 3 C. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan....................................................... 3 D. Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas....................... 4 E. Badan Standar Nasional Pendidikan........................................................................ 6 F. Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan Prinsip Penilaian menurut BSNP............................................................................. 6 BAB III PENUTUP............................................................................................................................. 8 A. Kesimpulan........................................................................................................... 8 B. Saran...................................................................................................................... 9 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................. 9 iii
- 5. BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakang Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen). Permasalahan tersebut bukan hanya pada peserta didik, tetapi juga pada tenaga kependidikan, sarana-dan prasarana, kurikulum, dan faktor pendukung pendidikan lainnya. Departemen pendidikan dan seluruh punggawa-nya melakukan semua usaha peningkatan mutu pendidikan tingkat dasar dan menengah melalui langkah-langkah yang prospektif. Peningkatan kualitas pendidikan tersebut merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai standar nasional pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Pasal 2 tersebut diatur bahwa ruang lingkup standar nasinal pendidikan terdiri dari delapan ruang lingkup, yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Berikut akan kami bahas lebih dalam mengenai Standar Nasional Pendidikan. B. Rumusan Masalah 1. Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan 3. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan 4. Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas 5. Tugas Badan Standar Nasional Pendidikan 6. Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan C. Tujuan Pembahasan 1. Apa Landasan Hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional? 2. Bagaimana Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan? 3. Apa Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan? 4. Bagaimana Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas? 5. Apa Tugas Badan Standar Nasional Pendidikan? 6. Bagaimana Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan? 1
- 6. BAB II PEMBAHASAN A. LandasanHukum tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Satndar nasional pendidikan terdiri atas : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan pertama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut diatas dan guna mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah pada khususnya, lembaga pendidikan tingkat menengah memandang perlu untuk melibatkan seluruh warga sekolah dengan berkoordinasi kepada pemangku kepentingan lingkungan sekitar sekolah. Landasan Hukum: Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan SKL pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tenrtang SKL pada satuan pendidikan dasar dan menengah Permen Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Standar Isi Permen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah Permen Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 32 Tahun 2008 tentang guru Permen Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Permen Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Permen Nomor 24 Tahun 2007 dan Permen Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar Sarana Prasarana Permen Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Permen Nomor 24 Tahun 2008 tentang TU Permen Nomor 25 Tahun 2008 tentang perpustakaan Permen Nomor 26 Tahun 2008 tentang Laboratorium 2
- 7. Permen Nomor 39Tahun 2008 tentang Kesiswaan B. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: 1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 5) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 6) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan 8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. C. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang mencakup; stadar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Fungsinya adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 3
- 8. pengawasan pendidikan dalamrangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. D. Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas : a. Standar Isi : NO Nomor Permen Tentang 1 Nomor 22 tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2 Nomor 24 tahun 2006 Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah 3 Nomor 14 Tahun 2007 Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C b. Standar Kompetensi Lulusan : NO Nomor Permen Tentang 1 Nomor 23 Tahun 2006 Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2 Nomor 24 tahun 2006 Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah 4
- 9. c. Standar Pendidikdan Tenaga Kependidikan : NO Nomor Permen Tentang 1 Nomor 12 Tahun 2007 Standar pengawas Sekolah/Madrasah 2 Nomor 13 tahun 2007 Standar Kepala Sekolah/Madrasah 3 Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 4 Nomor 24 Tahun 2008 Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah 5 Nomor 25 Tahun 2008 Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah 6 Nomor 26 Tahun 2008 Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah 7 Nomor 27 Tahun 2008 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor 8 Nomor 40 Tahun 2009 Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan 9 Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan 10 Nomor 43 Tahun 2009 Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan Paket C 11 Nomor 42 Tahun 2009 Standar Pengelola Kursus 12 Nomor 44 Tahun 2009 Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C 13 Nomor 45 Tahun 2009 standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan d. Standar Pengelolaan : NO Nomor Permen Tentang 1 Nomor 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; e. Standar Penilaian : NO Nomor Permen Tentang 1 Nomor 20 Tahun 2007 Standar Penilaian Pendidikan f. Standar Sarana Prasaran : NO Nomor Permen Tentang 1 Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA 2 Nomor 33 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB 3 Nomor 40 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK g. Standar Proses : NO Nomor Permen Tentang 1 Nomor 41 Tahun 2007 Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2 Nomor 1 Tahun 2008 Standar Proses Pendidikan Khusus 3 Nomor 3 Tahun 2008 Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C 5
- 10. h. Standar Biaya: NO Nomor Permen Tentang 1 Nomor 69 Tahun 2009 Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) i. Standar Pendidikan Anak Usia Dini : NO Nomor Permen Tentang 1 Nomor 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini E. Badan Standar Nasional Pendidikan Dalam mengoperasionalisasikan standar nasional pendidikan, pemerintah telah membentuk sebuah badan yang bertugas memantau, mengembangkan dan melaporkan tingkat pencapaian standar nasional pendidikan, badan yang dimaksud tersebut dikenal dengan nama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP ini memiliki beberapa wewenang guna menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pemantau dan pengembang standar nasional pendidikan, wewenang tersebut meliputi: 1. mengembangkan standar nasional pendidikan 2. menyelenggarakan ujian nasional 3. memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan 4. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. F. Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan Prinsip Penilaian menurut BSNP Pelaksanaan penialaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada data sahih yang diperoleh melalui prosedur dan instrument yang memenuhi persyaratan dengan mendasarkan diri pada prinsip – prinsip sebagai berikut : 1. Mendidik, artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik. 2. Terbuka atau transparan, artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian ataupun pengembilan keputusan harus disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh pihak – pihak terkait secara obyektif. 3. Menyeluruh, artinya penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakkan harus meliputi berbagai aspek kompetensi yang dinilai yang terdiri dari ranah pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, sikap dan nilai afektif. 4. Terpadu dengan pembelajaran, artinya bahwa dalam melakukan penilaian kegiatan 6
- 11. pembelaran harus mempertimbangkankognitif, afektif, dan psikomotor. 5. Obyektif, artinya proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh – pengaruh atau pertimbangan subyektif dari penilai. 6. Sistematis, yaitu penilaian harus dilakuakn secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan. 7. Berkesinambungan, yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus menerus sepanjang rentang waktu pembelajaran. 8. Adil, mengandung pengertian bahwa dalam proses penilaian tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan. 9. Pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan. 7
- 12. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan PeraturanPemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Pasal 2 tersebut diatur bahwa ruang lingkup standar nasinal pendidikan terdiri dari delapan ruang lingkup, yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. C. Saran Sesuai dengan kesimpulan diatas, Penulis menyarankan setiap pembaca dari Fakultas KIP dapat memahami “Standar Pengelolaan Pendidikan”. Dan untuk mahasiswa dari Fakultas KIP jika menginginkan menjadi Kepala Sekolah disetiap Sekolah/Madrasah harus mengerti “Standar Pengelolaan Pendidikan” ini. 8
- 13. DAFTAR PUSTAKA “STANDARPENGELOLAAN PENDIDIKAN” http://ninukdwiwuriyani.blogspot.co.id/2010/01/standar-pengelolaan-pendidikan.html “MAKALAH PENGELOLAAN PENDIDIKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN” http://atibilombok.blogspot.co.id/2014/06/makalah-pengelolaan-pendidikan- standar.html “STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN” https://goenable.wordpress.com/2012/01/08/standar-pengelolaan-pendidikan/ “STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN” http://rienysusilowati.blogspot.co.id/2012/12/standar-pengelolaan-pendidikan.html “STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN” http://ya guru.blogspot.co.id/2013/05/standar-pengelolaan-pendidikan.html 9