Pengelolaan Pendidikan-Pengelolaan Satuan Unit Pendidikan

1. “PENGELOLAAN SATUAN UNIT PENDIDIKAN”
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Disusun oleh
Novri Heriyani (06081181419007)
Restie Amelia (06081181419020)
Sutri Octaviana (06081181419074)
Program Studi Pendidikan Matematika
Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2015/2016

2. Pengelolaan Satuan Unit Pendidkan
A. Konsep Pengelolaan Satuan Pendidikan
Pengelolaan satuan pendidikan merupakan pengelolaan pendidikan
yang merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling
bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan
yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara
komprehensif untuk meng-cover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah,
visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah.
Pengelolaan satuan pendidikan bermuara kepada mutu sekolah,
mutu sekolah yang mencakup input, proses, output, dan outcome tentunya
diharapkan ideal sesuai dengan standar pelayanan minimal PP Nomor 15
Tahun 2010. Siapapun pelaku dalam pengelolaan satuan pendidikan harus
ada kesadaran diri untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi
kehidupannya. Kesadaran diri tersebut merupakan kunci keberhasilan yang
memerlukan tindakan-tindaka konkret dan komprehensif tidak akan
mencapai hasil maksimal dan tidak akan terarah dalam tindakan-
tindakannya.
Edward Sallis (2010:54) menyatakan bahwa definisi mutu
memiliki dua aspek, yaitu: Menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan
Memenuhi kebutuhan pelanggan.
Menyesuaikan diri dengan spesifikasi sering disebut sebagai mutu
sesungguhnya (quality in fact) atau sistem jaminan mutu (quality
assurance system). Penyesuaian dengan spesifikasi sering disimpulkan
sesuai dengan tujuan dan manfaat, kadangkala definisi ini dinamai dengan
tujuan dan manfaat.
Memenuhi kebutuhan pelanggan sering disebut sebagai mutu
sesuai persepsi (quality in perseption) atau mutu yang dirasa ( perceived
quality). Mutu ini sebagai mutu yang hanya ada dimata orang yang
melihatnya, atau diartikan juga sebagai sesuatu yang memuaskan dan
melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.

3. Tindakan konkret itu sangat diperlukan dengan kesadaran diri dari
para pelaku-pelaku pendidikan dalam pengelolaan sekolah.
Berikut ialah fungsi kesadaran diri:
a. Menginventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah
b. Meningkatkan kualitas guru-guru
c. Melakukan pembenahan dan pemberdayaan potensi-potensi yang ada
d. Memperkuat tenaga administrasi sekolah
e. Membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar
f. Membangun hubungan baik dengan instansi-instansi yang terkait guna
meningkatkan mutu sekolah yang dapat menjadi sekolah yang
bermutu/berkualitas.
Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan diatur oleh Pasal 49
dan Pasal 50.
1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang
ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, pastisipasi, keterbukaan,
dan akuntabilitas.
2. Pengelolaan pada satuan pendidikan pada jejang pendidikan tinggi
menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan
kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik,
operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengolaan
lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
3. Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai
penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala satuan pendidikan
SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal
oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
5. Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK, atau bentuk
lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan
tugasnya dibantu minimal oleh tigas wakil kepala satuan pendidikan

4. yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik,
sarana dan prasarana, dan kesiswaan.
Kata kunci pada pengelolaan pendidikan pada satuan sekolah yang
merupakan unit terbawah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
menerapkan manajemen berbasis sekolah, yang diharapkan dapat
menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan semua sumber demi
tercapainya kemandirian.
Pandangan yang dikemukakan oleh Nanang Fatah (2006:37)
menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah bergantung
kepada:
1. Nilai-nilai sosial budaya,
2. Gaya bawahan dan kedewasaan,
3. Gaya kolega dan harapan-harapannya,
4. Lingkungan organisasi,
5. Teknologi.
Pandangan tersebut memberikan pemahaman bahwa pengelolaan satuan
pendidikan berkaitan erat dengan manajemen berbasis sekolah bahwa
bagaimana sebuah satuan pendidikan atau sekolah dapat merencanakan,
mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan yang secara
menyeluruh dapat mengembangkan arah-arah yang benar dalam
melaksanakannya.
B. Organisasi
1. Konsep Organisasi
Organisasi ialah suatu kelompok atau kumpulan yang telah
memiliki keputusan dan tindakan kolektif yang berkelanjutan dan
mengatur tugas ke dalam komponen-komponen yang lebih sederhana.
Ada beberapa bagian-bagian kekuasaan sesuai dengan
pernyataan Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel (2008:218) yang
menyatakan bahwa “power can be classified not only as legitimate or
illegitimate but also as formal or informal; hence, four basic kinds of

5. organizational power exist: two forms of legitimate power-formal and
informal authority and two kinds of illegitimate power-coercive and
political”.
Dari konsep diatas, dapat dijabarkan tentang kekuasaan yang
dapat diklasifikasikan bukan hanya pada sah (legitimate) atau tidak sah
(illegimate) bahkan juga resmi (formal) atau tidak resmi (informal).
Dengan demikian empat komponen dasar yang menjadi jenis-jenis
kekuasaan organisasi, diantaranya:
a. Legitimate power-formal authority berarti kekuasaan yang sah-
kewenangan yang resmi
b. Legitimate power-informal authority berarti kekuasaan yang sah-
kewenangan yang tidak resmi
c. Illegitimate power-coercive authority berarti kekuasaan yang
tidak sah-kewenangan yang memaksa
d. Illegitimate power-political authority berarti kekuasaan yang
tidak sah-kewenangan politik
Sesuai dengan pernyataan Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel
(2008:219) “organizational are created and controlled by legitimate
authorities” yang artinya bahwa organisasi diciptakan dan dikontrol oleh
kewenangan yang sah. Dengan demikian organisasi perlu adanya visi,
misi, tujuan, dan rencana kerja yang matang yang dilakukan secara
konsisten dari anggota organisasi, perlu adanya aturan yang mengatur
anggota organisasi, dan perlu adanya pembagian struktur organisasi yang
membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi,
perlu adanya kekuatan hukum yang menjadi landasan berpijak bagi
organisasi. Sehingga kewenangan yang sah ini akan terwujud apabila
dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.
Sumber-sumber kekuasaan terdiri dari 5 jenis:
1. Reward power, berarti kekuasaan yang bersumber pada
kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi bawahan
dengan memberikan penghargaan

6. 2. Coercive power, berarti kekuasaan yang bersumber pada
kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi bawahan
dengan cara memaksa/memberi hukuman kepada bawahan
3. Legitimate power, berarti kekuasaan yang bersumber pada
kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi bawahan
dengan secara sederhana karena berada pada posisi formal,
artinya bawahan tidak mengetahui bahwa seorang pemimpin
harus benar-benar paham terhadap isu-isu yang berhadapan
langsung
4. Referent power, berarti kekuasaan yang bersumber pada
kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi bawahan
dengan cara mengidentifikasi apa-apa yang menjadi kesenangan
bawahan
5. Expert power, berarti kekuasaan yang bersumber pada
kemampuan seorang pemimpin untuk mengetahui bawahan
dengan cara memiliki pengetahuan dan keterampilan sendiri.
2. Organisasi Sekolah
Menurut Sudarwan Danim (2007:121-123) menyatakan bahwa ada
beberapa pendekatan organisasi, diantaranya:
a. Pendekatan Struktural
Istilah struktur merujuk pada bagaimana pekerjaan keorganisasian
dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal
b. Pendekatan Fungsional
Ideal pendekatan ini yaitu organisasi sekolah distrukturkan sesuai
dengan fungsinya
c. Pendekatan Struktural-Fungsional.
Struktur institusi persekolahan perlu ditata secara benar dan setiap
orang yang berada pada struktur organisasi sekolah melakukan tugas
pokok dan fungsinya secara benar.

7. Perhatikan gambar diatas. Tampak jelas bahwa kompetisi, sumber-
sumber, dan tekanan politik dari lingkungan berpengaruh pada kerjaan
internal organisasi. Model sistem terbuka memandang organisasi tidak
hanya dipengaruhi oleh lingkungan tetapi juga bergantung kepada dirinya
sendiri. Artinya bahwa organisasi sekolah mengambil sumber-sumber dari
lingkungan tetapi dari potensi-potensi yang dimiliki organisasi, seperti
sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi, pendanaan yang
dimiliki oleh organisasi, fasilitas dan perangkat-perangkat yang dimiliki
oleh organisasi, kemudian dari sumber-sumber tersebut ditransformasikan
oleh proses, kemudian menghasilkan sebuah produktivitas yang
dibutuhkan oleh lingkungan dan hasil dari pelayanan yang diberikan dari
organisasi kepada lingkungan, dan dari output yang dihasilkan tersebut ada
imbal balik kepada proses pelaksanaan (feedback).
Menurut Oteng Sutisna (1989:210) terdapat 3 unsur yang dapat
mempersatukan dan menjadi kesatuan, yaitu:
a) Tujuan, adalah menyebabkan kesatuan terdapat dalam pikiran para
anggota organisasi sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
b) Kewenangan, ialah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu
atas dasar kedudukan yang ditempati seorang.
c) Pengetahuan, karena dianggap sebagai kekuatan yang
mempersatukan dan merupakan dasar bagi pengertian dan
persesuaian paham diantara para anggota organisasi dan menjadi

8. pedoman bagi sikap dan perbuatan mereka dan dengan pengetahuan
peranan-peranan dan hubungan-hubungan didalam organisasi
adalah penting bagi tercapainya kerja sama yang efektif.
Tahap-tahap mengorganisasikan sekolah, yaitu:
i. Persiapan
ii. Perencanaan
iii. Pelatihan
iv. Pelaksanaan
v. Pengawasan
C. Ruang Lingkup Pengelolaan Sekolah
1. Pengelolaan Sekolah yang Bersifat Fisik, terdiri dari pengelolaan
gedung ruang guru dan ruang belajar, pengelolaan meja dan kursi guru
serta siswa, ruang wc, ruang laboratorium, tenaga administrasi, dan
sebagainya.
2. Pengelolaan Sekolah yang Bersifat Non Fisik, terdiri dari kurikulum,
jadwal pelajaran, hasil belajar, silabus, rpp, evaluasi belajar, proses
belajar mengajar, penilaian kinerja guru, dan sebagainya.
Ada beberapa dimensi yang menjadi tugas pendidikan sekolah
dalam kerangka kerja konseptual, yaitu:
1. Dimensi pribadi, mencakup:
a. Religi, kesadaran beragam
b. Fisik, kesehatan jasmani dan fisik
c. Emosi, kesehatan mental dan stabilitas emosi
d. Etika, integritas moral
e. Estetika, pengejaran culture dan rekreasi
2. Dimensi kecerdasan, mencakup:
a. Penguasan pengetahuan, konsep-konsep dan informasi
b. Komunikasi pengetahuan, keterampilan

9. c. Penciptaan pengetahuan, cara pemeriksaan, diskriminasi, dan
imajinasi
d. Hasrat akan pengetahuan, kesukaan akan belajar
3. Dimensi sosial, mencakup:
a. Hubungan antarmanusia, kerjasama, toleransi
b. Hubungan individu-negara, hak dan kewajiban warga negara,
kesetiaan dan patriotisme, solidaritas nasional
c. Hubungan individu-dunia, antarhubungan bangsa-bangsa
pemahaman dunia
d. Hubungan individu-lingkungan hidup, ekologi
4. Dimensi produktif, mencakup:
a. Pilihan pekerjaan, informasi dan bimbingan
b. Persiapan untuk bekerja, latihan dan penempatan
c. Rumah dan keluarga, mengatur rumah tangga, keterampilan
mengerjakan sesuatu sendiri, perkawinan
d. Konsumen, membeli, menjual, investasi
Dari dimensi tugas pendidikan tersebut diharapkan dapat
menghasilkan suatu pendidikan yang kredibel dan dipercaya.
Dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar di kabupaten/kota,
terdapat 13 indikator pemenuhan SPM yang merupakan tanggung jawab
sekolah/madrasah, sedangkan 14 indikator pemenuhan SPM yang
merupakan tanggung jawab kabupaten/kota.
Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM lebih
menekankan kepada KTSP, kemudian diganti oleh Kurikulum 2013, hal
ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Yang
mana pembahasan kurikulum akan lebih diperjelas pada pengelolaan
kurikulum dibagian ketujuh. Sehingga dapat kita lihat perbedaan setiap

10. mata pelajaran pada kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013, yang dapat
diilustrikan dengan tabel sebagai berikut.
Perbedaan Kurikulum KTSP dengan Kurikulum 2013
No. Kurikulum KTSP Kurikulum 2013
1 Materi disusun untuk
memberikan pengetahuan
kepada siswa
Materi disusun seimbang
mencakup kompetensi sikap,
pengetahuan, dan
keterampilan
2 Pendekatan pembelajaran
adalah siswa diberitahu tentang
materi yang harus dihafal
(siswa diberi tahu)
Pendekatan pembelajaran
berdasarkan pengamatan,
pertanyaan, pengumpulan
data, penalaran, dan penyajian
hasilnya melalui pemanfaatan
berbagai sumber-sumber
belajar (siswa mencari tahu)
3 Penilaian pada pengetahuan
melalui ulangan dan ujian
Penilaian otentik pada aspek
kompetensi sikap,
pengetahuan, dan
keterampilan berdasarkan
portofolio

11. DAFTAR PUSTAKA
Nurdin, Diding & Sibaweh, Imam. (2015). Pengelolaan
Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada