Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidik Dasar dan MengengahUNIB
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar ini mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi manajemen. Dokumen ini menjelaskan proses dan aspek-aspek penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.
Makalah ini membahas tentang standar pengelolaan pendidikan nasional Indonesia. Beberapa poin utama yang dijelaskan meliputi landasan hukum sistem pendidikan nasional, ruang lingkup delapan standar nasional pendidikan, fungsi dan tujuan standar untuk menjamin mutu pendidikan, serta daftar standar-standar yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Stan...IWAN SUKMA NURICHT
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidik Dasar dan MengengahUNIB
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar ini mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi manajemen. Dokumen ini menjelaskan proses dan aspek-aspek penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.
Makalah ini membahas tentang standar pengelolaan pendidikan nasional Indonesia. Beberapa poin utama yang dijelaskan meliputi landasan hukum sistem pendidikan nasional, ruang lingkup delapan standar nasional pendidikan, fungsi dan tujuan standar untuk menjamin mutu pendidikan, serta daftar standar-standar yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Stan...IWAN SUKMA NURICHT
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dokumen tersebut membahas delapan standar nasional pendidikan di Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
Makalah ini membahas tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia. SNP merupakan acuan untuk penyelenggaraan pendidikan dan terdiri atas delapan standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Makalah ini menjelaskan pengertian dan ruang lingkup masing-masing standar tersebut.
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
04. pp no. 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan perubahan no. 19...Amrizal Ahmad
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Standar Nasional Pendidikan Indonesia dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dokumen tersebut membahas delapan standar nasional pendidikan yang meliputi: (1) proses pembelajaran, (2) kompetensi lulusan, (3) pendidik dan tenaga kependidikan, (4) sarana dan prasarana, (5) pengelolaan sekolah, (6) pendanaan, (7) partisipasi masyarakat, dan (8) penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut bertujuan untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang baik.
Pedoman standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan program (visi, misi, tujuan, rencana kerja), pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat.
Dokumen ini berisi Prosedur Operasional Standar (POS) pelatihan implementasi Kurikulum 2013 untuk kepala sekolah yang disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. POS ini terdiri atas empat materi pokok pelatihan untuk kepala sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK beserta silabus dan lembar kerjanya.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kurikulum 2013, termasuk penjelasan mengenai merumuskan visi dan misi, beban belajar pada kurikulum 2013, penyusunan kalender pendidikan sekolah, dan penilaian.
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007: Standar PengelolaanYani Pieter Pitoy
Peraturan ini menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, dan bidang kesiswaan. Standar ini bertujuan memastikan pengelolaan pendidikan berjalan efektif dan bermutu.
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetens...Yani Pieter Pitoy
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang harus dipenuhi oleh setiap guru di Indonesia, mencakup kualifikasi minimal sarjana atau diploma empat sesuai bidangnya serta kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Dokumen tersebut membahas tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi. Secara garis besar dibahas mengenai penyusunan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah; pelaksanaan kegiatan sekolah meliputi bidang kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan lainnya; serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dokumen tersebut membahas delapan standar nasional pendidikan di Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
Makalah ini membahas tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia. SNP merupakan acuan untuk penyelenggaraan pendidikan dan terdiri atas delapan standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Makalah ini menjelaskan pengertian dan ruang lingkup masing-masing standar tersebut.
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
04. pp no. 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan perubahan no. 19...Amrizal Ahmad
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Standar Nasional Pendidikan Indonesia dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dokumen tersebut membahas delapan standar nasional pendidikan yang meliputi: (1) proses pembelajaran, (2) kompetensi lulusan, (3) pendidik dan tenaga kependidikan, (4) sarana dan prasarana, (5) pengelolaan sekolah, (6) pendanaan, (7) partisipasi masyarakat, dan (8) penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut bertujuan untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang baik.
Pedoman standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan program (visi, misi, tujuan, rencana kerja), pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat.
Dokumen ini berisi Prosedur Operasional Standar (POS) pelatihan implementasi Kurikulum 2013 untuk kepala sekolah yang disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. POS ini terdiri atas empat materi pokok pelatihan untuk kepala sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK beserta silabus dan lembar kerjanya.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kurikulum 2013, termasuk penjelasan mengenai merumuskan visi dan misi, beban belajar pada kurikulum 2013, penyusunan kalender pendidikan sekolah, dan penilaian.
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007: Standar PengelolaanYani Pieter Pitoy
Peraturan ini menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, dan bidang kesiswaan. Standar ini bertujuan memastikan pengelolaan pendidikan berjalan efektif dan bermutu.
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetens...Yani Pieter Pitoy
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang harus dipenuhi oleh setiap guru di Indonesia, mencakup kualifikasi minimal sarjana atau diploma empat sesuai bidangnya serta kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Dokumen tersebut membahas tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi. Secara garis besar dibahas mengenai penyusunan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah; pelaksanaan kegiatan sekolah meliputi bidang kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan lainnya; serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
Undang-undang tentang Guru dan Dosen mengatur tentang kedudukan, fungsi, dan hak guru serta dosen sebagai tenaga profesional. Guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, serta berhak atas penghasilan, perlindungan, dan pengembangan profesi yang layak. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pemberdayaan guru dan dosen.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi guru di Indonesia. Terdapat empat kompetensi utama yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman tentang pembelajaran, peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran. Guru diharuskan memiliki kualifikasi ak
Format supervisi penilaian proses belajar mengajarRoyadi Nusa
Format supervisi penilaian proses belajar mengajar memberikan panduan untuk menilai kegiatan belajar mengajar guru di sekolah. Format ini meliputi penilaian perangkat pembelajaran, kelengkapan sekenario, kegiatan inti, sumber belajar, dan penutup pembelajaran berdasarkan aspek-aspek tertentu dengan kriteria dan bobot nilai yang telah ditetapkan. Hasil penilaian kemudian dikategorikan ke dalam kategori sangat baik, baik,
Buku ini memberikan petunjuk pengisian instrumen supervisi akademik secara klinis yang meliputi tiga tahap yaitu pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pasca-observasi. Instrumen tersebut digunakan untuk menilai persiapan guru, kegiatan pembelajaran, dan interaksi antara guru dan siswa dalam rangka memberikan umpan balik guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
Program supervisi tahun pelajaran [tahun] di SMK [nama sekolah] meliputi supervisi akademis dan manajerial. Supervisi akademis bertujuan meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran, sedangkan supervisi manajerial bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan sekolah. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, aspek-aspek yang perlu diperbaiki antara lain pengembangan indikator, penggunaan metode pembelaj
Bahan belajar mandiri ini membahas konsep dan latihan supervisi akademik bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Terdiri dari 5 kegiatan belajar yang mencakup pengantar, uraian, contoh, latihan, ringkasan, dan refleksi tentang perencanaan program, teknik, dan tindak lanjut hasil supervisi akademik.
Dokumen tersebut merupakan laporan observasi proses pembelajaran Bahasa Inggris di SMK Bintang Harapan Kudus. Observasi mencakup persiapan guru, kegiatan pembelajaran, dan wawancara pasca observasi. Proses pembelajaran tersebut secara umum berjalan dengan baik sesuai rencana dan siswa aktif berpartisipasi.
Standar Nasional Pendidikan mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia, termasuk standar kompetensi lulusan, isi, proses, sarana prasarana, dan pengelolaan pendidikan. Standar ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional.
Makalah Sistem Pendidikan Nasional - Standar Pendidikan NasionalDedy Wiranto
Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan standar sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, setidaknya menggambarkan optimisme Pemerintah dan DPR untuk mendongkrak mutu pendidikan nasional sehingga tidak tertinggal jauh dibanding negara-negara lainnya di Asia khususnya dan dunia pada umumnya.
Dokumen tersebut membahas tentang desain pembelajaran fisika berdasarkan kurikulum standar. Ia menjelaskan pengertian kurikulum standar sebagai rencana dan pengaturan program pendidikan sesuai dengan standar tertentu sebagai pedoman. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai standar nasional pendidikan seperti standar isi, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, pengelolaan, pembiayaan, dan pen
1. Dokumen tersebut membahas implementasi 8 standar penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan di SDN 08 Alang Lawas. Beberapa poin utama yang dijelaskan adalah:
2. Standar penilaian merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme penilaian hasil belajar siswa.
3. SDN 08 Alang Lawas telah mengimplementasikan beberapa standar penilaian seperti menetapkan standar kompetensi
Standar nasional pendidikan mencakup pengelolaan pendidikan, sarana prasarana, dan tenaga kependidikan untuk memastikan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dokumen ini menjelaskan delapan standar nasional pendidikan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dari tingkat satuan pendidikan hingga nasional.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan tahun 2005 dengan merubah dan menambahkan definisi, ruang lingkup, dan kriteria standar pendidikan nasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peraturan ini mengatur delapan belas standar pendidikan dan mengatur pengembangan kurikulum berdasarkan standar tersebut.
SNP baru 2013 (PP nomor-32-tahun-2013)Heri Suryono
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Standar Nasional Pendidikan Indonesia dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Bahan ajar permutasi n kombinasi, ida purnamaidapurnama7475
Dokumen tersebut membahas tentang permutasi, kombinasi, dan penggunaannya dalam menghitung berbagai kemungkinan penyusunan dan pemilihan. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan aturan dasar permutasi dan kombinasi serta contoh-contoh penerapannya dalam menghitung jumlah kemungkinan penyusunan huruf, angka, dan pemilihan objek.
RPP Kurikulum 2013 berisi tentang aktifitas siswa siswi SMAN 1 Sembawa kelas XI IPAmelakukan pengumpulan data tinggi dan berat badan rekan rekan sekelasnya, diolah dan disajikan dalam distribusi frekuensi dan mengkomunikasikan hasil perolehan mereka.
Makalah ini membahas tentang landasan historis rasional pengembangan Kurikulum 2013 di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah perubahan berkelanjutan kurikulum sejak 1945, tantangan internal berupa 8 standar sarana pendidikan, dan tantangan eksternal seperti hasil uji kompetensi internasional yang menunjukkan perlu diperdalam dan diperluasnya materi pembelajaran.
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian nasional tahun 2010-2012 tentang barisan, deret, dan sigma. Terdapat 39 soal yang mencakup materi seperti deret aritmatika, deret geometri, barisan bilangan, dan penyelesaian masalah yang melibatkan barisan dan deret.
Makalah ini membahas landasan historis rasional kurikulum 2013 di Indonesia. Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan internal dan eksternal, seperti hasil uji kompetensi siswa Indonesia yang masih rendah dibanding negara lain serta tuntutan kompetensi masa depan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum baru mencakup penurunan standar kompetensi dan isi dari kebutuhan, serta melibatkan semu
Bahasa sebagai alat berpikir,filsafat,representatifidapurnama7475
Berikut ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Proses berpikir membentuk pengetahuan melalui serangkaian gerakan pemikiran untuk mencapai kesimpulan. Bahasa dan matematika diperlukan untuk berpikir ilmiah secara teratur dan cermat. Fungsi bahasa antara lain sebagai alat simbol, untuk berinteraksi, dan mengungkapkan emosi.
Bahasa sebagai alat berpikir,filsafat,representatif
8 standart nasional pendidikan
1. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 Ayat 1), dan Pendidikan
Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Pasal 1 Ayat 2).
Untuk mewujudkan cita-cita luhur tesebut, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional
Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini penjelasan 8 Standar
Nasional Pendidikan Indonesia:
1. Standar Kompetensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan
sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi
Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan
menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar
kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.
File Download
SKL Mata Pelajaran SD/MI
SKL Mata Pelajaran SMP/MTs
SKL Mata Pelajaran SMA/MA
SKL Mata Pelajaran SMK/MAK
SKL Mata Pelajaran PLB (ABDE)
Panduan Umum Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang
Pendidikan Dasar Dan Menengah
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Standar Isi
Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk
mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi
tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat
satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
File Download
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SD/MI
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMP/MTs
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMA/MA
2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMK/MAK
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SDLB (ABDE)
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMPLB (ABDE)
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SMALB (ABDE)
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah
Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A,
Program Paket B dan Program Paket C
3. Standar Proses
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses
pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan
perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil
pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses
pembelajaran yang efektif dan efisien.
File Download
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan
Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal
yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat
keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi
sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan
anak usia dini meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi
Profesional, dan Kompetensi Sosial.
Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan
pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala
sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan,
tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga
kebersihan.
File Download
Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah
Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan
Sekolah/Madrasah
3. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kulifikasi Akademik dan
Kompetensi Konselor
Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan
Pelatihan
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Pembimbing pada
Kursus dan Pelatihan
Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan
Permendiknas Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi
Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada
Program Paket A, Paket B, dan Paket C
5. Standar Sarana dan Prasarana
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan,
media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang
pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang
laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,
tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
File Download
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk
Sekolah Luar Biasa
Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
6. Standar Pengelolaan Pendidikan
Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan
pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh
Pemerintah.
File Download
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya
investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan
sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang
harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur
dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga
kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan
habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan
lain sebagainya.
4. File Download
Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia
Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB)
8. Standar Penilaian Pendidikan
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian
hasil belajar oleh pendidik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan Penilaian hasil
belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas
diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Tentang Standar Nasional Pendidikan (Juklak PP 32
Tahun 2013)
Senin, 01 Juli 2013 10:19 Peraturan | Dibaca : 3575
Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan (Juklak PP 32 Tahun 2013)
Permendikbud tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan
Standar Penilaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Pemerintah no. 32 Tahun 2013 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Pasal 1 ayat 1
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi (PP 32/2013 pasal 2 ayat 1):
a. standar isi;
b. standar proses;
c. standar kompetensi lulusan;
d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. standar sarana dan prasarana;
f. standar pengelolaan;
g. standar pembiayaan;dan
h. standar penilaian pendidikan.
1. Standar Kompetensi Lulusan
adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,pengetahuan,
5. dan keterampilan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 5)
Juklak baru : Permendikbud no. 54 Tahun 2013
2. Standar isi
adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai
Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (pasal 1 ayat 6)
Juklak baru : Permendikbud no. 64 Tahun 2013
3. Standar Proses
adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk
mencapai Standar Kompetensi Lulusan (pasal 1 ayat 7)
Juklak baru : Permendikbud no. 65 Tahun 2013
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta
pendidikan dalam jabatan (pasal 1 ayat 8). Juklak lama : Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan,
laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber
belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (pasal 1 ayat 9). Juklak lama: Standar Sarana dan
Prasarana
6. Standar Pengelolaan
adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan
kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional
agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (pasal 1 ayat 10). Juklak
lama: Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang
berlaku selama satu tahun (pasal 1 ayat 11). Juklak lama : Standar Pembiayaan
Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan
adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta
Didik (pasal 1 ayat 12)
Juklak baru: Permendikbud no. 66 Tahun 2013
Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan yang sudah disesuaikan dengan
PP no. 32 tahun 2013 :
- Permendikbud no. 54 Tahun 2013 : Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah
- Permendikbud no. 64 Tahun 2013 : Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendikbud no. 65 Tahun 2013 : Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendikbud no. 66 Tahun 2013: Standar Penilaian Pendidikan