3. Standar Nasional Pendidikan: kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
4.
5. Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005) Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Proses Standar Sarana dan Prasarana Standar Pembiayaan Standar Pengelolaan Standar Penilaian Pendidikan
6. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No. 23/2006)
7.
8. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas No. 12,13, 16,18 Tahun 2007)
9. Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik Standar Proses ( Permendiknas No. 41 Tahun 2007)
10. Persyaratan minimal tentang: Sarana : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, BHP Prasarana: R.kelas, R.pimpinan satuan pendidikan, R.pendidik, R.tata usaha, R.perpustakaan, R.laboratorium, R.bengkel kerja, R.unit produksi, R.kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi Standar Sarana dan Prasarana (Permendiknas No. 24 Tahun 2007)
11.
12. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah: DIKDASMEN : menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas DIKTI : menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian Standar Pengelolaan (Permendiknas No. 19 Tahun 2007)
13. Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas No. 20 Tahun 2007)
14. TUGAS BSNP BSNP Mengembangkan Standar Memantau Pelaksanaan Standar Evaluasi Pencapaian Standar Pemerintah Pelaksana Standar
15. PENGEMBANGAN STANDAR Badan Standar Nasional Pendidikan PERMEN BSNP BAHAN DASAR KAJIAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA REVIEW VALIDASI PEMB DGN UNIT UTAMA UJI PUBLIK FINALISASI DRAFT FINALISASI STANDAR
16.
17. BAGAN KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR KOMPETENSI KLP MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. PROVINSI YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN No Propinsi Tingkat Ketidaklulusan (%) SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK 1 Nangro Aceh Darussalam 30.70 18.65 27.62 2 Jambi - 11.50 15.65 3 Kalimantar Barat 29.21 23.80 24.69 4 Sulawesi Tengah 16.88 20.73 23.57 5 Sulawesi Tenggara 12.61 24.43 22.43 6 NTB 18.40 18.08 17.65 7 NTT 41.15 37.92 20.39 8 Papua 10.88 16.94 17.99 9 Bangka Belitung 19.34 21.91 20.91
![Latar Belakang Standar Nasional Pendidikan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ( Pasal 35, 36, 37, 42, 43, 59, 60, dan 61 ) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)