SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Standar Kompetensi
Manajerial PNS
Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara – PKP2A II LAN 2014
MUSKAMAL, S.SOS, M.SI
Legal History Standar
Kompetensi PNS
Peraturan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 PedomanPeraturan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 Pedoman
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan StrukturalPenyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural
PNSPNS(sudah diganti)(sudah diganti)
Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2011 PedomanPeraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2011 Pedoman
Penyusunan Standar Kompetensi JabatanPenyusunan Standar Kompetensi Jabatan (sudah(sudah
diganti)diganti)
Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 PedomanPeraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 Pedoman
Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNSPenyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS
- Untuk melaksanakan Penataan JABATAN
STRUKTURAL
- Mempermudah dalam mencari dan
menempatkan PNS dalam JABATAN
STRUKTURAL
- Memperjelas KOMPETENSI PNS dalam
JABATAN STRUKTURAL
- Mendorong KETERBUKAAN dalam
MENEMPATKAN PNS KE jabatan struktural
Manfaat Penyusunan
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Peraturan Kepala BKN No.
46A Tahun 2003
Kompetensi Jabatan meliputi;Kompetensi Jabatan meliputi;
a.a. Kompetensi DasarKompetensi Dasar
b.b. Kompetensi Bidang @ 33Kompetensi Bidang @ 33
No Kompetensi Dasar
KOD
E
E S E L O N
II III IV
1 Integritas Int 3 2 1
2 Kepemimpinan Kp 3 2 1
3. Perencanaan dan Pengorganisasian PP 3 2 1
4. Kerjasama Ks 3 2 1
5. Fleksibilitas F 3 2 1
Jumlah bobot yang diperlukan 15 10 5
12) Mengarahkan/Memberikan
Perintah (MMP)
13) Manajemen Konflik (MK)
14) Membangun Hubungan Kerja
(MHK)
15) Membangun Hubungan Kerja
Strategik (MHKS)
16) Membimbing (M)
17) Memimpin Kelompok (MKI)
18) Memimpin Rapat (MR)
19) Mencari Informasi (MI)
20) Mengambil Risiko (MRs)
21) Mengembangkan Orang Lain
(MOL)
1) Berorientasi pada Pelayanan (BpP)
2) Berorientasi pada Kualitas (BpK)
3) Berpikir Analitis (BA)
4) Berpikir Konseptual (BK)
5) Empati (E)
6) Inisiatif (Ins)
7) Keahlian
Teknikal/Profesional/Manajerial
(KTPM)
8) Kesadaran Berorganisasi (KB)
9) Komitmen terhadap Organisasi
(KtO)
10) Komunikasi (K)
22) Pembelajaran yang Berkelanjutan (PB)
23) Pendelegasian Wewenang (PW)
24) Pengambilan Keputusan (PK)
25) Pengambilan Keutusan Strategis (PKS)
26) Pengaturan Kerja (PK)
27) Pengendalian Diri (PD)
28) Perbaikan Terus Menerus (PTM)
29) Percaya Diri (PcD)
30) Perhatian terhadap Keteraturan (PtK)
31) Proaktif (P)
32) Semangat untuk Berprestasi (SB)
33) Tanggap akan Pengaruh Budaya (TPB)
Kompetensi Bidang dipilih berdasarkan Kamus
Komptensi Jabatan; dengan jumlah 5 – 10
Kompetensi
Dengan level yang berbeda2 setiap PENILAIAN (3-
4)
Data, Anggota Tim,
Prosedur
No
.
Perkembangan/P
erubahan
Data Anggota
Tim
Prosedur
1. Peraturan Kepala BKN
No. 46A Tahun 2003
- Struktur Organ
dan Tata Kerja
- Visi dan Misi
- Iktisar dan Urtug
- Jumlah
anggota 7
TAKJ
- Ketua ditunjuk
Eselon II at III
- Syarat Ketua,
Sekertaris,
dan Anggota
- Pengumpulan data
- Identifikasi
kompetensi jabatan
- Penyusunan daftar
Sementara
kompetensi jabatan
- Validasi kompetensi
jabatan
- Penentuan
kompetensi jabatan
2. Peraturan Kepala BKN
No. 13 Tahun 2011
sama Sama (TPSKM) Beberapa hal sama
3. Peraturan Kepala BKN
No. 7 Tahun 2013
sama Sama (TPSKM) Beberapa hal sama
Peraturan Kepala BKN No.
13 Tahun 2011
Kamus Standar Kompetensi 39Kamus Standar Kompetensi 39
1) Adaptasi Terhadap Perubahan (AtP)
2) Analisis Strategis (AS)
3) Berpikir Analisis (BA)
4) Berpikir Konseptual (BK)
5) Berorientasi pada Hasil (BpH)
6) Berorientasi pada Kualitas (BpK)
7) Berorientasi pada Pelayanan (BpP)
8) Fleksibilitas Berpikir (FB)
9) Inisiatif (Ini)
10)Inovasi (Inov)
11)Integritas (Int)
Peraturan Kepala BKN No.
7 Tahun 2013
Kemampuan Berpikir (KB)Kemampuan Berpikir (KB); Fleksibilitas Berpikir (FB), Inovasi (Inov), Berpikir Analitis (BA),; Fleksibilitas Berpikir (FB), Inovasi (Inov), Berpikir Analitis (BA),
Berpikir Konseptual (BK).Berpikir Konseptual (BK).
Mengelola Diri (MD)Mengelola Diri (MD); Adaptasi terhadap Perubahan (AtP), Integritas (Int), Keuletan (Keu),; Adaptasi terhadap Perubahan (AtP), Integritas (Int), Keuletan (Keu),
Pengendalian Diri (PD), Komitmen terhadap Organisasi (KtO), Inisiatif (Ini), SemangatPengendalian Diri (PD), Komitmen terhadap Organisasi (KtO), Inisiatif (Ini), Semangat
Berprestasi (SB).Berprestasi (SB).
Mengelola Orang Lain (MO)Mengelola Orang Lain (MO); Kerjasama (KS), Mengembangkan Orang Lain (MOL),; Kerjasama (KS), Mengembangkan Orang Lain (MOL),
Kepemimpinan (Kp), Membimbing (M)Kepemimpinan (Kp), Membimbing (M)
Mengelola Tugas (MT)Mengelola Tugas (MT); Berorientasi pada Pelayanan (BpP), Kesadaran Akan Keselamatan Kerja; Berorientasi pada Pelayanan (BpP), Kesadaran Akan Keselamatan Kerja
(K3), Membangun Hubungan Kerja (MHK), Negosiasi (Nego), Kewirausahaan (Ke), Pencarian(K3), Membangun Hubungan Kerja (MHK), Negosiasi (Nego), Kewirausahaan (Ke), Pencarian
Informasi (PI), Perhatian terhadap Keteraturan (PtK), Komunikasi Lisan (Komlis), KomunikasiInformasi (PI), Perhatian terhadap Keteraturan (PtK), Komunikasi Lisan (Komlis), Komunikasi
Tertulis (Komtul), Pengambilan Keputusan (PK), Pengorganisasian (P), Perencanaan (Per),Tertulis (Komtul), Pengambilan Keputusan (PK), Pengorganisasian (P), Perencanaan (Per),
Manajemen Perubahan (MP), Berorientasi pada Kualitas (BpK), Manajemen Konflik (MK)Manajemen Perubahan (MP), Berorientasi pada Kualitas (BpK), Manajemen Konflik (MK)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)Mengelola Sosial dan Budaya (SB); Tanggapan Terhadap Pengaruh Budaya (TPB), Empati (E),; Tanggapan Terhadap Pengaruh Budaya (TPB), Empati (E),
Interaksi Sosial (Is)Interaksi Sosial (Is)
Tahapan pelaksanaan SKM
1.Pengumpulan Data
2.Identifikasi Kompetensi
Manajerial
3.Penyusunan Sementara
DAFTAR Kompetensi Jabatan
Manajerial
4.Validasi KOMPETENSI
manajerial
5.Penentuan STANDAR
kompetensi MANAJERIAL
Beberapa Pengertian
Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai tugas dan f atau fungsi jabatan.
Standar Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya
disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah
persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus
dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
Kompetensi Manajerial adalah soft competencA yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesuai tugas dan latau fungsi jabatan.
BEBERAPA PENGERTIAN
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewen&flg, dan hak
seorang PNS dalam suatu satuan kerja
organisasi negara.
Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang
disusun secara ringkas dalam bentuk satu
kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas
jabatan.
BEBERAPA PENGERTIAN
Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan
atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas
pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
Kegiatan Utama adalah tahapan substantif untuk
menghasilkan hasil kerja setiap tugas, tanpa
kegiatan utama tersebut hasil kerja tidak dapat
dihasilkan.
BEBERAPA PENGERTIAN
Kata Kunci adalah esensi
kemampuan/kompetensi dan atau indikator
perilaku untuk efektivitas keberhasilan kerja.
Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan
kompetensi yang meliputi nama kompetensi,
definisi kompetensi, kata kunci dan level
kompetensi.
IDENTIFIKASI KOMP & LEVELNYA
a. Menentukan nama jabatan yang akan diidentifikasi
kompetensinya;
b. Menuangkan ikhtisar jabatan;
c. Menganalisis setiap uraian tugas menjadi minimal 2
kegiatan utama;
d. Kata kunci yang diperoleh dari uraian tugas digunakan
untuk menentukan jenis kompetensi; dan
e. Kegiatan kegiatan utama untuk mene ntukan tingkat/level
kompetensi.
KATEGORI KOMPETENSI
Mutlak, artinya kompetensi tersebut harus ada karena
ketiadaan kompetensi ini akan menyebabkan pelaksanaan
tugas tidak efektif, karena ketiadaan kompetensi ini tidak
dapat diganti oleh kompetensi lain.
Penting, artinya ketiadaan kompetensi ini tidak
menyebabkan pelaksanaan tugas tidak efektif, karena
dapat diganti/diwakili oleh kompetensi lain.
Perlu, artinya kompetensi ini baik, tetapi tidak begitu
diperlukan dalam jabatan yang bersangkutan tanpa
kompetensi ini tidak berpengaruh pada pelaksanaan
tugas.
IDENTIFIKASI KOMPETENSI
Identifikasi kompetensi manajerial dan level
dapat ditentukan dari setiap bidang pekerjaan
yang menjadi tanggung jawabnya berpedoman
pada Kamus Kompetensi Manajerial
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranPengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranTri Widodo W. UTOMO
 
Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptxTugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptxtitikwijaksani
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKPUninNibiSaputra
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNPresentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNAgus van Jogja
 
Teknik Penyusunan Kompetensi
Teknik Penyusunan KompetensiTeknik Penyusunan Kompetensi
Teknik Penyusunan KompetensiBukik Psikologi
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfstevianisari
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 

What's hot (20)

strategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensistrategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensi
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranPengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
 
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
 
Evaluasi Jabatan (faktor jabatan struktural dan fungsional)
Evaluasi Jabatan (faktor jabatan struktural dan fungsional)Evaluasi Jabatan (faktor jabatan struktural dan fungsional)
Evaluasi Jabatan (faktor jabatan struktural dan fungsional)
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptxTugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
 
1. modul pktbt rb
1. modul pktbt rb1. modul pktbt rb
1. modul pktbt rb
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
 
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNPresentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
 
Teknik Penyusunan Kompetensi
Teknik Penyusunan KompetensiTeknik Penyusunan Kompetensi
Teknik Penyusunan Kompetensi
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 

Similar to Standar Kompetensi Manajerial PNS

Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfDanangEkaSandi
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 
Seri 4 webinar merumuskan model dan identifikasi kompetensi -11 sept 2020_dad...
Seri 4 webinar merumuskan model dan identifikasi kompetensi -11 sept 2020_dad...Seri 4 webinar merumuskan model dan identifikasi kompetensi -11 sept 2020_dad...
Seri 4 webinar merumuskan model dan identifikasi kompetensi -11 sept 2020_dad...Dadang Budiaji
 
BAHAN PBJ DIKLAT DISNAKER.pdf
BAHAN PBJ DIKLAT DISNAKER.pdfBAHAN PBJ DIKLAT DISNAKER.pdf
BAHAN PBJ DIKLAT DISNAKER.pdfRinitaRinita
 
Standar kompetensi pln
Standar kompetensi plnStandar kompetensi pln
Standar kompetensi plnDede Hakim
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 
Implikasi Transformasi Kelembagaan Balitbang Menjadi BKT dan Kebutuhan Pembin...
Implikasi Transformasi Kelembagaan Balitbang Menjadi BKT dan Kebutuhan Pembin...Implikasi Transformasi Kelembagaan Balitbang Menjadi BKT dan Kebutuhan Pembin...
Implikasi Transformasi Kelembagaan Balitbang Menjadi BKT dan Kebutuhan Pembin...Tri Widodo W. UTOMO
 
Psisdm berbasis kompetensi
Psisdm berbasis kompetensiPsisdm berbasis kompetensi
Psisdm berbasis kompetensiSuryana Sumantri
 
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanTri Widodo W. UTOMO
 
Pembekalan Mentor Cilacap.pptx
Pembekalan Mentor Cilacap.pptxPembekalan Mentor Cilacap.pptx
Pembekalan Mentor Cilacap.pptxsusan912386
 
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agamaSistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agamaDian Fadhilawati
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
 
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptxFazaNugroho
 
overview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnsoverview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnssuwarlinsuwarlin
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Prioritas Diklat
Prioritas DiklatPrioritas Diklat
Prioritas Diklatsu7as
 
Bahan sharing session bkn estty purwadiani hidayatie 21122021
Bahan sharing session bkn   estty purwadiani hidayatie 21122021Bahan sharing session bkn   estty purwadiani hidayatie 21122021
Bahan sharing session bkn estty purwadiani hidayatie 21122021KutsiyatinMSi
 
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Standar Kompetensi Manajerial PNS (20)

Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Seri 4 webinar merumuskan model dan identifikasi kompetensi -11 sept 2020_dad...
Seri 4 webinar merumuskan model dan identifikasi kompetensi -11 sept 2020_dad...Seri 4 webinar merumuskan model dan identifikasi kompetensi -11 sept 2020_dad...
Seri 4 webinar merumuskan model dan identifikasi kompetensi -11 sept 2020_dad...
 
BAHAN PBJ DIKLAT DISNAKER.pdf
BAHAN PBJ DIKLAT DISNAKER.pdfBAHAN PBJ DIKLAT DISNAKER.pdf
BAHAN PBJ DIKLAT DISNAKER.pdf
 
Standar kompetensi pln
Standar kompetensi plnStandar kompetensi pln
Standar kompetensi pln
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
 
Implikasi Transformasi Kelembagaan Balitbang Menjadi BKT dan Kebutuhan Pembin...
Implikasi Transformasi Kelembagaan Balitbang Menjadi BKT dan Kebutuhan Pembin...Implikasi Transformasi Kelembagaan Balitbang Menjadi BKT dan Kebutuhan Pembin...
Implikasi Transformasi Kelembagaan Balitbang Menjadi BKT dan Kebutuhan Pembin...
 
Psisdm berbasis kompetensi
Psisdm berbasis kompetensiPsisdm berbasis kompetensi
Psisdm berbasis kompetensi
 
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
 
Pembekalan Mentor Cilacap.pptx
Pembekalan Mentor Cilacap.pptxPembekalan Mentor Cilacap.pptx
Pembekalan Mentor Cilacap.pptx
 
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agamaSistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
 
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
 
overview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnsoverview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpns
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
 
Prioritas Diklat
Prioritas DiklatPrioritas Diklat
Prioritas Diklat
 
Bahan sharing session bkn estty purwadiani hidayatie 21122021
Bahan sharing session bkn   estty purwadiani hidayatie 21122021Bahan sharing session bkn   estty purwadiani hidayatie 21122021
Bahan sharing session bkn estty purwadiani hidayatie 21122021
 
LAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa DepanLAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa Depan
 
Slide skj
Slide skjSlide skj
Slide skj
 
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (9)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

Standar Kompetensi Manajerial PNS

  • 1. Standar Kompetensi Manajerial PNS Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – PKP2A II LAN 2014 MUSKAMAL, S.SOS, M.SI
  • 2. Legal History Standar Kompetensi PNS Peraturan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 PedomanPeraturan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan StrukturalPenyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNSPNS(sudah diganti)(sudah diganti) Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2011 PedomanPeraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2011 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi JabatanPenyusunan Standar Kompetensi Jabatan (sudah(sudah diganti)diganti) Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 PedomanPeraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNSPenyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS
  • 3. - Untuk melaksanakan Penataan JABATAN STRUKTURAL - Mempermudah dalam mencari dan menempatkan PNS dalam JABATAN STRUKTURAL - Memperjelas KOMPETENSI PNS dalam JABATAN STRUKTURAL - Mendorong KETERBUKAAN dalam MENEMPATKAN PNS KE jabatan struktural Manfaat Penyusunan STANDAR KOMPETENSI JABATAN
  • 4. Peraturan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 Kompetensi Jabatan meliputi;Kompetensi Jabatan meliputi; a.a. Kompetensi DasarKompetensi Dasar b.b. Kompetensi Bidang @ 33Kompetensi Bidang @ 33 No Kompetensi Dasar KOD E E S E L O N II III IV 1 Integritas Int 3 2 1 2 Kepemimpinan Kp 3 2 1 3. Perencanaan dan Pengorganisasian PP 3 2 1 4. Kerjasama Ks 3 2 1 5. Fleksibilitas F 3 2 1 Jumlah bobot yang diperlukan 15 10 5
  • 5. 12) Mengarahkan/Memberikan Perintah (MMP) 13) Manajemen Konflik (MK) 14) Membangun Hubungan Kerja (MHK) 15) Membangun Hubungan Kerja Strategik (MHKS) 16) Membimbing (M) 17) Memimpin Kelompok (MKI) 18) Memimpin Rapat (MR) 19) Mencari Informasi (MI) 20) Mengambil Risiko (MRs) 21) Mengembangkan Orang Lain (MOL) 1) Berorientasi pada Pelayanan (BpP) 2) Berorientasi pada Kualitas (BpK) 3) Berpikir Analitis (BA) 4) Berpikir Konseptual (BK) 5) Empati (E) 6) Inisiatif (Ins) 7) Keahlian Teknikal/Profesional/Manajerial (KTPM) 8) Kesadaran Berorganisasi (KB) 9) Komitmen terhadap Organisasi (KtO) 10) Komunikasi (K) 22) Pembelajaran yang Berkelanjutan (PB) 23) Pendelegasian Wewenang (PW) 24) Pengambilan Keputusan (PK) 25) Pengambilan Keutusan Strategis (PKS) 26) Pengaturan Kerja (PK) 27) Pengendalian Diri (PD) 28) Perbaikan Terus Menerus (PTM) 29) Percaya Diri (PcD) 30) Perhatian terhadap Keteraturan (PtK) 31) Proaktif (P) 32) Semangat untuk Berprestasi (SB) 33) Tanggap akan Pengaruh Budaya (TPB) Kompetensi Bidang dipilih berdasarkan Kamus Komptensi Jabatan; dengan jumlah 5 – 10 Kompetensi Dengan level yang berbeda2 setiap PENILAIAN (3- 4)
  • 6. Data, Anggota Tim, Prosedur No . Perkembangan/P erubahan Data Anggota Tim Prosedur 1. Peraturan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 - Struktur Organ dan Tata Kerja - Visi dan Misi - Iktisar dan Urtug - Jumlah anggota 7 TAKJ - Ketua ditunjuk Eselon II at III - Syarat Ketua, Sekertaris, dan Anggota - Pengumpulan data - Identifikasi kompetensi jabatan - Penyusunan daftar Sementara kompetensi jabatan - Validasi kompetensi jabatan - Penentuan kompetensi jabatan 2. Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2011 sama Sama (TPSKM) Beberapa hal sama 3. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 sama Sama (TPSKM) Beberapa hal sama
  • 7. Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2011 Kamus Standar Kompetensi 39Kamus Standar Kompetensi 39 1) Adaptasi Terhadap Perubahan (AtP) 2) Analisis Strategis (AS) 3) Berpikir Analisis (BA) 4) Berpikir Konseptual (BK) 5) Berorientasi pada Hasil (BpH) 6) Berorientasi pada Kualitas (BpK) 7) Berorientasi pada Pelayanan (BpP) 8) Fleksibilitas Berpikir (FB) 9) Inisiatif (Ini) 10)Inovasi (Inov) 11)Integritas (Int)
  • 8. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 Kemampuan Berpikir (KB)Kemampuan Berpikir (KB); Fleksibilitas Berpikir (FB), Inovasi (Inov), Berpikir Analitis (BA),; Fleksibilitas Berpikir (FB), Inovasi (Inov), Berpikir Analitis (BA), Berpikir Konseptual (BK).Berpikir Konseptual (BK). Mengelola Diri (MD)Mengelola Diri (MD); Adaptasi terhadap Perubahan (AtP), Integritas (Int), Keuletan (Keu),; Adaptasi terhadap Perubahan (AtP), Integritas (Int), Keuletan (Keu), Pengendalian Diri (PD), Komitmen terhadap Organisasi (KtO), Inisiatif (Ini), SemangatPengendalian Diri (PD), Komitmen terhadap Organisasi (KtO), Inisiatif (Ini), Semangat Berprestasi (SB).Berprestasi (SB). Mengelola Orang Lain (MO)Mengelola Orang Lain (MO); Kerjasama (KS), Mengembangkan Orang Lain (MOL),; Kerjasama (KS), Mengembangkan Orang Lain (MOL), Kepemimpinan (Kp), Membimbing (M)Kepemimpinan (Kp), Membimbing (M) Mengelola Tugas (MT)Mengelola Tugas (MT); Berorientasi pada Pelayanan (BpP), Kesadaran Akan Keselamatan Kerja; Berorientasi pada Pelayanan (BpP), Kesadaran Akan Keselamatan Kerja (K3), Membangun Hubungan Kerja (MHK), Negosiasi (Nego), Kewirausahaan (Ke), Pencarian(K3), Membangun Hubungan Kerja (MHK), Negosiasi (Nego), Kewirausahaan (Ke), Pencarian Informasi (PI), Perhatian terhadap Keteraturan (PtK), Komunikasi Lisan (Komlis), KomunikasiInformasi (PI), Perhatian terhadap Keteraturan (PtK), Komunikasi Lisan (Komlis), Komunikasi Tertulis (Komtul), Pengambilan Keputusan (PK), Pengorganisasian (P), Perencanaan (Per),Tertulis (Komtul), Pengambilan Keputusan (PK), Pengorganisasian (P), Perencanaan (Per), Manajemen Perubahan (MP), Berorientasi pada Kualitas (BpK), Manajemen Konflik (MK)Manajemen Perubahan (MP), Berorientasi pada Kualitas (BpK), Manajemen Konflik (MK) Mengelola Sosial dan Budaya (SB)Mengelola Sosial dan Budaya (SB); Tanggapan Terhadap Pengaruh Budaya (TPB), Empati (E),; Tanggapan Terhadap Pengaruh Budaya (TPB), Empati (E), Interaksi Sosial (Is)Interaksi Sosial (Is)
  • 9. Tahapan pelaksanaan SKM 1.Pengumpulan Data 2.Identifikasi Kompetensi Manajerial 3.Penyusunan Sementara DAFTAR Kompetensi Jabatan Manajerial 4.Validasi KOMPETENSI manajerial 5.Penentuan STANDAR kompetensi MANAJERIAL
  • 10.
  • 11. Beberapa Pengertian Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan f atau fungsi jabatan. Standar Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. Kompetensi Manajerial adalah soft competencA yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan latau fungsi jabatan.
  • 12. BEBERAPA PENGERTIAN Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewen&flg, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
  • 13. BEBERAPA PENGERTIAN Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Kegiatan Utama adalah tahapan substantif untuk menghasilkan hasil kerja setiap tugas, tanpa kegiatan utama tersebut hasil kerja tidak dapat dihasilkan.
  • 14. BEBERAPA PENGERTIAN Kata Kunci adalah esensi kemampuan/kompetensi dan atau indikator perilaku untuk efektivitas keberhasilan kerja. Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, kata kunci dan level kompetensi.
  • 15. IDENTIFIKASI KOMP & LEVELNYA a. Menentukan nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya; b. Menuangkan ikhtisar jabatan; c. Menganalisis setiap uraian tugas menjadi minimal 2 kegiatan utama; d. Kata kunci yang diperoleh dari uraian tugas digunakan untuk menentukan jenis kompetensi; dan e. Kegiatan kegiatan utama untuk mene ntukan tingkat/level kompetensi.
  • 16. KATEGORI KOMPETENSI Mutlak, artinya kompetensi tersebut harus ada karena ketiadaan kompetensi ini akan menyebabkan pelaksanaan tugas tidak efektif, karena ketiadaan kompetensi ini tidak dapat diganti oleh kompetensi lain. Penting, artinya ketiadaan kompetensi ini tidak menyebabkan pelaksanaan tugas tidak efektif, karena dapat diganti/diwakili oleh kompetensi lain. Perlu, artinya kompetensi ini baik, tetapi tidak begitu diperlukan dalam jabatan yang bersangkutan tanpa kompetensi ini tidak berpengaruh pada pelaksanaan tugas.
  • 17. IDENTIFIKASI KOMPETENSI Identifikasi kompetensi manajerial dan level dapat ditentukan dari setiap bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya berpedoman pada Kamus Kompetensi Manajerial