Dokumen tersebut membahas tentang sistem penjaminan mutu internal (SPMI) berbasis standar nasional indonesia kualifikasi kerja (KKNI) pada perguruan tinggi. SPMI bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan sesuai dengan standar dan kebutuhan stakeholder."

1. SPMI BERBASIS KKNI
minan Mutu (Quality Assurance) adalah proses penetapan, penerapan, peng
pengembangan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkel

2. TINJAUAN
MANAJEMEN
PENGENDALIAN
DOKUMEN
PENGENDALIAN
REKAMAN
Seleksi dan Evaluasi
Pemasok
Pengadaan Pelatihan
REALISASI PRODUK
Penerimaan
Mahasiswa
Baru
Regristasi
Mahasiswa
Jadual/
Kalender Akademik
Kegiatan
Pembelajaran
Program Studi
Disain/
Pengembangan
Kurikulum
Lulusan
TINDAKAN PERBAIKAN DAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
ANALISA DATA
AUDIT
INTERNAL
PELANGGAN
(DUNIA USAHA DAN
DUNIA INDUSTRI)
Pemeliharaan
PELANGGAN
(MASYARAKAT)

3. PENGERTIAN/DEFINISI
Mutu adalah :
 sesuai dengan standar
 sesuai dengan harapan pelanggan
 sesuai dengan harapan stakeholder
 sesuai dengan yang dijanjikan
 semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi
persyaratan dan harapan
Mutu Akademik adalah kesesuaian antara proses akademik yang
dilaksanakan oleh suatu PT dengan yang dijanjikan atau yang
diharapkan oleh pelanggan (stakeholder)
Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelengga-raan
perguruan tinggi dengan standar nasional pendidikan (SNP), maupun
standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan
visi-misi dan kebutuhan stakeholders.
Visi-misi

4. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) adalah proses penetapan,
penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu
pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (kaizen),
sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal
memperoleh kepuasan.
Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu sistem manajemen untuk
mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam
penetapan kebijakan, sasaran , rencana dan proses/prosedur mutu
serta pencapaiannya secara berkelanjutan (continous improvement).
SPMI (Sistim Penjaminan Mutu Internal) adalah kegiatan sistemik
penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (internally
driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh
perguruan tinggi tersebut secara berkelanjutan.

5. SPME (Sistim Penjaminan Mutu Eksternal) adalah kegiatan
sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan
tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi
yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan
pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai
bentuk akuntabilitas publik.
SPM-PT
EPSBED/
PDPT
SPMI
SPME

6. Sistem Manajemen Mutu
(SMM) adalah kumpulan
proses, dokumen, sumberdaya
dan sistem pemantauan yang
mengarahkan pekerjaan/misi
suatu organisasi yang berhu-
bungan dengan mutu produk
dan jasa.

7. LATAR BELAKANG
 Masyarakat saat ini lebih kritis terhadap mutu produk dan mutu layanan
yang diberikan/ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan.
 Peningkatan mutu yang dikelola dalam sistim penjaminan mutu sudah
menjadi suatu kaharusan karena menyangkut survival dan sustainabel
dari PT tersebut.
 Dirjen Dikti telah mendorong terselenggaranya proses penjaminan mutu
di PT.
 Kompetisi menjadi sesuatu yang harus diterima untuk memacu dan
memaksa PT agar meningkatkan mutunya  3103 PT (negeri dan
swasta)

8. PT harus
MENGENALI
Tuntutan Undang-Undang
1. UU No 20 tahun 2003, tentang Standarisasi Nasional Pendidikan
menghendaki standar terhadap Isi, Proses, Kompetensi Lulusan,
Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan.
2. UU No 20 Tahun 2003, tentang Evaluasi, Sertifikasi, dan
Akreditasi. Akuntabilitas pengelolaan PT melalui sertifikasi, dan
akreditasi.
3. Seluruh program hibah dan bantuan mulai dipersyaratkan adanya
lembaga penjaminan mutu disetiap PT
Tuntutan Konsumen
1. Konsumen (Calon mahasiswa dan orang tua) memilih PT yang
bermutu (menjamin kualitas input-proses-output)
2. Orang tua menuntut masa tunggu mendapat pekerjaan yang
pendek.
3. Industri pengguna menuntut kompetensi dan komitmen
karyawan yang berasal dari alumni PT.

9. TINDAKAN
PT
Mengenali Siapa Konsumen
1. Konsumen PT adalah Mahasiswa dan Orang Tua
Mahasiswa. Banyak siswa SMU menyatakan pilihan
mereka terhadap PT didasarkan pada: (a)
Reputasi/Kualifikasi/Mutu PT, (b) Ketersediaan Program
Studi/Lama studi, (c) Biaya, (d) gengsi, dan (e) pilihan
waktu studi(hari yang fleksibel).
2. PT harus mengenali konsumennya dan membuat
program berdasarkan kebutuhan konsumen.
Mengenali Bagaimana Kepuasan
Konsumennya
1. PT harus mengenali kepuasan konsumennya baik
mahasiswa dan industri pengguna alumninya.
2. Penyusunan Bahan ajar dan proses ajar menjamin
lulusan mempunyai kompetensi dan komitmen yang
dibutuhkan industri

10. TO BE WORLD
CLASS
UNIVERSITY
HI QUALITY SERVICES
HI ENERGIC MENPOWER
HI CHALLANGING PROGRAME
HI PROFFESIONAL STAFF
HI QUALITY INSTITUTION
MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN
PT YG BERMUTU
MELALUI
HI ACHIEVEMENT LEADERS

11. DASAR HUKUM :
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
Pasal 60 :
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh
Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk
akuntabilitas publik.
Pasal 50 ayat (2) :
Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional
pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional;
Pasal 51 ayat 2 :
Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip
otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.

12. Pasal 1 butir 27 :
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-
PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program
dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Pasal 1 ayat 1 :
SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PP No. 19 Tahun 2005 Tentang SNP
Pasal 1 ayat 18 :
Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikansebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan.

13. Pasal 2 :
(1) Lingkup SNP meliputi:
a. Standar isi;
b. Standar proses pembelajaran;
c. Standar kompetensi lulusan;
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan prasarana;
f. Standar pengelolaan;
g. Standar pembiayaan;
h. Standar penilaian pendidikan;
i. Standar penelitian
j. Standar pengabdian pada masyarakat
(Pasal 1 ayat 18 UU No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan
SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

14. Pasal 4 :
SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.
Pasal 91 :
(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non- formal wajib
melakukan penjaminan mutu pendidikan.
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP.
Pasal 92 ayat (1) :
Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan
penjaminan mutu
Pasal 92 ayat (8) :
Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan
pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

15. Pasal 51 :
1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang
menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan
potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan
Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 7 ayat 3 (c) :
Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan,
pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara
berkelanjutan;
Pasal 1 ayat 18 :
Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi
Standar Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan standar penelitian, dan
standar pengabdian kepada masyarakat.

16. Pasal 53 :
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
(1) sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan
Tinggi; dan
(2) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
Pasal 52 :
1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan
berkelanjutan.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan
peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

17. Tujuan Umum:
Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi
secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan
tinggi secara internal (internally driven) untuk mewujudkan
visi serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
1. Meningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
2. Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan
penunjang akademik yang efektif dan efesien.
3. Memenuhi tuntutan masyarakat (eksternal) terhadap akuntabilitas
penyelenggaraan pendidikan dan daya saing pendidikan yang
berkualitas.
4. Memenuhi kebijakan nasional pendidikan tinggi tentang standar
nasional pendidikan untuk evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi.
Tujuan Khusus :

18. Strategi :
 Dirjen Dikti menerbitkan Buku SPM-PT yang berisi antara
lain SPMI,
 Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk
menjalankan SPMI
 Perguruan tinggi merencanakan, menetapkan,
melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan
SPMI.
 Perguruan tinggi melakukan benchmarking penjaminan
mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke
dalam maupun ke luar negeri.

19. PRASYARAT :
 Komitmen, semua unsur dalam perguruan tinggi, termasuk unsur Yayasan
untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus
mempunyai komitmen yang tinggi.
 Perubahan paradigma, atau pola pikir dari paradigma yang selalu tergantung
pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma
baru yaitu kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian
dan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi itu sendiri (internally driven).
 Sikap mental para pelaku pendidikan, dari para pengelola perguruan tinggi
yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada perencanaan dan tanpa
memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada
prinsip “merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang
telah direncanakan”
 Pengorganisasian penjaminan mutu, penjaminan mutu secara sistematis,
baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus penjaminan
mutu atau dengan cara menyatukan/melekatkan tata laksana penjaminan
mutu tersebut dalam proses manajemen perguruan tinggi, atau altenatif
pengorganisasian lain.

20. VISI
MODEL-MODEL PENJAMINAN MUTU :

21. SDCA = Standard, Do, Check, Action
PDCA = Plan, Do, Check, ActionSDCA
SDCA
SDCA
SDCA
PDCA
PDCA
PDCA
PDCA
SDCA

22. STANDAR PELAKSANAAN MONITORING
EVALUASI
DIRI
AUDIT
INTERNAL
RUMUSAN
KOREKSI
PENINGKATAN
MUTU
STANDAR
BARU

23. Tindakan
Penjaminan
Mutu
Audit
Pelaksanan
Penjaminan
Mutu
Pelaksanaan
Penjaminan
Mutu
Garis Besar Proses Penyusunan Penjaminan Mutu :
Dokumen/
Buku
Kebijakan
Mutu
Dokumen/
Buku
Manual
Mutu
Dokumen/
Buku
Standar
Mutu
Kaizen
Dokumen/
Buku
Formulir
Mutu

24. Pola Pikir dan Pola Tindak :
1. Quality first
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus mempri-
oritaskan mutu
2. Stakeholder – in
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada
kepuasan stakeholder
3. The next process is our stakeholder
Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi
harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan
tugasnya sebagai stakeholder yang harus dipuaskan
4. Speak with data
Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan
mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya
terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa
5. Upstream management
Semua pengambil keputusan di dalam roses pendidikan tinggi dilakukan
secara partisipatif, bukan otoritatif.

25. Naskah/Dokumen/Buku Kebijakan
(definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, dan prioritas SPMI)
Naskah/Dokumen/Buku Manual,
(mekanisme perencanaan, penerapan, pengendalian, dan
pengembangan standar)
Naskah/Dokumen/Buku Standar
(rumusan substansi atau isi setiap standar yang digunakan dalam
SPMI, termasuk 8 delapan standar minimal)
Naskan/Dokumen/Buku Formulir
(bermacam-macam formulir yang digunakan untuk merencanakan,
mengendalikan, dan mengembangkan standar di dalam SPMI)
Dokumen :

26. KEBIJAKAN MUTU
Kebijakan mutu adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar
penjelasan tentang bagaimana PT memahami, merancang, dan
melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan
tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT
tersebut.
Kebijakan mutu bermanfaat untuk :
 Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) tentag
SPMI-PT yang bersangkutan secara ringkas padat namun utuh dan
menyeluruh.
 Menjadi dasar atau ‘payung’ bagi seluruh standar, manual, dan formulir
SPMI-PT.
 Membuktikan bahwa SPMI-PT yang bersangkutan terdoku-mentasi.

27. MANUAL MUTU
Manual mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis
mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPM-
PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara
berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk
melaksanakannya pada semua aras dalam PT.
Manual mutu bermanfaat untuk :
 Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPM-
PT, maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI
sesuai dengan wewenang dan tugas masng-masing untuk mewujudkan
terciptanya budaya mutu.
 Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita PT
yang ditetapkan dala berbagai standar utu dapat dicapai dan ditingkatkan
mutunya secara berkelanjutan.
 Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada PT ybs memang benar-benar
dapat (telah siap) dilaksanakan.

28. STANDAR MUTU
Standar mutu berfungsi/bermanfaat sebagai :
 Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan PT.
 Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu PT.
 Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam PT sehingga
menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi
standar.
 Bukti otentik kepatuhan PT terhadap peraturan dan kepada publik bahwa PT
ybs benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan
mennggunakan standar
 Pernyataan yang berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau
mengevaluasi mutu dari suatu hal (mis. mutu program studi, mutu
dosen, mutu lulusan, dll.)
 Pernyataan yang berisi jabaran/rincian karakteristik dari suatu hal (mis.
kompetensi lulusan, kualifikas dosen, dll.)
 Pernyataan yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu
 Pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi atau cita-cita atau ide

29. KEGUNAAN/FUNGSI STANDAR :
 Standar digunakan sebagai acuan dasar dalam rangka
mewujudkan visi dan menjalankan misinya.
 Standar juga dimaksudkan sebagai pemacu PT agar dapat
meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan
yang bermutu,
 Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan tugas pokoknya.
 Standar juga merupakan kompetensi/kualitas
minimum yang dituntut oleh alumni

30. Teknik Perumusan Standar
 Perumusan standar menggunakan kata kerja yang
dapat diukur, contoh menetapkan, membuat,
menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang
tidak dapat diukur, misal memahami, merasakan
 Rumusan standar harus memenuhi unsur:
 Audience (subjek yang harus melakukan sesuatu)
 Behavior (apa yang harus dilakukan/dicapai)
 Competence (kriteria, target, cita-cita)
 Degree (tingkat/level/periode/frekuensi dari behavior)
 Perumusan standar harus merefleksikan visi, misi dan
tujuan perguruan tinggi.

31. Contoh Standar Mutu :
 Paling lambat pada tahun 2015 tercapai rasio dosen dan mahasiswa
sebesar 1:20
 Paling lambat pada tahun 2015, 75% dosen Politeknik Sekayu
harus telah memiliki gelar minimal magister
 Pada akhir tahun ini minimal 75% alumni memiliki IPK ≥ 3,00
 Pada akhir tahun 2014, minimal 50% alumni memiliki nilai TOEIC
≥ 450
 Kurikulum akan dievaluasi paling lama setiap 4 tahun sekali
 Paling lambat tahun 2015, tingkat kehadiran dosen mengajar
minimal 90%.
 Penggunaan sarana praktek/praktikum maksimal 2 (dua) orang
mahasiswa setiap unit alat/peralatan.

32. FORMULIR/BORANG/SOP/IK
Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk
mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu
sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu.
Formulir berfungsi sebagai :
 Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu.
 Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi,
mengevaluasi pelaksanaan SPMI.
 Bukti otentik untuk mencatat/ merekam pelaksanaan SPMI secara
periodik.

33. Instruksi Kerja (IK)
Adalah informasi tentang langkah-langkah suatu pekerjaan yang sangat
spesifik dalam rangkaian suatu prosedur yang dibuat secara rinci dan bersifat
instruktif.
Tujuan pembuatan IK :
Memberikan panduan bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan agar
seluruh persyaratan produk/jasa (perencanaan – realisasi produk) dapat
dipenuhi sehingga mutu produk/jasa sesuai standar.
Cara Pembuatan IK :
 Mendasarkan pada PDCA
 Mempunyai bentuk khusus (diagram, gambar, photo)
 Mudah dipahami
 Langkah harus mengalir (awal – akhir) sesuai dengan proses pekerjaan
tanpa melompat
 Bersifat instruktif

34. 34
Struktur IK
1. Nama/judul
2. Tujuan
3. Lingkup kerja
4. Penanggung jawab
5. Referensi / acuan
6. Daftar istilah/definisi
7. Uraian / langkah kerja
8. Dokumen yang terlibat
Yang harus diperhatikan dalam membuat IK
1. Mendasarkan pada pdca
2. Mempunyai bentuk khusus (diagram, gambar, photo)
3. Mudah dipahami
4. Langkah harus mengalir (awal – akhir) sesuai dengan proses
pekerjaan tanpa melompat
5. Bersifat instruktif

35. SIMBOL-SIMBOL DALAM MEMBUAT DIAGRAM ALIR
No Nama Simbol
1 Proses
2 Keputusan/Decission
3 Awal dan Akhir kegiatan
4 Penghubung
5 Dokumen
6 Macam-macam Dokumen
7 Input (masukan)
8 Penggabungan proses/data
9 Menghubungkan alur kegiatan

36.  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang
selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan
kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman
kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
1
2
3
4
5
7
8
9
6
DEFINISI :
PERPRES No. 08/2012 pasal 1 :
 Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang
menyatakan kedudukannya dalam KKNI
 Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang
diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap,
ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
 Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan
pekerjaan dalam bidang dan jangka waktu tertentu secara
intensif yang menghaslkan kompetensi.

37. NO PENDIDIKAN JENJANG
1. SD / SMP 1
2. SMA / SMK 2
3. DIPLOMA 1 3
4. DIPLOMA 2 4
5. DIPLOMA 3 5
6. DIPLOMA 4 (SARJANA TERAPAN) DAN
SARJANA
6
7. MAGISTER DAN MAGISTER TERAPAN 8
8. DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN 9
9. PENDIDIKAN PROFESI 7 atau 8
10 PENDIDIKAN SPESIALIS 8 atau 9
Pasal 5 :
Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan
dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

38. Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka
implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang
dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang
menumbuh kembangkan afeksi sebagai berikut:
 Bertaqwa kepadaTuhanYang Maha Esa
 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia
 Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain
 Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
DESKRIPSI UMUM

39. NO
JENJANG/
LEVEL
TAKSONOMI BLOOM
PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF
1. 1 Melaksanakan tugas
sederhana, terbatas, dan
bersifat rutin
Memiliki pengetahuan
faktual
Bertanggung jawab
pada diri sendiri
2. 2 Melaksanakan satu tugas
spesifik dng
menggunakan alat
Memiliki pengetahuan
operasional dasar dan
pengethn faktual
Bertanggung jawab
pada diri sendiri
3. 3 Melaksanakan
serangkaian tugas spesifik
dng menter-jemahkan
informasi dan
menggunakan alat
Memiliki pengetahuan
operasional yg
lengkap, prinsip-
prinsip serta konsep
umum
Bekerjasama dan
melakukan komuni-
kasi, bertanggung
jawab pd pekerjaan
sendiri dan orang
lain
4. 4 Melaksanakan tugas
berlingkup luas, dan kasus
spesifik, dng menganalisis
informasi secara terbatas
Menguasai beberapa
prinsip-prinsip dasar
bidang keahlian
tertentu
Bekerjasama dan
melakukan
komunikas, serta
menyusun laporan
tertulis dalam
lingkup terbatas

40. NO
JENJANG/
LEVEL
TAKSONOMI BLOOM
PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF
5. 5 Menyelesaikan pekerjaan
berlingkup luas, memilih
metode yg sesuai
Menguasai konsep
teoritis bidang
pengetahuan tertentu
Mampu mengelola
kelompok kerja &
menyusun laporan
tertulis
6. 6 Mampu mengaplikasikan
bid. keahliannya &
memanfaatkan IPTEKS
Menguasai konsep
teoritis bidang penget
tertentu secara umum
dan bagian khusus
Mampu mengambil
keputusan tepat
berdasarkan analisis
informasi & data
7. 7 Mampu merencanakan &
mengelola sumber daya di
bawah tanggung jawabnya
Mampu memecah-kan
permslhn sains,
teknologi, dan atau
seni dlm bidang
keilmuannya secara
monodispiliner
Mampu melakukan
riset dan mengambil
keputusan strategis
dng akuntabilitas &
tanggung jawabnya
8. 8 Mampu mengembangkan
pengetahuan, teknologi,
dan atau seni dalam
bidang keilmuannya atau
praktek profesionalnya,
hingga menghslkan karya
Mampu memecah-kan
permslhn sains,
teknologi, dan atau
seni dlm bidang
keilmuannya secara
inter/multi dispiliner
Mampu melakukan
riset dan pengem-
bangan yg berman-
faat bagi masya-
rakat & keilmuan

41. NO
JENJANG/
LEVEL
TAKSONOMI BLOOM
PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF
9. 9 Mampu mengembangkan
pengetahuan, teknologi,
dan atau seni baru di dlm
bidang ilmunya atau
praktek profesionalnya,
hingga menghasilkan
karya kreatif, original dan
teruji
Mampu memecahkan
permslhn sains,
teknologi, dan atau
seni di dlm bidang
keilmuannya secara
inter, multi, dan
transdispliner
Mampu mengelola,
memimpin, dan
mengembangkan
riset dan pengemb
yg bermanfaat bagi
ilmu pengetahuan
dan kemaslahatan
umat manusia serta
mendpt pengakuan
nasional dan
internasional

42.  Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin,
dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah
ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan dan
tanggung jawab atasannya
 Memiliki pengetahuan faktual.
 Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak
bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain
LEVEL I: SD/SMP

43.  Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan
alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta
menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah
pengawasan langsung atasannya.
 Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual
bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan
yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
 Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab membimbing orang lain
LEVEL II : SMA/SMK

44.  Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan
menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan
sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan
kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian
merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak
langsung.
 Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip
serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian
tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah
yang lazim dengan metode yang sesuai.
 Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup
kerjanya.
 Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas hasil kerja orang lain
LEVEL III : Diploma 1

45.  Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus
spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas,
memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku,
serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas
yang terukur.
 Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu
dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di
bidang kerjanya.
 Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi, menyusun
laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif;
 Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain
LEVEL IV : Diploma 2

46.  Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih
metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun
belum baku dengan menganalisis data, serta mampu
menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara
umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah
prosedural.
 Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis
secara komprehensif;
 Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
LEVEL V : Diploma 3

47.  Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan
IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara
umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan
tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan
penyelesaian masalah prosedural.
 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis
informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih
berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi
LEVEL VI : Diploma 4 (Sarjana Terapan) dan
Sarjana

48.  Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah
tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif
kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan
langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
 Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau
seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan
monodisipliner.
 Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis
dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua
aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang
keahliannya.
LEVEL VII : Pendidikan Profesi

49.  Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau
seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek
profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya
inovatif dan teruji.
 Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan
atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan
inter atau multi disipliner.
 Mampu mengelola riset dan pengembangan yang
bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu
mendapat pengakuan nasional dan internasional
LEVEL VIII : Magister Terapan atau
Magister atau Pendidikan Spesialis

50.  Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni
baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya
melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan
teruji.
 Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau
seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter,
multi, dan trans-disipliner.
 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan
pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan
kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat
pengakuan nasional dan internasional.
LEVEL IX : Pendidikan Spesialis, atau Doktor,
atau Doktor Terapan

51. BSNP menyusun Standar Nasional
Pendidikan untuk tercapainya
kualifikasi pada KKNI
Implementasi
kurikulum
Sistem Penjaminan Mutu Internal
PERGURUAN TINGGI
Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal
Menyusun
capaian
pembelajaran
Program
Studi berbasis
KKNI
Tercapainya
Kualifikasi lulusan
sesuai deskriptor
SISTEM PENJAMINAN MUTU BERBASIS KKNI

52. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
SALAM PENDIDIKAN TINGGI
INDOENSIA

53. Mari Bersama
mengembangkan dan
memajukan pendidikan
tinggi Indonesia sebagai
bagian dari CINTA TANAH
AIRLSP3I _Abdi. Karya. Karsa
Untuk Pengembangan dan Kemajuan Pendidikan
Tinggi Indonesia
http://www.facebook.com/KajianStudiRiset
http://www.facebook.com/LSP3ISULSEL
Website : yusrintosepu.wixsite.com/lsptigairegvsulawesi
yusrintosepu.wixsite.com/lsp3i

54. LEMBAGA STUDI PENGKAJIAN &
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA