Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Kebijakan nasional Sistem Penjaminan MutuI-PT.ppt
1. KEBIJAKAN NASIONAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI
MUSTAFID
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI
WORKHOP IMPLEMENTASI SISTEM
PENJAMINAN MUTUPERGURUAN TINGGI
APTIKES, 31 JANUARI 2011
KOPERTIS WILAYAH VI
2. OTONOMI PT
PP No. 66 Tahun 2010
Pasal 49 :
(1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan
pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis
sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang
pendidikan tinggi.
3. OTONOMI PT
PP No. 66 Tahun 2010
(2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan
utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih
hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk
meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan
pendidikan;
b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan
pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan
yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. OTONOMI PT
PP No. 66 Tahun 2010
c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan
pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan
formal yang memenuhi atau melampaui Standar
Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan
pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat
waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku
kepentingan; dan
e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal
kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa
pengecualian.
5. TUGAS DAN FUNGSI DOSEN
UU Guru dan Dosen 2005 :
Dosen adalah pendidik profesional dan
ilmuwan dengan tugas utama :
- mentransformasikan,
- mengembangkan, dan
- menyebarluaskan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat
7. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PP No.19, 16 Mei 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri
dengan ketentuan PP tsb paling lambat 7
(tujuh) tahun.
Tahun 2012, setiap PT/ PS harus memenuhi
ketentuan dalam PP tsb, seperti
- akreditasi
- sistem jaminan mutu
- dll
8. STANDAR MUTU PENDIDIKAN TINGGI
8 Jenis SNP
(Standar
Minimal)
Standar Lain
(Melampaui SNP)
Diwajibkan
oleh PP No.
19/2005
Inisiatif
Peruruan
Tinggi
Psl 2 ayat (1) PP No
19/2005
1. Standar Isi
2. Sandar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan
Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian
Pendidikan
Ditetapkan sendiri oleh perguruan
tinggi, misal
a. Penelitian dan publikasi
b. Pengabdian kepada masyarakat;
c. Sistem informasi;
d. Kerjasama institusional dalam
dan luar negeri;
e. Kemahasiswaan;
f. Suasana akademik;
g. Sumber pendanaan
h. Bidang lain sesuai ciri khas
perguruan tinggiyang bersangkutan.
9. KEBIJAKAN NASIONAL SPM-PT
PDPT SPME
Perguruan Tinggi
SPMI
Pasal 50 ayat (2) UU. Sisdiknas:
Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan
SNP untuk menjamin mutu pendidikan nasional;
Pasal 1 butir 27 PP. SNP:
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang
selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan
evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan
Pasal 4:
SNP bertujuan menjamin
mutu pendidikan nasional
dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dan
membentuk watak serta
peradaban bangsa yang
bermartabat.
SNP
SNP
SNP
SNP
10. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PP No. 91 SNP Ps 91
(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur
formal dan nonformal wajib melakukan
penjaminan mutu.
(2) Penjaminan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud ayat (1)
bertujuan untuk memenuhi atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
11. PENGAWASAN VERTIKAL
• Struktur pengawasan vertikal bertujuan agar
PT tinggi menaati semua persyaratan
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
ditetapkan Pemerintah, sehingga pada
hakekatnya bertujuan menjamin mutu
perguruan tinggi.
12. PENGAWASAN HORIZONTAL
• Struktur pengawasan pendidikan tinggi melalui
penjaminan mutu, memenuhi amanat UU Sisdiknas
yaitu menerapkan pengawasan horisontal yang
dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu:
a. perguruan tinggi;
b. masyarakat/stakeholders;
c. Pemerintah.
• Di dalam SPM-PT, Pemerintah, perguruan tinggi, dan
masyarakat/stakeholders diposisikan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,
dalam menjalankan penjaminan mutu perguruan
tinggi.
13. SPM-PT
Sebagai Bentuk Pengawasan
Pangkalan Data Perguruan Tinggi
(PDPT) Nasional
Kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan,
dan penyimpanan data serta informasi tentang
penyelenggaraan pendidikan tinggi di semua
perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti, untuk
mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi
oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan
oleh Pasal 66 ayat (1) dan Ayat (2) UU
Sisdiknas (dahulu disebut EPSBED).
14. SPM-PT
Sebagai Bentuk Pengawasan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan
pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan
tinggi (internally driven), untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan
tinggi sendiri secara berkelanjutan (continuous
improvement ), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal
50 ayat (6) UU Sisdiknas juncto Pasal 91 PP.No. 19
Tahun 2005 tentang SNP;
15. SPM-PT
Sebagai Bentuk Pengawasan
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program
dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga
mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui
Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan
pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat,
sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas dan
Pasal 86 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP
(disebut Akreditasi).
16. MEKANISME SPM-PT
1. Data dan informasi tentang kegiatan
masing-masing perguruan tinggi wajib
dikumpulkan, diolah, dan disimpan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan di
dalam PDPT masing-masing dengan
klasifikasi data dan informasi berdasarkan
SNP. Kemudian data dan informasi tersebut
dikirim, dikumpulkan dan disimpan di dalam
PDPT Nasional yang dikelola oleh Ditjen
Dikti.
17. MEKANISME SPM-PT
2. Dengan menggunakan data dan informasi yang
telah dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT
masing-masing, perguruan tinggi melakukan
SPMI (internal quality assurance) melalui evaluasi
diri dalam dua lingkup, yaitu pemenuhan SNP dan
melampaui ke delapan standar di dalam SNP
secara kuantitatif dan kualitatif, serta
mengembangkan standar-standar tersebut di atas
beserta pemenuhannya secara berkelanjutan
(continuous quality improvement);
18. KELEMBAGAAN SPM-PT
• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
bertanggungjawab atas pengelolaan PDPT
Nasional;
• Setiap perguruan tinggi bertanggungjawab
atas pengelolaan PDPT masing-masing dan
pelaksanaan SPMI;
• BAN–PT atau lembaga mandiri yang diakui
Pemerintah bertanggungjawab atas
pelaksanaan SPME.
19. KELEMBAGAAN SPM-PT
PENJAMINAN MUTU INTERNAL PT:
• PT wajib memiliki Lembaga Penjamin Mutu.
dengan nama : Kantor Penjaminan Mutu.
Pusat Penjaminan Mutu.
• Lembaga memiliki pusat data yang
diperlukan untuk pengambilan keputusan.
• Lembaga berfungsi menjamin mutu
penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga
perguruan tinggi.
20. KELEMBAGAAN SPM-PT
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL:
• BAN PT DITJEN DIKTI
• ASEAN University Network for Quality
Assurance
(AUN-QA)
• European Quality Assurance (EQA),
• Quality Assurance Agency (QAA) di Inggris,
• International Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education (INQAAHE) .
21. PERGURUAN TINGGU BERMUTU
Perguruan tinggi dinyatakan bermutu,
apabila :
1. Perguruan tinggi mampu memenuhi SNP
(aspek imperatif)
2. Perguruan tinggi mampu menetapkan dan
mewujudkan visinya melalui pelaksanaan
misinya (aspek deduktif)
3. Perguruan tinggi mampu memenuhi
kebutuhan stakeholders (aspek induktif)
