Dokumen tersebut membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk akreditasi program studi dan perguruan tinggi, serta peraturan dan standar yang mengaturnya."

1. 1
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi
Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
Bogor, Mataram, dan Makassar, 2-4 Oktober 2015
ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
EKSTERNAL (SPME)

2. 2
AGENDA
o Sistem Penjaminan Mutu
o Peraturan Perundang-undangan
o Standar dan Prosedur
o Tantangan dan Peluang
o Isu Strategis
o Kecenderungan Global
o Permendikbud No. 87/2014

3. 3
AKREDITASI
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 ayat 22
PENJAMINAN MUTU
 Internal ►► EVALUASI DIRI
 Eksternal ►► AKREDITASI
“ … a formal, published statement regarding the quality of an
institution or a program, following a cyclical evaluation based on
agreed standards (CRE, 2001).”
“… a process of external quality review used by higher education to
scrutinize colleges, universities and higher education programs for
quality assurance and quality improvement (CHEA, 2000).”
accountability
“… a window into higher
education institution”
(Peril & Promise, WB 2000)

4. 4
SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME)
PERBAIKAN INTERNAL
DAN PEMBINAAN
EVALUASI EKSTERNAL/
AKREDITASI
REKOMENDASI
PEMBINAAN
PERBAIKAN
INTERNAL
EVALUASI-DIRI
CQI = Continuous Quality Improvement
►►►budaya mutu
SPMI
SPME
SPMI = Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPME = Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

5. 5
MANFAAT AKREDITASI BAGI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
PEMERINTAH
 Penjaminan mutu PT/PS
 Penjaminan mutu tenaga kerja
 Informasi untuk pembinaan PT/PS (beasiswa/hibah)
CALON MAHASISWA/ORANG TUA
 Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya
PASAR KERJA
 Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya
ORGANISASI PENYANDANG DANA
 Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya
PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI
 Informasi untuk peningkatan mutu dan perencanaan
 Informasi untuk kemitraan
dsb

6. PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI
AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003) - 1
Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan
Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat
Akreditasi Program Studi Sarjana
Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No.
17/2010
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010
Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
6

7. PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI
AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003) - 2
Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2012 tentang
Badan Akreditasi Nasional
Peraturan Pemerintah No.32/2013 tentang Perubahan atas PP
No.19/2005
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49/2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50/2014 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87/2014 tentang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7

8. PERUBAHAN (UU 20/2003 s/d UU 12/2012)
AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI
 Dari akreditasi sukarela  wajib.
 Dari akreditasi program studi  akreditasi program
studi dan akreditasi perguruan tinggi.
 Dari sistem penjaminan mutu internal sukarela 
wajib.
 Dari badan akreditasi tunggal BAN-PT untuk
akreditasi program studi dan akreditasi institusi 
BAN-PT untuk akreditasi institusi dan LAM untuk
akreditasi program studi.
8

9. 9
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 28
(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan
dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak
terakreditasi; dan/atau
b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan
Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar
vokasi.
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
Ijasah

10. 10
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 33
(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.
(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran
sesuai dengan program Pendidikan.
(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah
memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin
penyelenggaraan.
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
Izin dan Akreditasi Program Studi

11. 11
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 33 (lanjutan)
(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu
akreditasinya berakhir.
(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program
Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin
Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam
Peraturan Menteri.
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
Izin dan Akreditasi Program Studi

12. 12
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 52
(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan
sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara
berencana dan berkelanjutan.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan
Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi.
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
Penjaminan Mutu

13. 13
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 53
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh
Perguruan Tinggi; dan
b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui
akreditasi.
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
SPMI dan SPME

14. 14
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 55
(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan
Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
Akreditasi

15. 15
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 55 (lanjutan)
(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi.
(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik
dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau
lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh
Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
Akreditasi

16. 16
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 55 (lanjutan)
(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta
dapat berdasarkan kewilayahan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan
Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga
akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
dalam Peraturan Menteri.
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
Akreditasi

17. 17
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 56
(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:
a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi
dan Perguruan Tinggi;
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
PDDikti

18. 18
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 95
Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi
program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI
Ketentuan Peralihan

19. 19
STANDARNASIONALPENDIDIKAN
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
a. standar isi;
b. Standar proses;
c. Standar kompetensi kelulusan;
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan prasarana;
f. Standar pengelolaan;
g. Standar pembiayaan; dan
h. Standar penilaian pendidikan.
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi,
dan sertifikasi.
Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana,
terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global.
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 2
2005

20. STANDAR AKREDITASI BAN-PT (2009)
20
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI
PENCAPAIAN
B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
C. MAHASISWA DAN LULUSAN
D. SUMBERDAYA MANUSIA
E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA
AKADEMIK
F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
SISTEM INFORMASI
G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

21. 21
STANDARPENDIDIKANTINGGI
(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan
mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap
Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi
standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar
penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi
Pasal 54
2012

22. 22
STANDARNASIONAL
PENDIDIKANTINGGI
Permendikbud No. 49/2014
2014
Silahkan mengunduh Permendikbud No. 49/2014
(sedang direvisi)

23. 23
INSTRUMEN AKREDITASI
(yang berlaku saat ini
 Naskah Akademik
 Standar dan Prosedur Akreditasi
 Borang Program Studi
 Borang Institusi Pengelola Program Studi
 Panduan Pengisian Borang
 Pedoman Penilaian Borang
 Matriks Penilaian Borang
 Pedoman Asesmen Lapangan
 Pedoman Evaluasi Diri
BAN-PT
►►►kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

24. 24
PROSEDUR AKREDITASI
PENGIRIMAN
EVALUASI DIRI
DAN BORANG
SERTA
LAMPIRAN
KEPADA BAN-PT
(Prodi/PT)
VALIDASI
(Anggota BAN-PT)
ASESMEN
LAPANGAN
(Asesor BAN-PT)
ASESMEN
KECUKUPAN
(Asesor BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL AKREDITASI
(Pleno BAN-PT)
PENGUMUNAN
HASIL AKREDITASI
(Ka/Sek BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL ASESMEN KECUKUPAN
(Pleno BAN-PT)
2000 ++ asesor
15 anggota
2 staf ahli
BANDING DAN KELUHAN
PRODI/PT/MASYARAKAT
SURVEILEN
ASESMEN LAPANGAN
(Anggota dan Asesor BAN-PT)

25. 25
PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI
Peringkat
Skor Setiap Jenjang Program Studi
Diploma Sarjana Magister Doktor
A 361 - 400 361 - 400 361- 400 361- 400
B 301 - 360 301 - 360 301- 360 301- 360
C 200 - 300 200 - 300 200- 300 200- 300
Tidak
Terakreditasi
< 200 < 200 < 200 < 200
 Perhatikan Permendikbud No. 87/2014, peringkat akan direvisi

26. 26
ISU STRATEGIS

27. PENDIDIKANTINGGIDIINDONESIA
(DALAMANGKA)
 Lebih dari 4.000 PT
 Lebih dari 20.000 program studi
 Penanggungjawab:
 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Kementerian Agama
 Kementerian Kesehatan
 Kementerian Pertahanan
 Kementerian Dalam Negeri
 Kementerian Perhubungan
 dsb
DATA
27

28. AKREDITASI OLEH BAN-PT (30 Oktober 2015)
AKREDITASI PROGRAM STUDI
A = 1946
B = 8040
C = 8839
Jumlah = 18825
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
A = 26
B = 240
C = 586
Jumlah = 852
28
1 Maret 2015: LAM-PTKes melakukan akreditasi program studi
bidang kesehatan

29. ANALISIS
AKREDITASI PROGRAM STUDI
(Feb 2015)
29

30. 30. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi
Pencapaian
Std 2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan
Mutu
Std 3. Mahasiswa dan Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
Std 5. Kurikulum, Pembelajaran,
dan Suasana Akademik
Std 6. Pembiayaan, Sarana dan
Prasarana, serta Sistem Informasi
Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM,
dan Kerjasama
Akreditasi Program Studi
Jawa
30

31. 31. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi Pencapaian
Std 2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
Std 3. Mahasiswa dan Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
Std 5. Kurikulum, Pembelajaran,
dan Suasana Akademik
Std 6. Pembiayaan, Sarana dan
Prasarana, serta Sistem Informasi
Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM,
dan Kerjasama
Akreditasi Program Studi
Luar Jawa
31

32. 0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi Pencapaian
Std 2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan
Mutu
Std 3. Mahasiswa dan Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
Std 5. Kurikulum, Pembelajaran,
dan Suasana Akademik
Std 6. Pembiayaan, Sarana dan
Prasarana, serta Sistem Informasi
Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM,
dan Kerjasama
Akreditasi Program Studi
Peringkat A
32. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
32

33. 0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi Pencapaian
Std 2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan
Mutu
Std 3. Mahasiswa dan Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
Std 5. Kurikulum, Pembelajaran,
dan Suasana Akademik
Std 6. Pembiayaan, Sarana dan
Prasarana, serta Sistem Informasi
Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM,
dan Kerjasama
Akreditasi Program Studi
Peringkat B
33. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
33

34. 0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
serta Strategi Pencapaian
Std 2. Tata Pamong, Kepemimpinan,
Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan
Mutu
Std 3. Mahasiswa dan Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
Std 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan
Suasana Akademik
Std 6. Pembiayaan, Sarana dan
Prasarana, serta Sistem Informasi
Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM,
dan Kerjasama
AkreditasiProgram Studi
Peringkat C
34. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
34

35. 0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi
Pencapaian
Std 2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan
Mutu
Std 3. Mahasiswa dan Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
Std 5. Kurikulum, Pembelajaran,
dan Suasana Akademik
Std 6. Pembiayaan, Sarana dan
Prasarana, serta Sistem
Informasi
Std 7. Penelitian,
Pelayanan/PPM, dan Kerjasama
Akreditasi Program Studi
Tidak Terakreditasi
35. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
35

36. PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
UU12/2012 Pasal 33 ayat 3
Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi.
36
BAN-PT
DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DIKTI
Instrumen Evaluasi Usulan
Penyelenggaraan Program Studi Baru

37. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
UU12/2012 Pasal 53
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan
Tinggi; dan
b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
37
BAN-PT
DITJEN BELMAWA
Instrumen SPMI dan SPME
Permendikbud No. 50/2014 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti)

38. PENGEMBANGAN SISTEM AKREDITASI NASIONAL
UU12/2012 Pasal 55 ayat 3
Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
untuk mengembangkan sistem akreditasi.
38
DASAR HUKUM
• Permendikbud No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNDikti)
• Permendikbud No. 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi (SPMDikti)
• Permendikbud No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi
BAN-PT SISTEM AKREDITASI NASIONAL

39. AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
UU12/2012 Pasal 55 ayat 4
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
39
BAN-PT
Instrumen AIPT
(Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi)

40. AKREDITASI PROGRAM STUDI
UU12/2012 Pasal 55 ayat 5
Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan
oleh lembaga akreditasi mandiri.
40
BAN-PT
Instrumen rekomendasi pendirian serta
monitoring dan evaluasi LAM
(Lembaga Akreditasi Mandiri)

41. PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARU
UU12/2012 Pasal 60 ayat 4
Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum
akreditasi.
41
BAN-PT
• Peraturan Pemerintah tentang
pendirian Perguruan Tinggi Baru
• Instrumen Pendirian Perguruan Tinggi
Baru
DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DIKTI

42. IMPLEMENTASI
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
Perpres 8/2012
Permendikbud 73/2013
42
BAN-PT
DITJEN BELMAWA
Instrumen Akreditasi
Berbasis Capaian Pembelajaran

43. JENIS/MODEL
ASESMENAKREDITASI
 Evaluasi:
 Sumatif
 Formatif
 Basis evaluasi:
 Input
 Process
 Output
 Outcome
 Informasi untuk evaluasi:
 Borang
 Portofolio
 Instrumen akreditasi program studi/profesi:
 Generik
 Spesifik/profesi
PELUANG UNTUK
PENINGKATAN SISTEM AKREDITASI
43

44. KECENDERUNGAN GLOBAL
Penjaminan mutu pendidikan tinggi telah menjadi
suatu kecenderungan global
 Ekspansi sistem pendidikan tinggi secara cepat  terjadi
keanekaragaman perguruan tinggi.
 Praktek penipuan (pabrik ijasah, PT abal-abal)  perlu
organisasi penjaminan mutu yang dapat dipercaya (credible).
 Penurunan mutu pendidikan tinggi karena kendala ekonomi 
perlu mekanisme penjaminan mutu.
 Mobilitas profesional dan proses integrasi regional dan
internasional  perlu mekanisme pengakuan ijazah dan
sertifikat profesional perguruan tinggi.
44

45. HARMONIZATION, REFERENCING, ALIGNING
45
INTERNATIONAL
ASIA-PACIFIC
ASEAN
AQRF = ASEAN Qualification Reference Framework
AQAF = ASEAN Quality Assurance Framework

46. AKREDITASI PROGRAM STUDI
DAN
PERGURUAN TINGGI
Permendikbud No. 87/2014
46

47. KETENTUAN UMUM (Pasal 2)
(1) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian
dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan
kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal
baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan
mahasiswa dan masyarakat.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip:
a. independen;
b. akurat;
c. obyektif;
d. transparan;
e. akuntabel.
47

48. KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 3) - 1
(1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi
berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
(2) Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program
Studi dan Perguruan Tinggi.
(3) Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. terakreditasi; dan
b. tidak terakreditasi.
(4) Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. terakreditasi baik;
b. terakreditasi baik sekali;
c. terakreditasi unggul.
48

49. KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 4, 5, dan 6)
 Pasal 4
 Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua Program Studi
di Perguruan Tinggi yang bersangkutan terakreditasi.
 Pasal 5
 Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi merupakan
salah satu syarat dalam pengakuan dan pengalihan satuan kredit semester
antar Perguruan Tinggi.
 Pasal 6
(1) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi
dan Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun.
(2) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi wajib diumumkan kepada masyarakat.
49

50. KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 7)
(1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan
instrumen akreditasi.
(2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
(3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan
interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disusun berdasarkan:
 a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister,
magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta
 d. hal-hal khusus.
(5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu: PTS, PTN, PTN dengan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, atau PTN Badan Hukum.
50

51. KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 8)
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
dilakukan dengan menggunakan data dan informasi
pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
51

52. PDDikti
52
Digunakan sebagai acuan untuk memeriksa:
• Keaktifan PT/program studi pada beberapa
semester terakhir
• Data dosen
• Data mahasiswa
• dsb
Lihat Surat Dir Lemkerma
No. 8319 dan 8144 tahun 2014

53. KELEMBAGAAN AKREDITASI
Permendikbud No. 87/2014
53

54. KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG
54
LAM-1 LAM-2 LAM-3 LAM-4
LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri
LAM-n
Contoh:
• LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (World Bank, Ditjen Dikti Kemdikbud)
LAMPTKes
• LAM Bidang Teknik – pendanaan dari JICA, target Washington Accord signatory
IABEE
BAN-PT
• Akreditasi institusi
• Akreditasi program studi (jika belum ada LAM yang serumpun)
• Pemberian rekomendasi/penjaminan/evaluasi LAM
• Pembukaan program studi baru (bersama Ditjen Dikti)
• Pendirian perguruan tinggi baru (bersama Ditjen Dikti)
Kerjasama BAN-PT dengan
asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan

55. BAN-PT (Pasal 9)
(1) BAN-PT dibentuk oleh Menteri
(2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di
lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
(3) BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan
akreditasi Perguruan Tinggi.
55

56. 56
LAMPTKes (Kesehatan)
 Asosiasi Profesi: IDI, PDGI, PPNI, IBI, dsb (sementara 7
profesi kesehatan)
 Asosiasi Institusi Pendidikan: AIPKI, AFDOKGI, AIPNI,
AIPKIND, dsb (sementara 7 profesi kesehatan)
IABEE (Indonesia Accreditation Board
for Engineering Education)
 PII dan asosiasi profesi teknik lainnya
 Asosiasi institusi pendidikan: BKS perguruan tinggi teknik
CONTOH PEMRAKARSA LAM-PS
Pengakuan nasional dan internasional

57. LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
Permendikbud No. 87/2014
57

58. LAM – UMUM (Pasal 25)
(1) LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat.
 (2) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau
cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota
Provinsi.
 (3) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi.
 (4) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi
memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan
akreditasi Program Studi.
 (5) Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Peraturan Menteri.
58

59. LAM – PEMERINTAH (Pasal 27)
 (1) LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di
lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
 (2) LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi
dari BAN-PT.
 (3) Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM
Pemerintah memiliki kemandirian.
 (4) LAM Pemerintah dapat membentuk LAM wilayah untuk
memberi dukungan teknis administratif dalam melakukan
akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi tertentu.
59

60. LAM – MASYARAKAT (Pasal 36)
 (1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba.
 (2) Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi
dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari
suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu.
 (3) LAM Masyarakat dapat membentuk LAM wilayah sebagai
perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di
wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.
60

61. KOORDINASI
DAN PENGAWASAN
Permendikbud No. 87/2014
61

62. KOORDINASI KELEMBAGAAN AKREDITASI
(Pasal 41)
(1) Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi, BAN-PT dan/atau LAM saling berkoordinasi dengan
Direktorat Jenderal, Badan Standar Nasional Pendidikan,
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi.
(2) Koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan agar akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi mampu berkontribusi secara harmonis dalam Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, membangun dan
mengembangkan budaya mutu pendidikan tinggi.
62

63. PENGAWASAN (Pasal 47)
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT.
(2) BAN-PT melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan akreditasi oleh LAM.
63

64. MEKANISME AKREDITASI
Permendikbud No. 87/2014
64

65. MEKANISME AKREDITASI (Pasal 42)
(1) LAM dan BAN-PT menyusun instrumen akreditasi sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
(2) Tahapan Akreditasi sebagai berikut:
a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat
Terakreditasi;
c. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat
Terakreditasi.
65

66. 66
SELESAI
Terima kasih atas perhatian yang diberikan