Download as PDF, PPTX
More Related Content
Similar to Materi Pak Yani Dalton nbds dda (Sistem Manajemen Mutu Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi (Kebijakan SPME dan SPMI)_SY.pdf
Materi Pak Yani Dalton nbds dda (Sistem Manajemen Mutu Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi (Kebijakan SPME dan SPMI)_SY.pdf
- 1. Sistem Manajemen MutuDalam Rangka Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi (Kebijakan SPMI dan SPME) Syamsuddin Yani Universitas Muslim Indonesia Fasilitator Wilayah SPMI LLDIKTI IX Disampaikan pada acara Pelatihan Teknis Perancangan dan Pelaporan SPMI Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI IX, Makassar, 19-20 September 2024 Sumber : Materi Sosialisasi Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2023 dengan penambahan seperlunya. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 2. Outline 1. Napak TilasSistem Pendidikan Tinggi Indonesia 2. Dasar Hukum 3. Sinkronisasi SPMI dan SPME (Akreditasi) 4. Model Organisasi Sistem Penjaminan Mutu 5. Aras Implementasi SPMI 6. Siklus Kegiatan SPMI 7. Sistem Pelaporan yang Perlu diperhatikan Manajemen PT
- 3. Napak Tilas SistemPendidikan Tinggi Indonesia Sebelum Reformasi 1998 • Sebelum 1985 : Sistem Tingkat • 1985: Sistem SKS • Dominasi Pemerintah sangat besar (kurikulum nasional atau kurikulum inti, Ujian Negara, legalisasi ijazah PTS etc.) Pasca Reformasi • Pemberlakuan Otonomi Perguruan Tinggi (PT) • PT kebablasan (Tidak ada kuliah langsung wisuda) • Pemerintah menganggap perlu adanya Sistem untuk menjamin mutu Pendidikan tinggi • Tahun 2003: Pemerintah menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri.
- 4. Napak Tilas SistemPendidikan Tinggi Indonesia Sebelum tahun 1985 Sistem Pendidikan tinggi belum mengacu pada sistem SKS Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah sangat besar: kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah PTS, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah Gerakan Reformasi tahun 1998: dominasi peran Pemerintah mulai dideregulasi otonomi perguruan tinggi. Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
- 5. Napak Tilas SistemPendidikan Tinggi Indonesia (Lanjutan) Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah PTS, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri → Terjadi kegamangan Di Tahun yang sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003
- 6. Dasar Hukum o Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen o Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi o Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi o Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti o Permendikbud No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti o Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT o Permendikbud No. 05 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT o Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti o Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti o Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS o Permendikbud No. 07 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta o Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti o Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti o Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 12.
- 13.
- 15. 1) Perguruan tinggidalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas: a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. kebijakan SPMI; 2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan c. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti. Pasal 69 2) Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah: a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta. PERMENDIKBUDRISTEK NO 53 TH 2023 TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
- 17.
- 18.
- 19. ARAS IMPLEMENTASI SPMI LPM/NamaLain PSMF/Nama Lain STPMP/Nama Lain
- 23.
- 24. Transformasi SN-DIKTI J PGENTUR S 2023 24 Permendikbud No. 49/2014 Permenristekdikti No. 44/2015 Permenristekdikti No. 50/2018 Permendikbud No. 3/2020 Permemdikbudristek No. 53/2023 SN-Dikti SN-Dikti SN-Dikti SN-Dikti Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 26.
- 27.
- 28. *Data rata-rata nasionalwaktu tunggu dan gaji pertama lulusan sarjana diambil dari kajian Sakernas 2021 (Survei Angkatan Kerja Nasional) **Total responden alumni MBKM Flagship = 7,099 orang 28 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoloogi STANDAR PENELITIAN Referensi : Pasal 52-57 dampak Standar : • akses sarpras • Pembiayaan penelitian • Penugasan, bobot dan peningkatan kompetensi dosen • Sistem berbasis TIK (basis data penelitian) Tujuan Penelitian: 1. Mengembangkan mahasiswa sebagai manusia intelektual 2. Membangun budaya penelitian 3. Mengembangkan bidang ilmu Perangkat : • Kode etik penelitian • HKI • Kerjasama penelitian • Publikasi hasil • Ketentuan penulis Pelaku Peneliti : • Dosen – mahasiswa • Mahasiswa – bimbingan dosen (dihargai berapa SKS) • Dosen – peneliti • Dosen – peneliti – mahasiswa (kolaboratif ; tugas,hak, • kewajiban) LUARAN • Mutu • Relevansi • Manfaat PROSES • Pengelolaan penelitian (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian) • Tata Kelola PT yang baik MASUKAN • Akses sarpras • Pembiayaan • Penugasan dosen • Penggunaan TIK Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, pelaksanaan penelitian berdasarkan misi PT • Target dampak hasil penelitian • Diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat
- 29.
- 30. *Data rata-rata nasionalwaktu tunggu dan gaji pertama lulusan sarjana diambil dari kajian Sakernas 2021 (Survei Angkatan Kerja Nasional) **Total responden alumni MBKM Flagship = 7,099 orang 30 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Referensi Pasal 58-63 dampak PENGEMBANGAN Standar : • Akses sarpras • Pembiayaan pengabdian pada masyarakat • Penugasan, bobot dan peningkatan kompetensi dosen • Sistem berbasis TIK (basis data pengmas) Tujuan Pengabdian pada masyarakat: Penerapan IPTEK Perangkat : • Kode etik pengabdian pada masyarakatmas • HKI • Kerjasama pengmas • Publikasi hasil • Ketentuan penulis Pelaku Pengabdian pada Masyarakat : • Dosen • Dosen – mahasiswa • Mahasiswa – bimbingan dosen (dihargai SKS) ; perlu panduan • Target dampak hasil pengabdian kepada Masyarakat • Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat LUARAN • Mutu • Relevansi • Manfaat PROSES • Pengelolaan pengmas (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian) • Tata Kelola PT yang baik MASUKAN • Akses sarpras • Pembiayaan • Penugasan dosen • Penggunaan TIK Standar pengqbdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, pelaksanaan pengabdian pada Masyarakat berdasarkan misi PT dan memenuhi Pemen 53
- 32.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 41.
- 42. Sistem Informasi PerguruanTinggi yang Perlu Diperhatikan oleh Unsur Pimpinan PT
- 43. Pelaporan Indikator KinerjaUtama (IKU) KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21O/M/2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI IKU APLIKASI PIC Data IKU 1 Penyerapan Lulusan Tracer Study Belmawa IKU 2 Semester di luar Kampus PDDIKTI dan Simkatmawa Belmawa & Setditjen Diktristek IKU 3 Dosen di luar Kampus SISTER & PDDIKTI Sumber Daya & Setditjen Diktristeki IKU 4 Kualifikasi Dosen SISTER, PDDIKTI, Praktisi Mengajar Sumber Daya & Setditjen Diktristeki IKU 5 Luaran Penelitian SISTER Sumber Daya dan RTPM IKU 6 Kemitraan Prodi Laporankerma Setditjen Diktristeki IKU 7 Metode Pembelajaran PDDIKTI Belmawa & Setditjen Diktiristek IKU 8 Akreditasi Internasional PDDIKTI Belmawa & Kelembagaan
- 44. PEMUTU PEMUTU (pemantauan, evaluasi& penjaminan mutu PT/PS) adalah portal mekanisme perpanjangan akreditasi yang dilaksanakan sebagai amanat dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- 45. PELAPORAN SPMI PERGURUANTINGGI
- 46. Output Penerapan SPMI https://lpm.umi.ac.id/akreditasi 2 5 Unggul= 24 A = 5 2006-2010 2011-2015 2016-Juli 2023 August 2023- Sekarang Jumlah PS. A dan Unggul Periode Peningkatan Jumlah Program Studi terkreditasi A dan Unggul Unggul = 15 A = 5
- 47. Capaian Penerapan SPMI GrafikHasil Penerapan SPMI dalam Lingkup UMI C B A Unggul Unggul 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 2008-2013 2014-2018 2018-2021 2021-2023 2023-2028 Peringkat Akreditasi Peningkatan Peringkat Akreditasi Institusi https://lpm.umi.ac.id/akreditasi
- 48. Kegiatam Benchmark diUMI 19 Pimpinan PTS LLDIKTI IX
- 49.